RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN

PEMBANGUNAN PERTANIAN TA. 2018

PROGRAM PENYEDIAAN DAN

PENGEMBANGAN PRASARANA DAN

SARANA PERTANIAN TA. 2018

KEMENTERIAN PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

oleh:ABDUL MADJID

Sekretaris Direktorat JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian

Jakarta, 26 Januari 2017

Halaman 2

ISI PAPARAN

SANDINGAN KEGIATAN POKOK/UTAMA DITJEN PSP TA. 2017 DAN 2018

I

• LUNCURAN/TUNDA BAYAR 2016III

• PENETAPAN SATKER TP PROVINSIIV

• ALUR PENYAMPAIAN DATA LTTV

• KRITERIA TEKNIS KEGIATAN UTAMA DITJEN PSPII

• PERKEMBANGAN PENERBITAN SK DINAS TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TA 2017

VI

SANDINGAN KEGIATAN POKOK/UTAMA DITJEN PSP TA. 2017 DAN 2018I

Halaman 3

NO. KEGIATANVOLUME

2017 2018

1 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI (Ha) 100.000 200.000

2PEMBANGUNAN EMBUNG/DAM PARIT/LONG

STORAGE (Unit)500 500

3 IRIGASI PERPIPAAN/PERPOMPAAN (Unit) 500 1.500

4 IRIGASI RAWA (Ha) 10.000 60.000

5 CETAK SAWAH (Ha) 80.000 383.900

6 ALSINTAN

a. TRAKTOR RODA 2 (Unit) 25.000

b. TRAKTOR RODA 4 (Unit) 3.000

c. POMPA AIR (Unit) 21.000

d. RICE TRANSPLANTER (Unit) 3.000

e. CULTIVATOR (Unit) 2.000

f. EXCAVATOR (Unit) 150

g. HAND SPRYER (Unit) 25.000

TOTAL ALSINTAN (Unit) 79.150 80.000**

7 AUTP (Ha) 1.000.000 1.500.000

8 AUTS (Ekor) 120.000 120.000KETERANGAN *) BERDASARKAN RENSTRA DITJEN PSP 2015-2019 REVISI III

**) JENIS ALSINTAN DALAM PROSES ANALISIS TINGKAT KEJENUHAN

SANDINGAN KEGIATAN POKOK DITJEN PSP TA. 2017 DAN 2018

KRITERIA TEKNIS KEGIATAN POKOK DITJEN PSP II

Halaman 5

I. REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER (RJIT)

1.Jaringan primer, sekunder dalam

kondisi baik dan sumber air tersedia

2.Lebar dan tinggi saluran disesuaikan

dengan debit air dan luas lahan sawah

yang akan diairi (luas oncoran)

3.Kemiringan (slope) saluran disesuaikan

dengan kelerengan lahan 2 %

4.Luas lahan sawah kelompok tani

minimal 15 ha sedangkan P3A minimal

25 ha

5.Meningkatkan IP minimal 0,5 untuk

lahan sawah IP ≤ 2

6.Mempertahankan IP untuk lahan

sawah dengan IP ≥ 2

Halaman 6

II. PEMBANGUNAN EMBUNG

Embung Kab. Bogor Long Storage Kab. Indramayu Dam Parit Kab. Tasikmalaya

1. Dilaksanakan dekat lahan usaha tani yang rawan terhadap

kekeringan;

2. Tersedianya sumber air yang dapat ditampung;

3. Harus terdapat daerah tangkapan air.

4. Diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya

aliran permukaan saat terjadi hujan.

5. Status kepemilikannya lahan jelas (tidak dalam sengketa).

6. Pemanfaatan multifungsi, prioritas untuk pangan

Halaman 7

III. REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI LAHAN RAWA

1. Memiliki sistem tata air makro (saluran primer dansekunder) atau tersedia sumber air disekitarnya;

2. Pembangunan jaringan irigasi rawa diutamakan

menggunakan ferocement dan bangunan pelengkap

lainnya seperti pemasangan gorong-gorong, pintu air,

box pembagi dan sebagainya dengan ukuran salurandisesuaikan dengan debit air

3. Luas lahan kelompoktani/gapoktan/P3A berada pada

satu hamparan blok tersier minimal 20 ha4. Meningkatkan IP minimal 0,5

Halaman 8

IV. CETAK SAWAH

a. Tersedia air irigasi dalam jumlah yang cukup untuk tanam dua kali dalam

setahun

b. Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah

c. Penerima manfaat bantuan sosial perluasan sawah merupakan petani

yang tergabung dalam suatu wadah kelompok

d. Status kepemilikan lahan jelas

e. Status lahan masuk dalam kawasan budidaya dan tidak masuk dalam

kawasan hutan apapun, sawah eksisting, kawasan HGU atau kawasan

yang telah dibebani hak dan izin lainnya

f. Kegiatan perluasan sawah ini diutamakan dilaksanakan pada lahan-

lahan dengan kondisi tegakan vegetasi yang tidak rapat

g. Luas kepemilikan lahan maksimum 2 ha / KK.

Halaman 9

LUNCURAN/TUNDA BAYAR 2016III

Halaman 10

11

1. Sudah dialokasikan dalam DIPA 2017 pada satker pusat

sebesar Rp. 1.052.268.000.000,- (posisi diblokir)

2. Rincian Tunda Bayar :

a. Kontrak Alsintan Pusat Rp. 752.261.541.261 (perlu

reviu BPKP)

b. Kontrak AUTP Rp. 14.400.000.000,-

c. Kegiatan Irigasi Pertanian Rp. 76.683.699.997,-

d. Kegiatan Cetak Sawah Rp. 142.857.778.638,-

3. Saat ini sedang dilakukan Reviu luncuran oleh BPKP dan

Itjen Kementan sebagai salah satu syarat proses Revisi

DIPA Luncuran TA. 2016.

ALOKASI ANGGARAN TUNDA BAYAR/LUNCURAN

TA. 2017

Halaman 11

PENETAPAN SATKER (TP PROVINSI)IV

Halaman 12

RENCANA SATKER LINGKUP DITJEN PSP TA. 2018

1. Satker pada Disperta Provinsi, Diperta

Kabupaten/Kota sebagai PPK

2. Satker Dekon untuk pembinaan dan pengawalan

Program PSP

3. Kegiatan PSP 2018 masih fokus untuk

mendukung tanaman pangan

Halaman 13

ALUR PENYAMPAIAN DATA LTTV

Halaman 14

ALUR PENYAMPAIAN DATA LTT

1. Disampaikan secara harian dari hasil konsolidasi data :

a. Tingkat Desa : Babinsa dan Mantri Tani

b. Tingkat Kecamatan : Danramil dan KCD/BPP

c. Tingkat Kabupaten : Dandim dan Distan Kab/Kota

d. Tingkat Propinsi : Aster Kodam/Danrem dan Distan Prop

2. Capaian LTT selalu dibandingkan dengan target;

3. Agar Kadistan Propinsi dan Kab/Kota selalu mengawal dan menyediakananggaran, sehingga penyampaian data berjalan lancar;

4. Dinas Pertanian Propinsi agar secara aktif mengawal alur penyampaiandata LTT dimasing-masing wilayahnya dengan cara melakukan koordinasidengan pendamping TNI;

5. Agar didorong melakukan akselerasi LTT dengan dilakukan secaralangsung bersama Komandan Korem, Komandan Kodim, Dinas PertanianKabupaten agar percepatan LTT efektif di lapangan.

6. Anggaran pendampingan TNI selain dialokasikan untuk pendampinganUPSUS, juga digunakan untuk kelancaran proses penyampaian Data LTT.

Halaman 15

PERKEMBANGAN PENERBITAN SK DINAS

TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TA 2017 VI

Halaman 16

SUDAH BELUM

1 ACEH 12 11

2 SUMATERA UTARA - 32

3 SUMATERA BARAT 6 13

4 JAMBI - 11

5 RIAU - 12

6 BENGKULU - 10

7 SUMATERA SELATAN - 17

8 BANGKA BELITUNG 4 3

9 LAMPUNG 10 5

10 KEPULAUAN RIAU - 7

11 DKI JAKARTA - -

12 BANTEN 4 4

13 JAWA BARAT - 26

14 DI. YOGYAKARTA - 5

15 JAWA TENGAH - 35

16 JAWA TIMUR - 38

17 BALI - 9

18 KALIMANTAN BARAT - 15

19 KALIMANTAN TENGAH - 15

20 KALIMANTAN SELATAN - 13

21 KALIMANTAN TIMUR 2 7

22 KALIMANTAN UTARA 4 2

23 SULAWESI UTARA 4 11

24 GORONTALO 4 2

25 SULAWESI TENGAH 1 11

26 SULAWESI TENGGARA - 17

27 SULAWESI SELATAN 13 11

28 SULAWESI BARAT 1 5

29 NTB 4 6

30 NTT - 21

31 MALUKU - 11

32 MALUKU UTARA 6 4

33 PAPUA - 10

34 PAPUA BARAT - 13

75 412

PENERBITAN SK DINASPROVINSINO

TOTAL

PERKEMBANGAN PENERBITAN SK DINAS TENTANG ALOKASI

PUPUK BERSUBSIDI TA 2017 (update per 24 Januari 2017)

Halaman 17

A. SK Dinas Provinsi telah selesai semua

B. SK Dinas Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Halaman 18

LAMPIRAN

Halaman 19

NO KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU RENCANA LUNCURAN*) KOREKSI

LUNCURAN**) ALOKASI

986.203.019.896 1 TOTAL RENCANA LUNCURAN KEGIATAN IRIGASI PERTANIAN 361.928.000.000 143.608.539.975 76.683.699.997

a Rehabilitasi jaringan irigasi 96830 HA 154.928.000.000 38.510.900.000 37.982.900.000 TP PROPINSI

b Pengembangan Irigasi Rawa 36000 HA 108.000.000.000 60.234.000.000 234.000.000 TP PROPINSI

c Pengembangan Embung Pertanian 602 UNIT 60.200.000.000 24.544.999.996 20.738.799.998 TP PROPINSI

d Pengembangann Irigasi Perpipaan/Irigasi Perpompaan 485 UNIT 38.800.000.000 20.318.639.979 17.727.999.999 TP PROPINSI

2 TOTAL RENCANA LUNCURAN KEGIATAN CETAK SAWAH 1.474.427.290.000 153.337.745.116 142.857.778.638

a Pelaksanaan fisik kegiatan perluasan sawah 72012 HA 1.153.992.000.000 77.438.429.980 64.333.494.637 TP PROPINSI

b Pendampingan kegiatan perluasan sawah 17488 OP 15.584.360.000 9.184.563.231 7.241.542.426 TP PROPINSI

c Bantuan Saprodi Kegiatan Perluasan Sawah 75180 HA 150.360.000.000 15.048.317.182 27.701.420.617 TP PROPINSI

d Pelaksanaan Pemetaan Desain perluasan sawah 19 DOK 87.469.000.000 34.397.322.841 29.882.454.796 TP PROPINSI

e Pelaksanaan survey CPCL perluasan sawah 13 DOK 45.326.000.000 14.743.228.220 11.361.172.664 TP PROPINSI

f Pengawasan Kegiatan Perluasan Sawah 57 DOK 12.315.930.000 1.394.482.644 1.277.796.339 TP PROPINSI

g Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup 312,67 DOK 9.380.000.000 1.131.401.018 1.059.897.159 TP PROPINSI

TOTAL RENCANA LUNCURAN KEGIATAN DITJEN PSP TA 2016 ke TA.2017

Halaman 20

NO KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU RENCANA LUNCURAN*) KOREKSI

LUNCURAN**) ALOKASI

986.203.019.896 3 TOTAL RENCANA LUNCURAN KEGIATAN ALSINTAN 3.092.133.000.000 1.435.143.767.000 752.261.541.261

a Bantuan Traktor Roda 2 33794 UNIT 30.191.000.000 14.000.000.000 - PUSAT

b Bantuan hibah alsintan ke Pemerintah Fiji 1 PKT 50.400.000.000 22.643.551.000 7.936.546.000 PUSAT

c Bantuan Traktor Roda 4 Tanaman Pangan 2280 UNIT 40.000.000.000 31.993.062.000 14.102.517.500 PUSAT

d Bantuan Pompa Air 16946 UNIT 160.000.000.000 66.474.153.000 52.680.559.800 PUSAT

e Bantuan Tray pelengkap RIce Transplanter 800000 UNIT 480.000.000.000 190.832.269.000 89.146.833.011 PUSAT

f Bantuan Rice Transplanter 6000 UNIT 927.960.000.000 374.862.887.000 164.623.677.000 PUSAT

g Bantuan excavator 200 UNIT 423.650.000.000 289.079.207.000 171.081.095.900 PUSAT

h Bantuan Hand Sprayer 72000 UNIT 946.232.000.000 411.558.638.000 252.690.312.050 PUSAT

i Alat mesin pertanian untuk tanaman jagung 82 UNIT 4.200.000.000 4.200.000.000 - PUSAT

j Alat mesin pertanian tanaman jagung 100 UNIT 28.700.000.000 28.700.000.000 - PUSAT

k Biaya Pengiriman, perakitan dan pelatihan alsintan 1 TAHUN 800.000.000 800.000.000 - PUSAT

4 TOTAL RENCANA LUNCURAN KEGIATAN PEMBIAYAAN PERTANIAN 120.000.000.000 59.200.000.000 14.400.000.000

a AUTS 120000 EKOR 19.200.000.000 16.000.000.000 PUSAT

b AUTP 700000 HA 100.800.000.000 43.200.000.000 14.400.000.000 PUSAT

*) Rencana Luncuran Berdasarkan Self Blocking

**) Koreksi luncuran merupakan perbaikan dari masing2 satker

TOTAL RENCANA LUNCURAN KEGIATAN DITJEN PSP TA 2016 ke TA.2017

Halaman 21

Tindak Lanjut Permentan Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016

NO PROPINSITERBIT SK DINAS

No Tanggal

1 NAD Peg.820/1070/2017 03-Jan-17

2 SUMUT 521.4/247.12/PLA.S/XII/2016 30-Dec-16

3 SUMBAR 521.4/14924/kpts-distanhotbun/XII/2016 30-Dec-16

4 SUMSEL 846/kpts/DIS.PTPH/SAPRAS/XII/2016 29-Dec-16

5 JAMBI 4583/Diperta-2.1/XII/2016 30-Dec-16

6 BENGKULU 07 Tahun 2017 09-Jan-17

7 RIAU 050/KPTS/001/Dis-TPH-Bun/2017 03-Jan-17

8 KEPRI 005/SK/DKP2KH/PSP/I/2017 09-Jan-17

9 BABEL 188.4/006/Kpts/Distan/1/2017 04-Jan-17

10 LAMPUNG 821.1/1880/III.14.2/2016 30-Dec-16

11 DKI

12 JABAR 521.33/Kep/01/SD/2017 03-Jan-17

13 BANTEN 520/1352-distanak/2016 30-Dec-16

14 JATENG 521.34/005/2017 03-Jan-17

15 DIY 521/00001 tahun 2017 03-Jan-17

16 JATIM 521.1/001/113.15/2017 03-Jan-17

17 BALI 521.1/11144/SEKRET/DISTAN/DISTAN TP 30-Dec-16

18 NTB PLA.841.1/291/Diperta TPH/XII/2016 30-Dec-16

19 NTT 521.3/01/SP/I/2017 04-Jan-17

20 SULSEL 521.34/7339/DISTPH 30-Dec-16

21 SULTENG 188.4/12768/B2.PSP 30-Dec-16

22 SULBAR 520/2396/KPTS/XII/2016 30-Dec-16

23 SULUT Sekr/4317/XII/2016 30-Dec-16

24 SULTRA 8 tahun 2017 03-Jan-17

902/04/DKP/2017 04-Jan-17

25 GORONTALO 821/SK/05/PTPH-PSP/I/2017 04-Jan-17

26 KALBAR 241 tahun 2016 30-Dec-16

27 KALTENG 047/pps-691/01/2017 04-Jan-17

28 KALSEL 01/DIS.TPH/2017 03-Jan-17

29 KALTIM 521.3.07/SK/1/2017 03-Jan-17

30 KALTARA 518/pupuk-SUBSIDI/DPKKP-2/2016 30-Dec-16

31 MALUKU 050/04/1/2017 03-Jan-17

32 MALUT 800/kpts/01 03-Jan-17

33 PAPUA 521.2.04 09-Jan-17

34 PAPUA BARAT 1550/521/12/2016 30-Dec-16

JUMLAHHalaman 22