6

I. JUDUL: MEKANISME PERHITUNGAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PEMBELIAN INVENTARIS KANTOR PADA PT. JASA RAHARJA (Persero) CABANG NTB

PENDAHULUAN II. LATAR BELAKANGDengan melihat kondisi saat ini, indonesia sedang mengalami masalah di sektor ekonomi maupun sektor pembangunan. Maraknya permasalahan yang terjadi sehingga dapat mengakibatkan devisit pada nilai ekonomis di kanca internasional maupun dalam Negeri seperti kenaikan harga minyak bumi dunia, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, naiknya harga barang-barang, dan masalh lainnya. Dalam hal ini, pemerintah mengupayakan meningkatkan pendapatan yang berasal dari dalam negeri dan salah satunya adalah pajak yang dapat memberikan sumbangan pendapatan yang cukup besar bagi Negara Indonesia.Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada Pemerintah ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Kegiatan pembangunan di berbagai sektor pada umumnya bermaksud untuk meningkatkan harkat Bangsa dan juga kesejahteraan Masyarakatnya. Pajak termasuk sebagai pemasukan negara yang cukup besar dalam mewujudkan tatanan negara yang indah dalam sektor pembangunan sehingga dapat membangun negara yang sejahterah.Hal yang penting dari pada keadilan di bidang perpajakan adalah keseimbangan antara hak Negara dan warga Negara pembayar pajak. Hak Negara adalah untuk memperoleh pembayaran pajak oleh warga Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak lebih dan kurang. Hak wajib pajak adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari Negara dalam melaksanakan kewajibannya kepada Negara tersebut dan hak untuk mendapat kepastian hukum apabila ia sudah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Sumber penerimaan atau pendapatan Negara Indonesia sebagian besar berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk memenuhi pembangunan nasional secara merata, yang dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta mendorong kemajuan modernisasi di semua bidang kehidupan. Mengingat UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan Undang-Undang. Tersedianya dana yang bersumber dari dalam negeri, akan memberikan jaminan lebih kepada rakyat, sebagai cerminan dari prinsip bantuan nasional dalam upaya melepas ketergantungan pada sumber dana dari luar negeri, sehingga bantuan asing di anggap sebagai pelengkap yang relatif kecil di masa depan.Dalam membangun negara, warga negara indonesia harus mempunyai kesadaran dalam mewujudkan negara yang sejahtera yaitu dengan salah satu pembuktian membayar pajak sebagaimana yang telah di wajibkan. Dalam hal ini bagi warga negara yang melakukan kegiatan usaha dan telah mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), wajib membayar iuran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah di pungutnya sebagai perwujudan pembanguan nasioanl secara mandiri. Hal ini disebabkan karena adanya peneriamaan negara yang bersumber dari pajak yang sejak dari tahun ke tahun,dapat di masukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dinilai sebagai pendapatan negara yang sangat mewujudkan potensial negara jika di bandingkan dengan pendapatan negara yang lainnya.Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana dapat di ketahui karakteristik pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan yang mendasar, dari sistem pemungutan pajak secara Official Assessment System berubah menjadi Self Assessment System. Official Assessment System mengandung arti bahwa petugas pajak yang menetukan sendiri berapa besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Sementara itu, Self Assessment System mengandung pengertian yang sebaliknya, yaitu setiap wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem ini, pemerintah menuntut kesadaran, kejujuran dan peran serta masayarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.Dalam hal ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat erat hubungannya dengan pajak karena PPN merupakan salah satu sumber penerimaan dari sektor pajak. PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada konsumen akhir (pembeli) yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam hal ini,penulis sangat tertarik dalam mempelajari, mengamati, memahami dan mendalami bagaimana tata cara perpajakan khususnya untuk perhitungan, pemungutan, dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan kepada konsumen akhir.Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 (2) UUD 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan sesuai yang disusun oleh Pemerintah dan disetujui oleh rakyat sendiri melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu dasar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang Reoublik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).PT Jasa Raharja adalah suatu perusahaan BUMN yang menggeluti bidang asuransi kecelakaan jiwa mengkhususkan diri dalam membantu dan memberikan keringanan kepada korban-korban yang mengalami kecelakaan dengan memberikan bantuan yang berupa santunan kepada korban yang menderita luka-luka,cacat tetap dan meninggal dunia akibat dari kecelakaan yang di alami, sesuai dalam Undang-Undang yang berlaku berlaku yaitu Undang-Undang No.33 dan 34 Tahun 1964 (Peraturan Pemerintah No.17-18 Tahun 1965). Ditinjau dari kegiatan,sesuai judul yang diajukan, PT Jasa Raharja melakukan kegiatan dalam pembelian Barang Kena Pajak (BKP) yaitu pembelian inventaris kantor maka dikenakan PPN masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan terhadap barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan PPN keluaran terhadap BKP tersebut. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga salah satu pajak dalam hal pemungutannya sangat erat dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penulis tertarik dalam membahas tentang pajak khususnya untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan mengamati langsung dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), penulis mengangkat judul Laporan akhir: Mekanisme Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pembelian Inventaris Kantor Pada PT Jasa Raharja (Persero) MataramIII. TUJUAN DAN MANFAATDalam melakukan kegiatan PKL ini, ada beberapa tujuan dan manfaat bagi mahasiswa, universitas, maupun instansi tempat dilakukan kegiatan PKL yang di sampaikan dalam proses belajar di lapangan,sebagai berikut:1. Tujuan dari kegiatan : Sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi Diploma III Perpajakan Untuk mengetahui mekanisme perhitungan PPN dalam melakukan suatu transaksi pembelian atau penjualan pada PT Jasa Raharja (Persero) Untuk mengetahui tata cara pembayaran maupun penyetoran PPN yang di lakukan PT Jasa Raharja Dalam mengumpulkan data-data,lampiran-lampiran atau dokumen untuk melakukan penulisan tugas laporan akhir.2. Manfaat dari kegiatan :Bagi Mahasiswa : Sebagai bidang bagi mahasiswa dalam menerapkan kemampuan atau keahlian di bidang yang di tekuni sehingga dapat membandingkan teori dalam pelajaran di bangku kuliah dengan praktek secara di lapangan Sebagai wadah bagi mahasiswa dalam menambah wawasan dan pengalaman bekerja sehingga kedepannya tidak ragu dan takut akan kemampuan menghadapi pekerjaan yang sesungguhnya Memberikan motivasi bagi mahasiswa dalam meningkatkan pembelajaran baik dalam lingkungan akademik mau luar lingkungan non akademik Sebagai sarana dalam mengukur kemampuan mahasiswa dalam menguasai teori yang di terima dalam bangku kuliah.Bagi instansi : Dapat menjalin hubungan dan kerja sama yang baik dengan Universitas dalam berbagai bidang tertentu Membantu dari sebagian tugas-tugas yang di lakukan oleh karyawan-karyawan pada PT Jasa Raharja Dapat membangun citra instansi pemerintah kedepannya agar lebih baik khususnya PT Jasa RaharjaBagi universitas/fakultas ekonomi : Menjalin hubungan dan kerja sama yang baik antara universitas/fakultas dengan instansi kedepannya Mempromosikan sumber-sumber potensi dari universitas/fakultas Mengupaya dalam mendorong alumni di masa yang akan datang

