Materi Workshop Pembinaan dan Pengawasan

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAGI HAKIM TINGGI PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH

(HATIBINWASDA) DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID) PADA PENGADILAN AGAMA SE KALIMANTAN BARAT

A. PENDAHULUAN

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan bagi Hakim Tinggi dan Hakim

Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pontianak ini

disusun dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara Pemeriksa

(Hakim Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama) dengan obyek pemeriksaan

(obrik) yaitu satuan kerja (satker) tingkat banding dan tingkat pertama dalam

melaksanakan tugas pengawasan di Pengadilan Agama se wilayah

Kalimantan Barat.

Langkah ini diambil oleh karena masih terdapat beberapa perbedaan di

antara Tim Pemeriksa dalam melaksanakan tugas pengawasan maupun

dalam menyusun laporan hasil pemeriksaan, meskipun aturan yang dijadikan

dasar pemeriksaan adalah sama, yaitu a) Surat Dirjen Badilag MARI Nomor

1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 yang meliputi 9 (sembilan) materi obyek

pengawasan, b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku IV (Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan) yang meliputi 5

(lima) materi obyek pengawasan.

Berdasarkan kondisi obyektif pelaksanaan pengawasan yang dilakukan

baik oleh Hakim Tinggi maupun Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka

pedoman ini juga dimaksudkan untuk memberi ruang dan kesempatan

kepada satker yang menjadi obrik memberikan tanggapannya atas semua

temuan pemeriksaan, karena antara pemeriksa dengan obrik menggunakan

referensi yang sama, sehingga satker sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai

obyek yang selalu dipersalahkan.

Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan

Pengawasan Mahkamah Agung RI, pengadilan tingkat banding dan

1

pengadilan tingkat pertama secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan

sesuai kewenangan masing-masing.

Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, maka untuk mencapai hasil pengawasan yang efektif dan efesien di Pengadilan Agama se Kalimantan Barat perlu ditempuh langkah terpadu antara Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Agama dan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah dengan memanfaatkan sistem aplikasi elektronik. Maksudnya, hasil pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Agama dapat diakses langsung dan sekaligus dapat dijadikan bahan dasar bagi Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas dalam mengadakan pembinaan dan pengawasan secara on line atau langsung di Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Adapun tujuan pengawasan adalah untuk menilai ketaatan pelaksanaan terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Tata Laksana Pengawasan Peradilan (buku IV) dengan penekanan pada segi kualitas dan pelayanan guna menyampaikan saran-saran perbaikan agar dimasa yang akan datang dapat berjalan secara efektif dan efesien dan berhasil guna sesuai dengan rencana serta mendokumentasikan bidang non justisial yang ikut mendorong pelaksanaan tugas pokok peradilan.

Untuk kepentingan pengawasan itu sendiri dan untuk memperlancar jalannya pengawasan terpadu perlu adanya persamaan persepsi antara Hakim Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan di Pengadilan Agama se Kalimantan Barat, dimana puncak aktifitas pengawasan adalah bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan Agama sehingga memberikan kepuasan publik dalam melakukan pelayanan.

B. PERSIAPAN PENGAWASAN

2

1. Pimpinan menentukan waktu pelaksanaan pengawasan rutin sesuai

dengan program kerja dan anggaran yang tersedia serta menunjuk Tim

Pembinaan dan Pengawasan dengan surat tugas.

2. Tim Pembinaan dan Pengawasan melakukan persiapan pelaksanaan

pengawasan meliputi:

a. Mempelajari surat tugas.

b. Mencari isu-isu yang berkembang seperti berita di media masa.

c. Melakukan monitoring dan observasi apabila dipandang perlu.

d. Mempelajari laporan bulanan Pengadilan Agama yang menjadi obyek

pengawasan untuk menentukan berkas perkara yang akan dijadikan

sampel dan mencocokkan laporan dengan kondisi fisik di lapangan.

e. Melihat website, SIPP, simpeg/simkep/e-doc dan komdanas dari obyek

pemeriksaan (obrik).

3. Menentukan materi pengawasan:

a. Berdasarkan Surat Dirjen Badilag MARI ada 9 (sembilan) materi yaitu :

pemahaman terhadap hukum formil dan materiil, manajemen peradilan,

administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan

putusan, administrasi umum, kinerja aparat, program prioritas reformasi

dan pelaksanaan, pemanfaatan IT dan pengaduan.

b. Berdasarkan Buku IV ada 5 (lima) materi yaitu : manajemen peradilan,

administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan

putusan, administrasi umum, kinerja pelayanan publik.

c. Pedoman ini mendasarkan pada Buku IV yang meliputi 5 (lima) materi

dengan pengertian bahwa program reformasi birokrasi dan

pemanfaatan IT termasuk item kinerja pelayanan publik.

d. Manejemen peradilan meliputi : program kerja, pelaksanaan program

kerja/target yang dicapai, pengawasan dan pembinaan, kendala dan

hambatan, faktor pendukung dan evaluasi kegiatan.

e. Administrasi perkara meliputi : prosedur penerimaan perkara, register

perkara, keuangan perkara, laporan perkara dan arsip perkara.

f. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan meliputi : gugatan,

PMH, penunjukan PP, penunjukan JS/JSP, PHS, BAS, perubahan 3

gugatan, pencabutan gugatan, kuasa, perkara gugur, verstek, verzet,

perdamaian/mediasi, penundaan sidang, pembuktian, sita, minutasi

berkas perkara dan eksekusi.

g. Administrasi umum meliputi : keuangan, kepegawaian, peñata usahaan

BMN, penatausahaan surat masuk dan surat keluar serta

perpustakaan.

h. Kinerja pelayanan publik meliputi kedisiplinan, ketertiban, kebersihan

dan budaya kerja.

i. Program reformasi birokrasi meliputi meja informasi dan pengaduan,

keterbukaan informasi, upload putusan, role model, website dan SIPP.

4. Mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Seperti

Buku I, Buku II, Buku IV, peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan peradilan agama, peraturan kepegawaian, peraturan keuangan,

peraturan penatausahaan BMN, peraturan perpustakaan dan lain-lain.

5. Membuat rencana kerja pemeriksaan atau program kerja pemeriksaan/

pengawasan (PKP) dan menyiapkan blangko apabila diperlukan.

6. Memberitahukan kepada obrik melalui sekretaris tim dan meminta untuk

menyiapkan dokumen-dokumen yang akan diperiksa serta menyediakan

ruangan khusus untuk tempat pemeriksaan.

C. PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Pendahuluan, meliputi:

a. Melakukan pertemuan pendahuluan dengan pimpinan obrik dengan

menunjukan surat tugas

b. Memberitahukan mengenai berkas perkara, register perkara dan

dokumen lain yang diperlukan.

c. Memberikan penjelasan lain yang diperlukan.

2. Pelaksanaan pemeriksaan dengan metode :

a. Mempelajari dokumen (buku register, buku jurnal dll).

b. Wawancara dengan pimpinan, hakim dan aparat pengadilan yang

terkait dengan bidang yang diperiksa.

c. Observasi.

d. Investigasi/pemeriksaan.4

3. Pemeriksaan perkara dapat menggunakan metode : mengambil beberapa

berkas perkara sebagai sampel untuk dikroscek dengan register perkara,

jurnal keuangan perkara, buku induk keuangan perkara, buku bantu

keuangan perkara dan laporan perkara.

4. Pemeriksaan kas keuangan perkara/DIPA :

a. Meminta kasir/bendahara mengunci brankas dan meminta 2 (dua) buah

kuncinya.

b. Memerintahkan menutup buku keuangan.

c. Meminta saldo rekening di bank.

d. Mencocokkan uang di brankas dengan saldo di rekening dengan saldo

di buku keuangan.

5. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan

DIPA dan bantuan pihak ketiga baik terhadap penyelenggaraan yang

sedang berjalan (current audit) maupun terhadap yang telah direalisasikan

(post audit) yang meliputi audit ketaatan, keuangan dan operasional.

Dokumen/instrument administrasi keuangan terdiri dari :

a. Dokumen anggaran meliputi : DIPA, RKA-KL, POK, TOR dan RAB.

b. Dokumen pertanggungjawaban meliputi : SPP, SPM, SP2D, SPBy,

Kuitansi, Surat jalan dan BAST.

c. Pembukuan Bendahara dan LPJ

d. Laporan keuangan.

6. Pemeriksaan kepegawaian dengan melakukan pemeriksaan terhadap

buku induk pegawai, file pegawai, buku kendali (kenaikan pangkat, KGB,

cuti daan lain-lain), SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), PPK (Penilaian

Prestasi Kerja) , DUK, daftar hadir pegawai dan lain-lain.

7. Pemeriksaan umum meliputi : penatausahaan BMN dan barang pihak

ketiga, penatausahaan persediaan barang, penatausahaan surat masuk

dan surat keluar, perpustakaan dan lain-lain.

8. Pembuatan Lembar Temuan dan Kontrak Kinerja :

a. Seluruh temuan yang diperoleh dalam pemeriksaan masing-masing

bidang dituangkan dalam lembar temuan yang terdiri dari : kondisi,

kriteria, sebab, akibat dan tindaklanjut/saran.5

b. Lembar temuan semua bidang dikumpulkan menjadi satu, diberi cover

sheet dan diberi judul Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

c. Lembar temuan dilengkapi dokumen apabila diperlukan.

d. Lembar temuan dibuat dua berkas, satu berkas diserahkan kepada

obrik setelah selesai dilakukan ekspose dan satu berkas lainnya

sebagai dokumen tim pemeriksa yang pada halaman akhir

ditandatangani oleh pimpinan satker obrik.

e. Tanggapan obrik adalah pernyataan setuju atau tidak setuju dari obrik

atas temuan pemeriksaan disertai dengan argumentasi dan dasar

hukumnya dalam hal auditan/obrik tidak setuju dengan pemeriksa

mengenai temuan pemeriksaan.

Kontrak Kinerja adalah kesepakatan antara pemeriksa dengan

obrik berupa :

1) Pernyataan kesanggupan obrik untuk menyelesaikan atau

menindak lanjuti temuan-temuan atau kesalahan-kesalahan.

2) Pernyataan bersedia dijatuhi sanksi.

3) Tenggang waktu penyelesaian maksimal 3 bulan.

4) Ditandatangani oleh obrik (pejabat terkait).

Ekspoese/klarifikasi dilakukan dalam pertemuan lengkap

dengan acara :

1) Paparan temuan oleh masing-masing pemeriksa bidang dengan

memberikan petunjuk dari tim pemeriksa.

2) Setelah selesai ekspose, kepada pimpinan obrik diberi kesempatan

untuk menanggapi hasil pemeriksaan tim pemeriksa yang

dituangkan dalam tulisan.

3) Apabila pada temuan hasil pengawasan menunjukan banyak

kesalahan dan memerlukan perbaikan, maka kepada pimpinan

satker/penanggungjawab administrasi peradilan diminta untuk

membuat kontrak kinerja dengan menanyakan kepada

pimpinan/penanggungjawab satker mengenai berapa lama waktu

diperlukan untuk memperbaiki hasil temuan tersebut.

D. PEMBUATAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) 6

1. Sistematika LHP.

a. Bab I : Pendahuluan, meliputi : dasar pemeriksaan, nama tim

pemeriksa, sasaran pemeriksaan dan waktu pemeriksaan.

b. Bab II : Uraian Hasil Pemeriksaan, berisi : informasi rinci dari setiap

temuan pemeriksaan yang dilengkapi data pendukung apabila

diperlukan.

c. Bab III : Kesimpulan dan Rekomendasi, terdiri dari : ringkasan hasil

pemeriksaan.

Rekomendasi yaitu permintaan dari pemeriksa mengenai hal-

hal yang perlu ditindaklanjuti oleh aparat/pejabat yang

berwenang terhadap hasil kesimpulan pemeriksaan.

d. Pengertian kondisi, criteria, sebab, akibat dan tindaklanjut/saran :

1) Kondisi : penyimpangan/kesalahan yang ditemukan atau keadaan

yang tidak sesuai dengan kriteria.

2) Kriteria : apa yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan petunjuk/

acuan.

3) Sebab : faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan/

penyimpangan.

4) Akibat : segala sesuatu yang timbul karena adanya

penyimpangan/kesalahan.

5) Tindak lanjut/saran : tindakan yang perlu diambil untuk

memperbaiki kesalahan bila masih bisa diperbaiki, mengeliminir

akibat yang timbul, menghilangkan penyebab.

2. Batas Waktu Pembuatan LHP.

a. LHP dibuat sebagai pertanggungjawaban tim pemeriksa kepada

pejabat yang memberi tugas.

b. LHP dibuat secara terulis dalam waktu selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari setelah pemeriksaan.

c. Apabila sangat diperlukan, laporan dapat disampaikan secara lisan

namun tetap disusuli laporan tertulis dalam waktu 14 (empat belas)

hari setelah pemeriksaan.

3. Format LHP7

a. Halaman Sampul:

1) Tulisan atas:

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGAWASAN REGULER

PADA PENGADILAN AGAMA .............................. PADA TANGGAL ............ S/D ................. (warna tulisan hitam dan

ukuran huruf 16).

2). Tulisan tengah :

DISUSUN OLEH TIM BINWAS (sebut nama dengan warna huruf

hitam dan ukuran huruf 12)

3). Tulisan bawah : PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK TAHUN 2016 (warna tulisan hitam dan ukuran huruf 14).

4). Ukuran huruf 16, 12 dan 14.

5). Warna halaman sampul putih.

6). Kertas tebal.

b. Halaman :

1). Kertas A4-70 gram.

2). Batas kiri 4, atas 3, kanan 2, bawah 3 (dalam cm).

3). Huruf Arial.

4). Ukuran huruf 12.

5). Spasi 1,5.

6). Alenia masuk 5 karakter.

7). Letak nomor halaman pada kanan bagian bawah.

4. Jumlah LHP.

LHP minimal dibuat sebanyak 3 (tiga) eksemplar :

a. Satu eksemplar untuk Ketua PTA Pontianak.

b. Satu eksemplar untuk Kordinator Pengawas/Wakil Ketua PTA

Pontianak.

c. Satu eksemplar untuk Tim Pembina dan Pengawas.

8

E. KETENTUAN PENUTUP

1. Pembinaan terhadap jajaran Pengadilan Agama dapat berbentuk :

a. Stressing pembinaan berdasar arahan pimpinan Pengadilan Tinggi

Agama, yang intinya dituangkan dalam lampiran LHP.

b. Tindak lanjut/ saran yang dituangkan dalam lembar temuan.

2. Tim Pembinaan dan Pengawasan Daerah terdiri dari :

a. Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Daerah (Hatibinwasda).

b. Pendamping yang ditunjuk oleh pimpinan.

3. Tugas dan tanggung jawab Tim Pembinaan dan Pengawasan Daerah :

a. Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Daerah sebagai Ketua Tim

Pembinaan Dan Pengawasan Daerah.

b. Ketua Tim Pembinaan/Pengawasan bertanggung jawab atas jalannya

pembinaan dan pengawasan di daerah.

c. Ketua Tim Pembinaan dan Pengawasan Daerah menanda tangani

LHP dan lain-lain yang dianggap penting.

4. Tugas dan tanggung jawab Pendamping Hatibinwasda:

a. Mengurus administrasi, trasportasi dan akomodasi Tim Binwasda.

b. Salah satu Pendamping Hatibinwasda ditunjuk sebagai sekretaris dan

lainnya sebagai anggota tim.

c. Melaksanakan tugas pembinaan dan pemeriksaan yang diberikan

oleh Ketua Tim Binwasda.

d. Membubuhkan paraf pada lembar temuan yang dikerjakan.

E. CONTOH HASIL PENGAWASAN

1. Form-1 (temuan pemeriksaan).

BAB I

PENDAHULUAN

9

A.DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman.

2. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung.

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di

Lingkungan Lembaga Peradilan.

4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku

II (Edisi Revisi, 2014).

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 Tentang

Pengawasan dan Pengurusan Biaya Perkara.

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya

Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang

Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat

Kepaniteraan Pengadilan.

8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung-RI Nomor :

MA/SEK/02/SK/I/2016 tanggal 2 Januari 2016, Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

di Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.

9. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama.....Nomor :

W..-A/....../PS...../...../2016 tanggal ................... 2016.

B. OBYEK PENGAWASAN

1. Manajemen Pengadilan:

a. Program kerja.

b. Pelaksanaan/pencapaian target.

c. Pengawasan dan Pembinaan.

d. Kendala dan hambatan.

10

e. Faktor-faktor yang mendukung.

f. Evaluasi kegiatan.

2. Kinerja Pelayanan Publik:

a. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.

b. Penanganan pengaduan masyarakat.

c. Pelayanan informasi.

d. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan

kerapihan

3. Manajemen Peradilan:

a. Pengelolaan manajemen.

b. Mekanisme pengawasan.

c. Kepemimpinan.

d. Pembinaan dan pengembangan SDM.

e. Pemeliharaan/perawatan inventaris.

4. Administrasi Perkara:

a. Prosedur penerimaan perkara.

b. Prosedur penerimaan permohonan banding.

c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi.

d. Prosedur penerimaan permohonan PK.

e. Keuangan perkara.

f. Pemberkasan perkara dan kearsipan.

g. Pelaporan.

5. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan:

a. Sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis Hakim.

b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

c. Minutasi perkara.

d. Pelaksanaan putusan (eksekusi).

6. Administrasi Umum yang meliputi:

a. Administrasi Kepegawaian.

b. Administrasi Keuangan.

c. Inventaris.

d. Perpustakaan, tertib persuratan.11

C.TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan dimaksudkan:

1. Untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan

bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung dan atau

pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk menentukan

kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan

tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja

pelayanan publik pengadilan.

2. Untuk memantau pelaksanaan manajemen peradilan dalam hal

program kerja, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh unsur

pimpinan, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan

manajemen peradilan dan bagaimana pemanfaatan faktor-faktor

pendukung disekitarnya.

3. Untuk memantau kinerja pelayanan publik yang mencakup

ketersediaan sarana pelayanan publik, ketertiban, kebersihan dan

kedisiplinan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

4. Untuk memantau tertib pelaksanaan administrasi perkara dalam hal

prosedur penerimaan perkara, register perkara, keuangan perkara,

laporan perkara dan pengarsipan perkara.

5. Untuk memantau tertib pelaksanaan administrasi persidangan mulai

dari persiapan persidangan, pelaksanaan persidangan, putusan dan

minutasi.

6. Untuk memantau pelaksanaan administrasi umum pada unit

kesekretariatan tentang pelaksanaan administrasi kepegawaian,

administrasi dan tata kelola keuangan DIPA, pengelolaan pengadaan

barang dan jasa, pengelolaan pada unit UAKPA dan UAKPB, tata

persuratan serta tatakelola perpustakaan.

D. FUNGSI PENGAWASAN

Fungsi Pengawasan meliputi:

1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan

rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12

2. Mengendalikan agar administrasi peradilan agama dikelola secara tertib

sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan agama melaksanakan

tugasnya dengan sebaik-baiknya.

3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari

keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara

yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.

E. METODOLOGI PENGAWASAN

1. Memeriksa seluruh buku register, buku jurnal, buku induk keuangan

perkara dengan cara memeriksa apakah cara pengisian sudah sesuai

dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Agama (Buku II Revisi Tahun 2014) dan Buku IV Tentang Tatalaksana

Pengawasan Peradilan.

2. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, register perkara,

keuangan perkara, minutasi serta laporan perkara.

3. Melakukan pemeriksaan sarana dan administrasi kepegawaian,

keuangan DIPA, Laporan Simak-BMN dan SAKPA, perpustakaan,

persuratan dan pengadaan barang dan jasa.

4. Wawancara dengan beberapa pejabat dan staf yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas.

5. Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek pisik.

F. JANGKA WAKTU PENGAWASAN

Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan pada Pengadilan Agama ....... selama 3 (tiga) hari, dimulai dari tanggal ......, ..... dan .... 2016.

G.TIM PEMBINA DAN PENGAWAS

Pengadilan Agama ........... :

Ketua : ..................................

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Sekretaris : ...................................

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

13

Anggota : 1. ........................................

Kasubag Kepegawaian dan IT PTA Pontianak

BAB II

HASIL PENGAWASAN

A. MANAJEMEN PERADILAN

1. Fungsi-fungsi Manajemen:

a. Perencanaan:

1) Kondisi:Renstra telah disusun untuk tahun 2016-2020 dan telah

dijabarkan dalam Program Kerja Tahunan atau Rencana Kerja

Tahunan (RKT). Untuk tahun 2016 telah disusun program kerja

dan RKT, namun isi kegiatan dalam program kerja berbeda

dengan RKT sehingga terjadi dualisme acuan/pedoman kinerja.

Kriteria:Isi Program Kerja Tahunan harus sama dengan Rencana Kerja

Tahunan (RKT) sehingga tidak terjadi dualisme kebijakan dan

disusun secara rinci meliputi: kebijakan, sasaran, tujuan,

kegiatan, target capaian, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan,

penanggungjawab dan sumber dana. (Buku IV hal 55-56).

Sebab:Kurangnya koordinasi antar pejabat dan kurangnya kontrol

pimpinan.

Akibat:Terjadi dualisme kebijakan sehingga menyulitkan pejabat dalam

melaksanakan tugas bahkan dapat mengakibatkan overlapping

dalam pelaksanaan tugas. 14

Tanggapan:Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pengadilan Agama ..... akan ditindaklanjuti setelah berkonsultasi

ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

2) Kondisi:Program Kerja Tahunan atau Rencana Kerja Tahunan (RKT)

sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, tetapi belum

dijadikan pedoman secara tertib dan terencana dalam

melaksanakan tugas harian oleh pejabat penanggung jawab

kegiatan pada setiap komponen.

Kriteria:Program Kerja Tahunan atau Rencana Kerja Tahunan (RKT)

yang telah disusun disahkan oleh Ketua Pengadilan. Selain

disosialisasikan ke semua pegawai, setiap pejabat penanggung

jawab kegiatan harus memilki RKT untuk dijadikan pedoman

pelaksanaan tugas bersama stafnya. (Pengembangan pola kerja

efektif dan efisien).

Sebab:Kurangnya perhatian terhadap pentingnya efektifitas dan efisiensi

kinerja.

Akibat:Pejabat penanggung jawab kegiatan tidak secara mandiri dan

leluasa menyusun mekanisme dan/atau cara-cara kerja yang

efektif dan efisien bersama stafnya dan selalu menunggu

perintah dari atasannya.

Tanggapan:Sudah ditindak lanjuti dengan ditransformasikan kedalam Job

Description dan SKP yang menjadi acuan pegawai untuk

mewujudkan pelaksana Rencana Kerja Tahunan Pengadilan

Agama ...........

b. Pengorganisasian :

1) Kondisi:15

Petugas Meja informasi memberikan layanan penjelasan

prosedur berperkara kepada pencari keadilan.

Kriteria :Petugas meja informasi merupakan bagian dari pelaksana

pelayanan informasi sebagaimana dimaksud oleh KMA No.1-

144/KMA/SK/I/2011, sedangkan petugas meja I merupakan

bagian dari tata kerja kepaniteraan, masing-masing mempunyai

tugas dan tanggung jawab sendiri dan memiliki atasan langsung

tersendiri.

Sebab:Kurang memahami pedoman kerja sebagaimana tertuang dalam

KMA No.1-144/KMA/SK/I/2011.

Akibat:Terjadi tumpang tindih antara tugas meja I dan tugas meja

informasi.

Tanggapan:Menjadi pedoman dan tata kerja Meja Informasi yang akan

mendalami dan mencermati KMA No.1-144/KMA/SK/I/2011.

c. Pengawasan

Kondisi:Pengawasan melekat (Waskat) berjalan belum sebagaimana

mestinya. Hal ini tercermin belum dilakukannya evaluasi kinerja

secara rutin oleh atasan langsung.

Kriteria:Pejabat terkait dan/atau atasan langsung harus selalu melakukan

pengawasan terutama melalui evaluasi kinerja secara rutin dan

berkesinambungan maupun insidental agar kinerja pegawai efektif

efisien dan sesuai dengan ketentuan.

Sebab:Belum tertanamnya secara baik pola kerja yang efektif dan efisien

sesuai dengan fungsi manajemen.

Akibat : 16

Pelaksanaan Tupoksi tidak terkontrol secara tertib sehingga terjadi

kekeliruan dan/atau kurang sempurna, misalnya dalam

menyampaikan panggilan kepada prinsipal, sedangkan seharusnya

disampaikan kepada kuasa hukum.

Hambatan dan kendala tidak segera terdeteksi sehingga terjadi

kelambatan dalam melakukan perbaikannya/penyempurnaan.

Tanggapan:Kedepannya akan dilaksanakan lebih maksimal sesuai dengan

ketentuan.

2. Kepemimpinan:

a. Pembinaan

Kondisi:Pembinaan oleh pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) baru

dilaksanakan secara umum kepada seluruh pegawai dan belum

dilakukan secara khusus terhadap pejabat fungsional (hakim,

panitera pengganti dan jurusita).

Panitera dan Sekretaris belum melakukan pembinaan kepada

bawahannya secara rutin dan masih bersifat insidentil.

Kriteria:Pimpinan perlu melakukan pembinaan kepada pejabat fungsional

(hakim, panitera pengganti dan jurusita).

Panitera dan Sekretaris perlu melakukan pembinaan kepada

bawahannya secara rutin

Sebab:Pimpinan, Panitera dan Sekretaris kurang melakukan kontrol

terhadap kinerja bawahannya sehingga kurang memperoleh

informasi adanya kekeliruan dan/atau kekurangsempurnaan

pelaksanaan tugas serta kendala dan hambatan bekerja

Akibat:Kekeliruan dan/atau kekurangsempurnaan pelaksanaan tugas serta

kendala dan hambatan tidak segera teratasi bahkan terulang-ulang

kembali.17

Tanggapan : Segera di tindak lanjuti dan akan dipedomani berkelanjutan.

b. Pengawasan

Kondisi:Waki Ketua Pengadilan Agama selaku koordinator pengawasan

berjalan belum sebagaimana mestinya terutama terhadap jalannya

pengawasan bidang.

Kriteria:Waki Ketua Pengadilan Agama selaku koordinator pengawasan

perlu melakukan koordinasi dengan hakim pengawas bidang dalam

melakukan pengawasan dan menindaklanjuti temuan-temuan dalam

pemeriksaan.

Sebab:Meskipun tugas Waki Ketua Pengadilan Agama sudah dituangkan

dalam uraian tugas namun belum disusun dalam program kerja

sehingga tidak terealisasikan secara tertib dan terencana.

Akibat:Pengawasan oleh Hawasbid maupun oleh atasan langsung belum

terkoordinasi secara baik dan belum dilakukan evaluasi untuk

ditindaklanjuti.

Tanggapan: Akan dipedomani, dalam pelaksanaan Pengawasan oleh Hawasbid.

3. Kecepatan dan Ketepatan Penanganan Perkara

Kondisi:Terdapat 29 perkara yang penyelesaiannya melebihi batas waktu 5

bulan. Di antara perkara tersebut terdapat alasan yang tidak dapat

dibenarkan seperti para pihak menunda pembuktian, para pihak sering

tidak hadir.

Kriteria:Perkara harus sudah diputus dalam jangka waktu paling lama 5 bulan

kecuali ada alasan yang logis yang dapat dibenarkan

Sebab:18

Majelis hakim tidak menguasai tata cara pemeriksaan yang efektif dan

tidak disiplin dalam menerapkan hukum acara.

Akibat:Penyelesaian perkara berlarut-larut sehingga tidak sejalan dengan

prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tanggapan: Akan di pedomani dalam pemeriksaan perkara sehingga akan tercapai

azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1. Penyediaan informasi publik pada website.

Kondisi: Informasi yang tersedia melalui website banyak yang tidak up-date dan

tidak lengkap.

Kriteria: Informasi yang tersedia harus selalu up-date dan lengkap minimal

sesuai standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam KMA No.1-

144/KMA/SK/I/2011.

Sebab:Petugas pelayanan informasi dan Tim IT yang secara khusus diberikan

tugas untuk itu tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya serta

tidak adanya kontrol (pengawasan) dari pejabat terkait.

Akibat: Publik tidak dapat mengakses informasi yang diperlukan baik karena

tidak tersedia maupun karena kadaluarsa.

Tanggapan: Segera ditindak lanjuti dan dipedomani agar sesuai standar pelayanan

publik sebagaimana yang diatur dalam KMA N0.1-144/KMA/SK/I/2011.

2. Sumber daya penyedia informasi publik:

Kondisi: Petugas meja informasi belum sepenuhnya memahami tugas dan

tanggung jawabnya serta mekanisme pemberian layanan informasi.

Kriteria: 19

Petugas meja informasi harus memahami dengan baik tugas dan

tanggung jawab yang diembannya sebagaimana diatur dalam KMA

No.1-144/KMA/SK/I/2011.

Sebab:Petugas meja informasi masih baru dan belum memperoleh

pembinaan/pelatihan sehingga dalam melaksanakan tugas hanya atas

dasar contoh dan kebiasaan bukan berdasarkan pedoman/aturan.

Akibat: Terjadi kekeliruan dalam melaksakan tugas pelayanan informasi seperti

pemberian layanan kepada para pencari keadilan yang merupakan

tugas meja I pada kepaniteraan, kekeliruan dalam menindaklanjuti

pelayanan penelitian oleh mahasiswa dll.

Tanggapan: Segera ditindak lanjuti.

3. Intrumen pelayanan informasi publik:

Kondisi: Penggunaan instrumen pemberian layanan informasi yang tidak tepat

karena menggunakan instrumen berdasarkan ketentuan lama, misalnya

regsiter permohonan informasi.

Kriteria: Semua instrumen pemberian layanan informasi harus menggunakan

instrumen terbaru beradasarkan KMA No.1-144/KMA/SK/I/2011.

Sebab:Petugas pelayanan informasi tidak memperhatikan adanya instrumen

baru sementara PPID maupun atasan PPID tidak melakukan

pengawasan dan pembinaan.

Akibat: Sebagaian data tidak terdokumentasikan.

Tanggapan: Segera ditindak lanjuti agar sesuai dengan instrumen terbaru

bedasarkan KMA N0.1-144/KMA/SK/I/2011.

C. ADMINISTRASI PERKARA20

1. Penerimaan perkara

Kondisi:SK panjar biaya perkara Pengadilan Agama ................nomor :

W .../.../Hk.../ III/2015 tertanggal 2 Maret 2015 maupun SK panjar biaya

perkara Pengadilan Agama .......... nomor W ..../.../Hk..../ III/2016

tertanggal 16 Maret 2016 yang belum ditanda tangani oleh Ketua

Pengadilan Agama ..........., belum mempertimbangkan tentang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses

Mediasi di Pengadilan, khususnya biaya panggilan para pihak untuk

menghadiri mediasi, sehingga biaya panggilan para pihak untuk

menghadiri mediasi tidak diperhitungkan dalam SKUM.

Kreteria :Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di

Pengadilan yang berkenaan dengan biaya panggilan antara lain

mengatur bahwa:

Pasal 9 ayat (1) menyatakan : “Biaya pemanggilan Para Pihak

untuk menghadiri proses mediasi dibebankan terlebih dahulu

kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.

Pasal 9 ayat (2) menyatakan : “Biaya pemanggilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya

pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri sidang.”

Pasal 9 ayat (4) menyatakan : “Dalam hal Mediasi tidak dapat

dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya

pemanggilan Para Pihak dibebankan kepada pihak yang kalah,

kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama...”

Pasal 23 ayat (4) menyatakan :” Biaya Mediasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang

wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. “.

Sebab:

21

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan

tersebut masih dalam masa transisi yang mulai berlaku sejak tanggal

4 Maret 2016. Sehingga masih kurang sosialisasi dan kurang difahami

Akibat:Penarikan uang panggilan para pihak untuk mediasi tidak mempunyai

payung hukum.

Tindak lanjut:Panjar biaya segera akan ditindaklanjuti sebagaimana petunjuk

PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

2. Keuangan Perkara

1. Kondisi:Pengeluaran biaya panggilan tanggal 19 Februari 2016 terdapat 20

kwitansi yang diterima oleh jurusita pengganti tanpa menyebut

jumlah biaya panggilan, tidak menyebut tanggal penerimaan, tanpa

menyebut nama jurusita penggantinya yang menerima uang tersebut

dan hanya disebut radiusnya saja, namun dalam buku bantu dan buku

induk keuangan perkara disebut nominal jumlah uangnya.

Kreteria:Seharusnya pengeluaran keuangan panggilan sebagai bukti

pengeluaran yang nantinya akan dibukukan dalam buku bantu

keuangan perkara, buku jurnal keuangan perkara dan buku induk

keuangan perkara harus disebut nominalnya secara jelas, tanggal

berapa dan siapa yang menerima secara tertib, karena keuangan

perkara tersebut dipertanggung jawabankan, dan harus sama antara

kwitansi ( bukti pengeluaran) dengan buku bantu, buku jurnal dan

buku induk keuangan perkara baik jumlah maupun tanggal

pengeluarannya.

Sebab:Sebab kwitansi / bukti pengeluaran tersebut yang membuat jurusita

pengganti, bukan kasir yang diberi tanggung jawab untuk

mengeluarkan uang proses perkara tersebut.

Akibat:22

Adminitrasi keuangan tidak tertib karena bukti pengeluaran tanpa

jumlah dan tanpa tanggal, tanpa diketahui siapa yang menerima.

Tanggapan:Menjadi perhatian petugas/kasir untuk proses dan pembukuan

keuangan perkara.

2. Kondisi: Belanja ATK perkara yang berasal dari Biaya Proses Penyelesaian

Perkara tidak didasarkan pada rencana yang disusun oleh PPK Biaya

Proses yang disetujui oleh Panitera sebagai Pengelola Biaya Proses,

dan tanpa dilengkapi administrasi yang memadai.

Kreteria:Sebelum belanja ATK perkara, PPK Biaya Proses Penyelesaian

Perkara membuat rencana kebutuhan belanja ATK perkara dan

disampaikan pada Panitera sebagai Pengelola Biaya Proses untuk

mendapat persetujuan, baru kemudian dilakukan belanja ATK perkara

oleh Staf Pelaksana Biaya Proses.

Sebab:Petugas pelaksana tidak mmemahami ketentuan yang berlaku dan

tidak adanya kontrol dari PPK Biaya Proses maupun dari Panitera.

Akibat:

Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggapan: Petugas merangkap sebagai Panitera Pengganti sehingga belum

maksimal dalam menjalankam tugasnya, untuk kedepannya Petugas

dan Pelaksana akan diarahkan oleh PPK dan Panitera agar dalam

melaksanakn tugasnya berpedoman pada Perma RI Nomor 02 tahun

2009.

3. Kondisi:Pengelolaan ATK perkara yang berasal dari Biaya Proses

Penyelesaian Perkara belum dilakukan secara tertib sebagaimana

pengelolaan biaya ATK yang berasal dari DIPA, secara riil belum ada

stock opname persedian ATK perkara.23

Kriteria:

Seharusnya pengelolaan ATK perkara dari biaya proses dikelola

mengikuti pola pengelolaan ATK yang berasal dari DIPA, sehingga

harus dilengkapi dengan stock opname.

Sebab:

Petugas belum memahami sepenuhnya hal tersebut.

Akibat:

Belum terlaksana secara sempurna sebagaimana pola pengelolaan

DIPA.

Tanggapan:

Segara ditindak lanjuti agar dalam pelaksanaanya sebagaimana pola

pengelolaan DIPA .

3. Register Perkara

1. Kondisi: Kolom mediasi dalam buku register 75 % belum terisi diantaranya

Perkara nomor : 1181, 1183, 1185, 1186, 1187, 1189, 1190, 1191,

1192,1331 s/.d. 1381 (50 perkara) tahun 2015 kolom mediasi belum

diisi.

Kreteria:Seharusnya buku register diisi secara tertib dan berkesinambungan

dan cermat sesuai petunjuk buku II halaman 22 angka 5 huruf a.

Sebab:

Petugas register kurang memahami tugas, tidak tertib, kurang disiplin

atau kemungkinan instrument tidak berjalan dengan baik.

Akibat:

Buku register tidak tertib dan perkara tidak diketahui apakah perkara

sudah dimediasi atau belum.

Tanggapan:

24

Menjadi perhatian pimpinan dan sebenarnya instrumen sudah tersedia

namun tentu akan lebih ditertipkan petugas dan semua yang terkait

dengan keperluan itu.

2. Kondisi:Perkara yang disidangkan tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan

tanggal 17 Maret 2016 instrumen jadwal sidang banyak yang belum

diregister di antaranya berkas yang telah bisa dicocokkan dengan

buku register di antaranya perkara nomor :

104/Pdt.G/2016/PA... ditunda tanggal 22 Maret 2016 belum

deregister.


deregister.


deregister.


deregister.

1312/Pdt.G/2015/PA... dicoret dari pendaftaran tetapi kolom amar

putusan belum terisi.

1051/Pdt.G/2015/PA... diputus tanggal 26 Januari 2016 tetapi

kolom amar putusan belum terisi padahal sudah diikrarkan tanggal

8 Maret 2016.

1336/Pdt.G/2015/PA... putus tanggal 9 Februari 2016 kolom amar

putusan dan kolom pemberitahuan putusan belum terisi/masih

kosong.

1337/Pdt.G/2015/PA.... tanggal putus 21 Januari 2015, kolom amar

putusan masih kosong.

Kreteria:Seharusnya buku register diisi secara tertib dan berkesinambungan

dan cermat sesuai petunjuk buku II halaman 22 angka 5 huruf a.

Sebab:Petugas register kurang memahami tugas, tidak tertib, kurang disiplin

atau kemungkinan.25

Akibat:- Instrument tidak berjalan dengan baik.

- Buku register tidak tertib .dan tidak sempurna.

Tanggapan :Menjadi perhatian Untuk masa mendatang dan tidak hanya perkara

yang telah ditemukan oleh Pengawas tentu akan menjadi perhatian

semua perkara akan kita tuangkan dalam register sebagaimana

petunjuk buku II.

4. Laporan Perkara

1. Kondisi LI.PA.8:

Jenis Perkara

B u l a n

Selisih

Tambah

Kurang

Desember

2015 kolom 13

(sisa akhir

bulan ini)

Januari 2016

kolom 3 (sisa

bulan lalu)

Izin Poligami 3 3 0

Dispensasi Kawin 4 5 1

Cerai Talak 91 114 23

Cerai Gugat 251 230 21

Harta Bersama -1 1 2

Penguasan anak 3 1 2

Permohonan

Pengangkatan anak

6 4 2

Perwalian 4 3 1

Penunjukan oranglain

sebagai wali

1 0 1

Itsbat nikah 4 4 0

Wali adhol 1 0 1

Ekonomi syariah 2 2 0

Kewarisan 3 3 0

P3HP 1 1 0

Lain2/mafqud 7 9 226

Kreteria : Seharusnya jumlah sisa perkara akhir bulan Desember 2015 yang

terdapat dalam kolom 13 sama dengan jumlah sisa perkara bulan lalu

pada laporan bulan Januari 2016 yang terdapat dalam kolom 3.

Sebab: Petugas tidak cermat dalam melihat jenis perkara, sehingga terjadi

selisih yang sangat signifikan, utamanya perkara cerai talak dan cerai

gugat.

Akibat: Data yang dilaporkan sangat tidak akurat.

Tanggapan: Pada bulan Januari 2016 dilakukan opname data perkara/ disesuaikan

dengan data perkara yang ada di aplikasi SIADPA.

2. Kondisi : Laporan Perkara Khusus PP No.10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun

1990:

Dalam bulan Desember 2015 jumlah perkara cerai gugat yang masuk

terbaca dalam kolom 7 dan 8 berjumlah = 19 perkara, jumlah perkara

cerai gugat diputus yang terbaca dalam kolom 12 berjumlah = 6 perkara,

jumlah sisa perkara cerai gugat yang terbaca dalam kolom 15 berjumlah

= 3 perkara.

Kreteria:Dalam bulan Desember 2015 jumlah perkara cerai gugat masuk terbaca

dalam kolom 7 dan 8 berjumlah = 19 perkara, jumlah perkara cerai gugat

diputus terbaca dalam kolom 12 berjumlah = 6 perkara, sehingga

seharusnya jumlah sisa perkara cerai gugat yang terbaca dalam kolom

15 berjumlah = 13 perkara.

Sebab: Petugas tidak cermat dalam mengisi laporan, dan atasan kurang

mengontrol.27

Akibat: Terjadi kesalahan pelaporan.

Tanggapan: Pada kolom 15 terjadi kesalahan dalam pengetikan tertulis sisa 3

perkara yang benar sisa 13 perkara.

3. Kondisi: Pelaporan perkara masih dibuat dengan ketentuan dan form lama serta

belum memenuhi Surat Edaran Dirjen Badilag MARI Nomor

0377.a/DJA/HM.00/2/2016 tentang Pola Standar Pelaporan Perkara

tanggal 28 Januari 2016.

Kreteria:Pelaporan seharusnya sudah mengacu kepada Surat Edaran Dirjen

Badilag MARI Nomor 0377.a/DJA/HM.00/2/2016 tanggal 28 Januari

2016, yang terdiri dari:

a. Laporan Keadaan Perkara (LI.PA.1)

b. Laporan Perkara Yang Dimohonkan Banding (LI.PA.2)

c. Laporan Perkara Yang Dimohonkan Kasasi (LI.PA.3)

d. Laporan Perkara Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali (LI.PA.4)

e. Laporan Perkara Yang DImhonkan Eksekusi (LI.PA.5)

f. Laporan Kegiatan Hakim (LI.PA.6)

g. Laporan Perkara Diterima, Dicabut, dan Diputus Menurut Jenis

Perkara (LI.PA.8)

h. Laporan Perkara Khusus PP. No.10 1983 Jo PP. No. 45 Tahun 1990

(LI.PA.9)

i. Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian (LI.PA.10)

j. Laporan Pertanggung Jawaban Uang Iwadh (LI.PA.11)

k. Laporan Mediasi (LI.PA.12)

l. Laporan Penerbitan Akta Cerai (LI.PA.13)

m. Laporan Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung (LI.PA.14)

n. Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (LI.PA.15)

o. Laporan Pelaksanaan Posyankum (LI.PA.16)

p. Laporan Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan (HHK) (LI.PA.17)28

q. Laporan Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya (HHKL)

(LI.PA.18)

r. Laporan Minutasi Perkara (LI.PA.19)

s. Laporan Tingkat Penyelesaian Perkara (LI.PA.20)

t. Laporan Verzet Terhadap Putusan Verstek (LI.PA.21)

u. Laporan Penanganan Bantuan I Panggilan/Pemberitahuan

(LI.PA.22)

Sebab:Petugas belum memahami Surat Edaran Dirjen Badilag MARI Nomor

0377.a/DJA/HM.00/2/2016 karena masih dalam masa transisi.

Akibat:Laporan belum memenuhi standar pelaporan seiring dengan

bertambahnya tugas Pengadilan Agama.

Tanggapan: Untuk laporan perkara bulan Maret 2016 dan seterusnya akan

ditindaklanjuti agar sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Badilag MARI

Nomor 0337.a/DJA/HM.00/2/2016 tentang Pola Standar Pelaporan

Perkara tanggal 28 Januai 2016.

5. Arsip Perkara

1. Kondisi: Berkas perkara yang masih berjalan (arsip aktif) : Banding 6 berkas,

Kasasi 5 berkas, PK 1 berkas. Berkas tersebut sebagian sudah

dimasukkan dalam Box, sebagian lagi belum dimasukkan dalam Box.

Berkas yang sudah dimasukkan dalam Box belum ada daftar isi Box.

Kreteria: Berkas berjalan harus mempunyai Box dan daftar isi Box.

Sebab: Persediaan Box sudah habis.

Akibat: Berkas perkara kelihatan dan tampak tidak rapi, serta dikawatirkan isi

berkas mudah hilang.

Tanggapan: 29

Berkas yang masih berjalan (arsip aktif) dan belum masuk box akan

segera dimasukkan dalam box dan akan segera dibuatkan daftar isi.

2. Kondisi : Sebagian besar arsip berkas perkara tidak aktif sudah dimasukkan

dalam Box dan diletakkan pada Rak dalam ruangan arsip. Hanya saja

masih banyak belum ada daftar isi Box.

Kreteria:

Pada setiap Box harus ada daftar isi Box.

Sebab: Kelalaian petugas dalam menangani arsip berkas perkara

Akibat: Penanganan dan pengelolaan arsip belum sempurna.

Tanggapan : Box yang belum ada daftar isinya akan segera dibuatkan daftar isi.

D. ADMINISTRASI PERSIDANGAN dan PELAKSANAAN PUTUSAN

1. Penomoran Perkara

Kondisi:Ada perkara yang cara penomorannya tidak sama, antara lain pada map

tertulis : 50/Pdt.G/2016/PA.... yang lain tertulis dengan

0050/Pdt.G/2016/PA....

Kriteria:Lihat ketentuan SIADPA Plus.

Sebab: Panitera/Ketua Majelis kurang teliti.

Akibat: Terjadi kekeliruan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggapan : Telah diperbaiki sesuai SIADPA Plus.

2. Berkas Perkara

Kondisi:Pada berkas perkara tertulis Bendel A padahal perkara tersebut tidak

dibanding, untuk perkara : 30

- Nomor 1116/Pdt.G/2015/PA...

- Nomor 1123/Pdt.G/2015/PA...

- Nomor 1134/Pdt.G/2015/PA...

- Nomor 1159/Pdt.G/2015/PA...

- Nomor 1289/Pdt.G/2015/PA...

- Nomor 1304/Pdt.G/2015/PA...

Kriteria:Berkas dibuat menjadi 2 bendel, yaitu Bendel A dan Bendel B dalam hal

perkara diajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

(Buku II edisi revisi tahun 2013) hal 35.

Sebab:Kurang teliti dalam membaca buku II.

Akibat:Penempatannya menjadi kurang tepat.

Tanggapan: Telah diperbaiki, kedepan dipedomani sesuai Buku II edisi revisi tahun

2013) hal 35.

3. Penunjukan Majelis Hakim (PMH)

KondisiPenggantian Majelis Hakim hanya dengan alasan adanya SK Susunan

Majelis Hakim. Perkara Nomor 1034/Pdt.G/2015/PA....,

Penggantian Majelis Hakim dengan tanpa alasan. Perkara Nomor

1289/Pdt.G/2015/PA....

Kriteria:Pedomani hasil Rakernas ..., Penggantian Hakim terutama Ketua Majelis

hanya dilakukan atas alasan hukum atau keadaan yang menyebabkan

Hakim yang bersangkutan tidak dapat atau tidak layak melakukan

pemeriksaan.

Sebab:Kurang memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Akibat:

31

Sudah mengganti susunan Majelis Hakim dengan tidak memperhatikan

perkara yang sedang ditangani yang dapat terjadi merugikan pihak-pihak

berperkara.

Tanggapan: Kedepan akan dilaksanakan sesuai dengan mempedomani peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

4. Surat Penunjukan Panitera

Kondisi :Perkara Nomor 1304/Pdt.G/2015/PA... menunjuk ... (Panitera), sebagai

panitera pengganti.

Kriteria:- Kedudukan Panitera sekalipun menjadi Panitera Sidang tetap

ditulis Panitera, Panitera Pengganti istilah untuk Panitera sidang

selain dari Panitera.

- Baca Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Sebab:Kurang cermat.

Akibat:Terjadi kekeliruan yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Tanggapan: Kedepan dilaksanakan sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989.

5. Surat Penunjukan Jurusita Pengganti

Kondisi: Menunjuk 2 (dua) orang, tetapi jabatannya tidak jelas sebagai

jurusita atau jurusita pengganti, hanya tertulis jurusita/jurusita

pengganti.

- Perkara Nomor 1116/Pdt.G/2015/PA....




32

- Perkara Nomor 1134/Pdt.G/2015/PA.... tidak dicoret jabatannya

jurusita/jurusita pengganti.

Kriteria:Seharusnya tentukan masing-masing sebagai Jurusita dan Jurusita

Pengganti atau bila seorang dipilih salah satu. (Pasal 39 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Sebab:Kurang cermat.

Akibat:Tidak tepat penerapannya.

Tanggapan: Telah diperbaiki dan kedepan berpedoman sesuai Pasal 39 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989.

6. Surat gugatan/permohonan

Kondisi:Identitas para pihak tidak jelas hanya tertulis swasta, wiraswasta,

karyawan.





Perkara Nomor 1134/Pdt.G/2015/PA...., tidak memberi nafkah wajib.

Perkara Nomor 1123/Pdt.G/2015/PA...., tidak dalam keadaan qobla

dukhul.

Kriteria:Gugatan kurang jelas, bila kurang jelas dapat ditambahkan pada saat

sidang pembacaan gugatan. (baca buku Penerapan Hukum Acara

Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Prof. Dr. H. Abdul Manan,

SH.,SIP.,M.Hum., hal. 18-19).

Sebab:Majelis Hakim kurang cermat.

Akibat:33

Dapat terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum.

Tanggapan: Kedepan dipedomani Buku Penerapan Hukum Acara Perdata di

lingkungan Peradilan Agama, Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH., SIP.,

M.Hum., hal. 18-19.

7. Relas Panggilan

Kondisi:Ada coretan tidak direnvoi:

Perkara Nomor 1123/Pdt.G/2015/PA....




Berita acara relaas panggilan tidak jelas tertulis = sedang pergi,

maksudnya pergi lama, sebentar, tidak pulang-pulang.

Kriteria:o Kalau ada kesalahan ketik atau harus mencoret yang tidak perlu

dengan mempergunakan renvoi terhadap kesalahan ketik atau

coretan tersebut.

(Baca Buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan

Peradilan Agama,. Prof.Dr.H. Abdul Manan,SH.,SIP.,M.Hum., hal 84)

o Seharusnya Jurusita memberikan keterangan Tergugat pergi kemana

secara jelas karena Jurusita berkewajiban member keterangan

dengan sempurna untuk pertimbangan hakim ( Pasal 103 ayat 2 UU

No. 7 Tahun 1989).

Sebab:Jurusita kurang cermat

Akibat:Catatan atau berita acara pada relas tidak sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Tanggapan:

34

Telah diperbaiki dengan direnvoi dan kedepan keterangan sedang pergi

akan ditambah keterangan yang lebih jelas. Sesuai Pasal 103 ayat 2 UU

No. 7 Tahun 1989.

8. Berita Acara Sidang (BAS)

Kondisi: Nomor halaman tidak berlanjut:



Untuk sidang tanggal 17 Maret 2016 hampir semua berita acara

sidang belum diketik, antara lain perkara:
















Ada yang sudah diketik tetapi belum ditandatangani oleh Ketua

Majelis atau Panitera Pengganti.





Kriteria:35

Nomor halaman BAS harus dibuat secara bersambung dari sidang

pertama sampai sidang terakhir.

BAS harus sudah selesai dan ditandatangani paling lambat sehari

sebelum sidang berikutnya.

(Baca Buku II edisi revisi tahun 2013 hal 31).

Sebab:Tidak ada control dari Ketua Majelis, Ketua Majelis cenderung

melakukan pembiaran.

Akibat:Dapat terjadi pengulangan dalam pemeriksaan, merugikan para pihak

berperkara.

Tanggapan: Nomor halaman telah diperbaiki secara bersambung.

BAS sidang tanggal 17 Maret 2016 benar belum diketik ketika

diperiksa tanggal 17 atau 18 Maret 2016 juga, hal ini bukan suatu

kesalahan, karena belum mempunyai peralatan yang begitu sidang

selesai maka hari itu juga semua BAS selesai terketik.

Benar BAS sidang tanggal tersebut yang sudah diketik belum

ditandatangani, namun hal ini bukan suatu kesalahan, karena baru

sehari setelah hari sidang, bukan sehari sebelum sidang berikutnya.

9. Berkas Perkara acak-acakan

Kondisi:Berkas perkara yang akan disidang tanggal 17-03-2016 hampir semua

tidak disusun dengan rapi, hanya diletakkan begitu saja masuk dalam

map.

Kriteria:Berkas Perkara disusun secara berangsur dan kronologis. (Buku II edisi

revisi tahun 2013 hal 34).

Sebab:Panitera sidang dan Ketua Majelis terkesan tidak meneliti berkas perkara

sebelum sidang.

Akibat:36

Pada saat pemeriksaan terjadi membolak-balik dan sulit untuk mencari

surat-surat yang diperlukan.

Tanggapan:Telah diperbaiki dan kedepan disusun secara kronologis, sesuai

pedoman Buku II edisi revisi tahun 2013 hal 34.

10. Mediasi

Kondisi:Para pihak sepakat menunjuk mediator, dalam penetapan Majelis Hakim

tertulis = para pihak menyerahkan pada Majelis Hakim.

Kriteria:Penetapan Majelis Hakim harus mempedomani BAS dan data-data pada

saat mediasi harus diisilengkap. (PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Pasal

11 dan 12).

Sebab:Tidak dibaca ulang oleh Mejelis Hakim dan oleh Mediator.

Akibat:- Terjadi kekeliruan yang seharusnya tidak terjadi.

- Pelaksanaan mediasi terkesan tidak sungguh-sungguh.

Tanggapan: Telah diperbaiki dan kedepan Majelis akan lebih teliti dan cermat.

PERMA Nomor 01 Tahun 2008 sudah tidak berlaku sejak

diundangkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal tanggal 04

Februari 2016.

11. Putusan

1. Kondisi:Putusan dijatuhkan secara lisan, tidak ditulis terlebih dahulu, setidak-

tidaknya dikonsep terlebih dahulu. Antara lain perkara :

- Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA....

- Nomor 0135/Pdt.G/2016/PA....

- Nomor 1102/Pdt.G/2015/PA....

Kriteria:

37

Pada saat putusan diucapkan, putusan sudah harus jadi (setidak-

tidaknya sudah ada konsep putusan) dan lansung ditandatangani

oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Sebab:Majelis Hakim terkesan menganggap perkara yang ditangani tidak

bermasalah.

Akibat:Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggapan:Kedepan diperbaiki sesuai dengan ketentuan Buku II halaman 32.

2. Kondisi: Putusan dan salinan putusan banyak yang tidak dibubuhi

setempel dinas.

Pada salinan putusan Panitera belum menandatangani padahal

perkara sudah diminutasi, termasuk tidak ada catatan dari

panitera perihal sudah BHT. Antara lain perkara :

- Nomor 1134/Pdt.G/2015/PA....

- Nomor 1116/Pdt.G/2015/PA....

- Nomor 1123/Pdt.G/2015/PA....

- Nomor 1281/Pdt.G/2015/PA....

- Nomor 1304/Pdt.G/2015/PA....

- Nomor 1359/Pdt.G/2015/PA....

- Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA....

Kriteria:Salinan Putusan halaman terakhir dibuat catatan dari Panitera.

(Baca Buku II edisi revisi tahun 2013 hal 32).

Sebab:Panitera kurang teliti.


Tanggapan:Kedepan dipedomani Buku II edisi revisi tahun 2013 hal 32.

38

12. Pemberitahuan isi putusan

Kondisi: Ada coretan tapi tidak direnvoi.

Contoh perkara :

- Nomor 1359/Pdt.G/2015/PA....

- Nomor 1289/Pdt.G/2015/PA....

Suratnya tertulis Pemberitahuan Putusan ternyata isinya = Isi

putusan.

Contoh perkara :

- Nomor 1359/Pdt.G/2015/PA....

- Nomor 1289/Pdt.G/2015/PA....

Kriteria: Bila ada coretan mempergunakan renvoi.

Bila pada saat pembacaan putusan para pihak ada yang tidak hadir

maka para pihak yang tidak hadir harus diberitahukan isi putusan

tersebut. (Buku II edisi revisi tahun 2013 hal 33).

Sebab:Jurusita atau Jurusita Pengganti tidak teliti.


Tanggapan:Telah diperbaiki dan kedepan lebih cermat dan teliti.

13. Minutasi

Kondisi: Berkas tertulis sudah diminutasi tetapi ternyata belum dijahit

Contoh Perkara :

- Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA....

- Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA....

- Nomor 1297/Pdt.G/2015/PA....

- Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA....

- Nomor 0131/Pdt.G/2015/PA....

39

Ada yang belum lengkap tandatangannya baik Majelis Hakim dalam

putusan, ataupun dalam BAS.

Kriteria:Pedomani Buku II edisi revisi tahun 2013 hal 34).

Sebab:Ketua Majelis kurang kontrol, menyerahkan sepenuhnya kepada

Panitera Pengganti.

Akibat:Dilaporkan sudah minutasi tetapi baru bersifat laporan belum lengkap

sepenuhnya.

Tanggapan:Telah diperbaiki dan kedepan dipedomani Buku II edisi revisi tahun 2013

hal 34.

14.Catatan Pada Kutipan Akta Nikah

Kondisi:Belum ada catatan dari Panitera tentang telah terjadinya perceraian,

antara lain perkara:

- Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA....

- Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA....

- Nomor 1297/Pdt.G/2015/PA....

- Nomor 0131/Pdt.G/2015/PA....

Kriteria:Pedomani Kompilasi Hukum Islam Pasal 147 ayat 4.

Sebab:Petugas meja III kurang teliti.

Akibat :Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggapan:Telah diperbaiki dan kedepan dipedomani Kompilasi Hukum Islam Pasal

147 ayat 4.

15. Pemeriksaan perkara lebih dari 5 bulan

Kondisi:40

Ada yang belum mencantumkan sebagai laporan, sebagaimana yang

dibuat oleh Ketua Majelis C7.

Contoh : Ketua Majelis C5 dan C6

Kriteria:Baca surat edaran MARI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian

Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4

(empat) Lingkungan Peradilan.

Sebab:Ketua Majelis kurang teliti.


Tanggapan:Telah diperbaiki dan kedepan dipedomani Kompilasi Hukum Islam Pasal

147 ayat 4.

16. Kuasa Hukum

Kondisi:Kuasa Hukum ada 2 orang, yang memenuhi syarat hanya 1 orang, tetapi

dalam putusan ditulis semua.

Contoh : perkara Nomor 1289/Pdt.G/2015/PA....

Kriteria:Untuk Kuasa Hukum Pedomani Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Tentang Advokat.

Sebab:Ketua Majelis Hakim tidak teliti.


Tindak Lanjut:Kedepan lebih teliti dan sesuai ketentuan yang berlaku.

17.Eksekusi

Kondisi: Eksekusi perkara 0001/Pdt.G/2015/PA....

Aanmaning tanggal 13 April 2015.41

Belum dilaksanakan eksekusi dengan alasan Pemohon Eksekusi

menambah panjar biaya eksekusi, akan tetapi peringatan untuk

menambah panjar biaya eksekusi hanya melalui telepon.

Kriteria:Kekurangan panjar biaya ekesekusi yang harus ditambah untuk

pelaksanaan eksekusi harus jelas dan dituangkan dengan peringatan

secara tertulis dan diberi batas waktu.

Sebab:Panitera kurang memahami.

Akibat:Perkara menjadi terkatung-katung dan belum ada penyelesaian.

Tanggapan: Mengenai peringatan secara tertulis berkaitan kekurangan biaya

ekskusi agar pemohon ekskusi menambah panjar biaya ekskusi dan

diberi batas waktu, tidak/belum diperoleh dasar hukumnya yang

mengatur tentang itu (lain halnya dengan pemeriksaan perkara).

Pengadilan bersifat pasif yakni menunggu laporan dari pihak

pemohon ekskusi tentang telah/belum dilaksanakannya ekskusi

setelah diaanmaning, tidak boleh pro aktif dengan memberikan

peringatan secara tertulis dan diberi batas waktu.

18. Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

a. Kondisi:Ditemukan Cuti Bersalin Pegawai Pengadilan Agama ... tidak

sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Kriteria:Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976

Tentang Cuti Pegawai Negeri SipilBab II Cuti Pegawai Negeri Sipil

Bagian 5 Cuti Bersalin Pasal 19 ayat 3 sebagai berikut:

(1) Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga,

Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin.

42

(2) Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya,

kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar

tanggungan Negara.

(3) Lamanya cuti-cuti bersalin tersebut dalam ayat (1) dan (2)

adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah

persalinan.

Sebab:Pejabat/Petugas pengelola kepegawaian tidak memperhatikan

ketentuan Pasal 19 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Akibat: Cuti Bersalin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil

dimaksud bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

Tanggapan:Sudah ditindak lanjuti dengan membuat surat cuti bersalin yang

baru sesuai Pasal 19 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1976.

b. Kondisi:Ditemukan Berita Acara Pengambilan Sumpah Wakil Panitera,

Panitera Pengganti dan Jurusita dalam Kop Berita Acara tertulis

“Berita Acara Pengambilan Sumpah Panitera Muda Hukum” dan

uraian kata-kata sumpah dalam Berita Acara tersebut tidak sesuai

dengan ketentuan Pasal 37 ayat 2 dan Pasal 41 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009.

Kriteria:Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

43

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 37 ayat 1 dan 2 berbunyi:

(1) Sebelum memangku jabatannya, panitera, wakil panitera,

panitera. muda, dan panitera pengganti mengucapkan

sumpah menurut agama Islam dihadapan ketua pengadilan

yang bersangkutan.

(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi

sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk

memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung

dengan menggunakan atau cara apa pun juga, tidak

memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada

siapapun juga."

"Saya bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan

sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima

langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu

janji atau pemberian.

"Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan

mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai

dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala undang-undang

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku

bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan

jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak .

membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam

melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-

adilnya seperti layaknya bagi seorang panitera, wakil

panitera, panitera muda, panitera pengganti, yang berbudi

baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

44

2. Ketentuan pada Pasal 41ayat 1 dan 2 berbunyi:

(1) Sebelum memangku jabatannya, jurusita. atau jurusita

pengganti wajib mengucapkan sumpah menurut agama

Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.

(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi

sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh

jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan

menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak

memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada

siapapun juga".

"Saya bersumpah, untuk melakukan atau tidak melakukan

sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima

langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu

janji atau pemberian".

"Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan

mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai

dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku

bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan

jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak

membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam

melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-

adilnya seperti layaknya bagi seorang jurusita atau jurusita

pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan

hukum dan keadilan".

Sebab:Pejabat/Petugas pengelola kepegawaian kurang mencermati

ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, sehingga

45

kata-kata sumpah jabatan Wakil Panitera, Panitera Pengganti dan

Jurusitatidak sesuai denganketentuan Undang-Undang Nomor7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor3 Tahun 2006 terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Akibat:Hukumnya Berita Acara Sumpah Jabatan tersebut menjadi tidak sah

oleh karena menyimpangi ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

Tanggapan:Sesuai arahan dari Ketua Pengadilan Agama .... Berita Acara

Penyumpahan untuk selanjutnya akan diperbaiki sesuai peraturan

perundangan yang berlaku dan dibuat secara lebih teliti dan

dikoreksi oleh atasan langsung.

19. Administrasi Keuangan dan Umum

a. Kondisi:Pejabat Penandatangan SPM belum membuat laporan kepada

Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulannya sebagaimana ketentuan


Kriteria: Berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02

Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan

Pertanggungjawaban Belanja Negara Di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya Bab IV

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Perbendaharaan huruf D (11),

sebagai berikut:

Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Penguji dan Penandatangan

SPM (PPSPM):

(1) Nomor 1 sampai dengan nomor 10.

(2) Nomor 11 PPSPM wajib menyampaikan laporan bulanan terkait

pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA yang memuat

(format terlampir) huruf a sampai dengan huruf c.46

(3) Nomor 12 huruf a sampai dengan k.

Sebab:Pejabat / Petugas dimaksud belum mencermati dan menelaah

ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan kewajibannya

untuk membuat laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Akibat:Pejabat / Petugas dimaksud tidak mentaati ketentuan yang ada

dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun

2013.

Tanggapan:Pejabat Penandatangan SPM telah membuat laporan bulanan yang

dimaksud kepada Kuasa Pengguna Anggaran sesuai peraturan

perundangan yang berlaku dan telah di tandatangani serta

diarsipkan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

b. Kondisi:Pejabat Pembuat Komitmen belum membuat laporan kepada Kuasa

Pengguna Anggaran setiap bulannya sebagaimana ketentuan


Kriteria:Berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02

Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan

Pertanggungjawaban Belanja Negara Di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya Bab IV

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Perbendaharaan huruf B

(9,10,11) dan huruf D (11), yaitu:

Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

(1) Nomor 1 sampai dengan nomor 8

(2) Nomor 9 Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Kegiatan

Kepada KPA

(3) Nomor 10 PPK wajib menyampaikan laporan bulanan terkait

pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA yang

memuat (format terlampir)47

(4) Nomor 11 Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan

kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan

(format terlampir)

(5) Nomor 12 huruf a sampai dengan 13.

Sebab:Pejabat / Petugas dimaksud belum mencermati dan menelaah

ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan kewajibannya

untuk membuat laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Akibat:Pejabat / Petugas dimaksud tidak mentaati ketentuan yang ada dalam

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013.

Tanggapan:Pejabat Pembuat Komitmen telah membuat laporan bulanan yang

dimaksud kepada Kuasa Pengguna Anggaran sesuai peraturan

perundangan yang berlaku dan telah di tandatangani serta diarsipkan

oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

c. Kondisi:Barang Inventaris Ruangan dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) dari

Aplikasi SIMAK BMN tidak sama jumlah dan jenisnya dengan barang

inventaris di setiap ruangan.

Kriteria:Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, untuk

mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan

BMN diperlukan pengelolaan / Barang Milik Negara dengan cara

dilakukan pencatatan/ pendataan/ inventarisasi pada ruangan satuan

kerja.

Sebab:Penataan Daftar Barang Ruangan (DBR) dari Aplikasi SIMAK BMN

tidak diikuti tindaklanjut penataan barang inventaris dalam ruangan-

ruangan.

Akibat:48

Daftar Barang Ruangan (DBR) dalam ruangan-ruangan kantor tidak

valid dan akurat.

Tanggapan:Penataan Barang Dalam Ruangan Berupa Daftar Dalam Ruangan

sudah disesuaikan dengan yang ada dalam aplikasi SIMAK BMN.

20.Perencanaan, Teknologi Informasi dan Laporan

Kondisi:Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan

Agama masih perlu disempurnakan, antara lain :

1) Sistematika Penyusunan Renstra Tahun 2015 – 2019 Pengadilan

Agama Bantul belum sesuai dengan Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga Renstra K/L 2015 – 2019 serta Renstra

Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Agama ... belum ditetapkan oleh

Ketua Pengadilan Agama ....

2) Ditemukan beberapa Indikator Kinerja dalam Renstra, LAKIP, RKT

dan PK Tahun 2015 tidak selaras dengan Indikator Kinerja Utama

(IKU) Tahun 2015 yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan

Agama ...

Kriteria:1. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan



Kementerian/Lembaga Renstra K/L 2015 – 2019 disebutkan bahwa:

Sistematika penulisan Renstra K / L 2015 – 2019 :

a. BAB I PENDAHULUAN

b. BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN/

LEMBAGA

49

c. BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA

REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

d. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

e. BAB V PENUTUP

f. LAMPIRAN

2. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan



Kementerian/Lembaga Renstra K/L 2015 – 2019 disebutkan bahwa:

Kementerian / Lembaga menetapkan Renstra K / L 2015 – 2019

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah RPJMN 2015 – 2019

ditetapkan.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, maka seharusnya jika terjadi

kelemahan dan kesalahan penyajian data serta terjadi ketidak

selarasan pada indikator kinerja dari Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Agama ... perlu

dilakukan mekanisme reviu terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ada sebagaimana ketentuan

peraturan tersebut di atas.

Sebab:Penyelenggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) pada Pengadilan Agama ... belum melakukan penelahaan dan

kurang cermat dalam menyelenggarakan sistem dimaksud.

Akibat:Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada

Pengadilan Agama ... kurang akurat dan andal sebagai tolak

ukur/parameter akuntabilitas kinerja lembaga/satker.

50

Tanggapan:Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan

Agama ... akan ditindaklanjuti setelah berkonsultasi ke Pengadilan

Tinggi Agama Pontianak.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama ... oleh tim pengawas

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal ..., ......, dan ..... 2016

yang meliputi lima bidang sasaran pengawasan, yaitu : Bidang

Manajemen Peradilan, Kinerja Pelayanan Publik, Administrasi Perkara,

Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan serta Administrasi

Umum, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen Peradilan.

Manajemen Peradilan secara menyeluruh telah berjalan dengan baik,

namun pelaksanaannya masih ada hal-hal yang harus

disempurnakan.

2. Kinerja Pelayanan Publik.

Pelayanan publik masih kurang optimal, data yang disajikan di web

kurang up date dan belum adanya pemisahan antara petugas

informasi dan petugas Meja I.

3. Administrasi Perkara.

Perlu peningkatan pelaksanaan tertib administrasi perkara, ketelitian

petugas dan penyempurnaan, terlebih khusus pada Register Perkara

agar ditangani secara sungguh-sungguh.

4. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan.

51

pada garis besarnya administrasi persidangan telah berjalan dengan

baik, namun masih perlu meningkatan kecermatan dan ketelitian

dalam menangani perkara.

5. Administrasi Umum.

Pejabat/Petugas kurang mencermati dan menelaah ketentuan

peraturan yang berlaku sehingga terjadi banyak kesalahan dalam

melaksanakan tugasnya.

B. REKOMENDASI

Tim Pembina dan Pengawas Daerah Pengadilan Agama .... dengan ini

merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

untuk memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama ...., sebagai

berikut:

1. Agar temuan-temuan pada pengawasan reguler tahun 2016 periode

pertama ditelaah dan ditindaklanjuti dan segera dilaporkan kepada

Koordinator Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

2. Setiap pegawai yang diberi tugas baru supaya dibekali ilmu yang

berkaitan dengan tugas tersebut.

3. Para pejabat struktural/fungsional dan atau/petugas terkait dalam

melaksanakan tugas pokoknya agar berpedoman pada peraturan

yang berlaku.

4. Meningkatan sinergi kinerja dari ketua sampai dengan staf/pelaksana,

sehingga dapat menyelesaikan TUPOKSI secara maksimal.

5. Agar Pimpinan Pengadilan Agama .... segera menyelesaikan

penyempurnaan Buku Register Perkara.

Demikianlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Reguler

Tahun 2016 Periode Pertama ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pembina

dan Pengawas Pengadilan Agama ...

...................., Tgl, Bln, 2016

Sekretaris Ketua

52

Drs. Eddy Syamsul S.H., MSI. Drs. H. Muhammad SH., MH.

Anggota

Drs.H. Fadil,S.H., MSI.

Anggota

Drs. H. Abdullah,S.H.

53

2. Form-3 (kontrak kinerja).

Pengadilan Agama..................................

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

1. Nama :

2. NIP :

3. Pangkat :

4. Jabatan :

yang bertindak dalam kedudukan untuk kepentingan dan atas

nama jabatan tersebut di atas, dengan ini membuat kontrak

kinerja dan menyatakan akan memperbaiki semua

kekurangan atau kesalahan yang berhubungan dengan

temuan tim pemeriksa dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan,

terhitung mulai tanggal…............. dan untuk itu kami bersedia

menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila

ternyata kami tidak mematuhi kontrak kinerja ini.

..............................., .....................

Tanda tangan,

Namalengkap

NIP ......................................

54

3. Form-4 (Sistimatika LHP).

KATA PENGANTAR

............................., ..............................

Ketua Tim Binwasda

Ttd

Nama terang

NIP ..................

1. Form-6 (Halaman sampul pedoman)

55

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAGI HAKIM TINGGI PEMBINA DAN PENGAWAS

DAERAH (HATIBINWASDA) DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID) PADA PENGADILAN AGAMA SE

KALIMANTAN BARAT

LOGO PTA PONTIANAK

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

TAHUN 2016

56

Documents

Materi Workshop Pembinaan dan Pengawasan