Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten

i

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenanNya maka Laporan Awal Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Banten dapat diselesaikan dengan baik. Penyusun laporan adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.54/M.PPN/HK/04/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Pembentukan Tim Narasumber Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2011 di 33 Provinsi.

Dalam menyusun laporan awal ini, Tim Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang yang diberi tugas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Banten, telah membuat master schedule dan pembagian tugas tim. Di samping itu, Tim telah melakukan rapat pembahasan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten untuk menyempurnakan tabel pencapaian indikator kinerja RPJMN 2010-2014 Provinsi Banten (terutama untuk tahun 2009, 2010,2011) serta meminta dokumen RKPD 2010 dan RKPD 2011. Tim juga sedang melakukan analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan bidang kajian masing-masing di Provinsi Banten. Sistematika/Outline laporan dan struktur setiap bab disesuaikan dengan petunjuk yang termuat dalam Buku Panduan EKPD 33 Provinsi 2011 yang dikeluarkan oleh Bappenas. Tim mohon maaf apabila dalam laporan ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Sehubungan dengan itu, Tim mengharapkan tanggapan dan saran perbaikan atas laporan ini. Akhirnya Tim mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data, penjelasan, saran , serta bantuannya dalam penyusunan laporan dan semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Serang, Juni 2011 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Rektor, Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc NIP.19610522 198803 1 001

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................................................... i

Daftar Isi ................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi ………………………………………………………… 2

B. Tujuan, Sasaran, dan Keluaran Evaluasi…………………………………….. 4

C. Anggota Tim Evaluasi …………………………………………………………… 5

BAB II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI BANTEN

A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 ….................. 7

B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi

Pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 ................................................... 8

C. Evaluasi Tematik ............................................................................................11

BAB III PENUTUP ……………………………………………………………………………….17

1

BAB I PENDAHULUAN

2

A. Latar Belakang Evaluasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan

pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung koordinasi antar pelaku

pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar

daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan

daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5)

menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan

berkelanjutan.

Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis (Renstra)

Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mencakup 4

peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1) pengambil kebijakan/keputusan

(policy maker) dengan penjabaran pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan

rencana pembangunan ; (2) koordinator; (3) think-tank; dan (4) administrator dengan

penjabaran penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap

pelaksanaan rencana pembangunan dan penyusunan laporan hasil evaluasi.

Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan evaluasi

terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari peran tersebut,

telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang di dalamnya

mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post.

Terkait dengan peran utama Bappenas di atas, maka evaluasi tahunan terhadap

pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 mutlak diperlukan, demikian juga

pencapaian di tiap daerah termasuk di Provinsi Banten.

RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2. Pendidikan

3

3. Kesehatan

4. Penanggulangan Kemiskinan

5. Ketahanan Pangan

6. Infrastruktur

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8. Energi

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

Tiga prioritas lainnya, yaitu:

1. Kesejahteraan Rakyat

2. Politik, Hukum, dan Keamanan

3. Perekonomian

Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada RPJMN 2010-

2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian target kinerja

RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2) relevansi isu strategis, sasaran,

arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi

daerah; dan (3) evaluasi tematik di tiap daerah.

Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan harapan

agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya berlangsung dalam

proses yang lebih independen. Oleh karena itu, Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja

Pembangunan akan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

(EKPD) bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal.

4

B. Tujuan, Sasaran, dan Keluaran Evaluasi

No Tujuan Sasaran Keluaran

1. Untuk melengkapi

baseline data 2009

dan mengetahui

tingkat pencapaian

prioritas nasional

2010 dan 2011

berdasarkan RPJMN

2010-2014 di tiap

daerah.

1. Tersedianya baseline data

2009 dan hasil evaluasi

terhadap capaian prioritas

nasional 2010 dan 2011

berdasarkan RPJMN 2010-

2014 di tiap daerah.

Dokumen data dasar

evaluasi dan dokumen

hasil evaluasi terhadap

capaian prioritas nasional

2010 dan 2011

berdasarkan RPJMN

2010-2014 di tiap daerah 2. Tersedianya informasi dasar

untuk merumuskan

kebijakan terutama yang

berupa langkah

penanganan segera, baik

oleh pemerintah pusat maupun

oleh pemerintah daerah.

2 Untuk mengetahui

relevansi isu strategis,

sasaran, arah

kebijakan, dan

strategi pengembangan

dalam RPJMN 2010-

2014 dengan kondisi

daerah

1. Tersedianya hasil evaluasi

yang menunjukkan

kesesuaian dan atau

ketidaksesuaian antara isu

strategis, sasaran, arah

kebijakan, dan strategi

pengembangan dalam

RPJMN 2010-2014 dengan

kondisi daerah.

Dokumen hasil evaluasi

relevansi terhadap isu

strategis, sasaran, arah

kebijakan, dan strategi

pengembangan dalam

RPJMN 2010-2014

dengan kondisi daerah.

2. Tersedianya informasi dasar

untuk melakukan revisi

RPJMN oleh pemerintah

dan revisi RPJMD oleh

pemerintah daerah.

3 Untuk mengetahui

masalah spesifik

melalui evaluasi

tematik di tiap daerah

1. Tersedianya hasil evaluasi

terhadap masalah spesifik

melalui evaluasi tematik di

tiap daerah.

Dokumen hasil evaluasi

terhadap masalah spesifik

melalui evaluasi tematik di

tiap daerah.

5

2. Tersedianya informasi dasar

bagi pemerintah maupun

pemerintah daerah dalam

merumuskan langkah

kebijakan mengatasi

masalah spesifik melalui

evaluasi tematik di tiap

daerah.

C. Anggota Tim Evaluasi Provinsi Banten

1. Prof. Dr. Bambang Triadji

2. Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, MSc.

3. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd.

4. Drs. H. M. Syadeli Hanafi, MPd.

5. Asep Ridwan, ST., MT.

6. Darlaini R. Nasution, SE., MM

7. Dr. Aliudin, SP., MP.

8. Rina Yulianti, S.IP., M.Si.

Sekretariat 1. Drs. Suwarso

2. Rosada, SE

3. Doni Wahyu Pribadi, A.md

6

BAB II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI BANTEN

5

Rencana Kerja Tim EKPD Provinsi Banten adalah sebagai berikut : Master Schedule Kegiatan Secara Keseluruhan Evaluasi Kinerja Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2011

No AGENDA

Bulan Mei Bulan Juni Bulan Juli Bulan Agustus Bulan September

Bulan Oktober Bulan November

Bulan Desember

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 Seminar Awal EKPD oleh Bappenas (11-12 Mei)

2

Rapat Tim untuk menjelaskan materi Seminar Bappenas, pembuatan master schedule, dan pembagian tugas Tim (19 Mei)

3 Rapat dengan Bappeda Provinsi Banten di Untirta (27 Mei)

4 Koordinasi dengan Bappeda Provinsi Banten untuk pengisian tabel indikator kinerja RPJMN di Banten

5 Pembuatan Draft Laporan Awal oleh Tim EKPD

6 Pengiriman Laporan Awal ke Bappenas (21 Juni)

7 Audiensi dengan POLDA Banten dan pengolahan data yang didapat

8

Audiensi dengan Inspektorat, Biro AdPem, dan Biro Pemerintahan Provinsi Banten dan pengolahan data yang didapat

9 Audiensi dengan BPS, Dindik, dan Distanak Provinsi Banten dan pengolahan data yang didapat

6

10

Audiensi dengan Dinkes, Dinas Bina Marga&Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air& Pemukiman Provinsi Banten dan pengolahan data yang didapat

11

Audiensi dengan Dinas Koperasi &UKM, Biro Ekonomi, dan Bank Indonesia Provinsi Banten dan pengolahan data yang didapat

12

Audiensi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPPMD, Dishutbun Provinsi Banten dan pengolahan data yang didapat

13 Audiensi dengan Badan Perpustakaan Daerah, Balitbangda, dan Kanwil Hukum & HAM dan pengolahan data yang didapat

14 Audiensi dengan Disperindagkop, Dinsosnaker, DPKAD Provinsi Banten dan pengolahan data yang didapat

15 Pembuatan Draft Laporan Akhir EKPD

16 Rapat final Draft Laporan Akhir

17 Pengiriman Draft Laporan Akhir ke Bappenas (20 Sept)

18 Rapat Pembuatan Materi Presentasi Laporan Akhir

19 Penyusunan Materi Presentasi

20 Seminar Akhir EKPD di Bappenas (Nov. Awal)

21 Rapat Revisi Laporan Akhir setelah diseminarkan

22 Revisi Laporan Akhir

23 Pengiriman Laporan Akhir dan Ringkasan Eksekutif (15 Des)

7

A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 Master Schedule Rencana Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011

No AGENDA

Bulan Juni Bulan Juli Bulan Agustus Bulan September Bulan Oktober Bulan November Bulan Desember PIC I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 Prioritas 1. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola

Rina Yulianti, S.IP., M.Si.

2 Prioritas 2. Pendidikan Dr. Aliudin, SP., MP. 3 Prioritas 3 : Kesehatan Dr. Aliudin, SP., MP. 4 Prioritas 4 : Penanggulangan

Kemiskinan Asep Ridwan, ST.,

MT.

5 Prioritas 5 : Program Aksi Dibidang Pangan

Dr. Aliudin, SP., MP. 6 Prioritas 6 : Infrastruktur Darlaini R. Nasution,

SE., MM 7 Prioritas 7 : Iklim Investasi Dan

Iklim Usaha Darlaini R. Nasution,

SE., MM 8 Prioritas 8 : Energi Asep Ridwan, ST.,

MT.

9 Prioritas 9 : Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana

Dr. Aliudin, SP., MP.

10 Prioritas 10 : Daerah Terdepan, Terluar , Tertinggal Dan Pasca Konflik


11 Prioritas 11 :Kebudayaan, Kreatifitas,Dan Inovasi Teknologi

Asep Ridwan, ST., MT.

3 Prioritas Lainnya :

12 Prioritas 12 :Kesejahteraan Rakyat


13 Prioritas 13: Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya


14 Prioritas 14: Perekonomian lainnya

Darlaini R. Nasution, SE., MM

8

B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 Master Schedule Rencana Analisis Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Pengembangan dalam

RPJMN 2010-2014

a. Isu Strategis

No

RPJMN 2010-2014

Bulan Juni Bulan Juli Bulan Agustus Bulan September Bulan Oktober

PIC I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 Ketimpangan pembangunan intra-regional wilayah Jawa-Bali


2 Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali Darlaini R. Nasution, SE., MM

3 Belum optimalnya potensi peningkatan nilai tambah dari aktivitas perdagangan internasional


4 Terancamnya fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional


5 Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya


6 Tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

Asep Ridwan, ST., MT. 7 Menurunnya daya dukung lingkungan Dr. Aliudin, SP., MP. 8 Tingginya kasus tindak pidana korupsi Rina Yulianti, S.IP., M.Si. 9 Tingginya ancaman terorisme terhadap obyek

vital


10 Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM dalam menghadapi persaingan global


11 Besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat Dr. Aliudin, SP., MP.

9

b. Sasaran

No RPJMN 2010-2014

Bulan Juni Bulan Juli Bulan Agustus Bulan September Bulan Oktober PIC I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1

Meningkatnya standar hidup masyarakat Jawa-Bali, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup serta pengangguran


2 Menurunnya konsentrasi penduduk di wilayah Jawa-Bali;


3 Mewujudkan kawasan lindung sebesar 30 persen dari wilayah Jawa-Bali;


4 Mewujudkan wilayah DAS sebesar 30 persen dari luas wilayah DAS


5 Menurunkan indeks gini PDRB/kapita wilayah Jawa-Bali perdesaan perkotaan dan wilayah utara selatan menjadi < 0.2;


6 Meningkatnya stabilitas keamanan dari aksi terorisme;


7 Membaiknya nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk kota-kota di wilayah Jawa-Bali.


10

c. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan

No RPJMN 2010-2014

Bulan Juni Bulan Juli Bulan Agustus Bulan September Bulan Oktober PIC I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 Percepatan pembangunan wilayah perdesaan Darlaini R. Nasution, SE., MM 2 Penguatan keterkaitan desa kota Darlaini R. Nasution, SE., MM 3 Percepatan pembangunan wilayah selatan Jawa Darlaini R. Nasution, SE., MM 4 Penguatan produktivitas ekonomi dan investasi Darlaini R. Nasution, SE., MM

5 Percepatan transformasi struktur ekonomi di Jawa-Bali

Darlaini R. Nasution, SE., MM 6 Peningkatan nilai surplus perdagangan

internasional

Asep Ridwan, ST., MT. 7 Pengembangan industri unggulan potensial Asep Ridwan, ST., MT. 8 Pengembangan jasa pariwisata dan perdagangan Darlaini R. Nasution, SE., MM

9 Mempertahankan fungsi Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional


10 Pengembangan pola distribusi penduduk di wilayah Jawa-Bali secara lebih seimbang


11 Pengurangan tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi


12 Pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung


13 Pemeliharaan dan pemulihan sumber daya air dan lahan

Dr. Aliudin, SP., MP. 14 Penanganan ancaman bencana banjir dan

longsor


15 Peningkatan pemberantasan korupsi akibat kompleksitas birokrasi, proses perizinan, dan lemahnya penegakan hukum

Rina Yulianti, S.IP., M.Si. 16 Meminimalkan ancaman terorisme Rina Yulianti, S.IP., M.Si.

11

17 Pengembangan kapasitas SDM sejalan dengan transformasi ekonomi ke arah sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (jasa)


18 Peningkatan IPM di Provinsi Banten terutama dari komponen AHH dan RLS


19 Minimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam Dr. Aliudin, SP., MP.

C. Evaluasi Tematik

Evaluasi tematik akan dilakukan terhadap isu penting yang bersifat strategis di Provinsi Banten. Evaluasi ini akan dilakukan

oleh Tim EKPD Provinsi Banten bersama LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNTIRTA yang terdiri dari

Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd, Dr. Aliudin, SP., MP., dan Darlaini R. Nasution, SE., MM, (mereka bertiga juga sebagai

anggota Tim EKPD Provinsi Banten) dengan melihat dokumen-dokumen penelitian dan pengabdian masyarakat yang

dilakukan oleh para dosen Untirta. Dari beberapa dokumen yang ada akan diambil 1 atau 2 isu strategis yang akan

disampaikan kepada Tim EKPD Provinsi Banten sebagai masukan.

12

Selanjutnya perlu ditambahkan di sini bahwa sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Tim

EKPD Provinsi Banten, di bawah ini disajikan indikator sementara tentang pencapaian kinerja

pembangunan daerah Provinsi Banten yaitu seperti tertera pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Pencapaian Indikator Kinerja RPJMN 2010-2014 di Provinsi Banten (sementara)

No Agenda

pembangunan Indikator

Sumber Data Kete-rangan Sa-

tuan 2009 2010 2011 1 Reformasi

Birokrasi dan Tatakelola

Prosentase Jumlah kasus korupsi yang tertangani

dibandingkan dengan yang dilaporkan

% 90 Polda Banten Indikator Utama

Prosentase kab/kota yang memiliki pelaporan Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) [%]

% 25 25 37,5 BPK-RI dan Inspektorat

Daerah Indikator Utama

Prosentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan

daerah pelayanan satu atap % 83

Biro Pemerintahan

Indikator Utama

Persentase kab/kota yang telah memiiliki e-procurement %

Biro Administrasi

Pembangunan Indikator Utama

Persentase kab/kota yang telah memilki perda

transparansi %

Biro Hukum atau Biro

pemerintahan Indikator Utama

2 Pendidikan Rata-rata lama sekolah Tahun 8.15 8.10

LKPJ Dindik Banten & BPS

Indikator Utama

Angka Partisipasi Murni (SD/MI) % 97.5 99,0 Dindik Banten Indikator

Pendukung Angka Partisipasi Kasar

(SD/MI) % 107.28 Dindik Banten Indikator Pendukung

Angka melek aksara 15 tahun keatas % 97.6 Dindik Banten Indikator

Pendukung 3 Kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB)

per 1000 kelahi

ran hidup

25 22.8 Bappeda &

Dinkes Banten Indikator Utama

Angka Harapan Hidup Tahun 68 68,34

Bappeda & Dinkes Banten

Indikator Utama

Persentase penduduk ber-KB (contraceptive prevalence

rate) % 12.09 Dinkes Banten Indikator

Utama

Laju pertumbuhan penduduk % 2.19 2.77 BPS Indikator

Pendukung 4 Penanggulang

an Kemiskinan

Persentase penduduk miskin % 7.64 7.16 Bappeda

&Dinsos-naker Indikator Utama

Tingkat pengangguran % 14.97 13.68 BPS &Dinsos- Indikator

13

terbuka naker Utama 5 Ketahanan

Pangan PDRB sektor pertanian atas dasar harga konstan 2000

Juta Rp 8.201.130,00 6,481,410

.00 Distanak

Banten & BPS Indikator Utama

Rata-rata nilai tukar petani per tahun % 99.84 103.71 103.50 Distanak

Banten & BPS Indikator

Pendukung

Produksi Padi Ton 1,849,008 2,048,152 1,953,505.00 Distanak Banten & BPS

Indikator Pendukung

Jumlah Penyuluh Pertanian Orang

Distanak Banten & BPS

Indikator Pendukung

6 Infrastruktur Panjang jalan nasional berdasarkan dalam kondisi:

§ Baik Km 110,92 74.33

Dinas Bina Marga dan

Tata Ruang& Dept PU

Indikator Utama

§ Sedang Km 294,98 14.89


Tata Ruang& Dept PU

Indikator Utama

§ Buruk Km 84,50 59.44


Tata Ruang& Dept PU

Indikator Utama

Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana/Provinsi Unit

Dinas Sumber daya Air dan Permukiman

Indikator Utama

Perda RTRW Provinsi Unit 1 BAPPEDA Indikator Utama

Persentase kab/kota yang telah mensahkan Perda

RTRW % 25 BAPPEDA Indikator

Pendukung

7 Iklim Investasi Persentase kredit UMKM %

Dinas Koperasi dan UKMK bersama BI

Indikator Utama

dan Iklim Usaha Nilai Realisasi Investasi PMA US$

Juta 1.467.536 5,850,000 Biro Ekonomi dan BKPMD

Indikator Utama

Nilai Realisasi Investasi PMDN

Rp Milyar 5.581.183 13,860,00

0 Biro Ekonomi dan BKPMD

Indikator Utama

Jumlah alokasi kredit perbankan

Rp Milyar

Biro Ekonomi dan Bank Indonesia

Indikator Pendukung

Jumlah tabungan masyarakat Rp

Milyar Biro Ekonomi

dan Bank Indonesia

Indikator Pendukung

8 Energi Rasio Elektrifikasi % 70,04 67,29 70,4 Kementrian

ESDM Indikator Utama

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan

terhadap lahan kritis % 2,97

Dishutbun Banten

Indikator Utama

Frekuensi terjadi bencana kali/th

n

Badan Penanggulang

an Bencana Daerah

Indikator Pendukung

Persentase ruang terbuka hijau (RTH) di Ibukota

Provinsi %

Bappeda Kota Serang

Indikator Pendukung

14

Persentase pembentukan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) di kab/kota/provinsi

%

Badan Penanggulang

an Bencana Daerah

Indikator Pendukung

10 Daerah Tertinggal, terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

Indeks Gini BPS Indikator Utama

Jumlah Kabupaten Tertinggal Kab

BPPMD dan Biro

Pemerintahan Indikator Utama

Kemiskinan %

BPS dan BPPMD

Indikator Pendukung

11 Kebudayaan, Kreatifitas, Inovasi, dan teknologi

Jumlah paten (HAKI) Unit

Balitbangda dan Kanwil Hukum dan

HAM

Indikator Utama

Jumlah dosen peneliti PTN/PTS Orang

Dindik dan Balitbangda

Indikator Pendukung

Jumlah perpustakaan Buah

Badan Perpustakaan

Daerah Indikator

Pendukung

Jumlah hasil riset dari lembaga riset Buah Balitbangda Indikator

Pendukung Prioritas Lainnya

1 Kesejahteraan

Rakyat Indeks Pembangunan

Manusia 70,3 Bappeda dan

BPS Indikator Utama

Pendapatan per kapita Juta Rp 11,30 BPS Indikator

Utama

Penyandang masalah sosial Dinas Sosial Indikator Pendukung

Prevalensi Gizi buruk % 1,04 0.7 Dinkes Banten Indikator

Pendukung Prevalensi Gizi

kurang/sedang % 7,91 Dinkes Banten Indikator Pendukung

2 Politik, Hukum, dan Keamanan

Indeks Kriminalitas Indeks 61,5 Polda Banten Indikator

Utama

Prosentase Penyelesaian Kasus Kejahatan

Konvensional % 61,1 Polda Banten Indikator

Pendukung

Prosentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans

Nasional % 99,3 Polda Banten Indikator

Pendukung

3 Perekonomian Laju Pertumbuhan ekonomi % 5,89 5.82 BPS Indikator

Utama

Laju Inflasi % 11,90 6.1 0.85 BPS dan BI Indikator Pendukung

Perkembangan PAD %

Dinas Pendapatan

Keuangan dan Aset Daerah

(DPKAD)

Indikator Pendukung

15

Pertumbuhan Ekspor %

BPS dan Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Indikator Pendukung

Pertumbuhan Impor %

BPS dan Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Indikator Pendukung

Keteranga:

1. SKPD /instansi yang diberi warna merah adalah yang akan dilakukan audiensi/FGD oleh Tim

2. Kolom yang berwarna kuning adalah data yang diperoleh dari Bappeda yang akan dikonfirmasikan dengan SKPD/instansi terkait

16

BAB III PENUTUP

17

Tugas yang dibebankan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan

daerah Provinsi Banten tahun 2011 merupakan tugas yang cukup berat karena Tim harus

menyelesaikan tugas tersebut di tengah-tengah kesibukan masing-masing anggota Tim sebagai

dosen serta pejabat struktural di Untirta. Namun demikan diharapkan dengan bimbingan Bappenas

serta bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten, DPRD Provinsi Banten, instansi-instansi

vertikal di Provinsi Banten, dan semua pihak yang terkait , maka tugas tersebut akan dapat

diselesaikan oleh Tim dengan baik dan tepat pada waktunya.

1

Documents

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten