PROVINSI PAPUA - Audit Board of Indonesia 2016-12-02آ  1 PROVINSI PAPUA PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROVINSI PAPUA - Audit Board of Indonesia 2016-12-02آ  1 PROVINSI PAPUA PERATURAN BUPATI JAYAPURA...

  • 1

    PROVINSI PAPUA PERATURAN BUPATI JAYAPURA

    NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG

    TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    BUPATI JAYAPURA,

    Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa menyatakan tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa diatur oleh Bupati dalam bentuk Peraturan;

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pedoman tata cara pengadaan barang/ jasa di kampung;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung Kabupaten Jayapura;

    Mengingat : 1. Undang- Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

    2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

    4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

  • 2

    5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

    6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

    7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4575);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8894);

    13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

    14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

  • 3

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : PERATURAN BUPATI JAYAPURA TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA.

    BAB I KETENTUAN UMUM

    Bagian Kesatu Pengertian

    Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

    1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jayapura.

    2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

    3. Bupati adalah Bupati Jayapura.

    4. Distrik adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Jayapura.

    5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten Jayapura.

    6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

    7. Kepala Kampung adalah Kepala Pemerintah Kampung yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Kampung.

    8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disebut PKPKK adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.

    9. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung tersebut.

    10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kampung dan badan musyawarah kampung, dan ditetapkan dengan peraturan kampung.

    11. Pengadaan Barang/Jasa di Kampung yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.

    12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.

  • 4

    13. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.

    14. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung, terdiri dari unsur Pemerintah Kampung dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kampung untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

    15. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

    16. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

    17. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

    18. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

    19. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

    20. Lembaga Kemasyarakatan Kampung adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat Kampung;

    Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

    Pasal 2

    Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kampung dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengn menggunakan APBK.

    Pasal 3

    Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini agar pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di kampong.

    Pasal 4 (1) Pengadaan Barang/Jasa di Kampung pada prinsipnya dilakukan dengan

    cara Swakelola oleh Pemerintah Kampung dengan melibatkan seluruh masyarakat Kampung dengan semangat gotong royong, memanfaatkan kearifan lokal, serta memaksimalkan penggunaan material/bahan dari

  • 5

    wilayah setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

    (2) Pengadaan Barang/Jasa di Kampung yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

    BAB II TATA NILAI PENGADAAN

    Bagian Kesatu Umum Pasal 5

    (1) Pengadaan Barang/Jasa di Kampung tidak dibolehkan menggunakan bahan, material, dan/atau barang/alat yang dapat merusak lingkungan sekitar.

    (2) Pengadaan Barang/Jasa di Kampung diutamanakan menggunakan produksi dalam negeri yang telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI)

    Bagian Kedua Prinsip dan Tata Nilai Pangadaan

    Pasal 6

    (1) Prinsip Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah Kampung sebagai berikut :

    a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum, untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

    b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

    c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketa