KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV 1

koranmadura@gmail.com

0328-677002411 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000RABU

KEMENKUMHAM

KUKUHKAN AGUNG

Perkara BW Akan

Dilimpahkan ke Kejagung

Berita Utamahal 2

Setelah dikukuhkan Kemente-rian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pengurus Partai Golkar yang sah, Ketua Umum Partai Gol-

kar Agung Laksono hasil Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta langsung menyatakan akan keluar dari Koal-isi Merah Putih (KMP) dan men-dukung kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla.

BERITA TERKAIT

Hal 2

Waspadai Kejahatan Internet BankingEKONOMI | 5

KusumaningtutiKomisioner OJK

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV2 Berita Utama

JAKARTA-Setelah di-kukuhkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pengu-rus Partai Golkar yang sah, Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono hasil Musyawarah Na-sional (Munas) Jakarta langsung tancap gas.

Dia kembali menegaskan bahwa arah politik partai berlam-bang pohon beringin itu ke depan adalah keluar dari Koalisi Me-rah Putih (KMP) dan mendukung kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla.

“Ini tentu harus menyesuai-kan dengan keputusan Munas An-col. Kami menyatakan keluar dari KMP,” kata Agung yang terpilih sebagai Ketua Umum Golkar versi Munas IX Jakarta dalam konfe-rensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (10/3).

Sebelumnya, Menteri Hu-kum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengeluarkan surat bernomor M.HH.AH.11.03- 26 tertanggal 10 Maret 2015 tentang kepengurusan Partai Golkar. Dalam surat kepu-tusan itu disebutkan bahwa ber-dasarkan ketentuan Pasal 32 ayat

(5) UU Nomor 2/20144 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan kepengurusan.

Agung meminta kader Gol-kar di seluruh Indonesia untuk bersatu dan mengakui putusan pemerintah terkait penyelesaian perselisihan kepengurusan Gol-kar. Selain itu, Golkar juga harus harus menciptakan iklim politik yang kondusif dengan cara men-dukung pemerintah berkuasa.

“Kami tidak ingin terikat dengan koalisi manapun. Kami ingin menciptakan iklim politik yang kondusif dengan bergabung dalam pemerintahan Jokowi-JK,” ujarnya

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan, pihaknya mengambil keputusan bersadarkan pasal 32 ayat 5 UU 2/2011 tentang perubahan atas UU 2/2008 tentang Partai Politik. Yang mana, perselisihan dualisme kepengurusan Golkar antara hasil Munas Jakarta dan Munas Bali diselesaikan secara internal lewat mekanisme mahkamah partai.

“Yaitu ketentuan yang mengatakan bahwa keputu-san mahkamah partai final dan

mengikat,” ujarnya.Namun Ketua Umum Partai

Golkar versi Munas Bali, Aburi-zal Bakrie (Ical) mengatakan, Ke-menterian Hukum dan HAM telah salah tafsir dalam mengambil keputusan memenangkan kubu Agung.

Ical menjelaskan, Yasonna, memenangkan kubu Agung ber-dasarkan sidang Mahkamah Par-tai. Padahal, menurutnya, sidang Mahkamah Partai tak memenang-kan siapapun.

“Kalau dilihat dari alinea per-tama surat tersebut, Menkum HAM mengatakan keputusan ber-dasarkan hasil sidang Mahkamah Partai. Saya kira keputusan Mahkamah Partai adalah tidak mengesahkan kedua kubu, tidak memenangkan pengesahan Mu-nas Ancol. Kalau baca seksama keputusan Mahkamah Partai je-las tidak ada kepastian,” kata Ical usai menggelar rapat, di Hotel Sa-hid Jakarta, Selasa (10/3).

Ical mengaku akan mela-yangkan gugatan ke PTUN terkait keputusan Menkum HAM itu. Menurutnya, meski sudah dipu-tuskan secara sah oleh pemerin-tah, keputusan tersebut belum final sebelum ada keputusan dari pengadilan.

=GAM/AJI

KEMENKUMHAM KUKUHKAN MUNAS ANCOL

Agung Laksono Tancap Gas

KONFLIK KPK-POLRI

Berkas Perkara BW Akan Dilimpahkan ke KejagungJAKARTA-Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah merampungkan berkas perkara tersangka kasus mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotawari-ngin Barat, Bambang Widjojanto (BW). Berkas tersebut tinggal memenuhi beberapa perbaikan baru dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

“Ya sudah rampung,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipi-deksus) Komisaris Besar Polisi Victor Edi Simanjuntak, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selasa (10/4).

Selain merampungkan berkas Bambang, penyidik juga menemukan beberapa fakta baru dalam kasus tersebut. Penyidik menemukan potensi adanya tersangka baru terkait kasus yang melibatkan BW. “Selain BW dan Zul yang lain saya enggak mau sebut nama, S dan P,” ujarnya.

Namun untuk saat ini, kata Victor, penyidik belum mene-mukan indikasi keterlibatan Bupati Kotawaringin Barat dalam kasus sengketa tersebut. “Ya nanti kita lihat,” tuturnya.

Sebelumnya, Bareskrim Pol-ri telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus sengketa Pilkada Kabupaten Kotawar-ingin Barat, di Mahkamah Kons- titusi pada 2010 silam. Mereka adalah BW dan kerabat Bupati Kobar, Zulfahmi Asryad.

Menurut penyidik keduanya mempunyai peran yang tidak

jauh berbeda. Bambang diduga mengarahkan saksi memberi-kan keterangan palsu sedang-kan Zulfahmi diduga menjadi eksekutor membagikan uang kepada para saksi.

BW memastikan akan memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada hari ini (Rabu, 10/3) guna bersaksi dalam kasus kesaksian palsu yang menjerat rekannya, Zulfahmi sebagai tersangka. Namun begitu, pengacara BW, Bahrain menyatakan, meski datang, kliennya sebetulnya ke-beratan menjadi saksi Zulfahmi. “Kita kan tidak tahu si Zulfahmi itu posisinya apa, tapi BW diminta untuk menjadi saksi,” kata Bahrain di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/3).

Menurut Bahrain, BW tidak ada kepentingan dengan saksi sengketa Pilkada Kotawaringin Barat pada 2010 lalu, saat men-jadi pengacara kasus tersebut. “Enggak pernah ada cerita saksi dia datang kita briefing, Zukfahmi koordinator saksi tapi kita enggak tahu, “ dalilnya.

=GAM/ABD

ant/reno esnir RAPAT INTERNAL PARTAI GOLKAR. Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie (ketiga kanan) di-dampingi Ketua Mahkamah Partai Muladi (kedua kiri), Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (kiri) dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad (kedua kanan) usai rapat internal di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (10/3). Kubu Aburizal Bakrie akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pengumuman Menteri Hu-kum dan HAM yang menerima putusan Kepengurusan Golkar versi Agung Laksono.

ant/pool/ali KORUPSI DANA HIBAH JATIM. Wakil Ketua Umum Bidang Kerja sama Antar Provinsi Kadin Jatim Diar Kusuma Putra (kiri) digiring petugas ke mo-bil tahanan untuk dikirim ke Rutan Medaeng seusai diperiksa di Kejaksaan Tinggi Jatim, Surabaya, Jatim, Selasa (10/3). Diar Kusuma bersama rekan-nya Wakil Ketua Umum Bidang Energi Sumber Daya Mineral Kadin Jatim Nelson Sembiring merupakan tersangka korupsi dana hibah pemprov Jatim periode 2012 dan 2013 sebesar Rp 20 miliar.

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV 3NASIONALPROBOLINGGO RABU 11 MARET 2015

No. 0563 | TAHUN IV 3NasionalKORAN MADURA

JAKARTA-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar pertemuan dengan Tim Independen ben-tukan Presiden Joko Widodo atau Tim 9 untuk menyamakan persepsi dan pandangan peri-hal polemik KPK dan Polri yang berkepanjangan akhir-akhir ini. Kendati pertemuan yang digelar lebih dari satu jam, pemerintah belum memutuskan instruksi khusus yang diharapkan bisa mengakhiri polemik kedua ins-titusi penegak hukum itu.

“Belum, Saya jelaskan pandangan pemerintah dan Tim jelaskan pandangan mereka, semua saling memahami, tidak ada masalah,” kata JK di Kantor Wapres, Ja-karta, Selasa (10/3).

JK meyakinkan saat ini tidak ada per-bedaan persepsi baik antara Presiden, Wak-

il Presiden, dan Tim 9 sehingga ke depan koordinasi akan semakin baik.

Dalam pertemuan tersebut, tidak se-luruh anggota tim 9 hadir. Dari seluruh anggota tim 9 hanya lima yang hadir, yaitu Jimly Asshiddiqie, Bambang Widodo Umar, Tumpak Hatorangan Panggabean, Imam Prasodjo dan Syafii Maarif.

Salah satu bahasan, diakui JK adalah seputar kasus yang membelit Denny In-drayana dan Ketua KPK nonaktif, Abraham Samad.

Denny sendiri disebut terlibat dalam perkara payment gateway. Rencananya, Denny akan dipanggil oleh Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar (Bareskrim), pada hari ini (Rabu, 11/3). Sementara Sa-mad menjadi tersangka dalam perkara pe-malsuan dokumen dan menyalahgunakan wewenang terkait niat pencawapresannya pada Pilpres 2014 lalu.

Secara pribadi, JK dan Tim 9 tidak meli-hat Samad dan Denny secara personal. Yang penting, penanganan kasus masing-masing sesuai dengan prosedur hukum

yang berlaku.Khusus untuk Polri dan KPK, JK ber-

pesan agar melaksanakan proses hukum dengan tidak mengada-ada. “Yang penting polisi dan KPK tak boleh memeriksa orang yang tak punya bukti ada tindak pidana-nya,” demikian JK dalam konferensi pers bersama Tim 9.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim 9 Jimly Asshiddiqie mengaku pertemuan dengan JK untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat yang telah dihimpun terkait konflik KPK-Polri. Pertemuan ini sekaligus mendesak JK agar turun tangan mencegah terjadinya kriminalisasi terha-dap KPK.

“Kita mau menyampaikan masu-kan-masukan yang kami himpun dari masyarakat mengenai KPK, yang sekarang timbul persepsi dalam masyarakat bahwa KPK sedang dikiriminalisasi dan proses pelemahan KPK itu harus dihentikan. Un-tuk itu, presiden dan wapres diharapkan bisa turun tangan,” ujarnya.

Ia mengatakan sebagai pucuk pimpinan

tertinggi di negara ini, presiden dan wa-kil presiden wajib untuk mengembalikan wibawa KPK yang selama ini menurutnya terus mengalami penurunan karena adanya kriminalisasi yang juga dilakukan oleh ins-titusi Polri.

“Harapan kita, presiden dan wapres sebagai satu kesatuan pimpinan bisalah menghentikan proses penurunan wibawa KPK dan proses pelemahan terus dari KPK supaya ini tidak berlanjut,” ucap dia.

Jimly menyebutkan pelemahan yang dimaksud olehnya yaitu terlihat saat satu per satu pendukung KPK telah dise-matkan status tersangka oleh pihak ke-polisian. Bahkan, ia mengatakan Kom-nas HAM juga ikut menjadi bagian yang dikriminalisasi lantaran menemukan bukti-bukti adanya tindakan kriminal-isasi terhadap KPK.

“Ini bisa berbahaya, misalnya penyi-dik Polri mengalami euforia. Di lain sisi KPK tidak bisa bekerja. Orang-orang yang dukung KPK dipersoalkan dan euforia di kepolisian dibiarkan. Ini tidak sehat. Termasuk Komnas HAM disomasi. Ini-kan sudah berlebihan. Jadi kalau pejabat tidak turun tangan, dalam hal ini para pe-mimpin, malah membuat statement yang disalahpahami seakan-akan memberi ke-benaran pada tindakan Kepolisian ini,” ucap Jimly.

=GAM/ABD

Wapres Bertemu Tim 9JK: Polisi dan KPK Tak Boleh Periksa Orang Tanpa Bukti

ant/yudhi mahatma HASIL PEMBAHASAN POLEMIK KPK - POLRI. Wapres Jusuf Kalla (ketiga kanan) bersama Ketua Tim 9 Syafii Maarif (ketiga kiri) didampingi Wakil Ketua Tim Sembilan Jimly Asshiddiqie (kedua kanan) serta anggota tim 9 Tumpak Hatorangan Panggabean (kiri), Imam Prasodjo (kedua kiri) dan Bambang Widodo Umar (kanan) memaparkan hasil pembahasan polemik KPK - Polri kepada wartawan di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/3). Wapres dan Tim 9 sepakat menolak kriminalisasi terhadap lembaga penegak hukum maupun perorangan serta mendukung penguatan KPK - Polri untuk mem-berantas korupsi.

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV4

“Yang jelas ada hukum acara yang ditab-rak, diterobos cuma apakah penabrakan ini karena terobosan hukum secara ilmu atau ada kaitan secara etik. Soal menabrak undang-undang kan biasa karena hakim punya hak itu, tapi dalam hal ini karena menjadi pembicaraan publik dan memang menjadi perhatian, maka akan diteliti ada etiknya tidak terhadap penabrakan norma-norma UU itu,” ungkap Syahuri di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Se-

lasa (10/3).Seperti diketahui, hakim tunggal Sarpin

Rizaldi di Pengadilan Negeri Jakarta Se-latan pada 16 Februari 2015 menyatakan bahwa surat perintah penyidikan nomor 03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak berdasar atas hukum karenanya penetapan perkara tak punya kekuatan hukum mengikat.

Namun banyak pihak menilai bahwa putusan Sarpin tersebut melampaui ke-wenangan hakim dalam praperadilan ber-dasarkan pasal 77 KUHAP yang menyata-kan bahwa “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sah tidaknya penangkapan, penahanan, peng-hentian, penyidikan atau penghentian pe-nuntutan serta ganti rugi dan atau rehabili-tasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

Syahuri juga menyatakan bahwa KY akan memanggil Sarpin. “Kalau kesimpulan dipanggil kemungkinan awal April, diharap-

kan kalau beliau dipanggil ya sebaiknya klarifikasi untuk menjelaskan,” tambah Syahuri.

Sebelumnya Sarpin mengaku tidak akan memenuhi panggilan Komisi Yudisi-al karena mengaku tidak ada kesalahan yang ia buat dalam putusan praperadilan tersebut.

“(Bila tidak datang) itu hak dia, terha-dap hakim terlapor KY memberi kemuda-han untuk mengklarifikasi tapi kalau mera-sa tidak menggunakan hak itu berarti akan merugikan diri sendiri,” jelas Syahuri.

Aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengadu-kan Sarpin ke KY pada 17 Februari 2015 karena menilai Sarpin melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim saat menjadi hakim tunggal dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan.

Sehingga, KY akan membuat kesimpu-lan terhadap pelaporan itu tanpa ada klari-fikasi pihak terlapor bila Sarpin tidak me-menuhi panggilan.

=ANT/DESCA

Nasional

JAKARTA-Komisioner Komi-si Yudisial (KY), Taufiqur-rahman Syahuri menyatakan ada indikasi bahwa hakim Sarpin Rizaldi yang menga-bulkan gugatan praper-adilan Komjen Pol Budi Gunawan, melakukan pen-erobosan hukum acara.

Sarpin Diduga Menerobos Hukum AcaraKomisi Yudisial: Yang Jelas Ada Hukum Acara yang Ditabrak

antara foto/irwansyah putra PRESIDEN KUNJUNGI KILOMETER NOL INDONESIA. Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur Aceh Zaini Abdullah (kiri) dan Walikota Sabang Zulkifli Adam (kanan) mengunjungi Kilometer Nol Indonesia yang berada di posisi geografis di titik 5.54.21.99 Lintang Utara dan 95.12.59.02 Bujur Timur, Desa Iboih, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Aceh, Selasa (10/3). Kunjungan Jokowi ke kilometer Nol Indonesia itu dalam rangka meluncurkan logo gerakan peringatan ke-70 Hari Kemerdekaan Indonesia dan meresmikan gerakan nasional “Ayo Kerja” yang merupakan gerakan pengumpulan harapan rakyat di 34 provinsi.

KEJAHATAN NARKOBA

BNN Dukung Eksekusi Mati JAKARTA- Badan Narkotika Nasional (BNN) mendukung eksekusi mati para gembong narkoba secara konsisten un-tuk memberi efek jera namun berharap para pengguna di- sembuhkan melalui program rehabilitasi, kata seorang deputi BNN.

“Kematian 33 orang kita setiap hari karena narkoba sangat merugi-kan dan mengkhawatirkan. Karena-nya para pengedar harus ditindak te-gas. Adapun pembeli (pemakai-red.) harus disembuhkan,” kata Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Bachtiar Hasanudin Tambunan di Jakarta, Selasa.

Dilihat dari jumlah pengguna dan total kebutuhan narkoba setiap tahunnya, Indonesia sudah menjadi sasaran perdagangan gelap narkoba di Asia Tenggara, katanya pada acara sarapan pagi Menlu Retno L.P.Marsudi dengan belasan warta-wan senior di Jakarta.

Menurut dia, jumlah pengguna mencapai empat juta orang dengan rentang usia antara 10 dan 59 tahun. Di antara mereka yang menjadi sasaran para pedagang narkoba itu adalah pelajar sekolah dasar melalui modus memasukkan zat adiktif dan obat psikotropika ke dalam permen.

Dari empat juta orang pengguna itu, sebanyak 943 ribu orang di anta-ranya adalah pecandu sedangkan 1,6 juta orang masuk kategori “coba pakai” dan 1,4 juta orang lainnya merupakan pemakai reguler.

Ada pun estimasi kebutuhan narkoba di Indonesia per tahunnya mencapai 158 juta gram ganja, 219 juta gram sabu, dan 14 juta butir eks- tasi dengan total kerugian ekonomi dan sosial mencapai Rp63 triliun rupiah.

Data di atas menunjukkan Indonesia telah menjadi pasar besar bagi para sindikat perdagangan barang haram ini sehingga pantas jika negara ini diberi status darurat narkoba, katanya. “Dalam dua bulan terakhir, BNN sudah menyita lebih dari satu ton sabu. Ini baru BNN, be-lum termasuk Polri,” kata Bachtiar.

Mengingat seriusnya bahaya kejahatan narkoba yang tidak hanya mengancam penduduk di wilayah perkotaan tetapi juga perdesaan di Tanah Air, hukuman mati yang di-laksanakan secara konsisten mutlak dilakukan. “Alhamdulillah sekarang sudah berjalan,” katanya. =ANT/BETH

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV 5EkonomiPROBOLINGGO RABU 11 MARET 2015

No. 0563 | TAHUN IVEkonomiKORAN MADURA 5

JAKARTA- Modus pembobo-lan rekening bank via internet semakin marak. Bahkan uang jutaan bahkan miliaran rupiah yang ada di rekening nasabah atau investor raib seketika karena modus yang digunakan para pelaku kian canggih.

Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat berhati-hati meng-gunakan fasilitas internet banking meng-ingat mulai munculnya modus kejahatan phishing. “Pelaku memanfaatkan nomor PIN atau password kita dengan cara menge-labui. Tanpa disadari, kita mengikuti saran pelaku yang bukan atas perintah lembaga keuangan. Akhirnya data konsumen teram-bil dan terjadi transfer uang secara nggak sah,” terang anggota Dewan Komisioner Bi-dang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti S. Soetiono di Jakarta, Selasa (10/3).

Menurutnya, kasus pembobolan yang kerap dilaporkan, justru terjadi pada sis-

tem pembayaran bank-bank besar. Untuk itu, korban segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perbankan untuk di-lakukan pemblokiran rekening. “Kalau soal ganti rugi uang nasabah yang hilang, jika itu bukan kelalaian nasabah, maka perbankan wajib mengganti. Dan sebaliknya. Maka dari itu, menjadi nasabah atau konsumen harus bertanggungjawab, waspada dan hati-hati,” paparnya.

Modus phising adalah bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi penting, seperti kata sandi dan kartu kredit, dengan menya-mar sebagai orang atau bisnis yang terper-caya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi, seperti surat elektronik atau pesan instan.

Modus phising ini sebelumnya dapat diatasi dengan meningkatkan security sis-tem dan pengamanan multifactor mela-lui konfirmasi SMS atau penggunaan token. Namun yang terjadi belakangan ini meman-faatkan celah jaringan internet karena kom-puter atau alat komunikasi nasabah terkena virus atau ditanami trojan atau juga alat komunikasi yang disadap, sehingga para

penyerang bisa tahu nomor otentifikasinya. “Masyarakat hendaknya tidak bertransaksi menggunakan komputer yang digunakan di tempat umum. Komputer yang digunakan untuk bertranskasi perlu diupgrade dengan anti virus secara berkala, mengganti PIN atau password, serta tidak mudah memberi-kan data pribadi dan nama ibu kandung,” imbuhnya.

Menurutnya, OJK sudah meminta ke-pada setiap bank untuk mengaudit ulang pengamanan IT yang mendukung fasilitas internet banking termasuk melakukan pem-blokiran otomatis jika dapat diidentifikasi komputer yang digunakan nasabah sudah terdeteksi terkena virus.

“Masyarakat tidak perlu panik jika bank memblokir rekening nasabahnya karena bank akan mengedukasi dan mengkonfir-masikan serta membuka kembali blokir setelah nasabah juga melakukan berbagai tahapan yang harus dilakukan untuk penga-manan. Hal ini penting agar bank masih bisa menyelamatkan dana nasabah dan bank tidak menjadi korban karena kejahatan ini,” katanya.

=GAM

Waspadai Kejahatan Internet BankingUang Miliaran Rupiah di Rekening Bisa Raib Seketika

PERUSAHAAN JAMU

PT Nyonya Meneer Terancam Bangkrut JAKARTA-PT Nyonya Meneer terancam bangkrut jika usulan perdamaian tentang penjad-walan kembali hutang-hu-tangnya ditolak para kreditor perusahaan jamu tersebut.

Ketua Tim Pengurus Kreditor PT Nyonya Meneer Dedy A.Prasetyo mengatakan PT Nyonya Meneer memiliki total hutang sekitar Rp270 miliar yang berasal dari 37 kreditor.

Dalam pembahasan penundaan pembayaran kewajiban hutang tersebut, kata dia, hanya dengan PT Nata Meridian Investara saja yang terjadi kebuntuan.

Ia menuturkan masih ada ketidaksepakatan besaran hutang antara PT Nyonya Meneer dan dis-tributor tunggalnya itu.

Kini, Tim pengurus sudah mengajukan perpanjangan masa pembahasan dalam penundaan pembayaran kewajiban hutang selama 15 hari kepada hakim yang menyidangkan perkara ini.

Terpisah, Kuasa Hukum PT Nyonya Meneer Maria Ulfa menyata-kan ketidakcocokan dalam perundi-ngan hutang piutang tersebut disebabkan perbedaan perhitungan dengan PT Nata Meridian Investara. “Hitungan kami hanya Rp17 miliar, namun mereka sampai Rp110 mili-ar,” katanya.

Hal itu, lanjut dia, disebabkan PT Nata Meridian Investara mene-tapkan bunga terhadap pinjaman yang sudah terjadi selama beberapa tahun itu.

Selain itu, PT Nyonya Meneer juga tidak mengakui hutang berupa retur barang sebesar Rp21 miliar.

Barang milik PT Nyonya Meneer yang diaku oleh PT Nata Meridi-an Investara tersebut juga masih tersimpan dalam gudang dan belum dikembalikan.

Sebelumnya, PT Nata Meridian Investara melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Niaga Semarang terhadap PT Nyonya Meneer atas ke-wajiban pembayaran hutang dengan total Rp110 miliar.

Hutang tersebut terbagi atas hutang senilai Rp89 miliar dan ber-wujud barang senilai Rp21 miliar.

Dari hasil persidangan, terung-kap total kewajiban pembayaran hutang yang harus dipenuhi PT Nyonya Meneer terhadap para krediturnya mencapai sekitar Rp270 miliar. =ANT/I.C. SENJAYA

ant/wahyu putro a LABEL ELPIJI TIGA KG. Pekerja menata tabung elpiji tiga kg bertuliskan “Hanya untuk Masyarakat Miskin” di salah satu agen elpiji kawasan Tebet, Ja-karta, Selasa (10/3). PT Pertamina melabeli tabung untuk mencegah masyarakat kalangan menengah ke atas beralih menggunakan elpiji tiga kg terkait naiknya harga elpiji 12 kg.

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV6 Ekonomi

JAKARTA-Pemerintah mulai merespons pelemahan nilai tukar yang berada pada kisaran Rp 13.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Salah satu langkah pemerintah adalah mewajibkan semua perusahaan mengguna-kan rupiah dalam setiap tran-saksi.

Bahkan Kementerian Keuangan (Ke-menkeu) bakal memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang melakukan tran-saksi bisnisnya menggunakan valuta a-sing (valas), dibanding menggunakan

mata uang Garuda, rupiah. Sebab masih banyak transaksi bisnis di Indonesia yang menggunakan mata uang asing, seperti dolar AS (USD). Sebab transaksi seperti itu sangat menyulitkan untuk mengenda-likan USD.

“Dengan adanya itu, maka kami (Ke-menkeu) dan BI akan meningkatkan law enforcement untuk mendorong implemen-tasi undang-undang (UU) mata uang yang mewajibkan penggunaan rupiah untuk bertransaksi di dalam negeri,” ujar Men-teri Keuangan (Menkeu), Bambang Brod-jonegoro, mengakui,, usai konferensi pers mengenai Perkembangan Ekonomi Terkini, di Gedung Frans Seda, Kementerian Keua-ngan, Jakarta, Selasa (10/3).

Demi merealisasikan langkah itu, tutur dia, pihaknya sudah menjalankan pem-bicaraan bersama pengusaha perhotelan hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar penggunaan rupiah dalam transaksi bisnis itu bisa ditingkatkan.

Lebih lanjut dia menjelaskan pemerin-tah akan mewajibkan setiap hotel dileng-kapi dengan konter penukaran uang atau money changer. Ini sebagai respons pemer-intah lantaran masih ada transaksi di dalam negeri yang menggunakan mata uang asing, khususnya dolar AS, sehingga membuat nilai tukar Rupiah terus melemah.

Dengan adanya money changer mata uang asing yang dibawa turis atau pebisnis negara lain dapat langsung ditukar dengan

Rupiah. Dia yakin dengan langkah ini akan meningkatkan permintaan Rupiah.

”Hotel nantinya meskipun tarif dalam USD, turis bawa USD bayar pakai USD, ho-tel langsung tukar Rupiah. Hotel harus izin buat money changer. Dengan begini ada kan nanti permintaan terhadap Rupiah,” ucapnya.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo menilai pelemahan nilai tu-kar rupiah sangat bagus untuk perkemba-ngan ekspor dan impor Indonesia. Pasalnya, salah satu tantangan negara ini adalah mengurangi defisit transaksi berjalan.

“Kalau mempertimbangkan faktor, kurs rupiah saat ini cukup oke untuk ekspor dan mengurangi laju impor terhadap barang-barang konsumtif,” ujar dia saat Konferensi Pers Perkembangan Ekonomi Terkini, Ja-karta, Selasa (10/3).

Perry menjelaskan, Indonesia masih mencatatkan defisit transaksi berjalan yang diperkirakan masih berada di angka 3 persen pada tahun ini karena ada pemba-ngunan infrastruktur yang membutuhkan impor bahan baku. “Kalau bisa ditekan im-por bahan bakunya, level defisit transaksi berjalan di 2015 bisa berkurang 2,8 per-sen,” terangnya.

=GAM

Menkeu Wajibkan Money Changer di HotelMencegah Transaksi Memakai Mata Uang Dolar Amerika

ant/rivan awal lingga BNN BAKAR KAPAL PENGANGKUT NARKOBA. Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) membakar kapal 6633 pengangkut 862 kilogram narkoba jenis sabu-sabu di Dadap, Tangerang, Banten, Selasa (10/3). Kapal milik jaringan narkotika internasional pimpinan WCP yang menjadi buronan di tujuh negara itu dimusnahkan BNN dengan cara dibakar.

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563| TAHUN IV 7Lintas JatimBangkalanBangkalanBangkalan RABU 11 MARET 2015

No. 0563 | TAHUN IV 7Lintas JatimKORAN MADURA

Permukiman Penduduk Jadi Sasaran Operasi Pasar

"Lokasi operasi pasar digeser dari sekitar pasar tradisional ke permukiman agar tepat sasaran ke masyarakat," kata Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Disperindag dan ESDM Jember Eko Wahyu Septantono, Selasa (10/3).

Menurut dia, operasi pasar yang digelar di sejumlah titik di sekitar pasar tradisional diman-faatkan oleh sejumlah pedagang karena harga beras yang dijual dalam operasi pasar lebih murah di pasaran yakni Rp 7.300 per kilogram.

"Para pedagang menjual lagi beras tersebut ke konsumen dengan harga Rp 9.000 per kilo-gram sehingga mereka menda-patkan keuntungan yang cukup banyak," tuturnya.

Dengan menggelar ope-rasi pasar di perumahan atau pemukiman padat penduduk, lanjut dia, bisa mengurangi konsumen dari para pedagang yang memanfaatkan momentum tersebut.

"Selama ini petugas memang

kesulitan untuk membedakan warga dengan pedagang, se-hingga diharapkan operasi pasar yang digelar di sekitar pemuki-man warga bisa tepat sasaran dan mengendalikan harga beras di pasaran," paparnya.

Ia menjelaskan pihak Bulog Jember mengeluarkan beras cadangan pemerintah untuk operasi pasar hingga 1,5 ton per hari dengan harga Rp 7.300 per kilogramnya dan warga yang membeli juga dibatasi maksimal sebanyak 10 kilogram.

Salah seorang warga Jember Hartatik mengaku senang operasi pasar digelar di sekitar pemukiman padat penduduk untuk menekan tingginya harga beras di pasaran.

"Alhamdulillah kalau ada

operasi pasar di sekitar peru-mahan atau pemukiman padat penduduk, sehingga kami tidak perlu jauh-jauh pergi ke pasar untuk membeli beras murah," katanya.

Pantauan di lapangan, harga beras di pasaran mulai turun, meskipun tidak terlalu signifikan yakni penurunannya berkisar Rp 200-Rp 500 per kilogram baik beras super, kualitas medium, dan beras biasa.

Sebelumnya, Disperindag bersama Bulog Sub Divre XI Jember menggelar operasi pasar untuk komoditi beras di sejum-lah titik yakni Pasar Tanjung, Pasar Sabtuan Tegalbesar, Pasar gebang, Pasar Jelbuk, Pasar Mangli, dan Pasar Rambipuji.

= ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

JEMBER - Permuki-man padat penduduk

menjadi salah satu sasaran lokasi opera-si pasar di Kabupaten

Jember, Jawa Timur, agar lebih tepat sasa-

ran.

RASKIN

RTS Keluhkan Kualitas Beras

MALANG - Sebagian rumah tangga sasaran (RTS) peneri-ma beras untuk warga miskin (raskin) di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, mengeluhkan kuali-tas beras yang didistribusikan dari Bulog tersebut karena jauh dari kata layak konsumsi.

Pembagian raskin di wilayah Kelurahan Jodipan, Ke-camatan Blimbing, misalnya, kondisi beras yang diterima RTS masih seperti sebelum-sebelumnya, tidak ada pening-katan kualitas.

"Beras yang dibagikan ba-nyak yang rusak dan pecah-pe-cah, bahkan warnanya kuning, tidak seperti beras pada umum-nya," kata salah seorang peneri-ma raskin di Kelurahan Jodipan, Winarti, Selasa (10/3).

Ia mengaku setiap bulan terpaksa harus mengkonsumsi beras yang kondisinya sudah rusak dan mungkin tidak layak konsumsi.

Dia terpaksa menebus raskin karena harganya murah, apalagi di tengah harga beras medium yang cukup mahal, sehingga raskin menjadi satu-satunya alternatif agar bisa mengkon-sumsi nasi.

Sementara Kasi Kesejah-

teraan Masyarakat Kelurahan Jodipan, Siswanti, mengakui adanya banyak komplain dari warga terkait kualitas raskin yang mereka terima.

"Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena raskin yang kami terima dari Bulog kondisi-nya memang sudah seperti ini, sehingga yang kami distribusi-kan pada RTS juga sama dengan yang kami terima dari Bulog," ujarnya.

Menurut dia, untuk Kelu-rahan Jodipan, kuota raskin setiap bulan rata-rata sebanyak 542 karung yang masing-ma-sing berisi 15 kilogram. Hanya saja, ratusan karung beras yang dibagikan untuk warga kurang mampu itu kualitasnya kurang bagus, yakni banyak kutunya, berwarna kuning, patah-patah, bahkan nyaris seperti serbuk (tepung).

Namun demikian, lan-jutnya, kuota raskin sebanyak 542 karung itu setiap bulan selalu habis ditebus masing-masing RTS penerima. Warga tetap membeli raskin seharga Rp 1.600 per kilogram tersebut dengan jatah maksimal 15 kilo-gram per RTS.

= ANT/ENDANG SUKARELAWATI

BANDAR UDARA

Bupati: Bandara Bawean Selesai Juni 2015

GRESIK - Bupati Gresik, Jawa Timur, Sambari Halim Radi-anto memastikan bandar udara (bandara) atau lapangan terbang perintis di Pulau Bawean akan selesai pada Juni 2015, meski saat proses pengerjaannya terhenti akibat cuaca.

"Sudah ada kesepakatan bahwa Juni 2015 akan selesai, dan persoalan proses percepatan pengerjaan akan kita bicarakan lagi secepatnya," kata Sambari di Gresik, Selasa (10/3).

Wakil Bupati Gresik Moham-mad Qosim juga menegaskan, selesainya pengerjaan Bandara Bawean sesuai dengan target awal, yakni Juni 2015 sudah bisa digunakan atau dimanfaatkan.

"Iya, nanti Juni sudah selesai dan sudah bisa digunakan sesuai target atau rencana awal," kata-nya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Andy Hendra mengakui molornya penyelesaian Bandara Bawean membuat sebagian aspal di lan-dasan pacu peswat rusak, karena sering digunakan untuk balap motor liar oleh warga setempat.

Andy mengatakan proses per-cepatan pembangunan Bandara Bawean berada di tangan peme-nang tender yang sudah ditunjuk Kementerian Perhubungan.

"Oleh karena itu, kami minta beberapa pihak terkait penye-lesaian akhir bandara di Pulau Bawean untuk duduk bersama, sebab kami ingin adanya kesa-maan visi menyelesaikan bandara perintis," katanya.

Ia mengatakan, tugas Pemkab Gresik yang meliputi pembebasan lahan sekitar bandara serta pem-bangunan Jalan Lingkar Bawean sudah selesai dikerjakan.

"Untuk penyelesaian akhir, kewenangannya bukan berada di tangan Pemkab Gresik melainkan di pemenang tender yang ditun-juk oleh Kementerian Perhubung-an," katanya.

Meski demikian, Pemkab Gresik siap membantu proses penyelesaian akhir, sebab hingga kini pengerjaan akhir bandara masih molor dan belum dilakukan oleh pemenang tender dengan alasan cuaca.

= ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM

ant/bimaBERAS MURAH SURABAYA. Warga antre membeli beras murah di kelura-han Bulak Banteng, Surabaya, Jatim, Selasa (10/3). Operasi Pasar beras bulog yang dijual per kilogramnya Rp 7.300 ini untuk untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di pasaran.

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563| TAHUN IV 8 Lintas Jatim

DPRD Jatim Soroti Permasalahan Pupuk Petani

"Kelangkaan ini ternya-ta menjadi momok bagi para petani Jatim, sebab subsidi yang digelontorkan pemerintah tidak seimbang dengan kebutuhan riil petani," ujar Anggota Komisi B DPRD Jatim Subianto kepada wartawan di Surabaya, Selasa (10/3).

Permasalahan lainnya, kata dia, kebijakan antara pusat dan

provinsi ternyata masih timpang hingga program bantuan alat pembuat pupuk organik dari pemerintah provinsi menjadi mubadzir.

Berdasarkan data yang di-milikinya, alokasi subsidi pupuk dari pemerintah berkisar 9,5 juta ton untuk seluruh Indonesia, se-dangkan kebutuhan riil Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar 14 juta ton.

Jatim sendiri mendapat alokasi sebesar 2,655 juta ton, dengan rincian asumsi urea: 1.052.460, SP-36: 163.000 ton, ZA: 471.200 ton, BPK: 599.000 ton, Organik: 370.000 ton. Pada-hal kebutuhan Jatim mencapai lebih dari tiga juta ton.

"Jatah subsidi pupuk yang di-berikan ke Jatim tak berimbang dengan kebutuhan sehingga berdampak kekurangan atau kelangkaan pupuk. Kekurang-an inilah yang menimbulkan penyalahgunaan subsidi pupuk, ada permainan di daerah hingga

terjadi kelangkaan pupuk di pasaran," tukasnya.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat tersebut meminta pemerintah pusat menambah alokasi pupuk subsidi bagi Jatim agar permasalahan pupuk selesai.

"Tanah di Jatim itu tingkat kesuburannya berkurang se-hingga kebutuhan pupuk sangat tinggi, sedangkan alokasi pupuk sangat terbatas. Untuk itu, pemerintah perlu menambah alokasi subsidi pupuk, jika tidak maka permasalahan pupuk terus terjadi," ucapnya.

Ia juga menjelaskan per-masalahan pupuk terjadi juga dikarenakan regulasi di daerah yang belum ada terkait alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) atau harga eceran tertinggi pupuk.

Sementara di pusat, lanjut dia, diatur oleh Peraturan Men-teri Pertanian Nomor 130 Tahun 2014, lalu kuota di provinsi

dilandasi dengan Surat Keputu-san Gubernur yang menentukan kuota per daerah.

"Komisi B DPRD Jatim mendesak pemerintah kabupa-ten/kota untuk segera mem-buat regulasi, agar terjadinya penyalahgunaan pupuk bisa diminimalisasi," tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, ang-gota Komisi B DPRD Jatim lain-nya, Agus Maimun, menegas-kan adanya kelangkaan pupuk selama ini salah satu fakta tidak ada koordinasi dan pembagian peran yang baik di lintas peme-rintahan.

Politisi PAN itu mencon-tohkan Pemprov Jatim telah memberikan bantuan alat untuk mengelola pupuk organik, tapi pemerintah pusat justru mem-beri subsidi pupuk anorganik yang harganya lebih murah dibandingkan dengan produksi petani sehingga alat pemberian pemprov pun mangkrak.

= ANT/FIQIH ARFANI

SURABAYA - Komisi B DPRD Jawa Timur

menyoroti per-masalahan pupuk

pada tingkat petani karena alokasi subsidi dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan se-

hingga pupuk hilang dari pasaran saat

dibutuhkan.

LANGGAR ATURAN

5,8 Ton Pupuk Bersubsidi Disita

MAGETAN - Petugas Polsek Bendo, Polres Magetan, Jawa Timur, menyita sebanyak 5,8 ton pupuk organik bersubsidi yang diduga disalahgunakan fungsinya dan melanggar aturan yang ber-laku.

Kapolsek Bendo AKP Sujar-wanto, mengatakan, pupuk-pu-puk tersebut disita dari pemilik kios, Str (42), di Desa Tanjung, Kecamatan Bendo, Magetan.

"Saat diperiksa, pemilik kios tidak memiliki surat izin dari pihak terkait untuk menjual pu-puk bersubsidi. Demikian juga, kios milik bersangkutan bukan termasuk kios yang ditunjuk un-tuk mendistribusikan pupuk ber-subsidi di wilayah setempat," ujar AKP Sujarwanto kepada warta-wan, Selasa (10/3).

Ia menjelaskan penyalah-gunaan pendistribusian pupuk tersebut diketahui setelah poli-si mendapat laporan dari para petani di wilayah setempat.

Setelah melakukan penyelidi-kan, polisi berhasil mendapati pemilik kios menimbun sejum-lah pupuk bersubsidi untuk kepentingan pribadinya.

Selain menimbun, pemilik kios juga menjual pupuk bersub-sidi tersebut dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Kondisi tersebut jelas meresahkan para petani yang sangat membutuh-kan pupuk tersebut dan melang-gar peraturan yang berlaku.

"Polisi telah menetapkan pemilik kios sebagai tersangka dalam kasus ini, namun ia tidak ditangkap dan hanya dikenai wa-jib lapor," kata dia.

Perbuatan tersangka diang-gap melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 tahun 2013 tentang pengadaan dan pe-nyaluran pupuk bersubsidi. Ter-sangka juga terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun yang mengacu pada Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955.

Selain pupuk organik bersub-sidi, tambah Sujarwanto, polisi juga menyita ratusan karung be-kas yang diduga digunakan untuk mengemas pupuk bersubsidi jenis lainnya.

Polisi masih menyelidiki kasus tersebut lebih lanjut, termasuk meminta keterangan terkait para pemasok pupuk bersubsidi terse-but.

= ANT/SLAMET AS/LOUIS RIKA

ant/yusuf nugrohoMEMBAJAK SAWAH DENGAN KERBAU. Petani membajak sawah menggunakan kerbau di area persawahan Pabelan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (10/3). Sejumlah petani dikawasan itu memilih membajak sawah mengunakan kerbau selain memanfaatkan kerbau yang di miliki juga untuk mengurangi biaya produksi pertanian.

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563| TAHUN IV 9Lintas Jatim

AGUNG BAROKAH KOMPUTER

MENERIMA:Komputer, Laptop, Printer, LCD/LED, Monitor, Proyektor (Peripheral Komputer), Pemasangan Warnet, Setting LAN

Hub: Biro Surabaya085 707 344 863

DIJUAL RUMAH

PERUM. PONDOK MUTIARA INDAHBlok F.4/20 Dengkol Singosari - Malang

Ukuran: 8x 12 M3 / Tipe 36

Hub: Biro Surabaya085 707 344 863

PAN Jatim: Mundurnya Ketua Fraksi Biasa Saja

"Kami di daerah sudah mendengar dan alasannya ka-rena faktor kenyamanan serta suasana baru. Jadi, kami me-nilainya biasa saja dan itu wa-jar," ujar Pengurus Harian DPW PAN Jatim Basuki Babussalam di Surabaya, Selasa (10/3).

Menurut dia, Tjatur selama ini memang dikenal sebagai pejabat terlama di posisi ketua fraksi, sehingga pergantian po-sisi nantinya tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kekuatan internal partai.

Selain itu, dengan berge-sernya posisi Tjatur maka mem-beri kesempatan kepada kader lain untuk membuktikan kuali-tas dan membuktikan kaderisasi partai berjalan baik.

Kendati demikian, legislator DPRD Jatim tersebut berharap mundurnya Ketua FPAN tidak ada kaitannya dengan kekalahan Hat-ta Rajasa ketika Kongres PAN di Bali awal Maret 2015. "Saya yakin tidak ada ke-terkaitannya, apalagi sampai disebut barisan sakit hati. Kader PAN dari pusat sampai bawah tidak seperti itu dan kami solid, sebe-lum atau setelah kongres," ujarnya.

Begitu juga dengan niat mundur Wakil Ketua DPP PAN demisoner Drajad Wibowo yang terang-terangan menyatakan

akan istirahat dari dunia politik praktis. "Secara personal mung-kin ada pengaruhnya, tapi kalau kelembagaan tidak ada kaitan-nya sama sekali," kata Basuki.

Ia menjelaskan, jumlah 48 kursi PAN di DPR RI menunjuk-kan kualitas dan betapa kuatnya partai berlambang matahari tersebut di legislatif, sehingga diyakini tidak akan muncul faksi-faksi lain yang mempe-ngaruhi kekuatan partai.

Sebelumnya, Ketua FPAN Tja-tur Sapto Edy menyatakan akan mundur dari jabatannya karena in-gin mengganti suasana baru. "Saya ketua fraksi terlama dalam sejarah PAN. Insya Allah, pekan ini mun-dur," ucapnya di Jakarta, Senin (9/3).

Begitu juga Wakil Ketua Demisioner DPP PAN Drajad Wibowo yang menyatakan in-gin istirahat dan politik prak-tis, meksi tidak menanggalkan keanggotaannya di PAN.

"Itu sudah lama saya sampai-kan, sejak Januari. Kalau Hatta Rajasa terpiliih, saya bantu Bang Hatta mengurus partai. Kalau yang terpilih Bang Zul, saya akan istirahat mengurus partai politik praktis, tapi saya tetap anggota PAN, tetap punya hak memperjuangkan," kata Drajad.

= ANT/FIQIH ARFANI

SURABAYA - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Timur menilai niat mundur Tjatur Sapto Edy dari jabatan Ketua Fraksi PAN DPR dinilai biasa saja dan tidak akan mempe-ngaruhi kesolidan kader.

TRANSPORTASI

Angkutan Umum di Kediri DisubsidiKEDIRI - Pemerintah Kota

Kediri, Jawa Timur, memberikan subsidi atau bantuan berupa bahan bakar kepada pemilik ang-kutan umum untuk mengangkut para pelajar di daerah ini.

"Ini untuk pelajar dan mahasiswa, dan harapannya mereka tidak perlu naik kenda-raan pribadi, seperti motor atau mobil," kata Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dikonfir-masi terkait dengan program itu, Selasa (10/3).

Pihaknya mengatakan ingin membuat perubahan pandangan tentang angkutan umum dengan program ini. Dalam beberapa kejadian, sering pemilik angkutan umum sengaja berhenti dalam waktu lama, untuk mencari pe-numpang.

Dengan harus menunggu lama, terutama di pagi hari guna menunggu penumpang, dikha-watirkan membuat pelajar ter-bengkalai. Mereka bisa terlambat masuk sekolah, karena menung-gu angkutan umum yang tidak kunjung berangkat.

Ia berharap, pemilik angkutan umum juga bisa berbenah diri, terutama masalah waktu.

"Ke depan angkutan umum harus berbenah diri, memper-

baiki angkotnya (kendaraan) serta 'ontime' (tepat waktu)," ujarnya.

Wali Kota juga mengakui, sampai saat ini masih ada beberapa jalur yang belum bisa dilewati angkutan umum. Pada-hal, jumlah sekolah, baik tingkat SMP ataupun SMA cukup banyak, masing-masing sampai delapan sekolah.

Untuk tingkat SMP misalnya di SMP 2,5,6,7 serta untuk SMA di SMA 6 dan 4, yang belum ada jalur angkutan umum.

Ia mengatakan, angkutan umum memang bukan seperti taksi yang bisa turun di lokasi yang dituju. Namun, ia menga-takan untuk saat ini program awal bisa jalan terlebih dahulu, dan ia juga berharap dengan itu nanti ada trayek yang bisa dihidupkan lagi untuk angkutan umum.

Pemkot memberikan subsidi sebesar enam liter per kendaraan untuk angkutan umum. Jumlah kendaraan yang terdata saat ini mencapai 46 angkutan umum. Namun, yang mendapatkan prog-ram itu hanya angkutan umum yang lewat atau trayeknya di Kota Kediri.

Mekanisme subsidi itu

nantinya diberikan ke setiap sopir setiap hari. Untuk men-cairkan bantuan itu, sopir harus mendapatkan tanda tangan setiap petugas yang dibagi di dua titik dan nantinya bisa ditukar di sebuah stasiun pengisian bahan bakar (SPBU).

Saat ini, Dinas Perhubungan Kota Kediri masih melibatkan satu SPBU untuk program itu, yaitu di SPBU Manisrenggo, Kota Kediri.

Sementara itu, sopir angkutan umum mengaku terbantu dengan program itu. Mereka menilai hal itu bisa mengurangi pengeluaran untuk membeli bahan bakar. Seger misalnya. Sopir angkutan umum jurusan pasar bawang-terminal tamanan ini mengaku senang.

"Sehari biasanya minimal habis 20 liter premium dan ken-daraan harus jalan terus. Dengan subsidi enam liter sehari, bisa meringankan," kata Seger.

Pemberian subsidi itu diberikan langsung oleh Wali Kota dalam acara yang di-gelar di Dinas Perhubungan Kota Kediri. Kegiatan itu juga dihadiri pemilik angkutan umum.

= ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO

ant/ari bowo suciptoKEDELAI IMPOR TURUN. Wulandari membuat tempe dari kedelai impor di Kelurahan Sanan, Malang, Jawa Timur, Selasa (10/3). Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang berada di kisaran Rp 13.000 justru membuat harga kedelai impor di kawasan tersebut turun dari Rp. 7.800 menjadi Rp. 7.000 per kilogram.

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563| TAHUN IV 10 Lintas Jatim

Penyelundupan Narkoba Rp 6 Miliar Digagalkan

"Semua barang bukti sudah kami sita dan tiga tersangka saat ini sedang dimintai keterangan oleh penyidik," ujar Kapolda Jatim Inrjenpol Anas Yusuf di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak di Sura-baya, Selasa (10/3).

Tiga tersangka masing-ma-sing berinisial Rj dan Id asal Sa-marinda, serta Zul asal Balikpa-pan, saat ini masih diinterogasi, sekaligus untuk mengungkap dua pelaku lain yang belum berhasil ditangkap.

Oleh polisi, ketiganya ditang-kap saat penggerebekan di atas Kapal Kumala yang transit di Pelabuhan Tanjung Perak.

Menurut Kapolda, penye-

lundupan narkoba di atas kapal ini diduga merupakan jaringan internasional yang peredarannya melalui jalur laut dan berasal dari luar negeri.

"Dugaan kami seperti itu, sebab pengirimannya cukup jauh. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap ja-ringan dan pelaku lainnya," tukas jenderal bintang dua tersebut.

Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Arnapi mengatakan para tersang-ka membawa narkoba dari Lang-sa, Aceh, kemudian melakukan perjalanan darat menuju Jakarta menggunakan bus.

"Setelah di Jakarta, mereka

kembali melakukan perjalanan menggunakan kapal menuju Balik-papan, Kalimantan Timur. Namun, kapal yang mereka tumpangi tran-sit di Pelabuhan Tanjung Perak se-hingga berhasil dibekuk," ucapnya.

Ia menjelaskan, sebelum di-tangkap, pada 2 Maret lalu para tersangka sempat kabur dan me-ninggalkan narkoba itu di atas kapal karena ketakutan melihat banyak polisi.

Sepekan kemudian, lanjut dia, para tersangka kembali ke kapal dan mencari sabu-sabu maupun pil ekstasi, namun polisi yang mengetahuinya tidak tinggal diam dan membekuk mereka.

"Kami pancing mereka un-tuk kembali ke kapal. Ternyata benar, mereka datang dan in-gin mengambilnya. Sekali lagi, kasusnya masih dikembangkan dan polisi fokus memburu pelaku lainnya," kata Arnapi.

= ANT/FIQIH ARFANI

SURABAYA - Aparat Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil menggagalkan dugaan penyelundupan narkoba di atas kapal senilai Rp 6 miliar berupa 2,1 kilo-gram sabu-sabu dan 2,9 kilogram butir pil ekstasi yang jumlahnya lebih dari 9.000 butir.

ant/zabur karuruGAGALKAN PENYELUNDUPAN SABU TANJUNG PERAK. Petugas mengiring tersangka saat gelar kasus penyeludupan narkoba di Polres Tanjung Perak, Surabaya, Jatim, Selasa (10/3).

PERTAMINA

SPBU yang Bocor Beroperasi Kembali

JEMBER - Stasiun Pengi-sian Bahan Bakar Umum 5468125 di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang pipanya untuk penyaluran bahan bakar minyak jenis Pertamina Dex bocor, kembali beroperasi, Selasa (10/3).

"SPBU dibuka pukul 14.00 WIB karena kebocoran pipa sudah diperbaiki dan dilaku-kan pengeringan sisa minyak di lokasi, sehingga SPBU aman untuk beroperasi kembali," kata penanggung jawab SPBU Jalan Ahmad Yani Jember Mulyanto Asbullah.

Ia menduga penyebab kebocoran terletak pada sam-bungan pipa saluran bahan bakar jenis Pertadex menuju salah satu mesin dispenser dan kemungkinan kesalahan teknik pemasangan.

"Sebenarnya kami belum menjual BBM jenis Pertadex itu karena masih menunggu ditetapkannya harga resmi dari Pertamina, namun SPBU akan menjual BBM nonsubsidi

tersebut dalam waktu dekat," tuturnya.

Menurut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pertamina di Tanjungwangi Kabupaten Banyuwangi dan Pertamina di Surabaya terkait dengan penutupan SPBU akibat insiden kebocoran tersebut.

"Kebocoran pipa peng-hubung Pertamina Dex terjadi pada Senin (9/3) pukul 09.30 WIB dan kami langsung menutup SPBU untuk perbai-kan dan baru dibuka kembali pada Selasa pukul 14.00 WIB," tuturnya.

Penutupan SPBU, lanjut dia, harus dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) untuk meng-hindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran.

"Akibat insiden itu, pihak SPBU mengalami kerugian karena tidak dapat menjual BBM kepada konsumen sejak Senin (9/3) hingga Selasa ini," katanya.

= ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV N

KORAN MADURA PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni

BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Waspadai Hakim

Salam Songkem

Penetapan KPK atas Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D. sebagai tersangka, yang

membuat lembaga kepolisian Indo-nesia (Polri) bangkit memberikan perlawanan terhadap lembaga KPK melalui praperadilan dan balas me-nyeret dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai tersangka atas kasusnya masing-masing, yang hingga kini tak kunjung berakhir, memberikan pela-jaran berarti bagi bangsa Indonesia, bahwa penegak hukum di negara ini masih tampak saling menjaga wibawa lembaganya masing-masing.

Memang itu sebagai suatu ke-niscayaan, karena memang tidak akan pernah seorang pun yang rela bila pribadi dan lembaga yang telah memberinya sumber penghidupan diremehkan apalagi diinjak-injak. Tak ada yang nista dalam upaya mem-pertahankan kehormatannya itu. Hanya saja, sebenarnya, mana ada asap bila tidak ada api, mana ada juga penetapan tersangka terhadap seseorang apabila tidak ada bukti keterlibatannya dalam kasus hukum. Jadi, sesungguhnya yang meremeh-kan dan menginjak-injak martabat pribadi dan lembaga itu pun sejatinya tak pernah ada, yang ada hanyalah proses penegakan hukum bagi siapa pun yang melanggar hukum, baik itu polisi, pengacara, hakim, politisi, kepala daerah, maupun rakyat biasa.

Seharusnya seperti itu, tetapi kadang-kadang yang terjadi selama-nya sejalan di atas yang semestinya. Hukum seringkali harus diakui bisa dipolitisir demi sebuah kepentingan, dengan alasan tertentu, yang tentu saja sulit ada yang mengakuinya, namun itu sudah menjadi rahasia umum di negara ini, sebagai buktinya banyak penegak hukum justru ter-penjara karena terlibat gratifikasi.

Kasus-kasus seperti yang terjadi selama ini menjadi pembelajaran bagi rakyat Indonesia agar mewas-padai penegak hukum dalam me-mutus perkara yang ditanganinya, termasuk dalam kasus praperadilan Komjen Budi Gunawan, yang menjadi pemicu konflik kelembagaan Polri dan KPK. Hanyalah orang-orang yang ‘bermasalah hukum’ yang berupaya keras mengebiri kekuatan penegak KPK. (*)

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tu-lisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

Absurditas Penegakan Hukum di Indonesia

Hal ini bisa dilihat dari kasus KPK-Polri, yang mana hukum hanya

menjadi alat kepentingan bukan menjadi tata nilai peradaban yang mendamaikan dan mence-rahkan dalam bingkai moralitas. Dominasi politik dalam kasus-kasus politik menjadi hukum tak berdaya.

Para penegak hukum bahkan para petinggi Negara seringkali dengan lantang menyuarakan keadilan dan tegaknya supre-masi hukum lantaran ia belum dihadapkan pada persoalan hu-kum. Namun, jika ia terbelit dan dihadapkan pada kasus hukum, maka dengan segala daya, beru-saha berkelit untuk lolos dari jeratan hukum. Tentu fenomena ini akan menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan penega-kan hukum.

Dalam konteks penegakan hukum, teori hukum mengab-straksikan ke dalam sebuah prinsip “equality before the law” yang diartikan sebagai persa-maan atau tidak adanya dis-kriminasi dalam proses penyidi-kan. Dalam dimensi hukum an sich, pejabat publik yang terjerat kasus pidana korupsi adalah “orang biasa” yang memiliki sta-tus dan hak yang sama di hada-pan hukum. Tapi, dalam pers-pektif sosio-legal terlebih dalam perspektif hukum kritis, politisi dan pejabat publik yang terjerat kasus hukum tidaklah selalu orang biasa, namun lebih kepa-da orang yang memiliki bargain-ing dalam percaturan politik dan hukum di negara ini. Kondisi demikian ini, berakibat pada absurditas penegakan hukum.

Peran dan fungsi lembaga pe-negak hukum seringkali tum-pang tindih, misalnya soal kasus pemberantasan korupsi, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan sama-sama menpunyai kewenangan dalam memberantas tindak pi-dana korupsi. Akibatnya, arah penegakan hukum tidak propor-sional dan tidak mengacu pada asas keadilan, kepatutan dan kepastian hukum dikarenakan kuatnya hegemoni politik dalam penegakan hukum.

Secara teoritis, hukum dan kekuasaan berhubungan de-ngan mesra dalam dinamika bernegara. Marx dan kaum post-strukturalisme kerap mengkritik hukum negara yang cenderung berpura-pura naïf dalam ber-dialektika dengan menafikan pengaruh-pengaruh non-legal terhadap hukum dan menerima hukum sebagaimana apa adanya (law as it is ought to be). Der-rida dan Foucault bahkan lebih jauh berargumen dengan me-nantang “narasi besar” (meta-narrative) kekuasaan hukum negara. Mereka berpandangan bahwa negara mengkonstruksi “konsep kebenaran” (concept of knowledge) yang diperkenal-kan secara perlahan lewat jalur kekuasaan dengan proses atas-bawah. Konsep kebenaran dalam relasi penguasa dengan rakyat tidaklah pernah mutlak (abso-lute), namun lebih tergantung pada struktur posisi orang atau golongan yang menciptakan “kebenaran” tersebut.

Mentalitas negara yang se-nang bermain dengan kekuasan dan klaim kebenaran, tidak serta menjadi alasan tunggal lamban-nya penegakan hukum di In-donesia. Pada akhirnya, publik harus menghormati institusi ne-gara (lembaga penegak hukum) dalam menjalankan tugasnya, karena ekspektasi besar akan hu-kum yang “tidak pandang bulu” tertumpu pada mereka, sembari memantau dengan kritis dan cermat proses hukum tersebut. Menurut Mahfud MD, secara yuridis-konstitusional, Indone-sia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler. In-

donesia adalah religious nation state (negara kebangsaan yang beragama). Indonesia adalah ne-gara yang menjadikan ajaran aga-ma sebagai dasar moral, sekaligus sebagai sumber hukum materil dalam penyelenggaraan kehidu-pan berbangsa dan bernegara. Karena itu dengan jelas dikatakan bahwa salah satu dasar negara In-donesia adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, mo-ralitas dan etika dalam penega-kan hukum di Indonesia harus diseimbangkan.

Politik sebagai fenome-na kekuasaan menjadi sum-ber otoritas berwenang dalam pengambilan keputusan, dapat dikatakan bahwa politik yang menentukan kebijakan hukum dewasa ini. Secara teori, hukum memang wujud dari produk ke-bijakan dari interaksi politik. Na-mun hukumlah yang determinan (variabel independen) atas politik (variabel dependen), karena ta-taran ideal hukum itu bermaksud memberikan arahan dan desain tertentu tentang kehidupan poli-tik dan bukan sebaliknya. Dalam hal ini hukum dapat dijadikan pedemoan dalam rangka hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engginering: Pound). Namun pada kenyata-anya yang terjadi di Indonesia dewasa ini, politiklah yang lebih determinan.

Relasi antara hukum dan politik adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu. Dalam hal ini yang di-maksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang

dimaksud adalah keadilan. De-ngan demikian idealnya hukum dimunculkan dengan memper-timbangkan adanya kepenti-ngan untuk mengimplementasi-ka nilai-nilai keadilan tersebut. Dengan ciri-ciri mengandung perintah dan larangan, menun-tut kepatuhan dan adanya sank-si, maka hukum yang berjalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, cita dan fakta yang berkaitan dengan penegakan keadilan masih belum dapat bertemu. Harapan akan adanya instrumen dan pengadilan yang fair dan berkadilan sangat bertentangan dengan maraknya mafia-mafia peradilan dan praktik-praktik hukum yang menyimpang. Pada tingkatan tertentu Indonesia bah-kan dapat dikatakan berada pada situasi lawlessness, misalnya, sekelompok orang bersenjata dapat bergerak bebas dan mela-kukan tindak kekerasan tanpa mendapat tindakan apa pun dari aparat kepolisian, massa dapat mengadili pencuri kelas teri dan membakarnya, sementara pe-ngadilan membebaskan korup-tor kelas kakap. Dunia hukum Indonesia berada dalam kuasa “demoralisasi, disorientasi, de-humanisasi, dan dekadensi”.

Sebagai akhir dari tulisan ini, penegakan hukum di Indonesia masih absurd dan masih berada dalam bayang-bayang politik, se-hingga tiap keputusan hukum amat bergantung pada kebijakan politik. Semoga lembaga penegak hukum tidak menjadi taming atau legiti-masi untuk kepentingan oknum tertentu. Wallahu A’lam=

Mencermati kasus-kasus hukum akhit-akhir ini sungguh menyedihkan. Betapa tidak, hukum yang sejatinya berfungsi untuk mengatasi dan menyelesaikan problema-tika sosial justru menjadi legitimasi kepentingan oknum-oknum tertentu.

Sumenep CPamekasan IPROBOLINGGO RABU 11 MARET 2015No. 0563 | TAHUN IV OpiniKORAN

MADURA 11

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV12 ProbolinggoLintas JatimPROBOLINGGO RABU 11 MARET 2015

No. 0563 | TAHUN IV 12ProbolinggoKORAN MADURA

Menurut Kasatreskrim Polres Probolinggo Kota, AKP. Damar Bastiar mengatakan korban Sam-sul Huda (40) warga Desa Ran-dupitu Kecamatan Dringu Ka-bupaten Probolinggo itu, yang mengendarai motor sendiri tiba-tiba dipepet dan dibacok dari belakang oleh dua pelaku, yang sebelumnya telah membuntuti korban dari tempat bekerja.

Ironisnya, walaupun jalan raya dalam kondisi ramai tetapi aksi prilaku kriminalitas jalanan terus berlangsung hingga tangan korban nyaris putus terkena sa-betan celurit pelaku karena nekat mempertahankan motor milik-nya.

“Seketika itu korban langsung menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Wonolangan Dringu Kabupaten Probolinggo,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (10/3) di Mapolres Probolinggo Kota.

Pihaknya menambahkan, beruntung motor milik korban yang sempat dibawa kabur pelaku keluar kota berhasil diamankan tim jajaran Polres Probolinggo Kota yang bekerjasama dengan pihak Satlantas Polres Malang, di Jalan Raya Kebonagung Kabupa-ten Pasuruan.

“Satu unit sepeda motor Hon-da Beat Nopol N 5791 IU berhasil kami amankan saat melakukan penghadangan di jalan raya Ke-bonagung Kabupaten Pasuruan,” tandas AKP. Damar Bastiar.

Sebetulnya, lanjut AKP. Damar Bastiar, peningkatan ke-waspadaan terhadap aksi kejaha-tan merupakan hal yang penting. “Yang jelas tempat-tempat yang rawan itu adalah tempat yang sepi, minim mobilitas warga, dan minim penerangan jalan,” kata-nya.

Karena itu, pihaknya mengim-bau kepada masyarakat untuk tidak berpergian sendirian pada malam hari kalau tidak terlalu dibutuhkan. Dan menyarankan agar supaya warga selalu mem-beritahukan orang terdekat bila harus bepergian pada malam hari.

Selain itu, pengendara ken-daraan sebaiknya juga perlu menggunakan helm dan tidak mengoperasikan ponsel saat berkendara. “Pengendara juga perlu menyimpan nomor telepon polisi supaya cepat melapor jika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan,” papar AKP. Damar Bastiar.

=M.HISBULLAH HUDA

Kriminalis Jalanan BeraksiTangan Korban Nyaris Putus karena DibacokPROBOLINGGO – Aksi kriminalitas jalanan ternyata tidak mengenal waktu dan tempat. Seorang pekerja proyek tiba-tiba dikeroyok dua pelaku kriminalitas jalanan saat pulang dari bekerja. Korban terluka parah akibat disabet senjata, di tangan kiri saat melintas di jalan raya Tongas Kabupaten Probolinggo.

PROBOLINGGO - Beberapa hari terakhir hujan disertai angin kencang kerap kali terjadi di wilayah Kabupaten Probolinggo. Dampak yang terjadi tidak hanya bencana banjir dan longsor, tetapi warga mengeluhkan sering terjadinya pemadaman ketika hujan lebat turun.

Salah satu warga Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan, Samsul, me-ngatakan kalau di daerahnya beberap hari terkahir sering terjadi pemadaman. ”Padam pasti akan terjadi di jika hujan deras turun. Kalau sudah hujan mas, listrik pasti padam,” ka-tanya kepada wartawan, Selasa (10/3).

Menurutnya, padam tidak hanya menjadi kendala bagi masyarakat. Namun akan merugikan para pelaku usaha yang ada, termasuk bagi pengusaha warung internet. Sebab listrik merupakan hal terpenting dalam usaha itu. “Masyarakat sangat kecewa kalau listrik padam terus,” jelas Samsul.

Yang paling di keluhkan oleh pelanggan listrik, kata Samsul, kalau sering terjadi padam. Masyarakat menilai, jika masalah tunggakan reke-ning yang lambat pihak Peru-sahaan Listrik Negara (PLN) pasti akan memberikan sanksi kepada mereka.

“Kalau sering terjadi pemadaman listrik, terka-dang perbaikan listrik untuk menyala tergolong lambat. Ini yang perlu dipikirkan PLN,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris UPJ. PT. PLN Rayon Cabang Probolinggo, Setatik, mengatakan hujan dan angin kencang kerap kali menjadi kendala pada sambungan lis-trik. Bahkan bisa menyebabkan padam. ”Banyak pepohonan yang roboh, sehingga me-nyebabkan konsleting travo yang ada,” tegasnya.

Dia menambahkan, jika sudah terjadi pemadaman pihaknya bukan membiarkan untuk tidak segera memper-baiki. Karena banyaknya keru-sakan akibat hujan dan angin, petugas PLN masih membagi tugas.

=MAHfUD HIDAyAtULLAH

WARGA KECEWA

Listrik Sering Padam

PROBOLINGGO - Revisi Undang-Undang untuk Bea Meterai yang akan dilaku-kan oleh pihak pemerintah nampaknya terus mengge-linding di DPR. Bea materai masuk dalam program legis-lasi nasional(Prolegnas) ta-hun ini. Dengan adanya ren-cana perubahan tersebut, Pemkab Probolinggo tetap tidak masalah jika hal itu tetap terjadi.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabu-paten Probolinggo, Tanto Walo-no, mengatakan rencana naiknya

tarif bea materai dari Rp 3.000 menjadi Rp 10.000, dan Rp 6000

akan menjadi Rp 18.000.“Tidak ada masalah jika me-

mang benar-benar tariff bea ma-terai akan naik,” terangnya kepa-da wartawan, Selasa (10/3).

Menurutnya, untuk anggaran biaya pembelian materai me-mang sudah dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya. Untuk anggaran materai bukan mele-kat pada DKPD yang dikelolanya. Untuk pengadaan materai sudah ada di masing-masing sekretari-at Satuan Kerja Perangkat Daeah (SKPD) yang ada. “Kami tetap terbuka jika hal tersebut akan diberlakukan perubahan,” tegas

Tanto Walono.Adanya perubahan tarif

beamaterai secara otomatis, lanjut Tanto Walono, ting-kat harga beli materai angka mengalami kenaikan. Dengan berubahnya tarif bea materai yang akan diberlakukan pada bulan Juni mendatang belum diketahuinya.

“ Tarif bea materai Rp 3.000 menjadi Rp 10.000. Sedangkan tarif bea materai Rp 6.000 akan menjadi Rp 18.000 itu terserah hasil keputusan DPR nantinya seperti apa,” tandasnya.

=MAHfUD HIDAyAtULLAH

MATERAI

Tak Masalah Tarif Bea Materai Diubah

“ Tarif bea materai Rp 3.000 menjadi Rp 10.000. Sedangkan tarif bea mat-erai Rp 6.000 akan men-jadi Rp 18.000 itu terser-ah hasil keputusan DPR nantinya seperti apa,”

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV 13Probolinggo

Hal ini dikatakan Puji Indriati, Bagian Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Probolinggo, Puji Indriati, kemarin.

Ia mengatakan, setelah di-lakukan sosialisasi keliling di ber-bagai instansi dilingkungan Ka-bupaten Probolinggo, keksadaan pendonor lambat laun mulai ber-tambah, sedangkan permintaan sekarang tidak begitu tinggi.

Perolehan darah saat ini masih terbilang mencukupi. Jum-lah kantong darah dari golongan A, B, O dan AB masih menyisakan sekitar 100 kantong yang bisa di-pakai sekitar dua minggu. Itupun kalau permintaan dari pendonor tinggi.

”Dengan ketersediaan 100

kantong darah, kami tidak mengkhawatirkannya. Sebab, setiap harinya pendonor masih menyempatkan untuk datang ke UDD PMI. Yang jelas ketersedi-aan masih terus berjalan, apala-gi para petugas masih terus ber-keliling mencari pendonor,” kata Puji Indriati

Puji Indriati menambah-kan, dengan adanya donor darah di beberapa instansi, perusahaan, di daerah-dae-rah lainnya. “Pihak PMI juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan ke berbagai Kecamatan,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris PMI Kabupaten Probolinggo, Sukar-man, mengatakan bahwa PMI

saat ini mulai bergerak dengan meminta data kepada sekolah-sekolah di lingkungan Kabupaten Probolinggo.

Karena pihaknya menyesuai-kan turunnya anggaran. Setiap ta-hunnya PMI mendapat anggaran dari Pemerintah sebesar Rp 435 juta, dan itu sudah berjalan sela-ma empat tahun hingga sekarang.

”Dari anggaran tersebut, kami menyisihkan dana untuk bantuan kaca mata untuk siswa itu. Sete-lah kami gunakan untuk fasilitas dan kebutuhan PMI,” terang Su-karman.

Meningkatnya trend jum-lah pendonor, lanjut Sukarman, memang murni atas kesadaran sendiri.

“Pada prinsipnya semangat untuk melakukan donor darah memang tidak harus datang dari orang lain, atau karena ada pro-gram khusus. Kami hanya mem-fasilitasi, dan betul-betul berang-kat dari kesadaran yang tinggi.” paparnya.

=M.HisbullaH Huda

Geliat Donor DarahPermintaan Kantong Darah Stabil PROBOLINGGO – Tren kesadaran masyarakat mendo-norkan darah di wilayah Kabupaten Probolinggo sejak awal Januari 2015 semakin meningkat. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Probolinggo terus berupaya mencukupi kebutuhan darah. Sebab, stok darah terbilang tidak terbatas.

KESADARAN. Semangat untuk melakukan donor darah untuk orang lain.

PROBOLINGGO - Jumlah penderita Human Immunode-ficiency Virus (HIV ) AIDS di wilayah Kabupaten Probolinggo, sangat mengejutkan. Angkanya terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Dari data 2000 sampai dengan Maret 2015 jumlahnya sudah hampir men-capai 700 orang.

Kepala Klinik Voluntari Con-seling Test (VST) RSUD Waluyo Jati Kraksaan, Yuni Indiyah Mulyati, mengatakan selama Februari 2015 penderitanya mencapai 40 orang yang ingin mendapatkan pengobatan Anti Retroviral.”Penderita HIV AIDS memang tergolong tinggi,” ka-tanya kepada wartawan, Selasa (10/3).

Menurutnya, virus yang da-pat menyebabkan penyakit AIDS yang menyerang manusia dan sistem kekebalan (imunitas) tu-buh yang menjadi lemah dalam melawan infeksi. Tanpa pengo-batan, seorang tak bisa bertahan hidup selama 9 -11 tahun men-datang.

Kehadiran virus ini dalam tubuh manusia akan menyebab-kan defisiensi (kekurangan) sistem imun.“Tubuh pasien HIV tidak begitu sehat dan ter-lihat tubuhnya akan semakin mengecil,” jelas Yuni Indiyah Mulyati.

Penderita yang masuk ke Ru-mah Sakit Waluyojati ini, lanjut Yuni Indiyah Mulyati, merupa-kan pasien rujukan dari Puskes-mas se-Kabupten Probolinggo. Selain itu temuan dari Manajer Kasus (MK) yang diberdayakan oleh Dinas Kesehatan Kabupa-ten Probolinggo.

“Pasien yang kami rawat adalah memang berniat untuk berobat tanpa dorongan dari

orang lain.Mereka datang de-ngan kesadarannya sendiri, ka-rena ingin sembuh dari penyakit tersebut,” katanya.

Disebutkan, sejak awal Janu-ari 2015 sebanyak 56 orang yang telah dilakukan pengobatan ARV. Saat ini terdapat 40 orang yang mendapatkan pengobatan, dan tidak semua pasien yang menjalani pengobatan ARV.

”Yang kami tangani usianya masih terbilang produktif, yakni antara usia 20-45 tahun,”ucap Yuni Indiyah Mulyati.

Dengan jumlah pengunjung yang harus dilakukan tindakan di RSUD Waluyo Jati Kraksaan ini, kata Yuni Indiyah Mulyati, terbilang mengalami peningka-tan yang cukup tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya.

“Penderita kebanyakan ibu runah tangga. Diharapkan selalu waspada, dan betul-betul men-jaga kehidupan keluarganya,” harapnya.

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Probolinggo, Ismail Panji, mengatakan untuk saat ini jumlah penderita me-mang tergolong mengejutkan. Sebab virus tersebut, cara penu-larannya memang melalui alat kelamin manusia.

“Kami terus mengimbau masyarakat agar menjaga kesehatan fisiknya darai serangan HIV tersebut,” ujarnya.

Karena dinilai Penyakit HIV bukan penyakit biasa. Namun jenis penyakit yang menular-kan sangat ganas dan memati-kan penderitanya.”Kalau tidak segera diobati maka akan me-nyebabkan resiko fatal bagi di-rinya,” papar Ismail Pandji.

=MaHfud HidayatullaH

HIV/AIDS

Penderita Tak Terkendali

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV14 Probolinggo

Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Kepala Bulog Sub Divre Probolinggo, Ranato Horison. Pihaknya memang membutuh-kan beras yang akan disalurkan kepada masyarakat, baik untuk raskin maupun untuk beras ca-dangan pemerintah (BPC) yang

akan disimpannya.“Kami tetap membutuhan untuk pasokan be-ras petani,” terangnya kepada wartawan, Selasa (10/3).

Menurutnya, saat ini pihak Bulog belum merencanakan untuk pembelian beras petani. Karena ketersedian BCP un-

tuk masyarakat masih tergolong banyak. Selain itu, pihaknya juga tidak serta merta membeli harga beras sesuai dengan harga yang berlaku saat ini.

“Untuk membeli beras, kami sudah memiliki patokan harga tersendiri yang diatur dalam HPP yang ada,” jelas Ranato Horison.

Hal tersebut, kata Ranato Ho-rison, sesuai dengan keputusan Pemerintah. Untuk perkilogram beras medium , pihaknya berani membeli beras petani hanya ber-kisar Rp.6.600 sesuai dengan harga HPP yang ditetapkan.

“Saat ini harga beras mencapai

Rp 9.200 perkilogramnya. Secara otomatis harga sekarang tidak sesuai dengan HPP yang ada. Jadi pembelian beras oleh bulog masih belum direncanakan,”tandasnya.

Dia menambahkan, saat ini pihaknya belum merencanakan untuk pembelian beras yang akan disimpannya. Diperkirakan dalam waktu dua sampai tiga bulan men-datang memasuki panen raya.

“Rencana pembelian beras su-dah mulai dirancangnya. Mengingat harga jual beras di bulan tersebut di-pastikan akan turun,” ucapnya.

Disisi lain, harga beras me-ngalami penurunan. Biasanya

harga beras yang dijual Rp 10.000 perkilogramnya, saat ini hanya seharga Rp 9500 ribu. Ada penu-runan harga sebesar Rp Rp 500.

Adanya penurunan beras juga berpengaruh terhadap harga jual gabah petani. Biasnya dalam perkilogram gabah harganya men-capai Rp 5.000 perkilogramnya.

“Saat ini mengalami penu-runan harga menjadi Rp 4300- Rp.4.500 perkilogramnya,” papar Sutrisno (45) salah satu petani gabah asal Desa Pajurangan Ke-camatan Gending Kabupaten Probolinggo.

=Mahfud hidayatullah

Bulog Enggan Membeli Beras PetaniJika Melebihi Angka HPP yang BerlakuPROBOLINGGO - Harga jual beras dan gabah beberapa hari kemarin memang mengalami penurunan . Menge-nai ketersediaan beras yang ada di wilayah Probolinggo, Bulog Sub Divre Probolinggo memastikan tidak akan membeli beras petani diatas Harga Pembelian Pemerin-tah (HPP) yang berlaku.

GABAH PETANI. Beberapa hari terakhir harga jualnya mengalami penurunan sehingga Bulog enggan membeli.

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV 15 lahragaKORAN

MADURARABU 11 MARET 2015

No. 0563 | TAHUN IV 15

TURIN - Pelatih Juventus Massimiliano Allegri belum memikirkan scudetto atau juara Liga Serie A Italia, meski sudah unggul 11 poin di atas klub per-ingkat kedua klasemen semen-tara, AS Roma. Si Nyonya Tua semakin jauh meninggalkan Serigala Hitam setelah menang tipis 1-0 atas Sassuolo pada laga di Juventus Stadium, Selasa (10/3) dini hari WIB.

Gol tunggal kemenangan Juventus dicetak oleh gelandang muda asal Prancis Paul Pogba pada menit ke-82 meman-faatkan umpan silang Simone Pepe. Mendapat umpan manis, pemain yang dibeli Juventus dari Manchester United (MU) hanya sekali sentuh lalu melepas tendangan setengah voli untuk menaklukkan Andrea Consigli di bawah mistar gawang Sassuolo.

Meski menang, Allegri tidak mau sesumbar akan merebut scu-detto untuk ketiga kalinya secara beruntun. Pasalnya, perjalanan musim ini masih panjang. “Masih ada begitu banyak pertandingan yang harus dimainkan ke depan. Memenangi liga adalah tujuan utama kami musim ini dan Liga Champions adalah mimpi,” kata Allegri yang menggantikan Anto-nio Conte di Juventus Stadium.

Sedangkan Pogba mengaku laga ini sangat sulit dan keme-nangan ini diraih dengan susah payah. “Ini laga yang sangat sulit. Meskipun, saya masih bisa berbuat lebih. Saya harus terus bekerja keras utuk menjadi seorang pemain hebat,” kata gelandang 21 tahun itu yang pernah dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pada Piala Dunia 2014 silam.

RuntuhSementara itu, penampi-

lan ciamik Fiorentina dalam

beberapa pekan terakhir run-tuh juga setelah dihancurkan Lazio empat gol tanpa balas pada laga terpisah di Stadio Olimpico. Mohamed Salah yang selalu tampil memesona sejak didatangkan dari Chel-sea sebagai pemain pinjaman pada jendela transfer musim dingin lalu, tidak bisa berbuat banyak pada laga dini hari tadi. Padahal, pada laga semifi-nal leg pertama Coppa Italia pertengahan pekan lalu, Salah menjadi pahlawan kemenangan 2-1 Fiorentina atas Juventus di Juventus Stadium.

Pada laga tersebut, tuan rumah Lazio sudah unggul ketika pertandingan baru berjalan enam menit berkat gol Lucas Biglia. Tendangan keras kaki kanan pemin ini bersarang di pojok kanan atas gawang Fiorentina yang dikawal Neto. Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, Lazio menggelontorkan tiga gol tam-bahan masing-masing dari An-tonio Chandreva dari titik putih pada menit ke-65 plus dua gol dari penyerang veteran dari Jerman, Miroslav Klose pada menit ke-75 dan 85. Tambahan dua gol ini menambah koleksi gol Klose untuk Lazio musim ini. Pemain 36 tahun ini sudah mengoleksi 11 gol untuk Lazio di semua kompetisi, delapan di Serie A dan tiga lainnya di Piala Italia. Selain itu, dia memberi dua umpan yang kemudian menghasilkan gol pada empat pertandingan terakhir Serie A.

Tambahan tiga gol ini mendongkrak posisi Lazio ke peringkat tiga klasemen semen-tara dengan 46 poin atau jatah terakhir peserta Liga Champi-ons dari Italia.

=sky spoRTs/cARol AjI

Arsenal unggul terlebih dahu-lu berkat gol Nacho Monreal pada menit ke-25. Gol ini berawal dari aksi Alex Oxlade-Chamberlain yang mampu melewati beberapa pemain MU sebelum mengirim umpan kepada Nacho di sisi kiri kotak penalti. Pemain interna-sional Spanyol itu dengan dingin mengeksekusi bola dengan kaki kiri dan menaklukkan David De Gea di bawah mistar gawang.

Terkejut dengan gol ini, MU me-naikkan tempo serangan. Hasilnya, empat menit berselang, kapten tim Wayne Rooney mampu menyama-kan kedudukan melalui sundulan-nya memanfaatkan umpan silang pemain internasioanl Argentina Angel Di Maria dari luar garis 16.

Sebelum turun minum, MU berpeluang berbalik unggul, tetapi upaya Di Maria yang kembali di-mainkan Louis van Gaal setelah tampil buruk pekan lalu berhasil diselamatkan dengan gemilang oleh kiper Arsenal, Wojciech Szcz-esny. Alhasil, hingga turun minum kedua tim bermain imbang 1-1.

Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-61, Danny Welbeck menghukum mantan timnya itu dengan memanfaatkan blunder

yang dilakukan Antionio Valencia. Pemain ini bermaksud memberi umpan ke belakang kepada De Gea, tetapi sayang bola itu terlalu lemah sehingga berhasil dijangkau Welbeck. Pemain Timnas Inggris ini mengecoh De Gea yang men-coba mempersempit ruang tembak Welbeck hingga keluar garis 16, sebelum dengan enteng mema-sukkan bola ke dalam gawang yang sudah kosong. Setelah merobek jala De Gea, Welbeck tidak terlalu antusias merayakan gol tersebut. Dia tidak ingin melukai fans MU yang juga pernah mendukungnya sejak menjadi siswa akademi sepak-bola Setan Merah.

Wenger pun senang dengan penampilan pemain yang dibeli-nya pada musim panas 2014 lalu. “Dia hanya fokus pada permainan-nya dan tidak melakukan sesuatu yang spesial, hanya memainkan sepakbola seperti yang diinginkan. Saya kira dia sudah menunjukkan kekuatan mental,” kata Wenger terkait penampilan Welbeck.

Dia melanjutkan, “Pada saatnya kami memperlihatkan bahwa mental kami berada pada level tinggi, sesuai yang saya harapan. Sebab laga ini sangat

mengandalkan fisik terutama saat melawan tim seperti MU. Untunglah kami melakukan itu dengan baik tanpa meninggalkan gaya sepakbola kami. Butuh kuali-tas khusus untuk melakukan itu. Dan, saya merasa kami bermain sepakbola yang sangat bagus se-jak awal sampai akhir pertandi-ngan dan kami layak menang.”

Di semifinal yang akan berlang-sung di Stadion Wembley, Arsenal akan melawan Reading atau Brad-ford. Sedangkan semifinal lainnya adalah Aston Villa melawan Liver-pool atau Blackburn Roves. Dengan maju ke semifinal, maka Arsenal berpeluang mempertahankan juara Piala FA. Musim lalu, mereka men-juarai Piala FA setelah mengalah-kan Wigan Athletic di semifinal dan Hull City di final

Akan menjadi final ideal, bila Arsenal bertemu Liverpool di partai puncak. Tetapi untuk itu, Liverpool harus mengatasi Black-burn pada laga ulangan sebelum mengatasi Aston Villa di semi-final. “Tahun lalu kami bermain pada laga yang cukup ketat di Wembley di semifinal dan kami berharap apa yang terjadi tahun lalu akan terulangi,” kata Wenger.

Sedangkan, Welbeck sendiri mengaku mengalami beban mental saat dimainkan sejak awal melawan MU. “Kami semua ingin bermain baik ketika melawan mantan tim kami untukk menunjukkan bahwa kami adalah pemain hebat, tetapi tidak mudah karena mengalami be-ban mental mental,” kata Welbeck usai laga. =sky spoRTs/EspN/cARol AjI

Cetak Gol Penting, Wenger Puji WelbeckMANCHESTER - Pelatih Arsenal Arsene Wenger memuji penampilan Danny Welbeck saat menghentikan langkah Manchester United (MU) pada babak perempat final Piala FA yang berlangsung di Old Trafford, Selasa (10/3) dini hari WIB. Arsenal menjinakkan tuan rumah dengan skor pitis 2-1. Ironisnya, gol kemenangan Arsenal dicetak oleh mantan penyerang MU, Danny Welbeck.

Pemain Manchester United Marouane Fellaini (kiri) berebut bola dengan bek Arsenal Per Mertesacker pada laga yang berlangsung di Old Trafford Stadium, Selasa (10/3) dini hari WIB.

SERIE A ITALIA

Unggul 11 Poin, Allegri Belum Bicara Scudetto

Gelandang Juventus Paul Pogba mencetak satu-satunya gol kemenangan timnya atas Sassuolo pada laga Selasa (10/3) dini hari WIB.

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV16 KORAN MADURA

16RABU 11 MARET 2015

No. 0563 | TAHUN IV

WENGERPUJIDANNYWELBECKOLAHRAGA | 15

anya saja, bagi pelatih Chel-sea Jose Mourinho, Thiago Motta bukanlah pemain yang asing. Mereka sudah bekerja sama ketika Motta

pertama kali datang ke Eropa dari Brasil dan berlabuh di Barcelona pada usianya yang masih sangat belia, 17 tahun. Saat itu, Mourinho menjadi asisten pelatih Louis van Gaal. Kemudian Motta dan Mou-rinho sama-sama bergabung di Inter Milan. Ketika itu, Motta menjadi salah satu pemain kunci Mourinho saat meraih juara Serie A, Piala Italia, serta Liga Champions pada 2010.

Setelah pindah ke PSG pada 2012, Motta tetap menjadi andalan. Dengan sistem 4-3-3 yang diusung Laurent Blanc, Motta ber-sama rekan senegaranya dari Italia Marco Verratti menjadi duet tangguh lini tengah klub itu. Hanya saja, Motta baru pulih dari cedera, meski siap tampil pada laga nanti.

Seperti Matic, Motta adalah gelan-dang idaman Mourinho. Keduanya tinggi, petarung, dan memiliki pergerakan de-ngan dan tanpa bola yang sangat bagus. Matic dan Motta adalah gelandang ber-tahan yang sangat ideal untuk Mourinho. “Dengan kualitas yang dimilikinya serta filosofi sepakbola PSG, dia bermain sangat sempurna. Dia menyusun, mengorganisasi, dan mengatur tempo permainan PSG,” kata pelatih asal Portugal itu.

Tetapi di mata Mourinho, Matic jauh lebih bagus dari Motta. Salah satu keung-gulan Matic adalah keahliannya dalam me-motong serangan lawan dengan tekel-tekel bersih. Di ajang Liga Champions, rata-rata dia enam kali melakukan tekel berhasil, jauh berada di atas Motta yang hanya 3,6 kali.

Dengan tinggi badan 1,94 sentimeter, Mourinho menyebut pemain internasional Serbia ini sebagai raksasa dan monster. Dengan Matic di lapangan tengah, hati Mourinho akan tenang. Karena itu, Mou-rinho cukup optimis menghadapi laga ini. Apalagi dia memiliki cara untuk mematikan Motta dan menjinakkan permainan PSG.

Chelsea hanya butuh hasil imbang tanpa gol untuk melaju ke perempat final karena pada leg pertama di Parc des Prin-ces bulan lalu, kedua tim bermain imbang 1-1. Gol tandang ini akan membantu “The Blues” melaju ke babak delapan besar.

Tahun lalu, Chelsea juga lolos ke semi-final karena unggul gol tandang melawan PSG. Pada leg pertama di Parc des Princ-es, Chelsea kalah 1-3, tetapi di Stamford Bridge mereka bisa menang 2-0. Dengan skor ini, kedua tim imbang 3-3 secara agre-gat tetapi Chelsea berhak melaju ke babak empat besar karena unggul gol tandang, sebelum disingkirkan Atletico Madrid di semifinal. Skenario itu bukan tidak mung-kin terulang pada laga nanti.

Tetapi pelatih PSG tidak ingin datang ke London Barat hanya untuk bermain imbang tanpa gol. Dia sangat yakin bisa mengatasi pasukan Jose Mourinho. “Tentu kami percaya diri melawan Chelsea. Kami memang berada dalam situasi yang tidak terlalu menguntungkan karena tahun lalu mereka mencetak gol kedua yang meng-hentikan langkah kami ke semifinal. Tetapi sebagai tim, kami akan melakukan hal yang

sama. Bila kami bisa melakukan penyelesa-ian akhir yang bagus seperti Chelsea, kami akan lolos ke perempat final,” kata Blanc.

Pada laga ini, Blanc akan mengem-balikan David Luiz ke bek tengah untuk berduet bersama Thiago Silva yang absen saat melawan Lens di kompetisi domestik. Gelandang bertahan akan dikembalikan ke Thiago Motta yang sudah pulih dari cedera.

Sedangkan di lini depan, Blanc akan me-masang trio Javier Pastore, Zlatan Ibrahi-movic dan Edinson Cavani. Ketiga penyerang ini harus berjibaku dengan bek-bek tang-guh Chelsea seperti Branislav Ivanovic yang mencetak gol tandang Chelsea di Parc des Princes, serta John Terry dan Gary Cahill.

Waktu persiapan Chelsea untuk laga ini juga cukup panjang karena mereka tidak bermain pada akhir pekan lalu. Selain itu, Chelsea juga akan tampil dengan kekuatan penuh, keculi John Obi Mikel yang akan ab-sen karena cedera engkel.

Gary Cahill pun sangat yakin timnya bisa lolos ke perempat final. “Kami sudah mampu bekerja dalam hal-hal yang khusus selama persiapan menjelang laga ini. Kami tahu kualitas PSG dan tugas kami yang ter-bentang di depan kami. Laga ini akan seper-ti pertandingan final dan kami sudah siap untuk lolos dari sana dan akan memberikan segala yang kami punya untuk lolos ke fase berikutnya,” kata Cahill. =cARol AjI

LONDON-Laga antara Chelsea melawan Paris Saint Ger-main (PSG) pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Stamford Bridge, Kamis (12/3) dini hari WIB nanti ada-lah pertarungan lini tengah kedua tim. Baik tuan rumah

maupun tamunya memiliki barisan gelandang berkualitas, seperti Nemanja Matic (Chelsea) dan Thiago Motta (PSG).

CHELSEA vS PSG

ADU KUAT LINI

TENGAH

Pertemuan Chelsea dengan Paris Saint Germain (PSG) pada leg kedua babak

16 besar Liga Champions, Kamis (12/3) dini hari WIB diprediksi akan mempertontonkan

pertarungan kuat di lini tengah.CESC FABREGAS

NEMANJAMATIC

MARCO VERRATTI

THIAGO MOTTA

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV A4

SAMPANG- Realisasi proyek infrastruktur jalan poros di Desa Asem Nonggal, Kecamatan Jrengik yang terkesan asal-asalan membuat puluhan aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Ma-hasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sampang terpaksa un-juk rasa ke Kantor Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sampang, Se-lasa (10/3). Para aktivis ini men-untut pihak Dinas PU Bina Marga untuk bertindak tegas terhadap kontraktor pelaksana proyek yang dikerjakan pada bulan Oktober dan finis pada bulan November 2014 lalu itu.

Mereka menilai, ada beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebab realisa-sinya tidak sesuai dengan per-encanaan yang tercantum dalam RAB. Seperti batu pondasi jalan misalnya, ternyata pihak re-kanan tidak menggunakan batu krikil melainkan menggunakan batu sirtu. "Yang jelas kalau tidak sesuai dengan RAB dipastikan uang proyek itu disunat rekanan

atau kontraktor. Atau Dinas PU Bina Marga memang sengaja membiarkan realisasi proyek itu asal-asalan," teriak Ketua PC PMII Sampang, Syaiful dalam orasinya.

Menurutnya, PU Bina Marga selaku leading sektor pengguna anggaran, pengawasan dan pem-binaan terhadap rekanan atau kontraktor seharusnya mengeta-hui persoalan pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan RAB. Namun, dinas terkait dinilai abai dan tidak menegur rekanan atau kontraktor. Sehingga, hasil proyek itu jauh dari kualitas yang di-inginkan. "Proyek itu memang su-dah selesai. Akan tetapi, penger-jaanya asal-asalan. Terbukti, pondasi peningkatan jalan poros desa menggunakan pohon bam-bu. Ini kan aneh, masak proyek di-kasih pondasi bambu," paparnya.

Selain itu, kata Syaiful, volume peningkatan infrastruktur dengan panjang 2.795 meter dan lebar 3 meter, juga dinilai tidak sesuai dengan RAB. Sebab, temuan-nya hanya direalisasikan 2 meter.

Bahkan, pengerjaannya dinilai amburadul. "Kami mencurigai buruknya pengerjaan proyek ini tidak lepas kongkalikong dari pihak terkait. Mulai dari kontrak-tor sampai konsultan pengawas," tudingnya.

Kendati demikian, aktivis PMII mendesak Dinas PU Bina Marga Sampang bertanggung jawab atas buruknya realisasi proyek pening-katan infrastruktur itu. Sebab, proyek itu atas kewenangan PU Bina Marga Kabupaten Sampang. Bahkan, aktivis PMII mengancam akan melaporkan ke Kejagung un-tuk dilakukan penyelidikan lebih lenjut. "Kami akan laporkan ke Kejagung pelaksanaan preyek ini. Karena, pengerjaannya dibuat main main," tegasnya.

Sesuai dengan papan informa-si yang ada di lokasi, kata Syaiful, proyek peningkatan pembangu-nan infrastruktur jalan poros desa itu mengunakan Anggaran Penda-patan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 dengan nilai Rp. 3.552. 400.000.000 yang dimenangkan kontraktor PT. Bimapatria Prada-nar dengan menunjuk konsultasn pengawas CV Intishar Karya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga Moh Zis mem-

bantah keras tudingan aktivis yang menyampaikan pelaksa-naan proyek tersebut tidak sesuai RAB. Sebab, yang diketahui oleh pihaknya, realisasi itu sudah sesuai dengan dokumen perencanaan. "Me-mang di dalam RAB, batu yang digu-nakan batu sirtu. Namun, itu sudah sesuai dengan RAB," katanya.

Zis, sapaan akrabnya mengaku masih mempunyai tanggung jawab

untuk memperbaiki kerusakan proyek itu. Sebab, masih ada wak-tu masa pemeliharan yang tersisa yakni dua bulan. "Itu masih tang-gung jawab PU Bina Marga karena masih dalam pemeliharan. Apapun yang terjadi, kami akan bertanggung jawab. Sementara pondasi pinggir jalan yang menggunakan pohon bambu itu hanya sebagai penguat saja," terangnya. =RIDWAN/LUM/SYM

Taneyan LanjangKORAN MADURA

PMII Demo PU Bina MargaREALISASI PRoYEk ASAL-ASALAN,

Desak Dinas Terkait Tindak Tegas Kontraktor

DIALOG. Kadis PU Bina Marga, Moh Zis (pegang mik) saat menemui dan ber-dialog dengan pendemo di halaman kantornya, Selasa (10/3).

RABU11 Maret 2015 No. 0563 | TAHUN IV

Oknum AnggOtA DewAn usir wArtAwAn

SUMENEP | B

234 DesA mAsih DiPimPin PeJABAt sementArA

BANgkALAN | M

FOrmAt iDeAl kOmPensAsi BBm mAsih DikAJi

PAMEkASAN | F

DEMONSTRASI. Massa aksi PMII Sampang berora-si saat melakukan demo ke PU Bina Marga setempat, Selasa (10/3).

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV BPROBOLINGGO RABU 11 MARET 2015

No. 0563 | TAHUN IVKORAN MADURAB Sumenep

Pantauan Koran Madura, Selasa (10/3), sekitar pukul 12.15 WIB. sejumlah warta-wan media massa, baik cetak maupun elektronik masuk ke dalam kantor Komisi B DPRD Sumenep guna mewawancarai ketua Komisi B, Nurus Salam yang kebetulan berada dalam ruangan.

Sesampainya di dalam ru-angan, setelah sempat berbi-cara sebentar dengan ketua Komisi B terkait materi wawan-cara, akhirnya wawancarapun dimulai. Namun, di tengah-tengah jalannya wawancara, dua orang anggota Komisi B masuk ke dalam ruangan.

Tak sempat duduk terlebih dahulu, salah seorang dari ke-duanya, yaitu MDW kemudian langsung mengatakan dengan nada tinggi, sesuai kesepaka-tan yang telah dibuat internal Komisi B sehari sebelumnya, Senin (9/3), wartawan jika mau wawancara, baik dengan ketua, wakil, sekretaris atau anggota Komisi B harus di luar ruangan Komisi, atau di ruang fraksi yang mau diwawancarai.

Atas pernyataan itu, salah seorang wartawan yang saat

itu juga ikut wawancara, Ah-mad Sa’ie mengaku kecewa. Pasalnya, ia menceritakan, bahwa selama ini dirinya tak pernah diperlakukan seperti itu oleh anggota dewan yang lain. “Kalau memang tidak dibolehkan wawancara di ruangan Komisi B, harusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu,” tukasnya.

Lebih dari itu, menurut Sa’ie, apa yang telah dilaku-kan oleh anggota dewan terse-but tidak elok. Pasalnya, jika memang bermaksud memberi tahu kepada wartawan bahwa tidak lagi boleh melakukan wawancara di ruangan Komisi B dengan siapapun, harusnya tidak disampaikan dengan cara yang bernada mengusir.

“Harusnya disampaikan dengan cara yang baik. Tak perlu memperlakukan warta-wan seperti orang yang tidak tahu aturan. Jika ada pem-beritahuan sebelumnya, kita tak mungkin langsung masuk sembarangan. Apalagi, ketua Komisi B tadi (kemarin, red.) bersedia menerima kami de-ngan baik dan mau diwawan-carai,” kesalnya.

Selebihnya, Sa’ie juga

mengatakan, kalaupun me-mang telah dibuat kesepakatan wartawan tidak boleh mela-kukan wawancara di ruangan Komisi B, itu merupakan kese-pakatan yang tak bisa diterima. Pasalnya, menurut dia, gedung DPRD merupakan ruang pub-lik. ”Karena orang yang berada di dalamnya, yakni anggota DPRD itu adalah representasi dari publik,” pungkasnya.

Tak hanya itu, sergahnya, hasil kesepakatan itu, meski tak semua setuju akan menjadi intimidasi tersirat terhadap kebebasan pers. “Sebab tugas jurnalis memang mencari be-rita. Dan itu dilindungi oleh undang-undang, yakni UU No-mor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan In-formasi Publik,” pungkasnya.

Sementara itu, Nurus Salam mengaku bahwa dirinya memang tidak setuju dengan adanya kesepakatan wartawan tidak boleh waawancara di ru-ang Komisi B itu. Pasalnya, kata lelaki yang akrab disapa Uyuk itu, selain karena selama ini hubungan antara Komisi B dan wartawan baik, juga Komi-si B memang merupakan Komi-si yang banyak bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sehingga wajar jika wartawan sering berinteraksi dengan Komisi B.

“Lah, kalau saya selaku

ketua Komisi B setiap kali ada teman-teman media mau wawancara harus keluar atau ke ruang fraksi dulu, itu kan repot. Sejak awal saya memang tidak setuju dengan kesepaka-tan itu,” pungkasnya.

Selebihnya, ia mengaku tidak tahu duduk persoalannya secara pasti kenapa ada kese-pakatan wartawan tidak boleh wawancara di dalam ruangan Komisi B. Namun, apapun ala-sannya, ia juga mengaku me-nyesalkan tindakan yang telah dilakukan anggotanya itu. Menurutnya, hal tersebut tak seharusnya terjadi.

Sementara itu, Komun-tas Jurnalis Sumenep (KJS) mengecam tindakan tidak elok seorang dewan itu. Bagi KJS, aturan itu tidak masuk akal, selain membatasi ruang gerak jurnalis, juga telah melanggar UU Pers dan KIP. “Baru kali ini saya menemukan ada aturan yang tidak masuk akal itu. Bah-kan jika pun ada aturan baru, kenapa kok disampaikan se-cara tidak santun,” kata Ketua KJS, Abd Rahem.

Akhirnya, insiden pengu-siran itu membuat seluruh jur-nalis ini langsung melakukan ra-pat internal. Hasil kesepakatan, KJS akan melaksanakan audi-ensi atau hearing dengan Ketua dan Pimpinan DPRD, hingga seluruh pimpinan Komisi.

=FATHOL ALIF/SYM

SUMENEP – Kasus Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Poteran, Kecamatan Talango, yang melibatkan salah satu ang-gota DPRD Sumenep, Akis Jasuli terus berjalan. Bahkan, Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat telah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali kepada Akis.

”Kami sudah dua kali memanggil sau-dara Akis Jasuli, tapi hanya satu kali saja yang memenuhi panggilan kami,” kata Ketua BK Sumenep, H. Ruki Abdillah.

Dikatakan, pemanggilan kepada politisi partai Nasdem itu, sebagai proses dari tindak lanjut dari tahapan sebe-lumnya, yakni hasil keterangan terlapor. Dijadwalkan, pemanggilan kembali akan dilaksanakan pekan depan. ”Pelapor su-dah cukup, termasuk panitia sudah kami panggil. Insya Allah pekan depan kami akan panggil kembali saudara Akis untuk dimintai keterangan,” tambahnya.

Menurutnya, pemanggilan itu di-lakukan untuk mendapatkan informasi seputar tudingan masyarakat. Sebab, berdasarkan laporan yang diterima oleh BK, Akis dinilai telah ikut campur dalam Pilkades Desa Poteren. ”Kasus ini menjadi salah satu prioritas yang akan diselesaikan oleh kami. Kalau nantinya laporan itu benar, jelas kami akan jatuhkan sanksi, yakni sanksi kode etik,” tambahnya.

Ahmadi sebagai pelapor berharap agar BK bersikap profesional dalam me-nangani masalah ini. "Kami harap jangan karena sesama anggota dewan, prosesnya tidak maksimal," katanya saat dikonfir-masi melalui telepon selelulernya.

Pihaknya sebagai mantan Ketua Pilkades Poteran, mengaku akan mema-tuhi semua proses yang sedang dilakukan oleh BK. "Kami akan patuh dan mengi-kuti semua proses yang ada. Tapi kami minta agar BK tetap profesional. Karena ini menyangkut proses demokrasi di tingkat Desa ke depannya," tukasnya.

Sekadar diketahui bahwa Akis Jasuli merupakan salah satu anggota DPRD Sumenep hasil pemilihan legislatif (Pileg) yang diselenggarakan pada 9 Aplil 2014 lalu. Dalam pesta demokrasi itu Akis diusung partai Nasdem dari daerah pemilihan (Dapil) I yang meliputi Ke-camatan Batuan, Kalianget, Kota Sume-nep, Manding dan Kecamatan Talango.

Namun pada 10 Desember 2014, panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) Poteran, Kecamatan Talango, bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaporkan Akis Jasuli kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat.

Legislator termuda di DPRD Sumenep itu dilaporakan karena diduga menjadi biang keladi dari kegaduhan pada saat penghitungan surat suara (SS) di arena Pilkades Poteran beberapa waktu lalu. Sehingga penghitungan SS dihentikan, dan baru dilanjutkan keesokan harinya di gedung Setkab Sumenep. =JUNAEDI/SYM

KODE ETIK DEWAN

Kasus AkisTerus Berlanjut

Oknum Anggota Dewan Usir WartawanKJS Akan Audiensi dengan Ketua DPRD dan Pimpinan Komisi

SUMENEP- Salah seorang wartawan media massa di Kabupaten Sumenep mengaku diusir oleh salah seorang anggota Komisi B DPRD setempat saat melakukan liputan di kantor Komisi B. Ia mengaku kecewa dan sangat menyesalkan hal itu.

EKSLUSIF. Ruang Komisi

B DPRD Sumenep

tiba-tiba tertu-tup pada

wartawan. Terbukti, sejumlah wartawan mendapat perlakuan kasar dari salah satu

anggota dewan,

MDW saat hendak

wawancara, Selasa (10/3).

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV BPROBOLINGGO RABU 11 MARET 2015

No. 0563 | TAHUN IVKORAN MADURAB Sumenep

Pantauan Koran Madura, Selasa (10/3), sekitar pukul 12.15 WIB. sejumlah warta-wan media massa, baik cetak maupun elektronik masuk ke dalam kantor Komisi B DPRD Sumenep guna mewawancarai ketua Komisi B, Nurus Salam yang kebetulan berada dalam ruangan.

Sesampainya di dalam ru-angan, setelah sempat berbi-cara sebentar dengan ketua Komisi B terkait materi wawan-cara, akhirnya wawancarapun dimulai. Namun, di tengah-tengah jalannya wawancara, dua orang anggota Komisi B masuk ke dalam ruangan.

Tak sempat duduk terlebih dahulu, salah seorang dari ke-duanya, yaitu MDW kemudian langsung mengatakan dengan nada tinggi, sesuai kesepaka-tan yang telah dibuat internal Komisi B sehari sebelumnya, Senin (9/3), wartawan jika mau wawancara, baik dengan ketua, wakil, sekretaris atau anggota Komisi B harus di luar ruangan Komisi, atau di ruang fraksi yang mau diwawancarai.

Atas pernyataan itu, salah seorang wartawan yang saat

itu juga ikut wawancara, Ah-mad Sa’ie mengaku kecewa. Pasalnya, ia menceritakan, bahwa selama ini dirinya tak pernah diperlakukan seperti itu oleh anggota dewan yang lain. “Kalau memang tidak dibolehkan wawancara di ruangan Komisi B, harusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu,” tukasnya.

Lebih dari itu, menurut Sa’ie, apa yang telah dilaku-kan oleh anggota dewan terse-but tidak elok. Pasalnya, jika memang bermaksud memberi tahu kepada wartawan bahwa tidak lagi boleh melakukan wawancara di ruangan Komisi B dengan siapapun, harusnya tidak disampaikan dengan cara yang bernada mengusir.

“Harusnya disampaikan dengan cara yang baik. Tak perlu memperlakukan warta-wan seperti orang yang tidak tahu aturan. Jika ada pem-beritahuan sebelumnya, kita tak mungkin langsung masuk sembarangan. Apalagi, ketua Komisi B tadi (kemarin, red.) bersedia menerima kami de-ngan baik dan mau diwawan-carai,” kesalnya.

Selebihnya, Sa’ie juga

mengatakan, kalaupun me-mang telah dibuat kesepakatan wartawan tidak boleh mela-kukan wawancara di ruangan Komisi B, itu merupakan kese-pakatan yang tak bisa diterima. Pasalnya, menurut dia, gedung DPRD merupakan ruang pub-lik. ”Karena orang yang berada di dalamnya, yakni anggota DPRD itu adalah representasi dari publik,” pungkasnya.

Tak hanya itu, sergahnya, hasil kesepakatan itu, meski tak semua setuju akan menjadi intimidasi tersirat terhadap kebebasan pers. “Sebab tugas jurnalis memang mencari be-rita. Dan itu dilindungi oleh undang-undang, yakni UU No-mor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan In-formasi Publik,” pungkasnya.

Sementara itu, Nurus Salam mengaku bahwa dirinya memang tidak setuju dengan adanya kesepakatan wartawan tidak boleh waawancara di ru-ang Komisi B itu. Pasalnya, kata lelaki yang akrab disapa Uyuk itu, selain karena selama ini hubungan antara Komisi B dan wartawan baik, juga Komi-si B memang merupakan Komi-si yang banyak bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sehingga wajar jika wartawan sering berinteraksi dengan Komisi B.

“Lah, kalau saya selaku

ketua Komisi B setiap kali ada teman-teman media mau wawancara harus keluar atau ke ruang fraksi dulu, itu kan repot. Sejak awal saya memang tidak setuju dengan kesepaka-tan itu,” pungkasnya.

Selebihnya, ia mengaku tidak tahu duduk persoalannya secara pasti kenapa ada kese-pakatan wartawan tidak boleh wawancara di dalam ruangan Komisi B. Namun, apapun ala-sannya, ia juga mengaku me-nyesalkan tindakan yang telah dilakukan anggotanya itu. Menurutnya, hal tersebut tak seharusnya terjadi.

Sementara itu, Komun-tas Jurnalis Sumenep (KJS) mengecam tindakan tidak elok seorang dewan itu. Bagi KJS, aturan itu tidak masuk akal, selain membatasi ruang gerak jurnalis, juga telah melanggar UU Pers dan KIP. “Baru kali ini saya menemukan ada aturan yang tidak masuk akal itu. Bah-kan jika pun ada aturan baru, kenapa kok disampaikan se-cara tidak santun,” kata Ketua KJS, Abd Rahem.

Akhirnya, insiden pengu-siran itu membuat seluruh jur-nalis ini langsung melakukan ra-pat internal. Hasil kesepakatan, KJS akan melaksanakan audi-ensi atau hearing dengan Ketua dan Pimpinan DPRD, hingga seluruh pimpinan Komisi.

=FATHOL ALIF/SYM

SUMENEP – Kasus Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Poteran, Kecamatan Talango, yang melibatkan salah satu ang-gota DPRD Sumenep, Akis Jasuli terus berjalan. Bahkan, Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat telah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali kepada Akis.

”Kami sudah dua kali memanggil sau-dara Akis Jasuli, tapi hanya satu kali saja yang memenuhi panggilan kami,” kata Ketua BK Sumenep, H. Ruki Abdillah.

Dikatakan, pemanggilan kepada politisi partai Nasdem itu, sebagai proses dari tindak lanjut dari tahapan sebe-lumnya, yakni hasil keterangan terlapor. Dijadwalkan, pemanggilan kembali akan dilaksanakan pekan depan. ”Pelapor su-dah cukup, termasuk panitia sudah kami panggil. Insya Allah pekan depan kami akan panggil kembali saudara Akis untuk dimintai keterangan,” tambahnya.

Menurutnya, pemanggilan itu di-lakukan untuk mendapatkan informasi seputar tudingan masyarakat. Sebab, berdasarkan laporan yang diterima oleh BK, Akis dinilai telah ikut campur dalam Pilkades Desa Poteren. ”Kasus ini menjadi salah satu prioritas yang akan diselesaikan oleh kami. Kalau nantinya laporan itu benar, jelas kami akan jatuhkan sanksi, yakni sanksi kode etik,” tambahnya.

Ahmadi sebagai pelapor berharap agar BK bersikap profesional dalam me-nangani masalah ini. "Kami harap jangan karena sesama anggota dewan, prosesnya tidak maksimal," katanya saat dikonfir-masi melalui telepon selelulernya.

Pihaknya sebagai mantan Ketua Pilkades Poteran, mengaku akan mema-tuhi semua proses yang sedang dilakukan oleh BK. "Kami akan patuh dan mengi-kuti semua proses yang ada. Tapi kami minta agar BK tetap profesional. Karena ini menyangkut proses demokrasi di tingkat Desa ke depannya," tukasnya.

Sekadar diketahui bahwa Akis Jasuli merupakan salah satu anggota DPRD Sumenep hasil pemilihan legislatif (Pileg) yang diselenggarakan pada 9 Aplil 2014 lalu. Dalam pesta demokrasi itu Akis diusung partai Nasdem dari daerah pemilihan (Dapil) I yang meliputi Ke-camatan Batuan, Kalianget, Kota Sume-nep, Manding dan Kecamatan Talango.

Namun pada 10 Desember 2014, panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) Poteran, Kecamatan Talango, bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaporkan Akis Jasuli kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat.

Legislator termuda di DPRD Sumenep itu dilaporakan karena diduga menjadi biang keladi dari kegaduhan pada saat penghitungan surat suara (SS) di arena Pilkades Poteran beberapa waktu lalu. Sehingga penghitungan SS dihentikan, dan baru dilanjutkan keesokan harinya di gedung Setkab Sumenep. =JUNAEDI/SYM

KODE ETIK DEWAN

Kasus AkisTerus Berlanjut

Oknum Anggota Dewan Usir WartawanHari Ini, KJS Berencana Surati Ketua DPRD

SUMENEP- Salah seorang wartawan media massa di Kabupaten Sumenep mengaku diusir oleh salah seorang anggota Komisi B DPRD setempat saat melakukan liputan di kantor Komisi B. Ia mengaku kecewa dan sangat menyesalkan hal itu.

EKSLUSIF. Ruang Komisi

B DPRD Sumenep

tiba-tiba tertu-tup pada

wartawan. Terbukti, sejumlah wartawan mendapat perlakuan kasar dari salah satu

anggota dewan,

MDW saat hendak

wawancara, Selasa (10/3).

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV CSumenep

KORAN MADURA

Call Centre (0328) 6770024

Iklan Baris Bergambar

Advertorial

Berita Kehilangan

Display

Pasang Iklan di

”Peran kepala dalam se-kolah merupakan jabatan strategis, dan tidak bisa di-gantikan oleh Plt,” tegas ang-gota Komisi D DPRD Sume-nep, Jubriyanto.

Bahkan, dirinya menilai banyaknya sekolah yang di-jabat oleh Plt itu merupakan salah satu kegagalan Disdik untuk memajukan pendidi-kan di Sumenep. ”Yang je-las, kalau sudah tidak ada kepalanya, maka tidak mung-kin sekolah berjalan maksi-mal,” ungkapnya.

Berdsarkan informasi yang berhasil dihimpun Ko-ran Madura, dari jumlah se-

kolah dasar (SD) 647, seban-yak 40 SD masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Se-mentara, untuk SMP kurang lebih sebanyak 117 sudah definitif. Dan sebanyak 43 SMA, satu diantaranya masih dijabat Plt.

Masih banyak sekolah tanpa nahkoda itu disebab-kan oleh beberapa faktor, salah satunya karena kepa-la sekolah definitif sudah pensiun. Selain itu, ba-nyaknya PNS yang tidak memenuhi syarat untuk di-angkat menjadi Kepala Se-kolah definitif.

Menurut Politi PKS itu,

mestinya Disdik sebelum habis periodisasi jabatannya, Disdik terlebih dahulu me-nyiapkan penggantinya.

“Seharusnya sedia pa-yung sebelum hujan, bukan ada payung saat hujan. Itu berarti tidak efisien. Akhirnya terjadi masalah seperti ini,” jelasnya.

Kabid Ketenagaan Disdik Sumenep Fajarisman, mem-benarkan jika saat ini masih banyak sekolah dasar yang dijabat oleh Plt. ”Memang be-nar. Dan saat ini masih dalam proses,” katanya

Bahkan pihaknya telah menyiapkan sejumlah PNS untuk menempati kekoso-ngan kepala sekolah saat ini. ”Pada hari Jumlat lalu, seba-nyak 50 guru yang telah lu-lus sertifikasi. Sertitikasi itu sebagai salah satu persyara-tan untuk diangkat menjadi kepala definitif,” jelasnya.

=JUNAEDI/SYM

Dewan Nilai Disdik GagalBanyak Sekolah Dibiarkan Tanpa Nahkoda

SUMENEP – Banyaknya sekolah dasar (SD) yang dibiarkan tanpa nahkoda (hanya dijabat oleh Plt, red.) oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, mendapat kritikan pedas dari anggota DPRD setempat. Pasalnya, keberadaan Plt dinilai bisa menghambat terhadap efektifitas sekolah.

SUMENEP- Meskipun jumlah pen-derita demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Sumenep kian hari cenderung mulai menurun, namun status kejadian luar biasa (KLB) DBD masih belum dicabut. Pasalnya, kalau status itu dicabut, Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat mengaku kasihan kepada masyarakat.

Kepala Dinkes, A. Fatoni me-ngatakan, sejauh ini Sumenep masih berstatus KLB DBD. Pasalnya, kalau status KLB dicabut kasihan kepada masyarakat. Menurutnya, dicabutnya status KLB akan menyebabkan dana untuk KLB tidak bisa diambil dan dipergunakan kepada masyarakat.

Fatoni menjelaskan, dana yang te-lah disiapkan oleh pemerintah untuk status KLB DBD di Sumenep kurang lebih sebesar Rp. 450 juta. Sedangkan yang telah disiapkan untuk bulan ini saja mencapai Rp. 109 juta. “Dan ka-lau status KLB itu dicabut, maka dana yang telah disiapkan pemerintah itu tidak bisa diambil,” jelasnya, Selasa (10/3).

Selain itu, lanjut Fatoni, ka-lau masih berstatus KLB, kalau ada pasien dengan penyakit DBD datang atau dirawat dimana saja bisa ditan-gani dengan menggunakan dana dari daerah. Sahingga, hal itu dinilai akan dapat membantu meringankan beban pasien dalam menjalani perawatan.

“Nah, kalau status KLB itu di-

cabut, tidak bisa lagi menggunakan dana dari daerah. Artinya, kalau tidak dicabut pasien itu bisa ditangani dengan menggunakan dana daerah, yaitu diambilakan dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Kalau KLB dicabut, itu tidak bisa lagi. Karena tidak bisa memakai BPJS,” tukasnya.

Sementara saat disinggung men-genai jumlah terakhir penderita DBD di Kabupaten Sumenep, ia mengaku masih belum mendapatkan infor-masi mengenai jumlah pastinya se-cara keseluruhan. “Tapi kalau yang sudah positif DBD, itu sekitar 450 penderita yang tersebar di sejumlah daerah. Sudah mulai ada penurunan,” ungkapnya.

Fatoni memperkirakan, penye-baran penyakit DBD masih akan ber-lanjut hingga akhir bulan Maret ini. Hanya saja, menurutnya, semakin hari jumlah penderita DBD akan terus menurun. “Dan kalau sudah April, dan tidak hujan lagi, insya Allah sudah tidak akan ada lagi,” tuturnya.

Meski begitu, pihaknya mengaku akan tetap terus melakukan pembe-rantasan sarang nyamuk (PSN). Keg-iatan PSN akan tetap dilakukan setiap hari Jum’at. Selain PSN, pengasapan di sejumlah daerah juga tetap akan dilakukan. “Dan yang penting, kami tetap akan melakukan sosilalisasi ke-pada masyarakat,” pungkasnya.

=FATHOL ALIF

DBD

Status KLB Belum Dicabut

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Ker-

jasama dalam bentuk penandatanganan kese-pakatan (MoU) itu sebagai langkah Pemkab dalam mengantisipasi masalah hukum yang semakin kompleks, terutama di bidang Perda-ta dan Tata Usaha Negara (Datun). Penandata-nganan itu dilaksanakan pada Selasa (10/03) kemarin di Rumah Dinas Bupati Sumenep.

Nota kesepahaman itu ditandatangani oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim, dan Kepala Kejari Sumenep Roch Adi Wibowo di ruang VIV Rumah Dinas Bupati Sumenep. Pe-nandatanganan MoU tersebut disaksikan oleh

para pejabat tinggi di Kabupaten Sumenep. Baik SKPD maupun dari petinggi Kejari Sumenep, seperti Kasi Pidsus, Kasi Intel dan Kasi Pidum.

Bupati Sumenep, A. Busyro Karim menje-laskan, dilaksanakannya MoU dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal itu mengacu ter-hadap amanah Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

”Dalam pasal 65 ayat 1 huruf e menga-manatkan, kepala daerah mempunyai tugas mewakili daerahnya di dalam dan di luar pe-ngadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya, sesuai peraturan dan pe-rundang-undangan,” katanya

Lebih lanjut, mantan Ketua DPRD Sume-nep dua periode itu menambahkan, berangkat dari amanah UU tersebut maka sangat diper-lukan adanya kesamaan visi dan persepsi antara pemerintah daerah dengan penegak hukum, yakni Kejari setempat. Hal itu sebagai langkah kongkret yang dibangun oleh peme-rintah dalam penanganan kasus pengaduan yang terjadi di lingkungan Pemkab Sumenep.

Sebab, setiap penangan kasus memer-lukan uapya advokasi yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan dan tindakan hukum lainnya dalam bidang hukum perdata dan tata usaha. =ADV/JUNAEDI/SYM

Pemkab Tekan MoU dengan Kejari

TEKEN. Bupati Sumenep A. Busyro Karim saat melakukan penandatanganan MoU dengan Ke-jari Sumenep Roch. Adi Wibowo di Ruangan VIV Rumdis Sumenep, Selasa (10/3).

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV D Sumenep

Sehingga beberapa kalangan memprediksi bahwa hasil produk-si padi Sumenep tahun 2015 akan anjlok. Termasuk juga imbauan Presiden agar setiap daerah mampu meningkatkan produksi pangannya pun hampir mustahil terpenuhi.

Ketua Komisi B Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Nurus Salam mengata-kan, terjadinya kelangkaan pupuk yang sempat menghantui petani

di awal musim tanam beberapa bulan lalu menjadi salah satu indikator akan anjloknya hasil produksi padi tahun ini.

Menurutnya, produksi padi itu titik tolaknya adalah pemenuhan terhadap pupuk. Secara teknis, pupuk dasar itu memang mempu-nyai peranan penting dalam me-nentukan hasil produksi pangan. “Kalau pupuknya sudah kurang, nanti fase generatifnya tidak akan optimal, dan dapat dipastikan

hasil panennya akan turun," ka-tanya, Selasa (10/3).

Selain faktor kelangkaan pu-puk di awal musim, dalam ama-tan politisi Gerindra itu, prediksi turunnya hasil produksi padi tahun ini juga berangkat dari terlalu banyaknya bahan kimia yang terkandung di dalam tanah masyarakat. Sehingga, lanjutnya, kualitas tanaman padi masyarakat tidak terlalu baik.

Berdasarkan temuannya di lapangan, pada musim tanam kali ini, padi yang ditanam masyarakat tidak tinggi. Sehingga hal itu, da-pat berpengaruh terhadap hasil produksinya. “Kalau padinya kecil terus sudah ada buahnya, artinya tidak tinggi, itu akan berdampak kepada hasil produksinya,” tu-kasnya.

Dia juga mengatakan, fak-tor lain yang membuat dirinya berkeyakinan produktivitas padi musim ini akan menurun ialah terendamnya sebagian lahan per-tanian masyarakat akibat hujan deras beberapa waktu lalu.

“Sehingga, tidak mungkin ter-jadi peningkatan hasil produksi. Saya tidak yakin. Karena tana-man padi tahun ini tidak ting-gi. Bagaimana mau tinggi nilai produksinya,” tegas lelaki yang akrab disapa Uyuk itu.

Bahkan, ia tak yakin tahun ini Sumenep bisa memenuhi imbauan Presiden agar produktivitas tana-man pangan meningkat. Bahkan, ia menilai imbauan itu mengada-ada. Pasalnya, peningkatan pangan tidak bisa dilakukan secara serta merta. “Itu (peningkatan hasil

produksi pangan, red.) harus ada tahapan dulu. Tidak bisa serta merta,” pungkasnya.

Sementara itu, sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian (Disper-ta), Bambang Heriyanto menar-getkan, hasil produksi tanaman padi musim tanam 2014-2015 bisa naik hingga 10 persen sesuai de-ngan imbauan Presiden RI, Joko Widodo. Bahkan, ia mengaku akan mengupayakan agar hasil produksi padi musim ini peningkatannya melebihi imbauan Presiden.

“Jika pada musim panen ta-hun 2013 hasil produksi kita hanya 6,02 ton per hektare, dan pada tahun selanjutnya 7,06 ton per hektare, sekarang, tahun 2015 menjadi 8,8 ton per hektare,” pungkasnya.

=FATHOL ALIF/SYM

Mimpi Buruk Petani PadiHasil Produksi Padi Diprediksi Anjlok

SUMENEP- Realisasi angga-ran Rp 1 miliar dari Kementeri-an Pariwisata dan Ekonomi Kre-atif kepada Pemkab Sumenep untuk renovasi pantai Lombang dipastikan harus dipending. Pasalnya, ada sedikit persoalan teknis di tingkat pusat, yaitu perubahan nomenklatur.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah-raga (Disbudparpora) Kabupat-en Sumenep, melalui Kasubbag Umum, Syaifuddin mengatakan, pihaknya memang telah men-dapat bantuan dari Kemente-rian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk tahun 2015 berupa dana tugas perbantuan sebesar Rp. 1 miliyar.

Menurutnya, dana itu di-berikan oleh kementerian kepa-da Satker di daerah agar dikelola. "Dan, kami telah merencanakan akan menggunakan dana terse-but untuk merenovasi beberapa fasilitas Pantai Lombang yang sudah rusak," jelasnya.

Namun, lanjutnya, ber-dasarkan surat terbaru yang diterima pihaknya, rencana renovasi harus dipending. "Surat terbaru yang kami terima, bahwa sementara dana itu harus dipending karena ada perubahan nomenklatur berdasarkan struktur orga-

nisasi kementerian terbaru,” ujar Syaifud.

Pejabat Pembuat Komit-men tersebut juga mengatakan, perubahan nomenklatur itu berkaitan dengan perubahan nama kementerian. "Kalau dulu namanya Kementerian Pari-wisata dan Ekonomi Kreatif, sedangkan sekarang sudah pin-dah ke badan otonom. Sehingga nomenklaturnya menjadi Kementerian Pariwisata saja," tukasnya.

Menurut dia, sejauh ini pihaknya sudah proaktif sejak penerimaan DIPA tersebut. "Pe-nyerahannya di kantor KPPN Pamekasan, untuk melakukan proses perencanaan awal," tuturnya.

Selebihnya, dia juga mengungkapkan bahwa dari dana Rp. 1 miliar itu ada biaya administrasi umum sebesar sepuluh persen dari biaya pelaksanaan. Selain itu juga ada biaya pelaksanaan fisik dan konsultan. "Saat ini sudah proses verifikasi,” pungkasnya.

=FATHOL ALIF

SUMENEP- Musim panen kali ini sepertinya benar-benar akan menjadi mimpi buruk bagi petani padi. Pasalnya, beberapa persoalan yang dihadapi petani musim ini sangatlah kompleks, selain subsidi pupuk yang langka, para petani juga terkendala oleh hama dan banyak bahan kimia yang terkandung dalam tanah.

PERUBAHAN NOMENKLATUR

Realisasi Anggaran Perbaikan Pantai Lombang Dipending

Pengunjung Pantai Lombang saat hari libur beberapa waktu

lalu. Pemkab Sumenep memas-tikan akan menunda renovasi

pantai tersebut.

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV ESumenep

Sekretaris Komisi D DPRD Sumenep, Moh. Imran menga-takan, meskipun dirinya masih belum mengetahui duduk persoalannya kenapa Ponpes Annuqayah Guluk-Guluk mengancam hengkang dari tangan Kemenag, namun dirinya mengaku sangat kecewa atas sikap Kemenag. Sebab, tindakan yang dilakukan oleh salah satu oknum Kemenag dinilai telah mencederai institusi yang ada.

”Prinsipnya, kami masih belum tahu persis persoalan itu, karena masih belum dapat laporan. Namun, jika benar ada sumbangan yang memberatkan kepada lembaga, kami sangat menyayangkan. Makanya kami akan melakukan pemanggilan terhadap petinggi Kemenag,” katanya.

Menurut Imran, pemanggi-

lan yang akan dilakukan, itu sebagai langkah kongkret di-rinya selaku wakil rakyat. ”Kami akan memfasilitasi persolan itu, sehingga persolan yang sedang terjadi itu tidak menjadi isu liar saja. Sehingga, persoalan yang sedang menyelimuti kedu-anya bisa segera diselesaikan,” terangnya

Polemik anatara Ponpes An-nuqayah Guluk-Guluk dengan Kemenag Sumenep terjadi di-sebabkan karena lembaga yang berada di bawah naungan Ponpes Annuqayah Guluk-Guluk, baik Madrasah Aliyah maupun Madra-sah Tsanawiyah (MTs) menolak untuk membayar iuran dalam pelaksaan Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) tahun 2015.

Iuran yang diminta oleh pihak Kemenag Sumenep itu

pun dinilai jutaan rupiah ketika dikalikan dengan jumlah siswa yang ada. Iuranpun juga berva-riasi, untuk lembaga pendidikan jenjang MTs dimintai sebesar Rp 10.000 persiswa, sedangkan untuk MA sebesar Rp 16.000 persiswa.

Sayangnya penarikan sum-bangan yang dilakukan oleh pihak Kemenag dinilai sangat memberatkan, karena penarikan iuran bersifat wajib meskipun lembaga swasta binaan Keme-nag tidak mengirmim siswa terbaiknya dalam kompetisi antar sekolah tersebut.

”Jika memang begitu, wajarlah kalau lembaga merasa keberatan. Karena tidak semes-tinya sumbangan itu diminta terhadap semua siswa. Kalau yang ikut perlombaan itu kan wajar,” terangnya.

Informsinya, pada acara Ak-sioma, Kemenag Sumenep akan mengutus sebanyak 90 siswa, baik di tingkat MTs maupun MA. Hanya saja sebelum dide-legasikan, sejumlah peserta dari berbagai sekolah akan dilakukan seleksi di tingkat Kabupaten.

”Ini kan sama halnya pene-

kanan. Masak kalau tidak mau ikut masih dimintai sumbangan. Jelas tidak rasional. Semoga saja tidak jadi bancakan oknum semata,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Keme-nag Sumenep Moh. Shodiq me-nanggapi dengan santai perihal ancaman hengkangnya An-nuqayah dari tangan Kemenag menyusul penarikan sumbangan yang terlalu memberatkan. Bah-kan Shodiq mempersilakan jika madrasah yang berada di bawah naungan Ponpes Annuqayah, Kecamatan Guluk-Guluk, keluar dari Kemenag.

Namun, yang bikin masalah tersebut kian runcing ketika pihak Kemenag terkesan lepas tangan melihat permasalahan yang terjadi. Bahkan mereka kian membuat panas suasana hingga pengurus Madrasah An-nuqayah marah atas statemen yang dikeluarkan oleh Kemenag terkait dengan niat hengkanya madrasah Annuqayah. Tanpa koordinasi dengan pihak An-nuqayah, Shodiq meminta agar piagam madrasah segera dikem-balikan ke Kemenag.

=JUNAEDI/SYM

SUMENEP – Kondisi jalan po-ros Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura dikeluhkan oleh warga setempat. Pasalnya, kondisi jalan kurang lebih 5 km sangat mempri-hatinkan. Mereka mengeluh karena sejauh ini tak pernah dilakukan per-baikan oleh pemerintah setempat.

Informasi yang dihimpun Koran Madura, kondisi jalan utama Desa Gersik Putih, menuju Kecamatan Dungkek itu, banyak bahan mate-rialnya yang sudah kocar kacir, se-hingga menyebabkan badan jalan banyak yang berlubang dan men-jadi genangan air.

Salah satu warga setempat Faisal menjelaskan, rusaknya jalan selain karena tidak pernah menda-patkan perhatian dari pemerintah setempat, juga diakibatkan banyak-nya kendaraan bermuatan besar yang sering melintas setiap hari. ”Rusaknya jalan ini sudah lama, namun hingga saat ini masih be-lum ada perbaikan oleh pemerintah daerah,” katanya

Dikatakan, dirinya selaku tokoh masyarakat mengakui jika bebera-pa tahun terakhir sebagian jalan tersebut sudah dilakukan perbai-kan. Namun perbaikan yang dilaku-kan oleh pemerintah hanya bisa bertahan dalam waktu yang sing-kat. Sehingga, saat ini bahan mate-rial seperti batu krikil dan aspalnya banyak yang mulai mengelupas.

Sejauh ini, masih belum dilaku-kan perbaikan kembali. ”Ada seba-gian yang diaspal, tapi saat ini su-dah rusak lagi. Sedangkan sebagian jalan lain, hanya diperbaiki dengan cara pengerasan bukan dilakukan pengaspalan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau agar pemerintah dae-rah segera melakukan perbai-kan. Hal itu mengingat jalan po-ros desa itu menjadi akses utama masyarakat setempat.

”Beberapa waktu lalu, sejum-lah masyarakat sempat mendata-ngi kantor DPRD Sumenep untuk minta solusi agar jalan itu segera dilakukan perbaikan. Tapi sayang-nya sampai saat ini masih be-lum ada respon positif. Buktinya, kondisi jalan tetap dibiarkan rusak, bahkan tambah hari kerusakannya semakin parah,” terangnya

Sementara Kepala Dinas Peker-jaan Umum (PU) Bina Marga Edi Rasiyadi masih belum bisa dikon-firmasi. Sebab, saat didatangi ke kantornya sedang tidak ada. Saat dihubungi melalui telepon se-lulernya sedang tidak aktif.

=JUNAEDI/SYM

INFRASTRUKTUR

Jalan Poros Desa Dikeluhkan

KISRUh AKSIomA

Dewan Akan Panggil KemenagSUMENEP – Polemik yang terjadi antara Pondok Pesantren Annuqayah, Kecamatan Guluk-Guluk de-ngan Kementrian Agama (Kemenag) Sumenep, men-dapat sorotan tajam dari kalangan anggota DPRD setempat. Bahkan, Komisi D DPRD Sumenep, dalam waktu dekat akan memanggil petinggi Kemenag.

Pelajar sedang melintas di jalan poros Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Selasa (10/3). Sepanjang 5 km kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan.

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IVF PamekasanBANGKALANPROBOLINGGO PamekasanKORAN

MADURA FRABU 11 MARET 2015No. 0563 | TAHUN IV

Data pada Bulog Subdivre XII Madura, Rumah Tangga Sasa-ran (RTS) yang berhak menerima raskin di Pamekasan sebanyak 86.397 RTS. Dengan ketentuan untuk masing-masing RTS, me-nerima bantuan sebanyak 15 kilo-gram.

Bantuan setiap bulannya untuk Kabupaten Pamekasan 1.295.955 kilogram. Sementara saat ini stok beras yang ada di gudang Bulog Pamekasan, hanya

sekitar 1.900 ton, diperkirakan hanya cukup untuk satu bulan pendistribusian saja.

Wakil Kepala Bulog Subdirve XII Madura, RR Suwardani me-ngatakan pihaknya belum me-lakukan pengadaan beras untuk stok berikutnya sejak adanya kasus hilang beras di gudang Bu-log. Stok yang ada di gudang Bu-log kini hanya hasil pengadaan tahun 2014 lalu.

Dia menjelaskan, berdasarkan

perintah Divre Jawa Timur, saat ini yang pengadaan hanya beru-pa gabah, yang kemudian diselip menjadi beras. Namun, tidak me-nutup kemungkinan nantinya akan melakukan pengadaan be-ras. Karena ketersediaan gabah tidak mencukupi untuk kebutu-han beras se Madura.

“Kami sedang mengajukan be-ras move (pindahan) dari Subdiv-re daerah lain. Karena sejak ada kehilangan beras di gudang. Kami belum melakukan pengadaan be-ras, yang ada pengadaan gabah. Itu masih sedikit,” kata Suwardani.

Terpisah, Kepala Gudang Bu-log Pamekasan, Yuni Irianto me-ngatakan saat ini stok beras yang ada di gudang bulog sekitar 1900 ton. Namun, jumlah itu sudah ter-masuk beras yang terserang hama. Sehingga jika dilakukan pemila-

han jumlahnya akan berkurang.“Jadi hanya siap disalur-

kan untuk bulan ini saja, karena stoknya sangat tipis. Untuk se-mentara dari 1900 ton beras yang dinyatakan siap sebanyak 1.750 ton, sisanya tidak layak konsumsi karena rusak. Kini bulog tidak membuka pengadaan beras lagi melainkan dalam bentuk gabah,” kata Yuni Irianto.

Seperti diberitakan sebelum-nya, Bulog Subdivre XII Madura kini tidak diperbolehkan mendis-tribusikan raskin 2015 karena akan ada aturan khusus dalam pendistribusian raskin di Madura. Sehingga bulog masih mempun-yai waktu untuk bisa menyedia-kan stok beras secukupnya hingga aturan tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

=ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Bulog Krisis Stok BerasPasca Memutus Mitra KerjaPAMEKASAN - Ketersediaan beras di Gudang Bulog Pamekasan kini mulai menipis (krisis) paska pemutu-san kontrak terhadap 25 rekanan pengadaan beras mitra Bulog yang diduga terlibat pengadaan beras fiktif. Kondisi itu tentu perlu langkah cepat dari Bulog Subdivre XII Madura agar tidak terjadi kekurangan beras saat pendis-tribusian beras miskin (Raskin) 2015.

MINIM. Kepala Gudang Bulog Pamekasan, Yuni Irianto, di dalam gudang Bulog, yang nyaris tak berisi beras.

PAMEKASAN - Pemerintah masih mengkaji format ideal program kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang tepat untuk masyarakat Indonesia, kata anggota DPR RI Kholilurrahman.

“Sampai saat ini pemerin-tah masih mencari formal ideal bentuk kompensasi yang hen-dak dikucurkan pemerintah ke-pada warga miskin dan kurang mampu di negeri ini, termasuk kompensasi BBM kepada para nelayan,” kata Kholilurrahman saat dialog dengan perwakilan masyarakat nelayan dan tokoh masyarakat di Pamekasan, Selasa.

Kholilurrahman menge-mukakan hal ini, menanggapi keluhan masyarakat nelayan akan naiknya harga kebutuhan bahan pokok, meski harga BBM turun.

Sementara disatu sisi, harga jual ikan dari hasil tang-kapan nelayan tetap, bahkan cenderung turun, akibat hasil tangkapan ikan banyak.

Politisi Partai Kebangki-tan Bangsa (PKB) Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, sebagian program kompensasi BBM memang telah diku-curkan pemerintah melalui kantor pos dalam bentuk kartu Indonesia Sejahtera.

Akan tetapi, kata Kholil, program itu, masih perlu dievaluasi, mengingat di se-jumlah daerah masih ditemu-kan banyak persoalan. Seperti salah sasaran, bahkan ada keluarga yang mampu justru ikut menikmati program untuk rakyat miskin tersebut.

“Makanya, formal ideal program kompensasi BBM ini masih terus dikaji,” katanya menjelaskan.

Kholil dalam dialog dengan perwakilan masyarakat nelayan Pamekasan itu juga menje-laskan, bahwa Presiden Joko Widodo sebenarnya memiliki komitmen kuat untuk memba-ngun bangsa ini lebih baik.

“Pak Jokowi itu orangnya sangat sederhana, merakyat dan sangat peduli terhadap rakyat kecil,” tutur Kholilur-rahman.

Namun demikian, perbai-kan sistem tidak hanya cukup dengan komitmen baik, akan tetapi perlu dukungan dan komitmen dari semua pihak.

=ANt/RAH

BBM

Format Ideal Kompensasi Masih Dikaji

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV GPamekasan

Menurut Syafii, pelajar Pame-kasan harus bersih dari narkoba sehingga harus ada perhatian khu-sus. Pihaknya sudah mendesak se-luruh sekolah untuk memberikan pembinaan secara terus menerus kepada para pelajar tentang bahaya narkoba. Jika ditengara ada siswa terlibat narkoba hendaknya segera ditangani agar tidak merambat

pada pelajar yang lainnya. Ia mengakui, narkoba me-

mang sangat jahat dan pemakai-nya sudah tidak mengenal usia dan kalangan. Sehingga peme-rintah harus tegas dan siap perang terhadap narkotika.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan untuk menanggulangi

peredaran narkoba di Pamekasan. Salah satunya, berencana akan me-lakukan tes urine terhadap seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Pame-kasan, para guru, kepala sekolah, dan para siswa di Pamekasan.

Tetapi ia tidak bisa memasti-kan realisasi tes urine ini karena membutuhkan biaya operasio-nal yang cukup tinggi. Sehingga pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.

Menurutnya, pelajar menjadi a-tensi utama pemerintah daerah agar terbebas dari narkoba dan pergaulan bebas. Kini Disdik Pamekasan sudah meningkatkan pendidikan agama dan moral untuk membentengi para pelajar menjauh dari narkoba dan

pergaulan bebas.“Ada dugaan narkoba masuk

ke kalangan pelajar, untuk itu kami dalam waktu dekat akan melakukan tes urine terhadap se-luruh pelajar di Pamekasan dan kami sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian tentang renca-na itu,” ungkapnya.

Sementara, jajaran Pol-res Pamekasan terus menya-takan perang terhadap peredaran narkoba di Pamekasan. Beberapa cara sudah ditempuh, mulai me-lakukan sosialisasi bahaya narko-ba, menggandeng tokoh agama.

Saat ini Polres Pamekasan su-dah memetakan beberapa daerah yang disinyalir dijadikan tempat

peredaran narkoba. Bahkan sudah melakukan pengintaian terhadap gembong narkoba.

Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha menyatakan jika dulu pemakai narkoba hanya orang-orang tertentu dan ma-suk kategori kaya, kini sekali-pun masyarakat biasa juga sudah menikmati narkoba. Narkoba tak kenal usia, kalangan dewasa dan usia sekolah juga sudah menjadi pengkonsumsi narkoba. Hal ini dapat memicu tindak kejahatan lain manakala tidak memiliki modal untuk membeli narkoba, seperti pengedar bahkan nekat melakukan pencurian.

=FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Narkoba Mulai Masuk Sekolah?Bupati Perintahkan Lakukan Tes UrinePAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mene-ngarai aroma narkoba mulai merasuk ke kalangan pelajar di Pamekasan. Oleh sebab itu, ia meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat agar melakukan tes urine terhadap seluruh pelajar di Pamekasan.

MEMBAHAYAKAN. Jembatan yang terletak di Galis ini masuk ke badan jalan sehingga sangat membahayakan pengguna jalan. Keselamatan pengendara jadi terancam karena banyak kendaraan berla-lulalang melewatinya. Karena itulah, Pemerintah harus membongkar jembatan tersebut kemudian melebarkannya ke kedua sisi.

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IVH PamekasanPamekasan

Hal itu, diungkapkan sejum-lah penambang pasir saat men-datangi balai wartawan di Jl Pa-mong Praja, nomor 2 Pamekasan, kemarin (10/3). Kedatang mereka untuk mengklarifikasi berita soal dugaan pungli yang melibatkan oknum polisi.

Menurut mereka tidak ada permintaan uang dari petugas polisi saat mereka dimintai ke-

teranagn di Mapolres Pamekasan, beberapa waktu lalu. Mereka me-rasa dirugikan dengan pernyataan salah satu warga Pandan, Agus Sumantri, yang mengaku meng-koordinir pungutan tersebut.

Hal itu disampaikan Rudi, pemilik perahu yang diguna-kan untuk mengangkut pasir hasil penambang. Menurutnya, ia merasa dirugikan atas infor-

masi adanya isu pungutan oleh oknum polisi terhadap penam-bang yang dikoordinir oleh Agus Sumantri.

Rudi menilai Agus Sumantri menunggangi masyarakat demi kepentingan dirinya. Pasalnya, akibat mengakuan itu membuat penambang tambah susah. Agus Sumantri yang mengaku ketua paguyuban penambang pasir Pamekasan hanya mau pahlawan. Akan tetapi, cara yang ditem-puhnya justru menjerumuskan warga.

“Tidak benar Agus Sumantri itu. Mau dapat dari mana kami uang Rp 3 juta. Sampai saat ini kami tidak pernah ditarik biaya oleh polisi. Agus Sumantri ini mau mencalonkan kepala desa,

dia mau jadi pahlawan. Permai-nan politik, yang jadi korbannya masyarakat banyak,” kata Rudi.

Sementara itu, Ahmad Ju-mali, penambang pasir di desa Pandan, mengaku tidak bisa me-menuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Untuk membeli rokok saja dia tidak ada. Terpaksa dia harus mencari pinjaman uang ke tetangga agar kebutuhan keluar-ganya terpenuhi. “Itu satu-sa-tunya mata penghidupan kami. Sekarang kami tidak bekerja. Kami takut dibilang melanggar hukum,” kata Jumali.

Kemudian, penambang pa-sir lainnya, Heriyanto, 38, yang pernah dimintai keterangan oleh Polres Pamekasan terkait aktivitas tambang pasir ini

masih trauma untuk bekerja. Dia mengeluh dan berharap peme-rintah kabupaten hadir di te-ngah-tengah mereka.

“Yang kami lakukan memang salah, tapi mau bagaimana lagi. Ini untuk nafkah keluarga, untuk biaya anak sekolah. Dulu zaman bupati sebelumnya, kami diun-dang ke pendopo, kami ditole-ransi untuk menambang,” kata Heriyanto.

Terlepas dari isu pungli yang terjadi, para penambang pasir berharap pemkab segera hadir di tengah-tengah mereka. Dan, perlindungan agar bisa kembali bekerja sebagai penambang. Se-hingga bisa kembali mencukupi nafkah keluarganya.

=ALI SYAHRONI/RAH

Tak Bisa Lagi Nafkahi KeluargaPenambang Pasir Takut Dinilai Melanggar HukumPAMEKASAN - Sejak sejumlah penambang pasir asal Desa Pandan, Kecamatan Galis, Pamekasan, dipanggil ke Polres Pamekasan pada 21 Februari lalu, warga ber-henti bekerja. Warga takut aktivitas mereka dinilai seba-gai bentuk pelanggaran hukum. Akibatnya hingga saat ini mereka mengaku sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah pada keluarganya.

BERSILA. Tiga orang penambang pasir menemui sejumlah awak media di balai wartawan, Jl Pamong Praja, nomor 2 Pamekasan, kemarin (10/3)

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV IPamekasan

PAMEKASAN - Pemkab Pamekasan melalui Badan Pe-rencanaan Pembangunan Dae-rah (Bappeda) melaksanakan musyawarah perencanaan pem-bangunan (musrenbang) tingkat kabupaten di Pendopo Budaya Wakil Bupati Pamekasan, Jl Jokotole, Selasa, (10/3). Musren-bangkab diikuti oleh perwakilan masing-masing SKPD dan camat dari 13 kecamatan.

Melalui rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) ini diharapkan ada sinkronisasi ren-cana kerja satuan kerja peme-rintah daerah (Renja SKPD) guna mewujudkan dokumen RKPD yang akomodatif, responsive, dan aspiratif.

Kepala Bappeda Pemkab Pamekasan, Zainal Arifin me-ngatakan ada enam prioritas pembangunan selama periode 2016-2018, yaitu mengembang-kan pendidikan berbasis potensi dan pemerataan kualitas, pe-ningkatan fasilitas kesehatan, dan penempatan pembangunan infrastruktur.

Tiga prioritas pembangu-nan lainnya, yakni peningkatan pembangunan sektor pertanian dengan mengoptimalisasikan komoditas unggulan daerah, percepatan reformasi birokrasi di segala bidang dan meningkatkan kemudahan layanan publik yang cepat, sederhana, dan murah.

Musrenbangkab merupa-

kan tindak lanjut dari musrem-bangdes dan musrenbangcam. Jadi, yang dibicarakan dalam mus-rengbangkab merupakan usulan pembangunan dari bawah ke atas (bottom-up). Hasil musrenbang-kab akan dikoordinasikan dengan hasil musrenbangprov.

“Kegiatan ini merupakan sis-tem penyelenggaraan perenca-naan pembangunan dari tingkat desa dengan harapan menghasil-kan perencanaan yang akomodatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkapnya

Pada musrenbangkab kali ini, titik tekannya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, seperti pembenahan jalan, fasili-tas pemenuhan air bersih, dan

peningkatan lingkungan. Selain itu juga pembangunan sumber daya manusia yang dinilai belum

optimal juga menjadi perhatian Pemkab Pamekasan.

=FAKIH AMYAL/RAH

Matangkan Konsep Perencanaan Pembangunan

Mereka adalah M Saleh (59), Bunarim (55), Kandar (65), Mat Dahri (65), dan Rasidi (50). Ke-limanya tercatat sebagai warga Kabupaten Sampang. Sedangkan Paeng (46) dan Bakri (51), warga Batumarmar, Pamekasan.

Selain 7 penjudi tersebut, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti, antara lain mobil sebanyak 8 unit, se-peda motor sebanyak 63 unit, dan ayam petarung sebanyak 13 ekor serta uang tunai sebesar Rp 1.640.000.

Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Maryatun me-ngatakan sebenarnya perjudian sabung ayam tersebut sudah ada sejak lama. Namun, selama ini perjudian tersebut selalu ber-langsung aman tanpa diketahui aparat keamanan. Bahkan sudah terkenal mendatangkan penjudi sabung ayam dari berbagai dae-rah.

Pihaknya sudah berulang kali melakukan penggerebekan dan baru kali ini berhasil. Operasi penggerebekan yang dilakukan sebelumnya diduga selalu bocor. Sehingga saat aparat polisi sam-pai ke tujuan, arena sudah dalam

kondisi kosong.Untuk itu, saat memulai

operasi penangkapan pada 6 Maret lalu, dilakukan secara tertutup dengan cepat dan tidak banyak diketahui oleh semua anggota kepolisian. Bahkan sejumlah alat komu-nikasi milik anggota Polres Pamekasan, sempat dikumpul-kan di ruangan Satreskrim Pol-res Pamekasan, sebelum be-rangkat ke lokasi sabung ayam.

“Kalau informasi yang kami dapat, arena perjudiannya sudah berlangsung cukup lama. Namun, baru berhasil digerebek. Operasi penggerebekan sebelumnya sela-lu gagal. Karena saat petugas tiba di lokasi, sudah kosong,” kata AKP Maryatun.

Ditemukan juga, aktivitas perjudian itu sudah terkoordi-nasi dengan rapi. Salah satu buk-tinya, ditemukannya sejumlah karcis parkir yang menempel di kendaraan dengan berlabel nama kelompok masyarakat (Pokmas) desa setempat.

Pihaknya juga belum me-meriksa Kepala Desa Blaban, Sukriyanto, terkait penangka-pan pelaku judi sabung ayam di

desanya itu. Mengenai adanya pokmas yang mengelola parkir juga akan diperiksa, termasuk kepada pemilik kendaraan yang memarkir di arena sabung ayam

yang kini kendaraannya sedang disita.

“Siapa pun yang merasa me-miliki sepeda motor silakan da-tang ke sini (Mapolres) dengan

membawa bukti kepemilikan ken-daraan, tapi kami juga akan perik-sa sejauh mana keterlibatannya,” ungkapnya.

=ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Mayoritas Pejudi dari SampangSalehan Arif: Ada Indikasi Kuat Sabung Ayam di Rojing Dibekingi Polisi PAMEKASAN – Selasa (10/3) Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan merilis daftar pelaku judi sabung ayam di Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan, yang telah ditangkap polisi pada 6 Maret lalu. Mayoritas mereka sudah berusia lanjut dan berasal dari luar kabupaten.

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IVJ Pamekasan

“Jika ada program dari pemerintah pusat untuk bantuan jaring kepada nelayan tentu akan sangat kami harapkan,” kata tokoh masyarakat nelayan kawasan pantura daerah itu, Ra-heli, dalam serap aspirasi den-gan anggota DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) XII Madura di Pamekasan, Selasa (10/3).

Saat ini, kata dia, nelayan di pesisir pantai utara Pamekasan kebanyakan hanya pekerja, sedangkan pemilik modal, yakni orang yang memiliki perahu dan jaring adalah orang-orang kaya

yang bukan nelayan.“Meski tangkapan ikan

banyak, hasilnya tetap tidak seberapa, karena nelayan berkewajiban untuk menyetor sebagian hasil tangkapan-nya itu untuk pemilik modal,” katanya.

Kondisi ini pula, katanya, yang menyebabkan para nelayan beralih bekerja mencari peker-jaan lain selain menangkap ikan, semisal melakukan penamban-gan pasir di pesisir pantai.

Selain modal, persoalan lain yang sering dihadapi para

nelayan di pesisir pantai utara Pamekasan itu adalah ketersedi-aan solar.

Sejauh ini, kata Raheli, di pesisir pantai utara Pamekasan belum ada SPBU khusus nelayan.

Para nelayan yang membu-tuhkan solar harus datang ke SPBU umum, terkadang dilar-ang membeli saat BBM langka dengan alasan mengutamakan pemilik kendaraan bermotor.

“Kadang alasannya kha-watir ditimbun. Padahal ini juga merupakan kebutuhan untuk mencari nafkah,” tutur Raheli.

Oleh karenanya, Raheli dan para nelayan di pesisir Pantura Pamekasan ini meminta agar pemerintah juga memperhati-kan ketersediaan solar bagi para nelayan, sehingga mereka tidak kesulitah untuk membeli bahan bakar minyak itu.

Anggota DPR RI Kholilur-rahman menyatakan, akan

menyampaikan permasalahan nelayan itu ke pemerintah pusat dan akan disampaikan kepada kementerian terkait.

“Saat ini, pemerintah memang sedang memfokus-kan pembangunan di bidang maritim, termasuk berupaya memperhatikan kesejahteraan nelayan,” katanya.

Serap aspirasi dengan para nelayan di pesisir Pantai Utara Pamekasan ini merupakan ba-gian dari agenda reses anggota DPR RI asal Pamekasan itu.

Selain melakukan serap aspirasi dengan nelayan, ang-gota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang Bulog, meninjau temuan gua batu akik di Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, dan menemui sejumlah tokoh ulama di pesisir pantai utara Pame-kasan. =ant/rah

PAMEKASAN - Panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Usaha DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, akhirnya menyetujui usulan penyertaan modal dari pemkab setempat untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim.

“Semua anggota Pansus sepakat bahwa penyertaan modal usaha itu merupa-kan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, karena itu usulan penyertaan modal oleh pem-kab untuk BPR Jatim langsung disepakati,” kata Ketua Pansus Raperda Penyertaan Modal Usaha, Moh Hosnan Achmadi, di Pamekasan, Selasa.

Hosnan menjelaskan jumlah modal usaha yang diusulkan Pemkab Pamekasan ke BPR Ja-tim sebesar Rp2,5 miliar dalam tiga tahap selama tiga tahun ke depan.

Dana yang dianggarkan dari APBD terhitung mulai 2015 sebesar Rp1 miliar dan Rp500 juta mulai tahun 2016 hingga 2018, sehingga total dana sebe-sar Rp2,5 miliar.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan ini menjelaskan semula memang ada legislator yang tidak terima dengan kebijakan Pemkab Pamekasan terkait penyertaan modal usaha untuk BPR Jatim itu.

Namun, dalam perkemban-gannya, yang tidak setuju itu akhirnya menerima, setelah mengetahui pentingnya pem-kab memiliki investasi untuk menambah pendapatan asli daerah.

“Pendapatan asli daerah ini, kan tidak bisa hanya berpatokan pada pajak bumi dan bangunan saja. Harus ada usaha kreatif yang salah satunya melalui penyertaan modal itu,” kata Hosnan.

Selain menyetujui penyer-taan modal usaha untuk BPR Jatim, Pansus juga menyetujui usulan penambahan modal usaha untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan sebesar Rp5,6 miliar. =ant/rah

PERBANKAN

DPRD Setujui Usulan Penyertaan Modal BPR

NELAYAN PANTURA

Kesulitan Modal Beli Jaring PAMEKASAN - Para nelayan di sepanjang pesi-sir Pantai Utara Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur, mengaku kesulitan modal untuk membeli jaring, sehingga mereka banyak yang terjerat rentenir.

ant/wahyu putro a.

Para nelayan yang berada di sepanjang pesisir Pantai Utara saat ini mengaku kesulitan modal untuk membeli jaring akibat terjerat hutang ke rentenir.

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV KPamekasan

Kepala Desa Blaban, Ke-camatan Batumarmar, Pame-kasan Sukrianto menjelaskan keinginan membentuk Pokdar-wis oleh masyarakat di desa itu, setelah adanya temuan gua batu akik beberapa hari lalu.

“Kami melihat ada potensi untuk dikembangkan men-jadi objek wisata, sehingga masyarakat bersepakat un-

tuk membentuk kelompok masyarakat sadar wisata,” kata Sukrianto menjelaskan.

Gua batu akik itu ditemukan di halaman rumah warga oleh pekerja penggali sumur milik Sati (40) warga Dusun Rojing, Desa Blabar, Kecamatan Batu-marmar, Pamekasan pada hari Selasa, 3 Maret 2015, sekitar pukul 10.00 WIB.

Saat itu, beberapa orang pekerja sedang menggali sumur untuk kebutuhan air minum mereka. Saat kedalaman tujuh meter, tiba-tiba penggali sumur menemukan lubang besar ber-diameter 50 meter persegi dan pada dinding lubang itu penuh dengan batu akik.

Atas temuan itu, warga pemilik sumur langsung mel-aporkan ke Kepala Desa Blaban Sukrianto dan selanjutnya in-formasi penemuan gua batu akik itu menyebar luas di kalangan masyarakat.

Sejak adanya temuan itu, banyak warga yang datang un-

tuk melihat secara langsung keindahan batu yang ada di dalam gua itu.

Para pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan, termasuk Ketua DPRD Pamekasan Halili juga telah melihat langsung gua batu akik temuan warga itu, bahkan Halili berjanji, akan mendukung Pemkab Pamekasan apabila nantinya gua batu akik itu akan dikembangkan menjadi objek wisata.

Selain Halili, anggota DPR RI Kholilurrahman juga menyem-patkan berkunjung ke gua itu. “Sejak ada temuan itu, memang banyak warga dari luar Kecama-

tan Batumarmar yang datang ke sini, bahkan banyak juga dari luar Kabupaten Pamekasan, seperti dari Kabupaten Sam-pang dan Kabupaten Sumenep,” katanya menuturkan.

Atas dasar itulah, maka warga di desa itu bersepakat memben-tuk kelompok sadar wisata. Mere-ka akan mengelola gua batu akik di Dusun Rojing, Desa Blaban, Ke-camatan Batumarmar itu.

Sukrianto juga berharap Pemkab Pamekasan men-dukung keinginan warga untuk mengembangkan gua batu akik di Dusun Rojing itu sebagai ob-jek wisata. =ANT/rAh

Warga Blaban Bentuk PokdarwisPAMEKASAN - Warga Desa Blaban, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, membentuk kelompok masyarakat sadar wisata (Pokdarwis), sebagai upaya mempromosikan potensi wisata yang ada di desa itu.

PAMEKASAN - Dinas Per-hubungan Komunikasi dan Infot-matika Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur, meng-gratiskan biaya pengurusan izin berlayar bagi para nelayan yang ada di wilayah itu.

Menurut Kepala Dinas Per-hubungan Komunikasi dan Infot-matika (Dishubkominfo) Pemkab Pamekasan Moh Zakir, kebijakan itu dilakukan, karena saat ini masih banyak nelayan yang be-lum mengantongi izin berlayar.

“Yang kami gratiskan ini han-ya untuk perahu nelayan, perahu angkutan barang dan perahu an-gkut penumpang di bawah 7 gross tonnage (GT) atau PAS kecil,” ka-tanya di Pamekasan.

Zakir menjelaskan, hingga kini sudah ada 200 orang pemilik per-ahu yang mengurus izin berlayar ke Dishubkominfo Pemkab Pame-kasan, dari sekitar 700 orang pemi-lik perahu nelayan di bawah 7 GT.

Selain untuk membantu mer-ingankan beban nelayan, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk men-dukung program prioritas pemer-intah pusat di bidang kemaritiman.

“Saat ini pusat kan sedang menggencarkan perbaikan dan pembangunan bidang maritim, jadi, program ini juga dimaksud-kan untuk mendukung program pusat,” katanya menjelaskan.

Jumlah perahu di Pamekasan saat ini sebanyak 2.005 unit. Dari jumlah itu, baru 218 unit di antara-nya yang mengantongi izin berla-yar, sedangkan 1.837 sisanya belum.

Menurut Kepala Dinas Kelau-

tan dan Perikanan (DKP) Pemkab Pamekasan Nurul Widiastutik, perahu yang telah mengantongi izin itu semuanya berada di pe-sisir pantai selatan. Sedangkan di pesisir pantai utara, seperti di wilayah Kecamatan Pasean, sama

sekali tidak ada yang menganton-gi izin berlayar.

Mayoritas nelayan yang be-lum mengurus izin operasional di Pamekasan itu mengaku, mereka sengaja tidak mengurus izin ka-rena biayanya yang harus dikelu-

arkan terlalu mahal, yakni hingga lebih dari Rp2 juta.

Untuk mendapatkan izin pas kecil saja, nelayan harus menge-luarkan uang Rp250 ribu, dan be-lum termasuk jenis izin lainnya, seperti SIM untuk nakhoda kapal.

“Dengan adanya kebijakan menggratiskan biaya pembua-tan PAS kecil oleh Dishubkom-info Pemkab Pamekasan itu, kami harap, semua nelayan bisa me-manfaatkan kesempatan ini,” ka-tanya berharap.=ANT/rAh

NELAYAN

Biaya Izin Berlayar Digratiskan

Halili Akan Dukung Pemkab Jika Akan Mengelola Gua Batu Akik

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IVL RABU 11 MARET 2015

No. 0563 | TAHUN IV LSampangKORAN MADURA

Atas dasar itulah, agar narkoba tidak semakin merajalela, Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sam-pang melakukan tes urine ter-hadap 160 pejabat yang duduk di esalon II dan esalon III di ling-kungan Pemkab, Senin (10/3). Tes urine itu dilakukan agar semua pejabat di lingkungan Pemkab bersih dari narkoba.

Bupati Sampang, A Fannan Ha-sib mengatakan, maraknya kasus pengedar dan pengguna narkoba yang menyerang masyarakat Sam-pang menjadi atensi khusus Bupati. Sebab, pihaknya menginginkan agar semua masyarakat Sampang bersih dari kasus barang haram tersebut. Apalagi, pejabat pemerin-tahan. “Kami tidak menginkan ada pejabat di lingkungan pemkab ter-sandung dalam kenikmatan narko-ba. Makanya, tes urine kepada 160 pejabat dilakukan secara men-dadak,” katanya pada awak media.

Menurut orang nomor satu di Sampang itu, tes urine mendadak dilakukan untuk pajabat di ling-kungan pemkab agar pejabat tidak punya niat untuk menolak dilaku-kan tes urine. Dan itu memang

harus dilakukan menyusul adanya intruksi dari Presiden Rebublik In-donesia Joko Widodo, karena war-ga Indonesia sedang dalam kondisi dijajah oleh barang yang merusak moral bangsa tersebut. “Tes urine ini atas intruksi Presiden, agar di-lakukan kepada pejabat di kabu-paten, untuk Sampang kami tidak ingin ada pegawai menggunakan narkoba,” paparnya.

Ditegaskan oleh Bupati, kalau ada salah pejabat yang terbuk-ti menggunakan narkoba akan ditindak tegas sesuai aturan yang berkaitan dengan kepegawaian. Bahkan, pihaknya mengancam akan memberikan sanksi berat kepada pejabat yang tersandung barang haram tersebut. “Kalau ditemukan pasti akan ditindak sesuai dengan peraturan kepega-waian,” tegasnya.

Terpisah, Kasi Pemberdayaan Alternatif BNNP Jawa Timur, Puguh Rahardjo menjelaskan, maraknnya kasus narkoba di setiap daerah menjadi atensi khusus dari BNNP, BNK dan pemkab setempat. Sehingga, Pemkab Sampang mem-inta kapada BNNP untuk dilakukan

tes urine kapada pejabatnya secara mendadak. “Sejak tahun trakhir ini setiap daerah diserang narkoba. Buktinya, semua kalangan sudah banyak yang tersandung virus itu,” ungkapnya.

Dikatakan Puguh, pihaknya masih belum bisa memastikan ada atau tidak pejabat Pemkab Sampang yang tersang narkoba. Sebab, hasil tes urine yang di-

lakukan oleh BNNP Jawa Timur tersebut nantinya akan disam-paikan secara tertutup kepada pemerintah setempat. “Semen-tara ini kami tidak bisa menyam-paikan hasil tes urine ini. Kami hanya bisa menyampaikan mela-lui bapak bupati, sebab, itu tang-gung jawab bupati,” imbuhnya.

Lebih luas Puguh mengungka-pkan, angka pengguna narkoba di

wilayah Jawa Timur saat ini ter-bilang tinggi. Bahkan, yang ter-catat di BNNP Jatim kurang lebih ada 338 ribu pecandu narkoba. Dari jumlah itu didominasi oleh kalangan remaja yang semestin-ya duduk di usia sekolah. “Angka pengguna narkoba yang tercatat di BNNP Jawa Timur mencapai 338. Jumlah itu didominasi rema-ja,” sebutnya. =RIDWAN/LUM/SYM.

SAMPANG- Pembangunan proyek area parkir mobil dinas (Mobdin) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang dalam sorotan banyak kalangan, terutama kalangan ak-tivis. Pasalnya, pembangunan itu terkesan buang-buang anggaran mengingat tempat parkir lama masih terlihat bagus.

Aktivis mahasiswa, Arif San-toso menilai pembangunan tem-pat parkir tersebut cukup menarik perhatian publik. Bahkan, dalam sorotan mengingat tempat parkir yang lama masih terlihat kokoh dan bagus. “Menurut saya, itu salah satu praktek baru untuk menguras anggaran. Kalau tidak salah ada delapan tempat parkir di kantor DPRD Sampang, masak itu belum

cukup. Apalagi banyak anggota de-wan tidak bawa mobil,” paparnya.

Ia menyoroti pembangunan itu bukan tanpa dasar. Bahkan ia mengajak masyarakat untuk meli-hat sendiri jumlah parkir yang ada

di DPRD. Sebab menurutnya, tem-pat parkir itu masih cukup untuk memenuhi kebutuhan parkir ang-gota dewan. “Coba kita bayang-kan, di halaman kantor DPRD ada halaman yang cukup luas dan bisa

memuat puluhan mobil anggota dewan. Pertanyaan saya, kenapa sekretariat DPRD masih mem-bangun tempat parkir lagi. Aneh!” ucapnya sembari menaruh curiga.

