Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-

Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Awal dengan judul “Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011” kerjasama antara

Universitas Palangka Raya dengan Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas. Laporan ini berisi

tentang persiapan Tim Evaluasi Provinsi mengumpulkan dan menganalisis data serta

pola, sistem dan mekanisme kerja Tim EKPD.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah tahun 2011 mengalami perubahan

dibandingkan dengan tahun 2010. Tujuan yang ingin dicapai meliputi analisis tingkat

pencapaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di provinsi

Kalimantan Tengah; mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan

strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 sesuai dengan kondisi Kalimantan

Tengah serta mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di provinsi

Kalimantan Tengah. Evaluasi tematik merupakan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh

Perguruan Tinggi yang merupakan isu strategis Provinsi yang perlu ditindaklanjuti

rekomendasi kebijakannya oleh Pemerintah. Laporan awal ini merupakan gambaran

kegiatan yang akan dilakukan Tim dalam rangka penyusunan laporan akhir EKPD 2011.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari

berbagai pihak terutama Gubernur Cq. Bapak Sekda beserta Jajarannya, Kepala

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala BPS, Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dalam lingkup Provinsi Kalimantan Tengah, dan semua pihak yang tidak

mampu kami sebutkan satu persatu. Kami menyadari Laporan Awal ini masih jauh dari

sempurna, oleh karenanya kami tetap mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

konstruktif dari semua pihak agar dalam penulisan-penulisan selanjutnya menjadi lebih

baik lagi.

Palangka Raya, 15 Juni 2011

Universitas Palangka Raya

Rektor,

HENRY SINGARASA NIP 19521028 198003 1002

Laporan Awal EKPD-Kalteng-2011 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem

perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung koordinasi antar pelaku

pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah,

antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (3)

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin

tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan

berkelanjutan.

Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis (Renstra)

Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mencakup 4

peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1) pengambil kebijakan/keputusan (policy

maker) dengan penjabaran pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan; (2) koordinator; (3) think-tank; dan (4) administrator dengan penjabaran

penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan dan penyusunan laporan hasil evaluasi.

Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan evaluasi

terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari peran tersebut

telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang didalamnya

mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post.

Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan terhadap

pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 mutlak diperlukan, demikian juga

pencapaian di tiap daerah. Panduan EKPD 2011.

RPJMN 2011 – 2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Penanggulangan Kemiskinan


5. Ketahanan Pangan

6. Infrastruktur

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8. Energi

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

3 prioritas lainnya, yaitu:

1. Kesejahteraan Rakyat

2. Politik, Hukum, dan Keamanan

3. Perekonomian

Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada RPJMN

2010-2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian target kinerja

RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2) relevansi isu strategis, sasaran,

arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi

daerah; dan (3) evaluasi tematik di tiap daerah.

Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan

harapan agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya berlangsung

dalam proses yang lebih independen. Oleh karena itu, Bappenas cq. Deputi Evaluasi

Kinerja Pembangunan akan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan

Daerah (EKPD) bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka dilakukan penandatangan MOU dengan

Nomor: 71/D.IX/05/2011 antara Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan

dengan Rektor Universitas Palangka Raya pada tanggal 12 Mei 2011 di gedung Utama

Bappenas yang menandai resmi dimulainya kegiatan evaluasi kinerja tahun 2011.

B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi

Tujuan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2011

adalah sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi baseline data 2009 dan mengetahui tingkat pencapaian

prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.


2. Untuk mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi

pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah

3. Untuk mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah

Sasaran Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2011 adalah sebagai

berikut :

1. Tersedianya baseline data 2009 dan hasil evaluasi terhadap capaian prioritas

nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.

2. Tersedianya hasil evaluasi yang menunjukkan kesesuaian dan atau

ketidaksesuaian antara isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi

pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah.

3. Tersedianya hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di

tiap daerah.

Sedangkan keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2011 adalah

sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen data dasar evaluasi dan dokumen hasil evaluasi terhadap

capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap

daerah.

2. Tersedianya dokumen hasil evaluasi relevansi terhadap isu strategis, sasaran,

arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan

kondisi daerah.

3. Tersedianya dokumen hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi

tematik di tiap daerah.

C. Anggota Tim Evaluasi Provinsi

Sebagai salah-satu mitra dari BAPPENAS, Rektor Universitas Palangka Raya

(UNPAR) telah membentuk Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi

Kalimantan Tengah untuk tahun 2011 sebanyak 8 yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu

yang relevan. Susunan anggota tim evaluasi provinsi Kalimantan Tengah sesuai Surat

Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor: 463/H24/LL/2011 tanggal 3 Maret

2011 dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:


Tabel 1. Susunan Anggota Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD)

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011

No Nama Jabatan/Bidang Ilmu NPWP

Tugas Dalam Tim

1 Drs. Henry Singarasa, MS Rektor 14.113.126.8

-711.000 Penanggung

Jawab

2 Prof. Dr. Ahim S. Rusan Studi Pembangunan 05.870.047.7-711.000 Koordinator

3 Prof. Dr. Ir. Bambang S. Lautt, M.Si

Pertanian / Agroteknologi

15.374.462.8-711.000 Sekretaris

4 Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd

Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Sosial

88.273.981.6-711.000 Anggota

5 Dr. Muses Embang, SE, MS Studi Pembangunan 14.482.600.5

-711.000 Anggota

6 Dr. Ir. Saputera, Msi Pertanian / Teknologi Hasil Pertanian

15.099.510.8-711.000 Anggota

7 Ewald Hinting, SE Managemen Ekonomi 15.374.463.6-711.000 Anggota

8 Palentina, Amd Pertanian 08.324.398.4-711.000 Anggota

Laporan Awal ini disusun sebagai salah satu persyaratan administrasi seperti yang

ditentukan dalam Buku Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2011

yang hanya berisi 3 Bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULAN

A. Latar Belakang Evaluasi

B. Tujuan dan Keluaran Evaluasi Kalimantan Tengah

C. Anggota Tim Evaluasi Provinsi

Bab II. RENCANA KERJA TIM EVALUASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011

B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi

Pengembang-an dalam RPJMN 2010-2014

C. Evaluasi Tematik

Bab III. PENUTUP



BAB II

RENCANA KERJA TIM EVALUASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Rencana Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009 di Daerah Kalimantan Tengah

Rencana kerja tim evaluasi provinsi khusus untuk Evaluasi Pelaksanaan RPJMN

2004 – 2009 di Kalimantan Tengah dibagi menjadi tiga bagian yaitu persiapan tim,

pengumpulan data, dan metode evaluasi.

A.1. Persiapan Tim.

Hal-hal yang dipersiapakan oleh tim evaluasi provinsi dalam sub bagian ini yaitu :

diskusi internal dan persiapan ruang kerja, pembagian tugas, penetapan jadwal kerja tim.

a. Bahwa beliau mempersilahkan Tim untuk rapat/diskusi pada ruang rapat Rektor

sepanjang tidak digunakan.

A.1.1. Diskusi Internal dan Persiapan Ruangan

Hasil diskusi internal dengan Rektor disepakati hal-hal sebagai berikut:

b. Bahwa beliau akan memfasilitasi Tim dalam bentuk surat menyurat serta menyurati

Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Sekretaris Wilayah Daerah, Bappeda, Biro Pusat

Statistik (BPS) agar Tim yang telah dibentuk dapat didukung/dibantu dalam

pengumpulan data (Surat terlampir).

c. Dalam mengumpulkan data, Tim Perlu melakukan pendekatan baik secara formal

maupun informal dengan menggunakan jalur-jalur yang ada sehingga kegiatan

pengumpulan data menjadi lancar.

Berbekal surat dari Rektor, Tim akan melakukan koordinasi dengan bagian-bagian

yang paling terkait dengan penyediaan data yaitu Biro Pusat Statistik (BPS), Bappeda

Provinsi dan SKPD lainnya. Kami yakin akan dilayani dengan baik dan disertai dengan

penyediaan data yang memadai dalam bentuk cetakan dan juga dalam soft copy.


NAMA TIM

A.1.2. Pembagian Tugas Tim.

Tugas-tugas yang dibagikan meliputi tugas-tugas kesekretariatan dan tugas-tugas

yang lebih banyak muatan akademiknya seperti pengumpulan data dan analisis data.

Hasil keputusan rapat, bahwa tugas-tugas kesekretariatan ditangani oleh Ewald Hinting,

SE, dan Palentina, Amd. Sedangkan untuk tugas-tugas yang lebih banyak muatan

akademis akan ditangani oleh Tim Lainnya (lihat tabel 1) yang dibantu juga oleh mereka

berdua itu.

Adapun nama-nama anggota tim yang bertugas mengumpulkan data sesuai

dengan agenda pembangunan dan indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2

sebagai berikut :

Tabel 2 Nama-Nama Anggota Tim Serta Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing

Anggota Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

INDIKATOR INSTANSI

1. Drs. Henry Singarasa, MS 2. Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd 3. Palentina, A.Md

Indeks Kriminalitas

- Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional (%)

- Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional (%)

Polda Kalteng

Pelayanan Publik

- Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan (%)

Kejaksaan

- Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap (%)

Biro Hukum dan Ortal

- Persentase instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) [%]

Inspektorat

1. Prof. Dr. Ahim S. Rusan 2. Dr. Muses Embang, MS

Demokrasi

- Gender Development Index - Gender Empowerment Measurement

Badan Pemberdayaan

Perempuan


1. Drs. Henry Singarasa, MS 2. Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd 3. Palentina, A.Md

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) BPS

Pendidikan

- Angka Partisipasi Murni Tingkat SD - Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD - Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat SMP - Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat Sekolah Menengah - Angka Putus Sekolah Tingkat SD (%) - Angka Putus Sekolah Tingkat SMP (%) - Angka Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah

(%) - Angka Melek Huruf (%) - Persentase Guru Layak Mengajar Terhadap Guru

Seluruhnya Tingkat SMP (%) - Persentase Guru Layak Mengajar Terhadap Guru

Seluruhnya Tingkat Sekolah Menengah (%)

Diknas Provinsi Kalteng

1. Dr. Ir. H. Saputera, M.Si 2. Ewald Hinting, SE

Kesehatan

- Umur Harapan Hidup (tahun) - Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup) - Gizi Buruk (%) - Gizi Kurang (%) - Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk (%) -

Dinas Kesehatan

Keluarga Berencana

- Contraceptive Prevalence Rate (%) - Pertumbuhan Penduduk (%) - Total Fertility Rate (%)

BKKBN


Ekonomi Makro

- Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) - Persentase Ekspor terhadap PDRB (%) - Persentase Output Manufaktur Terhadap PDRB

(%) - Pendapatan Perkapita (Rupiah) - Laju Inflasi (%) : - Palangkaraya

BPS

BI

Investasi

- Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp. Milyar) - Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMDN

(Rp.Milyar) - Nilai Realisasi Investasi PMA (US$ Juta) - Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMA (US$

Juta)

BPMD Provinsi

Kalteng


- Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA

1. Prof. Dr. Ir. Bambang S. Lautt, M.Si

2. Dr. Ir. H. Saputera, M.Si 3. Ewald Hinting, SE

Infrastruktur

- Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Baik (%)

- Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Sedang (%)

- Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Rusak (%)

- Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik (%)

- Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Sedang (%)

- Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Rusak (%)

Dinas PU

Bappeda

Dinas Perhubungan

Pertanian

- Rata-rata Nilai Tukar Petani per Tahun - PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga

Berlaku (Rp. Juta)

Dinas Pertanian

Dan Peternakan

Kehutanan

- Persentase Luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis (%)

Dinas Kehutanan

Kelautan

- Jumlah Tindak Pidana Perikanan - Luas Kawasan Konservasi Laut (km2

Dinas Perikanan

Dan Kelautan )


Kesejahteraan Sosial

- Persentase Penduduk Miskin (%) - Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

BPS

Beberapa data indikator memang sudah disiapkan oleh BAPPENAS untuk tim EKPD

provinsi, namun untuk melengkapi beberapa data yang masih kurang maka tim provinsi

akan mengunjungi instansi terkait (sumber data).

Pokok-pokok kegiatan Tim EKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 yang

dijadwalkan meliputi persiapan, pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dan

A.1.3. Jadwal Kerja Tim


penyusunan laporan. Adapun jadwal kerja tim secara rinci dapat dilihat pada tabel 3

sebagai berikut:

Tabel 3 Jadual Kerja Tim EKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010

No. Pokok Kegiatan Bulan

Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 1. Persiapan & Lap Awal 2. Pengumpulan Data 3. Analisis Data 4. Penyusunan Laporan 5. FGD 6. Monitoring 7. Verifikasi Laporan 8. Seminar Laporan Akhir 9. Perbaikan Laporan Akhir 10. Penyusunan Lap. Nasional 11. Penyampaian Laporan Akhir

A.2. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan untuk kepentingan penyusunan Rencana Evaluasi

Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Daerah lebih dominan berbentuk data sekunder yang

mencerminkan indicator untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; indicator

untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; indicator untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Adapun rincian data dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Data Indeks Kriminalitas, meliputi data Kasus Kejahatan Konvensional (%), data

Kasus Kejahatan Trans Nasional (%).

2) Data Pelayanan Publik meliputi data kasus korupsi yang tertangani dibandingkan

dengan yang dilaporkan (%), data kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah

pelayanan satu atap (%), data instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) [%].

3) Data Indeks Pembangunan Manusia yang terkait dengan data pendidikan meliputi

data Angka Partisipasi Murni Tingkat SD, data Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD,

data Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat SMP, data Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat Sekolah

Menengah, data Angka Putus Sekolah Tingkat SD (%), data Angka Putus Sekolah


Tingkat SMP (%), data Angka Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah (%), data

Angka Melek Huruf (%), data Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya

Tingkat SMP (%), data Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat

Sekolah Menengah (%).

4) Data Demokrasi meliputi data Gender Development Index, data Gender

Empowerment Measurement.

5) Data Ekonomi Makro meliputi data Laju Pertumbuhan Ekonomi , data persentase

Ekspor terhadap PDRB , data Persentase Output Manufaktur Terhadap PDRB, data

Pendapatan Perkapita (Rupiah), data Laju Inflasi.

6) Data investasi meliputi data Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp. Milyar), data Nilai

Persetujuan Rencana Investasi PMDN (Rp.Milyar), data Nilai Realisasi Investasi PMA

(US$ Juta), data Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMA (US$ Juta), data Realisasi

penyerapan tenaga kerja PMA.

7) Data Kesejahteraan Sosial meliputi data Persentase Penduduk Miskin (%), data

Tingkat Pengangguran Terbuka (%).

8) Data Infrastruktur data Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Baik (%), data

Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Sedang (%), data Persentase Jalan

Nasional dalam Kondisi Rusak (%), data Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi

Baik (%), data Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Sedang (%), data Persentase

Jalan Provinsi dalam Kondisi Rusak (%).

9) Data Pertanian meliputi data Rata-rata Nilai Tukar Petani per Tahun, data PDRB

Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta).

10) Data Kehutanan meliputi data Persentase Luas lahan rehabilitasi dalam hutan

terhadap lahan kritis (%).

11) Data Kelautan meliputi data Jumlah Tindak Pidana Perikanan, data Luas Kawasan

Konservasi Laut (km2

12) Data Kesehatan kesehatan meliputi data Umur Harapan Hidup (tahun), data Angka

Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup), data Gizi Buruk (%), data Gizi Kurang (%),

data Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk (%), data Keluarga Berencana,

data Contraceptive Prevalence Rate (%)

).

13) Pertumbuhan Penduduk (%), data Total Fertility Rate (%).

Sumber data dan informasi yang akan didatangi adalah adalah:


1. Biro Perekonomian Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah meliputi data;

Laporan Pertanggungjawaban Gubernur (LPJ Gubernur.), Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD),

2. Biro Pusat dan Statistik berupa Kalimantan Tengah dalam Angka 2008/2009

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

4. Polda Kalimantan Tengah

5. KPU Provinsi Kalimantan Tengah

6. Satuan kerja Perangkat Daerah meliputi: Badan Kepegawaian Daerah (BKD),

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BKKBN, Dinas Perhubungan, Dinas

Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesejahteraan Sosial.

Wilayah penelitian meliputi 13 Kabupaten dan satu kota, dapat dilihat pada peta

sebagai berikut:

A.3. Metode Evaluasi Data

Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 adalah

Evaluasi ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) dengan

mengacu pada tiga agenda RPJMN 2004 - 2009 yaitu agenda Aman dan Damai; Adil


dan Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Untuk mengukur kinerja

yang telah dicapai pemerintah atas pelaksanaan ketiga agenda tersebut, diperlukan

identifikasi dan analisis indikator pencapaian.

B. Rencana Identifikasi Relevansi RPJMN dengan RPJMD Kalimantan Tengah

Rencana kerja tim evaluasi provinsi khusus untuk Identifikasi Relevansi RPJMN

dengan RPJMD Kalimantan Tengah dibagi menjadi tiga yaitu persiapan tim, pengumpulan

data, dan metode evaluasi.

B.1. Persiapan Tim.

Hal-hal yang dipersiapakan oleh tim evaluasi provinsi dalam sub bagian ini yaitu :

diskusi internal dan persiapan ruang kerja, pembagian tugas, penetapan jadwal kerja tim.

B.1.1. Diskusi Internal dan Persiapan Ruangan

Diskusi Internal dan Persiapan Ruangan untuk Identifikasi Relevansi RPJMN

dengan RPJMD Kalimantan Tengah dilakukan menjadi satu dengan item A.1.1.

B.1.2. Pembagian Tugas Tim.

Pembagian tugas tim untuk Identifikasi Relevansi RPJMN dengan RPJMD

Kalimantan Tengah dilakukan menjadi satu dengan item A.1.2.

Ada satu persoalan kecil yaitu data prioritas pembangunan daerah dan data

program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

tahun 2005 – 2010 dibuat dengan mengacu RPJMN 2004 – 2009, bukannya mengacu

RPJMN 2010 - 2014, sehingga secara substantive sulit disandingkan. Bila dipaksa

disandingkan, maka RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang terbaru dan relevan paling

B.1.3. Jadual Kerja Tim

Jadual kerja tim untuk Identifikasi Relevansi RPJMN dengan RPJMD Kalimantan

Tengah dilakukan menjadi satu dengan item A.1.3.

B.2. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan untuk kepentingan Identifikasi Relevansi RPJMN dengan

RPJMD Kalimantan Tengah lebih dominan berbentuk data sekunder. Data tersebut data

berupa data prioritas pembangunan daerah dan data program daerah yang tertuang

dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.


cepat bisa diperoleh sekitar bulan Nopember 2010 atau 3 bulan setelah pelantikan

Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2010 – 2015 pada bulan Agustus 2010.

B.3. Metode Evaluasi Data

Sedangkan metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMN 2010-2014

dengan RPJMD Provinsi adalah membandingkan keterkaitan 11 prioritas nasional dan 3

prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu juga mengidentifikasi potensi lokal dan

prioritas daerah yang tidakada dalam RPJMN 2010-2014.

Adapun prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola,

2) Pendidikan,

3) Kesehatan,

4) Penanggulangan Kemiskinan,

5) Ketahanan Pangan,

6) Infrastruktur,

7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha,

8) Energi,

9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana,

10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik,

11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi dan

3 (tiga) prioritas lainnya yaitu 1) Kesejahteraan Rakyat lainnya, 2) Politik, Hukum, dan

Keamanan lainnya, 3) Perekonomian lainnya

Untuk wilayah Kalimantan Tengah, karena RPJMD 2011 – 2015 belum disusun,

maka dalam evaluasi ini masih menggunakan prioritas seperti yang tertuang

dalam RPJMD Kalteng tahun 2005 – 2010 dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Infrastruktur: Pembangunan dan pemeliharan jalan, jembatan,

pelabuhan udara, pelabuhan laut dan sungai baik antar Provinsi , antar

Kabupaten, antar Kecamatan, antar Desa yang terisolir dan antar sentra-

sentra produksi di sektor/sub pertanian, pertambangan, perikanan

/kelautan, kehutanan, perkebunan, dan peternakan secara terencana dan

terpadu.


2. Ekonomi: Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis

sumberdaya lokal, yang merata, berkelanjutan serta mendorong investasi,

baik dari dalam maupun luar negeri

3. Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana: Peningkatan

kemampuan pelayanan pendidikan, kesehatan keluarga berencana secara

berkesinambungan beserta sarana dan prasarananya.

4. Pemerintahan: Peningkatan tanggungjawab daya tanggap pemerintah

dalam perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada

seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok wilayah dalam kerangka

menciptakan effective government, good governance dan bebas KKN.

5. Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia: Penegakan supermasi hukum

yang berkeadilan termasuk pertanahan dan pendayagunaan aparat

keamanan dalam penciptaan ketentraman dan kedamaian masyarakat

serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

6. Politik: Pembangunan kehidupan politik yang berkelanjutan dengan dasar

toleransi, keadilan, dan partisipasi yang berbasis multikultural.

7. Seni Budaya dan Agama: Memperkuat keterbukaan, toleransi kultural dan

kerukunan antar agama, suku, ras maupun golongan dalam masyarakat

Kalimantan Tengah yang majemuk dalam kerangka dan semangat serta

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kepemudaan, Pramuka dan keolahragaan: Meningkatkan dan

pemberdayaan peranan generasi muda dalam pembangunan, menguatkan

sarana dan prasarana kepramukaan seperti Bumi Perkemahan di masing-

masing Kabupaten/Kota, serta meningkatkan prestasi, partisipasi,

pembelajaran, profesionalisme dan kualitas manajemen organisasi

keolahragaan dalam mendukung pembangunan dan prestasi olah raga di

Kalimantan Tengah.

9. Kepariwisataan: Terwujutnya daya saing pariwisata dengan peningkatan

pengembangan pemasaran pariwisata.


10. Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang: Pembangunan

Kalimantan Tengah yang sangat strategis harus berwawasan lingkungan.

Mewujutkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi

dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara

berkesinambungan serta mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

11. Perhubungan dan Telekomunikasi: Perhubungan yang dititik beratkan

pada peningkatan fasilitas bandara udara, baik yang berada di Kota

Palangkaraya maupun Kabupaten-Kabupaten lainnya. Begitu pula dengan

pelabuhan laut, pelabuhan ferry dan pelabuhan sungai lainnya perlu

ditingkatkan fasilitasnya. Telekomunikasi yang mana pelayanan

telekomunikasi harus ditingkatkan untuk menjangkau daerah-daerah baik

di Kabupaten/Kota maupun di Kecamatan-kecamatan.

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan: Titik berat pembangunan

masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia

Kalimantan Tengah yang handal dan dapat bersaing di era globalisasi.

Pengarus utamaan gender diartikan bahwa peran serta perempuan

disejajarkan dengan laki-laki diberbagai aspek bidang, seperti di bidang

legislatif, bidang eksekutif dan di masyarakat.

Sedangkan Kebijakan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah, yaitu :

1. Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan dan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Peningkatan efektivitas dan efesiensi Belanja Daerah untuk Pembangunan

Daerah dan pelayanan publik.

3. Peningkatan pengelolaan Pembiayaan Daerah secara efektif dan efisien

untuk penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.


4. Peningkatan partisipasi pemerintah kabupaten/Kota, pelaku bisnis lokal,

nasional dan internasional serta masyarakat dalam pembiayaan

pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara lebih spesifik, Kebijakan Keuangan Daerah di sisi Pendapatan

Daerah diarahkan untuk:

1. Optimalisasi Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah yang mendorong

peningkatan produktivitas usaha dan masyarakat di Provinsi Kalimantan

Tengah.

2. Optimalisasi Peningkatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Provinsi

Kalimantan Tengah.

3. Optimalisasi pemanfaatan Kekayaan Daerah dengan pola kerjasama pihak

ketiga sebagai alternatif peningkatan Pendapatan Daerah.

4. Optimalisasi Peningkatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sedangkan Kebijakan Keuangan Daerah di sisi Belanja Daerah diarahkan

untuk:

1. Peningkatan kualitas pengalokasian sumberdaya secara lebih strategik

yaitu didasarkan pada perencanan pembangunan daerah, prioritas daerah

dan efektifitas tiap usulan program dan kegiatan dalam menjawab

permasalahan yang dihadapi masyarakat .

2. Sebagai upaya mendukung efisiensi Belanja Daerah, perlu dikembangkan

secara berkala Standar Harga, Standar Biaya, Tolok Ukur kinerja dan

Analisa Standar Biaya yang mencerminkan kondisi riil.

3. Penentuan plafon anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah berdasarkan

prioritas pembangunan daerah.

4. Pelaksanaan disiplin anggaran digunakan sesuai Belanja Pegawai; Belanja

Barang dan Jasa; Belanja modal; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Hibah;

Belanja bagi hasil; Belanja bantuan keuangan; dan Belanja tidak

tersangka.

5. Keberhasilan realisasi anggaran didasarkan penggunaan angaran yang

minimal dan kualitas output yang maksimal.


BAB III

P E N U T U P

Sesuai dengan dalamrapat-rapat yang dilaksanakan oleh Tim EKPD Provinsi

Kalimantan Tengah, maka TIM menyepakati hal-hal sebagai berikut:

a. Sekretariat Tim, menggunakan salah-satu ruangan di Rektorat Universitas Palangka

Raya. Pertimbangannya, karena Sekretaris Tim adalah juga Pembantu Rektor III

Unpar.

b. Tim sudah melaporkan rencana kerja kepada Rektor yang sekaligus juga bertindak

sebagai penanggungjawab kegiatan untuk diketahui dan mendapat dukungan dari beliau.

c. Tim telah melakukan Tugas dalam koordinasi dan pengambilan data.

d. Tim telah melakukan koordinasi dengan Sekretaris daerah agar memberikan

rekomendasi kepada Tim untuk pengambilan data pada SKPD di lingkungan pemerintah

provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Awal ini dibuat, kiranya menjadi masukan dalam melakukan

Evaluasi Kinerja Bappenas tahun 2010 ini.


Tim Penyusun

BAB II

RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI

A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011

Rencana kerja evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 meliputi

rencana : (1) persiapan ijin, bahan dan alat ke lapangan, identifikasi item yang dievaluasi

pada subbagian ini, identifikasi data utama dan data pendukung baik data primer maupun

data sekunder, penyusunan instrumen pengumpulan data, latihan pemahaman analisis

data; (2) proses (persiapan pola, sistem, mekanisme kerja tim), tahapan-tahapan; (3)

penetapan skedul rapat-rapat tim, penggandaan daftar pertanyaan, pengumpulan data

sekunder, pengolahan data; (4) penetapan tempat ruang kerja tim, penetapan sumber

informasi; (5) identifikasi sumber informasi, dan penetapan enumerator lapangan.

1. Mempersiapkan Surat Ijin ke Lapangan, Bahan, dan Alat

Ke lapangan yang dimaksudkan disini yaitu pergi mendatangi kantor dinas/instansi

sebagai sumber informasi data yang dibutuhkan. Sebelum menemui pimpinan kantor

dinas/instansi tentu saja harus dipersiapan surat ijin pengumpulan data dari Sekretaris

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Isi surat tersebut memuat nama-nama tim ke

lapangan, maksud dan tujuan, jenis data yang dicari, serta batas waktu ijin yang digunakan.

Disamping persiapan surat legalitas formal, juga dipersiapkan bahan dan alat kerja

tim berupa stopmap, polpen, buku catatan, dan kendaraan tim.

2. Menetapkan Item yang Dievaluasi

Item yang akan dievaluasi pada bagian ini harus diketahui oleh masing-masing

anggota tim lapangan, sehingga setiap anggota tim tahu apa yang akan disampaikan

kepada sumber informasi nanti. Dengan mengetahui item yang dievaluasi maka data yang

akan dikumpulkan nanti tentu saja lebih optimal (tidak kurang dan tidak lebih), sehingga

tidak terjadi kunjungan yang berulang-ulang ke sumber informasi, dan tentu saja ini akan

lebih efisien.

Rencana kerja tim sebelum turun ke lapangan yaitu menginventarisir Item yang akan

dievaluasi pada bagian ini yaitu sebagai berikut:

1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

2) Pendidikan;

3) Kesehatan;

4) Penanggulangan Kemiskinan;

5) Ketahanan Pangan;

6) Infrastruktur;

7) Iklim Investasi Dan Iklim Usaha;

8) Energi;

9) Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana;

10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-Konflik; Dan

11) Kebudayaan, Kreaktivitas, Dan Inovasi Teknologi.

12) Kesejahteraan Rakyat

13) Politik, Hukum, dan Keamanan

14) Perekonomian

3. Menetapkan Data Utama dan Data Pendukung

Data utama dan data pendukung memang mutlak ditetapkan. Data utama memang

mengacu pada buku panduan EKPD 33 provinsi tahun 2011, namun persoalannya apabila

data utama itu belum siap atau tidak ada sehingga harus diolah oleh tim lebih dahulu, maka

inilah yang harus dipersiapkan. Hal yang sama masalahnya juga pada data pendukung.

Tim juga harus mampu menetapkan data pendukung tambahan yang dianggap

relevan disamping yang telah ditetapkan oleh Bappenas seperti yang tertuang dalam buku

panduan EKPD 33 provinsi tahun 2011 tersebut. Baik data utama dan data pendukung yang

dipergunakan sebagai indikator tentu saja harus sesuai dengan evaluasi prioritas nasional.

Adapun rencana kerja tim yaitu menginventarisir data utama yang akan dicari sesuai

buku panduan EKPD 33 provinsi tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

1) Data Kasus Korupsi

2) Data Perda Pelayanan Satu Atap

3) Data Pelaporan WTP

4) Data E-Procurement

5) Data Perda Transparansi

6) Data Rata-Rata Lama Sekolah

7) Data Angka Kematian Bayi

8) Data Angka Harapan Hidup

9) Data Penduduk Ber-KB

10) Data Penduduk Miskin

11) Data Pengangguran Terbuka

12) Data PDRB Sektor Pertanian

13) Data Panjang Jalan Nasional dalam kondisi baik

14) Data Panjang Jalan Nasional dalam kondisi sedang

15) Data Panjang Jalan Nasional dalam kondisi buruk

16) Data Pembangunan Rumah Sederhana

17) Data Perda RTRWP

18) Data Kredit UMKM

19) Data PMA

20) Data PMDN

21) Data Elektrifikasi

22) Data Rehabilitasi Lahan Kritis

23) Data Indeks Gini

24) Data Kabupaten Tertinggal.

25) Data HAKI

26) Data IPM

27) Data Pendapatan Per Kapita

28) Data Indeks Kriminalitas

29) Data Pertumbuhan Ekonomi

Disamping data utama, rencana kerja tim juga menginventarisir data pendukung

yang akan dicari sesuai buku panduan EKPD 33 provinsi tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

1) Data APM (SD/MI)

2) Data APK (SD/MI)

3) Data Angka Melek Aksara 15 tahun ke atas

4) Laju Pertumbuhan Penduduk

5) Nilai Tukar Petani

6) Produksi Padi

7) Jumlah Penyuluh Pertanian

8) Perda RTRWK yang sudah disyahkan

9) Data Alokasi Kredit Perbankan

10) Data Jumlah Tabungan Masyarakat

11) Data Frekuensi Terjadi Bencana Alam

12) Data Luas RTH di Ibukota Provinsi

13) Data Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di

Kab/Kota/Provinsi

14) Kemiskinan

15) Data Jumlah Dosen Peneliti PTN/PTS

16) Data Jumlah Perpustakaan

17) Data Jumlah Riset dan Lembaga Riset

18) Data Penyandang Masalah Sosial

19) Data Gizi Buruk

20) Data Kejahatan Konvensional

21) Data Kejahatan Transnasional

22) Data Inflasi

23) Data Perkembangan PAD

24) Data Pertumbuhan Ekspor

25) Data Pertumbuhan Impor.

4. Pembuatan Instrumen Pengumpulan Data

Rencana kerja pembuatan instrumen pengumpulan data meliputi rencana kerja

pembuatan koesioner (daftar isian data) dan butir-butir wawancara baik untuk pengumpulan

data utama maupun untuk data pendukung. Instrumen pengumpulan data didesain

sedemikian rupa oleh tim EKPD provinsi tahun 2011 menurut kategori prioritas. Masing-

masing anggota tim nanti akan mengumpulkan data menggunakan instrumen tersebut

sesuai dengan tingkat pengetahuannya terhadap data itu, atau disesuaikan dengan akses

kemudahannya, sehingga tingkat kesulitan dalam pengumpulan data dapat diminimalkan.

Pembagian tugas sebagai koordinator dan anggota tim serta jenis data apa yang

akan dikumpulkan nanti dibuat dalam satu tabel sebagai acuan dan alat kontrol. Rincian

masing-masing dapat dilihat pada lampiran.

5. Meningkatkan Pemahaman Analisis Data

Alat analisis yang dipergunakan untuk EKPD tahun 2011 memang sudah ditetapkan

oleh Bappenas yaitu menggunakan analisis persentase untuk melihat kecenderungan

kinerja pembangunan nasional di daerah. Lebih lanjut kecenderungan tersebut baik

menurun atau meningkat akan dicari faktor penyebabnya dan kemudian dijelaskan secara

deskriptif.

Terkait dengan analisis data maka hal yang mutlak dilakukan oleh tim EKPD Provinsi

yaitu meningkatkan pemahaman langkah-langkah analisis data sesuai buku panduan EKPD

33 provinsi tahun 2011. Oleh sebab itu rencana kerja tim EKPD provinsi, sebelum betul-

betul melakukan analisis data maka terlebih dahulu melakukan diskusi terbatas mengenai

analisis data untuk indikator yang ada targetnya dan yang tidak ada targetnya.

6. Penetapan Proses

Proses disini menyangkut pola, sistem, dan mekanisme karja tim. Mulai dari

pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, interpretasi hasil analisis sampai ke

rekomendasi harus ada pola, sistem, dan mekanisme yang jelas. Sehingga isi laporan dan

penyampaian laporan EKPD akan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam buku panduan.

Rencana kerja tim akan membahas pola, sistem, dan mekanisme mengenai

penyusunan laporan akhir apakah dengan pola dikerjakan bab per bab bersama-sama di

sekretariat atau masing-masing anggota tim terlebih dahulu membuat draft laporan tersendiri

mulai dari pengumpulan dan pengolahan data sampai ke rekomendasi di tempat masing-

masing. Kemudian sistem dan mekanisme menyangkut bagaimana penggabungan hasil

evaluasi dari masing-masing anggota tim.

7. Pembuatan Skedul

Pelaksanaan EKPD 2011 oleh Tim EKPD Provinsi telah dimulai sejak bulan Mei

2011. Kemudian penyusunan laporan akhir dilakukan sejak bulan Juli sd. September 2011.

Jadi batas penerimaan laporan akhir di Bappenas Jakarta tanggal 20 September 2011.

Persiapan yang dilakukan yaitu penyusunan skedul yang ketat sampai dengan

tanggal tersebut yang meliputi waktu untuk rapat-rapat awal, penyusunan sistematika

laporan, pengumpulan data utama dan data pendukung, pengolahan data, analisis data, dan

penggandaan. Adapun rencana kerja tim EKPD provinsi yang tertuang dalam skedul

sebagai berikut:

Rencana Kegiatan Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional

Tahun 2010 dan 2011

No Rencana Kegiatan Waktu (2011)

1. Rapat evaluasi capaian Awal Juni

2. Pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data (11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya)

Juni s/d Juli

3. Kompilasi Data Hasil Analisis Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011

Juli s/d Juli

4. Draft Laporan Hasil Analisis Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011

Juli

8. Menetapkan Sekretariat Tim EKPD Provinsi

Sekretariat tim EKPD provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011 ditetapkan di samping

ruang kerja Pembantu Rektor III. Untuk rencana kerja tim yaitu mempersiapkan ruang kerja

tim, baik untuk tempat rapat/diskusi mengenai hasil analisis evaluasi terhadap capaian

prioritas nasional 2010 dan 2011 maupun tempat menumpuk atau menyimpan data

sekunder yang dibutuhkan. Tim sewaktu-waktu juga bekerja di ruang ini.

9. Membuat Susunan Tim ke Lapangan

Tim Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 akan dibagi

menjadi 6 sub tim. Masing-masing sub tim tersebut akan bertugas dan bertanggung jawab

mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data sesuai dengan tugas yang

ditetapkan.

Adapun susunan tugas tim yang dimaksud yaitu:

No Nama Tugas Mengumpul Data 1 Henry Singarasa, Eddi Lion, Palentina Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Henry Singarasa, Eddi Lion, Palentina Pendidikan 3 Bambang S. Lautt, Saputera, Ewald Hinting Kesehatan 4 Bambang S. Lautt, Saputera, Ewald Hinting Penanggulangan Kemiskinan 5 Bambang S. Lautt, Saputera, Ewald Hinting Ketahanan Pangan 6 Bambang S. Lautt, Saputera, Ewald Hinting Infrastruktur 7 Ahim S. Rusan dan Muses Embang Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Palentina, Ewald Hinting Energi 9 Saputera, Ewald Hinting Lingkungan Hidup dan Pengelolaan

Bencana 10 Muses Embang Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar,

dan Pasca Konflik 11 Eddi lion, Saputera Kebudayaan, Kreatifitas, Inovasi dan

Teknologi 12 Ahim S. Rusan, Muses Embang, Ewald H. Kesejahteraan rakyat lainnya 13 Eddi Lion, Ewald Hinting Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya 14 Ahim S. Rusan, Muses Embang Perekonomian lainnya

B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan dalm RPJMN 2010 – 2014

1. Mempersiapkan Surat Ijin ke Bappeda, Bahan, dan Alat

Data mengenai Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Kalimantan Tengah hanya ada di Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelum menemui

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah tentu saja harus dipersiapan surat ijin

pengumpulan data dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Isi surat tersebut

memuat nama-nama tim ke lapangan, maksud dan tujuan, jenis data yang dicari, serta batas

waktu ijin yang digunakan.


Item yang akan dievaluasi pada bagian ini harus diketahui oleh anggota tim yang ke

Bappeda itu, sehingga anggota tim tersebut tahu apa yang akan disampaikan kepada

sumber informasi nanti. Dengan mengetahui item yang dievaluasi maka data yang akan

dikumpulkan nanti tentu saja lebih optimal (tidak kurang dan tidak lebih), sehingga tidak

terjadi kunjungan yang berulang-ulang ke sumber informasi, dan tentu saja ini akan lebih

efisien.

Rencana kerja tim sebelum ke Bappeda yaitu menginventarisir item yang akan

dievaluasi pada bagian ini yaitu sebagai berikut:

1) Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

2) Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah;

3) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Inventarisasi Data

Adapun rencana kerja tim yaitu:

1. Menginventarisir data isu strategis yang tertuang dalam dokumen RKPD Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan 2011.

2. Menginventarisir data sasaran yang tertuang dalam dokumen RKPD Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan 2011.

3. Menginventarisir data arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tertuang

dalam dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan 2011.



pembuatan daftar isian data yang memuat rincian isu strategis, rincian sasaran, rincian arah

kebijakan dan strategi pembangunan daerah provinsi Kalimantan Tengah. Instrumen

pengumpulan data didesain sedemikian rupa oleh tim EKPD provinsi tahun 2011, sehingga

masing-masing anggota tim nanti akan mengumpulkan data menggunakan instrumen

tersebut sesuai dengan tingkat pengetahuannya terhadap data itu.


Alat analisis yang dipergunakan untuk EKPD tahun 2011 khususnya analisis

mengenai relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan

memang sudah ditetapkan oleh Bappenas yaitu menggunakan analisis tabulasi. Analisis ini

untuk melihat relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan

Kalimantan di Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil akhir analisis relevansi ini diharapkan

mampu mengeluarkan rekomendasi “melanjutkan atau perbaikan” isu strategis, sasaran,

arah kebijakan dan strategi RKP/RKPD tahun 2013.

Terkait dengan analisis isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi

pengembangan, maka hal yang mutlak dilakukan oleh tim EKPD Provinsi yaitu

meningkatkan pemahaman langkah-langkah analisis sesuai buku panduan EKPD 33

provinsi tahun 2011. Oleh sebab itu rencana kerja tim EKPD provinsi, sebelum betul-betul

melakukan analisis data maka terlebih dahulu melakukan diskusi terbatas dengan pihak

Bappeda.

6. Penetapan Proses





Hal yang sama dengan analisis poin A, maka rencana kerja tim akan membahas

pola, sistem, dan mekanisme mengenai penyusunan laporan akhir apakah dengan pola

dikerjakan bab per bab bersama-sama di sekretariat atau masing-masing anggota tim

terlebih dahulu membuat draft laporan tersendiri mulai dari pengumpulan dan pengolahan

data sampai ke rekomendasi di tempat masing-masing. Kemudian sistem dan mekanisme

menyangkut bagaimana penggabungan hasil evaluasi dari masing-masing anggota tim.

7. Pembuatan Skedul








sebagai berikut:


Tahun 2010 dan 2011

No Rencana Kegiatan Waktu

1. Rapat Relevansi Isue Pertengahan Juli

2. Pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan.

-sda-

3. Kompilasi hasil analisis evaluasi terhadap isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan

-sda-

4. Draft laporan hasil analisis evaluasi terhadap isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan

-sda-

8. Menetapkan Ruang Kerja Tim

Ruang kerja tim evaluasi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi

pengembangan provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011 ditetapkan di Sekretariat EKPD

Provinsi Kalimantan Tengah yaitu di samping ruang kerja Pembantu Rektor III.


Tim evaluasi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan

provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011 akan dibagi menjadi 3 sub tim. Masing-masing sub

tim tersebut akan bertugas dan bertanggung jawab mengumpulkan data, mengolah data,

dan menganalisis data sesuai dengan tugas yang ditetapkan.


No Nama Data Yang Dikumpul Isu Strategis: 1 Saputera, Palentina 1. Optimalisasi pengembangan sektor

dan industri unggulan wilayah berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan.

2 Ewald Hinting, Edy Lion 2. Kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah

3 Muses Embang 3. Kesenjangan intrawilayah 4 Saputera 4. Degradasi SDA dan LH serta Mitigasi

Bencana 5 Bambang S. Lautt 5. Kualitas SDM dan tingkat kemiskinan 6 Ahim S. Rusan 6. Pengembangan kawasan perbatasan

7 Henry Singarasa 7. Kualitas birokrasi dan tata kelola dalam kerangka otonomi daerah

Sasaran: 1 Saputera, Palentina 1. Pembangunan pertanian,

perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan.

2 Ewald Hinting, Edy Lion 2. Pembangunan infrastruktur 3 Muses Embang 3. Pengembangan wilayah 4 Saputera 4. Pembangunan SDA dan LH 5 Bambang S. Lautt 5. Pembangunan SDM dan

pengentasan kemiskinan 6 Ahim S. Rusan 6. Pengembangan kawasan perbatasan 7 Henry Singarasa 7. Pengembangan birokrasi dan tata

kelola dalam kerangka otonomi daerah

Arah Kebijakan dan Strategi: 1 Saputera, Palentina 1. pengembangan sektor dan industri

unggulan wilayah berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan.

2 Ewald Hinting, Edy Lion 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah

3 Muses Embang 3. Mengurangi kesenjangan intrawilayah 4 Saputera 4. Mengurangi degradasi SDA dan LH

serta Mitigasi Bencana 5 Bambang S. Lautt 5. Meningkatkan kualitas SDM dan

tingkat kemiskinan 6 Ahim S. Rusan 6. Mengembangkan kawasan

perbatasan 7 Henry Singarasa 7. Meningkatkan kualitas birokrasi dan

tata kelola dalam kerangka otonomi daerah

C. Evaluasi Tematik 1. Mempersiapkan Surat Ijin ke Lemlit dan Balitbang

Data mengenai isu strategis serta rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada

pemerintah dan pemerintah daerah yang merupakan hasil penelitian sebelumnya ada di

Lemlit PT dan PTS, di Litbang-litbang pada Dinas/Instansi Teknis, serta di DRD pada

Bappeda Provinsi. Sebelum menemui data tersebut tentu saja harus dipersiapan surat ijin

pengumpulan data dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Isi surat tersebut

memuat nama-nama tim ke lapangan, maksud dan tujuan, jenis data yang dicari, serta batas

waktu ijin yang digunakan.


Item yang akan dievaluasi pada bagian ini harus diketahui oleh anggota tim yang ke

Lemlit PT dan PTS, ke Litbang-litbang pada Dinas/Instansi Teknis, serta ke DRD pada

Bappeda Provinsi., sehingga anggota tim tersebut tahu apa yang akan disampaikan kepada

sumber informasi nanti. Dengan mengetahui item yang dievaluasi maka data yang akan

dikumpulkan nanti tentu saja lebih optimal (tidak kurang dan tidak lebih), sehingga tidak

terjadi kunjungan yang berulang-ulang ke sumber informasi, dan tentu saja ini akan lebih

efisien.

Rencana kerja tim sebelum ke Lemlit PT dan PTS, ke Litbang-litbang pada

Dinas/Instansi Teknis, serta ke DRD pada Bappeda Provinsi yaitu menginventarisir item

yang akan dievaluasi pada bagian ini yaitu sebagai berikut:

1. Isu Strategis Hasil Penelitian

2. Rekomenadi Kebijakan Hasil Penelitian

3. Evaluasi Tematik

Adapun rencana kerja tim yaitu:

1. Identifikasi dokumen hasil evaluasi yang telah dilaksanakan

2. Penyusunan laporan hasil identifikasi dokumen

3. Rekomendasi kebijakan



pembuatan daftar isian data yang memuat rincian isu strategis, rekomendasi kebijakan.

Instrumen pengumpulan data didesain sedemikian rupa oleh tim EKPD provinsi tahun 2011,

sehingga masing-masing anggota tim nanti akan mengumpulkan data menggunakan

instrumen tersebut sesuai dengan tingkat pengetahuannya terhadap data itu.


Alat analisis yang dipergunakan untuk EKPD tahun 2011 khususnya analisis

mengenai isu strategis, dan rekomendasi kebijakan memang sudah ditetapkan oleh

Bappenas yaitu menggunakan analisis tabulasi. Analisis ini untuk melihat isu strategis, dan

rekomendasi kebijakan.

Terkait dengan analisis isu strategis, dan rekomendasi kebijakan hasil penelitian

sebelumnya, maka hal yang mutlak dilakukan oleh tim EKPD Provinsi yaitu meningkatkan

pemahaman langkah-langkah analisis sesuai buku panduan EKPD 33 provinsi tahun 2011.

Oleh sebab itu rencana kerja tim EKPD provinsi, sebelum betul-betul melakukan analisis

data maka terlebih dahulu melakukan diskusi terbatas.

6. Penetapan Proses





Hal yang sama dengan analisis poin A dan B, maka rencana kerja tim akan

membahas pola, sistem, dan mekanisme mengenai penyusunan laporan akhir apakah

dengan pola dikerjakan bab per bab bersama-sama di sekretariat atau masing-masing

anggota tim terlebih dahulu membuat draft laporan tersendiri mulai dari pengumpulan dan

pengolahan data sampai ke rekomendasi di tempat masing-masing. Kemudian sistem dan

mekanisme menyangkut bagaimana penggabungan hasil evaluasi dari masing-masing

anggota tim.

7. Pembuatan Skedul








sebagai berikut:


Tahun 2010 dan 2011

No Rencana Kegiatan Waktu

1. Rapat Evaluasi Tematik Awal Agustus 2011

2. Identifikasi dokumen hasil evaluasi yang telah dilaksanakan.

-sda-

3. Penyusunan laporan hasil identifikasi dokumen -sda-

4. Rekomendasi kebijakan sesuai dengan isi dokumen hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh PT sebelumnya.

-sda-

8. Menetapkan Ruang Kerja Tim

Ruang kerja tim evaluasi tematik ditetapkan di Sekretariat EKPD Provinsi Kalimantan

Tengah yaitu di samping ruang kerja Pembantu Rektor III.


Tim evaluasi tematik akan dibagi menjadi 3 sub tim. Masing-masing sub tim tersebut

akan bertugas dan bertanggung jawab mengumpulkan data di 3 tempat yaitu di Lemlit PT

dan PTS, di Balitbang Dinas/Instansi Teknis, dan di Bappeda Provinsi.


No Nama Tugas Mengumpul Data Di 1 Henry Singarasa, Eddi Lion, Palentina Lemlit PT dan PTS 2 Ahim S. Rusan, Saputera, Ewald Hinting Balitbang Dinas/Instansi Teknis 3 Bambang S. Lautt, Muses Embang Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah


BAB III

P E N U T U P

Sesuai dengan kesepakatan dalam rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Tim EKPD

Provinsi Kalimantan Tengah, maka TIM menyepakati hal-hal sebagai berikut:

a. Berdasarkan pengalaman dalam mengumpulkan data selama ini terasa bahwa form

isian data dari SKPD jarang kembali kepada Tim sehingga anggota Tim perlu lebih

proaktif untuk mengampulkannya kembali dalam arti aktif mendatangi Dinas/ Instansi.

Untuk itu sangat diharapkan adanya himbauan dari Sekda atau kepala Bappeda.

b. Tim EKPD sudah melaporkan rencana kerja kepada Rektor yang sekaligus juga bertindak

sebagai penanggungjawab kegiatan untuk diketahui dan mendapat dukungan dari beliau.

c. Tim EKPD sudah mulai melakukan Tugas dalam koordinasi dan pengambilan data serta

telah membagi diri dalam pengumpulan data.

d. Tim telah melakukan koordinasi dengan Sekretaris daerah agar memberikan

rekomendasi kepada Tim untuk pengambilan data pada SKPD di lingkungan pemerintah

provinsi Kalimantan Tengah dan telah keluar surat ijin Nomor: 426/441/11-05/Kesra/2011

(terlampir).

e. Ke depan diharapkan adanya koordinasi yang baik dengan penghubung Provinsi baik

yang menyangkut informasi data, fasilitasi surat menyurat maupun masukan data

untuk pelaksanaan evaluasi.

Demikian Laporan Awal ini dibuat, kiranya menjadi masukan dalam melakukan

Evaluasi Kinerja Bappenas tahun 2011 ini.


Tim Penyusun

Education

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan