Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat

EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | .

i

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional telah mengamanatkan pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan

untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, yang disusun berdasarkan visi, misi,

dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

RPJMN 2010-2014 tersebut akan dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia termasuk

di Provinsi Kalimantan Barat, baik dalam kerangka desentralisasi, dekonsentrasi, maupun

tugas pembantuan. Keberhasilan pelaksanaan RPJMN di daerah ini sangat ditentukan

oleh koordinasi dan sinergi diantara seluruh stakeholders pembangunan. Lemahnya

koordinasi dan sinergi dipastikan akan membawa konsekuensi berupa tidak tercapainya

sasaran-sasaran program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan.

Oleh karena itu, untuk memastikan apakah koordinasi dan sinergi antara semua pelaku

pembangunan berjalan dengan baik, apakah sasaran-sasaran program dan kegiatan

terpenuhi, serta apakah berbagai permasalahan pembangunan lainnya dapat diatasi,

maka pelaksanaan RPJMN di Provinsi Kalimantan Barat perlu dievaluasi secara cermat

dan terus-menerus. Evaluasi diperlukan disamping untuk mengetahui lebih awal masalah

yang dihadapi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan juga untuk mengetahui

ada atau tidaknya ketidaksesuaian atau bahkan perbedaan antara rencana pusat dengan

harapan (rencana) daerah.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, yang telah menunjuk

Universitas Tanjungpura sebagai evaluator pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan

Daerah (EKPD) di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011. Untuk itu, saya telah

menugaskan tim EKPD Universitas Tanjungpura yang berasal dari berbagai disiplin ilmu

yang relatif independen, sehingga hasil evaluasinya diharapkan obyektif dan dapat

diterima oleh berbagai pihak.

Meskipun demikian, proses evaluasi ini tetap membutuhkan bantuan dari pemerintah

Provinsi Kalimantan Barat, khususnya terkait dengan penyediaan data. Oleh karena itu,

kami mohon perkenan Gubernur Kalimantan Barat beserta seluruh SKPD untuk bersama-

sama mensukseskan seluruh rangkaian proses Evaluasi ini, agar diperoleh hasil evaluasi


ii

yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Kalimantan Barat. Mudah-

mudahan Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya kita melakukan Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah (EKPD) tahun 2011 di Provinsi Kalimantan Barat . Amin.

Pontianak, Juni 2011

Universitas Tanjungpura Rektor,

Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA.

NIP. 19621110 198811 1 001


iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..................................................................................................... i

Daftar Isi ..................................................................................................... iii

Daftar Tabel ..................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

A. Latar Belakang Evaluasi ......................................................................... 1

B. Tujuan, Sasaran, dan Keluaran Evaluasi ............................................... 2

C. Anggota Tim EKPD Provinsi Kalimantan Barat ....................................... 3

BAB II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT ................ 4

A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 .............. 4

B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi

Pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 ............................................. 8

C. Evaluasi Tematik ................................................................................... 9

BAB III PENUTUP .................................................................................................... 10


iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja 11 Prioritas Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2009 dan 2010 .......................................................................... 4

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja 3 Prioritas Lainnya Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2009 dan 2010 .......................................................................... 6


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional telah mengamanatkan pemerintah untuk menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berfungsi sebagai

dokumen perencanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sehubungan dengan itu,

Pemerintah telah menyusun RPJMN Tahun 2010-2014 yang ditetapkan melalui

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. RPJMN tersebut merupakan arah

pembangunan yang ingin dicapai Presiden dan Wakil Presiden dan disusun

berdasarkan visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Saat ini kita sedang berada pada tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2010-

2014 yang pada intinya berisikan 11 prioritas nasional, yaitu: (1) Reformasi Birokrasi

dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5)

Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi;

(9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan,

Terluar, dan Pasca Konflik; (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi;

serta terdapat pula 3 prioritas tambahan, yaitu: (1) Kesejahteraan Rakyat lainnya;

(2) Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya; dan (3) Perekonomian lainnya.

Seluruh prioritas dalam RPJMN Tahun 2010-2014 sudah barang tentu akan

dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Barat,

baik dalam kerangka desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan.

Meskipun memiliki perbedaan waktu dengan periode RPJMN tahun 2010-2014,

namun khusus dalam kerangka desentralisasi, prioritas nasional tersebut telah

dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kalimantan Barat tahun 2008-2013, karena penyusunan RPJMD sangat

memperhatikan RPJMN. Selanjutnya, prioritas nasional tersebut kemudian dijabarkan

lebih lanjut oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kedalam

berbagai program dan kegiatan tahunan. Dengan demikian, keberhasilan

pelaksanaan RPJMN di daerah ini sangat ditentukan oleh adanya koordinasi dan

kerjasama yang padu antara Dinas, Badan, dan Kantor dalam perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai kebijakan,


2

program, dan kegiatan pembangunan. Lebih jauh lagi, bahkan koordinasi dan sinergi

juga diperlukan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat luas.

