Prosedur yang Disepakati yang Diterapkan atas Laporan ... · Prosedur yang Disepakati yang Diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum No. Prosedur

Prosedur yang Disepakati yang Diterapkan atas Laporan Penerimaan dan PengeluaranDana Kampanye Pemilihan Umum

No. Prosedur yang Disepakati Peraturan yangTerkait

Temuan

3

A. Umum

1. Dapatkan Laporan Penerimaandan Pengeluaran DanaKampanye Pemilihan Umum(“LPPDKP”) berikut di bawahini beserta laporan-laporanlainnya yang terkait sepertiyang tercantum dalam TandaTerima Laporan DanaKampanye Pemilihan Umum(“Tanda Terima’) (lihatLampiran B1-B4 terlampir):

a. Partai politik tingkat pusat:Satu buah LPPDKP partaipolitik tingkat pusat.

b. Partai politik tingkatprovinsi:i. Satu buah LPPDKP

partai politik tingkatprovinsi, dan

ii. Seluruh LPPDKPpartai politik tingkatkabupaten/kota diprovinsi yangbersangkutan.

c. Calon anggota DewanPerwakilan Daerah(”DPD”): Seluruh LPPDKPcalon anggota DPD diprovinsi yangbersangkutan.

Pasal 31Peraturan KPUNo. 01 Tahun2009

KAP. Drs. Imam Syafei & Rekantelah menerima Laporan LPPDKPdari Partai Amanat Nasional (PAN)beserta laporan-laporan lainnyayang terkait sesuai denganlampiran Tanda Terima padatanggal 24 April 2009 pada pukul14.20 WIB di Kantor KPU Pusat.



Temuan

4

2. Lengkapi Tanda Terima untukmencatat semua laporan dandokumen yang diterima dariPeserta Pemilu dan tentukantepat waktu atau tidak tepatwaktunya penyampaianLPPDKP kepada KantorAkuntan Publik (”KAP”) yangdilakukan oleh Peserta Pemilu(paling lambat 15 hari setelahtanggal pemungutan suara).

Pasal 135 UU No.10 Tahun 2008,Pasal 31Peraturan KPUNo. 01 Tahun2009

Penyampaian LPPDKP PartaiAmanat Nasional kepada KAP.Drs. Imam Syafei & Rekan telahtepat waktu yaitu pada tanggal 24April 2009 pukul 14.20 WIBbertempat dikantor KPU Pusat,dengan isi laporan lengkap sesuaidengan lampiran tanda terima

3. Tentukan ketaatan PesertaPemilu terhadap periodepencatatan dan pelaporan yangseharusnya dicakup olehLPPDKP berdasarkanperaturan yang berlaku, yaituperiode pelaporan dimulaipaling lambat tiga hari setelahditetapkan sebagai PesertaPemilu dan ditutup seminggusebelum penyampaianLPPDKP kepada KAP.

Pasal 129 UU No.10 Tahun 2008,Pasal 14 danPasal 16Peraturan KPUNo. 01 Tahun2009

Berdasarkan penelusuran, periodepelaporan LPPDKP Partai AmanatNasional yaitu tanggal 10 Juli 2008sampai dengan 17 April 2009 dantelah sesuai dengan peraturan yangberlaku.



Temuan

5

B. Laporan Awal DanaKampanye dan RekeningKhusus Dana KampanyePemilu (“LADK&RKDKP”)

4. Tentukan ketaatan PesertaPemilu dalam pembukaanLADK&RKDKP di bank yangmengacu pada peraturan yangberlaku dengan melakukanprosedur di bawah ini:

a. Cocokkan tanggalpembukaanLADK&RKDKP antaratanggal yang terteradalam rekening koranLADK&RKDKPdengan peraturan yangberlaku(LADK&RKDKPdibentuk paling cepatsatu hari setelah PesertaPemilu ditetapkansebagai Peserta Pemiludan paling lambat tujuhhari sebelum haripertama jadualpelaksanaan kampanyedalam bentuk rapatumum).

Pasal 134 UU No.10 tahun 2008,Pasal 12Peraturan KPUNo. 01 Tahun2009

Pembukaan rekeningLADK&RKDKP tanggal 25 Juli2008 sesuai dengan peraturan yangberlaku.



Temuan

6

b. Cocokkan tanggalpembukaanLADK&RKDKP antaratanggal yang terteradalam rekening koranLADK&RKDKPdengan peraturan yangberlaku(LADK&RKDKPdibentuk paling cepatsatu hari setelah PesertaPemilu ditetapkansebagai Peserta Pemiludan paling lambat tujuhhari sebelum haripertama jadualpelaksanaan kampanyedalam bentuk rapatumum).

c. Tentukan kesesuaianbank yang dipilih untukmembukaLADK&RKDKPdengan mengacu padakriteria berdasarkanperaturan yang berlaku(bank pemerintah ataubank bukan pemerintahyang mempunyaiperwakilan di provinsidan/ataukabupaten/kota diseluruh wilayahIndonesia).


Pembukaan rekeningLADK&RKDKP tanggal 25 Juli2008 sesuai dengan peraturan yangberlaku.

Bank yang dipilih untukpembukaan LADK&RKDKPadalah Bank Central Asia KCPGraha Inti Fauzi Gedung Graha IntiFauzi Lt. Dasar Jl. Buncit Raya No.22 Pejaten Jakarta Selatan, dengannomor Rekening 3753024499



Temuan

7

d. Tentukan kesesuaiankepemilikanLADK&RKDKPdengan caramembandingkan namapemilikLADK&RKDKP antaradata yang tercantumdalam rekening koranLADK&RKDKPdengan nama PesertaPemilu.


Nama yang tercantum dalamRekening Koran LADK&RKDKPadalah Partai Amanat Nasional(PAN).

C. Penerimaan dan PengeluaranDana Kampanye Pemilu

C.1. Umum

5. Tentukan kelengkapanpencatatan transaksipenerimaan dan pengeluarandana kampanye Pemilu dengancara memilih minimum 30transaksi yang tercantum dalamrekening koran RekeningKhusus Dana KampanyePemilihan Umum (”RKDKP”)(yang mencakup penerimaandan pengeluaran danakampanye Pemilu) secara acak,tetapi harus mewakiliketercakupan seluruh periodeyang tercakup dalam RKDKP,serta menelusuri transaksitersebut ke LPPDKP untukmenentukan tercatat tidaknyatransaksi tersebut dalamLPPDKP.

Pasal 129 Ayat 6UU No. 10 Tahun2008

Berdasarkan penelusuran, transaksipenerimaan dana kampanye tidakmelalui RKDKP akan tetapi secaraKas Tunai yang kemudiandisetorkan ke Bank. TransaksiPengeluaran telah tercantum dalamRKDKP.



Temuan

8

Catatan:

Jika jumlah keseluruhantransaksi penerimaan danpengeluaran dana kampanyePemilu yang tercantum dalamLADK&RKDKP kurang dari30, maka pengujiankelengkapan tersebut dilakukanuntuk seluruh transaksitersebut.

Khusus untuk Peserta Pemiluyang merupakan partai politiktingkat provinsi, partai politiktingkat kabupaten/kota, sertacalong anggota DPD,pemilihan transaksi tersebut diatas bukan 30 transaksi,melainkan cukup hanya 10transaksi saja.

Pasal 129 Ayat 6UU No. 10 Tahun2008



Temuan

9

C.2. Penerimaan Dana KampanyePemilu

6. Dapatkan Daftar SumberPenerimaan Dana KampanyePemilihan Umum (“DSPDKP)atau buku pembantu sejenislainnya (buku catatanpendukung LPPDKP untuktransaksi penerimaan danakampanye Pemilu) dari PesertaPemilu, yang telahdirekapitulasi berdasarkannama penyumbang menuruturutan abjad, yangmemperlihatkan klasifikasipenerimaan yang diterima daripihak-pihak sebagai berikut:a. Partai politik.b. Calon legislatif.c. Perseorangan.d. Perusahaan/badan usaha.e. Lainnya (termasuk

hutang dan diskon).

LampiranPeraturan KPUNo. 01 Tahun2009

Partai Amanat Nasional (PAN)telah menyerahkan DSPDKPkepada KAP. Imam Syafei &Rekan pada tanggal 24 April 2009dan telah memuat klasifikasipenerimaan sesuai denganperaturan yang berlaku.



Temuan

10

7. Tentukan keakurasianmatematis (penjumlahan,pengurangan, dan sebagainya)dari seluruh transaksi yangtercantum dalam DSPDKPdengan cara melakukanperhitungan kembali ataskeakurasian matematistersebut.

Secara tidaklangsung terkaitdengan Pasal 281UU No. 10 Tahun2008

Berdasarkan penelusuran, tidakterdapat perbedaan jumlah menurutkeakurasian matematis dari seluruhtransaksi yang tercantum dalamDSPDKP

8. Bandingkan jumlahpenerimaan menurut klasifikasipenyumbang antara nilai yangtercantum dalam DSPDKPdengan nilai yang tercantumdalam LPPDKP. Jika terdapatperbedaan antara keduanya,tindaklanjuti denganmelakukan prosedur yangrelevan, seperti menanyakanalasan terjadinya perbedaantersebut kepada Peserta Pemiludan melakukan verifikasi atasbukti yang terkait berdasarkanpenjelasan yang diterima dariPeserta Pemilu, serta prosedurlainnya yang relevan untukmenyimpulkan alasanterjadinya perbedaan tersebut.


Berdasarkan penelusuran, tidakterdapat perbedaan jumlah menurutklasifikasi penyumbang antara nilaidalam DSPDKP dengan nilai yangtercantum dalam LPPDKP.



Temuan

11

9. Berdasarkan DSPDKP ataubuku pembantu penerimaandana kampanye sejenis lainnyayang telah direkapitulasiberdasarkan namapenyumbang menurut urutanabjad, tentukan ketaatan atasbatasan jumlah maksimumpenerimaan sumbangan(mencakup uang, barang,dan/atau jasa yang dapat dinilaidengan uang, termasuk hutangdan diskon pembelian barangatau jasa yang melebihi bataskewajaran transaksi jual belisecara umum) dariperseorangan, kelompok,perusahaan, atau badan usahabukan pemerintah, denganmengacu pada peraturan yangberlaku sebagai berikut(jumlah sumbangan untuksetiap nama penyumbanguntuk setiap transaksisumbangan tidak bolehmelebihi jumlah di bawah ini):

Pasal 131 danPasal 133 UU No.10 Tahun 2008;Pasal 17, Pasal 18Ayat 2, Pasal 19,dan Pasal 20 Ayat2 Peraturan KPUNo. 01 Tahun2009; serta SuratEdaran KPU No.612/KPU/III/2009.



Temuan

12

a. Untuk penyumbangperseorangan bukanpemerintah: Rp1 miliar (yang

diberikan kepadapartai politikPeserta Pemilu).

Rp250 juta (yangdiberikan kepadacalon anggotaDPD PesertaPemilu).

Berdasarkan penelusuran, tidakterdapat sumbangan perseoranganyang melebihi batasan peraturanyang berlaku

b. Untuk penyumbangkelompok, perusahaan,atau badan usaha bukanpemerintah: Rp5 miliar (yang

diberikan kepadapartai politikPeserta Pemilu).

Rp500 juta (yangdiberikan kepadacalon anggotaDPD PesertaPemilu).

Jika terdapat ketidaktaatanterhadap batasan jumlahsumbangan tersebut di atas,laporkan fakta tersebut berikutnama dan identitaspenyumbang dalam laporanprosedur yang disepakati.