IV. TINJAUAN PUSTAKAA. Uraian Teoritis1. Pengertian PajakAda beberapa pengertian pajak yang dikemukan oleh para ahli antara lain:Waluyo (2010: 3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna untu menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Menurut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatSoemitro dikutip dari Mardiasmo (2011: 1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengantidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang diguanakan untuk mebayar pengeluaran umum.Dari beberapa definisi pajak yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu :1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-2. Pajak dapat dipaksa 3. Diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah4. Tidak dapat ditunjukannya kontraprestasi secara langsung 5. Berfungsi sebagai budgetair dan regulerend (Rahayu, 2010:23)2. Wajib Pajak Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan perpajakan baik dalam hal pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak ataupun orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai yang di atur dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan (Pasal 1 angka 2 UU KUP).

3. Fungsi Pajak Rahayu (2010: 25) menyatakan bahwa umumnya dikenal 2 fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Fungsi pajak sebagai budgetair artinya sebagai sumber pendapatan negara dan sebagai sumber untuk untuk membiayai pengluaran negara. Sedangkan fungsi pajak sebagai regulerend artinya sebgai pengatur kegiatan ekonomi, sebagai alat pemerataan ekonomi, sebagai alat stabilisasi perekekonomian dan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi4. Syarat dan Teori-teori Pemungutan pajakMardiasmo (2011: 2) menyatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hmbatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1.Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Maksudnya ialah pemungutan pajak dilakukan secara merata, serta sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan Pajak.

2.Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.3.Tidak mengganggu pemerintahan (syarat Ekonomis)Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.4.Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil)Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.5.Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Mardiasmo (2011: 3) menyatakan bahwa terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain: 1. Teori Asuransi 2. Teori kepentingan 3. Teori Daya Pikul 4. Teori Bakti 5. Teori Asas Daya Beli5. Sanksi-sanksi PerpajakanDalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan snaksi pidana ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan yang ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi keduanya yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan yaitu :a. Sanksi AdministrasiSanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Mengenai sanksi pidana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umu dan tata cara perpajakan.Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada 3 (tiga) macam sanksi pidana, yaitu :

a. Denda PidanaDendan pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan. Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga.b. Pidana PenjaraSeperti halnya pidana kurungan, pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.B. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diperkenalkan di indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn), seperti yang tertuang dalam UU No.8 Tahun 1983. Kelebihan pengenaan PPN sesuai UU No.8 Tahun 1983 yang merupakan hasil perubahan perpajakan tahun 1983 di bandingkan dengan PPn yang dipungut berdasarkan undang-undang pajak penjualan tahun 1951, yaitu mekanisme pemungutan PPn tahun 1951 dalam pelaksanaannya menimbulkan pajak berganda,sistem tarif yang sederhana, dan menciptakan persaingan yang sehat karena atas impor dikenakan pajak dalam jumlah yang sama dengan jumlah pajak yang dikenakan atas produksi di dalam negeri pada tingkat harga yang sama sementara untuk ekspor dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). Ilyas dan Suhartono (2007: 8) menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. 2. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai 2.1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi batas yang yang telah ditetapkan. Pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran brutonya dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).2.2. Objek Pajak Pertambahan NilaiPPN dikenakan atas pertambhn nilai yang terjadi karena kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu:1. Penyerahan/impor/pemanfaatan/ekspor terhadap BKP/JKP/BKP tidak berwujuda. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.b. Impor BKP, pemungutan pajak saat impor BKP dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan cukai. Siapa pun yang memasukan BKP ke dalam Daerah Pabean dikenakan pajak tanpa memerhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya ataukah tidak.c. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean (jasa konsultan asing yang yang memberikan jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa lainnya) di dalam Daerah Pabean.f. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.Ekspor BKP dikenakan PPN, hanya jika yang melakukan adalah Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP.g. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKPPengusaha yang melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud adalah hanya pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.h. Ekspor JKP oleh PKP 2. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Pengenaan pajak ini dilakuka dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan PPN.3. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk di perjual belikan, sepanjang Pajak Masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan. (Siti Resmi,2011)3. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai PPN di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh PPn, yaitu :1. Pajak Tidak LangsungBeban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak).2. Pajak ObjektifTimbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak.3. Multistage Tax PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrik sampai ke peritel).4. Nonkomulatif PPN tidak bersifat komulatif meskipun memiliki karakteristik Multistage Tax karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan, maka dari itu PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.

5. Tarif TunggalPPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (singel tariff), yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak.6. Credit Method/Invoice Method/Indirect Subtruction MethodBahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan baarang atau jasa yang disebut Pajak Keluaran (output tax) dengan pajak yang dibayyar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa yang disebut Pajak Masukan (input tax).7. Pajak atas Konsumsi Dala NegeriAtas impor Barang Kena Pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor Barang Kena Pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan tempat tujuan (destination principle), yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi.8. Consumption Type Value Added Tax (VAT)Dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). (Siti Resmi, 2011)

4. Kelebihan dan Kekurangan PPN 4.1. Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai :1. Menghilangkan Pajak Berganda. 2. Menggunakan tarif tunggal, sehingga memudahkanm pelaksanaan. 3. Netral dalam persaingan dalam negeri. 4. Netral dalam perdagangan internasional. 5. Netral dalam pola konsumsi. 6. Dapat mendorong ekspor. (Mardiasmo, 2011:273) 4.2. Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai 1. Biaya administrasi relatif tinggi bila dibandingkan dengan Pajak Tidak Langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak. 2. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya semakain rendah tingkat kemampuan konsumen, smekin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak objektif. 3. Pajak Pertambahan Nilai sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak. Kerawanan iniditimbulkan sebagai akibatdari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiscus (Pemerintah).5. Barang Kena PajakAdalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan tidak tidak berwujud yang dapat dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.6. Penyerahan Barang Kena PajakAdalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dikenai pajak bedasarkan Undang-Undang PPN7. Pengusaha Kena PajakAdalah orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerhan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dapat dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputuasan Menteri Keuangan,kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.8. Dasar Pengenaan PajakAdalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau niali lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar dalam menghitung pajak yang terutang.

9. Faktur PajakAdalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerhan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.10. Pajak MasukanAdalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya suadah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.11. Pajak KeluaranAdalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak. C. Ruang Lingkup Praktek Kerja LapanganMelalui kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini, penulis ingin mengetahui bagaimana cara penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan judul yang penulis angkat yaitu mekanisme perhitungan, pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian inventaris kantor pada PT Jasa Raharja (Persero).D. Metode Praktek Kerja Lapangan (PKL)Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data sesuai dengan metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Pada tahap ini penulis melekukan berbagai persiapan mulai dari penentuan judul, penentuan tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL), mencari bahan dalam menyusun proposal dan juga konsultasi dengan Dosen Pembibing. 2. Studi Literatur Dalam tahap ini penulis mengumpulkan alat-alat dan bahan yang dibutuhkan seperti Undang-Undang dan buku-buku yang berhubungan dengan judul atau materi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 3. Observasi Lapangan Melakukan peninjauan dan pengamatan yang sesuai dengan data-data yang ada pada instansi bersangkutan mengenai judul dari Praktek Kerja Lapangan (PKL). 4. Pengumpulan Data Dalam tahap pengumpulan data ini, penulis mencari dan mengumpulkan data sesuai dengan judul Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang di ambil.5. Analisis dan Evaluasi Data Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menganalisa dan mengevaluasi data-data yang dikumpulkan.

E. Metode Pengumpulan DataDalam pengumpulan data mengenai Praktek Kerja Lapangan, penulis mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan metode sebagai berikut : 1. Studi Pustaka (Library Research) Pengumpulan data mengenai Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pembelian Inventaris Kantor melalui bahan-bahan bacaan seperti buku-buku, surat kabar, dan Undang-undang tentang pajak atau yang bersangkutan dengan judul Praktek Kerja Lapangan. 2. Field Research Mengumpulkan data dengan cara observasi yaitu meninjau langsung ke lapangan dan melakukan interview atau wawancara dengan pihak yang bertanggung jawab untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai Mekanisme Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pembelian Inventaris Kantor.

VI. JADWAL KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)4.1. Tabel Kegiatan PKLJenis kegiatan PKLMaretAprilMei

123412341234

Observasi LapanganX

Penyerahan Surat Pengantar Kepada Instansi Tempal PKLX

Pengambilan Surat Tugas AkademikX

Pelaksanaan PKLXXXXXXXXX

Pengajuan Judul dan Pengesahan JudulX

Penyusunan ProposalX

Penyelesaian Proposal dan Penyerahan Proposal

Proses Pengumpulan Data dalam menyusun laporan PKL

Penyusunan Laporan PKL

Penyelesaian Laporan PKL dan Penyerahan Laporan PKL

DAFTAR PUSTAKA

Pandelaki Daryl Rendy, 2013, ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. MABER TEKNINDO, ManadoDJP, 2014, , http://www.pajak.go.id, Jakarta Resmi,Siti, 2011, Perpajakan Teori dan Kasus Buku 2 edisi 6, Salemba Empat, JakartaGustian, Djuanda., Lubis, Irwansyah. 2011. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.Ilyas, Wirawan, B., Suhartono, Rudy. 2007. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah.Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UniversitasIndonesia. Jakarta.Mardiasmo. 2011. Perpajakan. edisi revisi 2011. Andi.Yogyakarta. Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Graha Ilmu. Yogyakarta.