Lemahnya koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antara

semua pelaku pembangunan, dipastikan akan membawa konsekuensi berupa tidak

tercapainya sasaran-sasaran program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan

dalam RPJMN dan RPJMD. Akibatnya malah dapat muncul berbagai permasalahan

pembangunan seperti meningkatnya kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, konflik

sosial, gizi buruk, dan sebagainya.

Oleh karena itu, untuk memastikan apakah koordinasi dan sinergi antara semua

pelaku pembangunan berjalan dengan baik, apakah sasaran-sasaran program dan

kegiatan terpenuhi, serta apakah berbagai permasalahan pembangunan lainnya

dapat diatasi, maka pelaksanaan RPJMN di Provinsi Kalimantan Barat perlu

dievaluasi secara cermat dan terus-menerus. Sudah barang tentu pelaksanaan

evaluasi akan mengacu pada RPJMN Tahun 2010-2014, dengan fokus utama untuk

mengetahui: (1) tingkat pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011

di Provinsi Kalimantan Barat; (2) relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan

strategi pengembangan dalam RPJMN Tahun 2010-2014 dengan kondisi Provinsi

Kalimantan Barat; dan (3) evaluasi tematik di Provinsi Kalimantan Barat.

B. Tujuan, Sasaran, dan Keluaran Evaluasi

No Tujuan Sasaran Keluaran

1 Untuk melengkapi baseline data 2009 dan mengetahui tingkat pencapaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di Provinsi Kalimantan Barat.

1. Tersedianya baseline data 2009 dan hasil evaluasi capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di Provinsi Kalimantan Barat.

Dokumen data dasar evaluasi dan dokumen hasil evaluasi capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di Provinsi Kalimantan Barat.

2. Tersedianya informasi dasar untuk merumuskan kebijakan terutama yang berupa langkah penanganan segera, baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah.


3

2 Untuk mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi Provinsi Kalimantan Barat.

1. Tersedianya hasil evaluasi yang menunjukkan kesesuaian dan atau ketidaksesuaian antara isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi Provinsi Kalimantan Barat.

Dokumen hasil evaluasi terhadap relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN Tahun 2010-2014 dengan kondisi Provinsi Kalimantan Barat.

2. Tersedianya informasi dasar untuk melakukan revisi RPJMN oleh pemerintah dan revisi RPJMD oleh pemerintah daerah.

3 Untuk mengetahui masalah spesifik di Provinsi Kalimantan Barat.

1. Tersedianya hasil evaluasi terhadap masalah spesifik di Provinsi Kalimantan Barat.

Dokumen hasil evaluasi terhadap masalah spesifik di Provinsi Kalimantan Barat.

2. Tersedianya informasi dasar baik bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dalam merumuskan langkah kebijakan mengatasi masalah spesifik Provinsi Kalimantan Barat.

C. Anggota Tim EKPD Provinsi Kalimantan Barat

1. Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA Rektor Universitas Tanjungpura

2. Prof. Dr. Eddy Suratman, SE, MA Koordinator

3. Ir. M. Iqbal Arsyad, MT Anggota

4. Ir. Abubakar Alwi, MT., Ph.D Anggota

5. Meiran Panggabean, SE., M.Si Anggota

6. Dr. Ir. Radian, MS Anggota

7. Wahyudi, SE., M.Si Anggota

8. Jumadi, S.Sos., M.Si Anggota


4

BAB II

RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011

Tim EKPD Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan evaluasi terhadap capaian

prioritas nasional tahun 2010 dan 2011 di Provinsi Kalimantan Barat. Evaluasi ini

akan dilakukan berdasarkan sasaran utama pembangunan daerah pada buku III

RPJMN 2010-2014 dengan indikator kinerja yang berbeda antara tahun 2010 dan

2011. Perbedaan tersebut disebabkan oleh ketersediaan data tahun 2011 yang

belum selengkap data pada tahun 2010.

Langkah evaluasi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Capaian 2009, 2010, dan 2011

Sebelum analisis, maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap data

capaian tahun 2009, 2010, dan 2011 beserta target capaian 2010 dan 2011

sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMN 2010-2014. Analisis akan

difokuskan untuk membandingkan capaian 2010 dengan capaian 2009, juga

capaian 2010 dengan capaian 2011.

Adapun data capaian komponen indikator kinerja tahun 2009 dan 2010 tersebut

adalah data 11 prioritas nasional sebagai berikut:

Tabel. 1 Capaian Indikator Kinerja 11 Prioritas Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2009 dan 2010

No

Prioritas Nasional Indikator Satuan

Kete-rangan Indika-

tor

1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan.