Berdasarkan penelusuran, tidakterdapat sumbangan kelompok,perusahaan atau badan usahabukan pemerintah



Temuan

13

Catatan:

Mengingat batasan atasnilai sumbangan berlakuuntuk jumlahsumbangan secaraakumulatif untuk setiappenyumbang, dan bukanberlaku secara transaksi,maka DSPDKP ataubuku pembantu sejeniswajib direkapitulasiberdasarkan namapenyumbang menuruturutan abjad. JikaDSPDK atau bukupembantu sejenis yangtelah direkapitulasitersebut tidak tersedia,maka prosedurpengujian ketaatanbatasan sumbangantersebut tidak dapatdilakukan dan hal iniharus diungkapkan olehakuntan publik dalamlaporannya.




Temuan

14

Berdasarkan peraturanyang berlaku, pemberisumbangan danakampanye Pemilu darisuami dan istri, sertapengurus atau anggotapartai politikdiklasifikasikan sebagaisumbanganperseorangan.

Penerimaan dana kampanyePemilu dari partai politik dancalon anggota DPR, DPRDtingkat provinsi, atau DPRDtingkat kabupaten/kota, sertacalon anggota DPD bukanmerupakan sumbangan yangterkena pembatasan tersebut diatas.



Temuan

15

10. Tentukan ketaatan terhadapsumber sumbangan yangdiperbolehkan menurutperaturan yang berlaku dibawah ini dengan caramenelusuri seluruh transaksipenerimaan yang tercantumdalam DSPDKP ke fotokopiidentitas penyumbangnya.Peserta Pemilu dilarang untukmenerima sumbangan yangberasal dari: Pihak asing. Penyumbang yang tidak

jelas identitasnya.

Pemerintah pusat,pemerintah daerah,Badan Usaha MilikNegara (“BUMN”), danBadan Usaha MilikDaerah (“BUMD”).

Pemerintah desa danBadan Usaha Milik Desa(”BUMD”).


Berdasarkan penelusuran, tidakterdapat sumbangan dari : PihakAsing, Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah, Badan UsahaMilik Negara (“BUMN”), danBadan Usaha Milik Daerah(“BUMD”), Pemerintah Desa danBadan Usaha Milik Desa(”BUMD”).

Berdasarkan penelusuran, terdapatbeberapa sumbangan yang tidakdilengkapi dengan fotocopyidentitas penyumbang

Jika ditemukan penerimaanyang dilarang seperti tersebutdi atas, tentukan ketaatanPeserta Pemilu terhadapketepatan waktu pelaporan danpenyetoran sumbangan yangdilarang tersebut kepada KPUdengan cara mendapatkan buktilapor kepada KPU dan buktiSurat Setoran PenerimaanNegara Bukan Pajak(”SSPNBP”).




Temuan

16

11. Tentukan ketaatan pencatatantransaksi penerimaan dalamDSPDKP dengan cara memilihminimum 30 transaksipenerimaan secara acak, tetapiharus mewakili ketercakupanseluruh jenis penerimaan (kasdan bukan kas), klasifikasipenerimaan, dan periode yangtercakup dalam DSPDKP, sertamelakukan prosedur di bawahini atas transaksi yang dipilihtersebut:

a. Bandingkan nama danalamat penyumbang yangtercantum dalam DSPDKdengan fotokopi identitaspenyumbang tersebut.

Pasal 132 Ayat 5UU No. 10 Tahun2008, Pasal 11Ayat 3 PeraturanKPU No. 01Tahun 2009

Berdasarkan penelusuran, ketaatanpencatataan penerimaan dalamDSPDKP telah mencakupklasifikasi penerimaan.

Berdasarkan penelusuran, namadan alamat penyumbang yangtercantum dalam DSPDKP tidakseluruhnya dilengkapi dengan buktiidentitasnya, dan tidak terdapatpenuyumbang kelompok,perusahaan, dan/atau badan usahabukan pemerintah.

Identitas penyumbangperorangan dibuktikandengan fotokopi KTPyang masih berlaku atauidentitas lain yang sah,dan fotokopi NPWP.Identitas kelompok,perusahaan, dan/ataubadan usaha bukanpemerintah dibuktikandengan fotokopi aktapendirian dan fotokopiNPWP (kewajibanmelampirkan fotokopiNPWP untuk nilaisumbangan sebesarRp20 juta atau lebih).




