DAMPAK KEGIATAN PERTAMBANGAN

DAMPAK KEGIATAN PERTAMBANGAN PT. INDOMINCO MANDIRI DI

BONTANG

(Studi kasus : Dampak Kegiatan Pertambangan Terhadap Pengembangan Masyarakat dan

Wilayah di Desa Suka Damai Bontang)

Oleh : 1Abdul Malik Khadafi_19310848

2Mohammad Hamzah Fadli_19310893

Jurusan Teknik Sipil

Universitas Gunadarma

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 pasal

33 ayat 3 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung

di dalamnya dikuasai oleh Negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Sumberdaya alam tersebut terdiri atas sumberdaya alam

yang dapat diperbaharui (renewable -

resources) dan sumberdaya alam yang

tidak dapat diperbaharui (non renewable resources). Sumberdaya alam yang dapat

diperbaharui mempunyai sifat terus

menerus ada dan dapat diperbaharui

baik oleh alam sendiri maupun dengan

bantuan manusia seperti sumberdaya

hutan, air, dan lainnya. Sedangkan

sumberdaya alam yang tidak dapat

diperbaharui mempunyai sifat fisik

yang tersedia tetap dan tidak dapat

diperbaharui atau diolah kembali dan

terjadinya diperlukan waktu ribuan

tahun seperti mineral, batubara, minyak

bumi, dan lainnya.

Dampak kegiatan pertambangan

terhadap masyarakat terbagi atas

dampak langsung dan dampak tidak

langsung. Dampak positif langsung

umumnya dinikmati oleh masyarakat

yang berada di sekitar lokasi

pertambangan, namun masyarakat

tersebut juga menerima dampak negatif

yang akan timbul dari kegiatan

pertambangan tersebut. Dampak positif

langsung dapat dirasakan oleh

masyarakat melalui program community

development yang dilakukan oleh

perusahaan pertambangan. Dampak tidak

langsung diperoleh melalui penerimaan

negara dari sektor pertambangan baik

berupa pajak, iuran, maupun pungutan

lainnya yang akan digunakan untuk

membiayai pembangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Kehadiran suatu perusahaan

pertambangan diharapkan dapat mem-

berikan manfaat tidak hanya terhadap

pembangunan daerah tapi juga terhadap

masyarakat yang berada di sekitar

lokasi pertambangan. Namun sumber-

daya alam yang melimpah tidaklah de-

ngan sendirinya memberikan kemak-

muran bagi warga masyarakatnya, jika

sumberdaya manusia yang ada tidak

mampu memanfaatkan dan menge-

mbangkan teknologi guna memanfaatkan

sumber alamnya.

Melihat dampak yang dapat

ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan,

maka dalam penelitian ini terdapat

beberapa hal yang menjadi pokok

permasalahan dalam pengusahaan

pertambangan, yaitu :

1. Bagaimana kontribusi kegiatan pertambangan terhadap pemb-

angunan daerah?

2. Bagaimana dampak kegiatan pertambangan terhadap peng-

embangan masyarakat khususnya

yang berada disekitar lokasi

pertambangan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan umum dari penulisan ini

adalah untuk mengetahui dampak

kegiatan pertambangan terhadap penge-

mbangan wilayah di Kota Bontang.

Adapun tujuan khusus penulisan

adalah:

1. mengetahui kontribusi keg-iatan pertambangan terhadap

pembangunan daerah;

2. mengetahui dampak kegiatan pertambangan terhadap pengem-

bangan masyarakat khususnya

yang berada di sekitar lokasi

pertambangan;

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pengembangan Wilayah

Salah satu prinsip dasar yang

harus diperhatikan dalam pengembangan

wilayah adalah bahwa setiap wilayah

(region) memiliki karakteristik wilayah

yang berbeda-beda, sehingga pendekatan

yang dilakukan dalam pengembangan

wilayah harus di dasarkan pada

karakteristik wilayah masing-masing.

Menurut Riyadi (2002), penge-

mbangan wilayah harus disesuaikan

dengan kondisi, potensi, dan per-

masalahan wilayah bersangkutan karena

kondisi sosial ekonomi, budaya, dan

geografis antara suatu wilayah dengan

wilayah lainnya sangat berbeda.

Ada beberapa pendapat mengenai

pengembangan wilayah (regional

development). Riyadi (2002) meny-

atakan bahwa pengembangan wilayah

merupakan upaya untuk memacu perke-

mbangan sosial ekonomi, mengurangi

kesenjangan antar wilayah, dan menjaga

kelestarian lingkungan hidup pada suatu

wilayah. Sedangkan menurut Zen

(2001), pengembangan wilayah meru-

pakan usaha memberdayakan suatu

masyarakat yang berada di suatu daerah

itu untuk memanfaatkan sumberdaya

alam yang terdapat disekeliling mereka

dengan menggunakan teknologi yang

relevan dengan kebutuhan, dan bertujuan

meningkatkan kualitas hidup masyarakat

yang bersangkutan. Jadi, pengembangan

wilayah tidak lain dari usaha

mengawinkan secara harmonis

sumberdaya alam, manusianya, dan

teknologi, dengan memperhitungkan daya

tampung lingkungan itu sendiri .

Kesemuanya itu disebut memberdayakan

masyarakat.

Gambar 1. Hubungan antara Pengem-bangan

Wilayah, Sumberdaya Alam, Sumberdaya

Sumber : Manusia, dan Teknologi (Zen 2001).

2.2 Pengembangan Masyarakat

Community development dapat

didefinisikan sebagai kegiatan

pengembangan masyarakat/komuniti

yang dilakukan secara sistematis dan

terencana dan diarahkan untuk

memperbesar akses masyarakat untuk

mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya

yang lebih baik apabila dibandingkan

dengan sebelum adanya kegiatan

pembangunan, sehingga masyarakat di

tempat tersebut diharapkan menjadi lebih

mandiri dengan kualitas kehidupan dan

kesejahteraan yang lebih baik (Budimanta

2005).

Menurut Ife (2002), ada enam

dimensi penting dari community

development, yaitu: (1) Pengembangan

sosial; (2) Pengembangan ekonomi; (3)

Pengembangan politik; (4) Penge-

mbangan budaya; (5) Pengembangan

lingkungan; dan (6) Pengembangan

pribadi/keagamaan.

Tujuan community development

pada industri pertambangan menurut

Budimanta (2005) adalah sebagai berikut:

1. Mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh PEMDA terutama

pada tingkat desa dan masy-

arakat untuk meningkatkan

kondisi sosial-ekonomi-budaya

yang lebih baik di sekitar wilayah

kegiatan perusahaan.

2. Memberikan kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat.

3. Membantu pemerintah daerah dalam rangka pengentasan

kemiskinan dan pengembangan

ekonomi wilayah.

4. Sebagai salah satu strategi untuk mempersiapkan kehidupan

komuniti di sekitar lingkar

tambang manakala industri telah

berakhir beroperasi (life after

mining/oil).

Menurut Primahendra (2004), ber-

dasarkan aspek peran masyarakat, praktek

community development dapat dike-

lompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Development for community, dimana masyarakat menjadi

obyek pembangunan karena

berbagai inisiatif, perencanaan,

dan pelaksanaan kegiatan

pembangunan dilaksanakan oleh

aktor dari luar.

2. Development with community, dimana terbentuk pola kolaborasi

antara aktor luar dan masyarakat

setempat sehingga keputusan yang

diambil merupakan keputusan

bersama dan sumberdaya yang

dipakai berasal dari kedua belah

pihak.

3. Development of community, dimana proses pembangunan yang

baik inisiatif, perencanaan, dan

pelaksanaannya dilaksanakan

sendiri oleh masyarakat.

2.3 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan

Daerah adalah suatu proses

penyusunan tahapan tahapan kegiatan

yang melibatkan berbagai unsur di

dalamnya, guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumber-sumber daya yang

ada dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu

lingkungan wilayah/daerah dalam jangka

waktu tertentu (Riyadi dan Bratakusumah

2004).

Dalam pelaksanaannya sering

dihadapkan pada berbagai kendala. Hal-

hal yang menjadi kendala dalam dalam

proses pembangunan daerah secara umum

terbagi atas tiga, yaitu:

1. Kendala politis.

Merupakan kendala yang disebabkan

oleh adanya kepentingan-kepentingan

politik yang mendompleng pada substansi

perencanaan pembangunan. Ini

merupakan kendala yang cukup sulit

dihindari, karena biasanya datang dari

adanya tarik menarik kepentingan di

antara elite politik dan elit penguasa

(birokrasi) yang memiliki kekuatan

(power) dalam mempengaruhi kebi-

jaksanaan pemerintah.

2. Kondisi sosio-ekonomi masyarakat.

Kondisi sosio-ekonomi biasanya men-

cerminkan kemampuan finasial daerah,

pa-dahal kemampuan finansial memiliki

peran penting untuk merumuskan peren-

canaan yang baik. Hasil peren-

canaan harus dilaksanakan / dimple-

mentasikan dan pada tahap pelaksanaan

inilah dukungan dana yang memadai

sangat dibutuhkan.

3. Budaya/kultur yang dianut oleh

masyarakat

Apabila kultur tidak diberdayakan

dan diarahkan ke arah yang positif secara

optimal akan sangat mempengaruhi

hasil-hasil perencanaan, bahkan bisa

sampai pada tahap implementasinya.

Nilai-nilai budaya primordialisme,

parokhialisme, etnosentrisme, patron-

client yang cenderung masih melekat

dalam kehidupan bangsa Indonesia, harus

dikendalikan dengan baik dan diarahkan

menjadi faktor pendukung pembangunan,

sehingga pembangunan dilaksanakan

dengan nilai-nilai positif relegius,

tenggang rasa, gotong royong, dan

sebagainya.

2.4 Kegiatan Pertambangan

Usaha pertambangan merupakan

kegiatan untuk mengoptimalkan peman-

faatan sumberdaya alam tambang (bahan

galian) yang terdapat di dalam bumi

Indonesia. Usaha pertambangan meliputi

pertambangan umum dan pertambangan

minyak dan gas bumi. Kegiatan

minyak dan gas bumi sendiri sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi dibedakan atas kegiatan usaha hulu

dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha

hulu adalah kegiatan usaha yang

berintikan atau bertumpu pada kegiatan

usaha eksplorasi dan usaha ekploitasi.

Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan

usaha yang berintikan atau bertumpu pada

kegiatan usaha pengolahan, penga-

ngkutan, penyimpanan, dan niaga.

Pelaksana kegiatan usaha

pertambangan memiliki kewajiban peng-

embangan masyarakat. Kewajiban

pengembangan masyarakat bagi per-

tambangan minyak dan gas bumi

tercantum dalam pasal 11 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

yaitu kewajiban pengembangan

masyarakat sekitar dan jaminan hak-hak

masyarakat adat. Kewajiban pengem-

bangan masyarakat bagi pelaksana

kegiatan usaha pertambangan umum

tercantum dalam pasal 6-7 Keputusan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas

Pemerintahan di Bidang Pertambangan

Umum yang didalamnya antara lain

mengatur tentang pengembangan

wilayah, pengembangan kemasyarakatan

dan kemitrausahaan. Program

pengembangan masyarakat yang harus

dilakukan meliputi sumberdaya manusia,

kesehatan, pertumbuhan ekonomi,

pengembangan wilayah, dan kemitraan.

Menurut Muhammad (2000),

dampak positif dari kegiatan

pembangunan di bidang pertambangan

adalah:

Memberikan nilai tambah secara

nyata kepada pertumbuhan ekonomi

nasional;

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);

2. Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkar

tambang;

3. Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkar tambang;

4. Meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkar tambang;

5. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat lingkar tambang; dan

6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkar tambang.

Sedangkan dampak negatif dari

pembangunan di bidang pertambangan

adalah :

1. Kehancuran lingkungan hidup; 2. Penderitaan masyarakat adat; 3. Menurunnya kualitas hidup

masyarakat lokal;

4. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan;

5. Kehancuran ekologi pulau-pulau; dan

6. Terjadi pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan.

3. GAMBARAN UMUM WILAYAH

KOTA BONTANG

3.1 Letak Geografi dan Administrasi

Wilayah

Kota Bontang terletak antara

117 23 BT - 117 38 BT dan 0 01 LU - 0 12 LU atau berada pada belahan bumi bagian utara khatulistiwa. Kota Bontang

memiliki luas wilayah 497.57 km2 yang

terdiri atas daratan 147.80 km2 (29.70%)

dan lautan 349.77 km2 (70.30%).

Secara geografis Kota Bontang

di sebelah Barat dan Utara berbatasan

dengan Kabupaten Kutai Timur, sebelah

Selatan berbatasan dengan Kabupaten

Kutai Kertanegara dan di sebelah Timur

berbatasan dengan Selat Makassar. Kota

Bontang memiliki letak yang cukup

strategis yaitu terletak pada jalan trans

Kaltim dan berbatasan langsung dengan

Selat Makassar sehingga menguntungkan

dalam mendukung interaksi wilayah

Kota Bontang dengan wilayah lain di

luar Kota Bontang.

Kota Bontang awalnya meru-

pakan sebuah desa kecil yaitu Desa

Bontang Kuala. Kehadiran PT Badak

NGL pada tahun 1974 sebagai industri

gas alam dan PT Pupuk Kalimantan

Timur (PT PKT) tahun 1977 sebagai

industri pupuk dan amoniak di Kota

Bontang merupakan titik awal

terbukanya daerah tersebut sehingga

berkembang menjadi Kecamatan

Bontang. Seiring dengan semakin

berkembangnya kota tersebut maka pada

tahun 1989 statusnya meningkat menjadi

kota administratif sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun

1989 dan pada tahun 1999 meningkat

menjadi kota otonom sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999

tentang Pemekaran Provinsi dan

Kabupaten bersama-sama dengan

Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten

Kutai Kertanegara. Desa Bontang Koala

sebagai cikal bakal kota tersebut sampai

sekarang tetap menjadi perkampungan

nelayan. Namun pemukiman tersebut

semakin padat dan menjorok ke laut serta

bentuk rumah panggung dari kayu relatif

tidak berubah banyak.

Berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2002

tentang Pembentukan Organisasi

Kecamatan Bontang Barat pada tanggal

16 Agustus 2002, maka Kota Bontang

menjadi tiga wilayah kecamatan yaitu

Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan

Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang

Barat serta 14 kelurahan dan satu desa.

Kota Bontang dilalui oleh

beberapa sungai yang berhulu di bagian

Barat (Kabupaten Kutai) dan bermuara di

Selat Makassar. Sungai-sungai tersebut

adalah Sungai Guntung, Sungai

Bontang, Sungai Busuh, Sungai

Nyerakat Kanan dan Sungai Nyerakat

Kiri yang aliran permukaannya

membentuk Daerah Aliran Sungai

(DAS) Santan.

3.2 Sarana Prasarana Fisik dan Sosial

Panjang jalan di Kota Bontang adalah

155.791 km yang berdasarkan

konstruksi jalan terdiri atas aspal 32.923

km atau 21%, beton (rigid) 24.398 km

atau 16%, kayu 9.071 km atau 6%, tanah

72.397 km atau 46% dan lapen 17.001

km atau 11%. Berdasarkan kondisi jalan

terdiri atas baik 54.986 km atau 35%,

sedang 13.987 km atau 9%, rusak 14.969

km atau 10%, dan rusak berat 71.849 km

atau 46%.

Sarana pendidikan di Kota Bontang

cukup lengkap mulai dari tingkatan

Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan

Tinggi dan tersebar di semua kecamatan.

Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK)

sebanyak 36 buah, Sekolah Dasar

(SD) sebanyak 53 buah, Sekolah

Menengah Tingkat Pertama (SMTP)

sebanyak 30 buah, Sekolah Menengah

Tingkat Atas (SMTA) sebanyak 16 buah.

Sedangkan Perguruan Tinggi yang ada

di Kota Bontang adalah Universitas

Trunojoyo. Adapun jumlah sarana

pendidikan tingkat dasar sampai

menengah serta penyebaran menurut

kecamatan disajikan pada Tabel berikut

ini.

Sarana kesehatan di Kota Bontang terdiri

atas rumah sakit milik pemerintah dan

swasta, puskesmas, puskesmas

pembantu, balai pengobatan, dan

dokter praktek. Adapun jumlah dan

penyebaran fasilitas kesehatan menurut

kecamatan disajikan pada Tabel berikut

ini

Tabel 1. Jumlah fasilitas kesehatan

menurut jenis dan kecamatan

Sumber: Bappeda dan BPS Bontang 2004a

Fasilitas tempat ibadah di

Kota Bontang tersedia dalam jumlah

yang memadai untuk semua pemeluk

agama berupa mesjid sebanyak 60 buah,

gereja katolik sebanyak 4 buah, gereja

protestan sebanyak 30 buah, dan pura

sebanyak 1 buah.

3.5 Pertumbuhan Ekonomi

Keadaan perekonomian Kota Bontang

tahun 2002-2003 dapat dilihat melalui

gambaran PDRB dengan harga konstan

yang menunjukkan bahwa laju

pertumbuhan PDRB tahun 2003

dengan migas naik sebesar 2.08%

sedangkan laku pertumbuhan PDRB

tanpa migas mengalami pertumbuhan

sebesar 8.84%. Sektor-sektor ekonomi

yang mengalami pertumbuhan di atas

agregat antara lain sektor

bangunan/konstruksi sebesar 18.01%,

listrik, gas dan air minum sebesar 9.58%,

serta pertambangan dan penggalian

sebesar 8.01%.

Tabel 2. Laju pertumbuhan Produk

Domestik Regional Bruto Kota

Bontang dengan/tanpa migas atas dasar

harga konstan 1993 (%) tahun 2002-2003

Sumber: Bappeda dan BPS Bontang 2004b

Salah satu indikator untuk melihat

perkembangan struktur ekonomi daerah

adalah melalui komposisi struktur PDRB.

Dari komposisi struktur PDRB suatu

wilayah dapat diketahui peranan masing-

masing sektor, sehingga sektor yang

dominan peranannya dapat dipe-

rkirakan akan membentuk struktur

ekonomi wilayah tersebut. Sejak tahun

1993 sampai dengan tahun 2003 sektor

industri pengolahan merupakan sektor

yang paling besar pengaruhnya dan

mendominasi dalam struktur

perekonomian Kota Bontang dengan

sumbangan pada tahun 2003 sebesar

86.45%.

Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa struktur pere-

konomian Kota Bontang relatif bercorak

industrialisasi. Indikasi didasarkan karena

sektor industri pengolahan mendominasi

struktur perekonomian. Apabila unsur

migas yaitu sub sektor industri

pengolahan gas alam cair /LNG

dikeluarkan, maka sektor industri

pengolahan tetap memperlihatkan

pengaruhnya terhadap PDRB Kota

Bontang. Hal ini disebabkan oleh adanya

industri pupuk berskala nasional, yaitu

PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk.

3.6 PT Indominco Mandiri

PT Indominco Mandiri merupakan salah

satu perusahaan pertambangan batubara

di bawah manajemen BANPU Public

Company Limited. Lokasi pertambangan

berada pada tiga wilayah yaitu Kabupaten

Kutai Kertanegara, Kabupaten Kutai

Timur, dan Kota Bontang Provinsi

Kalimantan Timur. Penandatanganan

Kontrak Karya pertama kalinya

dilakukan pada tanggal 5 Oktober 1990,

sedangkan penandatanganan kontrak

penambangan dilakukan pada tanggal 30

Mei 1990. Penambangan pertama

(pengupasan tanah penutup) dilakukan

pada tanggal 15 Juli 1996 dan

pengapalan batubara pertama pada

tanggal 18 April 1997. Proses

penambangan batubara dilakukan dengan

tambang terbuka (open pit mining)

dengan metode gali-isi kembali (back

filling method).

Perjanjian Kontrak Karya

Pengusahaan Pertambangan Batubara

(PKP2B) PT Indominco Mandiri berada

pada wilayah KW 01PB0435 yang secara

geografis terletak pada koordinat

1171250 - 1172330BT dan 000220 - 001300 LU. Sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal

Geologi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 015.K/20.01/DJG/2001 tanggal 2

Mei 2001 tentang peningkatan tahap

kegiatan operasi produksi dan

penetapan wilayah pertambangan

(mining area) perjanjian kerjasama PT

Indominco Mandiri, lokasi

pertambangan PT Indominco Mandiri

seluas 25 121 hektar yang terdiri atas

Blok I (Blok Barat) seluas 18 100

hektar dan Blok II (Blok Timur) seluas

7 021 hektar. Lokasi pertambangan PT

Indominco Mandiri dapat dicapai

melalui jalan darat Balikpapan-

Samarinda-Bontang sepanjang 230 km.

Dari jalan poros Samarinda- Bontang

menuju lokasi pertambangan sejauh 30

km.

4.DAMPAK KEGIATAN PERTA-

MBANGAN

4.1 Dampak Kegiatan Pertambangan

Terhadap Pengembangan Masyarakat

Program pengembangan masya-

rakat pada sektor pertambangan

dapat diartikan sebagai wujud dari

internalisasi dari biaya eksternal yang

timbul sebagai akibat dari pemanfaatan

sumberdaya yang tidak terbarukan

(unrenewable resources). Bahan

tambang merupakan sumberdaya yang

tidak terbarukan sehingga perlu

dipikirkan dampak-dampak yang

berkaitan dengan pengelolaan

sumberdaya tersebut. Oleh sebab itu

harus dicari beberapa alternatif agar

masyarakat yang terkena dampak tersebut

dapat berusaha secara berkelanjutan, dan

mampu terus mandiri tanpa bertopang

lagi pada sumberdaya tersebut.

Sejalan dengan otonomi daerah,

operasionalisasi tambang tidak bisa

dipisahkan dari lingkungan dan

masyarakat di sekitar lokasi tambang.

Kegiatan pengembangan masyarakat yang

dilakukan oleh perusahaan pertambangan

dimaksudkan agar masyarakat setempat

atau sekitarnya merasakan memperoleh

manfaat dari adanya suatu kegiatan

pertambangan baik migas maupun

umum antara lain batubara, emas, dan

lainnya.

Kegiatan pengembangan mas-

yarakat yang telah dilakukan oleh

PT Indominco Mandiri dapat

dikelompokkan dalam bentuk kegiatan

fisik dan non fisik. Bentuk kegiatan fisik

berupa pembangunan infrastruktur, sarana

pendidikan dan sarana ibadah, sedangkan

kegiatan non fisik berupa bantuan dana

dalam bentuk pemberian beasiswa,

dukungan pelaksanaan kegiatan sosial,

kepemudaan, olah raga, kesehatan , dan

bantuan kegiatan lainnya yang bersifat

insedentil.

Kegiatan pengembangan masya-

rakat yang dilakukan oleh PT Indominco

Mandiri tidak hanya ditujukan pada

masyarakat, tapi juga instansi pemerintah.

Ruang lingkup wilayah kegiatan

pengembangan masyarakat PT

Indominco Mandiri meliputi sepuluh

desa/kelurahan pada tiga kabupaten

yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten

Kutai Kertangera, dan Kota Bontang.

Program Community Development

Perusahaan Pertambangan

Dampak positif dari pembangunan

di bidang pertambangan yang dapat

langsung dinikmati oleh masyarakat

antara lain menampung tenaga kerja

terutama masyarakat lingkar tambang,

meningkatkan ekonomi masyarakat

lingkar tambang, meningkatkan usaha

mikro masyarakat lingkar tambang,

meningkatkan kualitas SDM masyarakat

lingkar tambang, meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat lingkar tambang,

dan sebagainya (Salim 2005).

Dampak positif tersebut dapat dinikmati

oleh masyarakat khususnya yang berada

disekitar lokasi pertambangan PT

Indominco Mandiri melalui berbagai

program community development yang

telah dilaksanakan oleh perusahaan.

Program community development PT

Indominco Mandiri secara garis besar

terbagi atas tujuh bidang, yaitu

infrastruktur, kesehatan, keagamaan,

pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan

kesenian, serta bidang lain-lain untuk

menampung pemberian bantuan kepada

masyarakat yang sifatnya insidentil.

Meskipun PT Indominco Mandiri telah

membentuk suatu organisasi yang

diharapkan dapat menjembatani

perusahaan dan masyarakat yang disebut

sebagai Community Consultative

Committee (CCC) namun organisasi

tersebut berjalan dengan baik.

Keanggotaan CCC terdiri dari unsur

pemerintahan (camat, lurah atau kepala

desa), perusahaan, LSM, wartawan, dan

wakil dari masyarakat. Melalui CCC

diharapkan program community

develoment akan bersifat bottom up atau

berasal dari masyarakat bawah.

Disamping itu, perusahaan

memberikan bantuan kepada masyarakat,

organisasi, dan instansi pemerintah yang

sifatnya insidentil setelah pemohon

mengajukan proposal kepada perus-

ahaan. Namun banyaknya perm-

ohonan bantuan yang bersifat

insindentil mengakibatkan perusahaan

merasa kesulitan dalam menjalankan

program community development yang

telah diprogramkan.

Secara umum, program community

development PT Indominco Mandiri

sebagai wujud dari upaya pengembangan

masyarakat di sekitar lokasi

pertambangan terbagi dalam dua bentuk

yaitu bentuk fisik dan non fisik.

Fisik

Bentuk kegiatan fisik yang telah

dilaksanakan oleh PT Indominco Mandiri

meliputi pembangunan fasilitas umum

antara lain pembangunan ataupun

peningkatan sarana transportasi/jalan,

sarana pendidikan, sarana kesehatan,

sarana peribadatan, dan lain sebagainya.

Namun kegiatan tersebut belum

tepat sasaran karena umumnya fasilitas

umum yang dibangun lebih banyak

berada di ibukota kota/kabupaten, bukan

pada desa yang berada paling dekat

dengan lokasi pertambangan.

Pembangunan jalan yang telah dilakukan

oleh PT Indominco Mandiri di desa

antara lain pembangunan jalan dan

jembatan di Desa Suka Damai dalam

bentuk jalan tanah dan jembatan kayu.

Pembangunan fisik untuk sarana

pendidikan umumnya diberikan dalam

bentuk renovasi beberapa gedung SD.

Sedangkan bantuan pembangunan gedung

sekolah yang secara murni dilakukan oleh

perusahaan belum ada. Sedangkan

pembangunan fisik berupa sarana

kesehatan belum dilakukan oleh PT

Indominco Mandiri. Sarana kesehatan

yang ada di desa/kelurahan dampak

berupa puskesmas pembantu, belum

ditemukan adanya klinik kesehatan atau

pengobatan yang dibangun oleh

perusahaan untuk kepentingan

masyarakat.

Pembangunan fisik lainnya antara

lain berupa bantuan pembangunan kantor

desa dan renovasi beberapa gedung

instansi pemerintah lainnya. Data

community development PT Badak NGL

menunjukkan bahwa bantuan

pembangunan fisik lebih banyak

ditujukan kepada sarana prasarana milik

instansi pemerintah dibandingkan dengan

masyarakat.

Non fisik

Program community development

non fisik terbagi atas kegiatan sosial,

ekonomi dan kelembagaan. Bentuk

kegiatan sosial antara lain pengembangan

kualitas pendidikan (pemberian dana

pendidikan/beasiswa, operasional seko-

lah), kesehatan (bantuan pengobatan,

penyuluhan kesehatan), serta berbagai

kegiatan keagamaan, olahraga, kesenian,

dan kepemudaan. Program sosial yang

cukup menonjol dari PT Indominco

Mandiri adalah dukungan dana terhadap

pelaksanaan kegiatan penyuluhan

kesehatan, khitanan massal, bhakti

sosial, maupun kegiatan keagamaan,

olah raga, kesenian, dan kepemudaan.

Bentuk kegiatan dalam bidang

ekonomi yang telah dilakukan oleh

PT Indominco Mandiri menyangkut

pengembangan usaha masyarakat yang

berbasiskan sumberdaya setempat

(resources based) seperti pelatihan

budidaya pertanian secara umum

(kebun percontohan sayurmayur, jagung,

kedele, budidaya ikan air tawar, budidaya

rumput laut) dan pemberdayaan

masyarakat nelayan.

Program community development yang

menyangkut kelembagaan dari PT

Indominco Mandiri umumnya berupa

dukungan dana dan akomodasi terhadap

berbagai bentuk kegiatan lokakarya,

seminar, perlombaan, dan sebagainya,

yang dilaksanakan oleh instansi

pemerintah, organisasi profesi, LSM,

maupun organisasi pelajar. Disamping

itu, PT Indominco Mandiri

menyelenggarakan studi banding ke

lokasi-lokasi pertanian yang telah maju

di Pulau Jawa. Namun peserta studi

banding tersebut umumnya adalah kepala

desa atau tokoh masyarakat tertentu.

Dampak Kegiatan Pertambangan

terhadap Masyarakat Lokal

Dampak kegiatan pertambangan

terhadap masyarakat lokal khususnya

masyarakat yang berada di sekitar lokasi

pertambangan dikelompokan menjadi

dua yaitu dampak langsung dan dampak

tidak langsung. Dampak langsung yang

dapat dirasakan oleh masyarakat di

sekitar tambang antara lain berupa

kesempatan kerja, pemberian beasiswa,

pelatihan dan penyuluhan, bantuan

keuangan untuk kegiatan sosial,

keagamaan, kepemudaan, dan kesehatan,

pemberian sumbangan kepada masyarakat

yang bersifat insidentil, serta bantuan

sarana prasarana desa antara lain kantor

desa dan sarana ibadah. Dampak tidak

langsung yang dapat dirasakan oleh

masyarakat adalah pembangunan

infrastruktur antara lain jalan dan

jembatan.

Dampak Langsung

Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Penyerapan tenaga kerja lokal

oleh perusahaan pertambangan di-

rasakan masih sangat minim.

Pendudukyang memiliki persepsi bahwa

dampak kehadiran perusahaan per-

tambangan menyebabkan penye-rapan

tenaga kerja menjadi membaik hanya

sebesar 5%, sedangkan penduduk yang

menyatakan penyerapan tenaga kerja

menjadi agak membaik sebesar 22.5%.

Sebagian besar pendudukyang berasal

dari ketiga strata yaitu sebesar 72.5%

menyatakan bahwa kehadiran perusahaan

pertambangan tidak memberikan

perubahan terhadap penyerapan tenaga

lokal.

Minimnya penyerapan tenaga

kerja lokal oleh perusahaan tambang

disebabkan oleh tingkat pendidikan

masyarakat yang tidak memenuhi

kriteria yang dipersyaratkan oleh

perusahaan. Salah satu persyaratan untuk

bekerja pada perusahaan pertambangan

adalah tingkat pendidikan. Tingkat

pendidikan minimum yang dibutuhkan

oleh perusahaan adalah SLTA, sedangkan

pendudukumumnya memiliki tingkat

pendidikan yang lebih rendah.

Pendudukyang berpendidikan setingkat

SLTA hanya sebesar 22% dan sebagian

besar berada di Kelurahan Kanaan.

Kesejahteraan Keluarga

Tingkat kesejahteraan keluarga

dipengaruhi oleh tingkat pendapatan

keluarga tersebut. Untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari baik untuk

sandang, pangan, pendidikan, dan

kesehatan diperlukan pendapatan yang

cukup. Perubahan tingkat pendapatan

penduduk dalam lima tahun terakhir

cukup beragam. Pendudukyang

menyatakan mengalami perubahan

tingkat pendapatan menjadi membaik

sebanyak 25%, sedangkan yang tidak

mengalami perubahan pendapatan

sebanyak 33%. Sebagian besar

responden, yaitu 42% mengalami

penurunan pendapatan atau kondisi yang

memburuk. Tingkat pendapatan yang

membaik umumnya dirasakan oleh

penduduk yang berada pada strata atas

sebesar 47%, sedangkan tingkat

pendapatan yang tidak mengalami

perubahan atau memburuk umumnya

terjadi pada penduduk yang berada

pada strata bawah sebesar 46% .

Pemberian Bantuan yang Bersifat

Insidentil

Pemberian bantuan yang bersifat

insidentil diberikan kepada anggota

masyarakat, organisasi kepemudaan,

LSM, maupun instansi pemerintah setelah

mengajukan proposal kepada perusahaan.

Proposal tersebut biasanya berisi

permohonan bantuan untuk biaya

pengobatan, kegiatan dalam rangka

peringatan hari-hari besar agama dan

nasional, berbagai kegiatan seminar,

kegiatan bidang pendidikan, olahraga dan

seni, maupun akomodasi dan

transportasi khususnya dari instansi

pemerintah.

Namun banyaknya permintaan

bantuan insidentil tersebut mengakibatkan

perusahaan mengalami kesulitan dalam

menjalankan program kegiatan yang telah

dibuat terutama dalam pengalokasian

dana.

Dampak Tidak Langsung

Dampak tidak langsung yang

diberikan oleh perusahaan terhadap

masyarakat di sekitar lokasi

pertambangan umumnya dalam bentuk

pembangunan infrastruktur atau bentuk

fisik. Bantuan pembangunan infra-

struktur desa yang telah diberi-kan

oleh PT Indominco Mandiri antara lain

pembangunan kantor desa, jalan, dan

jembatan. Namun persentase jumlah jalan

yang dibangun oleh perusahaan sangat

kecil. Berdasarkan hasil observasi lapang

dan wawancara dengan tokoh masyarakat

dan anggota masyarakat, jalan dan

jembatan yang telah dibangun oleh PT

Indominco Mandiri berupa jalan tanah

dan jembatan kayu menuju Dusun

Danau Redan. Namun pada musim hujan

jalan tersebut tidak dapat dilalui oleh

kendaraan karena kondisi tanahnya yang

liat.

Kondisi jalan pada kedua desa

binaan PT Indominco Mandiri, yaitu Desa

Suka Damai dan Desa Suka Rahmat,

lebih dominan jalan tanah. Jalan aspal

hanya ditemui pada pemukiman yang

berada pada jalan poros Samarinda-

Bontang, selebihnya merupakan jalan

tanah. Untuk mencapai dusun atau

pemukiman penduduk yang berada di

pedalaman, harus menggunakan jalan

tanah yang tidak dapat dilalui kendaraan

pada waktu hujan.

Konflik

Kehadiran perusahaan pertambangan

pada suatu lokasi tidak terlepas dari

konflik, baik antar masyarakat dengan

masyarakat lain khususnya pendatang

maupun antara masyarakat dengan

perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara

dengan responden, tokoh masyarakat, dan

aparat desa, tidak ada konflik antara

masyarakat dengan pendatang. Hal ini

disebabkan pendatang yang ada

umumnya merupakan anggota keluarga

dari masyarakat sendiri atau berasal dari

daerah asal yang sama.

Konflik yang terjadi antara

masyarakat yang berada pada Desa Suka

Damai dan Desa Suka Rahmat dengan PT

Indominco Mandiri menyangkut ganti

rugi akibat tumpang tindih lahan garapan

masyarakat dengan wilayah kerja

pertambangan dan penyerapan tenaga

kerja yang dianggap sangat minim oleh

masyarakat. Konflik yang terjadi antara

masyarakat dengan perusahaan

pertambangan berdasarkan pelapisan

sosial ekonomi memberikan pola

asosiasi tertentu.

4.2 Dampak Kegiatan Pertambangan

Terhadap Pengembangan wilayah

Kegiatan pertambangan

merupakan salah satu sektor

pembangunan yang mengelola dan

memanfaatkan sumberdaya alam yang

tidak dapat diperbaharui (unrenewable

resources). Namun untuk mengelola dan

memanfaatkan bahan tambang diperlukan

penanaman modal yang cukup besar baik

yang bersumber dari investor asing

maupun investor dalam negeri.

Penanaman modal merupakan salah satu

upaya yang harus dilakukan dalam

pengembangan wilayah. Disamping itu,

penanaman modal harus ditempatkan

pada wilayah-wilayah yang strategis dan

memiliki sumberdaya alam yang cukup

potensial untuk dikem-bangkan serta

harus dilakukan melalui jalinan kerjasama

antara pemerintah, masyarakat, dan

swasta.

Daerah yang memiliki bahan

tambang yang potensial dan telah

mendapatkan penanaman modal dalam

rangka eksploitasi bahan tambang

tersebut antara lain Kota Bontang dan

Kabupaten Kutai Timur. Kota Bontang

merupakan daerah yang memiliki prime

mover pada sektor pertambangan yaitu

pengolahan gas cair di Kota Bontang dan

tambang batubara di Kabupaten Kutai

Timur. Menurut Priyatna (2003), Kota

Bontang dan Kabupaten Kutai Timur

termasuk dalam Sistem Kesatuan

Wilayah (SKW) Bontang yang

pemanfaatan ruangnya di dominasi oleh

hutan lebat, hutan belukar, hutan lindung,

pertambangan, kawasan industri,

perkebunan, sawah, dan pertanian lahan

kering.

Salah satu karakteristik dari

sumber-daya alam tambang adalah

penye-barannya yang tidak merata untuk

semua daerah dan keberadaannya yang

selalu tumpang tindih dengan kawasan

hutan dan pemukiman/lahan garapan

masya-rakat. Hal ini mengakibatkan

kegiatan pertambangan memberikan dua

dampak sekaligus yaitu dampak positif

dan dampak negatif yang dapat dirasakan

oleh masyarakat yang mendiami wilayah

tersebut.

Untuk mengetahui dampak

kegiatan pertambangan terhadap penge-

mbangan wilayah tidak hanya dipandang

dari satu aspek. Dampak kegiatan

pertambangan dapat dilihat dari berbagai

aspek antara lain pembangunan daerah,

pembangunan manusia, serta kebijakan-

kebijakan yang mendukung pelaksanaan

kegiatan pertambangan itu sendiri. Hal ini

sejalan dengan apa yang disampaikan

oleh Suhandoyo (2002) bahwa dalam

membangun suatu wilayah, minimal

ada tiga pilar yang perlu diperhatikan,

yaitu : sumberdaya alam, sumberdaya

manusia, dan teknologi. Pilar sumberdaya

manusia (SDM) memegang peranan

sentral karena mempunyai peran ganda

dalam sebuah proses pembangunan.

Pertama, sebagai obyek pembangunan

SDM merupakan sasaran pembangunan

untuk disejahterakan. Kedua, SDM

berperan sebagai subyek (pelaku) pemb-

angunan. Dengan demikian, pem-

bangunan suatu wilayah sesungguhnya

merupakan pembangunan yang ber-

orientasi kepada manusia (people centre

development), dimana SDM dipandang

sebagai sasaran sekaligus sebagai pelaku

pembangunan.

Pada tahun 1993 sektor industri

pengolahan memberikan sumbangan se-

besar 59.54% terhadap PDRB Kota

Bontang. Sumbangan sektor pengolahan

tersebut mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun sehingga pada tahun 2003

sektor industri pengolahan memberikan

sumbangan sebesar 86.46% terhadap

PDRB Kota Bontang.

5.KASUS DESA SUKA DAMAI

Salah satu desa yang letaknya

relatif dekat dengan lokasi pertam-

bangan adalah Desa Suka Damai. Di

sebelah Barat Desa Suka Damai terdapat

konsesi pertambangan batubara milik PT

Indominco Mandiri yang beroperasi

sejak tahun

1995. Secara administratif, Desa Suka

Damai termasuk dalam wilayah

Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai

Timur Provinsi Kalimantan Timur. Desa

Suka Damai terletak pada jalan poros

Samarinda-Bontang dengan jarak 15

km dari Kota Bontang dan 75 km dari

Sangatta ibukota Kabupaten Kutai Timur.

Mata pencaharian utama masyarakat

Desa Suka Damai umumnya adalah

petani dengan komoditas utama

pisang dan coklat. Umumnya masya-

rakat memiliki lahan yang cukup luas

yaitu berkisar antara 210 hektar, bahkan ada yang memiliki lahan garapan lebih

dari 10 hektar. Pemilikan lahan garapan

yang cukup luas tersebut disebabkan

penguasaan lahan dilakukan dengan

cara membuka kawasan hutan dan

ditanami dengan tanaman pisang sebagai

tanda kepemilikan lahan. Oleh karena itu,

penguasaan lahan belum memiliki

dokumen kepemilikan yang legal dari

pemerintah.

Masyarakat yang bekerja pada

sektor swasta sangat sedikit. Hal ini

disebabkan oleh tingkat pendidikan yang

tidak memadai. Persyaratan tingkatan

pendidikan yang diminta oleh perusahaan

tidak sesuai dengan tingkat pendidikan

yang dimiliki masyarakat. Penduduk

yang bekerja pada perusahaan swasta

umumnya pendatang dengan sistim

kontrak sehingga apabila kontrak kerja

habis maka mereka akan meninggalkan

desa tersebut.

Desa Suka Damai terdiri atas dua

dusun yaitu Dusun Damai Bersatu dan

Dusun Danau Redan. Dusun Damai

Bersatu merupakan salah satu dusun

yang sebagian warganya bertempat

tinggal di dekat jalan tambang PT

Indominco Mandiri. Untuk mencapai

pemukiman masyarakat yang berada

dekat jalan tambang, dapat ditempuh

dengan jalan kaki atau kendaraan roda

dua melewati jalan kecil yang dikenal

dengan nama Jalan Marante dari jalan

poros Samarinda- Bontang. Jalan Marante

merupakan jalan tanah selebar 1,3

meter yang hanya dapat dilewati oleh

kendaraan roda dua. Namun pada musim

hujan, jalan tersebut tidak dapat dilewati

karena kondisi jalan yang licin dan

liat. Sepanjang jalan menuju Dusun

Damai Bersatu merupakan kebun

pisang milik masyarakat. Penduduk

Dusun Damai Bersatu umumnya berasal

dari Tana Toraja Provinsi Sulawesi

Selatan. Hal ini terlihat dari suasana

perkampungan dengan ciri khas Toraja

baik dari bentuk rumah maupun gereja.

Gambar 2. Salah satu rumah dalam kelompok

pemukiman penduduk asal Jeneponto Provinsi

Sulawesi selatan Dusun Danau Redan Desan Suka

Damai.

Namun bentuk rumah tinggal

sebagian besar masyarakat Desa Suka

Damai tidak jauh berbeda dengan

bentuk rumah adat Bugis/Makassar

yaitu rumah panggung dengan bahan

dasar kayu. Hal ini disebabkan

penduduk Desa Suka Damai sebagian

besar merupakan pendatang dari beberapa

kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan

yaitu Jeneponto, Bone, Barru,

Bantaeng, Bulukumba, Maros, dan

lainnya. Umumnya mereka tinggal

berkelompok sesuai dengan daerah asal.

Hal ini menyebabkan pemukiman

penduduk mengelompok dengan jarak

antar kelompok sekitar 0.5- 1 km.

Dusun Danau Redan berbatasan

dengan Desa Santan Tengah

Kabupaten Kutai Kertanegara. Kedua

kabupaten tersebut dibatasi oleh aliran

air Sungai Santan. Belakangan ini,

sungai tersebut sering mengalami

banjir sehingga merusak rumah dan

tanah pertanian masyarakat. Saat ini

Dusun Danau Redan sedang dalam

persiapan menjadi desa otonom dengan

nama Desa Danau Redan. Bahkan di

depan salah satu rumah penduduk telah

dipasang nama Desa Persiapan Danau

Redan.

Sumber : Hasnawati (2005)

Gambar 3. Papan nama desa persiapan

Danau Redan

Desa Suka Damai sendiri meru-

pakan salah satu desa dari hasil

pemekaran Desa Teluk Pandan. Meskipun

Desa Suka Damai memiliki wilayah yang

cukup luas, namun belum didukung

oleh sarana prasarana dan sumberdaya

manusia yang memadai. Hal ini ditandai

dengan minimnya sarana transportasi,

pendidikan, dan kesehatan.

Salah satu dampak dari peme-

karan wilayah di Desa Suka Damai

adalah terpecahnya masyarakat ke dalam

dua kelompok yaitu kelompok yang

menjadi penduduk Kabupaten Kutai

Timur dan kelompok yang ingin

bergabung dengan Kota Bontang. Hal ini

ditandai dengan adanya sejumlah masya-

rakat yang masih memiliki KTP

Bontang. Mereka merasa keberatan

apabila harus bergabung dengan

Kabupaten Kutai Timur dengan

pertimbangan akses ke Kota Bontang

lebih mudah dibandingkan dengan

akses ke Sangatta. Sebelum terbentuknya

Kabupaten Kutai Timur, masyarakat Desa

Suka Damai lebih banyak berinteraksi

dengan Kota Bontang karena kemudahan

transportasi dan kedekatan jarak.

Salah satu bentuk dari penolakan

tersebut adalah munculnya aksi unjuk

rasa dan pembakaran kantor desa oleh

kelompok yang berkeinginan menjadi

penduduk Kota Bontang. Disamping itu,

kelompok tersebut telah membentuk

desa baru dengan nama Desa Kali Gowa.

Salah satu tokoh terbentuknya desa

tersebut mengakui bahwa pembentukan

desa baru tersebut merupakan salah satu

bentuk protes masyarakat akan

ketidakpedulian Pemerintah Daerah Kutai

Timur terhadap warga Desa Suka

Damai. Meskipun telah menjadi

penduduk Kabupaten Kutai Timur,

namun perhatian dan bantuan pemda

belum banyak dirasakan oleh masyarakat

tersebut.

Permasalahan lain yang sedang

dihadapi oleh masyarakat Desa Suka

Damai khususnya yang memiliki mata

pencaharian utama sebagai petani adalah

gagal panen atau tanaman rusak.

Pisang sebagai komoditas utama telah

mengalami gagal panen dan kerusakan

tanaman sejak dua tahun lalu yang

diperkirakan akibat serangan virus. Hal

ini menyebabkan terjadinya penurunan

pendapatan secara drastis. Namun

sampai saat ini belum ada tindak lanjut

dari pemerintah dalam penagangan masa-

lah tersebut sehingga kehidupan para

petani semakin terpuruk.

Sebagai salah satu desa binaan

dari PT Indominco Mandiri, Desa

Suka Damai sudah mendapatkan

berbagai macam bantuan baik dalam

bentuk fisik maupun non fisik. Program

community development yang telah

dilaksanakan oleh PT Indominco

Mandiri di Desa Suka Damai secara

garis besar dapat dikelompokkan ke

dalam tiga kelompok kegiatan yaitu:

1. Fisik

Dalam rangka pembangunan

kantor desa yang telah dibakar oleh massa

pada saat berunjuk rasa, PT Indominco

Mandiri memberikan bantuan senilai 100

juta rupiah disamping biaya dari APBD

Kutai Timur. Pembangunan kantor

desa tersebut dilakasanakan secara

swadaya oleh masyarakat.

Bantuan fisik lainnya adalah

pembangunan jalan dan jembatan kayu

di Dusun Danau Redan. Pelaksanaan

pembangunan jalan dan jembatan tersebut

dilakukan sendiri oleh pihak perusahaan.

Di sisi lain masyarakat menginginkan

pembangunan jalan tersebut

dilaksanakan secara swadaya sehingga

kelebihan dana dapat digunakan untuk

meningkatkan kondisi jalan dari jalan

tanah menjadi jalan aspal. Namun sampai

saat ini, jalan tersebut masih merupakan

jalan tanah sehingga sulit pada musim

hujan.

Sumber : Hasnawati (2005) Gambar 4. Kantor Desa Suka Damai.

2. Sosial

Kegiatan community development PT

Indominco Mandiri dalam bidang sosial

antara lain pemberian bantuan biaya

pendidikan dalam bentuk Anak Asuh.

Namun biaya pendidikan tersebut

hanya diberikan pada tingkat

pendidikan Sekolah Dasar, sehingga

banyak anak yang tidak dapat

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang

lebih tinggi. Selain itu, biaya pendidikan

hanya diberikan dalam jangka waktu

tertentu (setahun). Pemberian biaya

pendidikan inipun terbatas pada

kelompok masyarakat tertentu dan

umumnya hanya menyentuh masyarakat

yang berada pada lapisan atas.

Hal ini menyebabkan tingkat pendidikan

dan kualitas SDM di desa tersebut tidak

mengalami peningkatan. Apabila

perusahaan memiliki kesungguhan untuk

meningkatkan kualitas SDM di desa

tersebut, anak-anak yang berprestasi

diberikan biaya pendidikan untuk

melanjutkan ke jenjang yang lebih

tinggi sehingga dapat ditampung bekerja

di perusahaan sesuai dengan kemampuan

dan keahliannya.

Rendahnya tingkat pendidikan

dan kualitas SDM menyebabkan

penyerapan tenaga kerja penduduk

setempat sangat rendah. Meskipun

demikian, seharusnya perusahaan

pertambangan dapat memberikan peluang

kerja untuk jenis pekerjaan yang tidak

memerlukan skill dan pendidikan yang

tinggi. Hal ini dapat ditempuh dengan

memberikan pelatihan keterampilan

tertentu sesuai dengan kebutuhan

perusahaan.

Kegiatan sosial lainnya adalah

bantuan perayaan hari-hari besar

nasional dan keagamaan. Namun

pelayanan sosial di bidang kesehatan

belum ada. Penduduk yang memerlukan

pengobatan yang lebih serius harus

menuju Kota Bontang untuk

mendapatkan pelayanan dokter.

3. Ekonomi

Salah satu bentuk kegiatan community

development PT Indominco Mandiri

dalam bidang ekonomi di Desa Suka

Damai adalah pelatihan menjahit dan

pembentukan kelompok tani binaan.

Namun pelajaran yang diterima sulit

dimanfaatkan karena tidak ada modal.

Disamping itu, kelompok tani dengan

komoditas jagung dan kedelai tidak dapat

berjalan karena tanaman yang sudah

hampir panen selalu rusak akibat banjir.

Sejak tahun 1998 musibah banjir mulai

sering terjadi. Hal ini disebabkan semakin

dangkalnya sungai yang melewati desa

tersebut. Masyarakat memperkirakan

penyebab mendangkalnya sungai

tersebut akibat erosi atau sedimen yang

terbawa dari hulu dimana PT Indominco

Mandiri melakukan penambangan.

Pemerintah desa telah mengajukan

permohonan bantuan alat berat kepada

PT Indominco Mandiri untuk

melakukan pengerukan sungai namun

sampai saat ini pihak perusahaan belum

memberikan tanggapan.

Salah satu kelompok tani yang

dibentuk dan dibina oleh PT

Indominco Mandiri adalah kelompok

Tani Mekar Indah. Namun kegiatan

kelompok tani tersebut tidak banyak

membantu peningkatan taraf hidup

anggotanya. Hal ini disebabkan pihak

perusahaan kurang membantu

pemasaran hasil pertanian kelompok

tani tersebut. Disamping itu, kendala

utama yang di hadapi oleh anggota

kelompok tani maupun petani secara

umum di Desa Suka Damai adalah modal.

Meskipun diberikan pengetahuan

budidaya tanaman namun tidak dapat

diterapkan karena kekurangan modal.


Gambar 5. Lokasi budidaya tanaman

sayur Kelompok Tani Mekar Indah

binaan PT. Indominco Mandiri yang

Nampak tidak terawat.

Sebatas membentuk kelompok

tani dan memberikan pelatihan dalam

waktu yang singkat namun tidak

memantau perkembangan selanjutnya.

Hal ini menyebabkan pembentukan

kelompok tani tersebut tidak memberikan

manfaat yang berarti bagi anggotanya.

Hal ini terlihat di lapangan dimana lokasi

budidaya tanaman sayur tersebut dalam

kondisi tidak terawat.

Hal ini menunjukkan bahwa

kegiatan community development yang

dilaksanakan oleh PT Indominco Mandiri

belum disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat. Hal ini tercermin dari masih

banyaknya kebutuhan dasar masyarakat

yang belum terpenuhi antara lain sumber

penerangan dan air bersih. Penerangan

yang digunakan umumnya adalah

petromak. Beberapa rumah menggunakan

listrik yang berasal dari genset bantuan

Pemda Kutai Timur dan ada yang milik

sendiri dan digunakan oleh beberapa

keluarga. Namun saat ini genset

bantuan pemda tidak berfungsi lagi

karena rusak. Sumber air bersih untuk

minum dan masak umumnya dari air

hujan dan sumur, sedangkan untuk

keperluan lain seperti mandi dan mencuci

dari sungai. Namun ada beberapa

lokasi yang air sumurnya tidak layak

untuk dikomsumsi karena rasanya

masam. Beberapa pendudukbahkan

mengakui bahwa air hujan pun

terkadang tidak dapat dikomsumsi

karena warnanya hitam.

Kegiatan community development

yang tidak sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan hanya menyentuh

kelompok masyarakat pada lapisan atas

disebabkan oleh tidak dilibatkannya

masyarakat dalam perencanaan dan

implementasi program. Untuk itu, dalam

upaya menjaling komunikasi dengan

masyarakat khususnya desa-desa yang

menjadi binaan PT Indominco Mandiri

telah dibentuk Community Consultative

Committee (CCC) yang beranggotakan

kepala desa, aparat desa, tokoh

masyarakat serta pihak perusahaan.

Organisasi tersebut dibentuk dengan

tujuan untuk menampung aspirasi

masyarakat sehingga program yang

dijalankan sesuai dengan potensi dan

kebutuhan masyarakat. Namun

organisasi yang dibentuk pada tahun

2003 tersebut belum ada tindak

lanjutnya.


Gambar 6. Papan sekertariat Community

Consultative (CCC) yang dipasang pada

bagian depan rumah Kepala Desa Suka

Damai.

PENUTUP

Minimnya peranan PT Indominco

Mandiri dalam pembangunan desa

menyebabkan masyarakat memiliki

persepsi bahwa kehadiran perusahaan

pertambangan tersebut tidak mem-

berikan dampak terhadap kese-

jahteraan masyarakat. Disamping itu,

sebagian besar masyarakat cenderung

tidak peduli terhadap keberadaan

perusahaan pertambangan sepanjang tidak

mengganggu aktivitas mereka sebagai

petani. Hal ini didukung oleh masih

banyaknya masyarakat yang tidak

mengetahui keberadaan perusahaan

pertambangan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di

atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan

community development PT Indominco

Mandiri belum sesuai dengan kebutuhan

masyarakat karena program yang

dilaksanakan masih merupakan proyek

dari perusahaan sehingga masyarakat

tidak dilibatkan dalam perencanaan

maupun implementasi program.

Disamping itu, sosialisasi dan pendekatan

PT Indominco Mandiri hanya dilakukan

pada masyarakat lapisan atas,

sedangkan pendekatan dan sosialisasi

terhadap masyarakat lapisan menengah

dan bawah masih sangat rendah.

Kegiatan pertambangan relatif

belum memberikan kontribusi terhadap

pengembangan masya-rakat khususnya

yang berada disekitar lokasi

pertambangan. Kontribusi langsung

perusahaan terhadap masyarakat antara

lain kesempatan kerja, pertumbuhan

usaha kecil, pelayanan pendidikan dan

kesehatan, umumnya hanya menyentuh

masyarakat lapisan atas, sedangkan

kontribusi terhadap masyarakat lapisan

menengah dan bawah relatif masih

kurang. Hal ini disebabkan

kegiatan community development yang

dilaksanakan oleh perusahaan bersifat

top-down sehingga tidak sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Kontribusi tidak

langsung berupa pembangunan infra-

struktur lebih banyak dilakukan di pusat

pemerintahan daripada desa /kelurahan

yang berada di sekitar lokasi tambang.

DAFTAR PUSTAKA

1. [Bappeda, BPS] Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Badan Pusat Statistik

Kota Bontang. 2004. Bontang

Dalam Angka 2003. Bontang:

Bappeda, BPS Kota Bontang.

2. Budimanta A. 2005. Evolusi Community Development di

Industri Energi dan Sumber Daya

Mineral.

3. Hamzah, Hasnawati. 2005. DAMPAK PERTAMBANGAN

TERHADAP

PENGEMBANGAN WILAYAH.

Institut Pertanian Bogor.

4. Saleng A. 2004. Hukum Pertambangan.Yogyakarta: UII

Press.

5. Salim E. 4 Maret 2005. Pertambangan dalam Keber-

lanjutan Pembangunan. Kompas.

Http://www.kompas.com/kompas

%2Dcetak/0503/04/opini/1565605

. htm [4 Maret 2005].

Documents

DAMPAK KEGIATAN PERTAMBANGAN