Isi Laporan Survey Edit

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dalam tahapan hidup

manusia. Dengan kondisi yang sehat, manusia dapat melakukan aktivitas sehari-

harinya dengan baik, tanpa terganggu oleh kesehatan tubuh yang kurang optimal.

Masyarakat di Indonesia masih terbilang terbelakang dalam hal menjaga kesehatan,

mereka masih kurang menyadari akan pentingnya untuk menjaga kesehtan diri,

keluarga dan lingkungannya, yaitu memahami akan pentingnya promotif dan

preventif. Dengan kurangnya kesadaran tersebut mengakibatkan masyarakat di

Indonesia terutama masyarakat awam sangatlah mudah untuk terjangkit penyakit.

Melihat semua masalah kesehatan tersebut, perlu adanya perbaikan dibidang

kesehatan. Untuk itu, sangatlah perlu terselengaranya berbagai upaya kesehatan, baik

upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat yang sesuai

dengan azas penyelenggaraan. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi dari

puskesmas, sehingga untuk memperbaiki kesehatan masyarakat tersebut, perlu

ditunjang oleh manajemen puskesmas yang baik agar puskesmas benar-benar

berfungsi sesuai dengan tugasnya.1,2

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan Kab/Kota yang

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di suatu wilayah

kerja.

1. Unit Pelaksana Teknis Sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota (UPTD), puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari

tugas teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan merupakan unit

pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di

Indonesia.

2. Pembangunan Kesehatan Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan

upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan

masyarakat yang optimal.

3. Penanggungjawab Penyelenggaraan Penanggungjawab utama penyelenggaraan

seluruh upaya pembangunan kesehatan di wilayah kabupaten/kota adalah Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan puskesmas bertanggungjawab hanya

sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh dinas kesehatan

kabupaten/kota sesuai dengan kemampuannya.3

Wilayah Kerja Secara nasional, standar wilayah kerja puskesmas adalah satu

kecamatan, tetapi apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari dari satu puskesmas,

maka tanggungjawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas, dengan memperhatikan

keutuhan konsep wilayah (desa/kelurahan atau RW). Masing-masing puskesmas

tersebut secara operasional bertanggungjawab langsung kepada Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota.4

Untuk tercapainya visi pembangunan kesehatan melalui puskesmas, yakni

terwujudnya Kecamatan Sehat Menuju Indonesia Sehat, puskesmas bertanggung

jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan

masyarakat, yang keduanya jika ditinjau dari sistem kesehatan nasional merupakan

pelayanan kesehatan tingkat pertama. Upaya kesehatan tersebut dikelompokkan

menjadi dua yakni:

1. Upaya Kesehatan Wajib

Upaya kesehatan wajib puskesmas adalah upaya yang ditetapkan

berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta yang mempunyai daya

ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan

wajib ini harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas yang ada di wilayah

Indonesia.

Upaya kesehatan wajib tersebut adalah:

a. Upaya Promosi Kesehatan

b. Upaya Kesehatan Lingkungan

c. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana

2

d. Upaya Perbaikan Gizi

e. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

f. Upaya Pengobatan

2. Upaya Kesehatan Pengembangan

Upaya kesehatan pengembangan puskesmas adalah upaya yang ditetapkan

berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta yang

disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Upaya kesehatan pengembangan

dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok puskesmas yang telah ada, yakni:

a. Upaya Kesehatan Sekolah

b. Upaya Kesehatan Olah Raga

c. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat

d. Upaya Kesehatan Kerja

e. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut

f. Upaya Kesehatan Jiwa

g. Upaya Kesehatan Mata

h. Upaya Kesehatan Usia Lanjut

i. Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional Upaya laboratorium medis dan

laboratorium kesehatan masyarakat serta upaya pencatatan dan pelaporan

tidak termasuk pilihan karena ketiga upaya ini merupakan pelayanan

penunjang dari setiap upaya wajib dan upaya pengembangan puskesmas.3,4

Pemilihan upaya kesehatan pengembangan ini dilakukan oleh puskesmas

bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan masukan

dari BPP. Upaya kesehatan pengembangan dilakukan apabila upaya kesehatan

wajib puskesmas telah terlaksana secara optimal, dalam arti target cakupan serta

peningkatan mutu pelayanan telah tercapai. Penetapan upaya kesehatan

pengembangan pilihan puskesmas ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten/ Kota. Dalam keadaan tertentu, upaya kesehatan pengembangan

puskesmas dapat pula ditetapkan sebagai penugasan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota. Apabila puskesmas belum mampu menyelenggarakan upaya

3

kesehatan pengembangan, padahal menjadi kebutuhan masyarakat, maka Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggunjawab dan wajib menyelenggarakannya.

Untuk itu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota perlu dilengkapi dengan berbagai

unit fungsional lainnya. Dalam keadaan tertentu, masyarakat membutuhkan pula

pelayanan rawat inap. Untuk ini di puskesmas dapat dikembangkan pelayanan

rawat inap tersebut, yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan berbagai

persyaratan tenaga, sarana dan prasarana sesuai standar yang telah ditetapkan.3

Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya

kesehatan masyarakat yang sesuai dengan azas penyelenggaraan puskesmas, perlu

ditunjang oleh manajemen puskesmas yang baik. Manajemen puskesmas adalah

rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematik untuk menghasilkan luaran

puskesmas yang efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan

oleh puskesmas membentuk fungsi-fungsi manajemen. Terdapat tiga fungsi

manajemen puskesmas yang dikenal yakni perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian, serta pengawasan dan pertanggung jawaban. Semua fungsi manajemen

tersebut harus dilaksanakan secara terkait dan berkesinambungan. Mengelola

puskesmas sebagai satu unit organisasi yang di dalamnya terdapat sumber daya

manusia, peralatan, anggaran dan program program kegiatan dan lingkungan internal

dan eksternal yang memerlukan ilmu manajemen. Manajemen diterjemahkan dalam

tiga rangkaian utama yaitu P1 perencanaan, P2 Penggerakan dan pelaksanaan serta P3

Pengawasan, pengendalian dan Penilaian. Langkah pertama dalam mekanisme

perencanaan tingkat puskesmas adalah menyusun RUK yang meliputi usulan kegiatan

wajib dan usulan kegiatan pengembangan. RUK yang telah tersusun dibahas di dinas

kesehatan Kab/Kota diajukan ke Pemda melalui Dinkes. Selanjutnya RUK yang

sudah terangkum dalam usulan Dinkes akan diajukan ke DPRD untuk memperoleh

dukungan pembiayaan dan dukungan politis. Dalam penyelenggaraan program/upaya

kesehatan pokok di puskesmas berdasarkan rencana yang ada dilakukan

pengorganisasian. Dalam pelaksanaan program kegiatan harus jelas siapa yang

menjadi unsur pimpinan dan siapa yang menjadi unsur supervisor, dan siapa yang

4

menjadi unsur pelaksana dan perlu dibangun komitmen serta koordinasi perlu

dikembangkan di puskesmas melalui lokakarya mini bulanan dan lokakarya mini

tribulanan. Untuk mengukur kinerja program atau pencapaian program maka harus

dituangkan dalam dokumen penilaian kinerja puskesmas dengan menghitung hasil

capaian dari standar pelayanan minimal dari enam upaya kesehatan wajib dan upaya

pengembangan yang diprioritaskan sesuai kebutuhan di wilayah kerjanya. Agar

dicapai pelayanan yang bermutu dan berkinerja tinggi, untuk itu prinsip dasar mutu

dan peningkatan kinerja perlu dipahami oleh manajer puskesmas dan staff, salah satu

diantaranya juga penyusunan standar prosedur operasional untuk tiap unit

pelayanan.2,3,4

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Menyusun rencana kegiatan puskesmas secara sistematik berdasarkan

permasalahan yang ada

2. Tujuan Khusus

a. Diketahuinya analisa masalah dan prioritas penyebab masalah yang ada

b. Tersusunnya Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas untuk tahun

berikutnya dalam upaya mengatasi masalah atau sebagian masalah

kesehatan masyarakat.

c. Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) setelah diterimanya

alokasi sumber daya untuk kegiatan tahun berjalan

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan survey manjemen puskesmas ini selama satu bulan

dilaksanakan dari tanggal 30 Maret – 25 Mei 2015 di wilayah kerja puskesmas

perawatan Lepo-lepo Jl. Christina M. Tiahahu no. 117.

5

D. Metodologi

Adapun metode pengambilan data dalam laporan manajemen puskesmas ini

yaitu dengan metode wawancara dan pengolahan data sekunder puskesmas Lepo-lepo

Tahun 2015.

6

BAB II

ANALISIS SITUASI

A. LINGKUNGAN

1. Keadaan dan Kondisi Demografis

a) Wilayah kerja terdiri dari 4 kelurahan (lepo - lepo, wundudopi, baruga,

watubangga) yang merupakan wilayah administratif kecamtan baruga.

b) Luas wilayah kerja : 13.130 Ha

c) Batas – batas wilayah:

1) Sebelah utara : Kecamatan wua-wua dan kecamatan kandia

2) Sebelah timur : Kecamatan poasia

3) Sebelah selatan : Kecamatan konda (kab. konsel)

4) Sebelah barat :Kecamatan ranomeeto (kab Konsel) dan

Kecamatan mandonga kota kendari

d) Keadaan Alam : 80% daratan dan 20% perbukitan

e) Prasarana Transpormasi : 60% jalan aspal dan 40% jalan berbatu dan tanah

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di Wilayah kerja Puskesmas Lepo-lepo pada tahun 2014

sebanyak 20363 yang tersebar di 4 kelurahan ( Lepo-lepo, Wundudopi, Baruga,

Watubangga)

Distribusi penduduk per kelurahan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah dan keadaan penduduk per kelurahan tahun 2014

No Nama Kelurahan Jumlah KK Jumlah Jiwa

1 Lepo- lepo 995 4.476

2 Wundudopi 645 3.290

3 Baruga 1592 7.844

4 Watubangga 1182 4.753

7

Jumlah 20.363

Berdasarkan tabel 1 terlihat jumlah penduduk terbayak di kelurahan baruga yaitu

7844 jiwa dari 20363 KK dan yang paling sedikit di kelurahan Wundudopi yaitu

3290 jiwa yang terhimpun dalam 645 KK.

B. INPUT

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas lepo-

lepo memiliki beberapa sebagai pelaksana tugasnya yang masing-masing bekerja

sesuia dengan bidang tugasnya masing-masing.

Jumlah tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas di Puskesmas lepo-lepo pada

tahun 2014 sebanyak orang dengan uraian sebagai berikut:

No Jenis TenagaStatus

JumlahPNS Honor Sukarela

1 Dokter Umum 3 - - 3

2 Dokter Gigi 1 - - 1

3 Sarjan Keperawatan 8 1 - 9

4 Sarjana Kesehatan Masyarakat 19 - 1 11

5 Sarjana Kebidanan 3 - - 3

6 Sarjana Kesehatan lingkungan 1 - - 1

7 Apoteker 2 - - 2

8 Ahli Madya Keperawatan 17 1 - 18

9 Ahli Madya Kebidanan 16 - 9 25

10 Ahli Madya Gizi 3 - 3 6

11 Ahli Kesehatan Lingkungan 1 - 1 2

12 Ahli madya Analisi Kesehatan 1 - 4 5

13 Perawat 7 - - 7

14 Perawat Gigi 2 - - 2

15 Bidan 4 - - 4

8

16 SPAG 1 - - 1

17 SPPH 2 - - 2

18 SMF - - - -

19 Tenaga Administrasi 1 1 - 2

20 Sopir 1 - - 1

21 Petugas Kebersihan - 1 - 1

22 Tukang Masak da Tukang Cuci - 2 - 2

23 SMU - 1 - 1

Jumlah 93 7 18 109

Berdasarkan tabel 2 ,terlihat bahwa pengawai yang berstatus sebagai pengawai

negri sipil (PNS) sebanyak 93 orang, tenaga honorer sebanyak 7 orang dan tenaga

sukarela sebanyak 18 orang , tenaga kebidanan dan analisis Kesahatan yang berstatus

sukarela sebagian besar ditempatkan pada pelayanan Unit Gawat Daryrat dan

Laboratorium, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam wilayah baruga

(20.363) maka rasio dokter umum 1: 61089 jiwa , dokter gigi 1 : 20363 jiwa rasio

perawat dan jumlah penduduk adalah 1 : 702 jiwa dan rasio perawat gigi 1: 1018 jiwa

penduduk.

2. Saran dan Prasarana

a) Sarana Transpostasi

Sarana transportasi yang digunakan di Puskesmas lepo-lepo adalah

kendaraan roda 4 yang berjumlah 2, 1 unit ambulance dan 1 unit nya

dipersiapkan untuk kegiatan luar gedung apabila ambulance lag tidak ditempat

b)Sarana Sosial

Sarana pendidikan yang ada di Wilayah kerja Kecamatan Baruga terdiri dari :

1. Taman Kanak- kanak berjumlah 9 unit

2. Sekolah Dasar berjumlah 9 unit, yang berlokasi di kelurahan lepo-lepo 2

unit, di kelurahan Baruga 3 unit, kelurahan Watubangga1 unit dan di

kelurahan Wundudopi 2 unit

9

3. Sekolah Menengah Pertama berjumlah 4 unit, yang berlokasi di kelurahan

baruga 3 unit dan di kelurahan Wundudopi 1 unit

4. Sekolah Menengah Umum berjumlah 4 unit, yang berlokasi di kelurahan

lepo-lepo 1 unit, dikelurahan Watubangga 1 unit dan di kelurahan Baruga

2 unit

5. Perguruan Tinggi berjumalh 3 unit, berlokasi di kelurahan Wundudopi 1

unit dan kelurahan Baruga 2 unit

6. Sarana sosial beruoa panti asuhan berjumlah 2 unit, yang berlokasi di

kelurahan Baruga 1 unit dan kelurahan Watubangga 1 unit

7. Lembaga Permasyarakat 1 unit, berlokasi di kelurahan Baruga

c)Sarana Kesehatan

1. Sarana Kesehatan Pemerintah

a. Puskesmas Induk : 1 unit yang merupakan Puskesmas Perawatan

(menyelenggarakan rawat jalan, rawat inap umum dan kebidanan

serta Unit Gawat Darurat 24 jam) , berlokasi di kelurahan lepo-

lepo

b. Puskesmas Pembantu : 2 unit masing-masing terletak di kelurahan

Watubangga dan Kelurahan Baruga

c. Poskeskel: 2 unit , masing-masing terletak di kelurahan Baruga

dan Kelurahan Watubangga dan keduannya sudah berfungsi

2. Sarana Kesehatan Swasta

a. Rumah Bersalin : 2 unit, yang berlokasi di kelurahan Wundudopi

dan kelurahan Baruga

b. Praktek dokter berkelompok: 1unit , berlokasi di kelurahan

Wundudopi

c. Praktek dokter perorangan ; 2 unit

d) Sarana Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

10

a. Posyandu : 18 unit , berlokasi di kelurahan lepo-lepo 4 unit , di

kelurahan Baruga 4 unit, di kelurahan Watubangga 6 unit, dan di

kelurahan Wundudopi 4 unit

b. Pos Lansia : 3 unit , berlokasi di kelurahan Lepo-lepo 1 unit , di

kelurahan Baruga 1 unit dan di kelurahan Watubangga ! unit

3. Pendanaan

Definisi pembiayaan kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan

oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menyediakan dan memanfaatkan berbagai

upaya kesehatan yang diperlukan perseorangan, keluarga, kelompok maupun

masyarakat. Di negara berkembang seperti Indonesia beaya pelayanan kesehatan

masih belum bisa lepas dari campur tangan pemerintah baik dalam penyelenggaraan

maupun pemanfaatannya. Sumber pembiayaan upaya pelayanan kesehatanantara lain:

1. Sepenuhnya bersumber dari pemerintah

2. Sebagian ditanggung masyarakat

3. Sepenuhnya ditanggung oleh pihak ketiga baik itu swasta maupun bantuan luar

negeri

Pada era desentralisasi, fungsi pembiayaan usaha pelayanan kesehatan yang

dilakukan pemerintah memiliki pembagian yang terperinci antara pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah. Puskesmas memiliki sumber pembiayaan antara lain:

1. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun kota

2. Pendapatan puskesmas melalui retribusi yang besarnya ditentukan pemerintah

kabupaten atau kota setempat

3. Sumber lain dari BPJS Kesehatan.

Sesuai dengan azas desentralisasi, sumber pembiayaan pemerintah datang dari

APBD. Selain itu Puskesmas juga menerima pendanaan dari alokasi APBD provinsi

dan APBN (Biaya Operasional Kesehatan/BOK). Dana yang disediakan oleh

pemerintah dibedakan atas dua macam, yakni dana anggaran pembangunan yang

mencakup dana pembangunan gedung, pengadaan peralatan serta pengadaan obat,

11

dan dana anggaran rutin yang mencakup gaji karyawan, pemeliharaan gedung dan

peralatan, pembelian barang habis pakai serta biaya operasional.

Anggaran tersebut disusun oleh dinas kesehatan kabupaten/kota untuk

diajukan dalam Daftar Usulan Kegiatan (DUK) kepemerintah kabupaten/kota untuk

seterusnya dibahas bersama DPRD kabupaten/kota. Puskesmas diberikan kesempatan

mengajukan kebutuhan untuk kedua anggaran tersebut melalui dinas kesehatan

kabupaten/Kota. Anggaran yang telah disetujui tercantum dalam dokumen keuangan

diturunkan secara bertahap ke Puskesmas melalui dinas kesehatan kabupaten/kota.

Untuk beberapa mata anggaran tertentu, misalkan pengadaan obat dan pembangunan

gedung serta pengadaan alat, anggaran tersebut dikelola langsung oleh dinas

kesehatan kabupaten/kota atau oleh pemerintah kabupaten/kota.

Penanggungjawab penggunaan anggaran yang diterima Puskesmas adalah

kepala Puskesmas sedangkan administrasi keuangan dilakukan oleh pemegang

keuangan Puskesmas yakni staf yang ditetapkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota

atas usulan kepala Puskesmas. Penggunaan dana sesuai dengan usulan kegiatan yang

telah disetujui dengan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang belaku.

Sesuai dengan kebijakan pemeritah, masyarakat dikenakan kewajiban membiayai

upaya kesehatan perorangan yang dimanfaatkannya, dan besar biaya (retribusi)

ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah (PAD)

yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan pada kesehatan pada puskesmas

lepo-lepo tahun 2014 berjumlah Rp. 245.929439,- (105%) dari target pendapatan

yang direncanakan tahun 2010 sebesar Rp. 233.800. uraian pos penerimaan disajikan

pada tabel berikut.

4. PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS (PTP)

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang

bertanggung jawab terhadap kesehatan diwilayah kerjanya. Agar upaya kesehatan

terselenggara secara optimal, maka puskesmas harus melaksanakan manejemen

12

dengan baik. Menajemen puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan

secara sistematik untuk menghasilkan luaran puskesmas yang efektif dan efisien.

Manajemen puskesmas tersebut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian

serta pengawasan dan pertanggung jawaban. Seluruh kegiatan diatas merupakan suatu

kesatuan yang saling terkait dan berkesinambungan.

Perencanaan tingkat puskesmas diartikan sebagai proses penyusunan rencana

kegiatan puskesmas pada tahun yang akan datang yang dilakukan secara sistematis

untuk mengatasi masalah atau sebagian masalah kesehatan masyarakat diwilayah

kerjanya. Perencanaan tingkat puskesmas disusun untuk mengatasi masalah kesehatan

yang ada diwilayah kerjanya, baik upaya kesehatan wajib, upaya lesehatan

pengembangan maupun upaya kesehatan penunjang. Perencanaan puskesmas ini

disusun untuk kebutuhan satu tahun agar puskesmas mampu melaksanakannya secara

efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan. Perencanaan tingkat puskesmas

disusun melalui 4 tahap yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini mempersiapkan staf puskesmas yang terlibat dalam proses

penyusunan perencanaan tingkat puskesmas agar memperoleh kesamaan pandangan

dan pengetahuan untuk melaksanakan tahap-tahap perencanaan.

2. Tahap Analisa Situasi

Tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan dan

permasalahan yang dihadapi puskesmas elalui proses analisis terhadap data yang

dikumpulkan. Tim yang telah disusun melakukan pengumpulan data. Terdapat dua

data yang perlu dikumpulkan yaitu data umum dan data khusus. Data umum berupa

peta wilayah kerja serta fasilitas pelayanan, data sumberdaya, data peran serta

masyarakat, data penduduk dan sasaran program, data sekolah, data kesehatan

lingkungan. Data khusus berupa status kesehatan, kejadian luar biasa, cakupan

program pelayanan kesehatan, hasil survey.

13

Analisis situasi akan menghasilkan rumusan masalah dan berbagai faktor yang

berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas serta

potensi sumber daya Puskesmas yang dapat digunakan untuk melakukan intervensi.

Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data atau fakta yang

berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas.

3. Tahap Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan

Penyusunan rencana usulan kegiatan puskesmas harus memperhatikan berbagai

kebijakan yang berlaku baik secara global, nasional maupun daerah sesuai dengan

hasil kajian data dan informasi yang tersedia di puskesmas. Rencana usulan kegiatan

juga harus dilengkapi dengan usulan pembiayaan untuk kebutuhan rutin, sarana dan

prasarana serta operasional puskesmas. Rencana usulan kegiatan (RUK) yang disusun

merupakan RUK tahun mendatang (H+1). Penyusunan RUK disusun pada bulan

januari tahun berjalan dan diharapkan proses penyusunan RUK telah selesai

dilaksanakan pada akhir bulan januari tahun berjalan (H).

Penyusunan usulan kegiatan terdiri dari dua langkah yaitu analisis masalah

dan penyusunan rencana kegiatan. Penyusunan RUK dilaksanakan dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Menyusun RUK bertujuaan untuk mempertahankan kegiatan yang sudah

dicapai pada periode sebelumnya dan memperbaiki program yang masih

bermasalah.

b. Menyusuk rencana kegiatan baru yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan

diwilayah tersebut dan kemampuan puskesmas.

4. Tahap Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)

Tahap penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan baik untuk upaya kesehatan

wajib, upaya kesehatan pengembangan, upaya kesehatan penunjang maupun upaya

kesehatan inovasi dilaksanakan secara bersama, terpadu dan terintegrasi. Langkah-

langkah penyusunan RPK adalah:

a. Mempelajari alokasi kegiatan dan biaya yang sudah disetujui.

14

b. Membandingkan alokasi kegiatan yang telah disetujui dengan Rencana

Usulan Kegiatan (RUK) yang diusulkan dan situasi pada saat oenyusunan

RPK.

c. Menyusun rancangan awal rincian dan volume kegiatan yang akan

dilaksanakan serta sumber daya pendukung mneurut bulan dan alokasi

pelaksanaan.

d. Mengadakan lokakarya mini tahunan untuk membahsa kesepakatan RPK

e. Membuat RPK yang telah disusun dalam bentuk matriks.

5. PENGGERAKAN DAN PELAKSANAAN (P2)

Sesuai dengan yang tersebut dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2004

bahwa puskesmas merupakan unit pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Puskesmas mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan program

kegiatannya, untuk itu perlu didukung kemampuan manejeman yang baik.

Manejemen puskesmas merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bekerja secara

sinergik yang meliputi perencanaan, penggerakan pelaksanaan serta pengendalian,

pengawasan dan penilaian. Penerapan manejemen penggerakaan pelaksanaan dalam

bentuk forum pertemuan yang dikenal dengan Lokakarya Mini.

Lokakarya Mini Puskesmas merupakan suatu pertemuan antar petugas

Puskesmas dan petugas Puskesmas dengan sektor terkait (lintas sektoral) untuk

meningkatkan kerjasama tim, memantau cakupan pelayanan Puskesmas serta

membina peran serta masyarakat secara terpadu agar dapat meningkatkan fungsi

Puskesmas. Adapun tujuan dilaksanakannya lokakarya mini adalah

1. Tujuan umum

Terselenggaranya lokakarya bulanan intern puskesmas dalam rangka pemantauan

hasil kerja petugas puskesmas dengancara membandingkan rencana kerja bulan lalu

dari setiap petugas dengan hasil kegiatannya dan membandingkan cakupan kegiatan

dari daerah binaan dengan targentnya serta tersusunnya rencana kerja bulan

berikutnya.

15

2. Tujuan khusus

a. Diketahuinya hasil kegiatan puskesmas bulan lalu

b. Disampaikannya hasil rapat dari kabupaten/kota, kecamatan dan berbagai

kebijakan serta program

c. Diketahuinya hambatan/masalah dalam pelaksanaan kegiatan bulan lalu

d. Ditemukannya cara pemecahan masalah

e. Disusunnya rencana kerja bulan baru.

Lokakarya mini bulanan puskesmas diselenggarakan dalam dua tahap yaitu:

1. Lokakarya Mini bulanan yang pertama

Lokakarya mini bulanan yang pertama merupakan lokakarya

penggalangan tim diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian untuk

dapat terlaksananya rencana kegiatan puskesmas (RPK). Pelaksanaan

lokakarya mini bulanan yang pertama adalah sebagai berikut:

a. Masukan

1) Penggalangan tim dalam bentuk dinamika kelompok tentang peran,

tanggung jawab staf dan kewenangan puskesmas

2) Informasi tentang kebijakan, program dan konsep baru berkaitan

dengan puskesmas

3) Informasi tentan tata caa penyusunan kegiatan (Plan Of Action =

POA) puskesmas

b. Proses

1) Inventarisasi kegiatan puskesmas termasuk kegiatan lapangan/daerah

binaan

2) Analisis beban kerja tiap petugas

3) Pembinaan tugas baru termasuk pembagian tanggung jawab daerah

binaan

4) Penyusunan POA puskesmas tahunan berdasarkan RPK

c. Keluaran

1) Rencana kegiatan (POA) puskesmas tahunan

16

2) Kesepakatan bersama untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan POA

3) Matriks pembagian tugas dan daerah binaan

2. Lokakarya Mini bulanan rutin

Lokakarya mini bulanan puskesmas ini diselenggarakan sebagai tindak

lanjut dari lokakarya mini bulanan yang pertama. Lokakarya mini bulanan

rutin ini dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan POA puskesmas yang

dilakukan setiap bulan secara teratur. Pelaksanaan lokakarya mini bulanan

rutin puskesmas adalah sebagai berikut:

a. Masukan

1) Laporan kegiatan bulan lalu

2) Informasi tentang hasil rapat di kabupaten/kota

3) Informasi tentang hasil rapat di kecamatan

4) Informasi tentang kebijakan, program dan konsep baru

b. Proses

1) Analisis hambatan dan masalah antara lain dengan menggunakan PWS

2) Analisis sebab masalah, khusus untuk mutu dikaitkan dengan

kepatuhan terhadap standar pelayanan

3) Merumuskan alternative pemecahan masalah

c. Keluaran

1) Kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan

2) Rencana kerja bulanan yang baru

Lokakarya mini tribulanan lintas sector

Adapun tujuan dilaksanakannya lokakarya mini tribulanan lintas sector adalah

1. Tujuan umum

Terselenggaranya lokakarya tribulanan lintas sektoral dalam rangka

mengkaji hasil kegiatan kerjasama lintas sektoral dan tersusunnya rencana

kerja tribulanan berikutnya.

2. Tujuan khusus

17

a. Dibahas dan dipecahkan secara bersama lintas sektoral masalah dan

hambatan yang dihadapi

b. Dirumuskannya mekanisme/rencana kerja lintas sektoral yang baru

Lokakarya mini tribulanan lintas sector dilaksanakan dalam dua tahap yaitu:

1. Lokakarya mini tribulanan yang pertama

Lokakarya mini tribulanan yang pertama merupakan lokakarya

penggalangan tim diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian.

Pengorganisasian dilaksanakan sebagai penentu penanggung jawab dan

pelaksanan setiap kegiatan untuk satuan wilayah kerja. Pelaksanaan lokakarya

mini tribulanan adalah sebagai berikut:

a. Masukan

1) Penggalangan tim yang dilakukan melalui dinamika kelompok

2) Informasi tentang program lintas sector

3) Informasi tentang program kesehatan

4) Informasi tentang kebijakan, program dan konsep baru

b. Proses

1) Inventarisasi peran bantu masing-masing sector

2) Analisis masalah peran bantu dari masing-masing sector

3) Pembagian peran dan tigas masing-masing sector

c. Keluaran

1) Kesepakatan tertulis lintas sector terkait dalam mendukung program

kesehatan

2) Rencana kegiata masing-masing sector

2. Lokakarya mini tribulanan rutin

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari lokakarya penggalangan

kerjasama lintas sektoral yang telah dilakukan dan selanjutnya dilakukan

setiap tribulan secara tetap. Penyelenggaraan dilakukan oleh camat dibantu

sector terkait dikecamatan. Lokakarya tribulanan lintas sector dilaksanakan

sebagai berikut:

18

a. Masukan

1) Laporan kegiatan pelaksanaan program kesehatan dan dukungan sector

terkait

2) Inventarisasi masalah/hambatan dari masing-masing sector dalam

pelaksanaan program kesehatan

3) Pemberian iformasi baru

b. Proses

1) Analisis hambatan dan masalah pelaksanaan program kesehatan

2) Analisis hambatan dan masalah dukungan dari masing-masing sector

3) Merumuskan cara penyelesaian masalah

4) Menyusun rencana kerja dan menyepakati kegiatan untuk tribulan baru

c. Keluaran

1) Rencana kerja tribulanan yang baru

2) Kesepakatan bersama

6. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN (P3)

Penilaian kinerja puskesmas adalah suatu upaya untuk melakukan penilaian

hasil kerja / prestasi puskesmas. Adapun aspek penilaian meliputi pencapaian

cakupan dan manajemen kegiatan termasuk mutu pelayanan puskesmas atas

perhitungan seluruh puskesmas. Ruang lingkup penilaian kinerja puskesmas meliputi

penilaian penvapaian hasil pelaksanaan kesehatan, manajemen puskesmas, dan mutu

pelayanan. Secara garis besar lingkup penilaian kinerja puskesmas tersebut

berdasarkan upaya-upaya puskesmas dalam menyelenggarakan:

1. Pelayanan kesehatan yang meliputi:

a. Upaya kesehatan wajib sesuai dengan kebijakan nasional dimana

penetapan jenis pelayanannya disusun oleh dinas kesehatan kabupaten /

kota

19

b. Upaya kesehatan pengembangan antara lain penambahan upaya kesehatan

atau penerapan pendekatan baru upaya kesehatan dalam pelaksanaan

pengembangan program kesehatan yang dilaksanakan dipuskesmas.

2. Pelaksanaan manajemen puskesmas dalam menyelenggarakan kegiatan,

meliputi:

a. Proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan lokakarya mini dan

pelaksanaan penilaian kinerja

b. Manajemen sumber daya termasuk manajemen alat, obat, keuangan, dl.

3. Mutu pelayanan puskesmas, meliputi:

a. Penilaian input pelayanan berdasarkan standar yang ditetapkan

b. Penilaian proses pelayanan dengan menilai tingkat kepauhan terhadap

standar pelayanan yang telah ditetapkan

c. Penilaian out-put pelayanan berdasarkan upaya kesehatan yang

diselenggarakan. Dimana masing-masing program mempunyai indicator

tersendiri

d. Penilaian out-come pelayanan

Pelaksanaan penilaian kinerja puskesmas dimulai sejak awal tahun anggaran

pada saat penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan puskesmas. Penilaian kinerja

puskesmas meliputi puskesmas dan jaringannya yaitu puskesmas, pustu, bidan desa

serta berbagai UKBM dan upaya pemberdayaan masyarakat lainnya. Adapun

pelaksanaan penilain kinerja puskesmas adalah sebagai berikut:

1. Penetapan target puskesmas

Target puskesmas yaitu tolak ukur dalam bentuk angka nominal atau

persentase yangakan dicapai pada akhir tahun. Penetapan besar target bersifat spesifik

dan berlaku untuk puskesmas yang bersangkutan berdasarkan pembahasan bersama

antara dinas kesehatan kabupaten/kota dengan puskesmas pada saat penyusunan

rencana kegiatan puskesmas. Penetapan target puskesmas dengan

mempertimbangkan:

a. Besarnya masalah yang dihadapi oleh masing-masing puskesmas

20

b. Besarnya masalah yang dihadapi kabupaten/kota

c. Keberhasilan tahun lalu dalam menghadapi masalah

d. Kendala-kendala maupun masalah dalam penanganannya

e. Ketersediaan sumberdaya

f. Lingkungan baik fisik maupun non fisik

g. Target puskesmas yang sebenarnya

2. Pengumpulan data hasil kegiatan

Yang dimaksud dengan hasil kegiatan puskesmas di sini adalah puskesmas

beserta jaringannya yaitu pustu, puskesmas keliling dan bidan desa serta

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil kegiatan yang diperhitungkan

adalah hasil kegiatan pada periode waktu tertentu. Penetapan periode ini

ditentukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota bersama puskesmas.

Data untuk menghitung hasil kegiatan diperoleh dari SP2TP dan pencatatan

hasil kegiatan yang ada atau dibuat puskesmas, tidak hanya terbatas pada laporan

SP2tp yang dikirim kedinas kesehatan kabupaten/kota.

21

BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

A. KEADAAN

1. Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Perawatan Lepo-lepo2

Puskesmas perawatan Poasia merupakan puskesmas yang terbaik di seluruh

puskesmas Kota Kendari, dimana target dan cakupan standar pelayanan minimal yang

berlaku secara Nasional dari semua indikator telah mencapai target bahkan sebagian

indikator melebihi dari target. Hal ini membuktikan bahwa petugas kesehatan

puskesmas lepo-lepo telah bekerja dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab

disamping dari kesadaran penduduknya yang cukup tinggi akan pentingnya masalah

kesehatan baik kesehatan pribadi, keluarga, lingkungan dan masyarakat. Berikut akan

dipaparkan mencapaian target dari masing-masing standar pelayanan minimal yang

berlaku secara nasional tersebut.

Tabel 1. Target dan cakupan standar pelayanan minimal puskesmas perawatan Poasia

No Indikator SPM

Definisi Operasional

Cara pengukuran Target Cakupan

1 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

Cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali sesuai standar _______________X 100%Jumlah sasaran ibu hamil disuatu wilayah dalam 1 tahun

95% 115,6 %,

2 Cakupan komplikasi kebidanan

Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada

Jumlah komplikasi kebidanan yang

22

yang ditangani

kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitive sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (polindes, puskesmas, puskesmas PONED, rumah bersalin, RSB, RSU, RSU PONEK).

mendapatkan penanganan definitif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ______________ X 100%Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pd kurun waktu yg sama

80% 100%

3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenagakesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.

Jumlah persalinan yang

ditolong oleh tenaga

kesehatan

kompeten

_______________

_X100%

Jumlah sasaran ibu bersalin disuatu wilayah kerja dalam 1 tahun

90% 113%

4 Cakupan pelayanan nifas

Cakupan pelayanan kepada ibu pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca

Jumlah ibu nifas yang

telah memperoleh 3 kali

pelayanan nifas sesuai

standar oleh tenaga

kesehatan disuatu wilayah

90% 120%

23

bersalin sesuai standar paling sedikit 3 kali dengan distribusi waktu 6 jam – 3 hari, 8 – 14 hari dan 36 – 42 hari setelah bersalin di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

kerja pada kurun waktu

tertentu

_______________X

100%

Jumlah sasaran ibu nifas

di suatu wilayah kerja

dalam kurun waktu yang

sama

5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yangDitangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani secara definitif oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Jumlah neonatus dengan komplikasi yg tertangani_______________X 100%Jumlah seluruh neonatus dgn komplikasi yang ada

80%100%

6 Cakupan kunjungan bayi

Cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan

Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu_______________X 100%Jumlah seluruh bayi lahir

90%100%

24

dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

hidup di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama

7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal ChildImmunization (UCI)

Desa kelurahan di mana ≥ 80% dari jumlah bayi yg ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu 1 tahun

Jumlah desa / kelurahan UCI______________ X 100%Seluruh desa/ kelurahan

100% 100%

8 Cakupan pelayanan anak balita

Cakupan anak balita (12–59 bulan) yang memperoleh pelayanan sesuai standar, meliputi pemantauan pertumbuhan minimal 8x setahun, pemantauan perkembangan minimal 2x setahun, pemberian vitamin A 2x setahun

Jumlah anak balita yg memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu________________X100%Jumlah seluruh anak balita disuatu wilayah kerja dalam waktu yang sama

90% 78%

25

9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASIpada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin selama 90 hari

Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yg mendapat MP-ASI_______________ X 100%Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

100%66,3%

10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Bayi gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu_______________x 100 %Jumlah seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama

100%100 %

12 Cakupan peserta KB aktif

Cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu_______________x 100 %Seluruh Pasangan Usia Subur di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

70% 102,12 %

26

13 Cakupan penemuan dan penanganan penderitaPenyakita. Acute

Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 tahun

b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita

c. Penemuan pasien baru TB BTA Positif

a. Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu

b. Persentase balita dengan Pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di Sarana Kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun

c. Angka penemuan pasien baru TB BTA positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan

a. Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan____________X 100.000Jumlah Penduduk < 15 tahunb.

b. Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di 1 wilayah kerja pd kurun waktu 1 tahun______________X100 %Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di satu Wilayah kerja pada kurun waktu yg sama.

c. Jumlah pasien baru TB BTA (+) yang ditemukan dan diobati dalam 1 wilayah selama 1 tahun______________X 100%Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu wilayah dalam waktu satu tahun

100%a. tiap

tahun: ≥ 2/100.000 penduduk dibawah 15 tahun

b. 100%

c. 100%

100%

101%

90,38%

27

d. Penderita DBD yang ditangani

e. Penemuan penderita diare

dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun

d. Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama

e. Penemuan penderita diare adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di Sarana Kesehatan dan Kader di

d. Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah dalam waktu 1 tahun______________X 100%Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama

e. Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana Kesehatan dan Kaderdi suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun______________X 100%

d. 100%

e. 100%

100%

151%

28

suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun

Jumlah perkiraan penderita diare pd satu wilayah tertentu dalam waktu yg sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)

14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakatMiskin

Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu

Jumlah kunjungan pasien maskin di Sarkes strata 1______________ x 100 %Jumlah seluruh maskin di kab/kota

100% 36,7%

Sumber: Data Sekunder puskesmas Poasia Tahun 2013

2. Analisis Penyebab Masalah Kunjungan Ibu hamil K4

Analisis masalah dilakukan untuk menentukan kemungkinan penyebab masalah dengan metode pendekatan sistem (input, proses, lingkungan, dan output). Pendekatan input meliputi 5M (Man, Money, Methode, Material, Machine) yang akan dibahas sebagai berikut

a. Analisis Input

Tabel 2. Analisis Input/Inventarisasi Kemungkinan Penyebab Masalah

Kelebihan KekuranganMan - Tersedia tenaga kesehatan (bidan)

dan koordinator program yang kompeten untuk pelayanan kunjungan ibu hamil di puskesmas

- Petugas bermotivasi dalam menjalankan program kunjungan ibu hamil K4

- SDM puskesmas sudah cukup besar, kecuali dokter umum yang masih kurang

Money - Tersedia dana dari pemerintah untuk program K4

- Tidak adanya dana khusus (reward) untuk petugas yang terlibat

29

langsung dengan program kunjungan ibu hamil K4, misalnya ada dana untuk petugas tiap kali melakukan pemeriksaan K4

Methode - Terdapat SOP untuk melaksanakan upaya pemeriksaan kunjungan ibu hamil di puskesmas

- Pemberian tablet Fe pada semua ibu hamil

- Imunisasi TT ibu hamil

Tidak ada masalah

Material - Ada Puskesmas, Pustu, pondok bidan kelurahan, Posyandu, Polindes, Kader posyandu

- Ada ambulans dan kendaraan roda dua sebagai alat transportasi ke masyarakat

- Tersedia Toko obat berizin- Tersedia Laboratorium

- Masih minimnya media promosi yang beredar di masyarakat (misal: poster, pamflet dll).

Machine - Tersedianya alat untuk pemeriksaan fisik pada ibu hamil (Tensi, alat pengukur tinggi badan dan berat badan, lenec, meteran dll )

- Tersedianya peralatan untuk persalinan (partus set dll)

- kepatuhan ibi hamil dalam melakukan ANC

- Masih minimnya alat pemeriksaan penunjang untuk ibu hamil (misalnya USG)

b. Analisis Proses Tabel 3. Analisis Proses Penyebab Masalah

Proses Kelebihan KekuranganP1

(Perencanaan)

Rencana pelaksanaan program kunjungan ibu hamil K4 bekerja sama lintas program (Promkes, Gizi, atau pengobatan)

Tidak ada masalah

P2 (Pelaksanaan

)

- Petugas (bidan) melakukan pemeriksaan khusus untuk ibu hamil misalnya, pengukuranTD, BB,TB,

- Kurangnya penggalian tentang riwayat penyakit terdahulu dan riwayat penyakit keluarga ibu hamil

30

LiLa, Lingkar perut, lingkar pinggul, DJJ dll .

- Penggalian tentang riwayat kehamilan ibu cukup memadai

- Pemberian imunisasi TT ibu hamil

- Pemberian tablet SF

- Masih adanya ibu hamil yang beresiko tinggi (usia bumil < 20 tahun dan > 35 tahun serta jarak kelahiran )

P3 (Pengawasan

dan Pengendalian

)

- Laporan program Kunjungan ibu hamil K4 dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten tiap triwulan, disertai dengan data pencapaian program.

- Evaluasi program dilakukan setiap 6 bulan s/d 1 tahun.

- Jika angka cakupan kunjungan ibu hamil K4 rendah tindak lanjut dilakukan dengan mendorong pustu, bidan praktek swasta dan kader yang ada untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan ibu hamil (ANC)

Tidak ada masalah

c. Analisis Output Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa hasil kegiatan indikator

kinerja cakupan kunjungan ibu hamil K4 Puskesmas perawatan Poasia selama

periode 2013 adalah sebesar 115,6 %, sudah melebihi dari target pencapaian yang

ditetapkan Dinas Kesehatan Nasional untuk tahun 2010-2015 yaitu sebesar 95%.

Dari pencapaian skor ini bukan menjadi menjadi masalah karena telah mencapai

target bahkan melebihi target dinas kesehatan nasional.

d. Analisis OutcomeBerdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa hasil kegiatan indikator

kinerja cakupan kunjungan ibu hamil K4 Puskesmas perawatan Poasia selama

periode 2013 memilki outcome yang baik bagi kesehatan ibu dan bayi dimana

31

didapatkan selama dalam kurun waktu satu tahun didapatkan angka kematian ibu

selama dalam kurun waktu satu tahun adalah 0. Sedangkan angka kematian bayi

yaitu 3 per 1000 kelahiran hidup (2 bayi yang meninggal dari 620 kelahiran hidup)

dimana target MDgs angka kematian bayi yaitu 24 per 1000 kelahiran hidup pada

tahun 2015. Hal ini bukan merupakan suatu masalah kesehatan karena telah

mencapai target MDGs.

3. Analisis Penyebab Masalah Program Komplikasi Kebidanan yang Ditangania. Analisis Input



dan koordinator program yang kompeten untuk pelayanan komplikasi kebidanan


Money - Tersedia dana dari pemerintah untuk program penanganan komplikasi kebidanan

- Tidak adanya dana khusus (reward) untuk petugas yang terlibat langsung dengan program penanganan komplikasi kebidanan, misalnya ada dana untuk petugas tiap kali melalkukan penanganan komplikasi kebidanan

Methode - Terdapat SOP untuk melaksanakan upaya penanganan komplikasi kebidanan di puskesmas

- Penyuluhan individu dilakukan tiap pelaksanaan posyandu

- Penjaringan bumil Resti- Pemberian tablet Fe pada setiap

ibu hamil- Imunisasi TT ibu hamil

- Penyuluhan dilakukan jika terdapat tanda-tanda komplikasi kebidanan

- Masih adanya pertolongan persalinan oleh tenaga nonmedis





32

Machine - Tersedianya alat untuk pemeriksaan fisik pada ibu hamil dengan komplikasi kebidanan (tensi meter, termometer, dll)

- Masih minimnya alat pemeriksaan penunjang untuk pemantauan tumbuh kembang janin (misalnya USG)

b. Analisis Proses Penyebab MasalahTabel 5. Analisis Proses Penyebab Masalah


(Perencanaan)

Rencana pelaksanaan komplikasi kebidanan yang ditangani bekerja sama lintas program (Promkes,KIA, Gizi, atau pengobatan)

Tidak ada masalah

P2 (Pelaksanaan

)

- Petugas (bidan) melakukan pemeriksaan khusus untuk ibu dengan komplikasi kebidanan.

- Penjaringan bumil resti

- Masih adanya ibu hamil yang beresiko tinggi (usia bumil < 20 tahun dan > 35 tahun serta jarak kelahiran )

P3 (Pengawasan

dan Pengendalian

)

- Laporan program komplikasi kebidanan yang ditangani dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten tiap triwulan, disertai dengan data pencapaian program.


- Jika angka cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani rendah tindak lanjut dilakukan dengan mendorong pustu, bidan praktek swasta dan kader yang ada untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan ibu hamil (ANC)

Tidak ada masalah


kinerja cakupan bumil risti / komplikasi kebidanan yang ditangani di wilayah kerja

33

Puskesmas perawatan Poasia selama periode 2013 adalah sebesar 100 % (tertangani

130 bumil risti / komplikasi kebidanan dari 130 kasus), dimana target pencapaian

yang ditetapkan Dinas Kesehatan Nasional untuk tahun 2010-2015 yaitu sebesar

80%. Dari pencapaian skor ini membuktikan bahwa keberhasilan tenaga kesehatan

dalam hal promosi, preventif dan pengobatan di masyarakat.

d. Analisis OutcomeBerdasarkan data yang ada yaitu tidak ditemukannya kasus ibu dengan

komplikasi kebidanan hal ini berarti bahwa tenaga kesehatan berhasil dalam

pelayanan kesehatan masyarakat baik dari segi promosi kesehatan maupun

pengobatan. Dalam hal ini memilki outcome yang baik bagi kesehatan ibu dan bayi

dimana didapatkan selama dalam kurun waktu satu tahun didapatkan angka

kematian ibu selama dalam kurun waktu satu tahun adalah 0. Sedangkan angka

kematian bayi yaitu 3 per 1000 kelahiran hidup (2 bayi yang meninggal dari 620

kelahiran hidup) dimana target MDgs angka kematian bayi yaitu 24 per 1000

kelahiran hidup pada tahun 2015. Hal ini bukan merupakan suatu masalah kesehatan

karena telah mencapai target MDGs.

4. Analisis Penyebab Masalah Program Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanana. Analisis Input



dan koordinator program pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan


Money - Tersedia dana dari pemerintah untuk program pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

- Tidak adanya dana khusus (reward) untuk petugas yang terlibat langsung dengan program pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, misalnya ada dana untuk petugas tiap kali melakukan prtolongan persalinan

34

Methode - Terdapat SOP untuk melaksanakan upaya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di puskesmas

- Penyuluhan individu dilakukan tiap pelaksanaan posyandu

- Masih adanya pertolongan persalinan oleh tenaga nonmedis

Material - Ada Puskesmas, Pustu, pondok bidan kelurahan, Posyandu, Polindes, dukun terlatih



- Masih minimnya media promosi yang beredar di masyarakat tentang dampak persalinan yang tidak steril (misal: poster, pamflet dll)

Machine - Tersedianya alat untuk pemeriksaan fisik pada ibu hamil dengan komplikasi kebidanan (tensi meter, termometer, dll)

- Tersedianya alat untuk persalinan (missal partus set dll)

- Masih minimnya alat pemeriksaan penunjang untuk pemantauan tumbuh kembang janin (misalnya USG)



(Perencanaan)

Rencana program pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan bekerja sama lintas program (Promkes,KIA, Gizi, atau pengobatan)

Tidak ada masalah

P2 (Pelaksanaan

)

- Petugas (bidan) melakukan pemeriksaan ibu hamil untuk pertolongan persalinan

- Bidan melakukan pertolongan persalinan sesuai dengan standar pada APN

- Masih adanya ibu hamil yang memilih ke dukun untuk bersalin

P3 (Pengawasan

dan Pengendalian

- Laporan program pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dilaporkan ke dinas

Tidak ada masalah

35

) kesehatan kabupaten tiap triwulan, disertai dengan data pencapaian program.


- Jika angka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang ditangani rendah tindak lanjut dilakukan dengan mendorong pustu, bidan praktek swasta dan kader yang ada untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan


kinerja cakupan program pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan di wilayah kerja Puskesmas perawatan Poasia selama periode

2013 adalah sebesar 113 % dimana target pencapaian yang ditetapkan Dinas

Kesehatan Nasional untuk tahun 2010-2015 yaitu sebesar 90%. Dari pencapaian

skor ini bukan menjadi masalah karena telah mencapai target bahkan melebihi target

dinas kesehatan nasional.


kinerja cakupan program pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan Puskesmas perawatan Poasia selama periode 2013 memilki

outcome yang baik bagi kesehatan ibu dan bayi dimana didapatkan selama dalam

kurun waktu satu tahun didapatkan angka kematian ibu selama dalam kurun waktu

satu tahun adalah 0. Sedangkan angka kematian bayi yaitu 3 per 1000 kelahiran hidup

(2 bayi yang meninggal dari 620 kelahiran hidup) dimana target MDgs angka

kematian bayi yaitu 24 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu 102 per

36

100.000 kelahiran pada tahun 2015. Hal ini bukan merupakan suatu masalah

kesehatan karena telah mencapai target MDGs.

5. Analisis Penyebab Masalah Program Pelayanan Nifasa. Analisis Input



dan koordinator program pelayanan nifas


Money - Tersedia dana dari pemerintah untuk program pelayanan nifas

- Tidak adanya dana khusus (reward) untuk petugas yang terlibat langsung dengan program pelayanan nifas, misalnya ada dana untuk petugas tiap kali melakukan pelayanan nifas

Methode - Terdapat SOP untuk melaksanakan upaya pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan di puskesmas

- Penyuluhan individu dilakukan tiap ada ibu nifas

- Penyuluhan pemberian ASI eksklusif

- Masih adanya ibu nifas yang tidak ikut serat dalam pelayanan nifas

Material - Ada Puskesmas, Pustu, pondok bidan kelurahan, Posyandu, Polindes, dukun terlatih



- Masih minimnya media promosi yang beredar di masyarakat tentang pelayanan nifas (misal: poster, pamflet dll)

- Penyuluhan dilakukan hanya pada ibu nifas yang ditolong oleh tenaga kesehatan (bidan) sehingga ibu nifas yang tidak diolong bidan tidak mengetahui pentingnya pelayanan nifas

Machine - Tersedianya alat untuk pemeriksaan fisik untuk ibu nifas (tensi meter, termometer, dll)

b. Analisis Proses

37

Tabel 9. Analisis Proses Penyebab Masalah


(Perencanaan)

- Rencana program pelayanan nifas bekerja sama lintas program (Promkes, Gizi, atau pengobatan)

Tidak ada masalah

P2 (Pelaksanaan

)

- Petugas (bidan) melakukan pemeriksaan dan pelayanan ibu nifas

- Bidan melakukan penyuluhan idndividu tentang pentingnya pelyanan nifas dan pemberian ASI eksklusif

- Masih adanya ibu hamil yang tidak ikut serta dalam pelayanan nifas

P3 (Pengawasan

dan Pengendalian

)

- Laporan program pelyanan nifas dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten tiap triwulan, disertai dengan data pencapaian program.


- Jika angka cakupan pelyanan nifas yang ditangani rendah tindak lanjut dilakukan dengan mendorong pustu, bidan praktek swasta dan kader yang ada untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya pelyanan nifas

Tidak ada masalah


kinerja cakupan program pelyanan nifas di wilayah kerja Puskesmas perawatan

Poasia selama periode 2013 adalah sebesar 120% dimana target pencapaian yang


Dari pencapaian skor ini bukan menjadi masalah karena telah mencapai target bahkan

melebihi target dinas kesehatan nasional.

38


kinerja cakupan program pelyanan nifas Puskesmas perawatan Poasia selama periode

2013 memilki outcome yang baik bagi kesehatan ibu dan bayi dimana didapatkan

selama dalam kurun waktu satu tahun didapatkan angka kematian ibu selama dalam

kurun waktu satu tahun adalah 0. Sedangkan angka kematian bayi yaitu 3 per 1000

kelahiran hidup (2 bayi yang meninggal dari 620 kelahiran hidup) dimana target

MDgs angka kematian bayi yaitu 24 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian

ibu 102 per 100.000 kelahiran pada tahun 2015. Hal ini bukan merupakan suatu

masalah kesehatan karena telah mencapai target MDGs

6. Analisis Penyebab Masalah Program Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangania. Analisis Input



dan koordinator program cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani


Money - Tersedia dana dari pemerintah untuk program cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

- Tidak adanya dana khusus (reward) untuk petugas yang terlibat langsung dengan program cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, misalnya ada dana untuk petugas tiap kali penanganan komplikasi neonatus

Methode - Terdapat SOP untuk melaksanakan upaya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani oleh tenaga kesehatan di puskesmas

- Penyuluhan individu dilakukan jika ditemukan kasus komplikasi neonatus

Material - Ada Puskesmas, Pustu, pondok bidan kelurahan, Posyandu, Polindes


- Masih minimnya media promosi yang beredar di masyarakat tentang komplikasi neonatus (misal: poster, pamflet dll)

39


Machine - Tersedianya alat untuk pemeriksaan fisik pada neonatus (stetoskop, termometer, dll)

- belum semua kasus dengan komplikasi neonatus langsung ke pusat pelayanan kesehatan



(Perencanaan)

- Rencana program cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani bekerja sama lintas program (Promkes, Gizi, atau pengobatan)

Tidak ada masalah

P2 (Pelaksanaan

)

- Petugas (bidan) melakukan penanganan awal pada komplikasi neonatus

- Melakukan rujukan kasus yang tidak dapat ditanagani di puskesmas

- Penyuuhan dilakukan jika ditemukan kasus

P3 (Pengawasan

dan Pengendalian

)

- Laporan program cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten tiap triwulan, disertai dengan data pencapaian program.


- Jika angka cakupan cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani rendah tindak lanjut dilakukan dengan mendorong pustu, bidan praktek swasta dan kader yang ada untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya komplikasi neonatus

Tidak ada masalah

c. Analisis Output Penyebab Masalah

40

Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa hasil kegiatan indikator

kinerja neonatus dengan komplikasi yang ditangani di wilayah kerja Puskesmas

perawatan Poasia selama periode 2013 adalah sebesar 100% dimana target

pencapaian yang ditetapkan Dinas Kesehatan Nasional untuk tahun 2010-2015 yaitu

sebesar 80%. Dari pencapaian skor ini bukan menjadi masalah karena telah

mencapai target bahkan melebihi target dinas kesehatan nasional


kinerja cakupan program neonatus dengan komplikasi yang ditangan di Puskesmas

perawatan Poasia selama periode 2013 memilki outcome yang baik bagi kesehatan

bayi dimana didapatkan selama dalam kurun waktu satu tahun didapatkan angka



kelahiran hidup pada tahun 2015.

7. Analisis Penyebab Masalah Program Cakupan Kunjungan Bayia. Analisis Input



dan koordinator program kunjungan bayi


Money - Tersedia dana dari pemerintah untuk program kunjungan bayi

- Tidak adanya dana khusus (reward) untuk petugas yang terlibat langsung dengan program kunjungan bayi, misalnya ada dana untuk petugas tiap kali pelayanan kunjungan bayi

Methode - Terdapat SOP untuk melaksanakan upaya kunjungan bayi di puskesmas

- Penyuluhan dilakukan setiap posyandu

- Karena penyuluhan hanya dilakukan di posyandu maka Ibu yang tidak datang posyandu tidak mengetahui pentingnya kunjungan bayi di pusat kesehatan masyarakat

41




- Masih minimnya media promosi yang beredar di masyarakat tentang manfaat kunjungan bayi (misal: poster, pamflet dll)

Machine - Tersedianya alat untuk pemeriksaan fisik pada bayi (stetoskop, termometer, timbangan, meteran dll)

- Belum semua bayi ke pusat pelayanan kesehatan



(Perencanaan)

- Rencana program kunjungan bayi bekerja sama lintas program (Promkes, Gizi, atau pengobatan)

Tidak ada masalah

P2 (Pelaksanaan

)

- Petugas (dokter, bidan, perawat dan kader posyandu) melakukan pemeriksaan pada bayi tiap ada kunjungan bayi baik di puskesmas, posyandu, pustu dll

- Penyuluhan individu dilakukan setiap kunjungan

- Tidak semua bayi datang ke posyandu

- Masih banyaknya bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif

P3 (Pengawasan

dan Pengendalian

)

- Laporan program cakupan kunjungan bayi dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten tiap triwulan, disertai dengan data pencapaian program.


- Jika angka cakupan kunjungan bayi yang ditangani rendah tindak lanjut dilakukan dengan

Tidak ada masalah

42

mendorong pustu, bidan praktek swasta dan kader yang ada untuk melakukan penyuluhan pentingnya kunjungan bayi


kinerja program cakupan kunjungan bayi di wilayah kerja Puskesmas perawatan

Poasia selama periode 2013 adalah sebesar 100% dimana target pencapaian yang


Dari pencapaian skor ini bukan menjadi masalah karena telah mencapai target

bahkan melebihi target dinas kesehatan nasional.


kinerja program cakupan kunjungan bayi Puskesmas perawatan Poasia selama

periode 2013 memilki outcome yang baik bagi kesehatan bayi dimana didapatkan

selama dalam kurun waktu satu tahun didapatkan angka kematian bayi yaitu 3 per

1000 kelahiran hidup (2 bayi yang meninggal dari 620 kelahiran hidup) dimana

target MDgs angka kematian bayi yaitu 24 per 1000 kelahiran hidup pada tahun

2015.

