Notulensi Pertemuan

Kegiatan : Rapat Koordinasi Penilaian Tahap II Anugerah Pangripta Nusantara (APN) Tahun 2015

Tempat : Ruang Rapat Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Tanggal : Jum’at, 20 Maret 2015

Kegiatan Narasumber Paparan/Pertanyaan Tanggapan/Masukan

Pembukaan Kepala Bappeda Sumbar 1. Selamat datang kepada Tim Penilai Utama, Tim Penilai Independen, dan Penilai Teknis APN Tahun 2015 yang akan mendiskusiakan beberapa informasi dan substansi terkait dengan proses penyusunan RKPD 2015 Provinsi Sumatera Barat.

2. Terima kasih kepada Kementeriaan PPN/Bappenas yang telah menjadikan Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu dari 17 nominasi yang masuk dalam Tahap Penilaian II APN Tahun 2015. Diharapkan juga Provinsi Sumatera Barat dapat melaju pada Tahap III APn Tahun 2015 dan menjadi pemenang APN Tahun 2015 tentunya.

Pemaparan APN 2015 Kasubdit Kelembagaan

Pemerintahan Daerah

1. Latar belakang penyelenggaraan APN Tahun 2015, didasarkan dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Keberhasilan pembangunan berdasarkan beberapa teori menyebutkan bahwa keberhasilan pembangunan ditentukan dengan 60 % kualitas perencanaan yang baik.

3. Provinsi Sumatera Barat masuk menjadi 17 nominasi provinsi yang masuk ke dalam Tahap II penilaian APN 2015. Belum ada

keputusan tentang penetapan berapa dan siapa Provinsi yang akan hadir dalam penilaian Tahap III APN Tahun 2015.

4. Pengenalan beberapa Tim Penilau Utama, Tim Independen, dan Tim Penilai Teknis APNTahun 2015.

Tim Independen APN

Tahun 2015, Dr. Edi Tedja

Kusuma

1. Kedatangan Tim Pusat dari Kementerian PPN/Bappenas pada hari ini akan berinteraksi kepada stakeholder perencanaan pembangunan di Provinsi Sumbar dalam Tahap II Penilaian APN 2015.

2. Penjabaran penilaian teknis Tahap I telah dilaksanakan dengan menghasilkan 17 provinsi nominasi di Indonesia.

3. Penjelasan 5 substansi dalam kriteria proses penyusunan dokumen perencanaan dalam Tahap II penilaian APN 2015.

4. Diharapkan juga kehadiran dari DPRD sebagai perwakilan dalam proses politis terhadap penyusunan dukuman perencanaan.

5. Saat ini dinilai juga proses inovasi dalam penyusunan dokumen perencanaan yang tentunya tidak melanggar regulasi dan kebijakan yang ada.

6. Penjelasan Tahap III dalam proses presentasi penyusunan dokumen perencanaan di Provinsi Sumbar Tahun 2015 nantinya, jika Provinsi Sumatera Barat masuk ke Tahap III, akan dilihat penyajian materi yang singkat dan jelas serta dengan kemampuan presentasi penyajian materi yang mumpuni.

7. Penjelasan jadwal pelaksanaan APN Tahun

2015.

Paparan RKPD Provinsi

Sumatera Barat 2015

Kepala Bappeda Provinsi

Sumatera Barat

1. Perkenalan peserta FGD, beberapa kepala dan perwakilan SKPD provinsi, SKPD kabupaten/kota, peneliti, pihak universitas, LSM, Swasta, dan media massa. Perwakilan DPRD belum hadir dan diharapkan wakil dari DPRD akan segera hadir.

2. Penjelasan penyusunan RKPD 2015 melalui proses bottom up dari pemberian Surat Edaran Gubernur sampai proses pembahasan usulan dari partisipasi masyarakat yang berusa menjaring permasalahan dan potensi wilayah.

3. Beberapa rapat koordinasi dengan SK Gubernur seperti TKPKK, MDGs, Pamsimas, Komisi Irigasi, dan Dewan SDA yang dilakukan dalam penjaringan informasi dalam proses bottom up perencanaan RKPD 2015.

4. Usulan beberapa program dan kegiatan di SKPD provinsi sudah merupakan hasil pembahasan dari rapat teknis dari SKPD di kabupaten/kota --> proses sinkronisasi usulan perencanaan pembangunan.

5. Dalam proses top down, dilakukan dengan proses penelaahan terhadap arah kebijakan nasional melalui rancangan awal RRKPD 2015 serta melakukan penyesuaian dan sinkronisasi kebijakan nasional dengan kebijakan daerah.

6. Memberikan contoh sinkronisasi antara prioritas nasional dengan daerah sekaligus juga dilakukan sinkronisasi kongkret antara

program/kegiatan pusat dan daerah. 7. Terkait dengan proses teknokratik, dilakukan

dengan FGD dengan para praktisi dan akademisi terkait dengan persoalan-persoalan pembangunan daerah dimana hasilnya akan dijadikan bahan masukan dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat.

8. Masih terkait proses teknokratik, dilakukan juga proses analisis data-data hasil evaluasi program pembangunan, midterm review RPJMD, capaian kinerja pembangunan tahunan, data dan informasi pembangunan, verifikasi dan validasi data dan informasi pembangunan tersebut serta dilakukan rapat koordinasi forum data antar SKPD provinsi dan kabupaten/kota.

9. Dari 120 orang pegawai di Bappeda, Staf perencana di Bappeda berjumlah 60 orang denganbackground pendidikan perencana, 2 orang doktor, 17 Master, 3 orang staf fungsional perencana, dan 4 orang fungsional peneliti.

10. Dari aspek politis dilakukan proses penyusunan perencanaan dan anggaran dalam rapat-rapat komisi dengan DPRD dan SKPD, penyampaian program strategis daerah melalui media masa, penyampaian Surat Gubernur kepada DPRD untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD (Penyampaian usulan program kegiatan hasil reses), Pemaparan Ketua DPRD pada Musrenbangprov tentang pokok-pokok

pikiran berdasarkan aspirasi yang ditampung oleh DPRD serta publikasi dokumen perencxanaan melalui website www.sumbarprov.go.id.

11. Terkait dengan inovasi daerah, telah dilakukan dengan menampung berbagai usulan program/kegiatan prioritas provinsi dan kabupaten/kota melalui MoU sharing pembiayaan, penajaman program strategis pembangunan melalui Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP), Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP), Gerakan Pensejahteraan UMKM (GPUMKM), serta Gerakan Pensejahteraan Fakir Miskin (GPFAKIN). Beberapa arahan Gubernur tentang program strategis sesuai dengan kondisi aktual pada penyusunan RKPD seperti main stadion (dalam menghadapi PON mendatang), pembangunan Gedung Pengendali Inflasi, Budaya Center, Program Pemakmuran Masjid, serta disusunnya Perda tentang Bangunan Gedung Ramah Gempa.

Tanya Jawab 1. Kepala Bappeda Kota Sawah Lunto

1. Telah melakukan Musrenbangdes/kelurahan dan kecematan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah dilakukan.

2. Dilakukan proses pemilahan usulan dari Musrenbangnas tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang akan dibiayai melalui dana desa, kabupaten, provinsi, maupun usulan ke pusat.

3. Mengaktifkan forums SKPD disemua bidang yang dilakukan dengan menghadirkan semua

Tim Independen, Dr. Edi Tedja Kusuma

1. Masalah dalam proses buttom up selalu menampung keinginan tapi bukan kebutuhan.

2. Proses masukan, arahan, dan kebijakan dari provinsi yang sudah dijadikan bahan bagi penyusunan perencanaan di kabupaten, Apakah masyarakat sudah merasa puas atau tidak dengan hasil

stakeholder yang terlibat, tidak hanya dari aktor pemerintah tetapi juga dari aktor akademisi, swasta, masyarakat, camat, kepala desa/lurah, dan praktisi.

4. Kemudian dilakukan sinkronisasi Renja dengan Renja Provinsi , RKPD provinsi dan RKP.

5. Dalam proses Musrenbangkota juga selalu diundang perwakilan dari provinsi dalam menyelaraskan proses program/kegiatan pembangunan daerah.

6. Ruang pengusulan dari pemerintah provinsi terhadap usulan program/kegiatan dari kabupaten/kota cukup terbuka lebar.

pembangunan ? misalnyadalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

3. Mengapa dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat cukup baik di atas rata-rata nasional, tetapi kenapa tingkat penganggurannya juga masih cukup tinggi, di atas rata-rata nasional juga Apakah proses pertumbuhan ekonomi di Padang tidak banyak menghasilkan lapangan kerja yang cukup bagi tenaga kerja.

2. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan

1. Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2013 tentang penyusunan dokumen perencanaan daerah Provinsi Sumbar sangat membantu proses sinkronisasi perencanaan provinsi dan kabupaten/kota.

2. Provinsi cukup aktif dalam memberikan informasi-informasi tentang perkembangan pembangunan di tingkat pusat maupun provinsi menjadi bahan dalam menempatkan dokumen perencanaan yang tepat.

3. Menyelenggarakan pembangunan dari bawah melalui proses perencanaan.

4. Permendagri juga melakukan pendampingan kabupaten/kota dalam proses penyusunan prioritas pembangunan sehingga diharapkan menjadi usulan-usulan kebutuhan bukan hanya keinginan semata.

5. Besaran usulan yang diakomodir dari

pemerintah provinsi cukup besar bagi implemetasi pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

6. Selalu diharapka kepada semua camat dapat merumuskan keinginan masyrakat menjadi kebutuhan yang realistis bagi rencana pembangunan kabupaten.

7. Ada program P3BM juga telah dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan.

8. Ada peningkatan masing-masing sektor yang telah dijadikan prioritas dalam pembangunan daerah.

3. Kepala Bappeda Provinsi Sumbar

1. Proses investasi di Provinsi Sumatera Barat masih terbatas pada kalangan menengah ke atas, sehingga proses padat karya masih sangat jarang dalam proses menyerap tenaga kerja.

2. Kepemilikan lahan di Sumatera barat juga masih cukup sedikit, sehingga pemenuhan jam kerja petani yang setiap hari per minggu dalam kategori tenaga kerja masih belum cukup.

3. Mungkin dibutuhkan kajian yang mendalam terkait hubungan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih berimplikasi negatif terhadap proses penurunan pengangguran.

4. Akademisi Universitas Andalas

1. Yang men-generate pertumbuhan ekonomi dari konsumsi masyarakat dan ekspor bukan dari aspek produksi, sehingga pembentukan tetap bruto sebagai bagian investasi daerah masih sangat kecil.

2. Konsumsi bahan pangan dan nonpangan (yang lebih dominan) di Sumatera Barat.

3. Sektor perkebunan dominan terhadap ekspor untuk sawit, kakau, karet yang dikelola oleh korporat besar yang mengendalikan yang bersifat padatmodal dan bukan padat karya.

4. Bagaimana proses menghubungkan antara koporat besar perkebunan dengan perlahan-perusahan kecil dalam bentuk kolaburasi.

5. Sumber daya alamnya relatif terbatas di Sumatera barat ekonomi kreatif yang harus dikembangkan, seperti kerajinan, souvenir, peningkatan kesempatan kerja dari sektor pariwisata.

5. Kasubdit Kelambagaan Pemerintah Daerah

Hasil dari usulan kecamatan, desa dan kota,Seberapa besar usulan yang bisa diakomodasi dalam proses penyusunan dokumen ?. Begitu juga, seberapa banyak yang telah diakomodir oleh provinsi dalam proses pengusulan program/kegiatan dari kabupaten.

Kepala Bappeda Kota Sawah Lunto 1. Di Kota Sawah Lunto, pemerintah daerah

terus memotivasi masyarakat desa untuk melakukan Musrenbang secara baik dan efektif.

2. Mulai tahun 2015 ditingkat kota juga melakukan proses semacam Anugerah Pangripta di level kecamatan dan desa dengan memberikan penghargaan terhadap penyelenggaraan musrenbang terbaik di tingkat desa/kelurahan untuk meningkatkan rewards dalam proses penyusunan perencanaan.

3. Besarnya usulan alokasi yang telah diakomodir oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sekitar 20-30 %, terutama dari segi infrastruktur dan pendidikan.

4. Perlu diusulkan peningkatan usulan kotayang diakomodir oleh dokumen

perencanaan provinsi dalam peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan.

Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan 5. SKPD provinsi selalu mengundang SKPD

terkait di tingkat kotadalam proses komunikasi terbuka antar stakeholder peluang besar bagi proses sinkronisasi perencanaan pembangunan tingkat provinsi dan kota.

6. Hal yang paling penting dalam Musrenban menghasilkan usulan yang efektif.

7. Di Kabupaten Pesisir Selatan berusah terus menemukenali permasalahan2 real yang ada di setiap kecamatan dan desa dalam merumuskan dokumen perencanaan yang efektif dan efesien.

6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumbar

Dalam bidang pendidikan Provinsi Sumatera Barat, yang diimplementasikan dalam menjawab usulan buttom up dari kabupaten/kota telah banyak dilakukan melalui berbagai program/kegiatan peningkatan kualitas pendidikan seperti kegiatan pengentasan buta aksara, peningkatan kesejahteraan guru, pembangunan kelas baru, pemberian beasiswa S1 untuk guru-guru PAUD, pendirian model sekolah berkharakter,pembentukan Kelompok Kerja Guru, serta Forum Kepala Sekolah.

7. Kepala Bappeda Provinsi Sumbar

1. Besaran usulan yang diakomodir dari kabupaten/kota disesuaikan dengan prioritas dari masing-masing sektor. Sektor

pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan petani, umumnya relatif besar telah diakomodir dalam proses implementasi program/kegiatan di provinsi.

2. Dari proses usulan sektor pariwisata, relatif tidak terlalu besar untuk diakomodir, karena masih menunggu analisis potensi wisata yang lebih komprehensif.

3. Sulit mengkalkulasi seberapa besar usulan yang telah diakomodir secara konkret dari dokumen perencanaan di tingkat provinsi.

8. Kasubdit Kelembagaan Pemerintah Daerah

Bagaimana tambahan informasi terkait dengan sinkronisasi prioritas daerah dalam RKPD provinsi dan RKP 2015.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 1. Proses perencanaan RKPD Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2015 tentunya selalu berpedoman dengan indicator-indikator kinerja dalam RPJMD.

2. Dalam masalah perencanaan secara top-down, dari Dinas Kesehatan selalu berdasarkan dengan setiap regulasi dan kebijakan yang berasal dari Kementerian Kesehatan.

3. Telah dilakukan MoU dalam penjaminan masalah kesehatan dengan beberapa kabupaten /kota.

4. Dalam hal pencapaian indikator di provinsi juga akan disesuaikan dan sinkronkan dengan indikator kinerja di level pusat maupun di level kabupaten/kota.

5. Sinkronisasi nasional dan daerah tetap mengacu pada indikator nasional yang telah ditetapkan dengan kementerian kesehatan.

Dinas PU Provinsi Sumatera Barat 1. Proses sinkroniasi selalu dilakukan dengan

proses koordinasi dengan Kementerian PU melalui Ratek-Ratek maupun Musrenbang.

2. Dilakukan juga program pemetaan sharing penganggaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam merencanaan program/kegiatan infrastruktur dalam KSN, KSP, maupun KS Kabupaten/kota yang mengacu pada RTRW dari setiap level pusat dan daerah.

3. Juga telah dilakukan sinkronisasi dengan aspirasi dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD dalam proses penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur.

4. Proses penanggulangan bencana yang diluar batas administratif sehingga dibutuhkan Perda tentang pembanguan gedung yang tahan terhadap bencana, khususnya bencana gempa.

5. Beberapa inovasi tentang penyusunan program, seperti ada gedung inflasi, museum budaya, mesjid, dan beberapa bangunan mina ekspor yang berskala provinsi dan nasional serta mengembangkan beberapa usaha-usaha penanggulangan sampah dengan membentuk TPA regional.

6. Diusulkan juga sinkronisasi perencanaan program penanganan penyediaan air minum pada level provinsi dan kabupaten/kota.

9. Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Sumbar

1. Dilakukan juga proses sinkronisasi perencanaan program kelautan dan perikanan dari pusat dan daerah.

2. Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan ketahanan pangan sebagai program pusat telah terakomodir dengan beberapa kegiatan terkait yang dilakukan di Provinsi Sumatera Barat.

3. Peningkatan produksi perikanan sebagai kegiatan pusat juga menjadi bagian dalam penyelenggraaan program terkait di Sumatera Barat.

10. Dinas Tenaga KerjaProvinsi Sumbar

1. Telah dilakukan sandingan setiap indikator yang berasal di pusat dan daerah untuk melihat proses sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan di Sumatera Barat.

2. Juga dilakukan proses sinkronisasi pembangunan dari hasil pembuatan indek tenagakerjaan yang berasal dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3. Perlu dilakukan verifikasi perhitungan angka pengangguran dengan hasil perhitungan statistik dari BPS dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi terkait dengan waktu perhitungan yang berbeda terhadap survey yang dilakukan oleh BPS dan Dinas Tenaga Kerja.

4. Pengangguran tersebar di Sumatera Baratdidominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan di bawah SMP sehingga perlu peningkatan pelatihan-pelatihan yang berkompetensi melalui BLK-BLK terkait.

11. Dinas Pengelolaan Air 1. Bagaimana tujuan daerah bisa disinkronkan dengan tujuan nasional ?harusdisesuaikan

dengan kewenangan di daerah, contohnya dalam hal kewenangan penanganan infrastruktur jalan dan irigasi yang sesuai dengan status jalan dan luas daerah irigasi.

2. Proses pelimpahan kewenangan juga akan berakhir pada penentuan penganggaran di daerah.

12. Tim Independen, Edi Tejakusuma

1. Kendala sinkronisasi terkait dengan jumlah anggaran dalam peerencanaan teknokratik, apakah perencanaan masih tetap didasarkan dengan data dan informasi dari SKPD atau BPS?

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 1. Penanganan penyakit-penyakit menular

dan endemik tetap menjadi prioritas pembangunan. Oleh keran itu, data-data tetap diperlukan dari dinas atau lembaga lain, dan tidak hanya tergantung dari BPS.

2. Dalam menyusun perencanaan dalam Dinas Kelautan dan Perikanan telah memakai data BPS 2008 untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

3. Untuk data dan prasarana diambil dari data statistik internal dinas KKP dan perguruan tinggi.

Dinas Pengelolaan Air 1. Jelas masih membutuhkan data-data

statistik maupun hasil survei lapangan dari berbagai sumber terkait dengan kewenangan daerah pada tiap level pada sektor pengelolaan irigasi dan infrastruktur.

13. Kepala Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan, Bappeda Provinsi

1. Bappeda Sumatera Barat telah menyelenggarakan forum data di Provinsi Sumatera Baratyang bertujuan untukmenginventarisasi dan mengidentifikasi

Sumatera Barat data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan semua SKPD provinsi maupun kabupaten/kota hasir dalam forum data tersebut dengan pertemuan setiap 3 bulan sekali.

2. Provinsi melakukan verifikasi dan validasi data di Bappeda maupun di BPS, baik melalui data sektor maupun hasil surveidengan ditandai berita acara validasi dan verifikasi data bila ada tren data yang meragukan akan didiskusikan dan diklarifikasi kembali.

3. Pada bulan Mei sudah didapatkan data yang telah disempurnakan dan divalidasi sebagai data yang akansiap dipakai dalam proses perencanaan pembangunan daerah hal tersebut juga dilakukan di kabupaten/kota setiap 3 bulan dikonsolidasikan dengan provinsi.

14. Fungsional Peneliti Bappeda

1. Perencanaan yang baik didasarkan oleh ilmu pengetahuaan yang baik pula.

2. Peneitian yang dilakukan di Bappeda Sumatera Barat dengan sumber utama dari RPJMN dan RPJMD untuk riset terapan yang dilakukan sebagai bahan acuan dalam proses perencanaan.

3. Berbagai rekomendasi hasil riset yang dilakukan di Bappeda banyak digunakan dalam proses pembangunan dari masing-masing SKPD lainnya di Provinsi Sumatera Barat.

4. Sejak tahun 2010, para fungsional peneliti di Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah masuk dalam Tim Penyusunan RKPD Provinsi

berfungsi untuk memberikan input untuk perencanaan melalui hasil kajian, riset, dan penelitian yang mengacu pada RPJMN dan RPJMD.

5. Hasil penelitian terkait dengan beberapa sektor di kabupaten/kota juga digunaan dalam proses perencanaan di level kabupaten/kota.

15. Kasubdit Kelembagaan Pemerintah Daerah

Terkait dengan inovasi daerah, dari para peserta rapat dapat memberikan gambaran dan penjelasan terkait dengan inovasi yang telah dilaksanakan.

Kepala Bappeda Provinsi. 1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan

biasanya juga dibatasi oleh kewenangan. Dalam regulasi biasanya pemerintah provinsi dibatasi dengan kewenangan padahal konteks pembangunan provinsi terkait dengan lintas kabupaten/kotasehingga perlu keterpaduan program dalam kenyataanya kondisi tersebut dibatasi kewenangan, contoh dalam kewenangan bidang pendidikan inovasi dilakukan dengan program bersama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pariwisata dengan menggunakan MoU dengan daerah kabupaten/kota.

2. Ada program-program yang secara normatif menjadi prioritas nasional untuk mencapai hasil yang lebih besar dan terpadu dengan dilakukan gerakan-gerakan pelaksanaan program/kegiatan yang melibatkan beberapa SKPD.

Kepala Bappeda Sawah Lunto. 1. Tahun 2014, ada kegiatan Evaluasi RPJMD

dengan mengukur pencapaiannya setiap tahun.Bagaimana capainnya setelah disinkronkan dengan Renstra dan Renja sehingga misi dan prioritas diukur secara kuantitatif memberikan raport kepada SKPD tentang sebarapa jauh pelaksanaan program/kegiatan dalam Renja mereka telah mendukung program pencapaian visi, misi, dan prioritas daerah dalam bentuk persentase.

2. Hasil evaluasi kuantitatif dalam pencapaian RKP tersebutdiarahkan dalam pengambil keputusan sesuai dengan beban sektor yang masih memiliki beban capaian dalam pencapaian visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah.

3. Hasil penelitian tersebut juga digunakan dalam proses rasionalisasi bergaining anggaran antara pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan beban pencapaian dalam RPJMD.

Dinas PU. 1. Sumatera Barat yang ditetapkan sebagai

daerah rawan gempa dari hasil penelitian perlu proses kesiapsiagaan, sehingga dibutuhkan Peraturan yang mengatur seluruhkabupaten/kota memiliki konstruksi tahan gempa konsekuensinya setiap pembangunan gedung pemerintahan, swasta, dan masyarakat perlu konsolidasi dengan PU dengan konstruksi yang tahan gempa.

2. Inovasi di bidang pelayanan jasa konstruksi melalui LPSE dengan melakukan norma standar dalam tender yang dilakukan secara online dan tidak lagi dilakukan secara manual.

Kabupaten Pesisir Selatan. 1. Telah disepakati Perda perencanaan yang

mengatur fungsi-fungsi SKPD dalam perencanaan.

2. Telah melakukan pembahasan pagu RPJMD dalam RKPD dalam proses pemetaan alokasi anggaran dengan metode yang dapat memotret secara utuh dalam proses pencapaian target pembangunan dalam lima tahun rasionalisasi anggaran dalam perencanaan.

3. Mekanisme forum data telah mengefektifkan proses perencanaan dalam menseleksi kumpulan keinginan menjadi kebutuhan yang real di masyarakat.

16. Tim Independen, Edi Tedjakusuma

Bagaimana hubungan proses perencanaan dengan DPRD dalam konteks politis. Apakah peran DPRD di Sumatera Barat yang bersifat konstruktir atau mendikte secara negatif.

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. 1. Dalam konteks perencanaan dan

penganggaran cukup berperan konstruktif dari DPRD. Tetapi pada proses penganggaran, mulai dari KUA, PPAS, dan penyusunan APBD sudah mulai alot dalam proses diskusi. Banyak usulan yang dibawa tidak menjadi kewenangan provinsi, sehingga sulit mengintegrasikan kepada program/kegiatan SKPD ditampung dalam program bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, karena ada kebijakan

bantuan keuangan ke kabupaten/kota boleh dilaksanakan setelah semua urusan wajib provinsi telah didanai.

2. Masalah permukiman dan sektor lain yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, sertaBansos juga sangat selektif dan dibatasi terkait dengan Bansos juga agak cukup alot dalam pembahasan dengan anggota dewan.

3. Konsekuensi hukum terhadap pelanggaran aturan proses perencanaan dan penganggaran juga menjadi warning yang berarti bagi anggota dewan dalam proses pengusulan kegiatan yang tidak sejalan dengan kebijakan dan regulasi yang ada.

17. Tim Independen, Edi Tedjakusuma

Usulan yang menurut Bapak/Ibu yang harus dinilai dalam proses anugerah pangripta nusantara diluar kriteria yang telah ditentukan saat ini.

Peserta rapat menyatakan untuk sementara belum ada

18. Kasubdit Kelembagaan Pemerintah Daerah

Program Diklat apa saja yang telah dan akan dilaksanakan dalam proses peningkatan kapasitas perencana.

1. Dirasakan masih kurang penyelenggaraan Diklat perencanaan dan penganggaran, bila dilihat dari komposisi sekarang kalaupun sudah cukup banyak, tetapi kemampuan staf perencana di Sumatera Barat belum merata.

2. Fungsional perencana di SKPD juga masih cukup jarang --> hanya mendapatkan teknis perencanaan.

3. Formasi penerimaan pegawai terbatas tetapi setiap tahun yang pensiun banyak ketidakseimbangan tersebut terbentur dengan moratorium dan kebijakan dari pusat.

4. Pelatihan-pelatihan dan pendidikan perencaan secara formal maupun nonformal juga perlu lebih ditingkatkan di Sumatera Barat.