Temuan

17

b. Telusuri transaksi tersebutke bukti pendukungnyaserta ke RKDKP untukmemastikan keberadaandan keakurasianpencatatan transaksitersebut.

Berdasarkan penelusuran, transaksipenerimaan yang tercatat dalamRKDKP telah akuratpencatatannya.

c. Berdasarkan buktipendukung yangdiperoleh dan diperiksa,dokumentasikaninformasi yang relevanatas transaksi tersebutyang mencakup (namuntidak terbatas pada): (i)tanggal transaksi, (ii)nilai transaksi, (iii)nama, alamat, danidentitas (fotokopi KTP,NPWP, akta pendirianperusahaan, atau buktiidentitas lainnya yangdiperlukan sesuaidengan peraturan yangberlaku) dari pihak yangmemberikansumbangan, (iv) jenispenerimaan (kas ataubukan kas), dan (v)klasifikasi penerimaan.


Berdasarkan penelusuran bukti-bukti pendukung yang diperolehdan diperiksa telah dilakukandokumentasi informasi yangrelevan atas transaksi-transaksipenerimaan dana kampanye.



Temuan

18

d. Untuk sumbangan yangditerima, kirimkonfirmasi positifkepada pihak yangmemberikan sumbanganuntukmengkonfirmasikankeakurasian identitaspemberi sumbangan,besaran sumbangan, danbentuk sumbangan (kasatau bentuk lainnya).Konfirmasi harusdikirimkan secaralangsung oleh KAP.Buat daftar konfirmasiterkait sebagai kertaskerja untukmendokumentasikanpengiriman konfirmasitersebut.


Konfirmasi telah dilakukanterhadap 30 (tigapuluh) transaksipenerimaan sumbangan padatanggal 5 Mei 2009.

e. Bandingkan informasi yangdirujuk dalam butir 11.c.antara informasi yangditerima berdasarkanjawaban konfirmasidengan informasi yangtercatat dalam DSPDKP.Jika terdapat perbedaanantara keduanya,tindaklanjuti denganmelakukan proseduryang relevan, sepertimenanyakan alasanterjadinya perbedaantersebut kepada PesertaPemilu dan melakukanverifikasi atas bukti-


Sampai dengan tanggal 22 Mei2009 konfirmasi yang telahdijawab sebanyak 8 (delapan)konfirmasi, dengan jawaban sesuai.



Temuan

19

bukti yang terkaitberdasarkan penjelasanyang diterima dariPeserta Pemilu, sertaprosedur-prosedurlainnya yang relevanuntuk menyimpulkanalasan terjadinyaperbedaan tersebut.

f. Untuk sumbangan yangditerima dalam bentukbukan kas, tentukankesesuaian pencatatannilai sumbanganberdasarkan harga pasarwajar yang berlaku diwilayah yangbersangkutan pada saatsumbangan diterima.

Catatan:Jika jumlah keseluruhantransaksi penerimaan danakampanye Pemilu yangtercantum dalam DSPDKPkurang dari 30, maka pengujiankelengkapan tersebut dilakukanuntuk seluruh transaksitersebut.

Khusus untuk Peserta Pemiluyang merupakan partai politiktingkat provinsi, partai politiktingkat kabupaten/kota, sertacalong anggota DPD,pemilihan transaksi tersebut diatas bukan 30 transaksi,melainkan cukup hanya 10transaksi saja.


Berdasarkan penelusuran, tidakterdapat sumbangan yang diterimadalam bentuk bukan kas.



Temuan

20

C.3. Pengeluaran DanaKampanye Pemilu

12. Dapatkan DaftarAktivitas/Pengeluaran DanaKampanye Pemilihan Umum(“DAPDKP”) atau bukupembantu sejenis lainnya (bukucatatan pendukung LPPDKPuntuk pengeluaran) dari PesertaPemilu yang memperlihatkanjenis pengeluaran (kas danbukan kas) serta klasifikasipengeluaran (pengeluaranoperasi, modal, dan lain-lain)yang dikeluarkan oleh PesertaPemilu.

