Bab 1 Profil Provinsi Papua Barat

  • View
    2.631

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Bab 1 Profil Provinsi Papua Barat

Profil Wilayah Provinsi Papua Barat

1

1.1

ASPEK FISIK DASAR

Aspek fisik dasar yang akan dipaparkan diantaranya mengenai batas administrasi dan geografi, klimatologi, suhu dan kelembaban, morfologi, kondisi geologi, karakteristik tanah, Hidrologi, karakteristik hidro-oseanografi, dan ketersediaan lahan. 1.1.1 Perkembangan Pembentukan Daerah

Provinsi Papua Barat secara definitif dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 dengan nama Provinsi Irian Jaya Barat bersamaan dengan pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Namun pemekaran wilayah provinsi ini ditangguhkan karena terjadi penolakan terhadap pemekaran ini, sementara pemekaran kabupaten tetap dilaksanakan sesuai UU Nomor 45 Tahun 1999 tersebut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,

1-1

RTRW PROVINSI PAPUA BARAT

2008-2028

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, maka terjadi pemekaran untuk beberapa kabupaten. Pemekaran wilayah untuk Provinsi Irian Jaya Barat sebagai berikut: 1. Kabupaten Sorong dengan dua kabupaten pemekaran, yaitu: Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat. 2. Kabupaten Manokwari dengan dua kabupaten pemekaran, yaitu: Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama 3. Kabupaten Fak Fak dengan satu kabupaten pemekaran, yaitu Kabupaten Kaimana

Setelah memiliki wilayah yang jelas, penduduk, aparatur pemerintahan, anggaran, anggota DPRD, serta gurbernur dan wakil gubernur definitive, Provinsi Irian Jaya Barat mulai membangun dirinya secara sah. Sejak tanggal 18 April 2007, Provinsi Irian Jaya Barat berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007. Pada tahun 2008 dimekarkan satu kabupaten baru di Provinsi Papua Barat yaitu Kabupaten Tambrauw. Dasar hukum pembentukan Kabupaten Tambrauw adalah UndangUndang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2008 dengan ibukota kabupaten yang terdapat di distrik Fef. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 127/PUUVII/2009 tanggal 25 Januari 2009, Kabupaten Tambrauw dibentuk dari sebagian bekas wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari, yaitu Distrik Abun, Distrik Amberbaken, Distrik Fef, Distrik Kebar, Distrik Kwoor, Distrik Miyah, Distrik Moraid, Distrik Mubrani, Distrik Sausapor, Distrik Senopi, dan Distrik Yembun. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI (Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2009), maka batas wilayah Kabupaten Tambrauw adalah sebagai berikut: Utara Selatan Barat Timur : Samudera Pasifik : Kabupaten Sorong Selatan : Kabupaten Sorong : Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari

Pada tahun 2009 terdapat kabupaten baru yang dimekarkan yaitu Kabupaten Maybrat. Kabupaten Maybrat merupakan pemekaran dari wilayah kabupaten Sorong. Pada 27 Oktober 2008 dikeluarkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 133 Tahun 2008 tentang Penyerahan Sebagian Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Sorong Selatan ke

LAPORAN AKHIR 1-2

RTRW PROVINSI PAPUA BARAT

2008-2028

Kabupaten Sorong, wilayah yang diserahkan terdiri dari 11 (sebelas) distrik, yaitu: Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Timur, Distrik Aifat Selatan, Distrik Aitinyo Barat, Distrik Aitinyo, Distrik Aitinyo Utara, Distrik Ayamaru, Distrik Ayamaru Utara, Distrik Ayamaru Timur, dan Distrik Mare. Pada 16 Januari 2009 disahkanlah UURI Tahun 2009 Nomor 13 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat sebagai hasil pemekaran dari kabupaten Sorong. Adapun komposisi distrik bawahannya adalah tepat sama dengan komposisi distrik di atas. Ini terjadi karena pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan belum memenuhi syarat teknis dan legalitas, jadi upaya percepatan berupa pemindahan kembali 11 distrik calon distrik Kabupaten Maybrat untuk sementara waktu ke kabupaten induknya, dan dilanjutkan dengan proses pembentukan Kabupaten Maybrat sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong, bukan dari Kabupaten Sorong Selatan. Peresmian dilakukan pada tanggal 15 April 2009 di Jakarta, adapun batas wilayah Kabupaten Maybrat adalah sebagai berikut: Utara Selatan Barat Timur 1.1.2 : Fef, Senopi, Kebar : Kokoda, Kais : Moswaren, Wayer, Sawiat : Moskona Utara, Moskona Selatan Batas Administrasi dan Geografi

Provinsi Papua Barat secara geografis terletak pada 124-132 Bujur Timur dan 0-4 Lintang Selatan, tepat berada di bawah garis khatulistiwa dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut. Kabupaten Fakfak merupakan kabupaten tertinggi dengan ketinggian 10-100 meter diatas permukaan laut, sedangkan kota-kota lainnnya berkisar antara 10-50 meter diatas permukaan laut. Batas geografis Provinsi Papua Barat adalah : Sebelah Utara Sebelah Barat Sebelah Timur : Samudera Pasifik : Laut Seram (Provinsi Maluku) : Provinsi Papua Sebelah Selatan: Laut Banda (Provinsi Maluku)

Wilayah Provinsi Papua Barat memiliki 11 wilayah Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 9 Kabupaten dan 1 Kota, 154 distrik, dan 1.361 kampung dengan luas wilayah secara keseluruhan sebesar 97.024,37 km (berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008). Luas dan perbandingan persentase luas wilayah kota kabupaten di Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 1.1 dan Gambar 1.2. Pembagian Daerah Administratif menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 1.2. Secara spasial administrasi Provinsi Papua Barat diperinci berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 1.1. Tabel 1.1 Luas Wilayah dan Persentase menurut Kabupaten/Kota LAPORAN AKHIR 1-3

RTRW PROVINSI PAPUA BARAT

2008-2028Persentase (%) 9,91 12,80 10,35 12,55 7,08 13,63 9,60 4,21

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kabupaten/Kota Kabupaten Fakfak Kabupaten Kaimana Kabupaten Teluk Wondama Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Manokwari Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Sorong Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Tambrauw Kabupaten Maybrat Kota Sorong

Luas Planemetrik (Km2) 14.320 18.500 14.953,8 18.136,99 10.236,5 19.699 13.871 6.084,52 15.665 12.111 943,52

10,84

8,380,65 100,00

Total 144.521,33 Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2010

Gambar 1.1 Persentase Luas Wilayah Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota

Sumber: Diolah dari Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2010

Tabel 1.2 Pembagian Daerah Administratif Provinsi Papua Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kabupaten/Kota Kabupaten Fakfak Kabupaten Kaimana Kabupaten Teluk Wondama Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Manokwari Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Sorong Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Tambrauw Kabupaten Maybrat Kota Sorong Total IbuKota Fakfak Kaimana Wasior Bintuni Manokwari Teminabuan Aimas Waisai Fef Kumurkek Sorong Jumlah Kecamatan 9 7 13 24 29 13 18 13 11* 11 6 154 Jumlah Kelurahan 7 2 1 2 9 2 13 1 1 30 68 Jumlah Kampung 122 84 75 114 402 110 118 97 53 108 1293

LAPORAN AKHIR 1-4

RTRW PROVINSI PAPUA BARAT

2008-2028

* Disesuaikan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 127/PUU-VII/2009

LAPORAN AKHIR 1-5

RTRW PROVINSI PAPUA BARAT

2008-2028

Gambar 1.2 Peta Batas administrasi Provinsi Papua Barat

LAPORAN AKHIR 1-6

RTRW PROVINSI PAPUA BARAT

2008-2028

1.1.3

Klimatologi

Provinsi Papua Barat terletak tepat di sebelah Selatan garis khatulistiwa sehingga termasuk dalam wilayah tropika humida. Karena daerahnya yang bergunung-gunung, maka iklim di Provinsi Papua Barat sangat bervariasi melebihi daerah Indonesia lainnya. Pola umum iklim dan cuaca sangat dipengaruhi oleh topografinya yang kasar. Suhu sangat bergantung dari ketinggian, sedangkan ketinggian dan kejajaran barisan pegunungan mempengaruhi pola angin dan presipitasi dalam setiap daerah. Iklim di Provinsi Papua Barat memiliki 3 (tiga) pola yaitu pola tunggal (A dan D), pola berfluktuasi (B), dan pola ganda (C). Pola tunggal A atau pola sederhana (simple wave) memiliki curah hujan terendah pada bulan Juli/Agustus. Pola tunggal D memiliki curah hujan tertinggi pada bulan Juli/Agustus. Pola A dan D menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara jumlah curah hujan pada musim hujan dan musim kemarau. Pada pola B, perbedaan antara jumlah curahan pada musim hujan dan musim kemarau tidak jelas. Pada pola ini biasanya curah hujan bulanan tidak teratur atau hampir merata sepanjang tahun. Pada pola C, dalam setahun terjadi dua kali puncak curahan tertinggi atau dua kali puncak curahan terendah. 1.1.3.1 Curah Hujan Musim di Papua Barat dicirikan oleh angin Tenggara yang bertiup sekitar pertengahan April hingga September dan Muson Barat Laut yang di mulai dalam bulan Oktober hingga Maret. Angin Tenggara dan muson Barat Laut biasanya panas dan mengandung uap air yang diangkut ketika melewati samudera. Jumlah hujan yang jatuh di setiap tempat di Papua secara khusus dikendali oleh topografi. Musim hujan di setiap daerah tergantung dari waktu di mana musim ini terpaparkan pada satu atau kedua sistem angin tersebut. Pada umumnya pegunungan di Kepala Burung, pantai Utara dan di sebelah Utara kordirela mendapatkan hujan terbanyak dari angin Barat Laut dalam bulan Oktober hingga Maret, sedangkan dataran rendah di Selatan Kepala Burung dan jazirah Onin dan Bomberai serta dataran rendah di Selatan kordirela mendapatkan hujan terbanyak antara bulan April dan September ketika angin bertiup dari arah tenggara. Pola umum ini menjadi rumit oleh topografi dan pola angin. Tabel 1.3 Banyaknya Curah Hujan di Provinsi Papua Barat Tahun 2003-2007 (mm)Kabupaten/Kota Kab. Fakfak Kab. Kaimana Kab. Teluk Wondama Kab. Teluk Bintuni Kab. M