I. FKK HIMAGRINAMA ORGANISASI Forum Komunikasi dan Kerjasama Himpunan Mahasiswa Agronomi Indonesia, disingkat FKK HIMAGRI.WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN Organisasi ini didirikan pada tanggal 25 November 1984 di Kampus Baranangsiang Bogor untuk waktu yang tidak ditentukan. Forum ini berkedudukan di Biro Pusat FKK HIMAGRI yaitu Himpunan Mahasiswa Agronomi (HIMAGRO) Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin.LANDASAN DAN ASAS FKK HIMAGRI berlandaskan nilai-nilai Tridharma Perguruan Tinggi Forum ini berasaskan nilai-nilai luhur PancasilaTUJUAN Terbinanya profesionalisme dalam bidang-bidang keilmuan dan keorganisasian. Terwujudnya komunikasi dan kerjasama antara Himpunan Mahasiswa Agronomi/Budidaya Pertanian dan lembaga lain dalam rangka mengembangkan pengadian ilmu bagi kepentingan diri, lembaga dan mayarakat bangsa Indonesia.BENTUK, SIFAT, DAN STATUS Organisasi ini berbentuk Forum komunikasi dan kerjasama. Organisasi bersifat semi independen. FKK HIMAGRI adalah satu-satunya wadah aspirasi dan kreasi mahasiswa agronomi/budidaya pertanian atau sejenis tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan SK DIKTI NO.25/DIKTI/KEP/1990.USAHA Mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kerjasama mahasiswa agronomi/budidaya pertanian dan lembaga kemahasiswaan lainnya yang sejenis. Menggerakkan dan mengembangkan penalaran mahasiswa agronomi/budidaya pertanian dan lembaga kemahasiswaan lainnya yang sejenis dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi berasaskan Pancasila. Mengadakan tukar-menukar informasi tentang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi antara mahasiswa agronomi dan lembaga pada umumnya.VISIFKK HIMAGRI sebagai wahana pendidikan dan media juang mahasiswa agronomi; upaya mendorong kemandirian lokal petani dan pembangunan pertanian berkelanjutan menuju agenda penguatan kebangsaanMISI Kaderisasi baku, sistematis dan terkelola baik melalui perencanaan pengkaderan yang matang dan kontestasi kurikulum yang berorientasi sosial. Pembangunan jaringan kemitraan (networking) dengan stakeholder terkait yang relevan, efektif dan efisien untuk optimalisasi sumberdaya organisasi guna pencapaian tujuan. Menstimulasi keterlibatan dan partisipasi petani dalam setiap tahapan pembangunan pertanian melalui kegiatan investasi sumberdaya manusia (human investment). Mendorong model pembangunan pertanian berkelanjutan berbasis lokal dengan upaya proteksi sumberdaya alam dan eliminasi hambatan terhadap optimalisasi keunggulan lokal sebagai upaya transformasi pertanian subsisten ke pertanian komersil yang menjaga daya dukung alam (natural capability) dan daya dukung sosial (social capability). Mendorong demokratisasi dengan menjalankan fungsi kontrol (ceck and balance) dan oposan konstruktif (sparing partner kritis) terhadap semua element yang terkait khususnya pemerintah dalam konteks pembangunan pertanian.

STRATEGI DASAR Menjalankan kaderisasi secara sistematis dan berkesinambungan. Mendorong kegiatan berbasis penelitian khususnya konservasi plasma nutfah tanaman potensial pertanian berbasis komoditi lokal wilayah masing-masing anggota baik tanaman pangan, hortikultura, obat-obatan, perkebunan dan sebagainya. Mendorong kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui perintisan, pembentukan, dan pelembagaan desa-desa dampingan serta berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya sebagai upaya sosialisasi lembaga dan almamater di masyarakat luas. Senantiasa menjadi oposan konstruktif (sparing partner kritis) bagi pemerintah dan melakukan advokasi terhadap masyarakat tani yang termarjinalkan. Pengurus Biro Pusat melakukan koordinasi dan konsolidasi yang intens terhadap seluruh masalah-masalah nasional dan merumuskan langkah selanjutnya. Pengurus Wilayah melakukan koordinasi dan konsolidasi yang intens terhadap masalah-masalah wilayah. Membangun kemitraan (networking) dengan elemen terkait dalam rangka membuka akses seluas-luasnya terhadap sumberdaya alternatif bagi organisasi. MANAJEMEN ORGANISASI Keuangan Sistem akuntansi Transparan dan memiliki mekanisme pelaporan Administrasi Sistem pengarsipan Sistem persuratan yang baku Sumberdaya Manusia Sistem pembagian kerja yang jelas dengan tanggungjawab dan akuntabilitasnya. Perencanaan SDM yang sesuai dengan strategi dan struktur organisasi. Kebijakan organisasi mengarahkan pada perilaku komitmen bagi seluruh anggota. Mempunyai sistem hubungan kerja yang partisipasif. Program Sistem monitoring dan evaluasi Sistem reporting Sistem dokumentasi Terencana terukur dan sustainable Governance Leadership yang akuntabel Sistem regulasi kepemimpinan dan kepengurusan Pola hubungan stakeholder yang efektif dan komunikatif Struktur menggambarkan wewenang dan tanggungjawab agen organisasi Informasi Sistem pengumpulan, analisa, dan pelaporan informasi Membangun Jaringan Kerja (networking) untuk menguatkan basis informasi Memanfaatkan teknologi sebagai instrumen pengelolaan informasi dan data base.STRUKTUR ORGANISASI Biro Pusat Kedudukan Biro Pusat FKK HIMAGRI Periode 2006-2008 berkedudukan di Himpunan Mahasiswa Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Makassar. Koordinator Tingkat Wilayah Kedudukan Koordinator Tingkat Wilayah I Periode 2007-2009 berkedudukan di Himpunan Mahasiswa Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bandar Lampung. Kedudukan Koordinator Tingkat Wilayah II Periode 2007-2009 berkedudukan di Himpunan Mahasiswa Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kedudukan Koordinator Tingkat Wilayah III Periode 2007-2009 berkedudukan di Himpunan Mahasiswa Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Halu Uleo, Kendari. Anggota Seluruh Himpunan Mahasiswa Agronomi/Budidaya Pertanian atau Organisasi Mahasiswa Sejenisnya di Indonesia.AGENDA KERJA Program Kerja Nasional Seminar Nasional, Festival Tanaman Hortikultura (FTH) dan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) diselenggarakan oleh HIMAGRO Faperta Universitas Alkhaeraat, Palu pada tanggal 9 hingga 12 Juli 2007. Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional (LOKTIMANAS) diselenggarakan oleh HIMPROAGRO Faperta Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto pada bulan November 2007. Pelatihan Keprofesian dan Kewirausahaan Nasional diselenggarakan oleh HIMADATA Faperta Universitas Sebelas Maret, Solo pada bulan November 2007. Bhakti Profesi Mahasiswa Agronomi Indonesia dan Pelatihan Advokasi Masyarakat Tani Indonesia serta Pertemuan Mitra Tani Mahasiswa Nasional diselenggarakan oleh HIMAGRO Faperta Universitas Mulawarman, Samarinda pada bulan Februari atau Maret 2008. Training Organisasi Profesi Mahasiswa Agronomi Nasional (TOPMANAS) diselenggarakan oleh HIMAGRO Faperta Universitas Udayana, Bali pada bulan Juni 2008.

Program Kerja Jangka Panjang Training Organisasi Profesi Mahasiswa Agronomi (TOPMA) oleh anggota tiap tahunnya. Konservasi Plasma Nutfah Tanaman Potensial Indonesia melalui pemberdayaan dan pendayagunaan kebun koleksi tanaman disetiap institusi anggota. Perintisan, pembentukan, dan pelembagaan desa-desa binaan untuk setiap institusi anggota. Pertemuan Nasional I (Masa Bakti 1984-1986)Pada tanggal 22-25 November 1984 di Kampus Baranangsiang Institut Pertanian Bogor, dilangsungkan sebuah Pertemuan Nasional (Pertama) Mahasiswa Agronomi Indonesia yang bertujuan untuk membahas masalah tentang komunikasi dan kerjasama dalam mencari wadah Mahasiswa Agronomi tingkat Nasional. Pertemuan Nasional II (Masa Bakti 1986-1988)Kepengurusan FKK HIMAGRI periode 1986-1988 dimulai dengan penyelenggarakan Pertemuan Nasional II FKK HIMAGRI di Kampus Air Tawar Universitas Andalas Padang pada tanggal 10-12 Februari 1986. Pertemuan Nasional III (Masa Bakti 1988-1990)Untuk persiapan Pertemuan Nasional III FKK HIMAGRI maka diadakan Pra Pertemuan Nasional pada tanggal 12-13 Desember 1987 di Cipayung Bogor. Setelah dilaksanakannya Pra PERNAS, maka diadakan Pertemuan Nasional III FKK HIMAGRI yang dilaksanakan pada tanggal 9-17 September 1988 di Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Pertemuan Nasional IV (Masa Bakti 1990-1992)Kemudian pada tanggal 10-14 Oktober 1990 diadakan Pertemuan Nasional IV FKK HIMAGRI yang dilaksanakan oleh Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, dalam Pertemuan Nasional IV tersebut telah disepakati tentang Lambang, Bendera, dan Mars FKK HIMAGRI.

Pertemuan Nasional V (Masa Bakti 1992-1994)Pesta Akbar kelima Pertemuan Nasional V FKK HIMAGRI dilaksanakan pada tanggal 12-17 Oktober 1992 di Universitas Wijaya Kusuma, Surakarta. Pertemuan Nasional VI (Masa Bakti 1994-1996)Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta kembali menggelar Pertemuan Nasional VI FKK HIMAGRI sebagai upaya kelanjutan roda organisasi yang dilaksanakan pada tanggal 16-23 Oktober 1994. Pertemuan Nasional VII (Masa Bakti 1996-1998)Untuk kedua kalinya Pulau Sumatera menjadi arena Pertemuan Nasional VII FKK HIMAGRI dengan dipercayakannya tuan rumah pada Universitas Islam Sumatera Utara (UISU Medan) sebagai pelaksana PERNAS VII FKK HIMAGRI yang diselenggarakan pada tanggal 14-17 Oktober 1996. Pertemuan Nasional VIII (Masa Bakti 1999-2001)Pada bulan Februari 1999, bertempat di Universitas Haluoleo Kendari dilangsungkan Pernas VIII. Pertemuan Nasional IX (Masa Bakti 2001-2003)Pada Pernas IX tahun 2001 yang diadakan di Universitas Sriwijaya Palembang dihasilkan beberapa keputusan baru dengan dibentuknya Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) yang pada saat itu Saudara Idrus Aziz dari Himagro Universitas Tadulako terpilih sebagai Ketua umum yang pertama. Pertemuan Nasional X (Masa Bakti 2003-2005)Pada bulan maret 2003 kembali diadakan Pertemuan Nasional X (Pernas X) di Malino, Makassar, Sulawesi Selatan oleh Universitas Muslim Indonesia Makassar (UMI Makassar) sebagai pengemban amanah Pernas IX di Palembang.

Pertemuan Nasional XI (Masa Bakti 2005-2007)Pertemuan Nasional XI dilaksanakan di Kalimantan pada tanggal 2-9 Mei 2005 dengan Himagro Faperta Universitas Mulawarman sebagai tuan rumah, amanah dari PERNAS ke X di Malino, Makassar. Pertemuan Nasional Luar Biasa (Masa Bakti 2006-2008)Setelah beberapa bulan Biro Pusat FKK HIMAGRI dipimpin oleh PJS, akhirnya dilaksanakanlah Pernaslub pada tanggal 9-11 September 2006 di Makassar oleh Himagro Unhas atas amanah dari Musyawarah Luar Biasa.

II. Retorika dan Teknik PersidanganA. Pendahuluan Proses pengambilan keputusan (decision making) dalam sebuah organisasi merupakan hal yang penting serta memiliki posisi strategis, terutama apabila organisasi tersebut dihadapkan pada persoalan yang sulit serta mengancam stabilitas kelangsungan organisasi tersebut. Sebagai organisasi yang memiliki warna demokrasi seperti halnya organisasi kemahasiswaan, langkah decision making senantiasa diperlukan melalui jalan musyawarah antar anggota atau musyawarah pengurus.B. Persidangan dalam Kontek Musyawarah Secara etimologi siding menunjukkan pada subjek yang terlibat dalam suatu pertemuan yang resmi seperti sidang pimpinan/anggota, sidang hakim, sidang jumat dan sebagainya. Tujuan yang hendak dicapai dalam persidangan adalah usaha komunikasi guna mencapai kesepakatan tertentu yang bermuara pada proses pencapaian tujuan organisasi secara mufakat. Persidangan yang dilaksanakan melalui jalan musyawarah tersebut menuntut adanya kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui bersama oleh peserta sidang. Sidang atau musyawarah atau rapat adalah suatu pertemuan untuk memutuskan suatu perkara atau masalah. Persidangan diartikan sebagai suatu forum yang dilaksanakan secara formal oleh suatu lembaga, organisasi atau unit-unit lain dengan suatu persoalan atau menyangkut pertanggung jawaban pengurus organisasi pada masa akhir kepengurusannya. Persidangan adalah termasuk jenis diskusi karena didalamnya terdapat interaksi antara peserta sidang untuk merumuskan suatu tujuan tertentu. Istilah persidangan memiliki nilai yang lebih sekedar diskusi karena didalam persidangan menghasilkan sesuatu yang akan memiliki kekuatan hukum. Hal itu dikarenakan bahwa persidangan biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga formal atau nonformal yang menempatkan persidangan sebagai forum tertinggi. Jadi persidangan sifatnya lebih formal dan isi pembicaraannya lebih bersifat politik legal serta menghasilkan keputusan-keputusan politik yang mengikat banyak orang serta kepentingan. Persidangan biasanya sangat alot, karena isi pembicaraan begitu komplek serta berhubungan dengan tujuan ideal yang akan dicapai. Selain itu dikarenakan banyaknya kepentingan yang muncul sehingga tidak heran apabila suatu persidangan sangat alot dan kecenderungan panas yang mengundang kontak fisik. Gesekan-gesekan dalam situasi persidangan adalah suatu hal yang biasa karena didalamnya terjadi proses dialog atau debat untuk merasionalkan suatu hal sehingga sering pula persidangan disebut perang dinging atau perang kata. C. Prinsip-prinsip persidangan Dalam usaha mencapai suasana persidangan yang diharapkan, maka harus memperhatikan faktor-faktor yang menunjang lancarnya persidangan yang meliputi: 1. Akan kejelasan dan fokus masalah atau kasus dalam pokok persoalan yang akan dibahas.2. Dilaksanakan dalam suasana yang terencana dari segi waktu, tempat, maupun kesempatan.3. Dilandasi oleh sikap saling menghargai dan menghormati yang ditunjang dengan itikad baik untuk bersama-sama memikirkan kepentingan organisasi.4. Terlepas dari kepentingan pribadi dan ambisi pribadi yang berlebihan.5. Adanya komunikasi yang dinamis dan dijiwai semangat musyawarah mufakat.6. Konsisten dan konsekuen terhadap hasil-hasil persidangan secara mufakat.7. Etika persidangan adalah sikap atau prilaku yang harus dimiliki oleh setiap peserta sidang. Hal hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sidang adalah: - Saling menghormati dan menghargai antar peserta sidang selama persidangan berlangsung- Tidak memaksakan pendapat- Bersikap sopan santun- Bersikap lapang dada- Disiplin 8. Retorika adalah gaya bahasa yang digunakan dalam mengemukakan pendapat, pernyataan atau pertanyaan. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika berbicara dalam suatu persidangan adalah:a. Intonasi suara harus jelas dan tegasb. Tidak berbicara bohong atau harus sesuai dengan fakta dan data yang benarc. Tidak mengeluarkan kata-kata yang bersifat SARAN.d. Dalam mengemukakan pendapat tidak bertele-tele dan membingungkan peserta siding.e. Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta sidang.f. Dalam mengambil keputusan harus berdasarkan kesepakatan bersama (suara fraksi)D. Jenis Persidangan 1. Sidang Paripurna/plenoAdalah suatu persidangan lengkap yang dihadiri oleh unsur-unsur refresentatif yang memiliki kekuatan yang lebih besar dan kuat baik dari segi masalah ataupun peserta persidangan. 2. Sidang KomisiAdalah bagian dari sidang pleno/paripurna yang membahas suatu masalah tertentu saja dan dihadiri oleh sebagian anggota sidang saja yang termasuk anggota atau komisi tertentu. 3. Sidang Sub KomisiAdalah sidang yang lebih kecil dari sidang komisi karena tingkat kesulitannya permasalahan yang tinggi. E. Kelengkapan Persidangan Kelengkapan persidangan terdiri dari: pimpinan sidang, ruang sidang, palu sidang, draft atau konsideran, alat dan bahan yang dapat menunjang jalannya persidangan misalnya, pengeras suara, meja, kursi, alat tulis, kertas suara, kotak suara, dan sebagainya.Bentuk pimpinan sidang terdiri dari dua macam yakni: 1. Pimpinan Sidang TunggalPimpinan sidang tunggal terdiri dari: ketua, wakil ketua dan sekretaris yang pada pelaksanaannya dapat diganti setiap session oleh anggota persidangan. 2. Pimpinan Sidang PresidiumPimpinan sidang presidium adalah onggota persidangan yang ditugaskan dalam persidangan dari mulai awal persidangan hingga akhir persidangan dan bersifat sementara. Biasanya berjumlah ganjil yaitu 3 atau 5 orang yang keseluruhannya disebut pimpinan-pimpinan presidium atau anggota presidium. Tugas presidium sidang yaitu mengatur jalannya sidang secara umum baik itu pengaturan lalu-lintas pembicaraan, memberikan kesempatan berbicara, menjatuhkan sanksi, peringatan, memberikan tekanan pada persoalan penting, menjelaskan rasionalisasi masalah dan sebagainya. Unsur-unsur Persidangan: - Panitia pelaksana (OC)- Panitia pengarah (SC)- Peserta sidang- Pimpinan sidang- Materi persidanganF. Mekanisme Persidangan Dalam praktek persidangan ada beberapa istilah yang sering digunakan baik oleh peserta maupun oleh pimpinan sidang sebagai aturan tertib sidang diantaranya: 1. Ketukan palu sidangDalam persidangan, hal yang penting yang tidak bisa dipisahkan dari suatu proses pengambilan keputusan yaitu palu sidang. Pentingnya palu sidang ini dari segi peran dan fungsinya oleh karena itu sering disebut nyawa dari persidangan. Aturan ketukan palu sidang untuk mengatur jalannya persidangan harus diperhatikan oleh seseorang pimpinan sidang agar tidak membawa masalah berikutnya. Pimpinan sidang dituntut waswas dalam menentukan ketukan palu sidang tersebut yang sebenarnya merupakan senjata bagi pimpinan sidang apabila digunakan secara benar. Adapun aturan penggunaan adalah sebagai berikut :Palu sidang diketuk 1 kali, artinya: 1. Menskor sidang satu kali...menit/jam/hari/dsb.2. Menetapkan keputusan sementara.3. Ketukan oleh pemimpin sidang atau presidium ketua yang akan melanjutkan dalam mengambil alih sidang ( terjadi pada pergantian pemimpin sidang/majelis ketua) Palu sidang diketuk 2 kali, artinya: 1. Menskor sidang 2 kali...menit/jam/hari/dsb2. Menegur atau menerima perhatian peserta sidang. 3. Mencabut kembali / membatalkan kesepakatan terdahulu yang dianggap keliru (PK).4. Pada pergantian pimpinan sidang oleh pimpinan sidang atau majelis ketua yang sementara memimpin sidang ( terjadi pada pergantian pemimpin sidang/majelis ketua)Palu diketuk 3 kali, artinya: 1. Membuka sidang secara resmi.2. Menutup secara resmi.3. Menetapkan keputusan akhir.4. Ketukan berkali-kali (Digunakan pada Saat menenangkan persidangan/perhatian ). Contoh kalimat yang dipakai oleh pimpinan sidang/presidium sidang.1. Membuka sidang Dengan mengucapkan Bismillahhirohmanirohim / Puji Syukur kepada Tuhan maka saya menyatakan Musyawarah Wilayah Ikatan Pelajar Anti Narkoba dengan resmi dibuka. tok.tok.tok.2. Menutup sidang Dengan mengucapkan Bismillahhirohmanirohim / Puji Syukur kepada Tuhan maka saya menyatakan Musyawarah Wilayah Ikatan Pelajar Anti Narkoba dengan resmi ditutup tok.tok.tok.3. Mengalihkan pimpinan sidang Dengan mengucapkan Bismillahhirohmanirohim / Puji Syukur kepada Tuhan , maka dengan ini saya serahkan palu sidang kepada pimpinan sidang/majelis ketua berikutnya tok tok. 4. Mengambil alih pimpinan sidang Dengan mengucapkan Bismillahhirohmanirohim / Puji Syukur kepada Tuhan maka dengan ini palu sidang saya terima, sidang saya lanjutkan tok... 5. Menskorsing sidang Dengan ini sidang saya skors 1 kali 5 menit dari pukul 12.00 - 12.15tok. (peserta tetap berada didalam ruangan Sidang. Ini aturan khusus untuk waktu 1 x.menit) Dengan ini sidang saya skors 2 kali 15 Menit dari pukul 12.00 12.30 tok..tok. (Peserta diperbolehkan meninggalkan ruangan sidang)6. Mencabut skorsing Dengan memperhatikan jumlah yang sudah Quorum, dan waktu skorsing telah habis, maka skors saya cabut dan sidang dilanjutkan tok.tok.7. Mencabut kembali / membatalkan kesepakatan terdahulu yang dianggap keliru (PK). Dengan adanya pengajuan perbaikan kembali ( PK ) dari saudara....pada poin,pasal,Bab tersebut saya nyatakan untuk di PK.toktok Hak suara dan hak bicara1. Peserta memiliki hak suara dan ini tidak dapat diwakilkan dalam bentuk apapun.2. Peserta dan peninjau memiliki hak bicara.3. Peninjau hanya memiliki hak bicara setelah persetujuan pimpinan sidang/majelis ketua.Pimpinan Sidang1. Pimpinan sidang terdiri dari pimpinan sidang sementara dan pimpinan sidang tetap atau yang disebut majelis ketua.2. Pimpinan sidang sementara adalah Ketua dan Sekretaris Pengurus Pusat/Badan Pengurus Cabang/Pengurus Komisariat, memimpin persidangan mulai dari pengesahan persidangan sampai pemilihan majelis ketua.3. Pimpinan sidang tetap yang disebut majelis ketua memimpin sampai akhir proses persidangan dengan mekanismenya:a. Biasanya Kongres dipimpin oleh 5 (orang) orang majelis ketua yang terdiri dari unsur Pengurus Pusat (PP) 2 orang dan utusan peserta persidangan 3 (dua) orang.b. Biasanya Konfercab dipimpin oleh majelis ketua yang terdiri dari unsur Badan Pengurus Cabang (BPC), dan peserta persidangan yang keseluruhannya berjumlah Ganjil, Contohnya masing berjumlah 2 dan 3 atau 1 dan 2 .c. Muskom dipimpin oleh majelis ketua yang terdiri dari unsur Pengurus Komisariat (PK) dan peserta persidangan yang keseluruhannya berjumlah Ganjil,Contohnya masing-masing 2 dan 3 atau 1 dan 2 .d. Majelis ketua dari unsur PP ditunjuk dan disepakati PP.e. Majelis ketua dari unsur BPC ditunjuk dan disepakati BPC.f. Majelis ketua dari unsur PK ditunjuk dan disepakati PK.g. Majelis ketua dari unsur peserta dipilih oleh forum persidangan.h. Majelis ketua harus ditetapkan dalam satu surat keputusan.i. Apabila dalam proses perjalanan sidang satu dan atau lebih dari satu majelis ketua mengundurkan diri karena alasan tetap, maka harus diganti yang lain dengan tetap memperhatikan keterwakilannya sehingga harus dilakukan perubahan dan atau penerbitan baru surat keputusan. S2. LobyingProses pembicaraan informal peserta sidang diluar acara persidangan apabila suatu keputusan atau kesepakatan tidak dapat dicapai dalam persidangan. Terlebih dahulu persidangan diskor/dihentikan oleh pimpinan sidang dengan waktu yang ditentukan. 3. SkorsingSkorsing persidangan dapat dilakukan apabila menghadapi permasalahan dalam persidangan baik berupa penyegaran, deadlock ataupun menghadapi keadaan darurat dan gangguan pembicaraan. Hal ini dilakukan oleh pimpinan sidang dengan jalan menghentikan persidangan dengan waktu yang ditentukan. 4. UsulUsul yaitu keinginan dari peserta sidang atau pimpinan sidang pada saat persidangan berlangsung. 5. InterupsiInterupsi adalah memotong pembicaraan peserta atau pimpinan sidang oleh peserta sidang. Dilihat dari kekuatannya, interupsi dari peserta sidang tidak dapat ditolak oleh pimpinan sidang dan harus diberikan waktu interupsi. Sedangkan usul boleh ditolak atau tidak dapat diberikan kesempatan sama sekali oleh pimpinan sidang untuk dikemukakan.Jenis Interupsi 5. Interupsi point of otherYaitu memotong pembicaraan orang lain atau mengusulkan kepada pimpinan sidang meminta bicara tentang persoalan yang sedang dibicarakan. 6. Interupsi out of otherYaitu memotong pembicaraan orang lain atau mengusulkan kepada pimpinan sidang untuk berbicara tetapi diluar persoalan yang sedang dibicarakan. 7. Interupsi point of informationYaitu memotong pembicaraan orang lain atau mengusulkan kepada pimpinan sidang untuk memberikan informasi kepada peserta sidang. 8. Interupsi point of correctionYaitu memotong pembicaraan orang lain atau mengusulkan kepada pimpinan sidang untuk menelaskan atau meluruskan permasalahan yang sedang di bahas. 9. Interupsi point of privilaght (hak-hak istimewa)Yaitu memotong pembicaraan orang lain atau mengusulkan kepada pimpinan sidang apabila seorang merasa tersinggung oleh peserta sidang yang lain. 10. Interupsi inteknisYaitu memotong pembicaraan orang lain dan mengusulkan kepada pimpinan sidang untuk membicarakan soal teknis persidangan dan teknis lain dalam persidangan. Tambahan tambahan yang biasa dipakai juga dalam persidangan1. Point of ClearensDikatakan dan terjadi jika yang akan diajukan untuk meluruskan masalah ketika persoalan mengenai persoalan point personal privilage/menyangkut pribadi

2. Point of SolutionDikatakan dan terjadi jika yang akan diajukan untuk menyampaikan atau menawarkan suatu solusi .3. Point of JustificationDikatakan dan terjadi jika yang akan diajukan untuk menguatkan pendapat sebelumnya.4. Peninjauan KembaliDikatakan dan terjadi jika yang akan diajukan untuk peninjauan kembali terhadap draf yag sudah disepakati sebelum disahkan.5. Interupsi (biasa)Dipakai untuk memotong pembicaraan.G. Tata Cara Memimpin Persidangan 1. Pemimpin sidang harus memperhatikan segala agenda acara, tata tertib, dan protokoler persidangan.2. Membentuk kata pengantar yang singkat, padat dan jelas sehingga mudah dipahami oleh peserta sidang.3. Jika terjadi ketegangan ataupun perselisihan berupaya memberikan penjelasan secara proporsional mengenai masalah yang dibahas.4. Memberikan sanksi jika ada yang melanggar tata tertib sidang dengan tegas dan adil.5. Membuat kesimpulan dari keseluruhan acara persidangan.Sebelum sidang dimulai, biasanya sidang belum mempunyai pimpinan sidang. Untuk itu sebagai pimpinan sidang sementara diambil alih oleh panitia pengarah (SC). Panitia pengarah ini akan memilih pimpinan sidang atau presidium sidang untuk selanjutnya. Presidium sidang terpilih memimpin jalannya persidangan. Pimpinan sidang terpilih dapat dipilih lebih dari satu orang dan hendaknya dipilih lebih dari satu agar bergantian memimpin.

III. Ilmu dalam Tinjauan FilsafatIlmu merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ilmiah. Dengan ilmu kita mendapatkan pengalaman yang baru yang berhubungan dengan penelitian tetapi semua itu harus dengan bukti ilmiah dan hasil yang validitas agar berhubungan dengan penelitian.Filsafat ilmu pengetahuan di mana logika, bahasa, matematika termasuk menjadi bagiannya lahir pada abad ke-18. Dalam filsafat ilmu pengetahuan diselidiki apa yang menjadi sumber pengetahuan, seperti pengalaman, akal, budi dan intuisi. Diselidiki pula syarat-syarat untuk mencapai pengetahuan ilmiah, batas validitasnya dalam menjangkau apa yang disebut sebagai kenyataan atau kebenaran itu. Dari sini lantas muncul teori empirisme, rasionalisme, Kritisisme. Positivisme, Fenomenologi dan seterusnya. Sejalan dengan itu, masing-masing aliran ini atau disebut juga school of thought, memiliki metodenya sendiri, sehingga metodologi menjadi bagian yang sangat menarik perhatian.Ilmu secara methodologis ilmu tidak membedakan antara ilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial, namun karena masalah teknisi yang bersifat khusus, maka filsafat ilmu ini sering dibagi menjadi filsafat ilmu-ilmu alam dan filsafat ilmu-ilmu sosial. Ilmu memang berbeda dari pengetahuan filsafat, namun tidak ada perbedaan yang prinsip antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial, di mana keduanya mempunyai ciri keilmua yang sama.Pengertian kegiatan ilmiahJika kita berbicara mengenai ilmu pengetahuan maka yang dimaksud adalah suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan pengetahuan. Namun tidaklah semua bentuk pengetahuan dimaksudkan tetapi hanya pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan ilmiah atau proses ilmiah. Masing- masing tekhnik tentunya berbeda-beda dan tergantung dari cabang ilmu pengetahuan yang mana yang akan diterapkan. Hal ini dapat dihubungkan dengan metode ilmiah yang seragam sifatnya, dan sejajar dengan hal itu sifat seragam pula kita temukan pada gejala-gejala alamiah. Seandainya keseragaman itu tidak ada, maka tidaklah terdapat kemungkinan untuk melaksanakan pekerjaan ilmiah.Mengenai hakikat dari pengetahuan itu sendiri yang kita usahakan memperolehnya melalui metode ilmu pengetahuan tidaklah mutlak sifatnya. Popper (1980 : 280) dalam hubungan ini mengemukakan bahwa cita-cita kuno dari ilmu pengetahuan untuk memperoleh epitisme yaitu pengetahuan mutlak yang pasti dan terbukti ternyata merupakan cita-cita belaka. Tuntutan untuk selalu memenuhi objectivitas ilmiah dengan sendirinya beraarti bahwa tiap-tiap pernyataan ilmiah harus selalu tetap bersifat sementara.Ilmu-ilmu seperti teologi, metafisika, dan etika beserta ilmu-ilmu pengetahuan aksiomatis seperti ilmu pasti dan logika tentunya sangat berhubungan dengan penelitian ilmiah. Kita tidak bisa hanya berhipotesa sementara tapi harus melalui penelitian yang ilmiah disertai dengan bukti ilmiah yang mendukung penelitian seperti sarana berfikir matematika, dan statistika tentunya juga dengan etika yang baik dan pernyataan yang sesuai dengan logika bukan hanya praduga sementara atau karangan belaka.Ada pula Metode ilmiah yang merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis. Garis besar langkah-langkah sistematis keilmuan menurut Soetriono dan SRDm Rita Hanafie (2007:157) sebagai berikut:1. Mencari, merumuskan, dan mengidentifikasi masalah.2. Menyusun kerangka pemikiran (logical construct).3. Merumuskan hipotesis (jawaban rasional terhadap masalah).4. Menguji hipotesis secara empirik.5. Melakukan pembahasan.6. Menarik kesimpulan.Tiga langkah pertama merupakan metode penelitian, sedangkan langkah-langkah selanjutnya bersifat teknis penelitian. Dengan demikian maka pelaksanaan penelitian menyangkut dua hal, yaitu hal metode dan hal teknis penelitian. Namun secara implisit metode dan teknik melarut di dalamnya. Mencari, merumuskan dan mengidentifikasi masalah, yaitu menetapkan masalah penelitian, apa yang dijadikan masalah penelitian dan apa obyeknya. Menyatakan obyek penelitian saja masih belum spesifik, baru menyatakan pada ruang lingkup mana penelitian akan bergerak. Sedangkan mengidentifikasi atau menyatakan masalah yang spesifik dilakukan dengan mengajukan pertanyaan penelitian , yaitu pertanyaan yang belum dapat memberikan penjelasan yang memuaskan berdasarkan teori yang ada. Misalnya menurut teori dinyatakan bahwa tidak semua orang akan bersedia menerima suatu inovasi, sebab ada golongan penolak inovasi. Tetapi pada kenyataannya terdapat inovasi yang mudah diterima sehingga tidak mungkin ada golongan yang menolaknya. Oleh karena itu pertanyaan penelitiannya dapat diidentifikasikan pada situasi mana atau pada kondisi mana tidak ada golongan laggard. Dengan mengidentifikasi situasi atau kondisi yang memungkinkan atau tidak memungkinkan secara lebih lanjut berarti telah merumuskan masalah penelitian.Peranan filsafat ilmu dalam kegiatan ilmiahFilsafat Ilmu menurut Beerling (1988:1-4) adalah penyelidikan tentang ciri-ciri mengenai pengetahuan ilmiah dan cara-cara untuk memperoleh pengetahuan. Filsafat ilmua erat kaitannya dengan filsafat pengetahuan atau epistemologi, yang secara umum menyelidiki syarat-syarat serta bentuk-bentuk pengalaman manusia, juga mengenai logika dan metodologi. Untuk menetapkan dasar pemahaman tentang filsafat ilmu maka Cony (M. Zainuddin 2006:21-22) menjelaskan empat titik pandang dalam filsafat ilmu:(1) filsafat ilmu adalah perumusan world view yang konsisten dengan teori-teori ilmiah yang penting.(2) filsafat ilmu adalah eksposisi dari presupposition dan pre-disposition dari para ilmuwan;(3) filsafat ilmu adalah suatu disiplin ilmu yang di dalamnya terdapat konsep dan teori tentang ilmu yang dianalisis dan diklasifikasikan;(4) filsafat ilmu merupakan suatu patokan tingkat kedua, filsafat ilmu menuntut jawaban terhadap pertanyaan sebagai berikut:(a) karakteristik apa yang membedakan penyelidikan ilmiah dari tipe penyelidikan lain.(b) kondisi yang bagaimana yang patut dituruti oleh para ilmuwan dalam penyelidikan alam(c) kondisi yang bagaimana yang harus dicapai bagi suatu penjelasan ilmiah agar menjadi benar(d) status kognitif yang bagaimana dari prinsip dan hukum ilmiah.Filsafat ilmu menurut Roento Wibisono (1988:6) sebagai kelanjutan dari perkembangan filsafat pengetahuan, adalah juga merupakan cabang filsafat. Ilmu yang objek sasarannya adalah ilmu, atau secara populer disebut dengan ilmu tentang ilmu. Dalam perkembangan selanjutnya pada tahap sekarang ini filsafat ilmu juga mengarahkan pandangannya pada strategi pengembangan ilmu, yang menyangkut juga etik dan heuristic, bahkan sampai pada dimensi kebudayaan untuk menangkap arti dan makna bagi kehidupan umat manusia.Tiap-tiap pengetahuan memiliki tiga komponen yang merupakan tiang penyangga tubuh pengetahuan yang disusunnya. Komponen tersebut adalah ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi menjelaskan mengenai pertanyaan apa, epistemologi menjelaskan pertanyaan bagaimana dan aksiologi menjelaskan pertanyaan untuk apa. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Sejak dini pikiran barat sudah menunjukkan munculnya perenungan ontologisme, sebagaiamana Thales ketika ia merenungkan dan mencari apa sesungguhnya hakikat yang ada (being) itu, yang pada akhirnya ia berkesimpulan, bahwa asal usul dari segala sesuatu (yang ada) itu adalah air.Pada dasarnya metode ilmiah merupakan cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuannya berdasarkan pertama, kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang bersifat konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun; kedua,imenjabarkan hipotesis yang merupakan deduksi dari kerangka pemikiran tersebut, dan ketiga melakukan verifikasi terhadap hipotesis tersebut untuk menguji kebenaran pernyataannya secara faktual.

