PENGHINAAN TERHADAP KEPALA NEGARA PERSPEKTIF …

PENGHINAAN TERHADAP KEPALA NEGARA PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk

Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana (S.H)

Oleh

Harits Aditya Permadi

NIM : 1112045200009

JURUSAN KETATANEGARAAN ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1438 H / 2017 M

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penulis menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 17 April 2017

Harits Aditya Permadi

i

ABSTRAK

Harits Aditya Permadi. NIM 1112045200009. PENGHINAAN TERHADAP

KEPALA NEGARA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.

Skripsi, Program Studi Ketatanegaraan Islam. Fakultas Syariah dan Hukum.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1438H/2017M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana perspektif hukum

Islam dan hukum positif terhadap kasus penghinaan terhadap kepala negara. Skripsi

ini juga menjabarkan tentang perbuatan dan sanksi – sanksi yang dijatuhkan baik

menurut hukum Islam maupun hukum positif tentang kasus penghinaan terhadap

kepala negara.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research)

yakni metode penelitian yang diperoleh di perpustakaan dengan menganalisa teori-

teori melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan aspek materi yang diteliti.

Penelitian ini mengkaji pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam buku,

Undang-Undang KUHP, hasil Putusan Mahkamah Agung, hasil Putusan Mahkamah

Konstitusi RI, hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan RI, kitab – kitab

hukum fiqih dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum Islam dan hukum positif

memiliki perspektif yang sama yaitu bahwa perbuatan menghina kepala negara

adalah perbuatan yang dilarang. Namun sanksi yang dijatuhkan berbeda. Berdasarkan

hukum positif sanksi yang dijatuhkan adalah pasal 208 yang diancam dengan pidana

penjara paling lama empat bulan atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus

rupiah. Sedangkan berdasarkan hukum Islam (menurut hadis yang diriwayatkan oleh

Imam Ahmad) sanksi yang dijatuhkan yaitu didera/di hukum campuk sampai jera

(tidak dijelaskan spesifikasi jumlah cambuk yang dijatuhkan).

Kata kunci : Penghinaan, Kepala Negara, Hukum Positif, Hukum Islam, Sanksi

Pembimbing : Atep Abdurofiq, M.Si

ii

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta shalawat serta salam

senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW,

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul

“Penghinaan Kepala Negara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak sedikit kendala yang penulis

alami, namun berkat doa dan dorongan dari berbagai pihak yang membantu baik

secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materiil sehingga

penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga akhir. Maka penulis

menyampaikan rasa hormat dan terima kasih banyak kepada semua pihak yang

telah memberikan bantuan, bimbingan, Doa serta dorongan semangat dalam

menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA, Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Ibu Dra. Hj. Maskufa, MA , Ketua Program Studi Siyasah Syariah dan

Ibu Sri Hidayati, M.Ag, Sekertaris Program Studi Siyasah Syariah,

terimakasih banyak atas segala masukan dan juga bantuan sehingga

penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

3. Atep Abdurofiq, M.Si, Dosen Pembimbing Skripsi yang telah

memberikan ilmu serta meluangkan waktunya yang sangat

berharga untuk membimbing dan senantiasa memberikan

pengarahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.

iii

4. Dr. Asmawi M.Ag, Dosen Penasihat Akademik yang telah

membimbing penulis selama kurang lebih 4 tahun perkuliahan.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah mengajar

dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

6. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu penulis

dalam hal peminjaman buku-buku yang digunakan sebagai referensi

dan memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis sehingga penyusunan

skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Bambang Permadi dan Ibunda Afriyeni,

terimakasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada terhingga

dan tak terhitung banyaknya yang selalu engkau berikan kepada penulis.

8. Teruntuk Indah Noviyanti, terima kasih banyak atas dukungan, waktu,

bantuan dan doa yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis

mampu menyelesaikan skripsi ini.

9. Ilham Purnama Sutisna, Terima kasih banyak atas waktu, motivasi dan

bantuannya yang sangat banyak yang telah diberikan kepada penulis.

10. Sahabat sedari SMP, SMA, sampai saat ini, Buditebo, Haryo Kalika, Surya

Hadinata, Harry Budi Kurniawan, terima kasih telah memberikan banyak hal

atas pelajaran dan motivasi yang kalian berikan kepada penulis.

11. Teman – teman dari KKN SHINE 2015 terimakasih atas suka duka selama

satu bulan menjalani KKN bersama.

iv

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada

seluruh pihak yang telah membantu. Semoga Allah membalas segala kebaikan

kalian semua. Ami^n ya^ Rabbal’Alamin. Tentu banyak sekali kekurangan dalam

penulisan skripsi ini. Tiada yang sempurna karena kesempurnaan itu hanyalah milik

Allah Swt.

Jakarta, 17 April 2017

HARITS ADITYA PERMADI

DAFTAR ISI

ABSTRAK…………………………………………………………………………………….i

KATA PENGANTAR……………………………………………...…………………….…..ii

DAFTAR ISI………………………………………………………………………………….v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……………………………………………….1

B. Batasan Dan Perumusan Masalah……………………………………..7

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian………………………………………..8

D. Metode Penelitian……………………………………………………...8

E. Tinjauan Pustaka……………………………………………………..10

F. Teknik Analisis Data…………………………………………………11

G. Teknik Penulisan Skripsi……………………………………………..11

H. Sistematika Penulisan………………………………………………...11

BAB II PENGHINAAN TERHADAP KEPALA NEGARA

DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Kepala Negara dalam Perspektif Hukum Positif

dan Hukum Islam…………………….…………………………………..13

B. Penghinaan terhadap Kepala Negara dalam Perspektif

Hukum Positif dan Hukum Islam…...……………………………………34

BAB III SEKILAS KASUS PENGHINAAN TERHADAP

KEPALA NEGARA MENURUT HUKUM POSITIF

DAN HUKUM ISLAM

A. Kasus Penghinaan Kepala Negara

dalam Hukum Positif……………………………………………………..40

B. Kasus Penghinaan Kepala Negara dalam Sejarah

Hukum Islam…………...……….…………………………………...…...42

BAB IV PERBANDINGAN PANDANGAN HUKUM POSITIF

DAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGHINAAN

TERHADAP KEPALA NEGARA

A. Perbuatan Penghinaan Kepala Negara Menurut Hukum Islam dan

Hukum Positif………...………………………………………………….57

B. Sanksi Penghinaan Kepala Negara Menurut Hukum Positif dan

Hukum Islam………...…………………………………………..……….68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan………………………………………………………………..79

B. Saran………………………………………………………………………81

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………….82

LAMPIRAN…………………………………………………………………………………86

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup

seorang diri. Kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam akan

menuntunnya untuk senantiasa berinteraksi dengan manusia lain. Namun

terkadang perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan masing-masing

pihak yang muncul dalam proses interaksi tersebut tidak menutup

kemungkinan akan memicu timbulnya konflik, pertikaian, penindasan,

peperangan, dan pembunuhan atau pertumpahan darah, yang pada

akhirnya akan berdampak pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai

dimensi kehidupan umat manusia itu sendiri.1

Akhir-akhir ini di Indonesia marak sekali terjadi kasus-kasus

penghinaan yang dilakukan seorang warga negara kepada seorang kepala

negara atau wakil kepala negara. Penghinaan terhadap kepala negara sudah

menjadi khalayak di kalangan masyarakat luas baik penghinaan yang

dilakukan secara lisan, tulisan maupun gambar baik itu melalui media

sosial seperti, facebook, twitter dan lain sebagainya ataupun pernyataan

didepan wartawan secara langsung yang disebarkan melalui media massa.

Salah satu contoh seperti halnya kasus pencemaran nama baik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dilakukan oleh Eggy Sudjana.

1Mujar Ibnu Syarif, Presiden Non Muslim di Negara Muslim, (Jakarta, PT Pustaka Sinar

Harapan, 2006) hlm.15.

2

Peristiwa itu terjadi pada tanggal 3 Januari 2006, beliau mendatangi kantor

KPK beliau mengucapkan perkataan-perkataan yang menyerang nama

baik, martabat atau keagungan Presiden Republik Indonesia dihadapan

pers baik dari media cetak dan elektronik diantaranya Reporter RCTI, TPI,

Metro TV, Detik Com, Radio Elsinta, wartawan Rakyat Merdeka,

Kompas, dan Republika. Kemudian yang disertai dengan saksi Alexander

Zulkarnain (Reporter RCTI), dan saksi Ubaidillah (Kameramen TPI) yang

menyebutkan bahwa Presiden beserta Kementriannya mendapatkan sebuah

mobil jaguar yang diberikan oleh seorang pengusaha yang bernama Hary

Tanoesoedibjo.

Atas pernyatannya tersebut Eggy dilaporkan ke Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat dengan ancaman pidana Pasal 134, 136 bis KUHP. Pada

tanggal 22 Februari 2007 Eggy divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat yaitu 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan. Tidak

terima dengan vonis yang diterimanya, Eggy pun mengajukan kasasi ke

Mahkamah Agung namun permohonannya ditolak.

Melihat fenomena tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih

dalam mengenai perbuatan dan sanksi yang mengatur kasus Penghinaan

yang dilakukan terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden berdasarkan

Hukum Positif yang berlaku di Indonesia maupun dalam Hukum Islam.

Hukum Islam merupakan salah satu unsur penting.Karena secara

historis dan sosiologis di Indonesia berlaku 3 sistem hukum, yaitu sistem

hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Karenanya

3

ketiga sistem hukum tersebut menjadi sumber dalam sistem hukum

nasional.2 Di Indonesia mayoritas penduduknya seorang muslim jadi

merasa penting bahwa disini penulis perlu juga mengetahui pandangan

hukum Islam mengenai penghinaan terhadap kepala negara.

Penghinaan menurut pengertian umum adalah menyerang

kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat dari penghinaan ini biasanya

akan menimbulkan konflik. Sedangkan menurut hukum Islam, Menghina

atau Sukhriyah dalam bahasa arab berasal dari kata سخر, yang berarti

“mengejek” “mencemoohkan” “menghina”. Jadi pengertian menghina

adalah memandang rendah , merendahkan, memburukkan nama baik orang

lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki, mencela adalah

merendahkan atau menghina.3

Di dalam Al-Qur’an telah dijelaskan bahwa menghina atau

memperolok itu dilarang oleh Allah, seperti yang tertuang dalam Q.S Al –

Hujurat : 11 sebagai berikut :

{ال حجرات : اا}

2 Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan

Hukum Islam, (Jakara, Prenadamedia Group, 2012), hlm 301.

3http://www.slideshare.net/313mozaik3/agama-islam-38456355 diakses pada 16 Mei

2016 Pukul 19.27 WIB.

http://www.slideshare.net/313mozaik3/agama-islam-38456355

4

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu

kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka

(yang diperolok-olokan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-

olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan)

perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-

olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok).

Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah

saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk

panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fisik) setelah beriman.

Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang

yang zalim.”(QS:Al-Hujurat:11).

Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala

pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol

tertinggi di negara Indonesia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden

dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet yang

memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas

pemerintah sehari-hari.4

Dalam sejarah Islam, kepala masyarakat atau negara muslim

disebut Imam atau Khalifah.5 Imamah menurut bahasa berarti

“kepemimpinan”. Imam artinya “pemimpin”, baik dia memberikan

4Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum

Pidana Kondifikasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) hlm.71.

5Nur Mufid, BedahAl-Ahkamus Sulthaniyah Al-Mawardi, (Surabaya: Pustaka

Progressif,2000), hal. 42.

5

petunjuk ataupun menyesatkan. Imam juga disebut khalifah, yaitu

penguasa dan pemimpin tertinggi rakyat.6

Dalam hukum kontemporer, Imam atau Khalifah dapat

disejajarkan dengan presiden atau kepala negara. Al mawardi memandang

imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting

dalam negara. Ia juga menyatakan bahwa tugas utama imam adalah

menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatur

dunia.

Dalam Al-Qur’an kata khalifah juga muncul sebanyak dua kali.

Yang pertama mengacu kepada Nabi adam, seperti yang tertuang di bawah

ini ;

(٠٣البقرة :)

Artinya :“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para

malaikat, “aku hendak menjadikan khalifah di bumi”, mereka

berkata “apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak

dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih

memujimu dan menyucikan namanu?” Dia berfirman, “sungguh,

aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”(QS.Al-Baqarah :

30)

6Ali As-salus, Imamah & Khilafah, ( Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm.15.

6

Dan Khalifah yang kedua mengacu kepada Daud, hal tersebut tertuang

pada Al- Qur’an Shad sebagai berikut ;

{ ٢٦ص: }

Artinya :“Hai daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu

khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan

(perkara) diantara manusia dengan adil, dan janganlah kamu

mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari

jalan allah. sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan allah

akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari

perhitungan.” (QS. Shad : 26).

Eksistensi seorang kepala negara itu yaitu untuk melindungi agama

Allah, negara, dan rakyat.7 Bila dalam suatu negara ada seorang kepala

negara yang handal, maka rakyat akan terbantu untuk menegakkan

agamanya, mengorganisir pemenuhan hak-haknya, dan melawan musuh-

musuhnya. Sebaliknya, menurut Al-Mawardi, tanpa adanya seorang kepala

negara, rakyat akan berada dalam keadaan kacau, dan tidak akan

diperhitungkan atau disegani bangsa-bangsa lain.

Melihat pentingnya tugas seorang kepala negara, maka tidak jarang

kinerja ataupun kebijakan seorang kepala negara mendapatkan pro dan

7Mujar Ibnu Syarif, Presiden Non Muslim di Negara Muslim, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar

Harapan, 2006), hal.17.

7

kontra dari masyarakat.dan kadangkala pro kontra tersebut berbuah dengan

sebuah penghinaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk

membahas lebih lanjut masalah tersebut dan menjadikan skripsi yang

berjudul “PENGHINAAN TERHADAP KEPALA NEGARA

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan tersusun

secara sistematis pada pembahasan yang diharapkan, maka perlu penulis

uraikan tentang pokok-pokok bahasan dengan memberikan pembatasan

dan perumusan masalah.

Untuk mendapatkan pembahasan yang objektif, maka dalam

skripsi ini penulis membatasinya dengan pembahasan mengenai

penghinaan terhadap kepala negara menurut Hukum Positif yaitu hukum

yang berlaku di Indonesia secara umum dan menurut hukum Islam semasa

periode Rasulullah Saw, Khulafaur’rasyidin, dan Bani Umayyah.

Dari pembatasan masalah diatas dapat diuraikan beberapa masalah

yang dirumuskan dengan pertanyaan penelitian (research question), yaitu:

1. Bagaimana perbuatan penghinaan terhadap kepala negara

menurut hukum positif dan hukum Islam?

2. Bagaimana Sanksi yang dijatuhkan kepada Penghina kepala

negara menurut hukum Positif dan hukum Islam?

8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang penulis rumuskan berdasarkan pada

pembatasan dan rumusan masalah yang telah dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui perbandingan menurut hukum Islam dan

pandangan hukum positif di Indonesia terhadap penghinaan Kepala

Negara.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah perbuatan dan sanksi hukum

yang dapat dijatuhkan dalam hukum Islam dan hukum positif

terhadap penghinaan Kepala Negara.

b. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu

syarat untu memperoleh gelar sarjana program studi

Ketatanegaraan Islam.

2. Sebagai sumbangan pemikiran dan sekaligus pengembangan

keilmuan dibidang fiqh siyasah Dalam masalah penginaan kepala

negara menurut konteks Ketatanegaraan Islam.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk sampai pada

rumusan yang tepat terhadap kajian yang sedang dibahas, maka metode

yang penulis gunakan adalah :

9

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian data yang digunakan penulis disini adalah

dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis

penelitian deskriptif.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum

normatif karena berdasarkan hukum jenis penelitian kualitatif. Metode

yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yakni

metode penelitian yang diperoleh di perpustakaan dengan menganalisa

teori-teori melalui pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan

aspek materi yang diteliti serta mengkaji pendapat-pendapat para ahli

hukum yang terdapat dalam buku, Undang-undang KUHP, kitab-kitab

hukum fiqih, atau buku-buku lain yang berkaitan masalah penelitian.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua

bentuk sebagai berikut :

a. Data Primer, peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan

seperti KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pasal 207, dan

pasal 208, Al-Quran dan Hadis, dan sumber-sumber lain yang relevan

dengan kajian pada penelitian ini.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang

bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari,

10

buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan dari internet,

dan lainnya yang berkenaan dengan penghinaan kepala negara.

E. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa skripsi dan literatur buku yang ada di Perpustakaan

syariah, Perpustakaan utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan referensi

dari Universitas lain. Penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang

ada hubungannya atau hampir sama dengan penelitian yang penulis

lakukan, diantaranya adalah :

Pertama, Skripsi Nurhikmah Tahun 2008 yang berjudul “Analisis

Hukum Islam terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat tentang perkara pidana penghinaan oleh pers (putusan no.

1426/PID.B/2003/PN.JKT.PST). Skripsi ini sama-sama membahas tentang

analisis hukum Islam tentang pidana penghinaan. Yang membedakan

adalah subjeknya dalam skripsi Nurhikmah subjeknya adalah dewan pers

sedangkan dalam penelitian ini subjeknya adalah Presiden.

Kedua, Skripsi Masrullah Tahun 2016 dengan judul “Penghinaan

terhadap presiden di media sosial menurut fiqh jinayah”. Persamaannya

adalah sama-sama membahas penghinaan kepala negara. Yang

membedakan adalah perspektifnya, yaitu penelitian Masrullah

menggunakan perspektif fiqh jinayah terhadap penghinaan kepala negara

di media sosial sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang

perbandingan perbuatan dan sanksi antara hukum Islam dan hukum

Positif.

11

F. Teknik Analisis Data

Skripsi ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu pendekatan isi

(content analysis), yang menekankan pengambilan dari kesimpulan analisa

yang bersifat deskriptif dan deduktif, seluruh data yang diperoleh akan

diklasifikasikan dari bentuk yang bersifat umum, kemudian dikaji dan

diteliti, selanjutnya ditarik kesimpulan yang mampu memberikan

gambaran spesifik dan relevan mengenai data tersebut.

G. Teknik Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku

Pedoman Menulis Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta Tahun 2012.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka

penulis membagi kedalam pokok-pokok permasalahan ke dalam lima bab,

yaitu sebagai berikut :

BAB I Berisi latar belakang masalah, Batasan dan Rumusan

Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Metode

Penelitian, Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai Pengertian

Kepala Negara, Fungsi Kepala Negara, pengertian

penghinaan, pengertian hukum Islam dan sumber-sumber

hukum Islam, pengertian hukum positif beserta macam-

macam penghinaan.

12

BAB III Bab ini berisi penjelasan mengenai kasus-kasus penghinaan

menurut hukum Islam dan hukum positif tentang

penghinaan terhadap kepala negara.

BAB IV Bab ini berisi penjelasan perbandingan mengenai

perbuatan dan sanksi menurut hukum Islam dan hukum

positif tentang penghinaan kepala negara.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran.

13

BAB II

PENGHINAAN TERHADAP KEPALA NEGARA DALAM PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Kepala Negara/Presiden

1. Pengertian Kepala Negara/Presiden

Pemimpin berasal dari kata “Pimpin” yang secara harfiah

pemimpin bisa diartikan dengan kata pelopor, berjalan dimuka,

menuntun, membimbing, mendorong, mengambil langkah awal,

berbuat lebih dulu, memberikan contoh, dan menggerakkan orang

lain.1 Secara istilah ada yang berpendapat bahwa pemimpin adalah

seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk

melakukan sesuatu dengan cara apapun, sesuai dengan

kehendaknya, sehingga tujuannya dapat tercapai. Sementara yang

lain mengatakan bahwa pemimpin itu adalah manusia yang

memiliki kelebihan yang melebihi dari orang-orang yang dipimpin.

Presiden Republik Indonesia adalah seorang kepala negara

sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala

pemerintahan Indonesia, presiden dibantu oleh seorang wakil

presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan

eksekutif, untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari.

1

Mulkanasir, Kepemimpinan Dakwah Menuju Paradigma Dakwah yang

Profesional,(Ciputat :Grafika Karya Utama, 2015), h.1.

14

Pengertian presiden menurut kamus hukum adalah presiden

atau Kepala Negara suatu negara yang berbentuk Republik.

Presiden merupakan pemimpin yang tertinggi.2

Perumusan kekuasaan yang terletak ditangan presiden telah

diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun

1945 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi: “Presiden Republik

Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut

Undang-undang dasar”.

Presiden yang dimaksud dalam pasal ini merujuk pada

pengertian Presiden menurut sistem pemerintahan presidensial.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak terdapat adanya

perbedaan antara Presiden selaku kepala negara dan Presiden

selaku kepala pemerintahan.

Presiden adalah Presiden, yaitu jabatan yang memegang

kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang

Dasar. Dalam UUD 1945 juga tidak terdapat ketentuan yang

mengatur tentang adanya kedudukan kepala negara (head of

state) ataupun kedudukan kepala pemerintahan (head of

government) atau disebut (chief executif).3

2 J.T.C. Simorangkir, Rudy T.Erwin, dan Prasetyo, Kamus Hukum (Jakarta:

Sinar Grafika, 2013), hlm. 133.

` 3 Arian Sakidjo dan Bambang Poerrnomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum

Hukum Pidana Kondifikasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) hlm.107.

15

Presiden Republik Indonesia mempunyai beberapa

wewenang yang sudah diatur dalam UUD 1945, diantaranya

adalah4 :

1. Presiden memiliki kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan

Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

2. Presiden dengan persetujuan DPR memiliki wewenang

untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan

perjanjian dengan negara lain.

3. Presiden memiliki wewenang dalam menyatakan apabila

Negara dalam keadaan bahaya.

4. Presiden berwenang untuk mengangkat duta dan konsul.

5. Presiden berwenang untuk memberi grasi dan rehabilitasi

dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah

Agung.

6. Presiden berwenang untuk memberikan amnesti dan abolisi

dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR.

7. Presiden berwenang dalam memberikan gelar, tanda jasa,

dan lain – lain tanda penghormatan.

Selain dari pada wewenang diatas, Presiden tidak hanya

memiliki fungsi eksekutif, berikut adalah tugas lain dari

seorang presiden berdasarkan UUD 1945 :

4 Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan, (Bandung:

PT. Remaja Rosdakarya,2014),h.172.

16

1) Pasal 20

Presiden dan DPR bersama-sama menetapkan undang-

undang.

2) Pasal 22 ayat (1)

Dalam hal-hal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak

menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti

undang-undang.

3) Pasal 5 ayat (2)

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk

menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

4) Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan

darat, laut dan udara.


Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang,

membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

6) Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan

akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.


Presiden mengangkat duta dan konsul.

17

8) Pasal 14 ayat (1) dan (2)

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden

memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan

pertimbangan DPR.

9) Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda

kehormatan yang diatur dalam undang-undang.

Dalam pasal 7 UUD 1945 yang sudah diubah, ditentukan

bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama

lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam

jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. 5 hal ini

berarti bahwa seorang dapat menjadi presiden untuk dua kali

dalam masa jabatan lima tahun. Apabila presiden telah

menjabat selama lima tahun dan bisa terpilih kembali menjadi

seorang presiden.

2. Pengertian Kepala Negara Menurut Islam

Seorang kepala negara atau biasa disebut juga dengan

pemimpin. Pemimpin berasal dari kata pimpin. Dalam bahasa arab

5 Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan, (Bandung:

PT. Remaja Rosdakarya,2014),h.174.

18

kepemimpinan berasal dari kata (qaada – yaquudu - qiyaadatan)

yang berarti menuntun.6

Kepala negara dalam negara muslim disebut Khalifah atau

Imam.7

Imam (kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti

kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan

hidup. Sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya

mengangkat Imam (kepemimpinan) adalah berdasarkan akal

karena orang yang memiliki akal sehat akan tunduk kepada

seorang Imam (Khalifah) yang mencagah mereka dari kezaliman

dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan. Jika

tidak ada Imam (Khalifah), tentu hidup mereka akan diliputi oleh

tindakan yang anarkis dan amoral yang tidak bermartabat. Salah

seorang sastrawan jahiliyah, Afwah al-Audi berkata, “Manusia

akan senantiasa bertindak anarkis jika tidak ada orang-orang

mulia diantara mereka, dan tidak ada orang-orang mulia jika yang

berkuasa adalah orang-orang bodoh diantara mereka.”.8

Sekelompok ulama lain berkata bahwa status wajibnya

mengangkat Imam (Kepemimpinan) itu berdasarkan syariat bukan

berdasarkan akal. Pasalnya seorang Imam (Khalifah) berkewajiban

6

Bin Nuh dan Bakry omar, Kamus Arab – Indonesia – Inggris-Indonesia Inggris,

(Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya,2001),h.216.

7

Nur Mufid dan Nur Fuad, Bedah Al- Ahkamus Sulthaniyah,(Surabaya: Pustaka

Progressif,2000),h.42.

8 Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Imam al-Mawardi Ahkam Sulthaniyah Sistem

Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta: Qisthi Press, 2015),h.9

19

mengawal urusan-urusan agama meskipun akal tidak menganggap

bahwa mengangkat Imam (Kepemimpinan) sebagai bentuk ibadah

yang akhirnya menetapkan bahwa mengangkat Imam

(kepemimpinan) itu tidak wajib. 9 Istilah khalifah sudah muncul di

arab sebelum kedatangan Islam. Kata khalifah tampaknya dipakai

untuk menyebut raja muda atau letnan yang bertindak sebagai

wakil dari pemilik kedaulatan yang berada di tempat lain.10

Dalam

al – Qur’an kata khalifah muncul sebanyak dua kali, diantaranya

adalah :

{ 03البقلرة : }

Artinya : “Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para

malaikat, sesungguhnya, Aku hendak menjadikan seorang khalifah

di muka bumi” (Q.S Al – Baqarah: 30)

9 Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Imam al-Mawardi Ahkam Sulthaniyah Sistem

Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta: Qisthi Press, 2015),h.10

10

Mufid dan Nur Fuad, Bedah Al- Ahkamus Sulthaniyah, (Surabaya: Pustaka Progresif,

2000) h.43.

20

Dan yang kedua adalah :

{ 62صا : }

Artinya : “Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu

khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan

(perkara) diantara manusia dengan adil, dan janganlah kamu

mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari

jalan Allah” (Q.S Shad: 26)

Dari kedua ayat diatas, dapat diketahui bahwa surat yang

pertama mengacu kepada nabi adam yang diperintahkan oleh Allah

sebagai khalifah di dunia. Serta surat yang kedua mengacu kepada

perintah Allah kepada Nabi Daud untuk menjadi khalifah yang

baik dan adanya kekuasaan yang diberikan kepada Dawud.

Kata khalifah juga muncul di dalam Al – Qur’an dalam

bentuk jamak, yakni khulafa’ atau khala’if yang berarti “para

pengganti” atau para ahli waris , para pemilik, atau bisa juga

diartkan sebagai “raja-raja muda”.

Dalam sejarah Islam awal, istilah khalifah dipakai untuk

menunjuk seseorang yang menggantikan fungsi Nabi sebagai

pemimpin masyarakat (politik). Namun istilah khalifah juga

mencakup makna dan fungsi keagamaan. Sebagai sebuah jabatan

21

keagamaan dan politik, khalifah memiliki kedudukan dan posisi

sentral dalam struktur masyarakat Islam. Dapat dikatakan juga

bahwa posisi khalifah adalah kelanjutan dari posisi kenabian.

Pentingnya khalifah dalam struktur kehidupan umat Islam

tercermin dari kewenangan yang ia miliki, seperti penetapan

keputusan-keputusan politik, termasuk penetapan panglima perang,

penunjukan gubernur, dll.

Dapat disimpulkan bahwa istilah khalifah mengacu kepada

pemimpin umat untuk menjalankan fungsi-fungsi temporal

kenabian, sedangkan imam digunakan untuk menunjuk

kapasitasnya sebagai pemimpin keagamaan.

Memilih imam / kepala negara merupakan sesuatu yang

sangat penting. Karena kepala negara nantinya yang akan

memimpin, dan mengurus segala permasalahan rakyatnya.

Menurut Ibn Abi Rabi, suatu negara tidak mungkin berdiri

tanpa penguasa yang akan melindungi warga-warganya dari

gangguan dan bahaya, baik yang timbul di antara mereka sendiri

22

ataupun yang datang dari luar.11

Melihat pentingnya seorang

kepala negara, Ibn Taimiyah menyatakan, sebagai berikut12

:

“60 tahun di bawah pemerintahan imam (kepala negara) yang

lazim (tiranik), lebih baik daripada satu malam tanpa kepala

negara”.

Kehadiran seorang kepala negara adalah sebagai penengah,

pemisah, dan sekaligus hakim. Menurut Qamaruddin, kehadiran

seorang kepala negara sangat penting, yakni untuk melindungi

kepala agama Allah, negara, dan rakyat. Bila dalam suatu negara

memiliki seorang kepala negara yang handal, maka rakyat akan

terbantu dalam menegakkan agamanya, mengorganisir pemenuhan

hak-haknya, dan melawan musuh-musuhnya.13

Menurut Muhammad Dhiya al – Din al – Rayis,

mengangkat seorang kepala negara itu sangat penting. Diantaranya

adalah, Pertama, untuk melanjutkan misi Islam sepeninggal Nabi

Muhammad SAW, sehingga ajaran yang dibawanya dapat terus

dijalankan dengan baik. Kedua, melindungi masyarakat dari

berbagai mudharat, seperti kekacauan, persengketaan, peperangan,

11

Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: UI

Press,1990), hlm.46.

12

Mujar Ibnu Syarif, Presiden Non Muslim di Negara Muslim,(Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan, 2006), hlm.17.

13

Mujar Ibnu Syarif, Presiden Non Muslim di Negara Muslim, hlm. 17.

23

fitnah, pertumpahan darah, anarki, dan kehancuran dalam berbagai

dimensi kehidupan manusia. Ketiga, untuk merealisir kewajiban-

kewajiban agama (yang pelaksanaannya memerlukan campur

tangan penguasa), seperti membela orang yang teraniaya,

menghukum para pelaku kejahatan, menikahkan wanita yang tidak

memiliki wali. Keempat, yaitu untuk mewujudkan keadilan

sempurna dan menjamin tercapainya keinginan rakyat untuk

mencapai kebahagiaan dunia akhirat.14

3. Syarat Seorang Kepala Negara

Pengaturan mengenai syarat-syarat ini ada yang bersifat

umum (universal) dan ada juga yang bersifat khusus yang hanya

berlaku di negara-negara yang bersangkutan. Salah satu syarat

yang berlaku umum adalah syarat sehat fisik dan mental. Dalam

literatur kuno, ada juga ahli hukum yang membahas masalah ini

dalam bukunya. misalnya, Imam Al-Mawardi (abad ke-10) dalam

kitabnya Al-Ahkam al-Sulthaniyyat membahas soal ini secara

dengan membedakan antara keadaan fisik anggota badan dan cacat

panca indera.15

Syarat-syarat lainnya antara lain adalah umur atau usia,

misalnya paling minimal adalah usia 40 tahun. Tidak pernah

14

Mujar Ibnu Syarif, Presiden Non Muslim di Negara Muslim,h. 18.

15

Jimly Asshiddiqie , Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,

2010), h. 173.

24

dihukum karena tindak pidana, tidak pernah menjadi warga negara

asing karena kehendak sendiri.

Syarat-syarat lainnya yang bersifat kualitatif misalnya, visi,

kemampuan, tamatan pendidikan, dan sebagainya. Masalah jenis

kelamnin juga dan agama juga dibeberapa negara juga ditentukan.

Merujuk kepada beberapa ayat al – Qur’an dan hadits

Nabi, Dr. Mujar Ibnu Syarif mengemukakan 11 syarat kepala

Negara sebagai berikut16

:

1. Harus beragama Islam, syarat ini ditemukan dalam Surah

an – Nisa ayat 59 yang berbunyi :

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah

dan Rasul-Nya, dan orang-orang yang berkuasa dari

kalanganmu sendiri”. (Q.S Al – Nisa:59).

Syarat beragama Islam ini adalah salah satu syarat yang

sangat penting mengingat salah satu tugas seorang kepala

negara adalah menerapkan syariat Islam. Bila seorang kepala

negara bukanlah seorang muslim sudah pasti penegakkan

16

Mujar Ibnu Syarif, Presiden Non Muslim di Negara Muslim, hlm, 20

25

syariat Islam akan sulit teralisasi dan kepentingan-kepentingan

umat muslim akan sulit diperjuangkan.

2. Seorang laki – laki

Syarat ini disebutkan dalam surah An – Nisa ayat 34 yang

berbunyi:

Artinya : “Kaum laki-laki (suami) itu pelindung bagi

perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian

mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan

karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari

hartanya maka perempuan-perempuan yang soleh, adalah

mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika

(suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz

hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah

mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu)

pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu janganlah

kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh

Allah Maha tinggi Maha besar. ” (QS. An-Nisa : 34)

Paling sedikit ada empat alasan mengapa wanita tidak bisa

menjadi kepala negara. Pertama, secara harfiah wanita

dianggap tidak akan mampu memainkan peran politik misalnya

mengatur negara atau menjadi kepala negara. Karena itu wanita

hanya cocok diberi peran sebagai ibu rumah tangga. Kedua,

wanita dianggap tidak akan sanggup berkompetisi dengan pria,

26

Ketiga, wanita memiliki kekurangan akal dan agama. Keempat,

ada asumsi teologis bahwa wanita diciptakan lebih rendah dari

laki-laki.

3. Sudah dewasa

Syarat ini terdapat dalam al-Quran ayat 5 surat An-Nisa

yang artinya :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang

yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. An-

Nisa : 5)

Ayat diatas menjelaskan kepada wali yatim agar jangan

menyerahkan harta anak yatim yang berada di bawah

pengampuannya untuk dikelolanya sendiri sebelum ia dewasa.

karena anak yatim tersebut tidak akan mampu mengelola

sendiri harta tersebut. Jika orang yang belum dewasa tersebut

dilarang untuk mengatur hartanya sendiri, maka orang yang

belum dewasa tersbut lebih tidak diperbolehkan lagi untuk

mengatur atau memimpin negara yang jauh lebih sulit

dibanding mengatur atau mengelola sendiri harta kekayaannya.

Jika menyangkut urusan sendiri orang yang belum dewasa

masih harus dibantu oleh walinya, maka wajar jika ia tidak

boleh menjadi kepala negara yang harus menguru kepentingan

orang lain.

27

4. Adil

Syarat ini terdapat dalam Al-Quran ayat 26 Surat Shad

yang berbunyi:

Artinya : “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan

kamu khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah

keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan

menyesatkan kamu dari jalan Allah.” (QS. Shad : 26)

Al-Mawardi menyatakan, kepala negara yang adil

adalah kepala negara yang selalu berkata jujur, benar,

bersih dari hal – hal yang diharamkan, menjauhi perbuatan

dosa, tidak peragu, mampu mengontrol emosinya diwaktu

senang dan disaat marah, dan selalu menonjolkan sikap

ksatria baik dalam soal agama maupun dunia.

Sedangkan menurut al-Ghazali kepala negara yang

adil adalah kepala negara yang mengasihi rakyatnya, tidak

menambah atau mengurangi hukuman yang semestinya

dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, selalu menetapi jalan

kebenaran, memiliki rasa malu, murah hati, berani

28

meluruskan bawahannya yang berbuat zalim, tidak

sombong dan pemarah tidak akan senang hidup bahagia

sendiri sementara rakyatnya menderita, hidup sederhana

tidak suka pamer kekayaan, selalu berusaha menarik

simpati rakyatnya dengan cara-cara yang dibenarkan

agama, dan akan menindak tegas siapapun diantara

rakyatnya yang melanggar hukum.17

5. Pandai menjaga amanah dan profesional

Syarat ini terdapat di al-Quran surat yusuf ayat 55 yang

berbunyi:

Artinya : “Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan

negara (Mesir) sesungguhnya aku adalah orang yang

pandai menjaga amanah lagi berpengetahuan.” (QS. Yusuf

: 55)

Kepala negara yang pandai menjaga amanah adalah

kepala negara yang bertanggung jawab dan selalu berusaha

dengan segala kemampuan yang dimilikinya untuk

menjalankan dengan baik semua tugas dan kewajiban yang

ditugaskan kepadanya. Sedangkan kepala negara yang

profesional adalah kepala negara yang memiliki keahlian,

17

Al-Ghazali, Etika Berkuasa Nasehat-Nasehat Imam al-Ghazali, terj. Arif D.Iskandar,

(Bandung: Pustaka Hidayat, 1998), hlm, 23-54

29

kecakapan, dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya

sebagai kepala negara.

6. Sehat fisik dan mental, berilmu dan memiliki wawasan

yang luas

Syarat ini terdapat di dalam 2 ayat al-Quran yaitu

surat al-Baqarah ayat 247 dan surat al-Qashash ayat 26 :

1) “Dan nabi mereka berkata kepada mereka,

“Sesungguhnya Allah telah mengangkat talut menjadi

rajamu.” Mereka menjawab, “Bagaimana talut

memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih

berhak atas kerajaan itu dari padanya, dan dia tidak

diberi kekayaan yang banyak?” (Nabi) menjawab,

“Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan

memberikan kelebihan ilmu dan fisik.” Allah

memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia

kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui.”

( QS. al-Baqarah: 247)

2) “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu

berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai

pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling

baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita)

ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (QS. al-

Qashash: 26)

Syarat kekuatan atau kesehatan fisik itu antara lain dapat

mengandung pengertian, seorang calon kepala negara harus

lengkap anggota tubuhnya atau tidak cacat fisik. misalnya tidak

buntung tangan atau kakinya, tidak buta tuli, bisu, lumpuh, dan

lain-lain gangguan kesehatan yang bisa menjadi kendala

baginya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai

kepala negara.

30

1. Harus seorang warga negara Islam yang berdomisili

dalam wilayah negara Islam.

2. Cinta kebenaran (Shiddiq)

Kepala negara yang cinta kebenaran adalah

kepala negara yang benar dalam segala urusannya dan

selalu memerintahkan para pembantunya, keluarga, dan

rakyatnya untuk selalu benar dalam perkataan,

perbuatan, niat, dan cara berpikirnya. Seorang kepala

negara yang benar juga akan berfikir benar, yaitu

seluruh pikirannya akan ditujukan untuk membangun

bangsa dan negaranya bukan untuk mengeksploitasi

segala kekayaan bangsa dan negaranya untuk

kepentingan dirinya sendiri, dan keluarganya.

3. Harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada

rakyat visi, misi, dan program-programnya serta segala

macam peraturan yang ada secara jujur dan transparan.

4. Harus cerdas dan punya ingatan yang baik, sehingga ia

bukan hanya ingat, tetapi juga terikat dengan berbagai

ajaran dan aturan yang pernah disosialisasikan kepada

publik.

31

5. Keturunan Quraisy

Harus seorang keturunan Quraisy, suku asal Nabi

Muhammad SAW. Syarat ini tidak ditemukan di al-

Quran, Tapi hanya ada dalam beberapa hadis Nabi.

Salah satu hadis Nabi yang paling populer mengenai

syarat keturunan Quraisy ini adalah “Para imam

(kepala negara) itu (harus) dari keturunan (suku)

Quraisy…” (H.R.Ahmad).

Al-Mawardi pun berpendapat sama seperti apa yang

disebutkan didalam Al-Quran, menurut al-Mawardi ada 7 syarat

kepala negara Islam diantaranya18

:

1. Sikap adil dengan segala persyaratannya

2. Ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad

3. sehat pendengaran, penglihatan, dan lisannya

4. Utuh anggota tubuhnya

5. Wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupaan

rakyat dan mengelola kepentingaan umum

6. Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan

menghancurkan musuh


18

Mujar Ibnu Syarif, Presiden Non Muslim di Negara Muslim, hlm. 28

32

Berbeda dengan al-Ghazali, menurut al-Ghazali ada

sepuluh syarat kepala negara Islam, yaitu19

:

1. Dewasa atau Aqil baligh

2. Memiliki otak yang sehat

3. Merdeka dan bukan budak

4. Laki- laki


6. Memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat

7. Memiliki kekuasaan yang nyata

8. Memiliki hidayah

9. Memiliki ilmu pengetahuan

10. Wara’ (kehidupan yang bersih dengan kemampuan

mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang

dan tercela).

4. Tugas – tugas Imam (Khalifah)

Tugas-tugas seorang Imam (Khalifah) menurut al-Mawardi

secara umum ada 10 diantaranya20

:

Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya

dan memelihara segala sesuatu yang menjadi

kesepakatan ulama salaf.

19

Mujar Ibnu Syarif, Presiden Non Muslim di Negara Muslim, hlm.29

20

Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Imam al-Mawardi Ahkam Sulthaniyah Sistem

Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta: Qisthi Press, 2015),h.33-34

33

Memeberlakukan hukum diantara dua pihak yang saling

berselisih dan menghentikan permusuhan diantara dua

belah pihak yang saling bertikai.

Melindungi negara dan tempat-tempat umum dari

kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan

berpergian dengan aman dari gangguan yang

mengancam.

Menegakkan hukum dengan tegas agar segala sesuatu

yang dilarang oleh Allah swt tidak mudah dilanggar dan

memelihara hak-hak hamba-Nya agar tidak mudah

diselewengkan dan diremehkan.

Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang

kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh

tidak mampu menemukan jalan masuk sedikitpun.

Memerangi para penentang Islam yang sebelumnya

telah didakwahi hingga mereka masuk Islam atau

menjadi ahli dzimmah (orang kafir yang berada dalam

perlindungan kaum muslimin). Tujuannya adalah agar

hak Allah swt dapat ditegakkan dengan memenangkan

agama Islam diatas agama-agama lain.

Mengambil harta fai (harta yang diperoleh pasukan

Islam dengan jalan damai tanpa peperangan) dan

memungut zakat sesuai yang diwajibkan syariat, baik

34

secara nash, maupun ijtihad, tanpa disertai rasa takut

dan terpaksa.

Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang

diambil dari Baitul Mal (kas negara) tanpa berlebihan

ataupun terlalu hemat, dan mengalokasikannya secara

tepat waktu.

Mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional di

bidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurusi

keuangan.

Berusaha untuk turun langsung kelapangan dalam

menanganni persoalan dan mengamati keadaan umat

sehingga dapat kelihatan bahwa ia sendiri yang

memimpin rakyat dan melindungi agama.

B. Penghinaan Terhadap Kepala Negara

1. Pengertian Penghinaan

Penghinaan berasal dari kata “hina”. Pengertian penghinaan

dalam kamus hukum adalah penyerangan dengan sengaja atas

kehormatan atau nama baik orang lain baik secara lisan maupun

tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak.

Penghinaan menurut pengertian umum adalah menyerang

kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat dari serangan ini

biasanya si penderita akan merasa malu. Yang dimaksud dalam

35

menyerang kehormatan disini bukanlah menyerang kehormatan

seksual. tetapi kehormatan yang menyangkut nama baik.

Perbuatan yang menyangkut kehormatan dalam bidang

seksual tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi

tergolong dalam kejahatan terhadap “kesusilaan”. yang tersebut

dalam Pasal 281 s/d 303 KUHP.21

Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik

diatur dalam Bab IV KUHP tentang penghinaan. Secara sekilas,

pencemaran nama baik dan penghinaan memiliki kemiripan secara

tekstual. Keduanya merupakan tindak pidana yang bersifat

subjektif dan publikatif, artinya ada ketersinggungan terhadap

harga diri dan nama baik serta diketahui secara umum.

Pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 KUHP sedangkan

hal penghinaan diatur dalam pasal 315 KUHP.

Tindak pidana penghinaan terhadap martabat presiden dan

wakil presiden dalam RUU KUHAP berada dalam buku II Bab II

pasal tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden,

di bagian kedua, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden

yaitu dalam pasal 265 dan pasal 266 RUU KUHP dan bila diamati

pasal-pasal yang ada dalam RUU KUHP tersebut tidak jauh

21

R.Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya. (Surabaya: Usaha Nasional, 1980),

hlm. 330.

36

berbeda dengan ruusan pasal-pasal tindak pidana martabat presiden

dalam Bab II KUHP yaitu pasal 134, 136 Bis, 137 KUHP 22

Pasal 134 KUHP Indonesia tentang penghinaan dengan

sengaja terhadap presiden dan wakil presiden ternyata tidak

mempunyai penjelasan otentik. Oleh karena itu untuk mencari

penjelasannya, harus dilihat pada Memorie van Toelichting (MvT)

dari pasal padanannya (berdasarkan asas konkordansi) di belanda,

yaitu ada dalam pasal 134 tersebut yaitu :

“Dengan sengaja menghina presiden dan wakil presiden

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau

dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus

rupiah.”23

Penghinaan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut

merupakan “Suatu kesengajaan menyerang kehormatan atau nama

baik orang lain tersebut sebenarnya merupakan suatu sebutan

umum dari berbagai tindak pidana yang di atur didalamnya seperti

smaad (menista dengan lisan), smaadschrift (menista dengan

22

Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrimei A. Gofar, Menelisik Pasal-Pasal Proteksi

Negara dalam RUU KUHP. (Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007),

hlm. 43.

23



hlm. 46

37

tulisan), laster (fitnah), eenvoudige belediging (penghinaan biasa),

dan lasterlijke aanklacht (pengaduan atau laporan palsu).24

Dalam Islam banyak kata yang ditemukan dalam Al –

Qur’an dan Hadis yang mempunyai konotasi yang sama dengan

dengan istilah menghina. Seperti kata fitnah, ghibah (menjelek-

jelekan orang lain), namimah yang semuanya memiliki arti

menghina, mengejek, mencela, mengolok-olok atau memandang

rendah orang lain dengan maksud untuk menunjukkan keburukan

dan kelemahan mereka. Ejekan atau hinaan dapat berupa perkataan

dan perbuatan dan juga dengan sikap tubuh.

Menghina termasuk dalam Akhlaqul madzmumah yaitu

tingkah laku yang tercermin pada diri manusia, cenderung melekat

dalam bentuk yang tidak menyenangkan orang lain.25

Dalam Islam

sifat tercela ini amat dibenci oleh Allah karena akan merugikan

orang lain. Hal ini disebut dengan penyakit lidah, yaitu tidak bisa

menahan nafsu untuk berbicara yang tidak baik.

24



hlm. 47

25

Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al – Qur’an, (Jakarta, Amzah, 2006),

hlm.56.

38

Macam-macam penyakit lidah yang menyebabkan akhlak

tidak baik secara khusus adalah sebagai berikut :26

a. Menghina, yaitu merendahkan orang lain dengan

berlaku sombong, yakni memandang mereka tidak

sebanding atau setaraf dengan dirinya. Misalnya :

menceritakan keburukan-keburukan orang lain

dengan mencemoohnya. Menertawakan dengan

mengejek padahal yang bersangkutan tidak

menyenanginya.

b. Mengabaikan dengan Isyarat, yaitu menghinakan

mereka dengan memperlihatkan sikap, baik berupa

isyarat tangan, isyarat mata, isyarat lidah, yang

menunjukkan kepada sifat takabur, dan

merendahkan orang lain.

c. Memberi gelar buruk, menjuluki seseorang dengan

gelar buruk yang tidak sedap didengar. Seperti si

gendut, si durhaka, si pendek, si hitam dll.

d. Mengumpat, yaitu menyebut-nyebut seseorang

dengan keadaan – keadaan yang tidak disenangi

oleh orang itu sendiri. Umpat dilarang

mengucapkannya, juga dilarang mendengarnya.

26

Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al – Qur’an, (Jakarta, Amzah, 2006),

hlm.73.

39

e. Fitnah, yaitu membawa sesuatu kabar burung yang

menyakitkan hati diri seseorang kepada orang lain,

sama halnya dengan mengada-ada. Membuat berita

yang sebenarnya tidak ada dan menyampaikan

berita itu kepada seseorang dengan maksud agar

hubungan antar dua orang atau lebih menjadi rusak.

2. Macam-Macam Penghinaan

Adapun menurut R.Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada

enam macam penghinaan, diantaranya adalah :

a. Menista secara lisan (Smaad)

b. Menista dengan surat atau tulisan (Smaadschrift)

c. Memfitnah (Laster)

d. Penghinaan ringan (eenvoudige belediging)

e. Mengaku secara memfitnah (lasterliijke aanklacht)

f. Tuduhan secara memfitnah27

(lasterliijke verdachtmaking)

27

Rocky Marbun, Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum, (Jakarta: Visi Media, 2011),

hlm. 141

40

BAB III

SEKILAS KASUS PENGHINAAN TERHADAP KEPALA NEGARA

MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Kasus Penghinaan Kepala Negara dalam Hukum Positif

Penghinaan terhadap kepala negara menurut hukum positif di

Indonesia telah diatur dalam KUHP. Undang-Undang KUHP adalah Kitab

Undang-Undang Hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia.

KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara

materiil di Indonesia.

Menurut Undang-Undang KUHP penghinaan terhadap kepala

negara telah diatur dalam pasal 134, 136 bis,dan 137 KUHP. Salah satu

contoh kasus penghinaan terhadap kepala negara yang pernah terjadi di

Indonesia adalah kasus yang dilakukan oleh Eggi Sudjana. Pria yang

bernama lengkap Eggi Sudjana atau yang biasa disapa dengan sebutan

“bang Eggi” beliau lahir di Jakarta pada tanggal 3 Desember 1959. Beliau

adalah seorang aktivis dan berprofesi sebagai advokat. Beliau juga

merupakan seorang dosen dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan dosen

41

di Universitas Sahid Jakarta. Beliau merupakan aktivis yang memiliki

motto dalam hidupnya “Hidup Mulia atau Mati Syahid”1

Peristiwa itu terjadi pada tanggal 3 Januari 2006, beliau

mendatangi kantor KPK beliau mengucapkan perkataan-perkataan yang

menyerang nama baik, martabat atau keagungan Presiden Republik

Indonesia dihadapan pers baik dari media cetak dan elektronik diantaranya

Reporter RCTI, TPI, Metro TV, Detik Com, Radio Elsinta, wartawan

Rakyat Merdeka, Kompas, dan Republika. Kemudian yang disertai dengan

saksi Alexander Zulkarnain (Reporter RCTI), dan saksi Ubaidillah

(Kameramen TPI) yang menyebutkan bahwa Presiden beserta

Kementriannya mendapatkan sebuah mobil Jaguar yang diberikan oleh

seorang pengusaha yang bernama Hary Tanoesoedibjo.

Atas pernyatannya tersebut Eggy dilaporkan ke Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat dengan ancaman pidana Pasal 134, 136 bis KUHP. Pada

tanggal 22 Februari 2007 Eggy divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat yaitu 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan. Tidak

terima dengan vonis yang diterimanya, Eggy pun mengajukan kasasi ke

Mahkamah Agung namun permohonannya ditolak. Demikianlah salah satu

contoh kasus penghinaan terhadap kepala negara yang pernah terjadi di

Indonesia.

1 https://www.scribd.com/doc/233568293/Profile-Eggi-Sudjana-Integritas artikel diakses

pada 11 Januari 2017 Pukul 13.47 WIB.

https://www.scribd.com/doc/233568293/Profile-Eggi-Sudjana-Integritas

42

B. Kasus Penghinaan Kepala Negara dalam Sejarah Hukum Islam

Bila melihat di dalam catatan sejarah kehidupan orang-orang Islam

1.300 tahun yang lalu, maka akan diketahui bahwa umat Islam adalah

pemilik kemuliaan, keagungan, keperkasaan, dan kekuasaan. Tetapi kalau

melihat keadaan sekarang, maka terlihat umat Islam berada dalam

kehinaan yang besar, dipermalukan, dan mengalami kemunduran. Tidak

lagi mempunyai kekuatan, kekuasaan, keperkasaan, persaudaraan, dan

kasih sayang, adat dan akhlak yang baik, serta amal dan perbuatan yang

baik.2 Umat Islam sekarang mempunyai lebih banyak keburukan daripada

kebaikan.

Dalam Islam banyak kata yang ditemukan dalam Al – Qur‟an dan

Hadis yang mempunyai konotasi yang sama dengan dengan istilah

menghina. Seperti kata fitnah, ghibah, namimah yang semuanya memiliki

arti menghina, mengejek, mencela, mengolok-olok atau memandang

rendah orang lain dengan maksud untuk menunjukkan keburukan dan

kelemahan mereka. Ejekan atau hinaan dapat berupa perkataan dan

perbuatan dan juga dengan sikap tubuh.

Kasus penghinaan terhadap kepala negara atau presiden atau

pemimpin, dalam Islam pernah terjadi pada saat zaman Khulafa‟urrasyidin

diantaranya terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar dan khalifah

Utsman bin Affan. Berikut adalah beberapa contoh kasus penghinaan yang

terjadi pada khalifah Abu Bakar dan khalifah Utsman bin Affan.

2

Maulana Muhammad Zakariya al Kandhalawi, Himpunan Kitab Fadhilah Amal,

(Bandung: Pustaka Zaadul Ma‟aad,2007),h.618.

43

1. Penghinaan pada Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq

Pada suatu hari ada seorang lelaki yang berkata

kasar kepada Abu Bakar Ash-Shidiq. Diriwayatkan oleh

Abdullah bin Qudama dari Abu Barzah berkata : Seorang

lelaki berkata kasar kepada Abu Bakar sehingga aku

berkata “bolehkah aku membunuhnya?” Abu Bakar

membentakku dan berkata “Hal ini tidak diperkenankan

sepeninggal Rasulallah SAW. Diriwayatkan oleh Nasa‟i

dari hadis Syu‟bah dari Taubah Al-Anbari dari Abdullah.3

Sedangkan pada riwayat Abu Bakar Abdul aziz bin

Ja‟far Al-Faqih bahwa Abu Barzah berkata : Seorang lelaki

mencela Abu Bakar sehingga aku berkata, “Wahai Khalifah

Rasulullah, bolehkah aku memenggal lehernya?” Abu

Bakar pun Menjawab, “Celakalah kamu! Hal itu tidak

boleh dilakukan untuk seorangpun sepeninggal

Rasulullah”.4

Selanjutnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam

Sunannya dengan sanad shahih dari Abdullah bin Mutharif

bahwa Abu Barzah berkata, “Aku berada di samping Abu

Bakar sedangkan ia memarahi seorang lelaki, sehingga

lelaki itu berkata kasar kepadanya. Aku pun berkata,

„Wahai Khalifah Rasulullah, bolehkan aku memenggal

3 Ibnu Taimiyah, Sharimul Maslul : Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi. Penerjemah

Rohmatullah Ngimaduddin, (Solo, Al- Qowam, 2014), h.134

4 Ibnu Taimiyah, Sharimul Maslul : Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi.h.134.

44

lehernya?.‟. Ucapakanku membuat emosinya reda, ia pun

berdiri dan masuk lalu memanggilku lalu bertanya, „Apa

yang kamu ucapkan barusan? Aku menjawab „izinkan aku

memenggal lehernya.‟ Ia berkata, „apakah kamu akan

melakukannya jika aku perintahkan? „Aku menjawab, „Ia.

„ia berkata,‟ tidak, Demi Allah, hal itu tidak boleh

dilakukan atas seseorang sepeninggal Rasulullah SAW”.

Abu Daud berkata dalam kitab Al- Masa’il : Aku

mendengar Abu Abdillah ditanya mengenai perkataan Abu

Bakar, “Hal itu tidak boleh dilakukan untuk seorangpun

sepeninggal Rasulullah SAW. “ Ia menjawab, “Abu Bakar

tidak boleh membunuh seseorang kecuali dengan salah satu

dari tiga hal, (Dalam riwayat lain ia mengatakan: Dengan

salah satu dari tiga hal yang disebutkan Rasulullah Saw).

yaitu kufur setelah beriman, berzinah setelah dia muhshan,

dan membunuh seseorang yang tidak membunuh.

Sedangkan bagi Nabi Saw beliau boleh melakukannya.”5

2. Penghinaan di Masa Khalifah Utsman bin Affan

Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan telah

terjadi fitnah, dan kekacauan yang dirancang oleh musuh-

musuh Islam dan didukung oleh pihak-pihak lain baik itu

yang disengaja atu tidak itu telah menimbulkan perpecahan,

permusuhan, dan perselisihan besar ditengah-tengah umat

5 Ibnu Taimiyah, Sharimul Maslul : Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi, hlm.135.

45

Islam yang pengaruhnya tetap terasa sampai saat ini bahkan

mungkin sampai kiamat nanti.6

Peristiwa ini diriwayatkan oleh Saif bin Umar. Ia

hidup pada pertengahan akhir abad tersebut. Ia

meriwayatkan dari guru-gurunya yaitu : Muhammad bin

Abdullah bin Sawad bin Nuwairah, Thalhah bin A‟lam ,

Abu Haritsah, Abu Utsman dan Athiah. Berikut akan

dijabarkan peristiwa terjadinya fitnah pada zaman khalifah

Utsman bin Affan :

Hal ini adalah rancangan dan strategi dari kaum

yahudi yang bernama Abdullah bin Saba‟. Ia adalah

seorang yahudi dari Shan‟a. Ia masuk Islam pada masa

Utsman. Ibunya adalah seorang negro berkulit hitam.

Abdullah ibn saba‟ sangat senang jika menemui kesalahan-

kesalahan yang terdapat pada Utsman. Dari sinilah dia

mulai menjalankan pemfitnahan untuk menjerumuskan

Islam dan kaum muslimin kedalam kehancuran.

Ibnu Saba‟ mengumpulkan para sahabat yang

berasal dari kalangan pencuri dan perampok, yang terdiri

dari orang munafik, yahudi, dan nasrani. Abdullah ibnu

Saba‟ menyebut kaumnya yaitu dengan sebutan Sabaiyah.

Mereka diperintahkan untuk berpura-pura menjadi seorang

6 Musthafa murad, Kisah Hidup Utsman bin Affan, (Jakarta: Dar al-Fajr. 2007), hlm.138

46

muslim mereka diprovokasi untuk menentang penguasa

dengan dalih Amar makruf nahi mungkar. Ia katakan

kepada mereka, “Berontaklah kepada para penguasa kalian

dan lawanlah para pembantu khalifah. Tunjukkanlah

bahwa kalian selalu menegakkan amar makruf nahi

mungkar agar orang – orang menyukai kalian. Selain itu

ajakah mereka untuk mengikuti langkah kalian.”7.

Tidak hanya itu, banyak tuduhan, hinaan, fitnahan yang

dilakukan Ibn Saba‟ kepada Utsman bin Affan, salah satu

diantara yang lainnya adalah untuk menjatuhkannya

menghidupkan suatu aliran dan dipropagandakan sehingga

banyak mendapat pengikut terutama dikalangan pecinta Ali

ibnu Abi Thalib. Aliran ini adalah aliran yang dikenal

dalam sejarah dengan sebutan “Mazhab Wishayah”. Dalam

mazhab ini dinyatakan bahwa ada wasiat dari Nabi

Muhammad SAW untuk menjadikan Ali sebagai khalifah

setelah beliau wafat. Karena sudah menjadi kewajiban bagi

setiap Nabi mengadakan wasiat untuk menentukan khalifah

sebagai penggantinya. Dalam mazhab ini juga menyatakan

bahwa Ali adalah penerima wasiat terakhir karena Nabi

adalah Nabi terkahir. Ditegaskan juga oleh Abdullah ibn

7 Musthafa murad, Kisah Hidup Utsman bin Affan, hlm.138

47

Saba‟ bahwa Ali adalah yang berhak menjadi khalifah.8

Salah satu perkataannya yang mengandung provokasi

adalah : “ Sesungguhnya Muhammad adalah Nabi terakhir

dan Ali adalah wasiat terakhir, adakah orang yang lebih

zhalim daripada orang yang tidak membolehkan adanya

wasiat rasul, padahal beliau telah memberikan wasiatnya

kepada Ali,” Ia pun menambahkan “ Sesungguhnya Utsman

telah mengambil wasiat itu tanpa hak, padahal ini adalah

wasiat Rasulullah, untuk itu bangkitlah dan bergeraklah,

mulailah dengan mengkhianati pemimpin-pemimpin kalian!

Lakukanlah amar maruf nahi munkar, maka engkau akan

mendapatkan hati masyarakat, bawalah kepada mereka hal

ini”.9

Tempat yang digunakan Ibnu Saba adalah Mesir.

Karena di Mesir banyak orang-orang yang membenci

Utsman dari pengikut Amru bin Al- Ash yang dipecat dari

Gubernur Mesir. Ada juga pengikut Amru bin Al- Ash yang

dipecat dari gubernur mesir, dan ada juga pengikut

Muhammad bin Abu Hudzaifah, Ammar bin Yasir dan

Sebagainya. Mereka bersepakat dan berangkat menuju

Madinah.

8 A.Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam, (Jakarta: PT. Al Husna

Zikra, 1997), h,277. 9

Yusuf Al‟Isy, Dinasti Umawiyah, (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar,1998), h.78.

48

Setelah mengetahui rencana dan target para pengikut

Ibn Saba, Utsman bin Affan menemui mereka,

menyampaikan bantahan atas tuntuan, hinaan, fitnahan, dan

tuduhan mereka, serta mengajak mereka untuk memohon

ampunan kepada Allah. Para pengacau itu menemui

Utsman dan menyampaikan tuntutan serta keberatan

mereka atas perilaku dan kebijakan Utsaman bin Affan.

Utsman pun menerima semua keluhan mereka kemudian ia

jelaskan semua mengenai persoalan yang mereka ajukan

kepada Utsman. Utsman berkata :

1. “Mereka mengatakan bahwa aku menyempurnakan

shalat dalam perjalanan haji, padahal Rasulullah dan

dua khalifah sebelumku tidak pernah melakukan seperti

itu. Kukatakan bahwa aku menyempurnakan shalat

dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah karena

Makkah adalah bumi kelahiranku. Makkah adalah

tempat tinggal kaum kerabatku, dan aku tinggal

bersama keluargaku. Jadi, aku tidak dalam keadaan

bepergian (Musafir)”

2. “Mereka mengatakan bahwa aku memonopoli ladang

gembala untuk unta-untaku dan tidak memberi

kesempatan kepada kaum muslim untuk

mengembalakan ternak mereka yang sama. Mereka juga

menuduhku telah membuat sebuah tempat khusus yang

49

sangat luas untuk mengembalakan unta-untaku padahal

dulu tempat itu digunakan untuk mengembalakan

hewan hasil sedekah dan peperangan”

3. “Mereka menyatakan bahwa aku membuat satu mushaf

khusus kemudian membakar mushaf-mushaf lain yang

berbeda. Ketahuilah, aku melakukan itu demi

menyatukan kaum muslim pada satu mushaf. Al-

Qur‟an adalah firman Allah dan firmanya itu mesti

hanya satu tidak banyak versi. Aku hanya ingin

menyatukan umat Islam pada Al- Qur‟an yang sama

dan mencegah mereka dari perselisihan.”

4. “Mereka mengatakan bahwa aku memasukan Al-

Hakam ibn Abi al-Ash ke Madinah, padahal Rasulullah

telah mengusir dan membuangnya ke taif. Ketahuilah,

Al -Hakam ibn Abi al-Ash adalah penduduk Makkah

bukan Madinah. Rasulullah telah mengusirnya dari

Makkah ke Ta‟if dan beliau sendiri yang

mengembalikan dan memulangkanya”

5. “Mereka menuduhku telah memperkerjakan orang-

orang baru dan mengangkat orang yang masih muda

belia sebagai pemimpin. Ketahuilah, orang yang ku

angkat sebagai pemimpin tentu memiliki kelebihan dan

keistimewaan. Ia terbukti sebagai orang yang tabah,

bijaksana, dan sabar. Cobalah kalian tanya kepada

50

mereka para pendahulu ku juga mengangkat orang-

orang yang masih muda sebagai pemimpin, Rasulullah

pernah mengangkat Usamah ibnu Zaid sebagai

pemimpin padahal dia jauh lebih muda dari orang yang

kuangkat saat ini”

6. “Mereka mengatakan bahwa aku terlalu banyak

memberikan bagian dari harta kepada Abdulloh Ibn

Sa‟d ibn Abi Sarah. Sesungguhnya dia mendapatkan

seperlima dari total rampasan perang yang didapat yaitu

seratus ribu karna dia telah berjuang untuk menaklukan

wilayah Afrika aku pernah berkata padanya, “Jika Allah

membukakan Afrika melalui tanganmu maka kamu

mendapat seperlima rampasan perang. Tindakan begitu

juga dilakukan oleh para pendahuluku seperti Abu

Bakar dan Umar. Kemudian sekelompok pasukan

mengkritik keputusanku dan berkata, “Aku tidak suka

kau memberinya seperlima dari rampasan perang”

Sesungguhnya mereka tidak berhak menolak atau

menentang keputusanku. Namun demi keutuhan

pasukan aku mengalihkan seperlima bagian Ibn Sa‟ad

kepada para tentara sehingga Ibn Sa‟ad tidak

mendapatkan apa-apa.”

7. “Mereka mengatakan bahwa aku terlalu mencintai dan

lebih mementingkan kepentingan keluarga. Kukatakan

51

bahwa aku memang mencintai keluargaku, namun

cintaku itu tak sampai mendzalimi orang lain. Aku

memberikan hak-hak mereka dan menjalankan hukum

yang adil atas mereka. Jika aku memberikan sesuatu

kepada mereka, aku memberinya dari harta pribadiku,

bukan dari baitul mal umat Islam. Sejak dulu, sejak

zaman Rasulullah, Abu bakar, Umar, aku sering

memberikan berbagai hadiah dari harta miliku sendiri.

Lalu, kenapa ketika aku memberikan sesuatu kepada

keluargaku, mereka menuduhkan aku melakukan ke

dzaliman? Demi Allah, aku tidak mengambil

sesuatupun dari pemasukan berbagai wilayah umat

Islam. Aku mengembalikan seluruh pemasukan ke

daerah masing-masing, kecuali seperlima rampasan

perang. Bagian yang seperlima itu di kelola dan

didistribusikan oleh umat Islam dan aku tidak terlibat

didalamnya. Demi Allah, aku tidak mengambil

sedikitpun dari bagian seperlima itu atau dari harta umat

Islam lainya. Aku makan dari hartaku sendiri dan aku

memberi orang lain dari hartaku sendiri.”

8. “Mereka mengatakan bahwa aku menghadiahkan

wilayah yang baru ditaklukan kepada orang-orang

tertentu. Ketahuilah, penaklukan suatu wilayah

merupakan hasil kerjasama kaum muhajirin, anshar, dan

52

kalangan pejuang lainya. Ketika tanah taklukan itu

kubagikan kepada para pejuang itu, ada diantara mereka

yang memanfaatkanya dengan tinggal disana. Tetapi

ada juga yang kembali kepada keluarga mereka di

Madinah atau tempat lainya. Namun perlu kutegaskan

bahwa tanah itu tetap menjadi milik mereka meskipun

mereka meninggalkanya. Ada sebagian diantara mereka

yang menjualnya itu juga dengan harga yang mereka

tentukan sendiri. “

Setelah pemberontak sampai di Madinah, mereka langsung

mendatangi rumah Utsman dan menerobos masuk dari segala arah.

Mereka mengutus beberapa orang untuk membunuh Utsman, satu

orang masuk untuk berniat membunuh Utsman tetapi kembali lagi

dan takut membunuhnya karena Utsman selalu mengingatkan

orang-orang tersebut perihal umat-umat terdahulu. Orang yang

terakhir masuk adalah Muhammad bin Abi Bakar, Utsman seraya

berkata kepadanya, “ Sungguh Celakalah Kamu! Apakah engkau

marah karena Allah, apa dosa saya kepadamu sehingga engkau

berbuat demikian kepadaku?” mendengar hal tersebut Muhammad

bin Abi Bakar seraya keluar dan gagal membunuh Utsman. Melihat

kegagalan tersebut sang pengacau pun geram, akhirnya mereka

mengutus 3 orang untuk membunuh Utsman, diantaranya adalah :

Qatirah, Saudan bin Hamran As – Sukuniyah dan Al – Ghafiqi.

53

Pertama-tama Al – Ghafiqi memukul Utsman dengan

sebuah besi yang dipegangnya. Lalu ia menendang mushaf hingga

berputar di hadapan Utsman, darah utsman mengalir, lalu masuklah

Saudan bin Hamran untuk menebaskan pedangnya ke Utsman,

namun usahanya terhalangi karena masuklah Nailah binti Al –

Farafishah sambil membawa pedang hingga terjadi perkelahian,

tetapi Nailah kalah, maka Saudan bin Hamran pun menusuk

Utsman dengan pedangnya, dan mereka pun membunuh budak-

budak Utsman serta merampok rumahnya lalu bergegas menuju

Baitul Mal untuk merampoknya.10

Utsman meninggal pada hari

Jum‟at malam, 18 Dzulhijjah tahun 35 H.11

3. Kasus Penghinaan pada masa Bani Umayah

Kasus penghinaan ini terjadi pada masa pemerintahan

Muawiyah. Beliau adalah Hijr bin Adiy.12

Beliau adalah

seorang sahabat yang sangat mengagungkan Ali. Ia seringkali

menghina Muawiyah dan mengumpulkan sahabat-sahabatnya

untuk menghina Muawiyah. Dan terkadang celaan tersebut

berubah menjadi suatu tindakan. Suatu hari seorang pegawai

Ziyad mendengarkan khutbah dari Hijr bin Adiy, dan

mendengar bahwa dalam khutbah tersebut Hijr melontarkan

kata-kata yang mengandung penghinaan terhadap Muawiyah.

10

Yusuf Al‟Isy, Dinasti Umawiyah, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar,1998), h.89.

11

Yusuf Al‟Isy, Dinasti Umawiyah, h.90.

12


54

Maka pegawai tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut

kepada Ziyad. Atas dasar itulah, suatu hari Hijr bin Adiy

dilaporkan kepada Muawiyah. Hal tersebut dilakukan oleh

Ziyad, yaitu seorang gubernur di Basrah yang juga merupakan

anak Abu Sufyan.13

Suatu hari seorang pegawai Ziyad

mendengarkan khutbah dari Hijr bin Adiy, dan mendengar

bahwa dalam khutbah tersebut Hijr melontarkan kata-kata yang

mengandung penghinaan terhadap Muawiyah. Maka pegawai

tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Ziyad.

Ziyad langsung menuju Kufah dan Bashrah untuk menemui

para pembesar Kufah dan menjanjikan mereka dengan sesuatu

yang enak, dan akhirnya mereka menuruti kehendak dan

perintah dari Ziyad.14

Sampai akhirnya Hijr bin Adiy ditangkap di Kufah, lalu

Ziyad menyerahkan Hijr beserta para saksi yang tidak lain

adalah anggota majelis ta‟lim dari Hijr kepada Muawiyah. Lalu

mula-mula Muawiyah menasihatinya. Sampai akhirnya

Muawiyah menuruti permintaan Ziyad untuk memangkas

kejahatan dari akarnya dengan menghukum mati Hijr bin Adiy

beserta 6 orang sahabatnya. Dengan adanya kejadian tersebut

orang-orang kufah tidak lagi berani untuk menghina Bani

13


14 Yusuf Al‟Isy, Dinasti Umawiyah, h.184.

55

Umayah, karena takut akan mendapatkan nasib yang sama

seperti Hijr.15

Demikianlah contoh kasus-kasus penghinaan terhadap seorang

kepala negara (Khalifah) yang pernah terjadi di dalam sejarah Islam.

Rasulullah Saw berwasiat untuk selalu memuliakan para sahabat dan

peringatan untuk selalu waspada terhadap berbagai fitnah. Dari Abdullah

ibn Amr ibn Ash r.a, ia berkata :

Rasulullah Saw menyampaikan khutbah kepada kami, dengan

bersabda, “ Wahai sekalian manusia! Muliakanlah para sahabatku dan

berbuat baiklah kepada mereka. Cintailah mereka, karena sebaik-baik

manusia adalah para sahabatku (karena) mereka adalah orang-orang

yang aku diutus kepada mereka lalu mereka beriman kepada Allah dan

membenarkan diriku. Mereka beriman kepada apa yang aku bawa dari

Allah dan mereka mau mengikuti serta mengamalkannya. Kemudian,

orang-orang yang terbaik setelah mereka (para sahabat) adalah generasi

berikutnya yang mau beriman kepadaku. Lalu setelah mereka, datanglah

generasi yang suka menyia-nyiakan shalat, suka menuruti keinginan

syahwat. Mereka suka meninggalkan apa yang aku perintahkan, dan suka

melaksanakan apa yang aku larang. Mereka suka mencongkel ajaran

agama dengan menggunakan hawa nafsunya dan mereka selalu bersikap

riya dengan amal yang mereka lakukan. Mereka suka bersumpah

meskipun tidak diminta bersumpah. Mereka berani bersaksi meskipun

tidak diminta. Mereka dipercaya lalu berkhianat. Mereka tidak bersikap

15


56

amanah. Mereka suka berbicara bohong. Mereka suka mengatakan

sesuatu yang tidak mereka lakukan. Oleh sebab itu, kemudian dicabutlah

ilmu dan kesabaran dari mereka, dan amanah akan diangkat dari mereka,

sehingga tersebarluaslah di tengah-tengah mereka. Sifat malu mereka

segalaa bentuk kebohongan, pengkhianatan, kedurhakaan, kepada kedua

orangtua, terputusnya tali silaturahmi, panjang angan-angan, kebatilan,

ketamakan bertetangga yang buruk karena mereka tidak pernah tepat

dalam melaksanakan ajaran agama sebagaimana melesetnya anak panah

dari binatang buruan.”16

16

Muhammad Khalil Khatib, “Khutbah Nabi terlengkap & terpilih”, (Jakarta, Qisthi

Press, 2011),hlm.178.

57

BAB IV

Perbandingan Penghinaan Terhadap Kepala Negara Menurut

Hukum Positif dan Hukum Islam

A. Perbuatan Penghinaan terhadap Kepala Negara menurut Hukum

Positif dan Hukum Islam

1. Perbuatan Penghinaan terhadap Kepala Negara menurut

Hukum Positif

Penghinaan atau dalam bahasa belanda disebut dengan

Belediging. Dalam Bab XVI dari buku II KUHP berdasarkan

rumusan Pasal 311 KUHP penghinaan merupakan suatu

kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain,

seperti menista dengan lisan, menista dengan tulisan, fitnah,

penghinaan biasa dan pengaduan atau laporan palsu.1

Penghinaan merupakan suatu pelanggaran yang

menyangkut harkat dan martabat manusia, yaitu bisa berupa

penghinaan, fitnah atau tuduhan melakukan suatu perbuatan

tertentu. Dalam hukum Islam, untuk menetapkan dalil suatu

perkara berpedoman berdasarkan Al – Qur’an dan Sunnah, sesuai

yang telah disepakati oleh para ulama.

1 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik – Delik Khusus Kejahatan

Terhadap Kepentingan Hukum Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 278.

58

Sebagai negara yang kurang lebih 350 tahun dijajah oleh

Belanda, maka tidak heran jika pengaruh Belanda masih sangat

besar di Indonesia khususnya dalam bidang hukum. Walaupun

NKRI saat ini sudah berusia 71 tahun namun sistem hukum yang

berlaku belum berubah. Salah satunya adalah masih

diberlakukannya Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandtch atau

yang dewasa ini dikenal dengan KUHP (Kitab Undang – Undang

Hukum Pidana) yang dikeluarkan sekitar tahun 1800-an.2 KUHP

sampai saat ini masih digunakan sebagai peraturan perundang –

undangan yang mengatur tentang hukum pidana di seluruh wilayah

Indonesia dan juga masih berlaku di negara jajahan belanda.

Ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur tentang

tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden.

Pertama, Tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau

Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 134 KUHP yang berbunyi

“Kesengajaan menghina Presiden atau Wakil Presiden dipidana

dengan pidana penjara selama – lamanya enam tahun atau dengan

pidana denda setinggi – tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

Kedua, Tindak Pidana penghinaan terhadap Presiden dan

atau Wakil Presiden di luar hadirnya Presiden atau Wakil Presiden

itu telah diatur dalam pasal 136 bis KUHP yang berbunyi : “Yaitu

2 HRT. Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan

Pandangan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 121.

59

jika penghinaan tersebut dilakukan diluar hadirnya orang yang

dihina, baik itu telah dilakukan di depan umum maupun tidak di

depan umum, tetapi di lebih dari empat orang ataupun di depan

orang ketiga yang keberadaannya di tempat adalah bertentangan

dengan keinginannya dan merasa tidak senang karenanya, yang

dilakukan dengan perbuatan – perbuatan , dengan lisan atau dengan

tulisan.

Ketiga, Tindak pidana penyebarluasan tulisan atau gambar

yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden itu

telah diatur dalam Pasal 137 KUHP yang berbunyi : “(1) Barang

siapa menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka atau

menempelkan suatu tulisan atau gambar yang berisi penghinaan

terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya

yang bersifat menghina itu diketahui orang banyak atau diketahui

secara lebih luas oleh banyak orang, dipidana dengan pidana

penjara selama – lamanya satu tahun dan empat ribu lima ratus

rupiah. (2) Jika orang yang bersalah telah melakukan kejahatan

tersebut dalam pekerjaannya, dan pada waktu melakukan kejahatan

belum lewat waktu dua tahun sejak ia dijatuhi pidana yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan

kejahatan yang serupa, maka ia dapat dicabut haknya untuk

melakukan pekerjaan tersebut.

60

Undang – Undang tentang penghinaan terhadap Kepala

Negara yang saat ini diterapkan tidak sesuai dengan hukum yang

berlaku di Indonesia. Hal mengadopsi Undang - Undang yang

berasal di Belanda. Jelaslah hal ini sangat bertolak belakang.

Karena apabila kita melihat sistem pemerintahan yang berlaku di

Indonesia dan Belanda berbeda.Yaitu Belanda menganut sistem

pemerintahan parlementer sedangkan Indonesia menganut sistem

pemerintahan presidensial.

Dalam sistem pemerintahan parlementer, Kepala

pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana Menteri dan untuk

kepala negara diperankan oleh seorang Raja dan Ratu. Sedangkan

di Indonesia menganut sistem pemerintahan yang berbeda yaitu

sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini presiden

berfungsi sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala

pemerintahan bukan sebagai lambang negara.

Awal mula pembentukan pasal tentang penghinaan

terhadap kepala negara di Belanda adalah untuk melindungi

martabat seorang Ratu Belanda dari hinaan pribumi saat masa

penjajahan Belanda di tanah air puluhan tahun lalu, serta untuk

membatasi kebebasan berpendapat negara – negara jajahan belanda

61

agar tidak menyerang raja dan ratu yang berfungsi sebagai simbol

negara.3

UU No. 24 tahun 2009 pasal 1 tentang Bendera, Bahasa,

dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, menjelaskan bahwa :

1) Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah

Putih.

2) Bahasa Kesatuan Negara Republik Indonesia yang

selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah Bahasa resmi

Nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

3) Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda

Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

4) Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah

Indonesia Raya.

5) Panji adalah Bendera yang dibuat untuk menunjukkan

kedudukan dan kebesaran suatu jabatan atau organisasi.

3 http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150804125659-12-

69964/yusril-pasal-penghinaan-presiden-semula-untuk-ratu-belanda/ diakses

pada 16 Januari 2017 pada pukul 09.35 WIB

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150804125659-12-69964/yusril-pasal-penghinaan-presiden-semula-untuk-ratu-belanda/


62

Berdasarkan hal diatas sudah jelas disebutkan bahwa lambang

Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila bukan Presiden. Hal

itulah membuktikan bahwa di Indonesia seorang presiden bukanlah

lambang sebuah negara berbeda dengan fungsi Raja dan Ratu di

Belanda. Hal itulah yang melatarbelakangi ketidakcocokan

penerapan UU KUHP tentang Penghinaan Kepala Negara pasal

134, 136bis dan 137 di Indonesia. Pasal tersebut juga sudah tidak

diberlakukan lagi di belanda

Ketiga pasal tersebut telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi

pada tahun 2006 dengan alasan bertentangan dengan konstitusi.

Hal – hal tersebut adalah sebagai berikut4 :

1. Pertama, yaitu dapat menghambat kebebasan bagi

masyarakat untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat.

Hal ini akan betentangan dengan pasal 28 UUD 1945 yang

menyatakan bahwa, “Kemerdekaan berserikat dan

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan

dan sebagainya ditetapkan dengan undang – undang. Serta

pasal 28e ayat (2) yang menyatakan bahwa “ Setiap orang

berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, dan

4 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 013-022/PUU-

IV/2006”.

63

2. Pasal 28e ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak

atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan

pendapat

3. Ketiga, Pasal 28 J yang menyatakan bahwa :

a) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi

manusia orang lain dalam tertib kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

b) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap

orang wajib tunduk kepada pembatasan yang

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai

dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan

nilai-nilai umum dalam suatu masyarakat

demokratis.”

4. KUHP merupakan saduran dari Negara Belanda, awal

mula pembuatan pasal tersebut adalah untuk membatasi

kebebasan berpendapat negara-negara jajahan Belanda

agar tidak menyerang raja dan ratu. Dan saat ini pasal

tersebut sudah tidak lagi diberlakukan di Negara Belanda.

64

Dalam masalah ini Mahkamah Konstitusi telah

mengganti pasal – pasal tersebut dengan pasal 207 dan 208

KUHP yang dianggap lebih ringan hukumannya.5

Pasal 207 berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja di

muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu

penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia atau suatu

lembaga umum yang terdapat disana.”

Dan juga pasal 208 yang berbunyi : (1) Barangsiapa

menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka

di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang membuat

penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di

Indonesia atau termasuk suatu lembaga umum yang terdapat

disana, Dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui

atau lebih diketahui oleh umum. (2) Jika yang bersalah melakukan

kejahatan tersebut dalam pekerjaannya, dan pada waktu melakukan

kejahatan tersebut belum lewat waktu dua tahun sejak ia dijatuhi

pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena

melakukan kejahatan yang sama maka ia dapat dicabut haknya

untuk melakukan pekerjaan tersebut.6

5http://nasional.kompas.com/read/2015/08/14/15000031/Hukum.Menghina.Presiden?pag

e=all%2010. diakses pada 16 Januari 2017 pada pukul 11.43 WIB.

6 P.A.F Lamintang dan Teo Lamintang, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap

Kepentingan Hukum Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 603.

http://nasional.kompas.com/read/2015/08/14/15000031/Hukum.Menghina.Presiden?page=all%2010


65

2. Perbuatan Penghinaan Terhadap Kepala Negara Perspektif

Hukum Islam

Setelah membahas perbuatan penghinaan dalam hukum

Positif. Disini akan dijabarkan mengenai apa yang dimaksud

perbuatan penghinaan dalam hukum Islam. kalau kita melihat dari

segi hukum Islam berdasarkan sejarahnya, perbuatan penghinaan

terhadap kepala negara dapat digambarkan dengan perbuatan

menghina terhadap sahabat Rasulullah SAW yaitu adalah para

Khulafaur’rasyiddin. Perbuatan tersebut berupa mengolok-olok

para sahabat, mencela, bahkan sampai memfitnah sahabat

Rasulullah.

Karena sesungguhnya Allah sangat membenci perbuatan

mencela atau menghina orang lain. Karena hal itu merupakan hal

yang tercela. Seperti yang terkandung dalam hadis berikut ini :

“Mencintai sesuatu adalah membenci kebalikannya, sehingga

Allah Swt membenci celaan terhadap para sahabat yang

merupakan kebalikan dari tindakan memintakan ampun bagi

mereka. Membenci para sahabat merupakan kebalikan dari

kebersihan hati. Inilah makna perkataan Aisyah, “Mereka

diperintahkan untuk memintakan ampun bagi para sahabat

66

Muhammad, namun malah mencela para sahabat.” (HR.

Muslim).7

Dalam Firmannya Allah Swt berfirman :

Artinya : “Kecelakaanlah atas setiap pengumpat lagi pencela”

(Q.S Al – Humazah [104]:1)

Rasulullah Saw pun sangat melarang umatnya untuk

menghina para sahabatnya. Adapun menurut As-Sunnah yang

diriwayatkan dalam Ash-Shahihain dari A‟masy dari Abu Shalih,

dari Abu sa’id ia berkata : Rasulullah SAW bersabda

“Janganlah kalian mencela para sahabatku! Demi Dzat yang

jiwaku di tangan – Nya, seandainya salah seorang diantara kalian

menginfakkan emas sebesar Uhud niscaya tidak akan bisa

menandingi infak satu mud mereka, bahkan setengahnya pun

tidak.”8

Sedangkan hukuman bagi penghina Rasulullah adalah

dihukum mati. Pendapat ini terdapat pada hadis yang diriwayatkan


Rohmatullah Ngimaduddin, h.715

8 Hadits muttafaq’alaih. HR. Bukhari Muslim dalam Shahih-nya (III/1343)no. 3470 dan

Muslim dalam Shahih-nya (IV/1976)no. 2541, keduanya dari jalur A’masy dari Dzakwan, dari

Abu Sa’id.

67

oleh Abu Dawud dalam Sunnannya dengan sanad shahih dari

Abdullah bin Mutharif bahwa Abu Barzah berkata, :

“Aku berada di samping Abu Bakar sedangkan Ia memarahi

seorang lelaki, sehingga lelaki itu berkata kasar kepadanya. Aku

pun berkata, „Wahai Khalifah Rasulullah, bolehkan aku

memenggal lehernya?.‟. Ucapakanku membuat emosinya reda, Ia

pun berdiri dan masuk lalu memanggilku dan bertanya, „Apa yang

kamu ucapkan barusan? Aku menjawab „Izinkan aku memenggal

lehernya.‟ Ia berkata, „Apakah kamu akan melakukannya jika aku

perintahkan? „Aku menjawab, „Ia. „Ia berkata,‟ Tidak, Demi Allah,

hal itu tidak boleh dilakukan atas seseorang sepeninggal

Rasulullah SAW”.9

Dalam Islam, kategori pencela ada 3 macam yaitu : kategori

pencela yang tidak diragukan lagi kekafirannya, kedua adalah tidak

dihukum dengan kekafiran, dan yang ketiga adalah yang diragukan

kekafirannya.


Rohmatullah Ngimaduddin, (Solo, Al- Qowam, 2014), hlm.706

68

B. Sanksi Penghinaan Terhadap Kepala Negara Perspektif Hukum


1. Sanksi Penghinaan Terhadap Kepala Negara Perspektif

Hukum Positif

Menurut hukum positif penghinaan terhadap kepala negara

telah diatur dalam Undang - Undang KUHP pasal 134, 136 bis, dan

pasal 137 KUHP. Namun Mahkamah Konsitusi telah menghapus

pasal-pasal tersebut karena dianggap tidak memiliki kekuatan

hukum yang kuat dan tidak memiliki kepastian hukum serta

dianggap dapat menjerat orang yang mungkin tidak bermaksud

untuk menghina presiden. Dalam masalah ini Mahkamah

Konstitusi telah mengganti pasal-pasal tersebut dengan pasal 207

dan 208 KUHP yang dianggap lebih ringan hukumannya.10

Berikut adalah bagan pasal KUHP yang dihapus dan yang

diganti tentang penghinaan terhadap Presiden.

10

http://nasional.kompas.com/read/2015/08/14/15000031/Hukum.Menghina.Presiden?pag

e=all%2010. diakses pada 16 Januari 2017 pada pukul 11.43 WIB.



69

4.1 Bagan pasal penghinaan terhadap Kepala Negara

diganti dengan

PASAL – PASAL YANG

MENGATUR TENTANG

PENGHINAAN KEPALA

NEGARA

PASAL 134

PASAL 136 bis

PASAL 137

PASAL 207

KUHP

PASAL 208

KUHP

Pasal ini dihapus karena

dianggap bahwa pasal ini tidak

memberikan kepastian hukum

seperti yang tercantum di dalam

pasal 28D Ayat (1) NKRI 1945

Pasal yang berlaku saat ini

karena dianggap memiliki

hukuman yang lebih ringan

dibandingkan pasal yang

sebelumnya

70

Berikut adalah penjelasan dari tabel diatas :

Pasal 134 berbunyi : “Penghinaan dengan sengaja terhadap

Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara

paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat

ribu lima ratus rupiah.”11

Pasal 136 bis berbunyi : “Pengertian penghinaan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 tersebut mencakup juga

perumusan perbuatan dalam pasal 315, jika hal itu dilakukan diluar

kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku dimuka umum,

maupun tidak dimuka umum dengan lisan atau tulisan, namun

dihadapan lebih dari empat orang, atau dihadapan orang ketiga,

bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa

tersinggung karenanya.”12

Dan yang terakhir adalah pasal 137 KUHP yang berbunyi :

ayat (1) “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau

menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi

penghinan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud

supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum,

diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” (2)

Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan

11

Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) h.55

12

Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, h.55

71

pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak

adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam

itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian

tersebut.13

Namun Mahkamah Konstitusi telah membatalkan ketiga

pasal tersebut karena menurut Mahkamah Konstitusi ketiga pasal

tersebut tidak memberikan kepastian hukum seperti yang tercantum

di dalam pasal 28D Ayat (1) NKRI 1945 yang berbunyi “Setiap

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka

hukum.”.14

Melihat dihapusnya pasal 134, 136 bis dan 137, maka saat

ini pasal yang berlaku untuk penghina presiden adalah pasal 207

KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja di muka

umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau

badan umum yang ada di Indonesia atau suatu lembaga umum

yang terdapat disana, diancam dengan pidana penjara paling lama

satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat

ribu lima ratus rupiah.”

Hal ini juga terdapat dalam Pasal 208 sebagai berikut : (1)

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan

13

Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, h.56

14

http://nasional.kompas.com/read/2015/08/14/15000031/Hukum.Menghina.Pres

iden?page=all diakses pada 15 januari pukul 14.56 WIB

http://nasional.kompas.com/read/2015/08/14/15000031/Hukum.Menghina.Presiden?page=all

http://nasional.kompas.com/read/2015/08/14/15000031/Hukum.Menghina.Presiden?page=all

72

secara terbuka di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang

membuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang

ada di Indonesia atau termasuk suatu lembaga umum yang

terdapat disana, Dengan maksud supaya isi yang menghina itu

diketahui atau lebih diketahui oleh umum, Diancam dengan pidana

penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak

empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika yang bersalah melakukan

kejahatan tersebut dalam pekerjaannya, dan pada waktu melakukan

kejahatan tersebut belum lewat waktu dua tahun sejak ia dijatuhi

pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena

melakukan kejahatan yang sama maka ia dapat dicabut haknya

untuk melakukan pekerjaan tersebut.15

Penerapan pasal tersebut dianggap lebih meringankan dan

lebih dapat diterapkan di Indonesia tanpa berbenturan dengan pasal

yang lainnya.

2. Sanksi Penghinaan Terhadap Kepala Negara dalam Hukum

Islam

Kepala negara dalam Islam pada konteks ini diwakilkan

kepada sahabat Rasulullah atau Khulafaur‟rasyiddin. Seperti hadis

yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut :

Imam Ahmad berkata dalam risalah yang diriwayatkan oleh

Abu Abbas Ahmad bin Ya’qub Al-Ishthakhri dan lainnya, :

15

P.A.F Lamintang dan Teo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap

Kepentingan Hukum Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 603.

73

“Sebaik-baik umat setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar, setelah

Abu Bakar adalah Umar, setelah Umar adalah Utsman, setelah

Utsman adalah Ali, Setelah itu umat berhenti atas Utsman. Mereka

adalah para Khalifahrasyidun mahdiyun para khalifah yang

mendapatkan petunjuk. Selanjutnya, setelah khalifah yang empat

adalah para sahabat Rasulullah Saw sebaik baik manusia. Tidak

boleh seorangpun menyebut suatu kejelekan mereka dan tidak

boleh mencela salah seorang mereka dengan aib dan kekurangan.

Siapa yang melakukan hal itu maka wajib bagi penguasa untuk

menghukumnya. Ia tidak berhak memaafkannya, akan tetapi ia

harus menghukumnya dan mengajaknya bertaubat. Jika ia

bertaubat maka taubatnya diterima. Jika ia tetap pada

pendiriannya maka penguasa mengulang hukuman atasnya dan

memenjaranya sampai ia mati dan bertaubat”.16

Risalah diatas, menjelaskan bahwa larangan untuk

menghina para sahabat Rasulullah Saw terutama yang 4 itu.

Berikut akan disebutkan beberapa hukuman atas mencela sahabat

Rasulullah yang terdapat pada Al – Qur’an dan Sunnah.

Adapun hukum mencela para sahabat dalam Al-Qur’an

sebagai berikut :

Yang pertama terdapat dalam surat Al – Hujurat ayat 12 yang

berbunyi :

16

Ibnu Taimiyah, Sharimul Maslul : Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi. Penerjemah

Rohmatullah Ngimaduddin, (Solo, Al- Qowam, 2014), h.706

74

Artinya : “Wahai orang – orang yang beriman! Jauhilah banyak

dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, da

janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah

ada diantara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah

ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang

sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertaqwalah kepada

Allah, sungguh Allah maha penerima taubat, maha penyayang.”

(Al – Hujurat [49]:12)

Dan yang kedua terdapat pada surat Al – Humazah ayat 1 yang

berbunyi

Artinya : “Kecelakaanlah atas setiap pengumpat lagi pencela”.

(Al – Humazah [104]:1)

Dalam Surat Al – Ahzab ayat 58 yang berbunyi :

75

Artinya : “Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan

mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat maka

sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang

nyata” (Al- Ahzab [33]:58).

Sesungguhnya Allah sangat membenci perbuatan mencela

atau menghina orang lain. Karena hal itu merupakan hal yang

tercela. Seperti yang terkandung dalam hadis berikut ini :

“Mencintai sesuatu adalah membenci kebalikannya, sehingga

Allah Swt membenci celaan terhadap para sahabat yang

merupakan kebalikan dari tindakan memintakan ampun bagi

mereka. Membenci para sahabat merupakan kebalikan dari

kebersihan hati. Inilah makna perkataan Aisyah, “Mereka

diperintahkan untuk memintakan ampun bagi para sahabat

Muhammad, namun malah mencela para sahabat.” (HR.

Muslim).17

Rasulullah Saw pun sangat melarang untuk menghina para

sahabatnya. Adapun menurut As-Sunnah yang diriwayatkan dalam

Ash-Shahihain dari A‟masy dari Abu Shalih, dari Abu sa’id ia

berkata : Rasulullah SAW bersabda

17

Ibnu Taimiyah, Sharimul Maslul : Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi.

Penerjemah Rohmatullah Ngimaduddin, h.715

76

“Janganlah kalian mencela para sahabatku! Demi Dzat yang

jiwaku di tangan - Nya, seandainya salah seorang diantara kalian

menginfakkan emas sebesar Uhud niscaya tidak akan bisa

menandingi infak satu mud mereka, bahkan setengahnya pun

tidak.”18

Dalam Hadis disebutkan beberapa hukuman yang diberikan

kepada seseorang yang menghina sahabat Rasulullah, diantaranya :

Imam Ahmad memutlakkan bahwa pelaku pencela sahabat

Rasulullah Saw harus didera dengan deraan yang membuat jera.

Imam Ahmad juga tidak berkomentar tentang hukuman mati dan

kekafiran.

Harits bin Utbah berkata : Umar bin Abdulaziz dihadapkan

pada seorang lelaki yang mencela Utsman. Ia berkata, “Apa yang

mendorongmu untuk mencelanya?” Ia menjawab “Aku

Membencinya” , Umar berkata “ jika kamu marah terhadap

seseorang apakah kamu mencelanya?” maka umar menjatuhkan

titah atas lelaki tersebut sehingga ia dicambuk sebanyak 30 kali.19

Selain itu ada pula hadis lain yang menyebutkan hukuman

yang berbeda, yaitu Imam Ahmad meriwayatkan Abu Muawiyah

menceritakan kepada kami, Ashin Al – Ahwal menceritakan

18

Hadits Muttafaq’alaih. HR. Bukhari Muslim dalam Shahih-nya (III/1343)no.

3470 dan Muslim dalam Shahih-nya (IV/1976)no. 2541, keduanya dari jalur A’masy dari

Dzakwan, dari Abu Sa’id.

19

Ibnu Taimiyah, Sharimul Maslul : Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi.h.715.

77

kepada kami, Ia berkata : “Dihadapkan kepadaku seorang lelaki

yang telah mencela Utsman. Aku mencabuknnya 10 kali, kemudian

Ia mengucapkan celaan kembali. Maka aku mencambuknya 10

cambukan lagi. Ia terus mencela Muawiyah sampai aku

mencabuknya sebanyak 70 cambukan.”20

Berdasarkan ketiga hadits di atas memiliki pengertian yang

berbeda-beda tentang sanksi yang diberikan kepada penghina

sahabat Rasululllah Saw, hadis pertama mengatakan bahwa pelaku

penghinaan dihukum dengan didera hingga jera, kemudian hadis

yang kedua mengatakan dihukum dengan dicambuk sebanyak 30

kali dan yang ketiga sebanyak 70 kali cambukan.

Hal tersebut menunjukan bahwa pelaku penghinaan tidak

boleh dihukum mati. Karena hal tersebut hanya boleh dilakukan

bagi penghina Rasulullah Saw. Seperti yang dijelaskan dalam hadis

sebagai berikut : Pada riwayat Abu Bakar Abdul Aziz bin Ja’far

Al-Faqih bahwa Abu Barzah berkata : “Seorang lelaki mencela

Abu Bakar sehingga aku berkata, “Wahai Khalifah Rasulullah,

bolehkah aku memenggal lehernya?” Abu Bakar pun Menjawab,

“Celakalah kamu! Hal itu tidak boleh dilakukan untuk seorangpun

sepeninggal Rasulullah”.21

20

Ibnu Taimiyah, Sharimul Maslul : Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi.h.708.

21 Ibnu Taimiyah, Sharimul Maslul : Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi.h.134.

78

Dari beberapa penjelasan diatas terlihat sangat jelas

perbandingan sanksi penghinaan terhadap kepala negara atau

presiden menurut hukum positif dan hukum Islam. Sangat berbeda

jauh sanksi yang diberikan terhadap penghina kepala negara

menurut hukum positif dan hukum Islam.

Tabel 4.1

Perbandingan Sanksi Penghinaan Kepala Negara menurut Hukum


Sanksi Hukum Positif Sanksi Hukum Islam

Pidana Penjara paling lama 1 Tahun

6 bulan/ Pidana denda paling

banyak empat ribu lima ratus rupiah

(Pasal 207 KUHP)

(Menurut hadis yang dirawayatkan

oleh Imam Ahmad)22

Didera/

dihukum cambuk sampai Jera.

(Disini tidak dijelaskan spesifikasi

jumlah cambuk yang diberikan.)

Pidana Penjara paling lama 4 bulan/

Pidana Denda paling banyak empat

ribu lima ratus rupiah

(Pasal 208 ayat (1) KUHP)

Di hukum pukulan cambuk 30 kali –

70 Kali (Hadis riwayat Harits bin

Utbah)23

22

Ibnu Taimiyah, Sharimul Maslul : Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi. Penerjemah

Rohmatullah Ngimaduddin, hlm.714

23

Ibnu Taimiyah, Sharimul Maslul : Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi, hlm.715.

79

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah disebutkan, maka penulis dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Di dalam hukum positif dan hukum Islam menghina kepala

negara itu tidak boleh, karena perbuatan menghina itu

termasuk kedalam sikap tercela. Menghina terhadap sesama

saja sudah dilarang apalagi menghina terhadap seorang

pemimpin karena seorang pemimpin harus dihormati.

Namun bukan berarti seorang warga negara tidak boleh

mengkritik seorang pemimpin karena di Indonesia

merupakan negara demokrasi dimana setiap warga negara

bebas mengeluarkan pendapat berdasarkan pasal 28 UUD

1945, Namun harus tetap dalam koridor yang tepat.

2. Sanksi penghinaan terhadap kepala negara menurut hukum

positif dan hukum Islam adalah sebagai berikut :

a) Menurut positif sebelumnya telah diatur dalam pasal

134, 136 bis, dan pasal 137 KUHP. Namun di pasal

tersebut terjadi banyak pro dan kontra, bahkan

menurut Mahkamah Konstitusi pasal-pasal tersebut

80

bisa menjerat orang yang mungkin tidak bermaksud

menghina presiden, seperti hanya melakukan protes,

membuat pernyataan atau menyampaikan kritik.

Pasal-pasal tersebut akhirnya telah dihapus oleh

Mahkamah Konstitusi dan bersifat final. Dengan

begitu bukan berarti masyarakat bisa seenaknya

melakukan penghinaan terhadap presiden. Hukum

penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden

dapat menggunakan KUHP pasal 207 dan 208.

b) Menurut hukum Islam sanksi yang dijatuhkan

kepada pelaku penghina kepala negara atau dapat

disamakan dengan seorang khalifah. Didalam hadis

disebutkan beberapa hukuman diantaranya adalah

pelaku pencela sahabat Rasulullah harus didera

dengan deraan yang dapat membuat jera. Kemudian

yang kedua yaitu hukuman cambuk 30 kali.

Didalam hukum Islam sudah jelas disebutkan bahwa

pelaku terhadap penghinaan kepala negara atau

Khalifah tidak boleh dihukum mati karena hukuman

mati hanya dijatuhkan kepada pelaku penghina

Rasulullah SAW.

81

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian tentang penghinaan

terhadap kepala negara maka penulis memberikan saran yang insya allah

bermanfaat.

1. Untuk Pemerintah, seharusnya bisa memberikan sosialisasi

yang lebih kepada masyarakat tentang Undang-Undang

penghinaan terhadap kepala negara agar masyarakat dapat lebih

berhati – hati dalam mengeluarkan pendapat serta tidak mudah

terprovokasi dengan adanya berita-berita yang beredar di

kalangan masyarakat.

2. Untuk warga negara Indonesia yang benar seharusnya

berkewajiban untuk mematuhi seorang pemimpin atau presiden

dengan tidak melakukan penghinaan terhadap presiden karena

presiden sangat dibutuhkan oleh negara dan masyarakat.

82

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al – Qur’an al – Karim

Abdullah, Yatimin. Studi Akhlak dalam Perspektif Al – Qur’an. Jakarta,

Amzah, 2006.

Abidin, Zainal Ahmad. Ushul Fiqh. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Ahmad, Baharuddin. dan Yanti, Illy. Eksistensi dan Implementasi Hukum

Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Al’Isy, Yusuf. Dinasti Umawiyah. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar,1998.

Ali, Zainuddin. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia.

Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al - Ghazali. Etika Berkuasa Nasehat-Nasehat Imam al-Ghazali, terj. Arif

D.Iskandar. Bandung: Pustaka Hidayat, 1998.

Al – Quraibi, Ibrahim. Tarikh Khulafa’. Penerjemah Faris Khairul Anam,

Jakarta: Qisthi Press, 2009.

As – Salus, Ali. Imamah & Khalifah. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta:

Sinar Grafika, 2010.

Aziz, Abdul Dahlan, dkk. (eds), Ensiklopedi Islam, Jilid 3 Jakarta: Ichtiar

Baru van Houve, 2005.

Daud, Muhammad Ali. Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata

Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,

2006.

Fath, Khalifurrahman dan Fathurrahman. Imam al-Mawardi Ahkam

Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam. Jakarta: Qisthi

Press, 2015.

Hamzah Andi, KUHP & KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Hasbi, T.M. Ash-Shiddiqy, Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang,

1971.

83

Ibnu, Mujar Syarif. Presiden Non Muslim di Negara Muslim. Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan, 2006.

Idris, Mohd Ramulyo. Asas – asas Hukum Islam; Sejarah Timbul dan

Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di

Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,1995.

J.T.C. Simorangkir. dkk. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Khalil, Muhammad Khatib. “Khutbah Nabi terlengkap &

terpilih”.Jakarta, Qisthi Press, 2011.

Lamintang P.A.F dan Teo Lamintang, Delik – Delik Khusus Kejahatan

Terhadap Kepentingan Hukum Negara. Jakarta: Sinar Grafika,

2010).

Majid, Abdul Khon. Ulumul Hadis. Jakarta: Amzah, 2013.

Mamudji, Sri. Metode Penelitian dan Penelitian Hukum. Jakarta: Badan

Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Marbun, Rocky.Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum. Jakarta: Visi

Media, 2011.

Mardani. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Moeleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2002.

Mufid, Nur dan Fuad, Nur. Bedah Al- Ahkamus Sulthaniyah. Surabaya:

Pustaka Progressif,2000.

Muhammad, Maulana Zakariya al Kandhalawi, Himpunan Kitab Fadhilah

Amal. Bandung: Pustaka Zaadul Ma’aad,2007.

Mulkanasir. Kepemimpinan Dakwah Menuju Paradigma Dakwah yang

Profesional. Ciputat :Grafika Karya Utama, 2015.

Murad, Musthafa. Kisah Hidup Utsman bin Affan. Jakarta: Dar al-Fajr.

2007.

Narkobo Cholid dan Achmad Abu, Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi

Pustaka, 1997.

Nuh, Bin dan Omar, Bakry. Kamus Arab – Indonesia – Inggris-Indonesia

Inggris, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya,2001.

84

Sadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan

Pemikiran. Jakarta: UI Press,1990.

Sakidjo, Arian dan Poernomo, Bambang. Hukum Pidana Dasar Aturan

Umum Hukum Pidana Kondifikasi. Jakarta: Ghalia Indonesia,

1988.

Sugandhi, R. KUHP dan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Sukandarrumidi. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press, 2004.

Soekanto Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas

Indonesia, 1986.

Soemantri, Sri. Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan

Pandangan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2014.

Syalabi, A. Sejarah Kebudayaan Islam, Jakarta: PT. Al Husna Zikra,

1997.

Taimiyah, Ibnu. Sharimul Maslul : Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi.

Penerjemah Rohmatullah Ngimaduddin. Solo, Al- Qowam, 2014.

Usman, Suparman. Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum

Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gaya Media

Pratama, 2001.

Widodo, Supriyadi Eddyono dan A. Gofar, Fajrimei. Menelisik Pasal-

Pasal Proteksi Negara dalam RUU KUH. Jakarta: ELSAM dan

Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007.

B. INTERNET


http://news.detik.com/berita/1716086/kronologi-eggi-sudjana-divonis-

bersalah-karena-menghina-presiden “

http://hminews.com/2011/09/news/politik/ma-menghukum-eggi-sudjana-

karena-menghina-presiden/

http://news.detik.com/berita/1722421/tetap-dihukum-karena-menghina-

presiden-eggi-sudjana-mengadu-ke-ky-dan-dpr


http://news.detik.com/berita/1716086/kronologi-eggi-sudjana-divonis-bersalah-karena-menghina-presiden

http://news.detik.com/berita/1716086/kronologi-eggi-sudjana-divonis-bersalah-karena-menghina-presiden

http://hminews.com/2011/09/news/politik/ma-menghukum-eggi-sudjana-karena-menghina-presiden/

http://hminews.com/2011/09/news/politik/ma-menghukum-eggi-sudjana-karena-menghina-presiden/

http://news.detik.com/berita/1722421/tetap-dihukum-karena-menghina-presiden-eggi-sudjana-mengadu-ke-ky-dan-dpr

http://news.detik.com/berita/1722421/tetap-dihukum-karena-menghina-presiden-eggi-sudjana-mengadu-ke-ky-dan-dpr

85

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150804125659-12-69964/yusril-

pasal-penghinaan-presiden-semula-untuk-ratu-belanda/

http://nasional.kompas.com/read/2015/08/14/15000031/Hukum.Menghina.

Presiden?page=all%2010.

http://indonesiapolicewatch.com/adil/pengadilan.php?act=open&idberita=

9688





http://indonesiapolicewatch.com/adil/pengadilan.php?act=open&idberita=9688

http://indonesiapolicewatch.com/adil/pengadilan.php?act=open&idberita=9688

85

LAMPIRAN

Documents

PENGHINAAN TERHADAP KEPALA NEGARA PERSPEKTIF …