8. Analisis Penyebab Masalah Program Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)a. Analisis Input


Kelebihan KekuranganMan - Tersedia tenaga kesehatan

(dokter, bidan, perawat) dan koordinator program desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)


Money - Tersedia dana dari pemerintah - Tidak adanya dana khusus (reward)

43

untuk program desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

untuk petugas yang terlibat langsung dengan program desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), misalnya ada dana untuk petugas tiap kali melakukan imunisasi

Methode - Terdapat SOP untuk melaksanakan upaya Universal Child Immunization (UCI)

- Penyuluhan dilakukan setiap posyandu

- Tidak semua ibu-ibu ingin anaknya diberikan imunisasi dengan alasan kepercayaan keagamaan




- Masih minimnya media promosi yang beredar di masyarakat tentang manfaat desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (misal: poster, pamflet dll)

Machine - Tersedianya alat untuk pemeriksaan fisik pada bayi dan balita (stetoskop, termometer, timbangan, meteran dll)

- Tersedianya KMS

- Belum semua bayi dan balita ke pusat pelayanan kesehatan untuk medapatkan imunisasi



(Perencanaan)

- Rencana program desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) bekerja sama lintas program (Promkes, Gizi, atau pengobatan)

- Hanya menunggu anak datang ke pusat pelayanan kesehatan untuk melakukan imunisasi pada waktu tertentu

P2 (Pelaksanaan

)

- Petugas (dokter, bidan, perawat) melakukan pemeriksaan fisis pada tiap bayi yang ingin diimunisasi

- Penyuluhan individu dilakukan setiap kunjungan

- Pencatatan semua hasil pemeriksaan fisis dan

- Tidak semua bayi datang ke posyandu untuk imunisasi

- Masih adanya KLB varicella di sekolah dasar

44

imunisasi yang telah didapatkan anak

P3 (Pengawasan

dan Pengendalian

)

- Laporan program desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten tiap triwulan, disertai dengan data pencapaian program.


- Jika angka cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) yang ditangani rendah tindak lanjut dilakukan dengan mendorong pustu, bidan praktek swasta dan kader yang ada untuk melakukan penyuluhan pentingnya Universal Child Immunization (UCI)

Tidak ada masalah


kinerja program cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di

wilayah kerja Puskesmas perawatan Poasia selama periode 2013 adalah sebesar

100% kecuali imunisasi HB0 cakupannya hanya 63,7% dimana target pencapaian


100%. Pencapaian skor ini merupakan suatu masalah karena tidak mencapai target



kinerja program desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Puskesmas

perawatan Poasia selama periode 2013 memilki outcome yang baik bagi kesehatan

bayi dimana didapatkan selama dalam kurun waktu satu tahun didapatkan angka

45



kelahiran hidup pada tahun 2015.

9. Analisis Penyebab Masalah Program pelayanan anak balitaa. Analisis Input


Kelebihan KekuranganMan - Tersedia tenaga kesehatan (bidan

dan perawat) dan koordinator program yang kompeten untuk program pelayanan anak balita di puskesmas

- Petugas bermotivasi dalam menjalankan program pelayanan anak balita


Money - Tersedia dana dari pemerintah untuk program pelayanan anak balita

- Tidak adanya dana khusus (reward) untuk petugas yang terlibat langsung dengan program pelayanan anak balita, misalnya ada dana untuk petugas tiap kali melakukan pemantauan pertumbuhan anak balita dan pemberian vitamin

Methode - Terdapat SOP untuk melaksanakan upaya pemberian pelayanan anak balita di puskesmas

- Pemberian pelayanan anak balita pada setiap bayi dan balita

- Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita

- Pemberian vitamin A pada anak balita

Tidak ada masalah



46



Machine - Tersedianya alat untuk pemeriksaan fisik pada anak balita (Tensi, alat pengukur tinggi badan dan berat badan,pengukur lengan, meteran dll )

- Tersedianya peralatan untuk persalinan (partus set dll)

- kepatuhan ibi hamil dalam melakukan ANC

- Masih minimnya alat pemeriksaan penunjang untuk pelayanan anak balita



(Perencanaan)

Rencana pelaksanaan program pelayanan anak balita bekerja sama lintas program (Promkes, Gizi, atau pengobatan)

-

P2 (Pelaksanaan

)

- Petugas (bidan) melakukan pemeriksaan khusus anak balita misalnya, pengukuran BB,TB, LiLa, Lingkar perut, dll .

- Penggalian tentang riwayat kelahiran dan imunisasi cukup memadai

- Pemberian vitamin A

- Kurangnya penggalian tentang riwayat penyakit terdahulu dan riwayat penyakit keluarga terutama orang tua

- Masih adanya ditemukan bayi dengan pertumbuhan dibawah normal dan juga melebihi

P3 (Pengawasan

dan Pengendalian

)

- Laporan program pelayanan anak balita dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten tiap triwulan, disertai dengan data pencapaian program.


- Jika angka cakupan

47

pelayanan anak balita rendah tindak lanjut dilakukan dengan mendorong pustu, bidan praktek swasta dan kader yang ada untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan anak balita


kinerja cakupan pelayanan anak balita yang memperoleh pemantauan pertumbuhan

minimal 8 kali disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Puskesmas perawatan

Poasia selama periode 2013 adalah sebesar 78 %, belum mencapai target pencapaian


90%. Dari pencapaian skor ini menjadi masalah karena tidak mencapai target dinas

kesehatan nasional.


kinerja cakupan pelayanan anak balita Poasia selama periode 2013 memilki output

yang tidak mencapai target tapi secara keseluruhan memiliki outcome yang baik bagi

kesehatan ibu dan bayi dimana didapatkan selama dalam kurun waktu satu tahun

didapatkan angka kematian ibu selama dalam kurun waktu satu tahun adalah 0 karena

dilihat bahwa derajat kesehatan itu dilihat dari berbagai faktor. Sedangkan angka



kelahiran hidup pada tahun 2015. Hal ini bukan merupakan suatu masalah kesehatan

karena telah mencapai target MDGs.

10. Analisis Penyebab Masalah pada Program pemberian makanan

pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

48

a. Analisis Input pelayanan anak balita


Kelebihan KekuranganMan - Tersedia tenaga kesehatan (bidan

dan perawat) dan koordinator program yang kompeten untuk program pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin di puskesmas

- Petugas bermotivasi dalam menjalankan program pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin


Money - Tersedia dana dari pemerintah untuk program pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

- Tidak adanya dana khusus (reward) untuk petugas yang terlibat langsung dengan program pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin, misalnya ada dana untuk petugas tiap kali melakukan pemantauan dan penyuluhan tentang pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

Methode - Terdapat SOP untuk melaksanakan upaya pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin di puskesmas

- pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin pada setiap bayi

- Pemantauan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin


- Ada ambulans dan kendaraan roda dua sebagai alat transportasi


49

ke masyarakat- Tersedia Toko obat berizin- Tersedia Laboratorium

Machine - Tersedianya alat untuk memperkenalkan tentang pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

- kepatuhan ibu dalam pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

- Masih minimnya alat dalam memperkenalkan pentingnya pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin



(Perencanaan)

Rencana pelaksanaan program pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin bekerja sama lintas program (KIA,Promkes, Gizi)

tidak ada masalah

P2 (Pelaksanaan

)

- Petugas (bidan) melakukan perkenalan dan penjelasan tentang pentingnya pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin


-


- Masih adanya ditemukan bayi dengan pertumbuhan dibawah normal dan juga melebihi

P3 (Pengawasan

dan Pengendalian

)

- Laporan program pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten tiap triwulan, disertai dengan data pencapaian program.


tidak ada masalah

50

- Jika angka cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin rendah tindak lanjut dilakukan dengan mendorong pustu, bidan praktek swasta dan kader yang ada untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin


kinerja cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan

keluarga miskin Puskesmas perawatan Poasia selama periode 2013 adalah sebesar

66,3 %, belum mencapai target pencapaian yang ditetapkan Dinas Kesehatan

Nasional untuk tahun 2010-2015 yaitu sebesar 100%. Dari pencapaian skor ini

menjadi masalah karena tidak mencapai target dinas kesehatan nasional.


kinerja cakupan pemberian makanan pendamping ASI Poasia selama periode 2013

memilki outcome yang kurang baik bagi kesehatan bayi dimana didapatkan selama

dalam kurun waktu satu tahun didapatkan angka kejadian ISPA dan diare masih

cukup tinggi dan menjadi sepuluh penyakit terbesar di wilayah puskesmas.

Sedangkan angka kematian bayi yaitu 3 per 1000 kelahiran hidup (2 bayi yang

meninggal dari 620 kelahiran hidup) dimana target MDgs angka kematian bayi yaitu

24 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Hal ini bukan merupakan suatu

masalah kesehatan karena telah mencapai target MDGs.

11. Analisis Penyebab Masalah pada Program balita gizi buruk mendapat

perawatan

51

a.Analisis Input balita gizi buruk mendapat perawatan



(perawat dan dokter) dan koordinator program yang kompeten untuk program balita gizi buruk mendapat perawatan di puskesmas

- Petugas bermotivasi dalam menjalankan program balita gizi buruk mendapat perawatan


Money - Tersedia dana dari pemerintah untuk program balita gizi buruk mendapat perawatan

- Tidak adanya dana khusus (reward) untuk petugas yang terlibat langsung dengan program balita gizi buruk mendapat perawatan, misalnya ada dana untuk petugas tiap kali melakukan pemantauan dan penyuluhan tentang bagaimana apabila terdapat nalita gizi buruk dan perawatan yang dilakukan

Methode - Terdapat SOP untuk melaksanakan upaya balita gizi buruk mendapat perawatan di puskesmas

- balita gizi buruk mendapat perawatan pada setiap balita

- Pemantauan balita gizi buruk mendapat perawatan





Machine -Tersedianya alat dan obat-obatan dalam program balita gizi buruk mendapat perawatan

- kepatuhan ibu dan petugas dalam perawatan balita gizi buruk mendapat perawatan

- Masih minimnya obat-obatan dan alat dalam perawatan balita gizi buruk mendapat perawatan

52



(Perencanaan)

Rencana pelaksanaan program balita gizi buruk mendapat perawatan bekerja sama lintas program (KIA,Promkes, Gizi)

-

P2 (Pelaksanaan

)

- Petugas (dokter dan bidan) melakukan perawatan terhadap balita gizi buruk mendapat perawatan


- Penggalian tentang riwayat dalm keluarga


- Masih adanya ditemukan bayi dengan gizi buruk

P3 (Pengawasan

dan Pengendalian

)

- Laporan program balita gizi buruk mendapat perawatan dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten tiap triwulan, disertai dengan data pencapaian program.


- Jika angka cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan rendah tindak lanjut dilakukan dengan mendorong pustu, bidan praktek swasta dan kader yang ada untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya pemantauan gizi dan tumbuh kembang anak balita

Tidak ada masalah

c. Analisis Output

53


kinerja cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Puskesmas perawatan Poasia

selama periode 2013 adalah sebesar 66,3 %, belum mencapai target pencapaian yang


Dari pencapaian skor ini menjadi masalah karena tidak mencapai target dinas

kesehatan nasional.


kinerja cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Puskesmas Poasia

selama periode 2013 memilki outcome yang kurang baik bagi kesehatan bayi dimana

didapatkan selama dalam kurun waktu satu tahun didapatkan angka kejadian gizi

kurang dan gizi buruk yang masih cukkup tinggi. Sedangkan prevalensi gizi kurang

tela menurun secara signifikan,dari 31,0% pada tahun 1989 menjadi 17,9% pada

tahun 2010. Pada tahun ini prevalensi gizi buruk turun dari 12,8% pada tahun 1995

menjadi 4,9% pada tahun 2010.

12. Analisis Penyebab Masalah pada Program Penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat

a. Analisis Input Penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat



(perawat) dan koordinator program yang kompeten untuk program Penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat di puskesmas

- Petugas bermotivasi dalam menjalankan program Penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat


Money - Tersedia dana dari pemerintah untuk program Penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat

- Tidak adanya dana khusus (reward) untuk petugas yang terlibat langsung dengan program

54

Penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat, misalnya ada dana untuk petugas tiap kali melakukan pemantauan dan pendataan Penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat

Methode - Terdapat SOP untuk melaksanakan upaya Penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat

- Penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat pada setiap siswa SD dan sederajat

- Pemantauan Penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat





Machine -Tersedianya alat dan obat-obatan dalam program Penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat

- kepatuhan petugas dan ibu di rumah terhadap Penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat

- Masih minimnya obat-obatan dan alat dalam Penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat



(Perencanaan)

Rencana pelaksanaan program Penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat bekerja sama lintas program (KIA,Promkes, Gizi)

-

P2 (Pelaksanaan

)

- Petugas (perawat) melakukan Penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat


55


- Penggalian tentang riwayat dalam keluarga

- Masih adanya ditemukan kesehatan yang kurang pada siswa SD dan sederajat

P3 (Pengawasan

dan Pengendalian

)

- Laporan program Penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten tiap triwulan, disertai dengan data pencapaian program.


- Jika angka cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat rendah tindak lanjut dilakukan dengan mendorong pustu, bidan praktek swasta dan kader yang ada untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan terhadap anak SD dan sederajat


kinerja cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat Puskesmas perawatan

Poasia selama periode 2013 adalah sebesar 71,46 %, belum mencapai target


sebesar 100%. Dari pencapaian skor ini menjadi masalah karena tidak mencapai

target dinas kesehatan nasional.


kinerja cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Poasia selama periode

2013 memilki outcome yang baik bagi kesehatan anak dimana didapatkan selama

56

dalam kurun waktu satu tahun didapatkan angka penderita pada anak SD dan

setingkat masih kurang.

13. Analisis Penyebab Masalah pada Program Peserta KB aktifa. Analisis Input Peserta KB aktif



dan koordinator program yang kompeten untuk program Peserta KB aktif di puskesmas

- Petugas bermotivasi dalam menjalankan program Peserta KB aktif


Money - Tersedia dana dari pemerintah untuk program Peserta KB aktif

- Tidak adanya dana khusus (reward) untuk petugas yang terlibat langsung dengan program Peserta KB aktif, misalnya ada dana untuk petugas tiap kali melakukan pemantauan dan pendataan Penjaringan terhadap Peserta KB aktif

Methode - Terdapat SOP untuk melaksanakan upaya Peserta KB aktif

- Pendataan Peserta KB aktif pada setiap ibu usia produktif

- Pemantauan Penjaringan Peserta KB aktif





Machine -Tersedianya alat dan obat-obatan dalam program Penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat

- kepatuhan petugas dan ibu di

- Masih minimnya obat-obatan dan alat dalam Penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat

57

rumah terhadap Penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat



(Perencanaan)

Rencana pelaksanaan program KB aktif bekerja sama lintas program (KIA,Promkes, Gizi)

-

P2 (Pelaksanaan

)

- Petugas (perawat) melakukan Penjaringan KB aktif




- Masih adanya ditemukan ibu usia produktif tidak sebagai peserta KB aktif

P3 (Pengawasan

dan Pengendalian

)

- Laporan program Penjaringan KB aktif dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten tiap triwulan, disertai dengan data pencapaian program.


- Jika angka cakupan Penjaringan pengguna KB aktif rendah tindak lanjut dilakukan dengan mendorong pustu, bidan praktek swasta dan kader yang ada untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya penggunaan KB aktif


kinerja cakupan pengguna KB aktif Puskesmas perawatan Poasia selama periode

58

2013 adalah sebesar 102,12 %, telah mencapai target pencapaian yang ditetapkan

Dinas Kesehatan Nasional untuk tahun 2010-2015 yaitu sebesar 70%. Dari

pencapaian skor ini tidak menjadi masalah karena mencapai target dinas kesehatan

nasional.


kinerja cakupan pengguna KB aktif Poasia selama periode 2013 memilki outcome

yang baik bagi kesehatan ibu dan bayi dimana didapatkan selama dalam kurun waktu

satu tahun didapatkan angka kematian ibu selama dalam kurun waktu satu tahun

adalah 0. Sedangkan angka kematian bayi yaitu 3 per 1000 kelahiran hidup (2 bayi

yang meninggal dari 620 kelahiran hidup) dimana target MDgs angka kematian bayi

yaitu 24 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Hal ini bukan merupakan suatu

masalah kesehatan karena telah mencapai target MDGs.

14. Analisis Penyebab Masalah pada Program penemuan dan penanganan penderita Penyakit

a. Penemuan pasien baru TB BTA Positif1) Analisis Input pasien TB BTA positif



(dokter dan perawat) dan koordinator program yang kompeten untuk program Penemuan pasien baru TB BTA Positif di puskesmas

- Petugas bermotivasi dalam menjalankan program Penemuan pasien baru TB BTA Positif


Money - Tersedia dana dari pemerintah untuk program Penemuan pasien baru TB BTA Positif

- Tidak adanya dana khusus (reward) untuk petugas yang terlibat langsung dengan program Penemuan pasien baru TB BTA Positif, misalnya ada dana untuk petugas tiap kali melakukan

59

pemantauan dan pendataan Penjaringan terhadap Penemuan pasien baru TB BTA Positif

Methode - Terdapat SOP untuk melaksanakan upaya Penemuan pasien baru TB BTA Positif

- Pendataan Penemuan pasien baru TB BTA Positif pada setiap penduduk wilayah kerja puskesmas

- Pemantauan Penjaringan Penemuan pasien baru TB BTA Positif





Machine -Tersedianya alat dan obat-obatan dalam program Penemuan pasien baru TB BTA Positif

- kepatuhan petugas dan ibu di rumah terhadap Penemuan pasien baru TB BTA Positif

- Masih minimnya obat-obatan dan alat pemeriksaan penunjang dalam Penemuan pasien baru TB BTA Positif

2) Analisis Proses Penyebab MasalahTabel 27. Analisis Proses Penyebab Masalah


(Perencanaan)

Rencana pelaksanaan program Penemuan pasien baru TB BTA Positif bekerja sama lintas program (KIA,Promkes, Gizi)

-

P2 (Pelaksanaan

)

- Petugas (perawat) melakukan Penemuan pasien baru TB BTA Positif


- Penggalian tentang riwayat


- Masih adanya ditemukan kasus pasien baru TB BTA Positif

60

dalam keluargaP3

(Pengawasan dan

Pengendalian)

- Laporan program Penemuan pasien baru TB BTA Positif dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten tiap triwulan, disertai dengan data pencapaian program.


- Jika angka cakupan Penjaringan Penemuan pasien baru TB BTA Positif masih tinggi tindak lanjut dilakukan dengan mendorong pustu, bidan praktek swasta dan kader yang ada untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari penyakit TB

3) Analisis Output Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa hasil kegiatan indikator

kinerja Penemuan pasien baru TB BTA Positif Puskesmas perawatan Poasia

selama periode 2013 adalah sebesar 90,38 %, tidak mencapai target pencapaian


100%. Dari pencapaian skor ini menjadi masalah karena tidak mencapai target


4) Analisis Outcome


kinerja cakupan Penemuan pasien baru TB BTA Positif Poasia selama periode

2013 memilki outcome yang baik bagi kesehatan ibu dan bayi dimana didapatkan

selama dalam kurun waktu satu tahun didapatkan angka Penemuan pasien baru

TB BTA Positif mencapai sasaran. Sedangkan angka penemuan kasus TB (CDR)

dan angka keberhasilan TB (SR) tahun 2009 sudah melampaui target MDGs tahun

2015.

61

b. Penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15

tahun

1) Analisis Input Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk <

15 tahun


Kelebihan KekuranganMan - Tersedia tenaga kesehatan (dokter

dan perawat) dan koordinator program yang kompeten untuk program Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 tahun di puskesmas- Petugas bermotivasi dalam menjalankan program Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 tahun


Money - Tersedia dana dari pemerintah untuk program Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 tahun

- Tidak adanya dana khusus (reward) untuk petugas yang terlibat langsung dengan program Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 tahun, misalnya ada dana untuk petugas tiap kali melakukan pemantauan dan pendataan Penjaringan terhadap Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 tahun

Methode - Terdapat SOP untuk melaksanakan upaya penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 tahun

- Pendataan Penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 tahun pada setiap penduduk wilayah kerja puskesmas

- Pemantauan Penjaringan Penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 tahun

62





Machine -Tersedianya alat dan obat-obatan dalam program Penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 tahun

- kepatuhan petugas dan keluarga di rumah terhadap Penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 tahun

- Masih minimnya obat-obatan dan alat pemeriksaan penunjang dalam Penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 tahun



(Perencanaan)

Rencana pelaksanaan program Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 tahun bekerja sama lintas program (KIA,Promkes, Gizi)

-

P2 (Pelaksanaan

)

- Petugas (perawat) melakukan Penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 tahun




- Masih adanya ditemukan kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 tahun

63

P3 (Pengawasan

dan Pengendalian

)

- Laporan program Penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 tahun dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten tiap triwulan, disertai dengan data pencapaian program.


- Jika angka cakupan Penjaringan Penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 tahun masih tinggi tindak lanjut dilakukan dengan mendorong pustu, bidan praktek swasta dan kader yang ada untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan menngindari kasus Acute Flacid Paralysis (AFP)


kinerja cakupan penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk

< 15 tahun Poasia selama periode 2013 adalah sebesar 100 %, telah mencapai target


sebesar 100%. Dari pencapaian skor ini tidak menjadi masalah karena telah

mencapai target dinas kesehatan nasional.

4) Analisis OutcomeBerdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa hasil kegiatan indikator

kinerja cakupan penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk

64

< 15 tahun di Poasia selama periode 2013 memilki outcome yang baik bagi

masyarakat.

c. Penemuan Penderita Pneumonia Balita

1) Analisis Input Penderita Pneumonia Balita



dan perawat) dan koordinator program yang kompeten untuk program penemuan Penderita Pneumonia Balita di puskesmas- Petugas bermotivasi dalam menjalankan program penemuan Penderita Pneumonia Balita


Money - Tersedia dana dari pemerintah untuk program penemuan Penderita Pneumonia Balita

- Tidak adanya dana khusus (reward) untuk petugas yang terlibat langsung dengan program penemuan Penderita Pneumonia Balita, misalnya ada dana untuk petugas tiap kali melakukan pemantauan dan pendataan Penjaringan terhadap penemuan Penderita Pneumonia Balita

Methode - Terdapat SOP untuk melaksanakan upaya penemuan Penderita Pneumonia Balita Pendataan Penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 tahun pada setiap penduduk wilayah kerja puskesmas

- Pemantauan Penjaringan penemuan Penderita Pneumonia Balita


- Ada ambulans dan kendaraan roda dua sebagai alat transportasi


65

ke masyarakat- Tersedia Toko obat berizin- Tersedia Laboratorium

Machine -Tersedianya alat dan obat-obatan dalam program penemuan Penderita Pneumonia Balita

- kepatuhan petugas dan keluarga di rumah terhadap penemuan Penderita Pneumonia Balita

- Masih minimnya obat-obatan dan alat pemeriksaan penunjang dalam penemuan Penderita Pneumonia Balita



(Perencanaan)

Rencana pelaksanaan program penemuan Penderita Pneumonia Balita bekerja sama lintas program (KIA,kesling,Promkes, Gizi)

-

P2 (Pelaksanaan

)

- Petugas (perawat) melakukan Penemuan Penderita Pneumonia Balita Penggalian tentang riwayat kelahiran dan imunisasi cukup memadai



- Masih adanya ditemukan kasus penemuan Penderita Pneumonia Balita

P3 (Pengawasan

dan Pengendalian

)

- Laporan program penemuan Penderita Pneumonia Balita dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten tiap triwulan, disertai dengan data pencapaian program.


- Jika angka cakupan Penjaringan penemuan Penderita Pneumonia Balita masih tinggi tindak lanjut dilakukan dengan mendorong pustu, bidan praktek swasta dan kader

66

yang ada untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan menghindari kasus Penderita Pneumonia Balita


kinerja cakupan penemuan Penderita Pneumonia Balita Poasia selama periode 2013

adalah sebesar 101 %, telah mencapai target pencapaian yang ditetapkan Dinas


skor ini tidak menjadi masalah karena telah mencapai target dinas kesehatan

nasional.


kinerja cakupan pelayanan anak balita Poasia selama periode 2013 memilki outcome

yang baik bagi kesehatan bayi Sedangkan angka kematian bayi yaitu 3 per 1000

kelahiran hidup (2 bayi yang meninggal dari 620 kelahiran hidup) dimana target

MDgs angka kematian bayi yaitu 24 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Hal

ini bukan merupakan suatu masalah kesehatan karena telah mencapai target MDGs.

d. Penemuan Penderita DBD yang ditangani

1) Analisis Input Penderita DBD yang ditangani



dan perawat) dan koordinator program yang kompeten untuk program penderita DBD yang ditangani di puskesmas- Petugas bermotivasi dalam menjalankan program penemuan penderita DBD yang ditangani


67

Money - Tersedia dana dari pemerintah untuk program penemuan Penderita penderita DBD yang ditangani

- Tidak adanya dana khusus (reward) untuk petugas yang terlibat langsung dengan program penderita DBD yang ditangani, misalnya ada dana untuk petugas tiap kali melakukan pemantauan dan pendataan Penjaringan terhadap penderita DBD yang ditangani

Methode - Terdapat SOP untuk melaksanakan upaya penderita DBD yang ditangani setiap penduduk wilayah kerja puskesmas

- Pemantauan penderita diare yang ditangani





Machine -Tersedianya alat dan obat-obatan dalam program penderita DBD yang ditangani

- kepatuhan petugas dan keluarga di rumah terhadap penderita DBD yang ditangani

- Masih minimnya obat-obatan dan alat pemeriksaan penunjang dalam penderita DBD yang ditangani



(Perencanaan)

Rencana pelaksanaan program penemuan penderita DBD yang ditangani bekerja sama lintas program (KIA,kesling,Promkes, Gizi)

-

P2 (Pelaksanaan

- Petugas (perawat) melakukan Penemuan

- Kurangnya penggalian tentang riwayat penyakit terdahulu dan

68

) penderita DBD yang ditangani Penggalian tentang riwayat kelahiran dan imunisasi cukup memadai


riwayat penyakit keluarga terutama orang tua

- Masih adanya ditemukan kasus penemuan penderita DBD yang ditangani

P3 (Pengawasan

dan Pengendalian

)

- Laporan program penemuan penderita DBD yang ditangani kabupaten tiap triwulan, disertai dengan data pencapaian program.


- Jika angka cakupan Penjaringan penemuan penderita DBD yang ditangani masih tinggi tindak lanjut dilakukan dengan mendorong pustu, bidan praktek swasta dan kader yang ada untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan menghindari kasus penderita DBD yang ditangani


kinerja cakupan penemuan kasus penderita DBD yang ditangani Poasia selama periode

2013 adalah sebesar 100 %, telah mencapai target pencapaian yang ditetapkan Dinas


skor ini tidak menjadi masalah karena telah mencapai target dinas kesehatan

nasional.


kinerja cakupan penemmuan kasus penderita DBD yang ditangani Poasia selama

periode 2013 memilki outcome yang baik bagi kesehatan masyarakat. Dengan untuk

69

target MDGs mengalami peningkatan untuk penyakit menular untuk perawatan

penyakit menular.

e. Penemuan Penderita diare

1) Analisis input



dan perawat) dan koordinator program yang kompeten untuk program penderita diare di puskesmas- Petugas bermotivasi dalam menjalankan program penemuan penderita diare


Money - Tersedia dana dari pemerintah untuk program penemuan penderita diare

- Tidak adanya dana khusus (reward) untuk petugas yang terlibat langsung dengan program penderita penderita diare, misalnya ada dana untuk petugas tiap kali melakukan pemantauan dan pendataan Penjaringan terhadap penderita penderita diare

Methode - Terdapat SOP untuk melaksanakan upaya penemuan penderita diare pada setiap penduduk wilayah kerja puskesmas

- Pemantauan Penjaringan penemuan penderita diare





Machine -Tersedianya alat dan obat-obatan dalam program penderita diare

- kepatuhan petugas dan keluarga

70

di rumah terhadap penderita diare



(Perencanaan)

Rencana pelaksanaan program penemuan penderita diare bekerja sama lintas program (KIA,P2M,kesling,Promkes, Gizi)

P2 (Pelaksanaan

)

- Petugas (perawat) melakukan Penemuan penderita diare Penggalian tentang riwayat kelahiran dan imunisasi cukup memadai



- Masih adanya ditemukan kasus penemuan penderita diare pada masyarakat

P3 (Pengawasan

dan Pengendalian

)

- Laporan program penemuan penderita diare kabupaten tiap triwulan, disertai dengan data pencapaian program.


- Jika angka cakupan Penjaringan penemuan penderita diare masih tinggi tindak lanjut dilakukan dengan mendorong pustu, bidan praktek swasta dan kader yang ada untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan menghindari kasus penderita diare


kinerja cakupan penemuan kasus penderita diare Poasia selama periode 2013 adalah

71

sebesar 151 %, telah mencapai target pencapaian yang ditetapkan Dinas Kesehatan

Nasional untuk tahun 2010-2015 yaitu sebesar 100%. Dari pencapaian skor ini tidak

menjadi masalah karena telah mencapai target dinas kesehatan nasional.


kinerja cakupan penemuan kasus penderita diare Poasia selama periode 2013 memilki

outcome yang baik bagi kesehatan balita dimana didapatkan angka kematian bayi

yaitu 3 per 1000 kelahiran hidup (2 bayi yang meninggal dari 620 kelahiran hidup)

dimana target MDgs angka kematian bayi yaitu 24 per 1000 kelahiran hidup pada

tahun 2015. Hal ini bukan merupakan suatu masalah kesehatan karena telah mencapai

target MDGs.

15. Analisis Penyebab Masalah pada Program pelayanan kesehatan dasar

masyarakat miskin

a. Analisis Input program pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin


Kelebihan KekuranganMan - Tersedia tenaga kesehatan dan

petugas puskesmas dan koordinator program yang kompeten untuk program pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

- Petugas bermotivasi dalam menjalankan program pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin


Money - Tersedia dana dari pemerintah untuk program pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

- Tidak adanya dana khusus (reward) untuk petugas yang terlibat langsung dengan program pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, misalnya ada dana untuk petugas tiap kali melakukan pemantauan dan pendataan program pelayanan

72

kesehatan dasar masyarakat miskinMethode - Terdapat SOP untuk

melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

- Pemantauan Penjaringan dalam pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin





Machine -Tersedianya alat dan obat-obatan dalam program pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

- kepatuhan petugas dan ibu di rumah terhadap Penjaringan dalam pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

- Masih minimnya obat-obatan dan alat dalam Penjaringan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin



(Perencanaan)

Rencana pelaksanaan program pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin bekerja sama lintas program (KIA,P2M,Promkes, Gizi, Kesling,dll)

-

P2 (Pelaksanaan

- Petugas (perawat) melakukan Pendataan

- Kurangnya perhatian terhadap meratanya pelaksanaan

73

) dalam pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin



program di dalam masyarakat- Masih adanya ditemukan

mamsyarakat yang tidak memperoleh pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

P3 (Pengawasan

dan Pengendalian

)

- Laporan program pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten tiap triwulan, disertai dengan data pencapaian program.


- Jika angka cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin rendah tindak lanjut dilakukan dengan mendorong pustu, bidan praktek swasta dan kader yang ada untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya penggunaan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

- Masyarakat yang kurang perhatian dalam mengurus keikutsertaan dalam program pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin


kinerja cakupan program pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Puskesmas

perawatan Poasia selama periode 2013 adalah sebesar 36,78 %, telah mencapai

target pencapaian yang ditetapkan Dinas Kesehatan Nasional untuk tahun 2010-2015

yaitu sebesar 100%. Dari pencapaian skor ini tidak menjadi masalah karena

mencapai target dinas kesehatan nasional.

74


kinerja cakupan program pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Puskesmas

Perawatan Poasia selama periode 2013 memilki outcome yang kurang baik.

Kemiskinan extreme adalah proporsi penduduk yang hidup dengan pendapatan

perkapita kkurang dari USD 1/ hari, telah menurun dari 20,6% pada tahun 1990

menjadi 5,9% pada tahun 2008.

75

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil survey puskesmas Lepo-lepo, dapat disimpulkan beberapa

hal yaitu:

1.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat kami anjurkan yaitu:

1.

76

DAFTAR PUSTAKA

1. Wulandari, CE. Manajemen Mutu Puskesmas Balapulang. [Serial online] 2013. [cited 2014 Mei 20]. Available from: http://id.scribd.com/doc/131542353/Laporan-Manajemen-Mutu-Puskesmas-Balapulang.

2. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Modul Spesifik Puskesmas 1 Manajemen Puskesmas. Papua: FK Universitas Gajah Mada. 2012

3. Sulaeman, ES. Manajemen kesehatan Teori dan Praktik di Puskesmas. Surakarta: FK Uninersitas Sebelas Maret. 2010.

4. Menkes RI. Kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat. [Serial online] 2013. [cited 2014 Mei 20]. Available from: http://www.hukor.depkes.go.id/ up_prod_kepmenkes/ KMK%20No.%20128%20ttg%20Kebijakan%20Dasar%20Pusat%20Kesehatan%20Masyarakat.pdf

5. Profil Puskesmas Lepo-lepo tahun 2014

6. Kementerian Kesehatan RI. Buku saku bantuan operasional kesehatan (BOK). . [Serial online] 2013. [cited 2014 Mei 20]. Available from: http://xa.yimg.com/kq/ groups/23922958/1601899579/name/Buku+Manajemen+Puskesmas.PDF.

7. Rahim A dkk. Manajemen puskesmas. [Serial online] 2013. [cited 2014 Mei 20]. Available from: http://ikma10fkmua.files.wordpress.com/2011/12/kel-7-pusk-manajemen-puskesmas.docx

8. Depkes RI. Pedoman lokakarya mini Puskesmas. [Serial online] 2013. [cited 2014 Mei 20]. Available from: http://xa.yimg.com/kq/ groups/23922958/1601899579/ name/Buku+Manajemen+Puskesmas.PDF

77

Documents

Isi Laporan Survey Edit