Kerangka pemikiran yang logis adalah argumentasi yang bersifat rasional dalam mengembangkan penjelasan terhadap fenomena alam. Verifikasi secara empirik berarti evaluasi secara objektif dari suatu pernyataan hipotesis terhadap kenyataan faktual. Ini berarti bahwa ilmu terbuka untuk kebenaran lain, selain yang terkandung dalam hipotesis. Demikian juga verifikasi faktual terbuka atas kritik terhadap kerangka pemikiran yang mendasari pengajuan hipotesis. Befikir ilmiah berbeda dengan kepercayaan religius yang memang didasarkan atas kepercayaan dan keyakinan, tetapi dalam cara berfikir ilmiah didasarkan atas dasar prosedur ilmiah. Secara garis besar terdapat dua aliran pokok dalam epistemologi, yaitu rasionalisme dan empirisme, yang pada gilirannya kemudian muncul beberapa isme lain, misalnya: rasionalisme kritis (kritisisme), fenomenalisme, intuitisme dan positivisme.Pertanyaan mengenai aksiologi menurut Kattsoff (1987:331) dapat dijawab melalui tiga cara. Pertama, nilai sepenuhnya berhakikat subjektif. Ditinjau dari sudut pandang ini, nilai-nilai itu merupakan reaksi-reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku dan keberadaannya tergantung kepada pengalaman mereka. Kedua, nilai-nilai merupakan kenyataan ditinjau dari segi ontologisme namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi logis dan diketahui melalui akal. Pendirian ini dinamakan objektivisme logis. Ketiga, nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan, yang demikian ini disebut objektivisme metafisik.Dalam pendekatan aksiologis ini, Jujun (1986:60) menyebutkan, bahwa pada dasarnya ilmu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal ini maka ilmu menurutnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana atau alat dalam meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat dan martabat manusia serta kelestarian atau keseimbangan alam. Untuk kepentingan manusia tersebut maka pengetahuan ilmiah yang diperoleh dan disusun dipergunakan secara komunal dan universal. Komunal berarti, bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang menjadi milik bersama, setiap orang berhak memanfaatkan ilmu menurut kebutuhannya sesuai dengan komunisme. Universal berarti bahwa ilmu tidak mempunyai konotasi parokial seperti ras, ideologi atau agama. Tidak ada ilmu Barat dan tidak ada ilmu Timur.Metode penelitian juga sangat berpengaruh dalam penelitian seperti metode kualitatif dan kuantitatif yang bayak digunakan peneliti dalam pembuatan karya ilmiah atau kegiatan ilmiah.Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Sedangkan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

IV. Partisipasi Aktif Masyarakat (PRA)Model pembangunan yang selama ini dikembangkan di Indonesia bercorak top-down approach, sehingga menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan. Karena pendekatakan pembangunan yang demikian telah menempatkan masyarakat pada posisi marjinal, tidak berdaya dan pada akhirnya menjadi beban pemerintah sendiri ketika telah kehabisan sumberdayanya. Oleh karenanya diperlukan pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan.A. Makna Partisipatifmerupakan metode atau cara perencanaan yang melibatkan serta memfungsikan kelembagaan masyarakat secara nyata di dalam menyusun perencanaan pembangunan. Dengan cara ini diharapkan masyarakat mau dan mampu melaksanakan, memelihara, dan menindak-lanjuti hasil-hasil pembangunan.Diharapkan dengan menggunakan dan melaksanakan metode partisipatif ini dapat mengidentifikasi semua permasalahan dan potensi yang ada di suatu wilayah, Serta dapat diperoleh suatu gambaran umum wilayah tersebut dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang perlu mendapat perhatian khusus dalam melaksanakan pembangunan di desa.Sebagai suatu tujuan, partisipasi akan menghasilkan pemberdayaan, yakni setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Dengan demikian partisipasi merupakan alat dalam memajukan ideologi atau tujuan-tujuan pembangunan yang normatif, seperti keadilan sosial, persamaan hak, dan demokrasi. Oleh karena itu sebagai alternatifnya, partisipasi ditafsirkan sebagai alat untuk mencapai efisiensi dalam manajemen proyek, atau sebagai alat dalam melaksanakan kebijakankebijakan.

Sebagai implikasinya, partisipasi menyangkut pula strategi manajemen, yang dapat digunakan oleh negara dalam mencoba untuk memobilisasi sumber daya-sumber daya yang dimilikinya.Sementara munculnya P.R.A. antara lain dilatarbelakangi oleh kritik para aktivis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terhadap penelitian klasik yang lebih banyak memposisikan masyarakat sekedar sebagai obyek penelitian. Penelitian dalam P.R.A. tidak hanya entitas yang berdiri sendiri, melainkan ditanggapi sebagai bagian yang integral dalam proses keseluruhannya. Cakupan P.R.A. bukan hanya terdiri dari riset, melainkan juga perencanaan (partisipatif), monitoring, dan evaluasi.B. Ciri Khusus Evaluasi dengan metode PartisipatifCiri khusus perencanaan partisipatif dapat dilihat dari adanya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan desa. Adapun ciri-ciri perencanaan partisipatif antara lain sebagai berikut :Adanya hubungan yang erat antara masyarakat dengan kelembagaan secara terus-menerus.Masyarakat atau kelompok masyarakat diberi kesempatan untuk menyatakan permasalahan yang dihadapi dan gagasan-gagasan sebagai masukan berharga.Proses berlangsungnya berdasarkan kemampuan warga masyarakat itu sendiri. Warga masyarakat berperan penting dalam setiap keputusan.Warga masyarakat mendapat manfaat dari hasil pelaksanaan perencanaan.C. Teknik Evaluasi Perencanaan dengan PRA (Participatory Rural Appraisal)Lahirnya metode partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikarenakan adanya kritik bahwa masyarakat diperlakukan sebagai obyek, bukan subyek. Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) merupakan perkembangan dari metode-metode terdahulu, diantaranya RRA (Rapid Rural Appraisal) oleh Chambers (1992).PengertianEvaluasi adalah penilaian yang diperlukan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan atau usaha untuk mengetahui seberapa jauh suatu kebijakan/ program/ proyek memberikan manfaat

Appraisal adalah evaluation research. Yaitu untuk menilai konsep dan design suatu kebijakan/program/proyek yang akan dilaksanakan.Teknik evalausai ini digunakan sebgai alat penguji proposal suatu kebijakan/ program/ proyek sebelum disetujui dan dijalankan. Jadi evaluasi yang ilakaukan sebelum kebijakan itu dijalankan.Participatory Rural Appraisal (PRA) atau Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan (PRA) adalah pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat secara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan secara nyata. Metode dan pendekatan ini semakin meluas dan diakui kegunaannya ketika paradigma pembangunan berkelanjutan mulai dipakai sebagai landasan pembangunan di negara-negara sedang berkembang. Dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, manusia ditempatkan sebagai inti dalam proses pembangunan. Manusia dalam proses pembangunan tidak hanya sebagai penonton tetapi mereka harus secara aktif ikut serta dalam perencanaa, pelaksanaan, pengawasan dan menikmati hasil pembangunan. Metode dan pendekatan yang tampaknya sesuai dengan tuntutan paradigma itu adalah metode dan pendekatan yang partisipatif.Slamet (2003 : 11) menegaskan bahwa usaha pembangunan pedesaan melalui proses perencanaan partisipasi perlu didekati dengan berbagai cara yaitu : (1) penggalian potensi-potensi dapat dibagung oleh masyarakat setempat, (2) pembinaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan, pengembangan, penyebaran sampai digunakannya teknologi itu oleh masyarakat pedesaan, (3) pembinaan organisasi usaha atau unit pelaksana yang melaksanakan penerapan berbagai teknologi tepat guna untuk mencapai tujuan pembangunan, (4) pembinaan organisasi pembina/pendukung, yang menyambungkan usaha pembangunan yang dilakukan oleh individu-individu warga masyarakat pedesaan dengan lembaga lain atau dengan tingkat yang lebih tinggi (kota, kecamatan, kabupaten, propinsi, nasional), (5) pembinaan kebijakan pendukung, yaitu yang mencakup input, biaya kredit, pasaran, dan lain-lain yang memberi iklim yang serasi untuk pembangunan.

Perencanaan partisipasi harus dilakukan dengan usaha :perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (felt need), dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (response), dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (behavior).Dalam perencanaan yang partisipatif (participatory planning), masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, karena walau bagaimanapun masyarakat merupakan stakeholder terbesar dalam penyusunan sebuah produk rencana dan kebijakan.Mengapa PRAAdanya kritik terhadap pendekatan Pembangunan yang top down selama ini program peembangunan masyarakat lebih banyak direncanakan oleh lembaga penyelenggara program tanpa melibatkan secara langsung warga masyarakat yang menjadi sasaranMunculnya Pemikiran tentang Pendekatan Partisipatif, Beragam pemikiran tentang pendekatan pengembangan program yang lebih Partisipatif., Apabila masyarakat dapat dilibatkan secara berarti dalam keseluruhan proses program, selain program itu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan rasa kepemilikan warga masyarakat terhadap program lebih tinggi.PRA sebagai pendekatan Alternatif, Kebutuhan adanya metode kajian keadaan masyarakat yang mudah dilakukan untuk pengembangan programn yang benar benar menjawab kebutuhan masyarakat setempat, Kebutuhan adanya pendekatan program pembangunan yang ebrsifat kemanusiaan dan berkelanjutan.Manfaat dan TujuanTujuan Praktis adalah menyelenggarakan kegiatan bersama masyarakat untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan praktis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus sebagai sarana proses belajar tersebut.Manfaat Peningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Karena pembangunan itu nantinya diperuntukan bagi masyarakat itu sendiri.

Prinsip PRA1. Saling belajar dari kesalahan dan berbagi pengalaman dengan masyarakatPrinsip dasar PRA bahwa PRA adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti bahwa PRA dibangun dari pengakuan serta kepercayaan masyarakat yang meliputi pengetahuian tradisional dan kemampuan masyarakat untuk memecahkan persoalannya sendiri.2. Keterlibatan semua anggota kelompok, menghargai perbedaan dan informalMasyarakat bukan kumpulan orang yang homogen, namun terdiri dari berbagai individu yang mempunyai masalah dan kepentingan sendiri. Kegiatan PRA dilaksanakan dalam suasana yang luwes, terbuka, tidak memaksa, dan informal.3. Orang luar sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelakuKonsekuensi dari prinsip pertama, peran orang luar hanyasebagai fasilitator, bukan sebagai pelaku, guru, penyuluh, instruktur, dll.4. Konsep triangulasiUntuk bisa mendapatkan informasi yang kedalamannya dapat diandalkan, bisa digunakan konsep triangulasi yang merupakan bentuk pemeriksaan dan pemeriksaan ulang (check and recheck). Triangulasi dilakukan melalui penganekaragaman keanggotaan tim (disiplin ilmu), sumber informasi (latar belakang golongan masyarakat, tempat), dan variasi teknik.5. Optimalisasi hasilkuantitas dan akurasi informasi sangat diperlukan agar jangan sampai kegiatan yang berskala besar namun biaya yang tersedia tidak cukup.6 Berorientasi praktisOrientasi PRA adalah pemecahan masalah dan pengembangan program. Dengan demikian dibutuhkan penggalian informasi yang tepat dan benar agar perkiraan yang tepat akan lebih baik daripada kesimpulan yang pasti tetapi salah, atau lebih baik mencapai perkiraan yang hamper salah daripada kesimpulan yang hampir benar.7. Keberlanjutan programPengenalan masyarakat bukan usaha yang sekali kemudian selesai, namun merupakan usaha yang berlanjut. Bagaimanapun juga program yang mereka kembangkan dapat dipenuhi dari prinsip dasar PRA yang digerakkan dari potensi masyarakat.8. Mengutamakan yang terabaikanPrinsip ini dimaksudkan agar masyarakat yang terabaikan dapat memperoleh kesempatan untuk berperan dan mendapat manfaat dalam kegiatan program pembangunan. dengan mengutamakan golongan paling miskin agar kehidupannya dapat meningkat.9. Pemberdayaan (Penguatan) masyarakatKemampuan masyarakat ditingkatkan melalui proses pengkajian keadaan, pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, peilaian dan koreksi terhadap kegiatan yang dilakukan.10. Santai dan informalPenyelenggaraan kegiatan PRA bersifat luwes, tidak memaksa, dan informal sehingga antara orang luar dan masyarakat setempat terjalin hubungan yang akarab, orang luar akan berproses masuk sebagai anggota masyarakat.11. keterbukaan

Kendala PRAmetode dan teknik dalam PRA terus berkembang, sehingga sangat sulit untuk memberikan definisi final tentang PRA.

Daftar Pustakahttp://dewifirmayanti.blogdetik.com/2011/12/20/filsafat-ilmu/http://fkk-himagri.blogspot.com/http://dedisyayan.blogspot.com/2011/07/retorika-teknik-persidangan.html

TOPMA

TOPMA

OLEH:1. FARHANAHG111 10 253

PRODI AGROTEKNOLOGIJURUSAN AGRONOMIFAKULTAS PERTANIANUNIVERSITAS HASANUDDIN

2013