KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV 1

koranmadura@gmail.com

0328-677002410 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000RABU

DKP: 50 Kapal Pukat

Harimau Masih Beroperasi Nasional | hal 2

Praperadilan

NOVEL

DitolakGugatan praperadilan yang

diajukan Novel Baswedan terkait pe-nangkapan dan pena-hanan yang dilakukan penyidik

Bareskrim Mabes Polri ditolak oleh hakim Zuhairi yang menangani perkara

praperadilan Novel. Hakim menilai penangka-pan yang dilakukan penyidik Bareskrim Polri

di kediaman Novel pada 1 Mei lalu telah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu dengan

ketentuan Pasal 18 ayat 1 dan 3 KUHAP.

BERITA TERKAIT

Hal 2

Novel Baswedan sebagai pene-gak hukum selalu be-

lajar menghargai putusan pengadilan. Bagi dia bukan

soal menang atau kalah, tapi bagaimana proses hukum itu

ditegakkan.

Saor SiagianPengacara Novel Baswedan

Novel BaswedanMantan Penyidik KPK

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV2 Berita Utama

JAKARTA- Gugatan praperadilan yang diajukan Novel Baswedan terkait penangkapan dan pena-hanan yang dilakukan penyidik Bareskrim Mabes Polri ditolak oleh hakim Zuhairi yang mena-ngani perkara praperadilan Novel.

“Menyatakan menolak permohonan praperadilan dari pemohon Novel Baswedan untuk seluruhnya,” tuturnya, saat membaca-kan amar putusan di Pengadilan Negeri Ja-karta Selatan, Selasa.

Selain itu, hakim juga menyatakan sah penangkapan dan penahanan yang dilaku-kan termohon, dalam hal ini Polri, kepada Novel Baswedan.

Yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak praperadilan Novel adalah, karena penangkapan yang dilakukan penyi-dik Bareskrim Polri di kediaman Novel pada 1 Mei lalu telah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 dan 3 KUHAP.

Upaya penangkapan yang dilakukan pe-nyidik untuk tujuan penyidikan tersebut, menurut hakim, dapat dimaklumi karena se-belumnya Novel telah dua kali mangkir dari panggilan penyidikan dikarenakan tidak da-

pat meninggalkan tugasnya sebagai penyi-dik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Menurut pengadilan panggilan dua kali sudah cukup walaupun ketidakhadiran pemohon berkaitan dengan alasan tugas kedinasan. Panggilan termohon tetap harus dipenuhi walaupun pemohon sedang mela-kukan tugas kedinasan. Dengan demikian penangkapan yg dilakukan termohon ke-pada pemohon sudah memenuhi prosedur hukum,” tutur hakim Zuhairi.

Sedangkan terkait penahanan, hakim menjelaskan, tindakan penyidik cukup be-ralasan karena sesuai Pasal 21 ayat 1 KUHAP penahanan dilakukan dengan pertimbangan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdak-wa akan melarikan diri, merusak atau meng-hilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.“Dengan demikian penahanan yang dilakukan termohon terhadap pemo-hon Novel Baswedan telah cukup alasan sesuai Pasal 21 ayat 1 KUHAP,” ujar hakim.

Atas putusan tersebut, hakim juga mem-bebankan biaya perkara kepada pihak Novel sebesar nihil.

Novel dan tim kuasa hukumnya mem-praperadilankan tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik Bareskrim Mabes Polri pada 1 Mei 2015.

Karena menilai adanya kesalahan prose-dur dalam tindakan tersebut, maka kuasa hukum Novel Baswedan meminta hakim

praperadilan memutuskan tidak sah penang-kapan berdasarkan surat perintah penangka-pan tertanggal 24 April 2015 dan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan ter-tanggal 1 Mei 2015.

Proses hukum terhadap Novel dimulai sejak Jumat (1/5) pagi yaitu sekitar pukul 00.30 WIB Novel dijemput paksa oleh pe-nyidik Bareskrim Polri untuk dibawa ke Bareskrim.

Dalam perkara ini, Novel diduga keras melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan atau seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapat keterangan sebagaimana dimak-sud dalam pasal 351 ayat 2 KUHP dan atau pasal 422 KUHP jo Pasal 52 KUHP yang ter-jadi di Pantai Panjang Ujung Kota Bengkulu tanggal 18 Februari 2004 atas nama pelapor Yogi Hariyanto.

Novel Baswedan dituduh pernah mela-kukan penembakan terhadap enam pelaku pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 2004. Penembakan tersebut diyakini menjadi penyebab utama tewasnya salah satu pelaku yaitu Mulia Johani alias Aan.

Novel yang saat itu berpangkat inspektur satu (iptu) polisi dan menjabat Kasat Reskrim Polres Bengkulu dianggap melakukan lang-sung penembakan tersebut.=ANT/YASHINTA

Pengadilan Tolak Praperadilan Novel

ant/hafidz mubarakPRAPERADILAN NOVEL DITOLAK. Hakim tunggal Zuhairi (tengah) memimpin sidang dengan agenda putusan praperadilan Novel Baswedan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (9/6). Hakim tunggal Zuhairi memutuskan menolak seluruh permohonan gugatan praperadilan penyidik KPK Novel Baswedan.

HUKUM

Novel Hargai Putusan PengadilanJAKARTA-Pengacara penyi-dik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan Saor Siagian mengatakan, kliennya akan menghargai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang meno-lak gugatan praperadilan terkait penangkapannya oleh Polri.

“Novel Baswedan sebagai penegak hukum selalu belajar menghargai putusan pengadi-lan,” katanya usai sidang putu-san praperadilan di PN Jakarta Selatan, Selasa.

Ia mengatakan, paling pen-ting bagi Novel Baswedan adalah proses gugatan praperadilan tersebut.

“Bagi dia (Novel) bukan soal menang atau kalah, tapi bagaimana proses hukum itu ditegakkan. Bagi Novel ini ada-lah proses yang sudah diper-juangkan,” ujarnya.

Meski demikian, Saur me-layangkan kritik atas putusan hakim tunggal Zuhairi yang me-nolak praperadilan Novel secara keseluruhan.

“Hanya saja kami melihat pertimbangan hakim, menurut kami tidak sesuai fakta karena Novel dipanggil (penyidik Polri) ketika sedang menjalankan tugas. Tapi, tidak menjadi per-timbangan hakim praperadilan,” katanya.

Selanjutnya, ia mengatakan tim kuasa hukum akan mendis-kusikan dengan Novel terkait langkah hukum selanjutnya.

“Langkah selanjutnya akan kami koordinasi dengan klien karena saat ini dia tidak hadir di sini karena berhalangan,” tambahnya.

Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Brigjen Pol Ricky HP Sitohang mengatakan, pihaknya sudah mengajukan bukti dan fakta yang sesuai selama proses praperadilan.

“Kami tidak dalam posisi menilai, tapi fakta, bukti, dan teknis sudah kami sampaikan. Dan sudah sama-sama kita dengarkan dari hakim. Pemohon memang punya hak tapi hakim yang memutuskan,” katanya.

=ANT/YASHINTA

Penahanan Novel Dinilai Sudah Sesuai Pasal 21 Ayat 1 KUHP

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV 3NASIONALPROBOLINGGO 3Nasional KORAN MADURA

RABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV

JAKARTA-Mahkamah Agung mengajukan tambahan alokasi dana Tahun Anggaran 2016 kepada Komisi III DPR sebesar Rp724,5 miliar.

“Pengajuan tambahan anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan gedung, perlengka-pan gedung kantor, rekrutmen dan pen-didikan CPNS hakim,” kata Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Aco Nur, dalam RDP di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, tambahan alokasi terse-but akan digunakan sebagai belanja modal pembangunan gedung sebesar Rp600 mil-iar dan belanja barang sebesar Rp124,5 miliar.

“Tambahan anggaran ini akan di-alokasikan dalam dua bagian yakni pem-bangunan fisik Rp600 miliar dan belanja barang Rp124,5 miliar,” katanya.

Aco berujar dalam pagu indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Peme-rintah (RKP) Tahun Anggaran 2016, MA mendapat alokasi anggaran pagu indikatif sebesar Rp8,96 triliun.

Meski demikian, menurutnya, hanya

terjadi kenaikan 5,4 persen terhadap pagu indikatif 2016 bila dibandingkan alokasi anggaran 2015.

“Kenaikan tersebut untuk belanja pega-wai tahun 2016. Sedangkan untuk belanja barang operasional tidak ada kenaikan,” katanya.

Ia mengatakan dampak tidak adanya kenaikan belanja operasional, banyak yang tidak tertangani diantaranya banyak satker yang kekurangan biaya langganan daya dan jasa, biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran, biaya pemeliharaan ken-daraan operasional, biaya pemeliharaan internet dan biaya tenaga honorer yang be-

lum terpenuhi.Dengan kurangnya biaya operasional

tersebut, menurutnya, MA akan mengge-ser belanja barang non-operasional untuk memenuhi kebutuhan satker Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia.

Sementara pengajuan penambahan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur MA akan digunakan antara lain untuk pengadaan tanah di ling-kungan MA, pengadaan sertifikat tanah di lingkungan MA, pengadaan jaringan insta-lasi di MA, pengadaan IT.

Selain itu juga akan digunakan un-tuk pengadaan buku hukum, pengadaan kendaraan operasional untuk pengadilan, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, pengadaan fasilitas kantor di lingkungan MA dan pengadaan gedung kantor sesuai prototype yang mendukung sarana prasarana peradilan anak, mediasi dan disabilitas.

“Berkenaan dengan hal tersebut, mo-hon kiranya kekurangan anggaran dapat dipenuhi,” kata Aco.=ANT/ANITA

MA Ajukan Tambahan Anggaran Rp 724,5 MRp 600 M untuk Pembangunan Fisik, Rp124,5 M Belanja Barang

ant/dedhez anggara DEMO SUPORTER PERSIB. Sejumlah suporter Persib yang tergabung dalam Aliansi Suporter Persib Indramayu (ASPI) berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Indramayu, Jawa Barat, Selasa (9/6). Mereka menuntut pemerintah menyelesaikan permasalahan sepak bola Indonesia dan mengembalikan sepak bola sebagai hiburan rakyat.

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV4 Nasional

TANJUNGPINANG- Seki-tar 50 kapal yang meng-gunakan pukat harimau milik pengusaha Tanjung-pinang masih beroperasi di perairan Kepulauan Riau lantaran pemiliknya memiliki izin dari pusat.

“Izin itu dikeluarkan peme-rintah pusat sebelum Kemen-terian Kelautan dan Perikanan menetapkan peraturan tentang larangan penggunaan pukat hari-mau atau sejenisnya,” kata Kepala Bidang Sumber Daya Kelautan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (DKP Kepri) Ediwan di Tan-jungpinang, Selasa.

Dia menjelaskan aktivitas kapal pukat harimau itu tidak dapat dihentikan aparat yang berwenang, karena memiliki izin. Namun izin yang diberikan pemerintah pusat itu berakhir pada Desember 2015. “Setelah masa berlaku izin habis, mere-ka tidak dapat beroperasi lagi,” ujarnya.

Sekitar 30 kapal pukat hari-mau lainnya tidak beroperasi se-jak beberapa bulan lalu lantaran masa berlaku izin sudah habis. Pemilik kapal itu yakni perusa-haan dan perorangan. “Mereka sudah tidak dapat mengurus per-panjangan izin,” katanya.

Ediwan menambahkan 30 ka-pal itu sekarang berada di Pelan-tar KUD Tanjungpinang. Pemilik kapal sudah diperingatkan un-

tuk tidak mengoperasikan kapal tersebut.

“Kalau beroperasi, pasti di-tangkap,” katanya. Menurut dia, pemerintah pusat hingga dae-rah fokus menegakkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor I dan 2 tahun 2015.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/2015 terkait larangan menggunakan pukat harimau atau sejenisnya, sedangkan Peraturan Nomor 2/2015 terkait larangan me-nangkap kepiting yang bertelur. “Pengawasan sumber daya perai-ran diperketat. Penertiban kegia-tan ilegal, baik dilakukan nelayan tradisional maupun nelayan asing semakin maksimal,” katanya.

=ANT/NIKOLAS

DKP: 50 Kapal Pukat Harimau Masih BeroperasiPunya Izin dari Pusat, Aparat Tak Berkutik

STABILISASI EKONOMI

Presiden Minta Pemakaian Produk dalam Negeri DipaksakanJAKARTA- Pemerintah menerapkan aturan mengenai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran pemerin-tah memaksa seluruh pelaku industri menambah TKDN dalam produk yang dihasilkannya.

Dalam sambutannya se-belum rapat kabinet terbatas, Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi na-sional harus menekankan pada produktivitas yang didukung oleh industri dalam negeri yang kuat. Pemerintah harus men-jaga agar pertumbuhan yang tercapai tidak berbasiskan kon-sumsi terhadap barang impor.

“Ini yang menjadi con-cern pemerintah untuk segera mengubah, baik di kemente-rian, lembaga, dan BUMN, agar pemakaian produk dengan kandungan lokal tidak lagi diajak, tetapi dipaksa,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai TKDN di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (9/6).

Presiden Jokowi menutur-kan pemerintah juga nantinya akan melakukan penyesuaian regulasi secara sistematis, agar peningkatan TKDN dapat dilak-sanakan secepatnya. Pasalnya, saat ini pemerintah sedang berupaya meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses produksi di dalam negeri

Menurutnya, hingga kini penerapan TKDN masih jauh dari yang diharapkan, karena banyak industri yang hanya beroperasi sekitar 40% hingga 60% dari total kapasitasnya.

Hal itu disebabkan masih banyaknya industri yang meng-gunakan produk impor sebagai komponen dari produk yang dihasilkannya.

“Banyak sekali proyek yang dapat dikerjakan dengan meng-gunakan produk dalam negeri, tetapi pada praktiknya menggu-nakan produk impor. Akibatnya, kapasitas industri dalam negeri yang terpakai hanya 40%-60%,” ujarnya.

Dia juga menyebutkan pen-ingkatan produktivitas industri dalam negeri dapat menopang pertumbuhan perekonomian nasional dengan kualitas yang lebih baik. “ Karena itu, saya mengingatkan pentingnya penggunaan produksi dalam negeri. Jangan sampai kapasitas pabrik yang seharusnya bisa 90-100%, hanya berproduksi 40-60%,” pungkasnya.

=GAM

ant/fiqman sunandar BENTROK PENERTIBAN BANGUNAN LIAR. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terlibat bentrok dengan warga ke-tika penertiban bangunan liar di Desa Pangiang, Bunaken, Manado, Sulawesi Utara, Selasa (9/6). Bentrokan dipicu pe-nyerobotan di lahan dua hektare milik perusahaan Multi Food sementara warga mengklaim tanah tersebut milik negara.

ant/ari bowo sucipto ALAT PENGOLAH LIMBAH BATIK. Mahasiswa Fakultas Pertanian Univer-sitas Brawijaya Malang menunjukkan cara kerja alat pengolah limbah batik yang dirakit bersama rekan-rekannya di sentra perajin batik di Kelurahan Bandungrejosari, Malang, Jawa Timur, Selasa (9/6). Alat berkapasitas 98 liter yang dirakit dengan menggunakan komponen elektroda tersebut mampu mengubah kandungan logam berat di limbah batik dari 90 persen menjadi 0,02 persen sehingga tidak mencemari lingkungan.

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV 55Ekonomi KORAN MADURA

RABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV

JAKARTA-Pasar keuangan Indonesia tengah dilanda pele-mahan akibat faktor eksternal khususnya isu kenaikan suku bunga acuan The Fed (Fed Fund Rate).

Kondisi tersebut ditunjukkan dengan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ke level 13.380 per dolar AS dan Indeks Harga Saham Gabun-gan (IHSG) yang rontok hingga ke bawah level 5.000.

Pengamat Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam mengingatkan Bank Indonesia (BI) dan pemerintah agar tidak menguras lebih ban-yak cadangan devisa (cadev) untuk men-

jaga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sepanjang tahun ini, rupiah telah melemah lebih dari 5 persen terhadap dolar AS.

Menurutnya, persoalan nilai tukar mer-upakan fenomena moneter. Hal ini sangat sulit dikontrol karena ada faktor eksternal yang membayangi. “Pemerintah dan BI harus mengantisipasi agar pelemahan kurs rupiah agar tidak bermutasi menjadi krisis perbankan, krisis keuangan dan akhirnya krisis ekonomi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (9/6).

Latif mengingatkan BI dan pemerintah agar tidak jor-joran menggerus cadev In-donesia untuk mengendalikan kurs rupiah. Posisi cadev pada akhir Mei 2015 tercatat US$ 110,8 miliar atau merosot dibanding posisi bulan sebelumnya sebesar US$ 110,9 miliar.

Cadev tersebut cukup untuk membiayai

7,1 bulan impor atau 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan in-ternasional 3 bulan impor.

“BI dan pemerintah jangan gelap mata, artinya menggunakan cadev yang sudah susah payah dikumpulkan begitu saja un-tuk stabilisasi rupiah. Cadev kan untuk kebutuhan bayar utang dan biaya impor,” papar Latif.

Meski begitu, dia mengapresiasi lang-kah BI yang sudah agresif mengimplemen-tasikan aturan hedging atau lindung nilai bagi perusahaan, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Serta melaku-kan transparansi perusahaan pelat merah soal valuta asing dan pengaturan loan to value. “Bahwa langkah-langkah itu belum efektif mengendalikan kurs rupiah, perlu waktu,” pungkas Latif.

Secara terpisah, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla terlihat tampak santai menanggapi pelemahan nilai tukar hal ini. “Namanya saham kalau tidak naik turun bukan saham namanya. Kalau naik terus, tidak ada orang yang mau kerja lagi,” kata dia usai membuka Indonesia Green Infra-structure Summit di Hotel Fairmont, Jakar-ta, Selasa (9/5).

JK menilai, penyebab dari pelemahan tersebut datang dari faktor eksternal mau-pun internal. Dari faktor internal, tekanan terjadi karena perekonomian Indonesia se-dang lesu sehingga berpengaruh terhadap industri dalam negeri dan menyebabkan timbulnya masalah pelemahan kurs.

“Maka dari itu, kami berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan investasi su-paya ekonomi kita tetap baik. Kami harus mengubah atau memperbaiki secepatnya,” tegas JK tanpa lebih detail menjelaskan upaya pemerintah untuk menstabilisasi kurs rupiah.

Terkait menurunnya pertumbuhan ekonomi dan pelemahan rupiah, JK belum dapat memastikan apakah akan segera melakukan reshuffle menteri-menteri ekonomi Kabinet Kerja. Dia hanya men-egaskan bahwa pemerintah mempunyai banyak cara untuk memperbaiki kondisi ini. “Banyak usahalah,” ujarnya.

=GAM

Cadangan Devisa Jangan Dikuras LagiPemerintah dan BI Harus Kompak Jaga Rupiah

ant/vitalis yogi trisna UNJUK RASA APTI. Anggota Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) melakukan aksi damai di depan Kantor Kedutaan Besar Prancis, Jakarta, Selasa (9/6). Aksi tersebut menolak rencana Pemerintah Prancis yang akan memberlakukan kemasan polos rokok atau plain packaging yang dikhawatirkan akan menurunkan daya saing produk tembakau Indonesia.

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV6 Ekonomi

BALI-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalin kerjasama dengan Toronto Centre (TC) dalam area peningkatan kapasitas, efek-tivitas dan efisiensi pengawasan lembaga jasa keuangan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta inklusi keuangan di Indonesia.

Ruang lingkup kerjasama yang diatur dalam Memorandum of Understanding (MoU) ini mencakup kegiatan peningkatan kapa-sitas pengawasan prudensial serta market conduct.

“Adapun pengawasan prudensial yang termasuk dalam MoU ini meliputi penga-wasan terintegrasi pada industri jasa keua-ngan, dan pengawasan sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan mikro,” ujar Ketua De-wan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad usai Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Presiden Toronto Center, Babak Ab-baszadeh di Nusa Dua, Bali, Selasa (9/6).

Toronto Centre merupakan lembaga nir-laba independen internasional yang berge-rak dalam pengembangan kapasitas regula-tor industri keuangan di seluruh dunia untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan inklusi keuangan.

Menurut Muliaman, area pengawasan market conduct yang termasuk dalam MoU ini meliputi peningkatan literasi keuangan, perlindungan konsumen, serta pengawasan transaksi keuangan.

Toronto Centre merupakan salah satu pusat pengetahuan terbaik dunia yang mem-promosikan kapasitas regulator sektor jasa keuangan.

“Kami percaya bahwa program pelatihan praktis dan interaktif Toronto Centre akan membantu meningkatkan pengetahuan staf OJK di sektor keuangan, mampu mengikuti perkembangan terbaru dalam pengawasan keuangan, dan mempertajam keterampi-lan kepemimpinan yang dalam jangka pan-jang akan membantu OJK menjadi kuat dan efisien menuju regulator kelas dunia,” ka-tanya.

Menurutnya, Toronto Centre berpe-ngalaman dan berperan aktif dalam pengem-

bangan kualitas dan kapasitas sejumlah re-gulator sektor keuangan di berbagai Negara berkembang di empat penjuru dunia.

Presiden Toronto Centre, Babak Ab-baszadeh menyatakan kerjasama yang terja-lin antara OJK dengan TC merupakan kola-borasi jangka panjang yang intensif, seiring dengan rangkaian kegiatan TC dengan In-donesia yang merupakan salah satu partner utama TC.

OJK dan TC sebelumnya telah menjalin kerjasama sejak tahun 2012 melalui kegia-tan peningkatan kapasitas pada area penga-wasan perbankan, pasar modal, dana pen-siun, serta market conduct.

Kegiatan yang telah dilaksanakan OJK bersama dengan TC antara lain adalah peningkatan kapasitas dengan topik In-surance Core Principles bersama dengan ASEAN Insurance Training and Research In-stitute (AITRI), Crisis Management Protocol, Securities Regulator’s Leadership Program, Internal Capital Adequacy Assessment Pro-gram, Supervisory Review and Evaluation Processof Banking Institution, serta Risk Based Approach for Pension Funds Manage-ment.

Dalam waktu dekat akan dilaksanakan pula peningkatan kapasitas di bidang per-bankan, khususnya terkait Early Warning System, serta pengawasan sektor lain pada industri jasa keuangan. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut, OJK melibatkan partisi-pasi aktif dari para pelaku industri jasa keua-ngan.

Keterlibatan pelaku Industri merupa-kan salah satu bentuk kontribusi OJK untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi yang terjangkau para pelaku industri.

=GAM

OJK Tingkatkan PengawasanToronto Center Dipilih Sebagai Mitra

INDUSTRI KEUANGAN

Perbankan Masih Jauh dari Krisis JAKARTA-Risiko industri perbankan Indonesia mema-suki tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan. Hal ini tercermin dari Indeks Sta-bilitas Perbankan (Banking Stability Index, BSI hingga Mei 2015, Indonesia masih di level 99,96.

Sesuai kategori skala observasi Crisis Management Protocol (CMP) angka BSI saat ini berada pada kondisi “Normal”.

Plt Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fauzi Ichsan mengatakan outlook per-bankan menguat di semester II. Pasalnya kemungkinan kenaikan bunga oleh The Fed diperkirakan mengecil seiring belum pastinya penguatan ekonomi Amerika Serikat (AS). Selain itu, pertum-buhan ekonomi akan mulai naik sesuai dengan akselerasi belanja Pemerintah.

“Semester II tahun ini be-lanja akan terakselerasi proyek infrastruktur akan mulai diba-ngun ini akan memberi suportt ke ekonomi nasional,”ujar Ichsan disela-sela Seminar Urgensi JPSK Dalam Menjaga Stabilitas Per-bankan di Jakarta, Selasa (9/6).

Meski begitu, dia mengakui, kredit bermasalah (Non Perform-ing Loan/NPL) diperkirakan naik di triwulan ketiga. Namun angka-nya diperkirakan tak setinggi 2009 lalu. Meski diperkirakan membaik, pertumbuhan kredit diperkirakan tak akan mencapai 17%.

Meski kualitas kredit tercatat memburuk, namun menurutnya masih manageable. Perbankan masih cukup memiliki capital buffer memadai. Per Maret 2015, NPL tercatat di level 2,40%, naik jika dibanding periode yang sama tahun lalu yang 2%. “Meski gross NPL di perbankan Indonesia masih bisa naik di triwulan III 2015, ting-katnya diperkirakan tidak setinggi di tahun 2009, sewaktu pertumbu-han PDB 4,5%,” kata Fauzi.

Walau laba perbankan terge-rus, industri perbankan masih ditopang pertumbuhan ekonomi dan kekuatan modal yang masih tinggi dibanding negara lain.

Menurut indikator modal dibanding ATMR di kuartal empat 2014 tercatat 18,72% lebih tinggi dibanding negara lain seperti Brazil yang 16,67%, China 13,18%, India 12,48%, Filipina 18,29%, Rusia 12,87%, Turki 16,28%.=GAM

ant/indrianto eko suarso PEMBONGKARAN BANGUNAN SEJAJAR REL KERETA. Sejumlah warga dan pedagang membongkar bangunan mereka yang berdiri di sekitar rel kereta api di kawasan Rawajati, Kalibata, Jakarta, Senin (8/6). Warga berinisiatif membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah milik PT. KAI tersebut karena telah menerima surat pemberitahuan penertiban yang jatuh tempo pada 6 Juni lalu.

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623| TAHUN IV 7NASIONALPROBOLINGGO 7Lintas Jatim KORAN MADURA

RABU 10 JUNI 2015 | No. 0623| TAHUN IV

Pecat Oknum Petugas Lapas Terlibat Narkoba

"Tidak hanya peredaran narkoba saja. Jika ada masalah narapidana yang melarikan diri dari Lapas atau rumah tahanan (Rutan), harus diseriusi," ujarnya ketika ditemui usai menghadiri Penetapan Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual dan Penye-rahan Kekayaan Intelektual Ja-tim di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa (9/6).

Ia mengaku telah memerin-tahkan seluruh kepala Kanwil

Kemenkumham di Indonesia, Dirjen Pemasyarakatan dan jajar-an di bawahnya untuk memberi-kan perhatian serius tentang peredaran narkoba di lapas.

Selain memberi hukuman bagi petugas lalai, ia juga akan meng-hargai siapa saja petugas jajaran dari tingkat atas hingga bawah yang sukses menggagalkan per-edaran narkoba dan berhasil meng-ungkap pelakunya "Ada 'reward' and 'punishmant' bagi petugas. Kalau

kinerjanya baik akan dapat penghar-gaan, tapi kalau sebaliknya, tidak ada pilihan kecuali dipecat," tegasnya.

Ia mencontohkan keterlibatan seorang sipir Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur bernama Imran yang diindikasikan terlibat sindikat narkoba Freddy Budiman.

Imran pada 10 April 2015 di-tangkap Direktorat Narkotika Mabes Polri dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) biru yang dipa-kainya dicopot dan diganti dengan kemeja warna hijau oleh Yasonna.

"Kami lakukan upacara se-perti ini melepaskan baju dinas pegawai Lapas. Ini adalah peris-tiwa terpahit selama saya men-jabat Menkumham. Melepas baju dinas yang seharusnya menjadi

kebanggaan," ucapnya.Saat itu, ia menjadi pemimpin

upacara pemberhentian Imran sebagai petugas Lapas sekaligus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan Surat Keputusan MHH-60/KP/06-03/2015.

Menurut Yasonna, kepekaan sebagai aparatur sipil negara harus terus diasah dan diperbai-ki, terlebih saat ini sedang meng-hadapi perang terhadap narkoba.

"Apa yang terjadi di Lapas dan Rutan seharusnya menunjukkan performa sebagai garda terakhir dalam pembinaan terpidana, namun tercoreng kewibawaan-nya akibat ulah segelintir oknum yang terlibat," katanya.

= FIQIH ARFANI/ANT

SURABAYA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly kembali memerintah-kan untuk memecat oknum petugas di lembaga pe-masyarakatan (Lapas) yang terbukti terlibat peredaran narkoba.

PENDIDIKAN

Pembelajaran Antinarkoba Wajib Dimasukkan di Sekolah

SURABAYA - Dinas Pendidi-kan Kota Surabaya mewajibkan sekolah-sekolah memasukkan pembelajaran tentang anti-narkoba sebagai salah satu upaya pencegahan dan antisipasi per-edaran narkotika di kalangan pelajar.

"Mulai tahun ajaran 2015-

2016, baik sekolah negeri mau-pun swasta harus memasukkan pelajaran antinarkoba di setiap mata pelajarannya," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya M. Ikhsan, di sela peluncuran kurikulum antinarkobadi Sura-baya, Jatim, Selasa (9/6).

Teknis pembelajarannya,

kata dia, yakni dengan memasuk-kan modul-modul di setiap mata pelajaran, seperti matematika, pendidikan kewarganegaraan, ekonomi, olahraga dan lainnya.

Eks Kepala Badan Pember-dayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Surabaya itu, memisalkan, pembelajaran antinarkoba di-

masukkan ke pelajaran matema-tika, yakni dengan membuat data terkait narkoba, yang kemudian dipadukan menjadi grafik.

"Jadi melalui data dan grafik ini nantinya pelajar bisa tahu data-data berapa yang terkena narkoba dan bahayanya. Nah, harapannya dari sana bisa ada pencegahan," tukasnya.

Modul pembelajaran ini, lan-jut dia, masih khusus kalangan pelajar tingkat menengah per-tama dan atas atau SMP-SMA, karena yang dinilai sudah siap materi maupun modulnya.

Sedangkan, untuk tingkat sekolah dasar (SD) belum dima-sukkan karena masih masuk ta-hapan persiapan modul maupun teknis pembelajarannya.

"Menyusul untuk SD. Tapi tidak lama lagi sudah mulai kok. Sekarang mempersiapkan mo-dulnya saja, paling lambat be-berapa bulan lagi sudah masuk pelajaran SD," tuturnya, sembari mengklaim program ini merupa-kan pertama di Indonesia.

Sementara itu, Badan Narko-tika Nasional (BNN) Kota Sura-baya menyambut positif dan mengapresiasi adanya pembela-jaran antinarkoba untuk kalan-gan pelajar di tingkat SMP, SMA dan sederajat. "Ini merupakan langkah dan upaya sangat tepat mengantisipasi bahaya sekaligus peredaran narkoba di kalang-an pelajar. Semoga menular ke lembaga pendidikan lainnya dan meminimalisasi penyalahgu-naannya," kata Kepala BNN Kota Surabaya Kompol Suparti.

= FIQIH ARFANI/ANT

ant/didik suhartono PELUNCURAN KURIKULUM ANTI NARKOBA. Walikota Surabaya Tri Rismaharini (keenam kiri), Kepala Badan Narko-tika Nasional (BNN) Anang Iskandar (kedelapan kiri) dan perwakilan lembaga menekan tombol sebagai tanda pe-luncuran program Surabaya Resik Narkoba Tahun 2015 di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (9/6). Dalam acara yang bersamaan dengan peringatan Hari Anti Narkoba Internasional tersebut juga diluncurkan Kurikulum Antinarkoba 2015 sebagai upaya pencegahan peredaran narkoba di kalangan pelajar.

BERANTAS NARKOBA

BNN Titip Pesan ke Risma

SURABAYA - Badan Narkotika Nasional menitipkan tiga pesan kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait pemberan-tasan narkoba sebagai wujud upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran maupun penyalahgunaan barang terla-rang tersebut, khususnya di kota setempat.

"Ada tiga hal penting yang perlu dilakukan Wali Kota Sura-baya yang nantinya harus bekerja sama dengan pimpinan lembaga terkait lainnya," ujar Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar di sela deklara-si 10 ribu pelajar antinarkotika di Surabaya, Selasa (9/6).

Ketiga pesan tersebut, kata dia, pertama adalah tidak berhenti melakukan upaya pencegahan, ter-utama terhadap generasi muda dan pelajar mulai SD, SMP hingga SMA karena di usia itulah rawan terpengaruh narkoba. "Mereka gampang dibujuk mengonsumsi narkotika sehingga harus ada ben-teng agar tidak mencoba. Jangan berhenti menyebarkan ke pelajar bahwa narkoba bisa membawa penyakit, merusak bahkan mem-bunuh diri sendiri," katanya.

Pesan kedua, lanjut dia, jika sudah menghadapi seseorang yang telanjur kecanduan maka tak ada pilihan lain kecuali rehabilitasi, sebagai amanat Undang-Undang.

"Selama ini dianggap seba-gai aib keluarga, padahal yang kecanduan itu merasakan sakit luar biasa dan hanya bisa sembuh dengan rehabilitasi," ucap eks Kapolwiltabes Surabaya (kini berubah Polrestabes) tersebut.

Pesan terakhir yakni memin-ta penegak hukum, khususnya di Surabaya memberi vonis seberat-beratnya kepada bandar narkoba dan diperlukan profesionalisme tinggi memenjarakan penjahat narkoba kelas kakap. "Kesimpulan-nya, cegah bagi yang belum terke-na, rehabilitasi bagi yang telanjur dan penjarakan seberat-beratnya bagi pelaku (bandar) narkoba karena itu setimpal, kalau perlu dihukum mati," tuturnya.

Di lokasi sama, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini me-ngatakan rehabilitasi menjadi proses penting bagi para pecandu narkoba dan pihaknya berharap para orang tua yang anaknya te-lanjur menyalahgunakan narkoba segera berkoordinasi dengan lembaga terkait, khususnya BNN.

= FIQIH ARFANI/ANT

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623| TAHUN IV 8 Lintas Jatim

Ada Aroma Mencurigakan pada Peserta SBMPTN

"Ada satu peserta yang tidak memiliki identitas sama sekali, namun kami tetap mempersila-kan peserta itu ikut ujian tulis dan memberitahukan hal itu kepada posko SBMPTN," kata pengawas ruangan, Taufan, di ruangan lantai dua FISIP Universitas Jember.

Menurut dia, peserta tersebut berinisial HS dan tidak membawa kartu identitas karena alasannya tertinggal, namun nama itu ada di daftar peserta ujian tulis SBMPTN di ruangan setempat. Peserta tersebut juga tidak mau melepas jaket yang dikenakan dengan ala-san masih sakit.

"Saat ditanya kartu peserta, siswa itu mengaku belum menc-etak kartu peserta sebagai salah

satu syarat mengikuti ujian tu-lis SBMPTN, namun pengawas tetap mempersilakan peserta itu mengerjakan ujian," tuturnya.

Ia menjelaskan peserta ber-inisial HS itu tidak membawa satu pun kartu identitas seperti kartu tanda penduduk (KTP), surat izin mengemudi (SIM), surat keteran-gan lulus, dan ijazah.

"Kami segera melaporkan hal itu kepada pihak panitia dan pengawas akan menyampaikan hal itu dalam berita acara yang diisi oleh pengawas masing-masing ruangan," paparnya.

Pengawas di Fakultas FISIP juga menemukan satu peserta yang tidak menggunakan jilbab saat meng-ikuti ujian tulis, padahal dalam foto

kartu peserta menggunakan jilbab."Kalau dilihat secara seki-

las memang agak beda karena penampilannya sangat maskulin, sedangkan di foto kartu peserta terlihat feminim dengan meng-gunakan jilbab," kata pengawas ruangan, Mulyono.

Pengawas, lanjut dia, mem-perhatikan dengan seksama lagi peserta yang berbeda dengan foto yang tercetak dalam kartu peserta ujian SBMPTN.

"Kami melaporkan kejadian itu kepada panitia dan pihak posko untuk ditindaklanjuti, namun pe-serta berinisial IM itu tetap diper-bolehkan untuk mengikuti ujian tulis SBMPTN," ucapnya.

Sementara Sekretaris Panitia SBMPTN Wahyu Subhan menga-takan pengawas yang menge-tahui dan menemukan adanya kejanggalan pada peserta harus menyampaikan hal tersebut dalam formulir berita acara pengawas di

masing-masing ruangan."Untuk peserta yang sama

sekali tidak memiliki identitas itu akan dibawa ke posko panitia dan diminta untuk menunjukkan iden-titas atau mencetak kartu peserta yang belum dicetak," tuturnya.

Wahyu juga langsung men-datangi ruangan tempat peserta yang tidak membawa identitas itu dan pihaknya meminta pen-jelasan kepada pengawas terkait kejadian itu. "Kalau ada pe-serta yang mencurigakan harus dibawa ke posko panitia, dan hal itu sesuai dengan prosedur ope-rasional baku (POB)," tukasnya.

Jumlah peserta SBMPTN Unej yang mengikuti ujian tulis di Panitia Lokal 58 Jember se-banyak 10.948 peserta dengan rincian kelompok Saintek seba-nyak 4.573 orang, Soshum seba-nyak 4.372 orang, dan campuran sebanyak 2.003 orang.

= ZUMROTUN SOLICHAH/ANT

JEMBER - Panitia lokal Universitas Jember, Jawa Timur menemukan sejumlah peserta seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) yang diduga men-curigakan saat ujian tulis di kampus setempat, Selasa (9/6).

ant/herman dewantoro UJIAN SBMPTN 2015 SURABAYA. Kimberly Aprilia Harefa penyandang tuna daksa asal Sidoarjo mengerjakan soal ujian dengan menggunakan mulutnya pada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2015 di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Surabaya, Jawa Timur, Selasa (9/6). SBMPTN 2015 diikuti oleh 693.185 peserta yang memperebutkan 99.223 kursi kuliah di 74 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia.

JELANG RAMADAN

Omzet Pegadaian Meningkat

TULUNGAGUNG - Besaran omzet atau nominal dana pinjam-an yang beredar (outstanding loan/OSL) di lingkup PT Pegada-ian Cabang Tulungagung, Jawa Timur mengalami peningkatan sekitar 20 persen selama sebulan terakhir menjelang Ramadan.

"Tren kenaikan sebenarnya sudah mulai terjadi sejak awal ta-hun lalu, dan semakin meningkat dalam sebulan terakhir menje-lang bulan puasa," kata Kepala PT Pegadaian Cabang Tulungagung, Eko Mudji Harijono di Tulung-agung, Selasa (9/6).

Ia mengungkapkan, OSL atau dana pinjaman yang beredar dan masih berjalan hingga saat ini tercatat mencapai Rp 5,8 miliar.

Volume transaksi gadai dalam bentuk pinjaman modal itu tersebar di tujuh unit pegadaian yang ada di Tulungagung dan Trenggalek.

"Itu berdasar hitungan hingga akhir Mei. Kami berharap volume OSL di bulan-bulan berikutnya terus meningkat sehingga target outstanding loan sebesar Rp 6,8 miliar bisa terpenuhi," ujarnya.

Eko memperkirakan, tren pe-ningkatan pinjaman modal dari pelanggan PT Pegadaian di ling-kup wilayah kerjanya akan terus mengalami peningkatan hingga pertengahan Ramadhan.

Setelah itu, menurut Eko, tren gadai barang dan perhiasan kem-bali menurun. "Menjelang Lebaran, biasanya nasabah akan menarik lagi barang perhiasannya untuk kebutuhan hari raya," kata Eko.

Selain dipengaruhi mening-katnya kebutuhan menjelang Ramadhan dan pergantian tahun ajaran baru sekolah, mayoritas nasabah PT Pegadaian Cabang Tulungagung adalah sektor usaha kecil dan menengah.

Aksi gadai dilakukan dengan menggadaikan aneka perhiasan emas untuk memenuhi kebutuhan modal ataupun menambah opera-sional usaha di pertengahan tahun, khususnya menjelang tahun ajaran baru sekolah, Ramadhan dan Le-baran yang biasanya diikuti lonjakan voluem belanja barang dan enaka kebutuhan oleh masyarakat.

"Hampir 95 persen lini usaha pembiayaan dari jasa gadai kami berupa perhiasan. Sisanya dalam bentuk barang elektronik, ken-daraan ataupun peralatan mesin produksi pertanian dan semacam-nya," urainya.

= DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/ANT

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623| TAHUN IV 9Lintas Jatim

Buruh PT Koreana Minta Penyelesaian Upah

Sekretaris Serikat Buruh Tempat Kerja Persatuan Per-gerakan Buruh Indonesia (SBTK PPBI) PT Koreana Seed Indonesia, Mujiatun, menga-takan ada 135 buruh yang tidak dipekerjakan tanpa ala-san yang jelas.

"Belum ada pesangon, dan beberapa rekan kami juga belum diberikan kekurangan upah dan cuti hamil," katanya saat berun-juk rasa.

Ia mengatakan kekurangan upah itu adalah hak para buruh yang harus diberikan, namun sampai saat ini masih ada yang belum dibayarkan.

"Dua orang yang belum men-dapatkan kekurangan upah serta

sembilan orang upah cuti hamil," katanya.

Upah itu merupakan kekurangan pada 2013 dan 2014, yang belum dibayarkan sam-pai sekarang. Secara nominal, kekurangan upah itu bervari-atif, antara ratusan ribu sampai jutaan rupiah.

Ia mengatakan buruh sudah tidak dipekerjakan lagi sejak De-sember 2014 tanpa ada kejelasan dari kantor. Mereka mayoritas buruh yang tergabung dalam serikat pekerja, dan sejak tidak dipekerjakan tanpa alasan yang jelas, mereka tidak mendapatkan upah.

Mujiatun mengatakan masa kerja para buruh yang tidak di-

pekerjakan tanpa alasan yang jelas itu relatif lama, bahkan ada yang sampai belasan ta-hun.

Selama masa kerja itu, mereka juga tidak melakukan kontrak hitam di atas putih, na-mun hanya dipekerjakan secara lisan.

Selain tidak ada status pasti, upah yang mereka dapatkan juga di bawah UMK. Mereka menda-patkan upah hanya Rp 900 ribu saja per bulan, padahal UMR Ka-bupaten Kediri pada 2014 lebih dari Rp1 juta.

Ia dengan rekan-rekannya meminta pemerintah daerah dengan tegas membantu pe-nyelesaian masalah mereka. Beberapa kali mereka unjuk rasa, tapi belum ada kejelasan, bahkan dari pihak pabrik pun belum ada niatan baik untuk menyelesiakan masalah upah tersebut.

"Alasan pailit yang dikemu-kakan, sehingga kami tidak di-

pekerjakan. Kami berharap, pe-merintah membantu penyelesian masalah ini," katanya.

Ia juga berharap para bu-ruh dipekerjakan kembali, mengingat selama ini mereka bekerja dengan baik pada pe-rusahaan dan mendedikasikan diri demi kemajuan perusa-haan.

Unjuk rasa itu dilakukan di depan kantor Pemkab Kediri, Jalan Soekarno Hatta. Mereka membawa berbagai macam se-lebaran dan spanduk yang isinya tuntutan mereka.

Petugas menghadang mereka di depan kantor pem-kab, sehingga mereka tertahan. Akhirnya, mereka menyalurkan aspirasinya di depan pintu pa-gar, dan mereka ditemui per-wakilan dari pemda.

Namun, dari pertemuan itu, belum ada titik temu yang jelas, hingga akhirnya massa mem-bubarkan diri.

= DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/ANT

KEDIRI - Lebih dari 50 buruh PT Koreana Seed Ka-bupaten Kediri, Jawa Timur, berunjuk rasa di depan kantor pemerintah kabupaten setempat guna me-minta pemda membantu penyelesaian upah, Selasa (9/6).

ant/umarul faruqEKSKAVASI SITUS CANDI TERUNG. Petugas Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan melakukan ekskavasi situs Candi Terung di Desa Terung, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (9/6). Situs berupa sisa-sisa bangunan berbentuk huruf L ini diduga merupakan peninggalan Kadipaten Terung yang diperkirakan dibuat pada masa Kerajaan Majapahit.

JELANG BULAN PUASA

Harga Daging Ayam Broiler Naik

MADIUN - Harga daging ayam potong atau broiler di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Madiun, Jawa Timur terpantau naik akibat tingginya permintaan di pasaran menjelang Bulan Suci Ramadan.

"Kenaikan rata-rata bisa mencapai seribu Rupiah tiap hari. Sebelumnya harga da-ging ayam potong sekitar Rp 25 ribu per Kilogram, sekarang sudah mencapai Rp 30 ribu per kilogram," ujar salah satu pedagang daging ayam broiler di Pasar Mejayan Baru Kabupa-ten Madiun, Suharsoko, Selasa (9/6).

Menurut dia, kenaikan harga tersebut sudah terjadi sejak se-pekan terakhir. Kenaikan sudah terjadi saat kulakan di tingkat pengepul ternak, sehingga harga jual juga mengalami kenaikan.

Pihak pengepul menaik-kan harganya menyusul ting-ginya permintaan konsumen saat mendekati Bulan Ramadhan yang tinggal sepekan lagi.

"Seperti biasa, menjelang puasa dan lebaran, harga se-jumlah kebutuhan pokok pasti naik. Demikian juga dengan harga daging ayam potong," ucapnya.

Hal berbeda terjadi untuk harga komoditas daging sapi. Di mana, harga daging sapi saat ini di pasaran tergolong stabil, yakni di kisaran Rp 90 ribu hingga Rp 100 ribu per Kilogram untuk kualitas super.

"Untuk harga daging sapi masih tetap tidak ada perubah-an, yakni sekitar Rp 90 ribu hingga Rp 100 ribu tergantung dari kualitas daging sapinya," ujar seorang pedagang daging sapi di Pasar Mejayan Baru, Tumpi.

Pihak pedagang mem-prediksi, harga daging ayam masih akan naik lagi se-iring tingginya permintaan di pasaran jelang Bulan Rama-dan hingga Lebaran Idul Fitri mendatang.

Hal tersebut tergolong wajar, sebab permintaan konsumen yang meningkat dimanfaatkan pihak pengepul menaikkan harga untuk meraih keuntung-an.

= SLAMET AS/LOUIS RIKA/ANT

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623| TAHUN IV 10 Lintas Jatim

Dinas Pengairan: Potensi Air Embung Berkurang

"Potensi air yang masih tersisa di embung, sebagai ca-dangan untuk berbagai keper-luan warga di musim kemarau," kata Kepala Bidang Sarana dan

Prasarana Dinas Pengairan Pemkab Bojonegoro Retno Wu-landari di Bojonegoro, Selasa (9/6).

Menurut dia, dari 318 em-bung yang ada di daerah itu, ke-banyakan berukuran 50 X 30 me-ter, dengan kedalaman berkisar 2-3 meter, dan hanya sebagian kecil yang luasnya 100 X 100 me-ter.

"Daya tampung embung ra-ta-rata berkisar lima ribu meter kubik, dan hanya sebagian ke-cil yang memiliki daya tampung mencapai 20 ribu meter kubik," tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa embung yang ada di dae-rahnya tersebut, beberapa waktu lalu sempat dimanfaatkan untuk membasahi tanaman padi.

Tapi, lanjut dia, sesuai ke-bijaksanaan desa, air yang ada di embung dilarang dihabiskan untuk tanaman padi, namun

harus disisakan sebagai ca-dangan untuk memenuhi ke-butuhan warga di musim ke-marau.

"Sisa air di embung diman-faatkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai mandi, mencuci ternak, juga lainnya," tuturnya.

"Sekarang air embung dila-rang diambil dengan menggu-nakan mesin pompa air, kecuali dengan menggunakan ember," tambahnya.

Yang jelas, menurut dia, pemkab memprogramkan membangun 1.000 embung, se-bagai persediaan air bagi warga di daerahnya yang biasa meng-alami kekeringan di musim ke-marau.

Hanya saja, katanya, mere-alisasikan pembangunan 1.000 embung, di antaranya, terham-bat dengan masalah izin untuk memanfaatkan tanah milik Per-

hutani."Pembangunan embung yang

berjalan selama ini meman-faatkan tanah kas desa (TKD) atau tanah "solo vallei werken" (SVW)," tandasnya.

Mengenai tanah Perhutani, ia mengatakan pemkab sudah pernah mengajukan permoho-nan izin kepada Menteri Ke-hutanan untuk membangun embung di 12 lokasi tanah mi-lik Perhutani, sejak dua tahun lalu.

"Tapi sampai saat ini Men-teri Kehutanan belum memberi-kan izin soal pemanfaatan tanah Perhutani untuk lokasi embung," tuturnya.

Padahal, lanjut dia, peman-faatan tanah Perhutani untuk lokasi embung, juga meng-untungkan Perhutani, karena airnya bisa dimanfaatkan untuk pembasahan tanaman jati.

= SLAMET AGUS SUDARMOJO/ANT

BOJONEGORO - Data Dinas Pengairan

Kabupaten Bojon-egoro, Jawa Timur,

menyebutkan bahwa potensi air pada

318 embung yang tersebar di 27 ke-

camatan di daerah itu mulai berkurang

dari semula sekitar 5.000 meter kubik, kini tinggal sepa-

ruhnya.

ant/syaiful arif BAHAYA PESTISIDA KIMIA. Petani menyemprotkan pestisida pada tanaman padi tanpa mengenakan masker di Desa Tengaran, Peterongan, Jombang, Jawa Timur, Selasa (9/6). Penggunaan pestisida secara berlebihan dan tanpa aturan akan merusak lingkungan serta bisa berbahaya bagi petani.

REKOMENDASI BACABUB

Demokrat Pastikan Empat Daerah

SURABAYA - Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur memastikan rekomendasi untuk para bakal calon bupati di empat daerah dalam rangka pilkada serentak 9 Desember 2015.

"Sementara ini masih empat yang sudah pasti, sedangkan 15 daerah lainnya belum fix karena masih tahap penjaringan," ujar Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Selasa (9/6).

Keempat bakal calon bupati tersebut masing-masing Zaenal Abidin untuk Pilkada Kabupaten Sumenep, Mustofa Kemal Pasha untuk Pilkada Kabupaten Mo-jokerto, M. Fadeli untuk Pilkada Kabupaten Lamongan.

Khusus untuk Kabupaten Ngawi, partai berlambang mercy tersebut sepakat kembali mengu-sung pasangan petahana Budi Su-listyono dan Ony Anwar Harsono.

Sedangkan sejumlah nama kepala daerah petahana lainnya seperti Rendra Kresna di Kabupa-ten Malang dan Sambari Halim Ra-dianto di Kabupaten Gresik, belum diputuskan karena masih tahap pembahasan. "Yang lain belum diputuskan. Tapi empat kabupaten sudah pasti dan segera diberitahu-kan ke DPP," ujar politisi yang juga Gubernur Jatim tersebut.

Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, keputusan rekomendasi calon kepala daerah yang akan diusung dikeluarkan di provinsi dalam hal ini DPD Demokrat Jatim.

Tapi, kata dia, sesuai peratur-an di Komisi Pemilihan Umum (KPU) surat rekomendasi untuk pendaftar calon kepala daerah harus ditandatangani oleh DPP partai pengusung.

"Di Demokrat pusat tidak bisa memutuskan, karena cukup satu tingkat di atasnya. Namun, DPP tetap kami lapori sekaligus me-minta surat rekomendasi sesuai aturan KPU," ucap Ketua Umum PA Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) tersebut.

Di Jatim, pilkada serentak akan digelar di 19 kabupaten/kota, masing-masing 16 daerah yang kepemimpinan masa bakti bupati/wali kota berakhir tahun ini, dan tiga daerah lainnya berakhir sebe-lum akhir semester pertama 2016.

= FIQIH ARFANI/ANT

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV N

KORAN MADURA PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni

BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala) BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN Rp 3.500, LANGGANAN Rp 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Kemelut Laut

Salam Songkem

Perairan masih menjadi masalah besar Indonesia. Tidak hanya masalah perebutan batas

wilayah dengan negara tetangga, namun juga hingga saat ini, pelang-garan kapatuhan kapal masih terus terjadi. Padahal Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan jajarannya telah menenggelamkan ratusan kapal bermasalah di perai-ran Indonesia.

Data Satgas Kementerian Kelau-tan Perikanan (KKP) menyebutkan Maluku merupakan wilayah dengan angka pelanggaran tertinggi di In-donesia. Bila dijumlahkan menca-pai 350 kapal bermasalah. Tetapi masalah kapal yang bermasalah tidak hanya di perairan Maluku, mel-ainkan juga di perairan Sulawesi Uta-ra mencapai 200-san pelanggaran, di Bali ada 150 pelanggaran, di Papuan mencapai 140 pelanggaran, di Papua Barat mencapai 90 pelanggaran, di Kepulauan Riau mencapai 60 pel-anggaran, dan perairan lainnya.

Kasus ini mengindikasikan penenggelaman kapal-kapal yang di-lakukan Menteri Susi dan jajarannya itu masih belum menimbulkan efek jera dan gentar. Maka oleh karenan-ya, tugas Menteri Susi tentu harus lebih kreatif mencari solusi untuk mengatasi permasalahan pelit perai-ran Indonesia. Jangan hanya berhenti pada proses penenggelaman kapal-kapal. Apalagi tindakan penenggela-man kapal-kapal itu dibenarkan se-cara hukum, karena sesuai dengan pasal 69 ayat 4 UU Perikanan.

Di samping menenggelamkan ka-pal-kapal bermasalah, Susi juga per-lu mendesak agar proses hukum ter-hadap kapal-kapal yang bermasalah itu dipercepat dan diberi sanksi yang seberat-beratnya.Selama ini sanksi hukum atas kasus perairan dan perikanan seperti tindak pidana penjara dan denda bersifat material, sehingga kurang begitu memberikan dampak, maka sanksi pidana dan denda itu perlu dikaji ulang, bahkan bila perlu pelanggaran di bidang peri-kanan dan kelautan Indonesia diset-arakan dengan kasus korupsi.

Tentu saja ini tidak mudah. Butuh perjuangan ekstra keras. Cukup men-guji ketangkasan Susi Pudjiastuti seba-gai salah perwakilan kaum perempuan yang menduduki jabatan menteri. (*)

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tu-lisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

Ketika Guru Harus Bergelar Sarjana

Lebih-lebih bagi guru yang telah menyandang guru profesional (sertifikasi), di-

mana kualifikasi akademik min-imal S-1 atau D-4 bagi proses sertifikasi mengharuskan guru untuk melanjutkan studinya, sesuai dengan bidang keahl-ian yang dikuasainya. Selain bermanfaat bagi pematangan intelektual, kuliah juga sebagai wahana mengembangkan net-working relationshif, dan meng-update informasi kontemporer.

Secara historis dan sosio-kultural-psikologis masyarakat Eropa berkembang sejak abad 5 SM, kini mengalami pasang naik kemajuan dan memiliki pilar-pilar kemasyarakatan yang dikenal sebagai kapitalisme, industrialisme, sentralisme, militerisme, dan melakukan globalisasi industrialisme yang dilematis. Masyarakat tersebut mengintegrasikan sistem pen-didikan sebagai bagian integral kebudayaan, memadukan sis-tem sekolah, ilmu dan teknologi serta mata pencaharian hidup. Sementara masyarakat Indone-sia pasca terjajah, berpeluang melakukan akulturasi sistem persekolahan sistem Eropa dan Amerika, tetapi “terjebak pada ketergantungan intelektual” yang berdampak “pengejaran

gelar akademik berorientasi legitimasi simbolik” (Dimyati, 2005). Hal ini mungkin disebab-kan pengembangan pendidikan ke pemikiran keilmuan belum mendapatkan perhatian serius dalam sistem persekolahan di Indonesia.

Kejar Gelar dengan Nalar Gelar akademik dan ijazah

diterima oleh seseorang seba-gai tanda telah selesainya masa pendidikan tinggi formal dalam strata tertentu. Untuk memper-oleh gelar dan ijazah menurut ketentuan dalam sistem pen-didikan, seseorang harus ter-lebih mengikuti serangkaian kegiatan akademik dalam ben-tuk perkuliahan tatap muka, menyelesaikan tugas secara ter-struktur baik secara individual maupun kelompok, melakukan kegiatan praktikum serta meny-usun-mempertahankan dalam ujian dan dinyatakan lulus ujian skripsi (S1), tesis (S2), dan dis-ertasi (S3). Namun pada akhir-akhir ini, kita dikagetkan adanya praktik jual-beli gelar akademik.

Pengejaran gelar akademik yang berorientasi legitimasi simbolik dengan kedok lembaga pendidikan, menurut hemat pe-nulis sudah cukup lama berope-rasi. Padahal dalam Undang-Un-dang No 20 Tahun 2003 secara tegas dinyatakan bahwa mereka dapat dikenai sangsi satu miliar dan atau penjara 10 tahun bagi perseorangan, organisasi atau penyelenggara yang memberi-kan ijazah dan gelar akademik tanpa hak (pasal 67) dan jika di-lakukan suatu perguruan tinggi dinyatakan ditutup. Sementara setiap orang yang membantu memberikan ijazah dan gelar akademik yang tidak memenuhi persyaratan dipidana maksimal 5 tahun dan atau denda maksi-mal lima ratus juta rupiah (pasal 68:1). Sedangkan orang yang menggunakan gelar dan ijazah yang diperoleh dari satuan pen-didikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pi-dana denda paling banyak lima ratus juta rupiah (pasal 68:2)

Secara sosiologis, prak-tik jual beli gelar dan ijazah menunjukkan masih kuatnya dampak penjajahan dalam sis-tem sosial masyarakat Indone-sia. Hal ini setidaknya berkaitan dengan status sosial. Orang yang memiliki gelar akademik atau lulusan perguruan tinggi biasanya secara langsung mau-pun tidak langsung akan men-duduki “status sosial” tertentu di masyarakat.

Dalam kamus Bahasa In-donesia (Riwayadi, 2005), sta-tus diartikan sebagai tingkatan atau kedudukan orang dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Dalam Max Waber (1978) tipikal status didasar-kan pada (1) gaya hidup, (2) pendidikan formal, (3) warisan turun-temurun atau prestize pekerjaan. Dalam pandangan sosiologis ini terlihat bahwa status di dalammnya inheren terdapat pengakuan atau ke-inginan untuk diakui oleh orang lain atau masyarakat sehingga bisa memperoleh privileges (hak istimewa).

Urgensi “Back to Basic”Menghadapi fenomena

ini, kita sebagai ilmuwan pen-didikan harus mengembalikan fungsi pendidikan, bahwa gelar akademik harus diraih oleh se-seorang secara legal dan prose-dural. Demikian juga “status” harus diusahakan atau diper-oleh melalui upaya dan proses pendidikan formal secara prose-dural. Maksud di sini bahwa sta-tus dan gelar bukanlah sesuatu yang bersifat warisan atau ka-rena faktor keturunan, bukan

diperoleh melalui praktik jual beli dengan membayar sekian juta, dan seterusnya. Gelar yang diperoleh secara illegal ibarat topeng kepalsuan dan kebang-gaan semu belaka, tanpa nalar, nilai, dan etika. Dimyati (2005) menyebutnya pengejaran gelar akademik berorientasi legitima-si simbolik

Rasional-prosedural per-olehan sebuah gelar akademik, setidaknya dapat dilakukan mel-alui empat alternatif: Pertama, gelar akademik yang diperoleh harus prosedural, misalnya dok-tor Teknologi Pembelajaran, se-seorang harus memperolehnya dengan cara mengikuti kuliah, praktikum, mengerjakan tugas-tugas terstruktur dan mandiri serta menulis disertasi serta mempertahankannya di dewan penguji.

Kedua, penyandang gelar tersebut dipandang memi-liki kompetensi dan wawasam keilmuan di bidang teknologi pembelajaran, ketika mampu mengembangkan teori-teori dan konsep-konsep pembelaja-ran untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Ketiga, penyan-dang gelar akademik tadi mem-punyai hak dan kewajiban yang melekat, baik untuk peningka-tan kualitas hidupnya maupun bagi pengembangan ilmu peng-etahuan dan pengabdian pada masyarakat. Keempat, pada gelar akademik yang disandang oleh seorang sarjana terdapat nilai-nilai moral dan komitmen yang berhubungan langsung dengan Tuhan, sebagaimana tersurat dalam ikrar prasetya sarjana panca prasetya wisuda.=

Pada akhir tahun 2015 tidak ada alasan lagi bagi guru untuk tidak berpen-didikan Strata Satu (Sar-

jana) supaya tetap survive sebagai garda terdepan dalam mengawal cita-

cita pendidikan nasional. Menjadi sebuah kenis-

cayaan, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka

harus ikut-ikutan berburu gelar dan ijazah, dengan

segala motivasi dan orien-tasi masing-masing.

11Opini KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV12 ProbolinggoNASIONALPROBOLINGGO 12Probolinggo KORAN MADURA

RABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV

“Jangan sampai penerimaan P2DB, masih melihat latar be-lakang ekonomi keluarga untuk bisa masuk ke lembaga pendidi-kan,” ujar Amin Haddar, ang-gota Komisi A DPRD Kabupaten Probolinggo, kepada wartawan, Selasa (9/6).

Politisi Partai Persatuan Pem-bangunan (PPP) ini, menegaskan urusan pendidikan merupakan hak atas warga negara untuk bisa mengenyam pendidikan. Sehing-

ga tidak boleh lagi ada persoalan diskriminasi pendidikan. Sebab, pendidikan bisa dikenyam oleh seluruh warga negara meski sta-tus ekonomi keluargnya kurang.

“Secara kualitas siswa yang memadai tentu harus menjadi pertimbangan utama. Ini pent-ing untuk menjadi perhatian bagi lembaga pendidikan di se-mua jenjang untuk bisa dijadikan pedoman,” tegas Amin Hadar.

Pendidikan menjadi hal pent-

ing dalam modal kehidupan bagi warga negara. Penuntasana pen-didikan, kata Amin Hadar, sesuai dengan anjuran pemerintah un-tuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun bisa terwujud dalam kehidupan masyarakat.“Dengan pendidikan, maka bangsa ini bisa maju berdiri sejajar dengan ne-gara lain,”katanya.

Untuk pendaftaran siswa baru, pihaknya meminta jangan terlalu mempersulit dalam urusan ad-ministarsi. Sehingga pendidikan tidak menjadi masalah ditengah-tengah kehidupan masyarakat, seperti daftar ulang siswa untuk tidak meberatkan siswa.

“Pihak sekolah benar-benar harus memperoleh persetujuan

dari wali murid yang ada dimas-ing-masing lembaga,”imbuh Amin Hadar.

Salah satu warga Desa Banyu-anyar Lor Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, Umar, mengatakan sedikit mengala-mi kendala ekonomi jika sudah masuk dalam tahun ajaran baru untuk anak-anaknya. Sebab, anak selalu memberikan kelu-han kepadanya tentang adanya daftar ulang.“Masak setiap ta-hunnya siswa harus memberikan daftar ulang. Kan sudah lama masuk di sekolah tersebut. Tahun kemarin sudah membayar biaya pendaftaran,”keluhnya.

Dia berharap agar semua per-masalahan daftar ulang, pemerin-

tah bisa mencarikan solusi untuk meringankan beban para orang tua. Karena dalam keluarga tidak hanya satu anak yang memer-lukan biaya sekolah, melainkan lebih dari satu anak.

“Wali murid harus berfikir panjang untuk bisa mendapat-kan uang untuk bisa membayar uang daftar ulang bagi anak-anaknya,”kata Umar.

Umar berharap agar pendidi-kan ini benar-benar bisa dirasa-kan dan bisa memberikan solusi dalam kehidupan masyarakat. “Persoalan pendidikan tidak hanya tanggung jawab orang tua namun juga menjadi tanggungan dari pemerintah,” paparnya.

=MAHfUd HIdAyATUllAH

Jangan Ada Diskriminasi PendidikanDewan: Harus Mengutamakan Kualitas Peserta DidikPROBOLINGGO - Komisi D DPRD Kabuaten Probolinggo meminta lembaga pendidikan tidak bermain-main dalam menentukan penerimaan Peserta Didik Baru (P2DB) dan tidak melakukan diskriminasi karena siswa baru berhak memperoleh hak yang sama.

MELARANG. DPRD Kabupaten Probolinggo meminta untuk tidak ada diskriminasi pendidikan dalam penerimaaan peserta didik baru.

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV 13Probolinggo

“Uji kir sangat penting untuk menjaga keamanan pengendara. Kendaraan umum yang sudah melakukan uji kir masih minim. Sekitar seribu kendaraan yang be-lum melakukan kewajiban untuk memeriksakan kondisi fiksiknya,” ujar Bambang Singgih Hartadi, Kepala Balai Pengujian Kendaran Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, kepada wartawan, Selasa (9/6).

