IMUNOHEMATOLOGI

Kebijakan Nasional Transfusi

Darah Oleh :Retri Retraningtyas

(A.102.09.045)Roberto K.P.S

(A.102.09.047)Ummi Rohmatul J

(A.102.09.061)Yeni Fitria R

(A.102.09.068)

4/1/2015

Definisi Transfusi Darah

Pemindahan darah atau komponen darah dari donor ke dalam peredaran darah penerima (resipien).

4/1/2015

Sejarah(1665) Dr. Richard Lower ahli anatomi dari

inggris mentransfusikan darah seekor anjing pada anjing yang lainnya

(1667) Jean Baptise Denis mentransfusikan darah dari anak kambing kepada pasiennya yang berumur 15 tahun. Pasien tersebut meninggal, sejak saat itu terjadi stagnasi dalam bidang transfusi darah.

(1818) Dr. James Blundell mentrasfusikan darah dari manusia ke manusia setelah berhasil menemukan alat transfusi.

4/1/2015

Definisi usaha kesehatan transfusi

Usaha Kesehatan Transfusi Darah (UKTD) Adalah upaya kesehatan berupa segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memungkinkan menggunakan darah bagi keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan, yang mencakup kegiatan pengerahan penyumbang darah, pengambilan, pengamanan, pengolahan, penyimpanan dan penyampaian darah kepada pasien melalui sarana pelayanan kesehatan.

4/1/2015

TujuanTujuan Khusus UKTD1. Menyediakan darah / komponen

(dilakukan oleh UDD) Cepat dan mudah, berarti setiap pasien yang meminta darah ke UDD dapat segera dilayani. Hal ini dapat terlaksana apabila selalu ada stok darah di UDD yang siap pakai untuk diberikan apabila ada permintaan.

Aman, berarti seluruh prosedur teknis transfusi mulai dari pengambilan darah donor hingga ditransfusikan ke dalam tubuh pasien dilakukan secara profesional sehingga tidak membahayakan keamanan baik bagi donor, petugas maupun pasien penerima darah.

Tertib, berarti dalam segala prosedur yang ditetapkan dijalankan dengan baik.\

2. Memberikan transfusi darah yang rasional (dilakukan oleh dokter di RS)

4/1/2015

Peraturan Perundang-undangan dalambidang transfusi darah• Peraturan Pemerintah RI No 18

tahun 1980.• PP RI NO18 Thn 1980 Tentang

Transfusi Darah• PP RI NO 7 Thn 2011 Tentang

Pelayanan Darah.• PP RI NO 8 Tahun 2014 Tentang

UTD, BDRS, DAN Jejaring Pelayanan Transfusi Darah

4/1/2015

Peraturan Perundang-undangan dalam bidang transfusi darah

• Peraturan Pemerintah RI No 18 tahun 1980.

• PP RI NO18 Thn 1980 Tentang Transfusi Darah

• PP RI NO 7 Thn 2011 Tentang Pelayanan Darah.

• PP RI NO 8 Tahun 2014 Tentang UTD, BDRS, DAN Jejaring Pelayanan Transfusi Darah

4/1/2015

PP RI No 18 Thn 1980

TENTANG TRANSFUSI DARAH

4/1/2015

PP RI NO18 Thn 1980

BAB I pasal 1Definisi dari transfusi darah, darah, usaha transfusi darah, penyumbang darah dan menteri.

Usaha Transfusi Darah adalah segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memungkinkan penggunaan darah bagi keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang mencakup masalah-masalah pengadaan, pengolahan, dan penyampaian darah kepada orang sakit.4/1/2015

Bab II pasal 2 Pengadaan darah dilakukan secara suka rela tanpa mengharap imbalan.

Bab III pasal 3 dan 4 Larangan memperjualbalikan darah dan larangan mengirim atau menerima darah dari luar atau dalam negeri.

BAB III pasal 5Larangan dari pasal 4 tidak berlaku jika mendapat persetujuan mentri.

PP RI NO18 Thn 1980

4/1/2015

BAB IV pasal 6, 7, 8 Pengelolaan dan pelaksanaan oleh PMI atau instansi lain yang disetujui menteri.

BAB VII pasal 14 Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500

PP RI NO18 Thn 1980

4/1/2015

PP RI NO 7 Thn 2011 TENTANG PELAYANAN

DARAH

4/1/2015

BAB I pasal 2 Tujuan pengaturan pelayanan darah.

BAB II pasal 3, 4, 5, dan 6Pemerintah dan pemda bertanggung jawab untuk mengatur, membina dan mengawasi pelayanan darah yang aman.

BAB IIIPengambilan darah hanya dilakukan di UTD yang memenuhi persyaratan kesehatan. Pengambilan darah didahului dengan pemeriksaan kesehatan dan pendonor diberi informasi resiko pengambilan darah.

PP RI NO 7 Thn 2011

4/1/2015

Pasal 10 Pelabelan kantong darah harus menyertakan identitas, jenis dan golongan darah, nomor, hasil px uji saring, waktu pengambilan, tgl kadaluarsa, jenis anticoagulan,nama UTD.

Pasal 11 Pencegahan penularan penyakit : melakukan uji saring darah terhadap HIV-AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C dan sifilis.

PP RI NO 7 Thn 2011

4/1/2015

Pasal 13 Penyimpanan dan pemusnahan : Persyaratan penyimpanan darah meliputi wadah, suhu, lama penyimpanan.darah yang tidak memenuhi persyaratan/ standar wajib dimusnahkan.

Pasal 14 Pendistribusian darah : Distribusi darah menggunakan sistem tertutup dan metode rantai dingin dengan memperhatikan keamanan dan mutu darah.

PP RI NO 7 Thn 2011

4/1/2015

Pasal 15 Penyaluran dan penyerahan : darah transfusi harus disalurkan dan diserahkan oleh UTD kepada UTD/ UTD ke BDRS.

PP RI NO 7 Thn 2011

4/1/2015

• Sanksi penyelenggaraan pelayanan transfusi darah :

• Tenaga kesehatan dikenakan sanksi admistratif oleh pejabat yang berwenang berupa teguran lisan, tegiran tertulis dan pencabutan izin praktik.

• UTD/BDRS dikenakan saksi berupa teguran lisan, tertulis, dan pencabutan izin operasional.

4/1/2015

PP RI NO 8 Tahun 2014 UTD, BDRS, DAN

JEJARING PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

4/1/2015

Permenkes RI No 83 tahun 2014• Unit Transfusi Darah, Bank Darah

Rumah Sakit dan jejaring pelayanan transfusi darah.

• Pasal 2 : UTD hanya diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah atau PMI.

• Pasal 3 : tingkatan UTD; tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten.

• Pasal 5 : UTD PMI Pusat Jakarta ditetapkan sebagai UTD tingkat nasional.

4/1/2015

Permenkes RI No 83 tahun 2014

Pasal 4 : (3) UTD tingkat nasional memiliki tugas diantaranya– perencanaan kebutuhan darah, penyediaan

darah beserta distribusi darah, pengerahan dan pelestarian pendonor darah

– pelacakan penyebab reaksi transfusi, pemusnahan darah tidak layak pakai

–Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan– Pusat rujukan nasional– pusat penelitian dan pengembangan teknologi

transfusi darah– Koordinator sistem penyediaan darah dalam

lintas wilayah bentuk sistem informasi teknologi dan Koordinator pengumpulan plasma tingkat nasional beserta penyediaan logistik dan nasional.4/1/2015

Permenkes RI No 83 tahun 2014

Struktur organisasi UTD

a. kepala UTDb. penanggung jawab teknis

pelayananc. penanggung jawab

administrasid. penanggung jawab mutu.

Ketenagaan di UTDa. staf medisb. tenaga pelaksana teknisc. pelaksana administrasi atau

keuangand. tenaga penunjang

Pasal 17Pasal 9

4/1/2015

Permenkes RI No 83 tahun 2014Pasal 18 :Tenaga pelaksana teknis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 huruf b memiliki kualifikasi : a) Teknisi transfusi darah pendidikan minimal

Diploma Teknologi Transfusi Darah; b) Tenaga pendidikan D3 Ahli Kesehatan

bersertifikat pengetahuan dan keterampilan tentang pengolahan, penyimpanan, disitribusi darah, dengan lingkup pekerjaan pada laboratorium uji saring infeksi di UTD

c) tenaga pendidikan D3 Keperawatan untuk lingkup pekerjaan pada rekrutmen pendonor, seleksi pendonor, dan pengambilan darah.

4/1/2015

DAFTAR PUSTAKA

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah Republik Indonesia

• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, Dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah Menteri Kesehatan

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1980 Tentang Transfusi Darah

4/1/2015