LampiranPeraturan KPUNo. 01 Tahun2009

Partai Amanat Nasional telahmenyerahkan DAPDKP kepadaKAP. Drs. Imam Syafei & Rekanyang telah memperlihatkan jenispengeluaran dan serta klasifikasipengeluaran sesuai denganperaturan yang berlaku.

13. Tentukan keakurasianmatematis (penjumlahan,pengurangan, dan sebagainya)dari seluruh transaksi yangtercantum dalam DAPDKPdengan cara melakukanperhitungan kembali ataskeakurasian matematistersebut.


Berdasarkan penelusuran,keakurasian matematis yangtercantum dalam DAPDKP telahakurat.



Temuan

21

14. Bandingkan jumlahpengeluaran menurutklasifikasi pengeluaran antaranilai yang tercantum dalamDAPDKP dengan nilai yangtercantum dalam LPPDKP.Jika terdapat perbedaan antarakeduanya, tindaklanjuti denganmelakukan prosedur yangrelevan, seperti menanyakanalasan terjadinya perbedaantersebut kepada Peserta Pemiludan melakukan verifikasi atasbukti yang terkait berdasarkanpenjelasan yang diterima dariPeserta Pemilu, serta prosedurlainnya yang relevan untukmenyimpulkan alasanterjadinya perbedaan tersebut


Berdasarkan penelusuran, tidakterdapat perbedaan jumlahpengeluaran menurut klasifikasipengeluaran antara nilai yangtercantum dalam DAPDKP dengannilai yang tercantum dalamLPPDKP.

15. Tentukan keberadaan dankeakurasian pencatatantransaksi pengeluaran dalamDAPDKP dengan cara memilihminimum 30 transaksipengeluaran secara acak, tetapiharus mewakili ketercakupanseluruh jenis pengeluaran (kasdan bukan kas), klasifikasipengeluaran (pengeluaranoperasi, modal, dan lain-lain),dan periode yang tercakupdalam DAPDKP, sertamelakukan prosedur di bawahini atas transaksi yang dipilihtersebut:

Surat EdaranKPU No.612/KPU/III/2009



Temuan

22

a. Telusuri transaksi tersebutke bukti pendukungnyadan ke RKDKP.

Berdasarkan penelusuran, transaksipengeluaran dana kampanye dalamDAPDKP telah didukung denganbukti yang akurat dan telah tercatatdalam RKDKP.

b. Berdasarkan buktipendukung yangdiperoleh dan diperiksa,dokumentasikaninformasi yang relevanatas transaksi tersebutyang mencakup (namuntidak terbatas pada): (i)tanggal transaksi, (ii)nilai transaksi, (iii)pihak yang menerimapembayaran dari PesertaPemilu, serta (iv) sifatdan deskripsi daritransaksi.

c. Untuk transaksi pengeluarandana kampanye Pemiludalam bentuk bukan kas,tentukan kesesuaianpencatatan nilaipengeluaran tersebutberdasarkan harga pasarwajar yang berlaku diwilayah yangbersangkutan pada saattransaksi pengeluarantersebut dilakukan.


Berdasarkan penelusuran bukti-bukti pendukung yang diperolehdan diperiksa telah dilakukandokumentasi informasi yangrelevan atas transaksi-transaksipengeluaran dana kampanye.

Berdasarkan penelusuran, tidakterdapat pengeluaran danakampanye dalam bentuk bukan kas.



Temuan

23

d. Jika terdapat diskonpembelian barang ataujasa yang melebihi bataskewajaran transaksi jualbeli secara umum,tentukan ketaatanpencatatan diskontersebut sebagaisumbangan dandicantumkan dalamDSPDKP. Selanjutnyatentukan ketaatanpencatatan atassumbangan tersebutberdasarkan kriteriabatasan nilai dan sumbersumbangan seperti yangtelah disebutkan di atas.


Berdasarkan penelusuran, tidakterdapat diskon atas pembelianbarang atau jasa yang melebihibatas kewajaran transaksi jual beli.

Catatan:

Jika jumlah keseluruhantransaksi pengeluaran danakampanye Pemilu yangtercantum dalam DAPDKPkurang dari 30, maka pengujiankelengkapan tersebut dilakukanuntuk seluruh transaksitersebut.Khusus untuk Peserta Pemiluyang merupakan partai politiktingkat provinsi, partai politiktingkat kabupaten/kota, sertacalong anggota DPD,pemilihan transaksi tersebut diatas bukan 30 transaksi,melainkan cukup hanya 10transaksi saja.



Temuan

24

D. Surat Representasi dariPeserta Pemilu kepada KAP

SA Seksi 622

16. Dapatkan surat representasidari Peserta Pemilu yanfditujukan kepada KAP yangsetidaknya mencantumkan hal-hal di bawah ini jika relevan:

Penyusunan, pencatatan,pengelolaan, danpelaporan LPPDKPbeserta laporan ataudokumen lainnya yangterkait merupakantanggung jawab PesertaPemilu.

LPPDKP telah disusunsesuai dengan seluruhperundang-undangan,ketentuan hukum danperaturan yang relevanyang berlaku.

Surat Representasi yang di buatPartai Amanat Nasional telahditerima KAP. Drs. Imam Syafei &Rekan pada tanggal 24 April 2009.

Telah mencantumkan

Telah mencantumkan



Temuan

25

Seluruh transaksipenerimaan danpengeluaran danakampanye Pemiluseperti yang tercantumdalam LPPDKP danRKDKP telah dicatatdan dilaporkan denganlengkap dan didukungoleh bukti transaksi yangmemadai.

RKDKP merupakanrekening khusus yangditempatkan pada bankyang telah memenuhikriteria tertentu yangdisyaratkan olehperaturan yang berlaku,yang merupakanrekening yang terpisahdari rekening lainnya,dan hanya digunakanuntuk menampungtransaksi penerimaandan pengeluaran danakampanye Pemilu.

Telah mencantumkan

Telah mencantumkan



Temuan

26

Nilai wajar yangdigunakan untuktransaksi penerimaandan pengeluaran danakampanye Pemilu dalambentuk bukan kas telahdisajikan dalamLPPDKP denganmenggunakan hargapasar wajar yang berlakudi wilayah yangbersangkutan ketikasumbangan diterimaatau pengeluarandilakukan.

Seluruh transaksipenerimaan danakampanye Pemilu yangdicantumkan dalamLPPDKP tidak berasaldari sumber yang tidakdiperkenankan olehperundang-undangan,ketentuan hukum, danperaturan yang berlaku.

Telah mencantumkan

Telah mencantumkan



Temuan

27

Seluruh transaksipengeluaran danakampanye Pemilu yangdicantumkan dalamLPPDKP tidakdigunakan untukkegiatan yang tidakdiperkenankan olehperundang-undangan,ketentuan hukum, danperaturan yang berlaku.

Seluruh kewajibanperpajakan yang timbulsehubungan dengantransaksi penerimaandan pengeluaran danakampanye Pemilu telahdicatat, dibayarkan, dandilaporkan sesuaidengan perundang-undangan, ketentuanhukum, dan peraturanyang berlaku.

Telah mencantumkan

Telah mencantumkan



Temuan

28

Kesediaan PesertaPemilu untukmempertanggungjawabkan LPPDKP yangdisusunnya kepadalembaga atau pihak yangberwenang jika dikemudian hariditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuaidengan yang telahdilaporkan dalamLPPDKP yang terkaitdengan transaksipenerimaan danpengeluaran danakampanye Pemilu.

Telah mencantumkan

Documents

Prosedur yang Disepakati yang Diterapkan atas Laporan ... · Prosedur yang Disepakati yang Diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum No. Prosedur