% U

Persentase Kab/kota yang memiliki Perda pelayanan satu atap

% U

Persentase Kab/Kota yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

% U


5

Persentase Kab/Kota yang telah memiliki e-procurement

% U

Persentase Kab/Kota yang telah memiliki Perda Transparansi

% U

2 Pendidikan Rata-rata lama sekolah

Tahun U

APM SD/MI % P

APK SD/MI % P

Angka melek aksara 15 tahun ke atas

% P

3 Kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB)

Per 1000

kelahiran hidup

U

Usia Harapan Hidup Tahun U

Persentase penduduk ber KB

% U

Laju pertumbuhan penduduk

% P

4 Penanggulangan Kemiskinan

Persentase penduduk miskin

% U

Tingkat pengangguran terbuka

% U

5 Ketahanan Pangan PDRB Sektor pertanian

Rp U

Nilai Tukar Petani Rp P

Produksi Padi Ton P

Jumlah Penyuluh Pertanian

Orang P

6 Infrastruktur Persentase Panjang jalan Nasional Baik

% U

Persentase Panjang jalan Nasional sedang

% U

Persentase Panjang jalan Nasional buruk

% U

Jumlah pembangunan rumah sederhana/Provinsi

unit U

Perda RTRW Provinsi unit U

Persentase Kab/kota yang telah mensahkan Perda RTRW

% P

7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Jumlah alokasi kredit perbankan

Rp P

Jumlah tabungan masyarakat

Rp P

Persentase kredit UMKM

% U


6

Realisasi investasi PMA

US $ U

Realisasi investasi PMDN

Rp U

8 Energi Rasio elektrifikasi % U

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis

% U

Frekuensi terjadi bencana

Kali/tahun

P

Persentase ruang terbuka hijau (RTH) di ibukota Provinsi

% P

Persentase pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kab/kota/ Provinsi

% P

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

Indeks Gini U

Jumlah kabupaten tertinggal

kab U

Kemiskinan % P

11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

Jumlah perpustakaan unit P

Jumlah paten (Haki) buah U

Jumlah dosen peneliti PTN/PTS

orang P

Jumlah hasil riset dari lembaga riset

buah P

Serta 3 prioritas lainnya:

Tabel. 2 Capaian Indikator Kinerja 3 Prioritas Lainnya Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2009 dan 2010

No Prioritas Nasional Indikator Satuan

Kete-rangan Indika-

tor

1 Kesejahteraan Rakyat lainnya

IPM % U

Pendapatan per kapita

Rp/ tahun

U

Penyandang masalah sosial

% P

Gizi Buruk % P

2 Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya

Indeks kriminalitas indeks U

Persentase penyelesaian kasus

% P


7

kejahatan konvensional

Persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional

% P

3 Perekonomian lainnya

Pertumbuhan ekonomi

% U

Inflasi % P

Perkembangan PAD % P

Pertumbuhan Ekspor % P

Pertumbuhan Impor % P

2. Identifikasi Capaian 2010 dengan Target 2010 serta Capaian 2011 dengan

Target 2011

Tim akan juga akan membandingkan antara capaian 2010 dengan target 2010

dan capaian 2011 dengan target 2011. Khusus untuk evaluasi tahun 2011

diutamakan untuk fokus pada 6 target kinerja, yaitu: (1) Pertumbuhan ekonomi;

(2) Tingkat kemiskinan; (3) Angka pengangguran; (4) Angka Kematian Bayi; (5)

Rata-rata lama sekolah; dan (6) Angka harapan hidup. Data ke 6 target kinerja

yang digunakan adalah data laporan triwulan paling akhir yang tersedia. Akan

tetapi jika ketersediaan data memungkinkan, maka Tim juga akan menganalisis

indikator lainnya.

3. Analisis

Untuk capaian 2010 akan dibandingkan dengan 2009, kemudian untuk

capaian 2011 akan dibandingkan dengan 2010 lalu kemudian dianalisis

mengapa terjadi kenaikan atau penurunan. Analisis juga akan menggunakan

indikator pendukung dan jenis data lain seperti alokasi anggaran, kebijakan

daerah, dan sebagainya.

Untuk indikator yang memiliki target kinerja pada tahun 2010 dan 2011 di

RPJMN 2010-2014, akan dilakukan analisis secara detail tentang faktor-

faktor penyebab tercapai atau tidaknya target kinerja tersebut. Analisis juga

akan menggunakan indikator pendukung dan jenis data lain seperti alokasi

anggaran, kebijakan daerah, dan sebagainya. Analisis akan menguraikan

secara detail tentang faktor penyebab kemungkinan tercapai atau tidak

tercapainya target 2011.

Untuk indikator utama yang tidak ada target kinerjanya juga akan tetap

dianalisis dengan mengandalkan indikator pendukung dan data lain seperti

alokasi anggaran, kebijakan daerah, dan sebagainya. Misalnya untuk


8

menganalisis penurunan angka kemiskinan akan dikaitkan dengan data lain

seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai tukar petani, penurunan

pengangguran, dan lain-lain.

Khusus capaian 2011, maka data yang digunakan adalah data laporan

triwulan paling akhir yang tersedia.

4. Rekomendasi

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap capaian 11+3 prioritas nasional

tersebut, maka akan dirumuskan rekomendasi kebijakan terutama terkait dengan

langkah penanganan segera, baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah

daerah.

B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Pengembangan

dalam RPJMN 2010-2014

Tim EKPD Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan evaluasi dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi Isu

Tim akan memulai evaluasi dengan terlebih dahulu mengidentifikasi sejumlah isu

strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah

Kalimantan yang tercantum pada RPJMN 2010-2014.

2. Analisis Relevansi

Tim akan melakukan analisis sebagai berikut:

Analisis terhadap isu strategis yang ada dalam buku III RPJMN 2010-2014,

untuk mengetahui kaitannya dengan isu strategis dalam RKPD 2010 dan

2011 di Provinsi Kalimantan Barat.

Analisis terhadap sasaran yang ada dalam buku III RPJMN 2010-2014,

untuk mengetahui apakah sasaran pembangunan tersebut relevan dengan

sasaran yang ada pada RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi Kalimantan Barat.

Analisis terhadap arah kebijakan dan strategi pengembangan yang ada

dalam buku III RPJMN 2010-2014, untuk mengetahui apakah arah kebijakan

dan strategi pengembangan tersebut relevan dengan arah kebijakan dan

strategi pengembangan yang ada pada RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi

Kalimantan Barat.


9

3. Rekomendasi Tindak Lanjut

Tim akan merumuskan rekomendasi terkait dengan isu strategis, sasaran, arah

kebijakan dan strategi pengembangan dengan arah rekomendasi sebagai

berikut:

Melanjutkan atau perbaikan terhadap isu strategis. Jika rekomendasinya

berupa perbaikan maka tim akan merumuskan perbaikan isu strategis

tersebut.

Melanjutkan atau perbaikan terhadap sasaran. Jika rekomendasinya berupa

perbaikan maka tim akan merumuskan perbaikan sasaran tersebut.

Melanjutkan atau perbaikan terhadap arah kebijakan dan strategi

pengembangan. Jika rekomendasinya berupa perbaikan maka tim akan

merumuskan perbaikan arah kebijakan dan strategi pengembangan tersebut.

C. Evaluasi Tematik

Tim EKPD Provinsi Kalimantan Barat akan memilih dan melakukan evaluasi terhadap

isu penting yang sangat strategis di Kalimantan Barat. Evaluasi dilakukan dengan

memanfaatkan hasil-hasil penelitian sebelumnya oleh para dosen Universitas

Tanjungpura terkait dengan isu penting tersebut. Berdasarkan evaluasi tematik ini tim

EKPD Universitas Tanjungpura akan merumuskan rekomendasi (usulan kebijakan)

yang akan disampaikan ke pemerintah, untuk menjadi masukan dalam perencanaan

periode berikutnya.


10

BAB III

P E N U T U P

Demikian laporan awal Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) tahun 2011 di

Provinsi Kalimantan Barat ini disusun dengan harapan dapat dijadikan sebagai acuan

oleh seluruh anggota tim EKPD dalam melaksanakan tugas evaluasi.

RPJMN 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan lima tahun ke dua dalam kerangka

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagaimana

ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007. Keberhasilan pelaksanaan RPJMN

sangat tergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik

dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Evaluasi diperlukan

disamping untuk mengetahui lebih awal masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan

perencanaan pembangunan juga untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksesuaian

atau bahkan perbedaan antara rencana pusat dengan harapan (rencana) daerah.

Tim EKPD Provinsi Kalimantan Barat adalah dosen Universitas Tanjungpura yang berasal

dari berbagai disiplin ilmu yang relatif independen, sehingga hasil evaluasinya diharapkan

obyektif dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Meskipun demikian, proses evaluasi ini

tetap membutuhkan bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya

Bappeda terkait dengan penyediaan data. Disamping itu, untuk menghindari kesalahan

penilaian, maka sebelum draft laporan akhir evaluasi dikirim ke Bappenas akan dilakukan

pertemuan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Barat

sebagai sarana konfirmasi akhir terhadap hasil evaluasi.

Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya kita melakukan Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah (EKPD) tahun 2011 di Provinsi Kalimantan Barat . Amin.

Technology

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat