PRO JUSTITIANOTA KEBERATAN (EKSEPSI)NO. 123/ Pid. B/2012/PN.PLGPalembang, 5 Mei 2012Kepada Yth,Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliTerhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut UmumNo : PDM-212/PLG/IV/2012Di -Palembang

Atas Nama Terdakwa

Nama Lengkap: Juragan Bin EmpangTempat Lahir: PalembangUmur/Tanggal Lahir: 36 Tahun / 8 Mei 1976Jenis Kelamin: Laki- Laki Kebangsaan/ Kewarganegaraan: IndonesiaTempat Tinggal: Jln. Mayor Bastari No.79 RT. 27 RW. 09, Kec. Ilir Timur 2 ,PalembangAgama: Islam Pekerjaan : Pekerja dirumah potong hewanPendidikan Terakhir: SMP

sebagaimana telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana berdasarkan melanggar pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) e (dakwaan pertam primer) Subsidair melanggar pasal 338 KUHP Jo 55 Ayat 1e seterusnya sesuai dengan bentuk surat dakwaan JPU. , 181 jo 55 ayat 1e menyembunyikan kematian (dakwaan ketiga) pasal 192 uu 36 tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat 1e tentang kesehatan memperdagangkan kesehatan. (dakwaan ketiga).Disampaikan oleh tim penasihat hukum :Rinkin Angge Tringginas, S.H., M.H.Tini Gustari, S.H.,M.H.Adalah advokat pada kantorJl. Sudirman km 3,5 PalembangNo. Telp. 0341-365126, Fax. 0341-389331 Email :rinta_partners@yahoo.comyang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa noNo. 25/ SKK/ Pidana/ DAP/III/2012 tentanggal 12 mei 2012.Majelis Hakim yang terhormat,Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan Puji Syukur kehadirat Allah subhanahu Wataallah Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas Rahmat dan Karunia Nya jualah kita pada hari ini dapat hari di persidangan yang kita muliakan ini.-Pada hari ini, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada persidangan sebelumnya, kami selaku Penasehat Hukum terdakwa JURAGAN BIN EMPANG, akan melakukan Nota Keberatan/Eksepsi terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.-Bahwa berdasarkan Pasal 156 KUHAP, terdakwa dan Penasehat Hukum, diberi hak/kesempatan untuk mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwan Penuntut Umum, bermasalah. Ada 3 (tiga) hal menurut Pasal 156 KUHAP, keberatan atau eksepsi dapat dilakukan, yaitu dalam hal:Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara.-

Dakwaan tidak dapat diterima.-

Surat Dakwaan harus dibatalkan.

Majelis Hakim yang terhormat,Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati,Jika kita mencermati surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ada beberapa hal yang mengakibatkan dakwaan tersebut harus DIPERMASALAHKAN ATAU KAMI NYATAKAN KEBERATAN.-Dalam membuat surat dakwaan Penuntut Umum harus berpedoman pada kententuan Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, yang menyebutkan sebagai berikut:Pasal 143 ayat (2): Penuntut Umum membuat surat dakwan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:a). Nama Lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.-b). Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.-

pasal 143 ayat (3) : Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b ''Batal Demi Hukum ''.-

kami akan membahas apakah surat dakwaan penuntut umum,atas nama terdakwa JURAGAN BIN EMPANG telah memenuhi persyaratan-persyaratan diatas, yaitu cermat,jelas,dan lengkap tersebutpengertian,cermat,jelas,dan lengkap itu,tidak hanya memnyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan tetapi sejauh mana penuntut umum telah menyusun Dakwaan tersebut sesuai dengan ketentuan UU, dan sejauh mana pula penuntut umum mampu untuk merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dengan sekaligusmemperpadukan atau memformulasikan dengan uraian perbuatan material (fakta),yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dan juga sejauh mana jaksa penuntut umum telah berbuat yang benar baik dalam bentuk,uraian maupun penulisan kalimat demi kalimat dalam arti tidak ada kesalahan dalam penulisan terhadap surat dakwaan.-

sedangkan surat dakwaan dikatakan lengkap jika uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu,telah mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-Undang.-jika syarat material ini tidak terpenuhi,maka sesuai dengan pasal 143 ayat (3) KUHAP.surat dakwaan yang demikian itu terancam ''Batal Demi Hukum''.-

Majelis Hakim Yth,Sdr.Penuntut Umum yang kami hormat,mencermati surat dakwaan penuntut umum No : PDM-212/PLG/IV/2012 tertanggal 28 april 2012 atas nama terdakwa ''JURAGAN BIN EMPANG'',diatas da beberapa hal yang membuat kami sangat keberatan, dan perlu kami tanggapi sebagai berikut :TENTANG URAIAN UNSUR TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN :a) dapat diyakini bahwa bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh sdr.penuntut umu adalah bentuk kumulatif,subsider,sebab didalam kumulatif itu terdapat subsider karena secaranyata-nyata menyebutkan adanya dakwaan pertama primer,Dakwaan Pertama subsider , dan Dakwaan Kedua,yang dimana dakwaan tersebut adalah :-dakwaan pertama primer,melanggar pasal : 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1)KUHP...........................................................................................-dakwan pertama subsider , melanggar pasal : 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP .....................................................................................

-Dakwaan kedua, melanggar pasal : 181 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP..................................................................................................................................................

perihal uraian surat dakwaan :dalam dakwaan pertama primer tersebut JPU mendakwakan pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP , namun didalam dakwaan itu,JPU menguraiakan tindakan mutilasi atas tubuh korban sehingga demikian itu sangatlah bertentangan dengan teori hukum yang ada. Sehingga membingungkan apakah dakwaan primer terjadi 1 (satu) perbuatan atau 2 (dua) perbuatan.kalau 1 (satu) perbuatan pidana mengapa JPU menggabungkan dalam 1 (satu) dakwaan,sebaliknya kalau perbuatan 2 (dua) dakwaan dalam 1(satu) surat dakwaan itu berarti menyalahi logika hukum yang akibatnya terjadi kekaburan ''obscuure libel'' atas dakwaan demikian itu apalagi dalam dakwaan kedua JPU mendakwakan tindakanmutilasi itudengan ancaman sesuai dengan pasal 181 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.keberatan kami diatas dakwaan JPU itu keberatan kami yang kedua adalah uraian yang perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana ,baik dakwaan primer,maupun subsider adalah sama dengan harapan majelis mempertimbangkan kalimat demi kalimat dalam uraian dakwaan JPU.seperti kita ketahui bersama dakwaan pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP memerlukan unsur berencana ,sedangkan dakwaan subsider pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak memrlukan unsur berencana itu. Dengan demikian dakwaan subsider dimana JPU memasukan unsur berencana telah menyalahi ktentuan teknis surat dakwaan sehingga dakwaan yang demikian itu menjadi kabur atau ''obscuure lible''.Majelis Hakim Yang Terhormat dan Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,Mengenai Dakwaan Kedua :Bahwa dalam dakwaan pertama primer disebutkan juga setelah korban meninggal dunia terdakwa langsung memutilasi tubuh korban dengan beberapa bagian di gabungkannya tindak pidana mutilasi dalam dakwaan pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPdan pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1), telah menjalani teori-teori hukum acara pidana tersebut. Penyusunan dakwaan sebagian penggabungan macam-macam 2 (dua) tindak pidana dan 1(satu) surat dakwaan,telah mengaburkan dakwaan tersebut itu dan oleh karenadapat dianggap dakwaan menjadi kabur atau ''obscuure libel''.Bahwa pada dakwaan Kedua, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 181 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP,sehingga dengan adanya dakwaan kedua ini , berarti baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua harus dibuktikan semua , dan apabila terbukti keduanya maka kepada terdakwa dijatuhi hukuman terberat 1/3nya.-Dengan demikian menurut hemat kami adanya dakwaan JPU yang terbentuk Kumulatif subsider demikian itu sangat berlebihan , dan haruslah dibatalkan atau setidaknya salah satu dakwaan tersebut tidak dapat diterima .-Apabila dakwaan seperti ini tetap diterima akanterjadi penghukuman 2 (dua) tindak pidana atas satu perbuatan pembunuhan/menghilangkan nyawa orang lain yaitu tindak pidana pembunuhan berencanaatau tindak pidana pembunuhan pasal 340 kuhp jo pasal 55 KUHP dan tindak pidana penyembunyian kematian yang diatur pasal 181 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPserta tindak pidana memperjualkan belikan organ atau jaringan tubuh dengan yang diatur didalam pasal 192 UU No. 36 tahun 2009 Jo pasal 64 ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 sehingga hal demikian itu sengaja dan hal ini tidak boleh terjadi.-Demikianlah Eksepsi kami atas dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum,berdasarkan uraian diatas, dan karenanya kami berkesimpulan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah kabur atau tidak jelas atau ''obscuure libel'', oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :Menyatakan menerima Eksepsi/keberatan Penasehat Hukum atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.-

Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No : PDM-212/PLG/2012 tanggal 28 april 2012 , atas nama terdakwa JURAGAN BIN EMPANGadalah BATAL DEMI HUKUM atau setidak-tidaknya Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.-

Memerintahkanagar Terdakwa dikeluarkan dari tahan sementara.-

Sekian dan terimah kasih , semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.-

Plembang, 5 April 2012PENASEHAT HUKUM TERDAKWA

RINKIN ANGGE TRINGGINAS S.H,.M.H

TINI GUSTARI S.H,.M.H