Dalam proses uji kir, angkutan jalan wajib untuk melewati bebera-pa tahapan pemeriksaan, terutama masalah kondisi rem kendaraan. Selain itu juga akan dilakukan pemeriksaan lampu baik mengenai ketinggian mapun kondisi lampu, dan ban kendaraan.

“Ketiga hal itu merupakan faktor penting di setiap ken-daraan dalam perjalanan untuk menghindari kecelakaan. Harus

dipastikan kendaraan dalam keadaaam aman untuk melaku-kan aktifitas,”tandas Bambang Singgih Hartadi.

Kendaraan yang sudah melalui proses pemeriksaan, kata Bam-bang Singgih Hartadi, akan diket-ahui kondisi fisiknya secara pasti. Untuk kendaraan yang tidak me-menuhi persyaratan standarisasi tidak diijinkan jalan.

“Kendaraan akan mendapat-kan catatan untuk segera diper-berbaiki. Apakah remnya kurang baik atau sorot lampunya terlalu tinggi,” katanya.

Selain itu, pihakya akan mem-berikan rekomendasi kepada pe-milik kendaraan berupa ketera-ngan lulus yang dibuktikan dalam buku Uji Kir jika dinyatakan lolos. Sebaliknya persayaatan masih

belum terpenuhi maka uji kirnya masih tertunda.“Sebelum se-mua persyaratan lengkap maka ijin tidak bisa dikeluarkan,” ucap Bambang Singgih Hartadi.

Tingginya angka angkutan ja-lan yang masih belum melakukan uji kir, Bambang Singgih Hartadi, berharap pemilik kendaraan un-tuk segera mengurusnya. Sebab uji kir merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi bagi angkutan jalan. Karena dengan pengecekan fisk kendaraan bisa diketahui layak atau tidaknya kendaraan beroperasi.

“Pengecekan uji kir kendaraan angkutan jalan selama enam bu-lan sekali, atau satu tahun seka-li untuk dicek kelayakannya,” harapnya.

=Mahfud hidayatullah

Uji Kir Angkutan Jalan Minim Seribu Kendaraan Belum Cek FisikPROBOLINGGO - Jumlah angkutan kendaraan umum di wilayah Kabupaten Probolinggo sangat pesat. Pihak Dishub Kabupaten Probolinggo menilai masih banyak kendaraan yang belum mengurus uji kir. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lin-tas dan angkutan jalan, disebutkan angkutan jalan wajib untuk melakukan uji kendaraan.

MINIM. Masih banyak angkutan jalan di wilayah Kabupaten Probolinggo yang belum uji kir.

PROBOLINGGO - Bela-kangan ini nelayan pesi-sir di wilayah Kabupaten Probolinggo sedikit menge-luh, karena tangkapan ikan yang didapatnya dari hasil melaut kurang memuaskan. Beberapa minggu terakhir cuaca kurang bersahabat yang disertai dengan men-dung diiringi hujan.

“Beberapa hari tera-khir tangkapan ikan sedikit berkurag di bandingkan dengan cuaca yang tergolong cerah. Banyak nelayan yang tidak mendapatkan keuntu-ngan dan hasilnya hanya untuk biaya solar kapal,”ujar Ahmad, nelayan warga Dusun Parsean Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, kepada warta-wan, Selasa (9/6).

Dia mengaku hasil tang-kapan nelayan tradisional tu-run hingga lima puluh persen belakangan ini, sehingga dibutuhkan waktu yang lama dalam melaut sehingga bisa mendapat ikan yang cukup karena cuaca ekstrim.

“Cuaca ekstrim mem-buat ikan tidak bisa bermain kepermukaan laut dan lebih senang bermain di dasar laut. Jadi sulit ikan bisa ter-tangkap jaring nelayan, karena ikan tidak banyak di permukaan,”tandas Ahmad.

Dengan kondisi terse-but, kata Ahmad, nelayan harus rela dan bersabar. Sebab keuntungan dari hasil nelayan belum bisa di dapat, dan nelayan masih saja tetap melakukan aktifitasnya dilaut.”Melaut ,menjadi mata pencaharaian warga pesisir untuk mencukupi kebutuhan ekonominya,”ucapnya.

Nelayan lainnya, Sudi (45) warga Pesisir Kecama-tan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, mengaku tangkapan ikan tidak begitu banyak di peroleh nelayan. Sebab kondisi cuaca saat ini memang kurang baik.

Dalam seharinya hanya mendapatkan keuntungan setengah dari hasil tangka-pan ikan pada cuaca normal. Meski dengan kondisi sepinya ikan di laut, nelayan masih tetap melakukan aktifitasnya dilaut.“Kalau tidak bekerja dari mana keluarga saya bisa makan ma. Jadi terpaksa tetap melaut walaupun cuacanya kurang mendukung,” tegas-nya.

=Mahfud hidayatullah

NelayaN

Tangkapan Ikan Menurun

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV14 Probolinggo

“Sistem pemilihan pilkades tidak mengalami perubahan dengan pilkades sebelumnya yang menggunakan sistem cob-los gambar calon. Pemilih sudah mengerti tentang tata cara pe-milihan kepala desa,” ujar Slamet Riyadi, Asisten I Tata Praja, Sekretriat Pemerintah Kabupaten Probolinggo, kepada wartawan, Selasa (9/6).

Pilkades di wilayah kabupaten Probolinggo sudah melalui ta-hapan pendafatran calon dan pe-nentapan calon yang akan maju dalam pilkades. Sebanyak 252 desa yang tersebar di 24 kecama-tan. “Adanya pilkades, masyarakat setidaknya bisa mengambil pem-belajaran pendidikan politik. Jadi tidak ada istilah warga melakukan golput dalam proses demokrasi,”

tandas Slamet Riyadi.Dalam instrumen Pilkades,

Slamet Riyadi berharap warga desa terlibat secara langsung dalam proses pembangunan ditingkat desa dan daerah. Ma-kanya, pelaksanaan Pilkades yang nantinya akan digelar se-rentak dapat dilaksanakan secara demokratis. Masyarakat harus bisa memanfaatkan momen ini dengan baik untuk menentukan pemimpin desa kedepan.

“Harapan kami Pilkades se-rentak menjadi tonggak kema-juan desa kedepan. Semua pihak diharap ikut serta mensukseskan agenda demokrasi ini. Kami akan mengawal hingga pelaksanaan-nya sukses,”pintanya.

Dalam proses tersebut, akan memberikan pendewasaan ber-

fikir kalangan masyarakat untuk bisa menentukan pimpinan-nya. Maju dan berkembangnya desa tergantung kepala desa yang terpilih.”Pemilih jangan terjebak persoalan pragmatis dalam pilkades. Termasuk pembe-lian suara untuk bisa mencoblos calon,”ucap Slamet Riyadi.

Dalam pelaksanaan pilkades, pembelian suara jangan sampai terjadi. Kepala desa yang dipilih harus mempunyai figur yang me-miliki visi program, sehingga pe-rubahan dan pembangunan desa bisa terwujud.

Sayyid (35), salah satu warga Desa Leces Kecamatan Leces Ka-bupaten Probolinggo, mengata-kan dirinya merupakan pemilih dalam pilkades. Selama ini suksesi Pilkades tidak pernah kering dari pembicaraan mulai dari mulut ke-mulut, dari pena ke pena, dan dari otak ke otak. Mengingat karena Pilkades adalah refleksi bagaima-na demokrasi itu coba diimple-mentasikan. Disisi lain Pilkades

merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan di tingkat lokal. Sehingga secara langsung membuat masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya.

“Pilkades adalah suatu momen dimana masyarakat mengerti posisi mereka sebagai warga dalam percaturan politik di desa tersebut. Dimana terjadi proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,”terang Sayyid.

Berbeda dengan Mustofa (30), warga Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabu-paten Probolinggo, mengatakan pilkades tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Di dalam-nya berimplikasi tentang banyak hal mengenai hajat hidup dan kepentingan orang banyak.

Mulai dari proses, hasil hing-ga pasca kegiatan Pilkades ada-lah satu kesatuan yang utuh dan erat terkait di dalam menentukan arah dan agenda enam tahun ke

depan ke mana desa tersebut akan dibawa.

Demokrasi desa adalah bing-kai pembaharuan terhadap tata pemerintahan desa atau hubungan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, (BPD) dan elemen-elemen masyarakat desa yang lebih luas.

Dalam memahami demokrasi di tingkat lokal ini, kita tidak boleh terjebak pada seremonial, prosedur dan lembaga yang tam-pak di permukaan. Prosedur dan lembaga memang sangat penting, tetapi tidak mencukupi. Yang lebih penting dalam demokrasi ada-lah proses dan hubungan antara rakyat secara substantif.

“Pemilihan kepala desa juga penting tetapi yang lebih penting dalam proses politik sehari-hari yang melibatkan bagaimana hubungan antara Pemerintah Desa, BPD, Lemba-ga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat,” paparnya.

=Mahfud hidayatullah

Sistem Coblos dalam PilkadesWarga Diminta Jangan GolputPROBOLINGGO – Sistem Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di wilayah Kabupaten Probolinggo yang digelar serentak 8 Juli mendatang, akan menggunakan sistem mencoblos gambar dan bukan mencontreng.

PROBOLINGGO - Pemerin-tah daerah berpeluang untuk menjadikan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal itu diungkap Kepala Seksi Wilayah I Subdit BLU, Di-rektoran Pendayagunaan Daerah dan Investasi Daerah, Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indone-sia, Wisnu Saputra, Selasa (9/6).

Wisnu Saputra mengatakan, pembentukan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD Puskes-mas itu, dapat menjawab berba-gai permasalahan atau kendala layanan yang selama ini sering menjadi keluhan masyarakat, sehingga pada gilirannya kebutu-han masyarakat terhadap layanan kesehatan terpenuhi di seluruh Puskesmas.

Disebutkan, tiga syarat untuk menjadi PPK BLUD, meliputi syarat subtantif, teknis dan ad-ministratif. Persyaratan subtantif meliputi penyediaan barang dan jasa, pengelolaan wilayah dan pengelolaan dana khusus, syarat teknis, kinerja pelayanan layak kelola dan memenuhi standar kinerja keuangan yang sehat.

Sedangkan syarat adminis-tratif, meliputi adanya pernya-taan kesanggupan dari pengelola Puskesmas, komitmen mening-katkan kinerja, memiliki konsep tata kelola yang baik, perenca-naan strategi bisnis, memiliki standar pelayanan minimal, ada laporan keuangan pokok/prognosa laporan keuangan serta laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit secara independen.

Melihat syarat menjadi PPK BLUD Puskesmas, diyakini kebi-jakan tersebut akan berdampak langsung pada upaya pening-katan pelayanan, sebagaimana tujuan dari dibentuknya BLUD sendiri, dan sekaligus menjadi respons positif pimpinan daerah, terhadap adanya tudingan la-yanan di Puskesmas yang diang-gap kurang memuaskan.

“Ini artinya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas masih terbilang ren-

dah. Melalui PPK BLUD nanti-nya, pola manajemen layanan yang dianggap biang kendala dirubah menjadi lebih baik se-hingga berujung pada membaik-nya kualitas layanan,”katanya.

Manajemen BLUD, sam-bungnya, memberikan kesem-patan bagi pengelola Puskesmas untuk mengoperasikan unit kerjanya dengan prinsip bisnis. Dipastikan, kehadiran BLUD Puskesmas tetap menguntung-kan masyarakat miskin karena berdampak terhadap peningkatan kualitas layanan.

Selain itu, BLUD juga tidak akan mengakibatkan biaya kesehatan masyarakat miskin meningkat, dan dianggap cukup tepat dengan hadirnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jadi masyarakat miskin tak perlu khawatir, karena biaya kesehatannya sudah menjadi tanggungan Pemerintah.

Guna mewujudkan rencana itu, terhadap Puskesmas yang direncanakan menjadi BLUD ta-hun 2014, sudah mulai dilakukan persiapan perangkat-perangkat lunak sebagai pendukung. Selain itu, bersamaan dengan itu diper-siapkan sumber daya manusia pendukungnya.

“Secara keseluruhan, meli-hat kondisi tenaga kesehatan di

Puskesmas-Puskesmas, masih terdapat jenis ketenagaan petu-gas yang belum tersedia, seperti tenaga apoteker, tenaga dokter dan tenaga medis spesifik lain-nya. Sedangkan jumlah tenaga perawat dan bidan rata-rata sudah memadai,”terang Wisnu Saputra.

Bak gayung bersambut, pe-luang Puskesmas menjadi BLUD disambut baik oleh warga Kota Probolinggo. Salah satunya, Ab-durahman (42) warga Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran. “Harapan warga sudah sejak dulu, biar warga mendapatkan pe-layanan medis secara cepat dan efesien, soalnya banyak warga yang sakit harus dirujuk ke RSUD. Kalau dirujuk lagi kan perlu biaya tambahan buat operasionalnya belum buat yang nunggu pasien-nya nanti,”ucapnya.

Menurutnya, kebutuhan pe-layanan kesehatan atas penyakit tidak dapat diprediksi, apalagi masyarakat banyak yang ber-penghasilan rendah. Jika harus berobat ke RSUD akan kesuli-tan. “Masyarakat tak keberatan, karena tarif Puskesmas jauh lebih murah dibanding daerah lain. Dukungan Puskesmas menjadi BLUD harus segera ditindaklan-juti oleh pemkot Probolinggo,” papar Sulaiman.

=M.hsibullah huda

Puskesmas Jadi BLud

Tak Kurangi Layanan Masyarakat Miskin

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV 1515Olahraga KORAN MADURA

RABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV

SINGAPURA- Peraih medali emas nomor tai-jiquan SEA Games 2015, Lindswell mengatakan melatih atlit pemula san-gat membantu melatih kesabaran dan emosi.

“Melatih atlet muda, khu-susnya atlet belia itu unik, bu-tuh kesabaran ektra. Namun itu ternyata melatih kesabaran dan pengendalian emosi saya sekali-gus,” kata Lindswell di Singapu-ra, Senin.

Ia mengaku kesempatannya melatih atlet belia memang masih belum didukung waktunya yang lebih banyak berlatih di luar ne-geri. Termasuk dalam persiapan ke SEA Games ia cukup lama ting-gal di Beijing, Tiongkok.

Sosok pelatih akan sangat menentukan kiprah para atlet di lapangan, tempaan awal sangat penting bagi seorang atlit untuk bisa maju dan berkembang.

Gadis kelahiran Medan pada September 1991 mengaku selalu siap memenuhi panggilan Pelat-nas Wushu dan belum berfikir un-tuk pensiun dari cabang olahraga yang digelutinya itu.

“Sejauh ini saya masih menikmati sebagai atlit, dan ten-tunya juga peduli pada pembi-naan. Pengalaman saya selama ini mungkin bisa bermanfaat bagi atlet muda,” katanya.

Emas yang diraih pada ajang SEA Games 2015 merupakan emas ketiganya, dan kali ini ia berpotensi untuk meraih dua me-dali emas.

Ditanya kunci kesuksesannya di ajang wushu, Lindswell menya-takan kuncinya pada kerja keras dan kesabaran. Karena dengan kesabaran mengikuti tahapan dan proses latihan semuanya bisa di-atasi di lapangan.

“Kita boleh banyak salah dalam latihan, lelah dalam me-nempa diri, tapi kita hasilnya pasti akan terasa saat pada pertandingan sesungguhnya. Semuanya harus total,” kata atlet asal padepokan Kusuma Wushu Indonesia itu.

Lindswell memenuhi ambisin-

ya meraih medali emas keduanya yang juga medali keempat tim Wushu Indonesia setelah menjadi terbaik pada nomor taijijian putri SEA Games 2015 di Hall 2 Sin-gapura Expo, Senin.

Pada laga hari ketiga cabang itu, Lindswell membukukan nilai tertinggi 9,73 setelah tampil apik dan penuh karakter pada nomor

pedang itu.Medali perak taijiian itu

diraih oleh atlet Singapura Valeri Ling En Wee dengan skor 9,71 Perunggu diraih oleh. Sin Yi Ng dari Malaysia dengan skor 9,69. Atlet Indonesia lainnya Cindy Martono di peringkat ke-lima dengan nilai 9,59.=SYARIF ABDULLAH/ANT

LONDON - Klub Liga Utama Inggris West Ham United sedang menimbang-nimbang antara Marcelo Bielsa atatu Slaven Bilic sebagai pelatih baru klub itu menggantikan Sam Allardyce yang sudah dipecat pada akhir musim ini. Tetapi dari dua nama ini, Bilic menjadi calon paling kuat. Pengumuman pelatih baru West Ham ini akan dilakukan dalam waktu 48 jam ke depan.

Slaven Bilic menjadi calon terkuat karena mantan pelatih Timnas Kroasia itu pernah menjadi pemain klub tersebut. Ia bermain 50 kali untuk “The Hammers” dan pendukung klub itu sangat mengharapkan Bilic melatih West Ham.

Para petinggi klub dari London itu juga sudah bertemu dengan Bilic. Sebelumnya, mereka mengincar pelatih Sevilla Unai Emery, Rafael Benitez, David Moyes, dan Carlo Ancelotti. Tetapi nama-nama ini menampik tawaran West Ham. Itu sebabnya mereka mengalihkan perhatian ke Bilic yang meninggalkan klub Turki Besiktas pada akhir musim panas 2014-2015.

Sebenarnya, Bielsa juga cukup difavoritkan. Tetapi man-tan pelatih Timnas Argentina yang selama dua tahun terakhir melatih klub Ligue 1 Prancis, Marseille ini, tidak bisa berbi-cara Bahasa Inggris. Faktor ini juga menimbulkan spekulasi bahwa Slaven Bilic menjadi calon kuat pengganti Allardyce.

Sementara itu, Fiorentina akhirnya memecat pelatih Vin-cenzo Montella karena mantan penyerang AS Roma ini men-unjukkan sikap kurang hormat kepada klub. Menurut pihak klub, memecat Montella adalah

pilihan terbaik untuk “La Viola”, meskipun Montella tergolong sukses selama melatih klub tersebut.

Sejak didatangkan pada 2012 lalu, Montella selalu membawa Si Ungu berakhir di tempat keempat klasemen Liga Serie A Italia dan mengatar klub itu bermain di Liga Europa. Bahkan, musim 2014-2015, Fiorentina tembus hingga babak semifinal sebelum dihentikan oleh Sevilla yang akhirnya keluar sebagai juara.

“AFC Fiorentina sudah menginterpretasikan perilaku dan tutur kata pelatih Vicenzo Montella akhir-akhir ini. Dia ingin mengakhiri kontrak yang sudah ditandatanganinya dua tahun lalu. Kontrak itu memiliki klausul yang tidak lagi menarik perhatiannya, meskipun di setuju ketika kontrak ditandatangani,” tulis Fiorentina dalam pernyataannya.

Dilanjutkan, “Karena itu dengan rasa sesal yang men-dalam, kami mencatat dari fakta bahwa hubungan yang beral-askan saling percaya ini tidak perlu dipertahankan lebih lama lagi dan karena itu pula kami memutusan untu berpisah. Me-milih untuk memecat Vicenzo Montella adalah keputusan terbaik untuk klub.”

“Situasi yang mendadak terjadi seperti ini menimbulkan masalah organisasi dan karena itu kami harus segera mengatasinya. Kami tidak melihat tidak adanya sikap hormat dan kurangnya ambisi dari seorang pelatih dan tidak memiliki rasa hormat pada seragam (Fiorentina), kepada fan, dan klub yang sudah memberinya begitu banyak hal,” tutup Fioren-tina dalam pernyataannya.

=SkY SpoRTS/cARoL AJI

Lindswell Latih Kesabaran Bersama Pemula

Atlet Wushu Indonesia Lindswell beraksi memperagakan jurus saat bertanding pada nomor Taijijian putri Sea Games ke-28 di Expo Hall Singapura, Senin (8/6). Lindswell berhasil meraih medali emas setelah meraih angka 9,73

LIGA UTAMA INGGRIS

Slaven Bilic Calon Kuat Pelatih West Ham United

Slaven Bilic digadang-gadang jadi pelatih West Ham United menggantikan Sam Allardyce yang dipecat akhir musim ini.

KORAN MADURASELASA 9 JUNI 2015 | No. 0622 | TAHUN IV16 KORAN MADURA

16RABU 10 JUNI 2015

No. 0623 | TAHUN IV

Pada akhir musim, Madrid juga tam-paknya ogah mengikat pemain ini dengan kontrak permanen. Akibatnya, dia harus kembali ke Old Trafford begitu musim ini berakhir. Kontrak Chicharito dengan Se-tan Merah masih tersisa satu tahun. Belum diketahui, kemana pemain ini akan ber-labuh pada musim panas 2015.

“Saya sedang menikmati liburan dan tunggu saja informasi lebih lanjut terkait masa depan saya. Saya membayangkan, saya akan segera tahu sesuatu yang baru sesegera mungkin,” kata Hernandez kepada harian Spanyol Marca.

Ia melanjutkan, “Real sudah diberi batas waktu untuk membeli hak atas saya, tetapi mereka mengembalikan saya ke MU. Karena itu, saat ini saya berstatus sebagai pemain Manchester United. Itu realitasnya. Di atas itu semua, saya ingin bergabung dengan sebuah tim dimana saya bisa ber-main secara teratur. Bila hal itu bisa di-dapat di Manchester United atau tim lain, saya akan sangat senang. Prioritas saya adalah waktu bermain.”

Musim panas 2014, Hernandez memilih pergi dari Old Trafford untuk dipinjamkan ke Real Madrid karena pada saat bersa-maan, MU mendatangkan Radamel Falcao

sebagai pemain pinjaman dari AS Monaco. Tetapi dengan melempemnya Falcao, maka pelatih Louis van Gaal harus berpikir ul-ang tentang lini depan skuat Setan Merah musim baru nanti.

Hernandez mengaku akan sangat sen-ang bertahan di MU bila ada jaminan dari pelatih akan bermain lebih banyak. “Musim panas lalu, situasinya berbeda. Ketika Van Gaal tiba, dia ingin merestruktur tim dan mengurangi jumlah pemain. Mereka tidak bermain di Eropa dan mereka fokus di Liga Utama Inggris sehingga tidak terlalu butuh banyak pemain karena pasti tidak akan dimainkan. Sekarang situasinya beda. MU akan bermain di Liga Champions sejak babak “play off”. Artinya, akan ada banyak pertandingan yang akan dilewati sehingga dengan demikian peluang bermainnya leb-ih besar,” imbuh Hernandez.

Sepanjang musim 2014-2015, Hernandez kerap muncul sebagai pahlawan untuk Real Madrid. Ketika dibutuhkan, ia selalu menjadi penyelamat tim. Dengan jam bermain yang san-gat terbatas, ia masih bisa mencetak tu-juh gol dan empat asis dalam 23 kali

tampil di La Liga. Ia juga membantu Real Ma-drid lolos ke semifinal Liga Champions untuk kelima kalinya secara berturut-turut, meski akhirnya terhenti oleh Juventus.

“Saya tidak menyesal. saya sudah mem-berikan segala yang saya miliki untuk Real Madrid. Saya bangga sudah mewakili klub ini. Saya sudah melewati masa-masa sulit tetapi menikmati momen-momen indah. Tentu saja saya akan sangat senang bila pelatih Madrid Rafael Benitez meminta saya bertahan dan membutuhkan pelay-anan saya. Tetapi satu-satunya harapan setiap pemain adalah kesempatan bermain. Bila peluang itu tidak bisa didapatkan di MU, maka saya mencari tim lain yang bisa memberi kesempatan bermain lebih ban-yak kepada saya,” tutupnya.

Cech Menatap Masa DepanSementara itu, kiper veteran Chelsea,

Petr Cech, akan membicarakan masa de-pannya bersama klub itu pekan depan. Kontraknya masih tersisa satu tahun, teta-pi posisi utamanya di bawah mistar gawang “The Blues” sudah dirampas Thibaut Courtois. Karena jarang dimainkan, Cech ingin hengkang ke klub lain guna mencari peluang ber-main lebih banyak.

Tetapi pelatih Chelsea Jose Mourinho berkali-kali menegaskan, Cech harus ber-tahan di Stamford Bridge. Tetapi harapan Cech untuk bermain lebih banyak mem-buatnya mencoba tantangan baru. Apalagi tidak sedikit klub yang ingin mengguna-kan jasa kiper 33 tahun ini, termasuk rival Chelsea dari London Utara, Arsenal.

“Pertama, saya harus setuju dengan klub bahwa kondisi ini harus segera selesai. Minggu depan kami melakukan pertemuan dengan Chelsea. Saat ini, yang melakukan negosiasi adalah agen saya. Bila semuanya sudah jelas, kami akan memutuskan,” kata Cech di sela-sela persiapan kualifikasi Pia-la Eropa 2016 melawan Islandia.

Ia melanjutkan, “Saya percaya pada apa yang sudah saya lakukan untuk klub dan apa yang sudah diperbuat oleh klub untuk akan membuat kami sama-sama senang. Saya memiliki beberapa opsi. Saya akan mengambil keputusan terbaik untuk saya dan keluarga saya. Tidak masalah apakah

masih di Inggris, Jerman, Prancis ata Spanyol. Tetapi bila harus

pindah, tentu saja sedikit me-nyulitkan. Semuanya harus berubah, harus mencari ru-mah baru dan sekolah untuk anak-anak dan sebagainya. Karena itu, saya akan segera

mengetahui apa yang harus dilakukan untuk masa depan

yang lebih baik. ” =espN/sky spoRTs/cARol AJI

MusiM Depan ChiCharito ingin taMpil Konsisten

MADRID - Javier “Chicharito” Hernandez harus bisa tampil lebih konsisten musim depan baik bersama Manchester United (MU) maupun bersama klub lain. Tekad tersebut

dibangun pemain Timnas Meksiko itu karena selama masa peminjaman di Real Madrid musim 2014-2015, pemain ini

hanya sebelas kali jadi starter.

BILICMERAPATKE WESTHAMOLAHRAGA | 15

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV A

ECERAN Rp 3.500, LANGGANAN Rp 70.000 I E-mAiL: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com | WEBSiTE: www.koranmadura.com | TELEpoN/FAx: (0328) 6770024

10 Juni 2015 No. 0623 | Tahun IV MADURA SPORT | HAL. PPersepam MU Pastikan Masuk Piala Presiden

KORAN MADURATaneyan Lanjang

Polisi sweePing 20 TiTik Peredaran narkoba

SUMENEP | HAL. CBANGKALAN | HAL. L

keMUngkinan Tak ada Calon indePenden

SAMPANG | HAL. K

sekCaM gadaikan kendaraan dinas

RABU

Pengunjuk rasa mengawali aksinya de-ngan melakukan longmarch dari monumen arek lancor dengan menggunakan kendaraan roda dua dan empat, sambil membawa pos-ter yang bertuliskan tuntutan dan kecaman

mereka terhadap Kemenag Pamekasan.Setibanya di kantor Kemenag Pame-

kasan di Jl. Swatantra, secara bergiliran para orator aksi menyampaikan aspira-sinya dan mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan dalam realisasi bantuan rehab Madin tahun 2013 yang dinilai telah terjadi tindakan korupsi.

Seperti yang sampaikan, Presiden Ma-hasiswa (presma) Universitas Madura, Adi Purwanto dalam orasinya. Menurutnya, anggaran program percepatan pembangu-nan Madin di Pamekasan tahun 2013 sebe-sar Rp 17,7 miliar.

Hanya saja, dari dana itu terdapat 242 Madin yang mendapat bantuan rehab, ma-sing-masing Madin mendapatkan bantun sebesar Rp 40 juta. Jika ditotal anggaran yang digunakan sebesar Rp 9,68 miliar.

Dengan menggunakan dana yang sama, terdapat 100 Madin yang mendapat ban-tuan operasinal, dengan besaran bantuan untuk setiap Madin Rp 7,5 juta. Sehingga dana yang dihabiskan sebesar Rp 7,5 miliar.

“Dari dua kegiatan rehab dan bantuan operasional itu, dana yang terpakai sebesar Rp 17 miliar 180 juta. Padahal anggaran-nya 17,7 miliar. Terus kemana sisa uang yang tidak terpakai. Bagi kami ini sangat janggal, terkesan adanya tindakan korupsi,” kata Adi.

Bahkan, dari hasil temuan mahasiswa, madrasah penerima bantuan rehab juga tidak pernah mengadakan rehab gedung sebagaimana dituangkan dalam juklak dan juknis dalam program tersebut. Termasuk adanya pemotongan dalam pemberian program tersebut yang di lakukan oknum pegawai kemenag Pamekasan.

Menanggapi penyataan pengunjuk rasa, Kepala Kemenang Pamekasan, Juhe-di pihaknya sudah memerintahkan Kasi Pontren untuk melakukan survei kepada penerima bantuan tersebut terkait temuan mahasiswa.

Namun, pihaknya tidak menemukan Madin yang tidak melaksanakan rehab. Un-tuk itu, minta data temuan kepada pengun-juk rasa agar bisa melakukan penindakan atau memberikan sanksi, namun hal itu tidak diberikan. =ALI SYAHRONI/RAH

PAMEKASAN - Puluhan ma-hasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Madura, Pamekasan, berunjuk rasa di kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan. Mereka mempertanyakan terkait bantuan rehabilitasi Madrasah Diniyah (Madin) yang dinilai janggal, Selasa (9/6).

Realisasi Bantuan Madin Dinilai Janggal

DEmoNSTRASi. BEM Universitas Madura berunjuk rasa di kantor (Kemenag) Pame-kasan. Mereka mempertanyakan bantuan rehabilitasi Madin yang dinilai janggal, Selasa (9/6).

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV BB Sumenep KORAN MADURA

RABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV

Demikian disampaikan pu-luhan pemuda saat menggelar demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sume-nep Jalan Dr. Cipto dan Kantor DPRD Jalan Trunojoyo, Selasa (9/6). Demonstran tiba di depan Kantor Pemkab sekitar pukul 10.00 WIB.

Koordinator lapangan aksi Imam Hanafi mengatakan, kalaupun sejumlah bantuan pemerintah itu dicairkan un-tuk pembangunan desa dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, namun hanya akan dinikmati oleh segelintir orang.

“Sebelum proses hukum

terkait penyelewengan raskin oleh Kepala Desa Guluk-Guluk Moh. Iqbal selesai, maka peme-rintah tidak boleh mencairkan, baik ADD, DD dan raskin untuk Desa Guluk-Guluk. ADD dan DD tahun sebelumnya tidak terea-lisasi untuk pembangunan desa, karena diduga hanya dinikmati segelintir orang,” tandasnya.

Ia meminta pemerintah membuat nota kesepahaman dengan pihaknya untuk tidak mencairkan ADD, DD dan raskin. Pasalnya, menurut Imam, terkait dengan pencairan raskin, pihak Gudang Bulog Sumenep sudah siap untuk tidak mencairkannya.

Asisten Ekonomi Pemba-

ngunan Setkab Sumenep, Hery Koentjoro Pribadi yang mene-mui massa mengatakan, khusus persoalan raskin yang terjadi di Guluk-Guluk, pihaknya menye-rahkan penuh proses hukumnya ditangani oleh kejaksaan.

Sedangkan terkait tuntu-tan agar pemerintah menyetop pencairan ADD, DD dan raskin, mantan Kepala Dinsos itu menyampaikan bahwa dirinya masih akan membicarakan hal itu dengan tim. “Kita tidak bisa langsung membuat nota kesepa-haman tanpa dibicarakan dulu bersama tim,” tukasnya.

Pantauan Koran Madura, puluhan pemuda itu sempat bersitegang dengan aparat ke-polisian yang menjaga jalannya aksi. Aksi saling dorong itu ber-mula saat pihak Pemkab yang menemui barisan aksi memilih kembali masuk ke halaman kan-tor sebelum memberi kepastian

terhadap tuntutan pemuda agar pemerintah membuat nota ke-sepahaman untuk tidak men-cairkan ADD, DD dan raskin.

Temui Wakil RakyatSementara di depan gedung

DPRD, demonstan meminta de-wan serius mengontrol kasus dugaan penggelapan raskin oleh Kades Guluk-Guluk yang telah merugikan negara sebesar Rp 5 miliar. “Dewan jangan hanya gertak sambal dalam masalah ini,” tegas Imam.

Di depan pintu gerbang kan-tor DPRD Sumenep sebelah uta-ra, barisan aksi ditemui oleh dua anggota Komisi I DPRD, Jhoni Tunaidi dan Zulfah. Jhoni Tunai-di menyampaikan siap mengawal kepentingan masyarakat. “Kami akan tetap mengawal kepent-ingan rakyat,” pungkas politisi Demokrat itu.

=FATHOL ALIF/MK

”Saya tidak tahu kenapa saat saya hendak mengambil NPSN di Disdik kemarin masih dimintai uang Rp 50 ribu oleh salah satu staf di sana,” kata Junaidi, pengelola Sekolah Dasar Islam (SDI) Darul Falah, Desa Karang Sokon, Kecama-tan Guluk-Guluk, Selasa (9/6).

Kata staf Disdik, pungutan uang tersebut untuk biaya pe-ngiriman. Padahal, menurutnya, pembuatan NPSN itu dilakukan di Kantor Disdik Sumenep dan tidak melakukan pengiriman ke sekolah pemohon.

”Kami sendiri yang parani ke sana (Kantor Disdik). Itu pun atas dasar perintah dari pejabat Disdik. Jadi, pada dasarnya Disdik untuk membuat NPSN ini tidak ada bia-yanya,” ungkapnya.

Pegiat Lembaga Kajian Kritis Sumenep (LKKS) Eko Wahyudi mengatakan, biaya pembuatan NPSN bukan tanggung jawab pemo-hon. Artinya, pembuatan NPSN mestinya tidak dipungut biaya.

”Jadi, pada dasarnya anggaran miliaran rupiah yang digelontorkan dalam APBD tahun ini tidak berarti apa-apa. Masak pembuatan seperti itu masih dipungli, apalagi pem-buatan administasi yang lain, bisa dipastikan akan semakin parah,” terangnya.

Kepala Disdik Sumenep A. Shadik diminta menelusuri dugaan tersebut. ”Kalau ini dibiarkan, kami pasti akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Minimalnya kepada Bupati Sumenep (A. Busyro Karim),” ungkapnya.

Sementara Kepala Disdik Sume-nep A. Shadik belum bisa dikonfir-masi. Saat didatangi ke kantornya sedang tidak di tempat kerjanya. Demikian pula saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak merespons meskipun aktif.

=JUNAedI/MK

DINAS PENDIDIKAN

Aroma Pungli dalam Pembuatan NPSNSUMENEP – Ada dugaan pungutan liar (pungli) dalam pembuatan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep. Modusnya, dengan cara mewajibkan pemohon membayar Rp 50 ribu.

Bantuan ke Guluk-Guluk Diminta DihentikanKompak: Dewan Jangan Hanya Gertak SambalSUMENEP - Puluhan anggota Komunitas Pemuda Anti Korupsi (Kompak) Desa/Kecamatan Guluk-Guluk me-minta eksekutif dan legislatif menghentikan pencairan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan raskin ke desanya.

HENTIKAN BANTUAN. Anggota Komunitas Pemuda Anti Korupsi Desa/Kecamatan Guluk-Guluk berdemonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Selasa (9/6). Mereka meminta legislatif dan eksekutif menghentikan bantuan ke desanya.

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV CSumenep

”Untuk saat ini masih belum ada tim maupun bakal calon perseorangan yang memberikan informasi pada kami, baik secara resmi maupun tidak resmi,” kata Ketua KPU Sumenep A Warits, Selasa (9/6).

Menurutnya, belum adanya

informasi tersebut dimungkinkan karena tim atau kandidat sudah paham tentang persyaratan yang harus dipenuhi calon inde-penden. Penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan tanggal 11 Juni hingga tanggal 15 Juni pukul 16.00 Wib.

Penyerahan dokumen berupa foto copi KTP (Kartu Tanda Pen-duduk) yang dilengkapi dengan surat pernyataan dukungan

bermaterai sebanyak 78 ribu dukungan atau setara 6,5 persen dari total jumlah penduduk di Kabupaten Sumenep.

”Jadi, minimlnya harus me-ngantongi sebanyak 72.468 dari total penduduk Sumenep yang mencapai sebanyak 1.114.882 jiwa. Itupun harus menyebar di 50 persen dari jumlah kecamatan yang ada,” tukasnya.

Secara terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Sumenep,

Moh. Amin sedang menyiapkan pengawasan untuk mengawasi dokumen dukungan calon inde-penden. ”Saat ini, kami beserta petugas di tingkat kecamatan sedang mempersiapkan diri untuk mengawasi persyaratan dari calon independen yang akan maju dalam pilkada 2015 ini,” katanya.

Katanya, bentuk pengawasan-nya nanti bisa saja sampai ke rumah-rumah warga. “Karena

objeknya di sana. Namun untuk teknisnya nantinya itu akan diserahkan kepala panwascam,” tukasnya.

Untuk diketahui, masa jabatan A. Busyro Karim sebagai Bupati Sumenep, dan Soengkono Sidik sebagai Wakil Bupati Sume-nep periode 2010-2015, akan berakhir bulan Oktober 2015 mendatang. Pilkada direncana-kan digelar 9 Desember 2015.

=JUNAedI/MK

JELANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Kemungkinan Tak Ada Calon Independen

SUMENEP – Komisi Pe-milihan Umum (KPU)

Sumenep mempre-diksi dalam pemilihan kepala daerah (pilka-da) tahun 2015 tidak

ada calon independen. Hingga saat ini belum

ada infomasi yang disampaikan mengenai

kandidat yang akan berangkat dari jalur

perseorangan.

SUMENEP – Komisi IV De-wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep meminta Dinas Pendidikan setempat segera me-nyelesaikan sejumlah lahan se-kolah yang masih disengketakan. Dari 45 sengketa lahan, Disdik masih menyisakan 14 lahan yang belum menemukan penyelesaian.

”Kami sadari jika di Dinas Pendidikan ini banyak masalah. Tapi untuk sengketa lahan sudah kami wanti-wanti agar dipriori-taskan. Namun, hingga saat ini masih belum ada gerakan apa pun dari Disdik sendiri,” kata anggota Komisi IV DPRD Jubriyanto.

Menurut politisi Partai Keadi-lan Sejahtera (PKS) itu, sengketa lahan merupakan salah satu per-soalan yang mendesak diselesai-kan. Sebab, berkaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar (KBM).

”Persoalan sengketa lahan sekolah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena efeknya pada anak-anak didik kita, mereka tidak akan tenang menuntut ilmu, jika mereka sering diusir oleh pe-milik lahan,” ujarnya.

Ia menyontohkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ketupat II, Kecamatan/Pulau Raas. Sebanyak 93 siswa terpaksa melangsungkan KBM di rumah warga sejak tahun 2012 setelah ahli waris pemilik la-han menyegel.

”Kami sadari jika dalam APBD khususnya di DAK masih belum dianggarkan. Tapi kami harap Disdik pada DAK nanti lebih mengutamakan persolan itu,” harapnya.

Sekretaris Disdik Sumenep

Kadarisman, berjanji secepatnya mengatasi sengketa lahan se-kolah yang belum selesai. ”Insya Allah dalam waktu dekat persolan sengketa lahan bisa segera kami

selesaikan, karena kami tidak in-gin selalu menjadi bahan pergun-jingan terkait sengketa lahan SD,” terangnya.

Katanya, beberapa SD yang la-

hannya sudah dalam proses balik nama, yaitu SDN Ketupat II Raas, SDN Banbaru II Giligenting, dan SDN Duko III Rubaru. Pe-nyelesaian administrasi balik

nama di tiga sekolah itu tinggal menunggu hari, karena berkas-berkasnya sudah dalam tahap pe-nyelesaian.

=JUNAedI/MK

PENDIDIKAN

Segera Selesaikan Sengketa Lahan

BELAJAR DI TERAS RUMAH. Siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ketupat II Desa Ketupat Kecamatan Raas sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di teras rumah warga akibat sekolahnya disegel oleh ahli waris pemilik lahan pada tahun 2012.

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV D Sumenep

SUMENEP - Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Hadi Soetarto mengungkap-kan akan melakukan pengece-kan ulang terhadap seluruh ijazah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan peme-rintah.

“Memang kami sudah menerima surat edaran dari Menpan, bahwa kami diminta melakukan pengecekan ulang terhadap ijazah yang dimiliki, tidak hanya di kalangan PNS tapi juga kepolisian dan TNI,” katanya.

Pihaknya akan melakukan pengecekan ijazah bersama dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Inspektorat Kabu-paten Sumenep. Pengecekan ulang terhadap ijazah yang dimiliki PNS, kepolisian dan TNI itu untuk mengantisipasi adanya penggunaan ijazah palsu.

Namun begitu, pihaknya mengklaim bahwa di Sumenep sulit PNS menggunakan ijazah palsu. Pasalnya, sebelum izin belajar dikeluarkan harus ada keterangan dari perguruan tinggi bahwa yang bersangku-tan benar-benar mahasiswa perguruan tinggi tersebut. “Jadi memang ketat sekali,” tukasnya.

Hadi menjelaskan, jika setelah dilakukan pengecekan ulang ditemukan ijazah palsu digunakan untuk kepentingan kepegawaian, pihaknya akan

memberikan tindakan admi-nistratif. “Kalau sanksi hukum tentunya terhadap pembuat ijazah, bukan kepada peng-guna,” sambungnya.

Disinggung mengenai kapan pengecekan ulang itu akan dimulai, Hadi hanya mengatakan dalam waktu dekat. Menurutnya, paling lambat akan dilakukan setelah Lebaran. “Kita akan inventa-risir dulu ijazah yang dimiliki oleh seluruh PNS. Tapi sece-patnya akan kita lakukan. Ka-rena itu merupakan perintah kepada kami,” pungkasnya.

Sementara Kepala BKPP Kabupaten Sumenep, Titik Suryati menjelaskan bahwa dalam surat edaran Menpan tersebut tidak dijelaskan secara detail mengenai sanksi kepada PNS yang ketahuan menggunakan ikazah palsu. “Karena di dalam surat edaran itu hanya dijelaskan untuk diantisipasi saja. Jadi belum tahu akan diapakan,” terangnya.

=FATHOL ALIF/MK

PENGECEKAN IJAZAH

Ada Apa dengan Ijazah PNS?

Kita akan inventarisir dulu ijazah yang dimiliki

oleh seluruh PNS.”

Hadi SoetartoSekretaris Daerah

Dari penyisiran berbagai lokasi yang diduga sebagai tempat pesta miras, seperti Gotong Royong, Depan Kantor Disbudparpora, sebelah utara Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) dan di Jalan Adi-rasa tidak ditemukan tanda-tanda adanya pesta miras.

”Meskipun sebelumnya sering dijadikan tempat pesta miras oleh kalangan pemuda dan pemudi, tapi kali ini kami tidak menemu-kan tanda-tanda adanya aksi pesta miras oplasan itu,” kata Kasi Ops Satpol PP Sumenep Moh. Saleh, Selasa (9/6).

Menurutnya, tidak ditemukan-nya pesta miras tersebut diduga kuat karena ada yang membocor-kan pelaksanaan razia yang di-lakukan. Bahkan, yang disinyalir membocorkan aksi pekat (penya-kit masyarakat) itu oknum petugas Satpol PP Sumenep sendiri.

Dugaan tersebut semakin kuat saat dirinya hendak melakukan ra-zia ke salah satu tempat prostitusi yang berada di Kecamatan Bluto. Banyak warga yang mengatakan jika pada malam tersebut akan ada razia gabungan. Sehingga peng-huninya disuruh kabur sebelum petugas datang.

”Memang banyak orang yang menyuruh kabur, ini kan indikasi kuat ada yang membocorkan. Saat ini kami masih menyelidiki siapa teman kami yang membocorkan rahasia ini. Jika ditemukan pasti

kami akan memprosesnya,” ka-tanya.

Karena razia miras pada saat itu nihil, pihaknya bersama rom-bongan yang berjumlah 22 orang melakukan razia ke berbagai ru-mah kos. Razia tersebut untuk mengantisipasi maraknya penye-baran prostitusi di wilayah Kabu-paten Sumenep.

”Ada lima rumah kos dan satu hotel yang kami razia. Pada saat itu kami menemukan satu pasang muda-mudi yang kedepatan dalam satu kamar, yakni di rumah kos yang berada di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan,” katanya.

Dikatakan, pasang itu bernama Ediyanto (37), warga Desa Teja Timur, Kabupaten Pamekasan, dan Sofiyatun Hasanah (21), warga Ma-yang, Kebupaten Jember.

Menurutnya, saat petugas datang mereka berada di dalam rumah kos dengan kondisi pintu terbuka. Sehingga, pada saat itu petugas tidak menemukan indika-si perbuatan maksiat. Hanya saja karena salah satu keduanya tidak membawa KTP (Kartu Tanda Pen-duduk), pihaknya terpaksa mem-bawa ke Kantor Satpol PP Sume-nep untuk diproses sebagaimana mestinya.

”Setelah kami selidiki, ternyata yang laki-laki itu adalah kepona-kan anggota Kasi Penegak Perda Satpol PP Pamekasan. Tapi karena ini telah melanggar, meskipun se-

profesi dengan kami, kami tetap memprosesnya,” ungkapnya.

Saleh mengatakan, pada malam itu petugas Satpol PP juga menda-tangkan salah satu orangtuanya. Setelah diberi pemahaman, kedu-anya berjanji akan menikahkan. ”Karena sudah ada iktikat baik antara kedua belah pihak, maka kami lepas setelah dilakukan pem-binaan,” tukasnya. =JUNAedI/MK

Razia Miras NihilAnggota Satpol PP Diduga Bocorkan RaziaSUMENEP - Operasi minuman keras (miras) gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polres Sumenep, TNI Kodim 0287, dan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) ditengarai bocor, Senin (8/6) malam karena tidak menemu-kan indikasi pesta miras.

Jumlah:= 2 anggota TNI Kodim 0287

Sumenep= 2 Anggota Polres Sumenep= 2 Anggota Dinas Perhubungan

Sumenep,= 16 Anggota Satuan Polisi Pamong

Praja (Satpol PP) Sumenep

Waktu:Senin malam, 8 Juni 2015Pukul 21.30 hingga pukul 02.00 dini hari

Sasaran pertama:Pesta miras

Lokasi:= Gedung Gotong Royong= Jalan Adirasa= Depan Kantor Disbudparpora

Sumenep= Lapangan Tenis sebelan utaraa

kantor Pemda Sumenep

Sasaran kedua:Rumah kos dan hotel

Lokasi:= Tiga unit rumah di Desa Gunggung,

Kecamatan Batuan= Dua unit rumah kos di desa Kolor

Kecamatan Kota= Satu unit rumah kos di Desa

Gedungan, Kecamatan Kota.= Hotel Wijaya I

Petugas gabungan saat mendata pemuda dan pemudi dalam sebuah kamar di rumah kos di Desa Gunggung Kecamatan Batuan, Senin (8/6) malam. Razia miras tersebut nihil karena ada anggota Satpol PP yang ditengarai membocorkan.

TAULADAN. Bupati A Busyro Karim foto bersama siswa-siswi tauladan usai menyerahkan tropi penghargaan pada Harlah Ke-5 Yayasan Pesant-ren Taqwa di Desa Jate Kecamatan Giligenting, Sabtu (30/5) malam.

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV ESumenep

Salah seorang penumpang tu-juan Pulau Kangean, Nahwiyanto mengaku senang karena setelah sempat tertahan di Pelabuhan Kalianget selama sepekan akh-irnya kapal bisa berangkat. Dia mengaku lega karena sudah bisa ke rumahnya dan harapannya untuk bisa melaksanakan ibadah puasa bersama keluarga bisa tercapai.

Sebelumnya, dirinya men-gatakan baru tahu kapal tidak berangkat saat sudah sampai di pelabuhan. Dia mengaku sudah sepekan berada di pelabuhan. "Saya terpaksa tidur di sini (pelabuhan, red.) sambil men-unggu kapal berangkat," katanya, Senin (8/6).

Bahkan, karena tak kunjung ada bantuan dari pemerintah hingga Senin kemarin, dirinya harus memaksimalkan kondisi keuangan yang dimilikinya. Yanto mengungkapkan, selama berada di pelabuhan, dalam satu hari hanya makan satu kali. “Alhamdulillah, sekarang kapal sudah bisa berangkat,” katanya, kemarin.

Sementara itu, Manajer Operasional Kapal DBS 1, Bam-bang Suprio mengungkapkan, membludaknya penumpang disebabkan sudah kurang lebih satu pekan kapal tidak bisa berangkat karena cuaca buruk. Sehingga, sambungnya, semakin

hari jumlah penumpang terus bertambah.

Namun, pihaknya mengaku tetap memprioritaskan kes-elamatan penumpang dengan membatasi jumlah angkutan barang, misalnya kendaraan roda dua tidak diperbolehkan.

Sehingga, untuk penumpang yang membawa kendaraan harus menunggu jadwal keberangkatan selanjutnya.

Selebihnya, Bambang mem-perkirakan jumlah penumpang akan terus membludak menjel-ang bulan puasa. Pasalnya, jika

sudah memasuki bulan Ramadan, warga kepulauan yang ada di luar daerah akan pulang kampung. “Ke depan jumlah penumpang mungkin akan terus mening-kat. Sebab sudah hampir bulan puasa,” pungkasnya.

=FATHOL ALIF/MK

SETELAH SEPEKAN TERTAHAN DI PELABUHAN

Alhamdulillah, Kapal Sudah Berangkat

SUMENEP – Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenep, Abd. Madjid mengungkapkan, pihakn-ya tidak akan lagi mengeluarkan izin pendirian pasar/toko modern di ujung timur Pulau Madura.

Katanya, terakhir penge-luaran izin pembangunan pasar/toko modern yang ada di Ke-camatan Pasongsongan. sete-

lah izin tersebut pihaknya tidak akan mengeluarkan izin lagi. “Itu yang terakhir,” tegas man-tan Kasat Pol PP itu.

Dikatakan, selama ini me-mang masih ada pengusaha yang mengajukan permohonan izin kepada instansinya. Na-mun semua permohonan terse-but ditolak. Karena ia mengaku sudah kometmen untuk tidak

memberikan izin pembangunan pasar/toko modern setelah di Pasongsongan.

Madjid menyampaikan, ke-bijakan menutup pemberian izin untuk pembangunan pasar/toko modern itu karena sudah meru-pakan kometmen dari Pemkab Sumenep yang disampaikan oleh Bupati. Pernyataan Bu-pati tersebut disampaikan saat

penyampaian nota LKPJ lima tahunan dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat be-berapa waktu lalu.

Selain itu, penghentian pemberian izin untuk pemban-gunan pasar modern juga ka-rena pihaknya khawatir men-jamurnya pasar/toko modern di Kabupaten Sumenep dapat mengganggu keberadaan pasar

tradisional. “Kita tidak ingin efeknya sampai mengganggu pasar tradisional,” tandasnya.

Disinggung soal jumlah pasar/toko modern, berdasarkan data yang dimilikinya secara keselu-ruhan di Kabupaten Sumenep ada sebanyak 23 pasar/toko modern. Pihaknya mengklaim, semua pasar/toko modern tersebut sudah men-gantongi izin. =FATHOL ALIF/MK

PASAR MODERN

Pemerintah Hentikan Pengeluaran Izin

SUMENEP – Penump-ang Kapal Dharma Ba-

hari Sumekar (DBS) 1 jurusan Pulau Kangean dan kapal printis juru-san Masalembu mem-

bludak, Selasa (9/6). Ratusan penumpang berdesakan, bahkan

ada yang harus men-empati bagian atas kapal karena sudah sepekan tertahan di

Pelabuhan Kalianget.

KEMBALI BERLAYAR. Penump-ang kapal duduk di bagian atas karena tidak mendapatkan tem-pat duduk, Selasa (9/6). Setelah sepekan tidak berlayar, Kapal Dharma Bahari Sumekar I jurusan Pulau Kangean dan Kapal Perintis tujuan Pulau Masalembu berang-kat dari Pelabuhan Kalianget.

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623| TAHUN IV FNASIONALPROBOLINGGO FPamekasan KORAN MADURA

RABU 10 JUNI 2015 | No. 0623| TAHUN IV

Polisi Sulit Ungkap Kepemilikan Sabu di Lapas Banyak Prosedur Menuju Lapas Narkotika

Selain kesulitan memeriksa sepuluh orang napi yang diduga menjadi pengguna sabu karena prosedur untuk masuk ke lapas, kesepuluh orang itu bungkam dan mengaku tidak mengetahui pe-milik barang yang ditemukan di dapur lembaga pemasyarakatan tersebut.

Kepala Sub Bagian Humas Polres, Inspektur Satu Ruslan Hidayat mengatakan prosedur masuk ke Lapas untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesepuluh napi sangat sulit sehingga tidak bisa dilakukan langsung saat polisi membutuhkan keterangan

mereka. “Anda tahu sendiri, un-tuk masuk ke sana harus melewati beberapa pos.” katanya, Selasa (9/6).

Padahal, kata dia, kebutuh-an terhadap keterangan para tersangka seringkali mendadak sehingga pemeriksaan tidak bisa dilakukan secara langsung. “Dari hasil tes urine, mereka semua positif memakai sabu. Tapi kami

belum berhasil mengungkap sia-pa pemilik sabu itu karena mereka juga bungkam,” kata Ruslan.

Polisi berencana meminjam kesepuluh orang itu untuk dita-han di Polres agar pemeriksaan terhadap mereka bisa lebih mu-dah.

Polisi, jelas Ruslan, tengah berupaya mengorek keterangan tentang pemilik puluhan paket

sabu yang disimpan dalam ku-lit kacang itu serta mengungkap modus yang digunakan sehingga barang haram itu bisa lolos.

“Tapi semuanya bertahap, ka-rena kesepuluh orang itu seperti bersepakat untuk menjawab tidak tahu barang itu milik siapa,” te-rangnya.

Soal kemungkinan adanya keterlibatan “orang dalam” lapas,

mantan Kanit Narkoba itu menya-takan bergantung hasil pemerik-saan. Ia menyatakan kasus itu akan diungkap secara tuntas, bu-kan hanya mengungkap pemilik dan modus operandi, namun juga kemungkinan adanya petugas Lapas yang terlibat.

Kesepuluh orang napi itu di-tangkap setelah polisi menemu-kan 22 paket sabu di sel tempat mereka ditahan serta di dapur lapas, akhir bulan lalu. Polisi menggeledah sel mereka setelah mendapatkan laporan dari Lapas yang menemukan sabu di dalam sel saat pemeriksaan rutin.

Penggeledahan pada malam hari itu, tidak hanya dilakukan di sel yang dihuni kesepuluh orang napi, namun juga dilaku-kan di dapur lapas, karena kes-epuluh napi itu tercatat ditugas-kan sebagai koki (juru masak). Hasilnya, polisi juga menemu-kan sejumlah paket sabu di dapur, salah satunya ditemukan di dalam sepatu.

= G. MUJTABA/RAH

PAMEKASAN - Hingga saat ini, polisi mengaku belum berhasil meng-ungkap siapa sebenarnya pemilik 22 paket sabu yang ditemukan di Lapas Narkotika Pamekasan, akhir bulan lalu.

g. mujtaba/koran maduraKESULITAN. Polisi saat menggiring sepuluh orang napi Lapas Narkotika untuk dibawa ke Rumah Sakit usai pengambilan sample urine, akhir bulan lalu. Polisi mengaku kesulitan mengungkap pemilik sabu yang ditemukan di dalam sel yang dihuni kesepuluh orang tersebut.

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623| TAHUN IV GPamekasan

Tak Ada Persiapan Tangani Lonjakan HargaTPID Masih Menunggu Reaksi Pemprov Jawa Timur

TPID Pamekasan memasrah-kan antisipasi itu kepada Peme-rintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, jika terjadi kenaikan har-ga bahan pokok yang tidak wajar. Karena itulah, TPID Pamekasan masih menunggu Pemprov Jatim dalam menyingkapinya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, Bambang Edi Su-prapto mengatakan kegiatan pengendalian harga barang di-lakukan Pemprov Jatim setelah ada kenaikan harga secara sig-nifikan terhadap bahan pokok tertentu. Sehingga antisipasi se-perti kegiatan operasi pasar juga belum direncanakan.

Dalam TPID Kabupa-

ten Pamekasan, pihaknya ha-nya bagian dari anggota yang dikoordinatori Bagian Pereko-nomian Pemkab Pamekasan. Menurutnya, langkah antisipasi kenaikan harga bahan pokok juga masih dibahas sambil memantau pergerakan data inflasi.

“Sejak April sampai seka-rang, data inflasi di Pamekasan pergerakannya rata-rata pada angka 6,5 persen. Kami belum merencanakannya, menunggu koordinasi dari Pemprov Jatim karena yang memantau per-gerakan harga bahan pokok dari sana. Apalagi kalau kami hanya anggota TPID, langkah-langkah yang diambil nanti berdasarkan koordinasi dengan pimpinan

TPID dulu,” kata Bambang.Sementara itu, Kepala Bagian

(Kabag) Perekonomian, yang juga Sekretaris TPID Pamekasan, Basri Yulianto mengatakan fluk-tuasi harga bahan pokok masih dalam kategori wajar. Apalagi berdasarkan koordinasi den-gan dinas terkait dan sejumlah distributor barang, stok ba-han pokok di Pamekasan masih aman.

“Dalam waktu dekat ini, be-lum diperlukan langkah operasi pasar. Karena, sejauh ini belum ada kenaikan yang signifikan. Kami memantau dulu pergera-kan harga. di beberapa pasar tradisional yang akan dijadikan sampel,” kata Basri.

Kendati telah terjadi kenaik-an harga, namun untuk me-nentukan perlu dan tidaknya operasi pasar dibutuhkan data akurat tentang daftar harga ba-han pokok. Sebab, dari hasil itu, akan diputuskan jenis bahan pokok yang akan dijual dalam operasi pasar.

Menurutnya, hasil koordi-nasi dengan dinas terkait, bahan pokok seperti telur dan daging yang diproduksi di Pamekasan masih stabil. Sementara dengan distributor, menjelang Rama-dan telah mulai menambah stok bahan pokok yang berasal dari pabrikan seperti gula, minyak goreng, tepung, dan lain seba-gainya.

Namun, diakuinya, penam-bahan stok itu juga rawan penim-bunan yang berakibat pada ke-naikan harga. Sehingga pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang ke-butuhan pokok masyarakat, agar harga selalu stabil.

“Asal jangan penambahan stok, untuk melakukan penim-bunan agar memanipulasi harga. Makanya, kami akan melakukan perhitungan jumlah stok dan ke-butuhan. Kalau kata distributor ketersediaan barang di Pame-kasan cukup hingga lebaran nan-ti,” ungkapnya.

= ALI SYAHRONI/RAH

PAMEKASAN – Kendati sejumlah harga komoditas ba-rang sudah mengalami kenaikan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pamekasan belum mempu-nyai persiapan khusus untuk mengantisipasi inflasi aki-bat kenaikan harga bahan pokok di Pamekasan apabila selama Ramadan terjadi lonjakan harga.

g. mujtaba/koran maduraRUMPUT LIAR. Sejumlah petani mencabut rumput di salah satu sawah di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Selasa (9/6). Cuaca yang tidak normal menyebabkan sejumlah areal pertanian padi ditumbuhi rumput liar.

PAMEKASAN - Polres Pame-kasan, Pulau Madura, Jawa Timur, membubarkan secara paksa dua kelompok massa yang berunjuk rasa di Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama (Ke-menag) setempat.

"Dua kelompok massa yang berunjuk rasa ini dibubarkan, karena aksi yang mereka gelar tidak mengantongi izin seba-gaimana diatur dalam ketentuan penyampaian aspirasi di depan publik," kata Kabag Ops Polres Pamekasan Kompol Widarnanto.

Selain tidak berizin, dua kelompok massa ini dibubarkan karena saat berunjuk rasa ter-libat kericuhan dan terjadi aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang mengamankan aksi itu.

Polisi mengambil tindakan tegas dengan membubarkan aksi massa di Disdik Pamekasan itu, setelah diketahui tidak mengan-tongi izin. "Ayo bubar! Aksi ini tidak mengantongi izin dan tidak ada laporan kegiatan unjuk rasa ke Mapolres Pamekasan," kata Widarnanto.

Aksi di Dinas Pendidikan Pamekasan oleh salah satu kelompok LSM di Pamekasan ini, menyoroti kasus dugaan pem-bangunan proyek di sejumlah lembaga pendidikan di wilayah itu.

Sementara di Kantor Ke-menterian Agama Pamekasan, pembubaran aksi massa oleh Polres Pamekasan juga karena tidak berizin.

Di kantor Kemenag Pame-kasan ini, perwakilan massa sempat berorasi menyoroti, pencairan tunjangan profesi (TP) guru tahun 2013 yang hingga kini belum cair.

Di bawah naungan Kantor Kemenag Pamekasan ini, sekitar 9.000 orang guru di sejumlah lembaga pendidikan swasta be-lum menerima tunjangan profesi, padahal di kabupaten lain di Pulau Madura, tunjangan profesi itu telah cair.

Saat perwakilan massa sedang asyik berorasi, sejumlah perwira Polres Pamekasan lang-sung mendekati korlap aksi dan meminda aksi dibubarkan.

= ANT/AZIZ/RAH

DEMO PENDIDIKAN

Polres Bubarkan Paksa Pengunjuk Rasa

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IVH Pamekasan Pamekasan

Tersangka ES tertangkap setelah petugas polisi menyamar menjadi pembeli. Ketika hendak bertransaksi dengan petugas yang menyamar itu di Kelurahan Kolpajung, Ke-camatan Kota, ES yang sudah menjadi bu-ruan polisi itu ditangkap.

Dari tangan tersangka, petugas menyita

satu kantong plastik, berisi SS kualitas 1, se-berat 1,68 gram dan bukti transfer pembe-lian SS tersebut. Untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya, kini tersangka ditahan di Polres Pamekasan.

Untuk  mengelabui  petugas kepolisian, selama ini, modus yang digunakan ES dalam mengedarkan SS itu, dengan meme-san SS dan membayar uang. Setelah itu barang diantarkan ke tempat yang telah disepakati.

Kasubag Humas Polres Pamekasan, Iptu Ruslan Hidayat   mengatakan, berdasarkan pemeriksaan sementara, pengakuan ter-sangka kepada petugas, ia telah lama men-jadi pengguna sekaligus pengedar SS yang digunakan diperolehnya dari R, 40, warga Desa Kapong, Kecamatan Batumarmar, de-

ngan harga Rp 1.200.000.“Setelah disepakati lokasi transaksinya,

akhirnya sama opsnal termasuk anggota satnarkoba diadakan penyanggongan. Saat itu datang pelaku, baru diadakan penang-kapan. Selam ini pelaku memang pemakai dan  pengedar juga, yang sudah menjadi TO Satnarkoba,” kata Iptu Ruslan.

Akibat perbuatannya, tersangka akan di-jerat dengan pasal 112 (1) sub 114 (1) huruf a dan pasal 132 (1) UU RI No 35 tahun 2009, tentang penyalahgunaan narkotika, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.

“Setelah kami dari mana barangnya di da-pat, dan tersangka menyebut nama R, serta rumahnya dimana, kami langsung melaku-kan pengejaran,” ungkapnya.

=ALI SYAHRONI/RAH

ali syahroni/koran madura

DIGELANDANG. ES (bertopeng), warga Dusun Pos, Desa Tlanakan, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, pengedar narkoba jenis SS yang ditang-kap, Selasa (9/6), sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

PAMEKASAN – Setelah cukup lama menjadi target operasi (TO) kepolisian Polres Pamekasan, ES, 34, warga Dusun Pos, Desa Tlanakan, Kecamatan Tla-nakan, Pamekasan, yang merupakan pengedar narkoba jenis sabu-sabu (SS), akhirnya ditangkap, Selasa (9/6), sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

Pengedar Narkoba itu Akhirnya Keok di Tangan PetugasModus ES Membayar Utang, SS Diantarkan

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV IPamekasan

PAMEKASAN – Rencana pem-bangunan videotron yang awalnya akan dibangun 2 unit, dengan anggaran Rp1,8 miliar, kini dengan dana yang sama berubah menjadi 1 unit saja. Sehingga nilai anggaran dua kali lipat dari realisasi pemba-ngunan sebelumnya yang sebe-sar Rp 900 juta untuk satu unit videotron.

Kepala Dinas Perhubungan, Komuni-kasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Pamekasan, Moh Zakir mengatakan de-ngan anggaran Rp 1,8 yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) 2015, awalnya pembangunan dua unit videotron. Namun, dalam pemba-hasan  bersama  DPRD  Pamekasan,   hanya disetujui untuk satu unit videotron.

“Rencana awal itu dengan anggaran itu untuk dua unit, tapi yang disetujui hanya untuk satu unit. Rencananya dibangun di jalan Trunojoyo, di depan Rumah Makan Jukok Tono, yang berlokasi di depan eks PJKA,” kata Zakir.

Pada rencana pembangunan videotron untuk saat ini, ada beberapa perbedaan antara spesifikasi videotron tahap pertama dan kedua ini, yaitu ukurannya lebih besar dan dilengkapi pengeras suara (soundsys-tem) sendiri. Dengan anggaran yang besar itu, Videotron tersebut harus sesuai standar

nasional. Sebabnantinya videotron terse-but akan dikomersialkan untuk swasta.

Dengan kualitas yang lebih baik akan banyak pihak swasta yang tertarik untuk menyewanya. Apalagi dari perusahaan swasta sudah banyak yang akan menye-wanya, sejak munculnya videotron tahap pertama.

“Rencana pembangunan videotron ta-hap kedua ini belum dilelang. Kalau me-ngenai tingginya anggaran yang diguna-kan, tergantung bagaimana penawaran calon rekanan saat lelang di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) nanti. Ka-rena ini mahal tentunya kualitas jauh lebih bagus dari yang sebelumnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, melalui Dishubkominfo juga telah membangun satu unit Video-

tron senilai Rp 900 juta, yang dipasang di Kawasan Monumen Arek Lancor. Dengan tujuan untuk menyediakan iklan bagi in-tansi pemerintah dan dikomersialkan un-tuk swasta.

Hanya saya, rencana untuk dikomer-sialkan gagal dilaksanakan. Videotron di Arek Lancor itu akhirnya hanya untuk in-stansi Pemerintah, karena  Taman Arek Lancor merupakan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) yang harus bebas dari publikasi swasta non milik Pemerintah.

“Itu berdasarkan hasil keputusan dari tim yang dipimpin Sekda Pamekasan, kalau tidak bisa disewa swasta karena lokasinya di taman arek lancor. Makanya, untuk videotron beri-kutnya, akan ditempatkan yang bukan ka-wasan RTH,” katanya. =ALI SYAHRONI/RAH

Pembangunan Videotron Diubah Demi Efisiensi Direncanakan Ulang dari Semula Dua Unit Menjadi Satu Unit

Kepala Dishubkominfo Pemkab Pamekasan Moh Zakir mengatakan pada lebaran tahun lalu, jumlah pos pantau lebaran di Pamekasan hanya satu unit, yakni di terminal bus Ceguk Pamekasan. “Tahun ini kami tambah lagi di jalan protokol Pamekasan, yakni di sekitar perkotoan Citra Logam Mulya (CLM) di Jalan Kabupaten,” ucapnya.

Menurut Zakir, penambahan pos pantau lebaran itu dimak-sudkan untuk memaksimalkan pengawasan arus lalu lintas saat mudik dan balik lebaran.

Selain itu, penambahan pos pantau di Jalan Kabupaten itu dimaksudkan untuk memantau pemudik lebaran yang melalui jalur tengah, yakni dari arah Ombem Sampang menuju Kota Pamekasan.

“Bertambahkan warga yang memiliki kendaraan bermotor juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi kami untuk menambah pos pantau pada lebaran kali ini,” ujarnya.

Hal lain, kata mantan Kepala Dinas Koperasi Pemkab Pamekasan ini, karena di jalur

lalu lintas di Jalan Kabupaten itu, sering terjadi kemacetan arus lalu lintas akibat kegiatan pasar tumpah.

“Paling tidak, dengan adanya pos pantau lebaran disana, maka kemacetan arus lalu lintas bisa teratasi, karena setiap saat sudah ada petugas yang berjaga-jaga,” katanya.

Mengenai persiapan penga-manan, serta jumlah angkutan umum yang disiapkan pada lebaran kali ini, Zakir menyata-kan, masih akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Pemprov Jatim.

Sebab, khusus angkutan umum antar provinsi dan ang-kutan umum antarkota dalam provinsi, yang ditentukan oleh Dishub Jatim.

“Rabu (10/6) besok, kami masih akan menggelar rapat koordinasi dengan Dishub Jatim dan Dishub kabupaten/kota se-Jawa Timur terkait hal ini,” terang Zakir.

Termasuk sambung dia, juga akan membahas tentang keten-tuan tarif atas dan tarif bawah angkutan lebaran.

=ANT/AZIZ/RAH

ARUS MUDIK

Dishubkominfo Tambah Pos Pantau Lebaran PAMEKASAN - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemkab Pamekasan, Jawa Timur, tahun ini, menambah lokasi pos pantau lebaran guna memaksimalkan pemantauan arus mudik dan balik lebaran.

KORAN MADURASELASA 9 JUNI 2015 | No. 0622 | TAHUN IVJ JSampang KORAN MADURA

RABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV

Pantauan Koran Madura, kemarin, di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tepatnya di ruangan dinas bupati tampak tertutup rapat. Dan ajudan-nya juga tidak tampak berada. Wakil Bupati (Wabub) Fadilah Budiono saat ditemui di ruang kerjanya juga tidak mengetahui keberadaan A Fannan Hasib.

Fadilah Budiono mengatakan, pihaknya belum mengetahui ke-beradaan bupati setelah opname di Rumah Sakit Graha Amerta Surabaya. Karena, ajudan bupati juga tertutup saat dikonfirmasi. Namun informasi yang diterima, bupati masih istrahat di salah satu lokasi yang ada di Madura.

Akan tetapi, lokasi pastinya Budiono juga mengaku tidak tahu. “Kebaraan bupati, saya

tidak tahu. Bahkan kondisi kes-ehatanya sampai saat ini belum ada informasi. Apakah sudah mandingan apa belum,” ungkap Fadilah Budiono.

Dikatakan Fadilah Budiono, selama bupati tidak ada di kantor selama 16 hari berturut-turut, pihaknya belum menda-patkan pelimpahan wewenang kebijakan dari bupati. Namun, Fadilah Budiono menegas-kan, maski tanpa bupati roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Pemerintahan tidak perlu menunggu bupati, meskipun tidak ada pelimpahan wewenang saat bupati tidak ada, roda pemerintahan tetap berlanjut,” ungkapnya.

Fadilah Budiono menambah-

kan, untuk agenda-agenda kecil masih bisa diatasi, akan tetapi untuk surat-surat penting seperti izin perjalanan dinas yang perlu ditandatanggani, pihaknya men-gaku menolak, karena tidak ada pelimpahan kebijakan dari bupati.

Informasi yang dihimpun Koran Madura dari sumber yang enggan disebutkan identitasnya, Bupati Sampang berada di salah satu tempat di Sampang, terbuk-ti beberapa surat penting masih ditandatanggani langsung oleh A.Fannan Hasib.

Bahkan, ia mengaku ada staf Pemkab yang mengantarkan surat ke bupati untuk ditanda-tangini. “Kalau lokasinya saya tidak tahu, tapi yang jelas, dua hari sekali ada staf Pemkab Sampang yang mengatarkan surat ke Pak Bupati,” ujarnya.

Diduga kuat, ada tiga titik keberadaan Bupati Sampang, yaitu Pendopo, kediaman Bupati di Kampung Kajuk Kelurahan Rongtengah Sampang, serta di Kepanjen Kabupaten Malang.

=RIDWAN/LUM

SAMPANG - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sampang ber-sama aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat mendatangi rumah Mawi, kakek berumur tujuh puluh tahun yang tinggal di bekas kandang sapi di Dusun Jubangar, Kelurahan Banyuanyar, Kecama-tan Kota Sampang, Selasa (9/6).

Kepala Dinsosnakertrans Malik Amrullah yang didampingi Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Samsul Arifin sesampainya di lokasi, lang-sung berbincang-bincang dengan keluarga Mawi dan mempertanya-kan asal mula penyebab Mawi yang tinggal di kandang sapi berukuran 4×5 meter.

Ketua LSM Madura Develop-ment Watch (MDW) Sampang Tamsul mengatakan, puluhan LSM terpaksa mengajak Dinsos-nakertrans lantaran sudah tidak tega melihat kondisi Mawi yang telantar di kandang sapi. Dalam kondisi seperti itu Mawi membu-tuhkan uluran tangan pemerin-tah agar hidupnya sama dengan masyarakat lainnya.

“Dinsosnakertrans harus mengerti ke depan. Sebab, tanpa adanya paksaan dari masyarakat umum, LSM, dan aktivis, pemer-intah sulit untuk mengatasinya. Makanya sejumlah LSM langsung mengajak Kepala Dinsosnaker-trans,” tegasnya usai mengun-jungi Mawi.

Kepala Dinsosnakertrans Ma-lik Amrullah langsung merespons positif dan melakukan penanga-nan darurat dengan memberikan asupan makan bagi Mawi. Malik berjanji memperbaiki tempat

tinggal Mawi agar layak huni.“Dinsosnakertrans sudah siap

mengupayakan memperbaiki rumah embah Mawi. Dan janji itu tetap kami kawal agar segera di-realisasikan,” tanda Tamsul.

Selain itu, LSM mendesak kepada Dinsosnakertran untuk kembali melakukan pendataan ulang terkait kemiskinan yang melanda masyarakat Sampang.

“Kejadian yang menimpa embah Mawi ini menandakan, pendataan terhadap masyarakat miskin tidak benar, apalagi, embah Mawi jelas-jelas hanya satu kali mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), selan-jutnya kenapa tidak dapat, ini perlu dipertanyakan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos-nakertran Sampang Malik Amrul-lah, mengaku prihatin terhadap kondisi Mawi yang lumpuh dan telantar di atas tanah tanpa ada alas yang layak. Bahkan, Malik meminta maaf kepada keluarg-anya lantaran tidak mengetahui kondisi Mawi sebelumnya, karena tidak ada laporan dari kepala desa maupun kelurahan. “Atas nama pemerintah, kami minta maaf kepada kelurga embah Mawi dan masyarakat umum,” tutur Malik.

Malik berjanji akan secapa-tnya membangun rumah yang layak untuk Mawi, karena kondisi tempat tinggal Mawi benar-benar tidak layak. Bahkan Malik meya-kini masih banyak warga yang senasib dengan Mawi. “Kami upayakan secepat mukin mem-perbaiki tempat tinggal embah Mawi,” janjinya. =RIDWAN/LUM

LANSIA SEBATANG KARA

Dinsosnakertrans Janji Segera Buatkan Rumah Mawi

Kepala Dinsosnakertrans Sampang Malik Amrullah saat menjenguk kondisi Mawi di Dusun Jubangar, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan, Kota Sampang. Selasa (9/6)

KESEHATAN KURANG PRIMA

16 Hari Bupati Tidak Ngantor

SAMPANG - Bupati Sampang A. Fannan Hasib diketa-hui sudah 16 hari tidak nampak berada di kantornya. Terhitung sejak tanggal 25 Mei hingga Selasa (9/6). Informasinya, Bupati masih istirahat setelah menjala-ni opname di Rumah Sakit Graha Amerta Surabaya.

Ruang kerja Bupati Sampang H. A. Fannan Hasib dalam keadaan tertutup.

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV KSampang

SAMPANG - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang Moh. Jalil menemukan aset daerah berupa ken-daraan roda dua dengan merk Vario nomor polisi (nopol) M 2822 PP diga-daikan oleh Sekretaris Camat (Sekcam) Karang Penang.

Hal itu diketahui setelah pen-egak perda melakukan pendataan aset daerah dan sosialisasi Surat Edaran (SE) Tentang Kewajiban dan Larangan Aset Daerah yang Bergerak Maupun Tidak Bergerak kepada para pejabat di Kacamatan Karang Penang, Selasa (9/6).

Jalil menjelaskan, Sekcam Karang Penang Sutrisno, terbe-lit hutang senilai Rp. 77.215.000 kepada pengusaha material Mar-zuki. Namun, sebelum Marzuki memberikan hutang, ada perjanji-an antara kedua belah pihak yang disepakati.

Dalam perjanjian itu disebut-kan, jika Sutrisno tidak membayar hutang, maka yang bersangku-tan siap dilaporkan kepada pihak yang berwajib (kepolisian) dan harus menggadaikan kendaraan-nya kepada Marsuki. “Namun,

setelah Sekcam tidak menempati janjinya, yang bersangkutan lang-sung menyerahkan sepeda motor roda dua yang merupakan aset daerah,” katanya.

Kata Jalil, Sutrisno sudah

menerobos ketentuan SE Bupati pasal 5 huruf c, yang menyatakan, kendaraan dinas tidak diperbole-hkan dijadikan sebagai jaminan hutang. Sehingga, Sutrisno ter-ancam penurunan pangkat dan

jabatan.Untuk menindaklanjuti kasus

tersebut, Jalil akan melaporkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Putut Budi Santoso selaku penang-gung jawab aset daerah Sampang.

“Untuk sanksinya terserah Sekda. Cuma dalam SE dijelaskan, jika kendaraan dinas digadaikan, maka yang bersankutan terancam penu-ran pangkat dan jabatan,” tutupn-ya. =RIDWAN/LUM

Sekcam Gadaikan Kendaraan Dinas

SAMPANG - Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Sampang sampai saat ini masih buram. Pasalnya, pemerintah pu-sat mengubah akun atau prosedur sistem pencairan.

Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kantor Kemenag Sam-pang Syamsuri menjelaskan, tidak cairnya dana BOS di semua jen-jang madrasah lantaran pemerin-tah pusat mengubah akun dari 57 ke 52. Sehinggan terjadi regulasi buru yang mengakibatkan mo-lornya pencairan dana BOS pada tahun ini.

Namun, Syamsuri mengaku sudah ada tanda-tanda yang men-garah pada pencairan BOS. “Dana BOS sudah 6 bulan belum cair karena terjadi regulasi baru saat proses perubahan akun berlang-

sung. Namun, dalam waktu dekat, dimungkinkan akan segara cair,” katanya, Selasa (9/6).

Informasi yang diterima Kankemenag dari pemerintah pu-sat, proses perubahan akun sudah selesai dan turun ke Kanwil Ke-menag Provinsi Jawa Timur. Na-mun, Kantor Kemenag Sampang sampai saat ini belum menerima perubahan akun tersebut.

“Informasinya perubahan akun sudah turun, cuma infor-masi itu belum bisa dipastikan. Sebab Kanwil Provinsi Jawa Timur belum melakukan koordinasi ke daerah,” paparnya.

Dikatakan, untuk memasti-kan informasi itu, Syamsuri dan Bendahara Kankemenag Wahyu Hidayat akan menghadiri rapat di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur pada hari ini. Dalam rapat tersebut, dimungkinkan ada in-

formasi baru terkait pencairan dana BOS tahun ini.

Informasinya, pemerintah pu-sat turun langsung untuk mem-impin rapat tersebut. “Jika belum ada kepastian terkait pencairan dana BOS tahun ini, kami akan mendesak pemerintah segera memproses dan segara mencair-kan,” ujarnya.

Syamsuri menambahkan, kepala madrasah dari tingakatan madrasah ibtidaiyah (MI) sam-pai madrasah aliyah (MA) terus mendesak Kankamenag untuk mencarikan solusi atau pengganti dari dana BOS yang tak kunjung cair itu. Mereka beralasan, ke-wajibah madrasah terhadap guru banyak yang belum selesai.

Bahkan ada salah satu ma-drasah yang mempunyai hutang untuk memenuhi honor gurunya. “Dalam kondisi seperti ini, kami

tidak bisa berbuat apa-apa, ke-cuali hanya mengusahakan agar segera cair, sebab tidak hanya di Sampang tidak cair, akan tetapi se-Indonesia,” jelasnya.

Lebih detail Syamsuri menje-laskan, proses pencairan dan BOS nanti, langsung dikirim ke no-mor rekening madrasah masing-masing melalui Kanwail dengan jumlah yang variatif. Sementara Kenkemenag hanya menerima validasi data pihak madrasah. “Kami tegaskan, Kankemenag tidak menerima pencairan dana BOS, pencairan itu langsung dari Kanwil Provinsi ke rekening ma-drasah,” tandanya.

Katanya, jumlah madrasah penerima BOS dari semua tingka-tan bervariasi, untuk MI seban-yak 487, masing-masing murid mendapatkan bantuan senilai Rp. 800.000. Sementara MTs seban-

yak 224, setiap murid mendapat-kan Rp. 1.000,000, sedangkan MA sebanyak 87, setiap murid menda-patkan Rp 1.200,000.

Namun, Syamsuri mengaku lupa saat ditanyakan jumlah siswa yang menerima bantuan BOS ta-hun ini. “Sistem pencairan tahun sebelumnya triwulan. Namun, untuk tahun ini belum diketahui pasti petunjuk teknisnya seperti apa karena ada perubahan akun,” ungkapnya.

Untuk mendapatkan BOS ta-hun ini tidak segampang tahun sebelumnya. Sebab, proses ad-ministrasinya sudah ditangani Kanwil Jawa Timur. “Kami meng-harapkan, madrasah yang mener-ima BOS memanfaatkan dengan baik. Kami tidak menginginkan madrasah menyelewangkan dana BOS tersebut,” harapanya.

=RIDWAN/LUM

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Waktu Pencairan BOS Buram

Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipili Satpol PP Kabupaten Sampang sedang mendata barang bukti motor dinas yang digadaikan Sekretaris Camat Karang Penang.

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623| TAHUN IV LNASIONALPROBOLINGGO LBangkalan KORAN MADURA

RABU 10 JUNI 2015 | No. 0623| TAHUN IV

Polisi Sweeping 20 Titik Peredaran NarkobaDitemukan Brankas Diduga Berisi Sabu-sabu

Tim pertama mensweeping tujuh titik yang disinyalir sebagai tempat peredaran narkoba. Ke-mudian, tim kedua juga ditugas-kan ke tujuh lokasi. Tim terakhir ditugaskan akan menggerebek enam lokasi. Seluruh titik yang dilakukan penggerebekan ada 20

titik. Namun, tidak seluruh ti-tik dapat diberitahukan, untuk mengantisipasi adanya kebocor-an razia.

Dalam operasi memberan-tas jaringan narkoba, Polda Ja-tim turun langsung ke lapang-an yang dipimpin Direktorat Reserse Narkoba (Dir Resnarko-ba), Kombes Pol Eko Wahyu Pra-setyo. Razia dibackup 1 kompi Brimob. Ditambah seluruh kekua-tan yang ada di Polres Bangkalan sendiri seperti Sabara, Reskoba dan Reskrim.

”Jumlah peredaran narkoba di Bangkalan semakin meningkat. Apalagi adanya tempat-tempat khusus yang dijadikan sebagai tempat mengonsumsi sabu. Ke-giatan ini dilakukan karena seka-rang menjelang puasa, barangkali nanti ditemukan narkoba, maka

barang tersebut akan diamankan," kata Dir Resnarkoba Polda Jatim, Kombes Pol Eko Wahyu Prasetyo saat berada di Bangkalan, Selasa (9/6).

Namun, pihaknya enggan menjelaskan lebih detail 20 titik mana saja yang akan disweeping. Sebab dikhawatirkan adanya ke-bocoran operasi. Namun, pihak-nya berjanji akan memberikan keterangan lebih lanjut terkait kegiatan yang dilakukan.

”Nanti hasilnya akan kami ka-bari. Untuk sementara, itu yang bisa kami sampaikan kepada kawan-kawan wartawan,” ung-kapnya.

Dari operasi yang dilakukan, rupanya gabungan tim Polda dan Polres Bangkalan berhasil me-nyita sebuah brankas dari sebuah rumah di Desa Parseh, Kecamatan

Socah. Brankas tersebut disinyalir berisi narkotika jenis sabu. Desa Parseh dikenal sebagai Kampung Narkoba, karena banyak transaksi narkoba dilakukan di sana. Bah-kan, ada rumah penduduk yang dibuat bilik-bilik untuk mengon-sumsi narkoba.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Bangkalan, AKBP Windiyanto Pratomo menjelaskan, selain menyita brankas, polisi menga-mankan tiga orang yang berada di dalam rumah tersebut. Ketiga orang tersebut akan dimintai keterangan terkait kepemilikan brankas yang disita petugas. Upaya ini untuk meminimalisir peredaran narkoba dan juga un-tuk menanggulangi penyalahgu-naan narkoba.

”Kami curiga brankas itu berisi sabu, makanya kami

amankan. Sebab rumah seder-hana dan tidak mewah bisa terdapat brankas di dalamnya,” jelasnya.

Menurutnya, petugas masih melakukan pemeriksaan terha-dap tiga orang tersebut, karena pemilik rumah itu tidak dike-tahui. Dalam penggerebekan tersebut ada dua orang melari-kan diri karena sudah mengeta-hui kedatangan petugas. Operasi tersebut guna meminimalisir peredaran narkotika di Bangka-lan.

”Tiga orang berhasil diaman-kan dari lokasi. Tetapi, kami be-lum menetapkan statusnya ka-rena masih butuh pengembangan. Petugas juga menghancurkan dua bilik tempat mengonsumsi sabu," paparnya.

= MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN – Maraknya peredaran narkoba di wilayah hukum Bangka-lan memaksa Polda Jatim bertindak tegas. Puluhan Brimob dikerahkan untuk mensweeping tempat-tempat transaksi narkoba. Dalam sweeping yang dilakukan, petugas dibagi dalam tiga tim. Sedikitnya ada dua puluh titik yang disinyalir menjadi tem-pat peredaran narkoba. Bahkan, Desa Parseh di Kecamatan Socah yang dikenal sebagai Kampung Narkoba tak luput dari penggerebekan. Hasilnya, polisi mendapatkan satu brankas yang diduga berisi narkoba.

moh ridwan/koran maduraAPEL. Polda Jatim menggelar Apel sebelum menggerebek 20 titik peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Bangkalan, Selasa (9/6) .

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623| TAHUN IV MBangkalan

Anggaran Nihil, Pansus KI Tak Bekerja

”Ada kebuntuan, karena pan-sus KI tidak ada anggaran. Oto-matis agenda seleksi pada tingkat pansus akan molor sebelum ada solusi,” kata Ketua Pansus KI, Imron Rosyadi.

Masalah tidak ada anggaran-nya pansus KI ini sudah dikomu-nikasikan dengan anggota tim anggaran (timgar). Akan tetapi, timgar juga tidak bisa mem-berikan solusi. Sebab tidak ada anggaran cadangan yang bisa digunakan.

”Kami sudah konsultasi dengan timgar, namun tidak ada solusinya. Pilihannya akan kon-sul pada Bupati,” jelasnya.

Meskipun demikian, untuk mencari solusi masalah ang-garan untuk pansus KI ini, pihaknya akan berkonsultasi dengan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati. Hal itu penting agar pansus bisa bekerja sesuai dengan amanat yang dipercaya-kan.

”Kita akan berkonsultasi dengan Pak Bupati dan sampai saat ini kami masih menunggu konfirmasi dari beliau,” ung-kapnya.

Sementara itu, Sekre-taris DPRD Bangkalan Tommy Firyanto membenarkan per-masalahan yang terjadi. Tidak ada anggaran untuk Pansus KI, sehingga mereka belum bisa bekerja dan menentukan calon komisioner.

”Kalau anggaran khusus untuk pansus KI tidak ada ang-garannya. Namun, anggaran rapat kegiatan sehari-hari tetap ada dan kami sediakan. Biasanya untuk biaya makan dan snack. Masalahnya, anggaran untuk pansus KI tidak disediakan,” paparnya.

= MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Tim seleksi komisioner Komisi Infor-masi (KI) Bangkalan telah menyerahkan 10 calon anggota Komisi Informasi (KI) Kabupaten Bangkalan yang telah dinyatakan lu-lus. Namun, sepuluh calon komisioner KI ini harus bersabar karena Pansus Komisi KI DPRD Bangka-lan yang akan menentukan 5 orang komisioner KI ini sampai saat ini belum bisa bekerja. Padahal, SK pan-sus tersebut telah keluar sejak tanggal 3 Juni 2015. Belum bisa bekerjanya pansus KI ini karena tidak ada anggaran.

PASCAPEMBUKAAN SEGEL

Dispertanak Pantau Pendistribusian Pupuk BANGKALAN - Dinas Pertani-

an dan Peternakan (Dispertanak) Pemkab Bangkalan, Jawa Timur, mulai memantau distribusi pu-puk bersubsidi, pascapembukaan segel oleh polisi di gudang pupuk peyangga di wilayah itu.

Kepala Dispertanak Bangka-lan Abd Razak mengatakan, sejak segel gudang pupuk penyangga dibuka oleh polisi berdasarkan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat petani Bangkalan, gudang penangga pupuk itu lang-sung diserbu pembeli.

"Sekitar 10 ton pupuk telah terdistribusi tadi, dan masyarakat mengaku senang, karena sudah

tidak kesulitan lagi membeli pu-puk bersubsidi," kata Abd Razak di Bangkalan, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan, selama gu-dang penyangga pupuk yang ada di Desa Keleyan, Kecamatan So-cah, Bangkalan itu disegel polisi, maka selama itu pula distribusi pupuk bersubsidi ke para petani di Kabupaten Bangkalan terhenti.

Pemilik gudang tidak berani melakukan distribusi, kendatipun di dalam gudang itu masih ter-simpan sebanyak 1.665 ton pu-puk Kaltim jenis urea yang sangat dibutuhkan petani.

"Saat ini segel telah dibuka, dan pupuk kembali didistribusi-kan, maka sebagai dinas teknis,

kami harus melakukan penga-wasan secara optimal," tuturnya.

Abd Razak menjelaskan, disamping melakukan penga-wasan, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan pengelola gudang.

Prosedurnya, kata dia, setiap sebulan sekali Dispertanak Bang-kalan meminta laporan data pen-yaluran pupuk ke pihak gudang, lalu dilakukan pengecekan ke la-pangan, guna mencocokkan data yang diterima dengan fakta yang sebenarnya di lapangan.

"Dengan cara seperti itu, maka setiap upaya penyimpangan dalam hal pendistribusian pupuk bersubsidi itu akan diketahui," je-

lasnya.Gudang penyangga pupuk

bersubsidi di Desa Keleyan, Ke-camatan Socah, Bangkalan itu disegel polisi lantaran polisi dari Polrestabes Surabaya menangkap truk pengangkut pupuk di ka-wasan Surabaya yang diketahui izin distribusinya sudah kedalu-warsa.

Dalam kemasan pupuk itu tertulis nomor register Pr.982/DEPTAN-PPI/XI/2009 yang su-dah kedaluarsa, sehingga petu-gas akhirnya menyegel gudang penyangga pupuk tersebut yang lokasinya berada di Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Bangkalan.

Akibat penyegelan itu, distri-

busi pupuk bersubsidi secara oto-matis terhenti.

Sementara, para petani di Kabupaten Bangkalan menga-ku dirugikan dengan aksi pe-nyegelan itu, sehingga mereka berunjuk rasa ke DPRD Bang-kalan dan meminta agar segel gudang dibuka dan pupuk didis-tribusikan, karena sangat dibu-tuhkan para petani.

Atas pertimbangan kepent-ingan masyarakat petani itulah, maka tim penyidik dari Pol-restabes Surabaya akhirnya ber-sedia membuka segel, namun proses penyidikan kasus pupuk itu terus berlanjut.

= ABD AZIZ/ANT

BERI KETERANGAN. Ketua Pansus KI, Imron Rosyadi saat

memberikan keterangan kepada sejumlah awak media.

moh ridwan/koran madura

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623| TAHUN IV NNASIONALPROBOLINGGO NSuramadu KORAN MADURA

RABU 10 JUNI 2015 | No. 0623| TAHUN IV

Menkumham Siap Tindak Tegas Petugas Nakal

"Kami siap untuk menindak tegas terhadap para petuags di lapas terutama bagi mereka yang berpotensi terlibat dalam peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan," ka-tanya usai peresmian Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Ke-las IIA Pamekasan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur, Selasa (9/6).

Ia mengemukakan, bentuk sanksi terhadap petugas lapas

yang menyalahi aturan tersebut berupa penurunan jabatan dan juga tindakan tegas lainnya.

"Sementara kepada petugas lembaga pemasyarakatan yang berhasil mencegah masuknya narkoba ke dalam Lapas kami juga melakukan memberikan penghargaan kepada mereka," katanya.

Ia mengatakan, para petugas yang ada di Lapas tersebut me-rupakan garda terdepan untuk memerangi narkoba terutama

yang ada di dalam lembaga pe-masyarakatan.

"Oleh karena itu kami meng-ajak kepada para petugas un-tuk membudayakan kultur dan kerja yang profesional untuk se-nantiasa memerangi peredaran narkoba di dalam lembaga pe-masyarakatan," katanya.

Disinggung mengenai ba-nyaknya pengedar dan bandar narkoba yang masih menggu-nakan jaringan di dalam lem-baga pemasyarakatan untuk peredaran narkoba dirinya me-ngaku akan membuat lapas khu-sus pengedar narkoba.

"Lapas khusus penge-dar narkoba ini nantinya akan dibangun pengamanan ekstra ketat salah satunya seperti

yang berada di dalam Lapas Nu-sakambangan," katanya.

Nantinya di dalam lapas tersebut, kata dia, juga akan dijaga oleh beberapa petugas gabungan seperti dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Petugas Lapas, Petugas Kepoli-sian dan juga dari Kementerian Kominfo yang bertugas untuk mengacak signal telepon su-paya para bandar tersebut tidak bisa berkutik.

"Selain itu, kami juga akan menyiagakan anjing pelacak dan juga alat detektor serta sinar X untuk membantu petugas dalam mengawasi kemungkinan ma-suknya narkoba di dalam lapas," katanya.

= INDRA SETIAWAN/ANT

SURABAYA - Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna Laoly siap menindak tegas ter-hadap petugas lembaga pemasyarakatan yang nakal dan dianggap berpotensi terlibat dalam peredaran narkoba.

PERESMIAN

Lapas Narkotika Pamekasan Percontohan Lapas Lain

SURABAYA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyata-kan jika lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Pamekasan akan menjadi lapas percontohan bagi lapas narkotika lain di Indonesia.

"Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan nantinya akan men-jadi lapas percontohan bagi lapas lainnya, dengan harapan para pecandu narkotika bisa direhabili-tasi," katanya, usai peresmian lapas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Selasa (9/6).

Ia mengemukakan, saat ini sesuai dengan data milik Badan Narkotika Nasional (BNN) me-nyebutkan empat sampai dengan lima juta orang orang Indonesia merupakan pecandu narkoba.

"Banyaknya jumlah orang yang ketergantungan terhadap narkoba ini membuat bandar narkoba meng-usahakan berbagai macam daya untuk memasukkan narkotika dan barang terlarang tersebut," ucapnya.

Ia mengatakan, peranan dari Lapas Narkotika ini sangat diper-lukan untuk melakukan proses rehabilitasi terhadap pecandu narkoba tersebut. "Oleh karena itu, diperlukan terapis yang an-dal. Hal ini penting karena tenaga terapis tersebut dibutuhkan dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses rehabilitasi para pecandu," tuturnya.

Ia mengatakan, saat ini para pecandu tersebut merupakan sub-jek pembinaan dan bukan menjadi objek pembinaan seperti dulu.

"Hukuman penjara bagi para pecandu tersebut bukan menyele-saikan persoalah, karena pe-candu tersebut perlu direhabilitasi supaya pecandu tersebut menya-dari kesealahannya dan menjadi masyarakat yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri, dan juga bagi bangsa dan negara," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kan-tor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jawa TImur I Wayan K Dusak mengatakan, saat ini jumlah UPT Pemasyarakatan yang telah ditunjuk oleh Direktorak Jenderal Pemasyarakatan bekerja sama dengan BNN sebagai tempat nara-pidana yang direhabilitasi sebagai pengguna atau pecandu sebanyak enam lembaga pemasyarkatan.

= INDRA SETIAWAN/ANT

ant/m risyal hidayat PERESMIAN LAPAS NARKOTIKA JATIM. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) menari dengan seorang warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas I A Malang saat peresmian lapas narkotika IIA Pamekasan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Surabaya, Selasa (9/6). Lapas Narkotika kelas IIA Pamekasan digunakan sebagai proyek percontohan bagi lapas rehabilitasi penyalahgunaan narkotika lainnya.

KORAN MADURARABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV OOMadura Sport KORAN MADURA

RABU 10 JUNI 2015 | No. 0623 | TAHUN IV

Marjuki melaju kencang pada perlombaan yang digelar Sabtu (6/6) dengan catatan waktu em-pat menit 2,349 detik dan men-inggalkan para pesaingnya yang berasal dari Myanmar, Filipina, Vietnam, Singapura, Thailand, dan Kamboja.

Atlet asal Sulawesi Tenggara itu seakan menabuh genderang bagi atlet-atlet lain kontingen In-donesia untuk dapat juga meraih medali emas dalam pesta olah-raga Asia Tenggara ke-28.

“Saya senang dapat meraih medali emas meskipun saya tidak

termasuk dalam target oleh para pelatih,” kata Marjuki.

Meski sukses meraih emas, Marjuki mengaku masih ingin terus berprestasi dalam perlom-baan-perlombaan internasional perahu kano. Namun, atlet kela-hiran Wakatobi 4 September 1991 itu hanya turun untuk satu nomor dalam SEA Games Sin-gapura.

“Setelah ini saya harus bersiap untuk mengikuti kejuaraan dunia kano di Milan Italia pada Agustus 2015. Tapi, saya belum tahu akan turun pada nomor berapa meter,” kata atlet yang masuk pelatnas PODSI pada 2009 itu.

Atlet-atlet perahu kano Myan-mar dan Filipina, menurut Mar-juki, adalah para pesaing berat di tingkat Asia Tenggara sejak pe-nyelenggaraan SEA Games 2013 di Myanmar.

Atlet yang turut menyum-bang medali emas bagi kon-tingen Indonesia pada cabang perahu naga dalam Asian Games 2010 itu mengaku puas meraih medali pada olahraga dayung nomor perorangan.

Namun, kejuaraan multi-olahraga Asia Games 2010 meru-pakan pengalaman berharga bagi Marjuki karena pertama kali da-pat medali emas dalam turnamen internasional.

“Pada nomor perorangan tanggung jawab saya lebih besar dan latihan juga harus lebih keras. Jadi saat meraih emas, saya lebih puas,” kata putra Wakatobi dari keluarga nelayan itu.

Kebanggaan KeluargaAnak kedua dari enam bersau-

dara itu mengaku tidak pernah membayangkan akan mewakili Indonesia dalam kejuaraan olah-raga tingkat internasional meski-pun telah terbiasa dengan perahu dan dayung di kampungnya.

“Saya memberi kabar untuk

orang tua melalui salah satu adik saya. Saya kirim pesan singkat lewat internet dan saya dapat kabar mereka sempat menangis saat saya meraih medali emas,” tuturnya.

Marjuki mengaku akan mem-berikan hadiah sepeda kepada adik bungsunya yang baru me-nyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di kampung hala-man sepulangnya dari pelaksan-aan SEA Games 2015.

“Kebetulan keluarga saya melihat saya diwawancara di tel-evisi dan adik meminta sepeda karena dia juga melihat saya me-nang,” kata atlet yang yang sem-pat punya nama Nurdin ketika kecil.

Sosok Marjuki pun menjadi kebanggaan bagi keluarganya, hingga salah seorang adiknya juga berkeinginan menjadi atlet agar dapat mengikuti jejak pres-tasi yang ditorehkan sang kakak, Marjuki.

“Saya selalu terinspirasi dari para pelatih saat di Sulawesi Tenggara. Mereka selalu mengi-kuti kejuaraan internasional dan terus menjadi juara. Salah satu dari pelatih saya itu juga sempat lolos ke Olimpiade,” ujar Mar-juki.

Penabuh genderang emas itu mengaku gembira karena telah menyelesaikan tugasnya dalam satu-satunya nomor yang diiku-tinya pada SEA Games 2015.

=IMAM SANTOSO/ANT

Marjuki “Sang

Penabuh” emaS

Kontingen SINGAPURA - Kehampaan medali emas kon-

tingen Indonesia dalam SEA Games Singapura pecah pada hari pertama setelah atlet perahu kano Persatuan Olahraga Dayung Seluruh In-

donesia Marjuki menempati peringkat pertama perlombaan nomor C-1 putra 1.000 meter di

Teluk Marina.

Atlet dayung putra Indonesia Marjuki menggigit medali emas ketika prosesi penyerahan medali setelah finish pertama final kano nomor C1 1000 meter putra SEA Games ke-28 di Teluk Marina, Singapura, Sabtu (6/6). Marjuki mempersembahkan medali emas pertama bagi Indonesia.

Atlet dayung putra Indonesia Marjuki mengangkat tangan usai finis pertama pada final kano nomor C1 1000 meter putra SEA Games ke-28 di Teluk Marina, Singapura, Sabtu (6/6). Marjuki mempersembahkan medali emas pertama bagi Indonesia

KORAN MADURASELASA 9 JUNI 2015 | No. 0622 | TAHUN IVP PRABU 10 JUNI 2015

No. 0623 | TAHUN IV

KORA

N M

ADU

RA

Dijelaskan, rencana keikutser-taan Persepam MU dalam ajang ini semata-mata demi publik bola Ma-dura yang selama ini sangat haus bola menyusul penghentian kom-petisi yang sedianya sudah diputar beberapa bulan lalu. Namun de-mikian, pihaknya belum menerima pemberitahuan terkait rencan ini.

“Kami memang sudah menge-tahui rencana ini melalui media

massa. Untuk kepastiannya, kami masih menunggu pemberitahuan dari operator kompetisi/turna-men ini,” katanya.

Sampai saat ini, Skuat Per-sepam Madura Utama (Persepam MU) masih diliburkan sampai batas waktu tak ditentukan. Manajemen tim belum merencanakan pemang-gilan pemain maupun tim pelatih karena belum ada kepastian kom-

petisi. Namun demikian, komuni-kasi dengan pemain maupun tim pelatih tetap terjalin.

“Komunikasi dengan pelatih maupun pemain tetap kami jalin dengan baik. Intinya, kami siap dan tinggal memantau kondisi pemain,” katanya.

Seperti diketahui, Menpora RI, Imam Nahrawi merencanakan akan memutar turnamen Piala Presiden maupun Piala Kemerdekaan pada Agustus mendatang. Peserta turna-men ini terbuka untuk klub-klub yang akan berpartisipasi diluar 18 klub profesional.

Hadiah yang akan diberikan kepada klub-klub yang tampil se-bagai juara disiapkan Rp 10 mi-liar dari sponsos, yakni BUMN dan

uang pembinaan masing-masing klub senilai Rp 100 juta. Juara per-tama akan mendapat hadiah Rp 5 miliar, juara kedua Rp 3 miliar dan juara ketiga Rp 2 miliar. Sedangkan uang pembinaan usia dini nantinya disiapkan dari pemerintah, karena merupakan kewajiban.

Selain menggelar Piala Presi-den dan Piala Kemerdekaan, Men-pora juga merencanakan untuk menyegerakan turnamen usia dini, usia 13, 15, 17, dan 19 yang akan dilaksanakan setelah bulan puasa. Demikian juga liga pendidikan yang dikerjasamakan antara Ke-menpora dan Kementerian Pen-didikan Nasional akan digelar No-vember dan Liga Mahasiswa pada Desember 2015. =A. FAUZI M/RAH

Persepam MU Pastikan Masuk Piala PresidenPAMEKASAN - Manajemen Persepam Madura Utama (Persepam MU) memastikan akan menjadi bagian dari peserta Piala Presiden dan Piala Kemerdekaan yang diwacanakan oleh Menpora RI, Imam Nahrawi. Kepastian ini disampaikan Nadi Mulyadi, Asisten Manajer Persepam MU.

PAMEKASAN - Penghen-tian Liga Indonesia akibat perselisihan para elite sepak-bola tanah air diprediksi akan mempengaruhi kemampuan para pemain. Meliputi keta-hanan fisik, semangat maupun fokus pemain. Hal ini bisa terjadi karena para pemain ke-hilangan motivasi mengingat kompetisi tidak berjalan secara normal.

Pelatih Persepam MU, Wido-do Cahyono Putro mengkha-watirkan kondisi fisik pemain berubah drastis pasca peng-hentian kompetisi. Kondisi ini diprediksi akan semakin buruk jika kompetisi tak segera digelar apalagi mengunggu hingga 2016

mendatang.Semangat dan fokus pemain

Laskar Sape Ngamok sebenarnya sudah terbentuk dengan baik, namun karena kompetisi yang tak kunjung bergulir bisa membuat fokus pemain menjadi kacau.

“Saya khawatir kondisinya akan berubah drastis ketika kompetisi tak kunjung digelar, apalagi kalau harus menunggu hingga 2016. Kalau tahun ini tidak ada kompetisi, kami harus melihat kembali motivasi pe-main,” katanya.

Skuat Persepam MU sudah diliburkan sejak akhir April lalu. Yaitu sejak pembatalan pertandingan perdana melawan PSMP Mojokerto pada Minggu

(26/4) karena tidak mendapat izin keramaian dari kepolisian setempat. Dua hari kemudian, Manajemen Persepam MU mengumumkan sudah meli-burkan pemain sampai batas waktu tak ditentukan menyusul pemberitahuan PT Liga Indone-sia yang menyatakan bahwa DU dihentikan sementara sampai ada keputusan lebih lanjut dari Komite Eksekutif PSSI dan akh-irnya benar-benar dihentikan. Tim belum dikumpullkan dan tidak pernah menggelar latihan bersama.

Akibt penghentian kompeti-si itu, tim peserta mengalami banyak kerugian karena persia-pan yang dilakukan sejak jauh

hari sebelumnya sia-sia. Mulai dari tahap awal pembentukan tim (rekrutmen pemain), latihan internal serta sejumlah ujicoba yang dilakukan untuk kema-tangan tim tak bisa ditunjukan dalam kompetisi resmi yang sedianya sudah bergulir.

Persepam MU adalah klub yang paling awal membentuk tim dengan mengusung target juara untuk mengembalikan tim kebanggaan masyarakat Madura ini bisa kembali ke kasta ter-tinggi sepakbola nasional. Sa-yang, impian ini harus tertunda menyusul kisruh sepakbola nasional yang berujung pada penjatuhan sanksi FIFA kepada PSSI. =A. FAUZI M/RAH

Widodo Khawatirkan Kondisi Pemain