Arif lebih sepakat agar ang-garan itu digunakan untuk pem-bangunan yang lebih layak dan bermanfaat. “Misal, tempat khu-sus ruang baca, yang didalamnya disediakan buku-buku tentang kegiatan anggota dewan. Kalau itu kan lebih baik dari tempat parkir,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Sampang Sudarmanto mengatakan, sekretatiat DPRD Sampang terpaksa membangun tempat parkir untuk roda empat mengingat parkir yang sudah ada belum bisa menampung kendaraan anggota dewan. Bahkan,

setiap harinya tempat parkir yang lama penuh. Sehingga, sekretariat memutuskan untuk membangun tempat parkir lagi.

“Kami terpaksa membangun tempat parkir lagi mengingat mobil dewan setiap harinya di-parkir di halaman. Bahkan, kocar kacir. Sehingga, kami memban-gun tempat parkir lagi agar mobil dewan diparkir di tempat yang sudah disediakan,” ungkapnya.

Dikatakan Sudarmanto, pem-bangunan tempat parkir untuk mo-bil anggota dewan itu direncanakan empat lokal dengan nilai anggaran Rp. 800 juta. Namun, dimungkin-kan penambahan empat lokal itu masih belum cukup untuk memen-uhi kebutuhan tempat parkir mobil dewan. =RIDWAN/LUM/SYM

160 Pejabat Jalani Tes Urine Bupati: Jika Terbukti Akan Disanksi

FASILITAS DPRD

Pembangunan Area Parkir Mobil Dewan dalam SorotanTempat parkir mobil dewan sedang dalam pengerjaan, Selasa (10/3).

SAMPANG – Beberapa bulan terakhir ini, Kabupaten Sampang sering ternodai oleh Narkoba. Bahkan barang haram tersebut marak terjadi di Kota Bahari. Terbukti, kemarin, Satuan Reserse Narkoba (Sat-reskoba) Polres Kabupaten Sampang kembali me-ringkus pengguna dan pengedar sabu-sabu.

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563| TAHUN IV MBangkalanBangkalan RABU 11 MARET 2015

No. 0563 | TAHUN IV MBangkalanKORAN MADURA

Ditinggal Kerja, Belasan Gram Emas Hilang Pencuri Membobol Pintu Rumah Bagian Belakang

"Saya baru tahu kalau saya ke-hilangan sekitar sore hari sekitar pukul 17.00 WIB. Emas 13 gram yang terdiri dari empat cincin, sepasang giwang, handphone, tape recorder, dan uang sisa leb-aran seluruhnya hilang," kata Farida.

Dia menyadari kalau kehilan-gan setelah pulang mengajar. Saat itu, dirinya hendak mencari handphone, yang diletakkan di

laci. Saat itu, dirinya tersadar kalau telah mengalami pencu-rian harta bendanya. Ditengarai, pelaku membobol pintu rumah bagian belakang. Sebab pintu bagian belakang mengalami kerusakan.

Wanita yang sehari-hari mengajar di SMPN 3 Bangkalan tersebut, sontak merasa kaget. Sebab harta benda yang hilang merupakan simpanan tabungan-

nya. Sebagian merupakan sisa peninggalan dari orang tuanya.

"Jelas saya merasa sedih, ka-rena barang-barang tersebut merupakan harta saya yang ter-sisa," ungkap wanita yang tinggal sendiri di rumahnya tersebut.

Sementara itu, Kapolres Bang-kalan AKBP Sulistiyono yang telah mendengar informasi terse-but langsung mengirim petugas ke lapangan. Pihaknya langsung menyelidiki peristiwa kehilan-gan belasan gram dan uang tunai tersebut.

"Kami telah mengirim ang-gota ke lapangan untuk me-nyelidiki peristiwa pembobolan tersebut, untuk ditindaklan-juti ke penyelidikan," terangnya saat dikonfirmasi melalui hand-phonenya.

= MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Nahas nasib Farida (50). Warga Jalan Pemuda Kaffa Perumahan Guru, Ketengan Kecama-tan Burneh ini harus menelan kesedihan mendalam karena belasan gram emas dan uang tunai miliknya raib digondol maling saat dirinya berada di tempat kerja. Apalagi kejadian berlangsung saat siang hari, ketika kondisi rumah dalam keadaan kosong dan sepi.

moh ridwan/koran maduraSEDIH. Farida saat mengetahui rumahnya telah dibobol maling.

UJIAN NASIONAL

2 Sekolah Laksanakan Ujian Online

BANGKALAN - Di antara 7 lembaga yang diajukan oleh Di-nas Pendidikan (Disdik) Kabupa-ten Bangkalan untuk menggelar Ujian Nasional (Unas) secara online, hanya dua lembaga yang dinyatakan lolos verifikasi. Sebut saja, SMKN 1 Bangkalan dan SMK Nurul Amanah. Salah satu syarat untuk menyelenggarakan unas secara online yakni memiliki per-angkat komputer yang jumlahnya sepertiga dari jumlah siswa.

"Kami mengusulkan tujuh lembaga dan dua SMK ternyata disetujui karena penuhi syarat menggelar unas secara online," ungkap Sekretaris Disdik Bang-kalan Bambang Budi Mustika.

Menurut Bambang, sistem unas secara online bisa me-ngetahui dan mengukur secara langsung kemampuan setiap siswa. Begitu juga nilai siswa. Namun nilai unas bukan menjadi penentu kelulusan siswa. Kelulu-san siswa ditentukan oleh pihak sekolah. Kendati demikian nilai Unas juga sangat menentukan nasib siswa dalam melanjutkan

sekolah keperguruan tinggi negeri (PTN) atau ketika masuk men-jadi TNI, Polri, dan lainnya. “Unas juga tidak boleh dianggap remeh oleh para siswa," pesannya.

Sementara itu, pelaksana-an Unas secara online menim-bulkan kekhawatiran. Salah sa-tunya, kekhawatiran itu server komputer ngadat dan internet lelet saat ujian nasional ber-langsung.

Selain internet lelet, dalam menjawab secara online siswa dituntut menjawab soal secara cepat, karena untuk setiap soal diberi batas waktu pengisian yaitu 5 menit persoal.

Menjawab kekhawatiran kekhawatiran tersebut, Kepala Sekolah SMK 1 Bangkalan, Quro-tul Ain mengatakan secara teknis server dan internet di sekolahnya sudah siap dan lulus uji coba dari Kementerian Pendidikan.

Secara umum kesiapan itu misalnya sudah terpenuhinya kecukupan jumlah komputer se-banyak 81 unit.

= DONI HERIYANTO/RAH

PERATURAN DAERAH

Dua Perda Belum Ditetapkan

BANGKALAN - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pe-milihan Kepala Desa (Pilkades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah disahkan oleh DPRD Bangkalan, Senin(9/3). Saat ini sudah dikirim ke Guber-nur untuk ditetapkan menjadi perda acuan dalam menggelar pilkades serentak.

Meskipun begitu, sembari menunggu perda tersebut, tahapan pilkades terus akan digelar dengan mengacu perda yang lama. Hal itu disampaikan oleh wakil bupati Bangkalan, Ir Mondir A Rofi'i.

"Raperda sudah disahkan oleh DPRD Bangkalan. Saat ini sudah dikirim ke gubernur untuk diproses dan ditetapkan," kata Mondir.

Menurutnya, perbedaan prinsip yang mendasar antara undang-undang lama dengan yang baru terletak pada pelak-sanaan pilkades serentak. Selain itu, menyangkut pembiayaan pada pelaksanaan pilkades seren-tak yang dibiayai oleh APBD.

"Penetapan dari gubernur

kondisional, bisa dua minggu, satu bulan. Bahkan, bisa dua bu-lan. Bergantung dari pak guber-nur sendiri. Untuk itu, tahapan pelaksanaannya bisa mengacu pada perda yang lama," jelasnya.

Dia menerangkan, dalam pe-laksanaan perda masih ada masa transisi, maksimal bisa dipakai dalam kurun waktu dua tahun.

Selama proses sosialisasi bisa menggunakan undang-undang yang lama. Sebab, pelaksanaan pikdes serentak ta-hapannya harus tetap berjalan.

"Yang sangat mendesak itu adalah kekosongan kades ditingkat desa. Itu yang harus kita isi agar kades secepatnya bisa definitif. Hal itu penting agar pemerintahan desa bisa tetap berjalan dengan baik," terangnya.

Menurutnya, perbedaan mendasar antara undang-undang lama dengan yang baru terletak pada bunyi pilkades serentak dan usur pembi-ayaan. Sebab, secara prinsip isi undang-undang masih sama.

= MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563| TAHUN IV N

Polisi Larang Tebus Motor Hasil PerampokanAda Warga Pesangraan Jadi Target Operasi Kepolisian

"Jangan sekali-kali me-nebus kendaraan sendiri yang dicuri orang. Kalaupun mau menebus langsung laporkan biar kami bisa mengetahui dan menangkap yang minta tebu-san itu," kata Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Andi Purnomo.

Pihaknya sangat mengapre-siasi apa yang dilakukan Alvin (25), warga Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega. Korban pen-curian tersebut melaporkan se-seorang yang meminta tebusan kepada korban. Diketahui, yang meminta tebusan itu tidak lain si pencuri berinisial S, warga

Desa Pesangraan Kecamatan Kwanyar. Pelaku meminta te-busan seharga Rp 3 juta untuk motor Beat putih dengan no-mor polisi (nopol) N 3263 QZ milik korban.

"Ketika pelaku menelepon meminta tebusan Rp 3 juta, korban langsung menghubungi kami. Pada saat itu juga petu-gas meluncur untuk menangkap pelaku," imbuhnya.

Namun, kata Andi, ketika tiba di lokasi pelaku sudah melarikan diri. Hanya mo-tor korban yang berwarna putih itu ada di rumah pelaku. Pelaku saat ini telah ditetap-kan sebagai target operasi

(TO) yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Modus tebus-menebus sudah menjadi kebiasaan buruk yang harus dihentikan. Sebab kawanan pencuri tersebut akan terus mencari sasaran baru dan me-minta tebusan kepada korban.

"Tidak jarang juga pelaku ini bekerja sama dengan tokoh un-tuk melancarkan akal bulusnya dalam tebus-menebus. Jadi siapa pun yang terlibat dalam tebus menebus terancam dikenakan pasal 480 KUHP karena men-dukung aksi kejahatan dengan acaman 4 tahun penjara," tu-turnya.

= DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Bangkalan melarang keras masyarakat menebus motor hasil rampokan karena akan semakin mem-perpanjang deretan kasus pencurian kendaraan bermotor. Sekalipun harus menebus, diharapkan melapor ke pihak kepolisian agar para pencuri yang meminta tebusan tersebut bisa ditangkap.

doni heriyanto/koran maduraDIAMANKAN. Barang bukti (BB) motor hasil curian yang dimintai tebusan Rp 3 juta oleh pelaku yang saat ini dalam pengejaran petugas kepolisian.

JURNALIS

Wartawan Bodrek Pusingkan Wakapolres

BANGKALAN - Maraknya wartawan luar daerah kabupaten Bangkalan, yang datang ke da-erah tersebut membuat Waka-polres setempat Kompol Yanuar Herlambang gerah, karena ke-datangan mereka tidak memiliki kepentingan yang signifikan dan tidak dilengkapi identitas yang je-las. Apalagi, kedatangan wartawan yang tidak diketahui medianya itu bukan hanya satu kali saja, akan tetapi sering mendatangi ruangan kerjanya di Mapolres.

"Wartawan gak jelas itu sering mepet saya, datang ke ruangan. Ngakunya dari Bangka-lan, tapi saat ditanya nama-nama wartawan yang aku kenal, mereka kebingungan," keluhnya.

Karena sering kedatangan tamu tak diundang tersebut, akhirnya Yanuar menegas-kan tidak menerima wartawan dari luar Bangkalan. Terlebih ujung-ujungnya bukan konfir-masi terkait pemberitaan, namun hal lain berupa uang. Kendati demikian, Yanuar tetap bersikap bijak dengan menerima mereka sekalipun sebentar dan memberi-kan pemahaman dan wejangan.

"Jika dibiarkan saja bisa menjadi kebiasaan, makanya saya bersikap tegas kepada mereka," ucap perwira satu melati itu.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bangka-lan, Fathorrahmad Said menyatakan jika ada wartawan yang tidak jelas identitasnya tetap diterima den-gan baik. Akan tetapi, apabila su-dah mencoba mengorek kesalahan yang cenderung dibuat-buat maka nara sumber berhak tidak meneri-ma keberadaan mereka.

"Kalau masih dalam batas kewajaran diterima saja tanyakan baik-baik apa tujuannya. Tapi kalau sudah aneh-aneh gak usah takut langsung tolak dengan te-gas," ucap pria yang akrab disapa Jimhur Saros itu.

Jimhur menegaskan jika warta-wan itu terindikasi melakukan pemerasan jangan segan-segan untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Sebab tindakan itu sudah mencoreng nama baik insan pers dan hal ini murni sebagai tindakan kriminal. Dengan demikian, semua pihak harus benar-benar mengeta-hui ciri-ciri wartawan yang murni dan wartawan gadungan.

= DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563| TAHUN IV OBangkalan RABU 11 MARET 2015

No. 0563 | TAHUN IV OIndustri LokalKORAN MADURA

Melirik Peluang Usaha Paving

Apalagi, pada saat sekarang ini bahan bangunan banyak yang terbuat dari unsur semen. Seba-gai contoh paving block, batako, asbes semen, dan lain sebagainya. Bahan bangunan yang terbuat dari unsur semen dapat dijumpai di sejumlah tempat di lingkungan sekitar.

Kondisi itu yang kemudian

dilirik oleh Moh Faridi, warga Dusun Bhiris, Desa Tambung, Ke-camatan Pademawu, Pamekasan, untuk mendapat celah peluang usaha berupa pembuatan paving block. Pasalnya, hampir semua pembangunan perumahan hala-mannya menggunakan paving.

Menurutnya, tempat usaha pembuatan paving block tidak membutuhkan banyak tempat, usaha yang is dirikan pada tahun 2013 hanya menempati lahan se-luas 3 x 9 meter di samaping ru-mahnya. Proses pembuatannya pun tidak terlalu sulit.

Kemudian, bahan dalam pem-buatan paving block cukup mu-dah didapatkan, yaitu pasir, se-men, dan air. Ketiganya dicampur, kemudian dipress pada cetakan yang sudah dibentuk sesuai yang diinginkan, baik segi enam mau-pun segi empat.

Alat yang digunakan juga tidak terlalu banyak, yaitu ember

untuk mengukur takaran per-bandingan penggunaan semen dan pasir. Lalu, ayakan pasir un-tuk memisahakan pasir dari batu. Ayakan tersebut yang terbuat dari kawat kassa yang diberi bingkai dan pegangan dari kayu.

Pembuatan bahan campuran atau adukan semen dan pasir dilakukan secara sederhana de-ngan menggunakan cangkul dan skop. Apabila pencampuran ba-han dalam kapasitas besar dapat menggunakan mesin pencampur atau molen. Juga alat press untuk proses cetak paving block.

“Bentuk cetakan beraneka macam disesuaikan dengan jenis paving yang akan dibuat. Bentuknya adalah persegi em-pat (10cx 20 x 6 cm) dan bentuk hexagonal (segi enam) dengan diameter 17 cm dan 20 cm. kalau saya biasanya membuat yang segi enam, dengan mesin press hidro-lis,” kata Faridi.

Cetakan terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian dasar yang terbuat dari lempengan baja yang diberi motif dan dapat dilepas dan da-pat diganti yang berfungsi untuk memberikan motif bagian atas pa-ving. Bagian atas cetakan berfungsi untuk membentuk bagian dasar dan mengatur ketebalan paving.

Tahap-tahap pembuatan antara lain, proses pertama ada-lah mencampur pasir, semen dan air, aduk tiga unsur tersebut hing-ga merata. Lalu, isi adukan ember. Kemudian, buka penutup cetakan. Selanjutnya, atur cetakan pada posisi pengisian. Setelah tu, tuang adukan ke dalam cetakan. Lang-kah berukitnya, tutup cetakan. Terakhir press adukan tersebut.

“Setiap kali menggunakan jumlah adukan itu yang sama agar diperoleh paving blok yang sama, baik ketebalan, kekuatan, mau-pun kualitasnya,” ungkapnya.

Berikutnya, buka penutup ce-

takan. Lalu, lepaskan pegangan perlahan dan biarkan di lantai. Kemudian, secara perlahan, ang-kat paving blok bersama-sama dengan plat logam keluar dari

cetakan, tempatkan tripleks di atas paving blok yang telah dic-etak tersebut.

Selanjutnya, proses pe-ngeringan. Tempatkan produk di tempat penyimpanan yang teduh (tanpa sinar matahari lang-sung), dan biarkan selama 1 hari. Setelah 1 hari itu, masih perlu di-lakukan perawatan selama kurang lebih seminggu, untuk menghasil-kan paving yang kualitas baik.

“Kalau pembuatannya me-mang cukup mudah. Tetapi salah setiap membuat usaha yang perlu dijadikan pertimbangan adalah pemasaran. Karena pemasaran yang nantinya akan menentukan hasil akhir dari keuntungan yang didapatkan,” katanya.

= ALI SYAHRONI/RAH

PAMEKASAN – Bisnis in-vestasi bangunan rumah sangat menjanjikan, se-hingga banyak bermun-

culan bisnis pengemban-gan perumahan. Di balik

meningkatnya bisnis tersbeut ada celah yang bisa dijadikan usaha ru-

mahan, yaitu pembuatan paving block.

ali syahroni/koran maduraBEKERJA. Farisi sedang mencetak paving menggunakan mesin press hidrolis, di Dusun Bhiris, Desa Tambung, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IVP

KORA

N M

ADU

RA

PRABU 11 MARET 2015No. 0563 | TAHUN IV

PAMEKASAN-Setelah berbu-lan-bulan publik Madura me-nunggu siapa sponsor yang akan membiayai seluruh operasional Persepam Madura Utama (Perse-pam MU), akhirnya KAISAR dipas-tikan akan menjadi sponsor utama Laskar Sape Ngamok pada musim kompetisi Divisi Utama 2015.

Nama “KAISAR” juga ter-cantum di bagian depan jersey Persepam MU yang akan diguna-kan oleh pemain baik pada laga kandang ataupun tandang. Di ba-gian atas juga tercamtun logo klub

Persepam Madura Utama, dan PT. Jempol Madura Utama perusahaan yang mengelola Persepam.

Sementara di tengah-tengah logo klub Persepam MU dan PT. Jempol Madura Utama ada logo appareal yang menanggung jer-sey dan kelengkapan tim lainnya, yang diproduksi special one.

Untuk laga kandang, kostum yang akan dipakai ialah lo-reng merah putih vertikal yang menujukkan sebuah prestasi yang ingin dicapai oleh sebuah klub tidak terlepas dari petunjuk

dan keinginan sang pencipta. Manajemen berkeyakinan klub tidak cukup dengan memiliki tim pelatih ataupun pemain yang berkualitas melainkan juga harus meminta pertolongan kepada tuhan yang maha esa.

Warna merah dalam jersey Persepam MU melambangkan keberanian untuk melawan klub manapun dan kasta apapun. Baik itu klub yang selevel ataupun klub yang di atasnya.

Sementara warna putih memi-liki makna kesucian hati, pikiran

dan tindakan. Artinya, seluruh komponen yang berada tim baik manajemen, pelatih dan pemain harus mampu menjaga kesucian hati, pikiran dan tindakan. Sehing-ga, seluruh cita-cita bisa tercapai dengan baik dan sempurna.

Untuk laga tandang, jersey yang akan digunakan oleh pemain yakni putih polos kombinasi warna hitam dan merah horizontal di dada dan bertuliskan “KAISAR”’. Sementara di bagian belakang, ada nomor punggung pemain, tulisan Madura dan nama pemain.

Nadi enggan menyebutkan berapa anggaran keseluruhan yang ditanggung “KAISAR” serta sponsor lain yang berada di Jersey Persepam MU. Ia hanya berharap, dengan jersey ini mampu men-jawab rasa penasaran publik sepak-bola Madura tentang sponship Persepam MU di musim ini.

“KAISAR” ini menjadi sponsor utama Persepam MU musim ini dan nanti. Mudah-mudahan bisa menjawab rasa penasaran publik sepakbola Madura,” katanya. =FAKIH AMYAL/UZI

PAMEKASAN - Persatuan Sepakbola

Seluruh Indonesia (PSSI) bersama PT

Liga Indonesia seba-gai penyelenggara

kompetisi akan meng-undang seluruh klub

Divisi Utama pada akhir Maret.

Dalam pertemuan tersebut, PSSI bersama klub akan memba-has tentang persiapan kompetisi Divisi Utama 2015. Di antara-nya tentang jadwal kompetisi, proyeksi, dan sistem grup yang akan dijalankan selama kompeti-si berlangsung.

“Pertama pada akhir Maret mendatang kami akan mengun-dang seluruh tim Divisi Utama untuk berbicara soal jadwal, proyeksi, sistem grup, dan lain-lain,” kata Sekjen PSSI, Joko Dri-yono, seperti yang dikutip, dari laman ligaindonesia.co.id

Menurut Jodri sebutan lain Joko Driyono, saat ini PSSI dan LIGA Indonesia sedang memaksi-malkan waktu untuk segala persia-pan. Di antaranya, kompetisi Divisi Utama, Liga Nusantara, dan Piala Indonesia juga mendapat perha-tian khusus.

Sementara, untuk Liga Nu-santara yang akan menjadi ujung tombaknya adalah Aso-siasi Provinsi (Asprov). Di musim 2015 ini PT Liga Indonesia akan memakai administrasi dengan IT Sistem. Dengan harapan semua berjalan lancar dan akan dibantu oleh 39 hingga 45 volunteer yang akan ditempatkan untuk seluruh Asprov.

Sedangkan untuk Piala Indo-nesia (PI), Joko mengatakan saat ini dalam tahap finalisasi. “Simu-lasi kita PI ending semifinal-final setelah kompetisi ISL sekitar bu-lan November. Dengan peserta dari tim ISL, Divisi Utama, dan Piala Nusantara. Kita ingin so-sialisasikan pada akhir Maret ini. Format dan sistem terus kita go-dok. Perkiraan kick off PI antara

April atau Mei. Soal peserta ada opsi 76 atau 56 klub. Namun for-mat 56 menjadi opsi kuat. Format home&away setelah masuk ke ba-bak 8 besar. Sebelumnya kita akan memainkan sistem satu kali per-temuan saja,” urai Joko.

Kabupaten Pamekasan akan mewarnai kompetisi Liga Indone-sia. Untuk Divisi Utama Persepam MU akan menjadi wakilnya, se-mentara Pamekasan FC akan ber-laga di Liga Nusantara.

Dua klub asal Pamekasan ini menurut Pecinta Bola Pame-kasan Moh. Yudik akan men-jadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Pamekasan. Apalagi dalam waktu dekat ini Stadion Pamekasan yang terletak di Desa Cegug Kecamatan Tlanakan akan segera tuntas. Ini akan menam-bah, lengkapnya perkembangan sepakbola Pamekasan dan olah-raga lainnya di Pamekasan.

Menurut mahasiswa Jurusan Olahraga ini, pemerintah daerah segera melakukan langkah-lang-kah agar stadion segera tuntas, sehingga masyarakat Pamekasan bisa menikmati langsung di daerahnya sendiri dalam setiap pertandingan sepakbola. Tidak usah lagi mengeluarkan bia-ya besar untuk bisa menikmati pertandingan bola ke luar Pame-kasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PERSEPAM MU

Kaisar Jadi Sponsor Utama P-MU

PSSI Gelar Pertemuan Klub Akhir Maret

JERSEY LAGA

KANDANG

JERSEY LAGA

TANDANG

JERSEY PENJAGA GAWANG