OLEH: GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT · PDF filependirian Industri Primer Kehutanan wajib memiliki Dokumen Amdal; • Penyusunan Status Lingkungan ... (HPK) - Persetujuan Prinsip

OLEH: GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT

FAKTA HUTAN PROV. SULAWESI BARAT

• Luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Barat + 1.092.376 ha ( 64,57%);

• Memiliki kawasan konservasi : Kawasan Suaka Alam (KSA)/ Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Seluas 215.190 Ha (12,71 % dari Luas Daratan Provinsi Sulawesi Barat).

KAWASAN HUTAN PROV. SULAWESI BARAT BERDASARKAN PERHITUNGAN TERHADAP PETA LAMPIRAN KEPMENHUT NO. 862/MENHUT-II/2014

LUAS KAWASAN HUTAN PROV. SULAWESI BARAT

1.092.376 ha ( 64, 57 %)

dari total luas daratan

1.691.901 hektar

Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian

Alam ( KPA) : 215.190 Ha

a. Calon TN. Ganda Dewata : 214.201 Ha

b. Calon Tahura Masdar Pasmar : 989 Ha

HUTAN LINDUNG (HL) : 452.030 hektar

HUTAN PRODUKSI = 425.156 hektar

Hutan Produksi Terbatas (HPT) = 330.700 Ha

Hutan Produksi Tetap (HP) = 71.859 Ha

Hutan Produksi Konversi (HPK) = 22.597 Ha

PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DAN PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMNISTRASI

PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN

PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT

PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN

PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM

PERLINDUNGAN HUTAN

MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI

6 SASARAN RENCANA

AKSI KORSUP

KEHUTANAN

MEMBENTUK TIM INVENTARISASI

PENGUASAAN, PEMILIKAN,

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN

TANAH (IP4T)

MELAKUKAN EVALUASI HAK-HAK ATAS

TANAH MASYARAKAT DALAM

KAWASAN HUTAN

MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA DAN

INFORMASI PENGGUNAAN KAWASAN

DAN PEMENUHAN KEWAJIBANNYA

MELAKUKAN PENERTIBAN DAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG

TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR

DAN TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN

Pembentukan Tim dilaksanakan setelah proses pengukuhan

batas kawasan hutan pasca RTRWP Sulawesi Barat .

Mendorong dilaksankannya evaluasi serta penyelesaian Hak-

hak masyarakat di dalam kawasan hutan pada saat Penataan

Batas Kawasan Hutan.

Melakukan Sinkronisasi dan Rekonsiliasi data Izin Penggunaan

Kawasan Hutan di Prov. Sulawesi Barat dengan Kementrian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya bersama-sama

melakukan penilaian/evaluasi pemenuhan kewajiban,

sebagaimana tertuang dalam Izin atau proses perizinan yang

telah dikeluarkan.

Meningkatkan koordinasi dengan institusi Penegak Hukum,

Pemerintah Kabupaten dan Pengelola Hutan di tingkat tapak

untuk melakukan penertiban dan penegakan hukum secara

terpadu terhadap Penggunaan Kawasan Hutan yang tidak

sesuai prosedur.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan mendorong Percepatan Penyelesaian Pengukuhan

Kawasan Hutan dengan prioritas pada Batas Kawasan Hutan yang mengalamai perubahan

peruntukan dalam pola ruang hutan Sulawesi Barat (RTRWP) guna memberikan kepastian

hukum pengguna lahannya.

Kewenangan penataan batas kawasan hutan berada di Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan.

• Melakukan pengumpulan dan rekonsiliasi data perizinan danpelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajibanlainnya dari pemegang izin;

• Mendorong institusi yang menangani Kehutanan diKabupaten, serta KPH untuk melakukan pembinaan,pengawasan dan pengendalian terhadap Pemegang IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK);

• Menyampaikan data dan informasi pendukung yang terkaitdengan kinerja Pemegang Izin ke Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan;

• Merekomendasikan Kepada pemberi izin (Kemen LHK) untukmelakukan evaluasi terhadap areal kerja, kinerja dankomitmen pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu, dan memberikan tindakan tegas untuk setiappelanggaran;

a. Mengumpulkan data dan informasiyang terkait dengan wilayah kelolamasyarakat:• Proses dan status tahapan perizinan;• Kemajuan aktifitas lapangan; dan• Permasalahan/kendala pengelolaan

kawasan hutan.b. Sosialisasi program pembangunan

hutan berbasis pemberdayaanmasyarakat, untuk meningkatkan minatmasyarakat secara aktif dan partisipatif(Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desadan Hutan Tanaman Rakyat);

c. Mendorong pengembangan skemapelibatan masyarakat dalampengelolaan hutan yang lebih efektifdan efisien melalui alokasi areal keloladalam wilayah KPH (kemitraan);

- Membantu melakukan prosesidentifikasi terhadap penggunaan lahanyang di indikasikan berpotensi konflikdengan batas kawasan hutan denganmengacu pada Surat Keputusan MenteriKehutanan No. SK. 862/Menhut-II/2014tentang Kawasan Hutan ProvinsiSulawesi Barat;

- Melaksanakan sosialisasi Batas KawasanHutan kepada Para Pihak Terkait.

• Sudah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 4 Tahun 2014tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ProvinsiSulawesi Barat.

Substansi dari Perda tersebut antara lain mengamanatkan bahwaseluruh perizinan penggunaan dan pemanfaatan hutan sertapendirian Industri Primer Kehutanan wajib memiliki DokumenAmdal;

• Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi SulawesiBarat.

• Mengusulkan peningkatan status sebagian Kawasan Hutan Lindungmenjadi Kawasan Konservasi (KK) dan Deklarasi Pembentukan TamanNasional Ganda Dewata;

• Pembentukan Lembaga Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan HutanProduksi (KPHP) di tingkat tapak sebanyak 12 unit menjadi kelembagaanyang efektif dan efisien dalam mengintegrasikan kegiatan perlindunganhutan berbasis daya dukung ekosistem hulu - hilir DAS;

• Kawasan Hutan dikelolaberdasarkan DAS: KawasanHutan merupakan kesatuanekosistem, satu rencana,dan dengan satu sistempengelolaan;

• Pengelolaan KawasanHutan : Melibatkan parapemangku kepentingan,terkoordinasi, menyeluruhdan berkelanjutan;

• Adaptif terhadap kondisispesifik dan perubahankondisi yang dinamis sesuaidengan karakteristik DASdan perkembangan sosialekonomi wilayah.

Pengelolaan Hutan Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan DAS :

• Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem penyelenggaraan perizinankehutanan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah /Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMD / PTSP) Provinsi Sulawesi Barat;

• Menyusun Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH), sebagai sisteminformasi untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan;

Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan sudah dilaksanakan sejak tahun2012, dan updating di tahun 2014;

• Mendorong percepatan operasional lembaga pengelola hutan di tingkattapak (KPH) untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalianterhadap kawasan hutan termasuk kepada pemegang izin kehutanan dilapangan;

• Menjamin keterbukaan informasi publik melaluipenyusunan/penyempurnaan Website Kehutanan (DISHUT dan UPTD KPH)dan Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan publik;

KONDISI SAAT INI HASIL UPDATING DATADAN INFORMASI PERIZINAN KEHUTANAN DIPROVINSI SULAWESI BARAT

1. PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

2. UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA DAN IUPHHK-RE);

3. UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI);

4. PERKEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm);

5. PERKEMBANGAN HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR);

NO LOKASI PENGGUNAANNAMA

PEMOHONNOMOR SURAT

MASA BERLAKU

LUAS (Ha)

KAWASAN HUTAN

KETERANGAN

1Kec. KarossaKab. Mamuju

Penambangan Bijih besi dan Tembaga DMP

PT. Masindo Putera Energy

SK. 167/Menhut-II/2012Tanggal 30 -03- 2012

17 Tahun (03 Desember

2029)603,50

Hutan Produksi

- Izin Pinjam Pakai.

2Kec. KalumpangKab. Mamuju

Pembangkit Listrik Tenaga

AirPT. Hadji Kalla

671.21/2508/XI/ 2010Tanggal 24 -11- 2010

2 Tahun 170Hutan

Lindung

- Persetujuan Prinsip - Dalam proses Izin

Pinjam Pakai di Kementerian

3 Kab. Mamuju BatubaraCV. Bonehau Prima Coal

S. 283/Menhut-VII/2009Tanggal 14-04-2009

2 Tahun 210,83

Hutan Produksi Terbatas

(HPT), Hutan Produksi (HP)

dan Hutan Produksi yang

dapat Dikonversi

(HPK)

- Persetujuan Prinsip.

No Nama IUPHHK-HA SK /Tahun Izin Berakhir Luas (ha) Kabupaten Keterangan

1 PT. Inhutani I UMH Mamuju

350/Kpts-II/1996 05 Juli 2016 29.000 Kab. Mamuju

2. PT. Rante Mario 532/Menhut-II/2009

20 Nov 2041 84.040 Kab. Mamuju Tengah

3. PT. Zedsko Permai 264/Menhut-II/2004

21 Juli 2049 30.525 Kab. MamujuUtara, Mamuju Tengah

No Nama IUPHHK-HTI SK /Tahun Izin Berakhir Luas (ha) RKU (SK) RKT TERAKHIR

1. PT. Amal Nusantara

697/Menhut-II/2010

16 Des 2070 10. 600 SK.697/Menhut-II/2010

02/01/2015

2. PT. Bio Energy Indoco

931/Menhut-II/2013

18 Des 2073 9.640 - -

3. PT. Bara Indoco 110/Menhut-II/2014

5 Agust 2035 27.370 - -

Perkembangan Hutan Kemasyarakatan

(HKm) di Provinsi Sulawesi Barat

NoDesa,

Kecamatan, Kabupaten

Penetapan ArealKerja HKm

Izin Usaha Pemanfaatan HKm

Luas (Ha)

Fungsi No. SK Tanggal No.SK Tanggal Keterangan

1 Majene 1.575Hutan

Lindung

30/ Menhut-II/2015

23 /01/ 2015

- - -

2

Ds. Pao Pao, Kec. Alu, Polewali Mandar

2.020Hutan

Lindung517/

Menhut-II/2013

25/07/ 2013

Kpts/522/ 463/Huk

7/10/2014 SK.Bupati

3

Ds. MambuTapua, Kec. Matangnga,

Polewali Mandar

1.980Hutan

Lindung

516/ Menhut-II/2013

25/07/ 2013

Kpts/522/ 462/Huk

7/10/2014SK.Bupati

UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

HUTAN TANAMAN RAKYAT (IUPHHK-HTR)

NONAMA

KTH/DEVELOPERNOMOR IZIN TANGGAL IZIN LUAS IZIN (Ha) LOKASI/ DESA/KEC KET.

1 2 3 4 5 6 7

I. KAB. MAMUJU

1 KTH Manak Puang 357 Tahun 2011 s/d

381 Tahun 201119 Agustus 2011 355,00

Desa Sisango Kec. Papalang

Realisasi Inventarisasi tegakan seluas 44,5 Ha

2KTH Guliling Selatan

245 Tahun 2011 s/d 264 Tahun 2011

15 Juli 2011 264,00 Desa Guliling Kec. Kalukku


3 KTH Ranga-Ranga437 Tahun 2011 s/d

519 Tahun 2011 24 Oktober 2011 296,50 Desa Pammulakan

Kec. Kalukku

1. Pengadaan Bibit 44.400 Pohon. 2. Realisasi Inventarisasi tegakan

seluas 33,14 Ha

4 KTH Sama Elo382 Tahun 2011 s/d

407 Tahun 2011 19 Agustus 2011 89,60

Desa Pokkang Kec. Kalukku


5KTH Assa Malebuang

313 Tahun 2011 s/d 331 Tahun 2011543 Tahun 2011

19 Agustus 2011 10 Oktober 2011

98,12 Desa Pokkang Kec. Kalukku


6 KTH Batu Tendan520 Tahun 2011 s/d

542 Tahun 201101 November

2011 269,60 Desa Guliling Kec. Kalukku


7 KTH Wonosari265 Tahun 2011 s/d

289 Tahun 201115 Juli 2011 221,97

Desa Polo Camba Kec. Pangale


8 KTH Makmur332 Tahun 2011 s/d

356 Tahun 201119 Agustus 2011 297,62 Desa Polo Pangale


9KTH Karya Tani Desa

312 Tahun 2011 19 Agustus 2011 242,40 Desa Pangale Kec. Pangale-



NONAMA KTH/ DEVELOPER

NOMOR IZIN TANGGAL IZIN LUAS IZIN (Ha) LOKASI/ DESA/KEC KET.

1 2 3 4 5 6 7

II. KAB. POLMAN

1KTH Gunung Damar

318 Tahun 2010 s/d 342 Tahun 2010

02 Desember 2010 262,00

Desa Talobba Kec. Tubbi Taramanu

Tidak ada kegiatan

2 KTH Buttu Salili404 Tahun 2010 s/d

429 Tahun 201002 Desember

2010 232,00 Desa Batu pangadalaa Tidak ada kegiatan

3 KTH Karya Tani442 Tahun 2010 s/d


2010 175,00 Desa Rangoan

Kec. MatangngaTidak ada kegiatan

4KTH Reso Tamangngingi

441 Tahun 2010 s/d 430 Tahun 2010

02 Desember 2010 110,00

Desa Rangoan Kec. Matangnga

Tidak ada kegiatan

5KTH Tajang Pammase

374 Tahun 2010 s/d 403 Tahun 2010

02 Desember 2010 325,00

Desa Pulliwa Kec. Bulo

Tidak ada kegiatan

6 KTH Perandangan490 Tahun 2010 s/d


2010 177,00 Desa Tubbi

Kec. Tubbi TaramanuTidak ada kegiatan

7 KTH Bumi Putra343 Tahun 2010 s/d


2010 294,00 Desa Pullewani


8 KTH Bumi Pertiwi350 Tahun 2010 s/d


2010 213,00 Desa Pullewani


9KTH Pribumi Pullewani

459 Tahun 2010 s/d 485 Tahun 2010

02 Desember 2010 301,00

Desa Pullewani Kec. Tutar

Tidak ada kegiatan





1 2 3 4 5 6 7

III. KAB. MAMASA

16 KTH Kasarapuan63.1 Tahun 2013 s/d

63.23 Tahun 201302 Mei 2013

205,48 Desa Balla Satanetean

Kec.Balla

Belum ada kegiatan dan SK IUPHHK -HTR diterima oleh BP2HP

tgl. 20 Nop.2013

17KTH Anak Datu Soma

- - - Desa Balla Satanetean Kec.Balla Sda

18 KTH Tengkosituru

64.1 Tahun 2013 s/d 64.16 Tahun 2013

02 Mei 2013127,89

Desa Balla Satanetean Kec.Balla Sda

19 KTH Tondon Sarura

65.1 Tahun 2013 s/d 65.15 Tahun 2013

02 Mei 2013135,94

Desa Balla Satanetean Kec.Balla

Sda

24 KTH Bulak67.1 Tahun 2013 s/d

67.22 Tahun 201302 Mei 2013

246,01 Desa Masewe

Kec. Nosu

Belum ada kegiatan dan SK IUPHHK -HTR diterima oleh BP2HP

tgl. 20 Nop.2013

25 KTH Pangleonan

68.1 Tahun 2013 s/d 68.21 Tahun 2013

02 Mei 2013237,78

Desa Batupapan Kec. Nosu Sda

26 KTH Tokka -Tokka

70.1 Tahun 2013 s/d 70.17 Tahun 2013

02 Mei 2013212,96

Desa Parinding Kec. Nosu Sda

27 KTH Passarean

69.1 Tahun 2013 s/d 69.20 Tahun 2013

02 Mei 201344,64

Desa BatupapanKec. Nosu Sda

28 KTH Salu Mayang

62.1 Tahun 2013 s/d 62.9 Tahun 2013

02 Mei 201393,42

Desa Pebassian Kec. Mamasa Sda

29 KTH Batu Mebali

61.1 Tahun 2013 s/d 61.11 Tahun 2013

02 Mei 2013156,12

Desa Pebassian Kec. Mamasa Sda





1 2 3 4 5 6 7

IV. KAB. MAJENE

1 KTH Serumpun

1575 /HK/KEP-BUP/V/2013 s/d

1581 /HK/KEP-BUP/V/2013

10 Mei 201383,00

Desa Kabiraan Kec. Ulumanda

Tidak ada kegiatan

2KTH Subur Indah


1574 /HK/KEP-BUP/V/2013

10 Mei 201377,00


Sda

3 KTH Tamerupa


1588/HK/KEP-BUP/V/2013

10 Mei 201385,00


Sda

RENCANA AKSI KEGIATAN KOORDINASI DAN SUPERVISI (KORSUP) ATAS GERAKAN

NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA SEKTOR

PERKEBUNAN DI SULAWESI BARAT

PERKEBUNAN SULAWESI BARAT

1. PERKEBUNAN BESAR 96.847,86 Ha

2. PERKEBUNAN RAKYAT 317.495 Ha

PENYEBARAN PERKEBUNAN BESAR PENERIMA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P

dan IUP) PROVINSI SULAWESI BARAT DATA PERUSAHAAN PERKEBUNAN PENERIMA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P, DAN IUP)

PROVINSI SULAWESI BARAT

TAHUN 2015

NO.

DATA PERUSAHAAN

KABUPATENPEMBERI

IUPIUP-B/IUP-P/IUP

NO/TGLKOMODI

TASLUAS (Ha)NAMA PERUSAHAAN NPWP ALAMAT

NO. AKTE

PENDIRIAN

NO. AKTE

TERAKHIR

NAMA PEMEGA

NG SAHAM

NAMA PENGUR

US

GRUP PERUSAHAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Kabupaten Mamuju Utara

1 PT. Letawa01.250.611.9-092.000

Desa Makmur Jaya Kec. Teikke Raya

No. 74, tanggal 28 Juli 1975

No. 28 tanggal 05 Juni 2008

PT. Astra Agro Lestari,Tbk

Juddy Arianto

PT. Astra Agro

Lestari, Tbk

Mamuju UtaraKPTSP&PMD an.

Bupati

IUP No. 526/02/IX/IUP/

2014/KPTSP&PMD, Tgl. 03-10-2014

Kelapa Sawit

10.713,15

2. PT.Mamuang01.348.789.7-007.000

Desa Martasari Kec. Pedongga




Juddy Arianto

PT. Astra Agro

Lestari, Tbk

Mamuju Utara DirjenbunIUP-B Nomor :

794/VII-KU/2000, Tgl. 20-12-2000

Kelapa sawit 8.000,00

3 PT. Pasangkayu01.348.788.9-007.000

Desa Gunung Sari, Kec. Pasangkayu




Juddy Arianto

PT. Astra Agro

Lestari, Tbk

Mamuju Utara BupatiIUP Nomor :

366 Tahun 2014, Tgl. 03 Maret 2014

Kelapa Sawit 9.319,00

4 PT. Surya Raya Lestari 01.348.787.1-007.000

Desa Bulu Mario Kec. Sarudu

No. 14, tanggal 03 Oktober 1998

No. 31, tanggal 05 Juni 2008


Juddy Arianto

PT. Astra Agro

Lestari, Tbk

Mamuju UtaraDirjenbun

IUP Nomor : 796/VII-KU/2000, Tgl. 20-12-2000





TAHUN 2015

NO.

DATA PERUSAHAAN

KABUPATENPEMBERI

IUPIUP-B/IUP-P/IUP

NO/TGLKOMODI


NO. AKTE

PENDIRIAN

NO. AKTE

TERAKHIR

NAMA PEMEGA

NG SAHAM

NAMA PENGUR

US

GRUP PERUSAHAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Kabupaten Mamuju Utara

5PT. Unggul Widya Teknologi Lestari

Desa Motu Kec. Baras

- Mamuju Utara Bupati529.2/55/1/2014 15 Januari 2014

Kelapa Sawit

12.070,00

6 PT. Tanjung Sarana Lestari

Tanjung Bakau Desa Ako Kec. Pasang Kayu

- Mamuju Utara BupatiKelapa Sawit

7PT. Diyatama Inti Pusaka ( PKS )

Desa Wulai Kec. Bambalamotu

Mamuju Utara Bupati Dalam Proses 14.235,00

8PT. Toscano Indah Pratama (PKS)

01.630.999-9.133.000

Desa Kalola Kec. Bambalamotu

No.08 tangga l 6 Juni 2006

Mamuju Utara Dalam ProsesKelapa Sawit

13,85




TAHUN 2015

NO.

DATA PERUSAHAAN

KABUPATENPEMBERI

IUPIUP-B/IUP-P/IUP

NO/TGLKOMODI


NO. AKTE

PENDIRIAN

NO. AKTE

TERAKHIR

NAMA PEMEGA

NG SAHAM

NAMA PENGUR

US

GRUP PERUSAHAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IIKabupaten Mamuju Tengah

1 PT.Suryaraya Lestari01.348.787.1-007.000

Desa Babana, Kec. Budong-Budong

No. 14, tanggal 03 Oktober 1998



Juddy Arianto

PT. Astra Agro

Lestari, Tbk

Mamuju Tengah

Bupati IUP-P Nomor :

526.3/204/XII/2014, Tgl. 29-12-2014

Kelapa Sawit (PKS)

-

2 PT.Badra Sukses01.349.131.1-004.000

Desa Babana, Kec. Budong-Budong

No. 65, tanggal 27 November 1989



Juddy Arianto

PT. Astra Agro

Lestari, Tbk

Mamuju Tengah

BupatiIUP-B Nomor :

526.3/205/XII/2014, Tgl. 29-12-2014


3 PT. Tunas Fajar Perkasa

Salobiro Desa Karossa Kec. Karossa

Bupati 398

27 September 2007


4PT.Wahana Karya Sejahtera Mandiri

Pontanakayang

Mamuju Tengah

Bupati 6.000,00




TAHUN 2015

NO.

DATA PERUSAHAAN

KABUPATENPEMBERI

IUPIUP-B/IUP-P/IUP

NO/TGLKOMODI


NO. AKTE

PENDIRIAN

NO. AKTE

TERAKHIR

NAMA PEMEGA

NG SAHAM

NAMA PENGUR

US

GRUP PERUSAHAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IIKabupaten Mamuju Tengah

5PT.Basarimbah Mega Sejahtera

Desa Tasokko Kec. Karossa

SriwijayaMamuju Tengah

Bupati Dalam Proses4.570,00

6PT.Aditama Lestari Indonesia

Kec. Tobadak

SriwijayaMamuju Tengah

Bupati Dalam Proses7.000,00

7 PT.Triniti

Desa Tabolang Kec. Topoyo

Mamuju Tengah

Dalam ProsesKelapa Sawit

8PT. Unggul WTL Cabang Tobadak

Desa Saluadak Kec. Tobadak

Mamuju Tengah

BupatiKelapa Sawit 6.000,00


dan IUP) PROVINSI SULAWESI BARAT

DATA PERUSAHAAN PERKEBUNAN PENERIMA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P, DAN IUP)


TAHUN 2015

NO.

DATA PERUSAHAAN

KABUPATENPEMBERI

IUPIUP-B/IUP-P/IUP

NO/TGLKOMODI


NO. AKTE

PENDIRIAN

NO. AKTE

TERAKHIR

NAMA PEMEGA

NG SAHAM

NAMA PENGUR

US

GRUP PERUSAHAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

III Kabupaten Mamuju

1PT. Manakarra Unggul Lestari

1.821.626.7. 025

Desa Kakulllasan Kec. Tommo

1 Agustus 1997 No. 1

19 Juni 2000 No. 8

Tn.Dr.Ir.H. Rachmat Soebiapraja, dkk

Tjokro Putro Wibowo

Mamuju Bupati185.45/503/Kpts/

VIII/14 20 Agustus 2014

Kelapa Sawit

14,159,20

2 Mamuju Agri Lestari02.860.882.6.032.000

Desa Bonehau Kec. Bonehau

No.67 tanggal 14 Juli 2009

Wong Jhon Juadi

Sriwijaya Mamuju Bupati5.400,00

PENYEBARAN PERKEBUNAN RAKYATI. Komoditi Kakao

No Kabupaten Luas Areal (Ha)1 Polewali Mandar 49.3892 Mamasa 23.2133 Majene 13.6174 Mamuju 44.9425 Mamuju Tengah 18.7376 Mamuju Utara 19.004

Total 168.901

II. Komoditi Sawit

No Kabupaten Luas Areal (Ha)1 Polewali Mandar 42 Mamasa -3 Majene -4 Mamuju 3.8115 Mamuju Tengah 19.1006 Mamuju Utara 41.273

Total 64.188

PENYEBARAN PERKEBUNAN RAKYAT

III. Komoditi KELAPA DALAMNo Kabupaten Luas Areal (Ha)1 Polewali Mandar 21.8272 Mamasa 1373 Majene 8.5124 Mamuju 4.7225 Mamuju Tengah 1.4556 Mamuju Utara 5.838

Total 42.492

IV. Komoditi KELAPA HIBRIDANo Kabupaten Luas Areal (Ha)1 Polewali Mandar 1.8232 Mamasa 2313 Majene 8264 Mamuju 1.0765 Mamuju Tengah -6 Mamuju Utara -

Total 3.956


V. Komoditi KOPI ROBUSTANo Kabupaten Luas Areal (Ha)1 Polewali Mandar 1.8102 Mamasa 4.1383 Majene 6534 Mamuju 4325 Mamuju Tengah -6 Mamuju Utara 19

Total 7.052

VI. Komoditi KOPI ARABIKANo Kabupaten Luas Areal (Ha)1 Polewali Mandar 2132 Mamasa 8.2703 Majene 3864 Mamuju 85 Mamuju Tengah 736 Mamuju Utara 162

Total 9.112


VII. Komoditi CENGKEHNo Kabupaten Luas Areal (Ha)1 Polewali Mandar 6432 Mamasa 1363 Majene 8694 Mamuju 4615 Mamuju Tengah 1386 Mamuju Utara 868

Total 3.105

VIII. Komoditi KEMIRINo Kabupaten Luas Areal (Ha)1 Polewali Mandar 7.5032 Mamasa 2433 Majene 2.4874 Mamuju 1.4725 Mamuju Tengah -6 Mamuju Utara 66

Total 11.770


IX. Komoditi JAMBU METENo Kabupaten Luas Areal (Ha)1 Polewali Mandar 3682 Mamasa -3 Majene 5574 Mamuju -5 Mamuju Tengah -6 Mamuju Utara -

Total 925

X. Komoditi LADA/MERICANo Kabupaten Luas Areal (Ha)1 Polewali Mandar 3302 Mamasa 2043 Majene 164 Mamuju 345 Mamuju Tengah -6 Mamuju Utara 13

Total 596


XI. Komoditi ARENNo Kabupaten Luas Areal (Ha)1 Polewali Mandar 8402 Mamasa 8253 Majene 1324 Mamuju 855 Mamuju Tengah -6 Mamuju Utara 66

Total 1.647

XII. Komoditi PANILINo Kabupaten Luas Areal (Ha)1 Polewali Mandar 4942 Mamasa 2503 Majene 764 Mamuju 25 Mamuju Tengah -6 Mamuju Utara -

Total 822


XIII Komoditi KAPUKNo Kabupaten Luas Areal (Ha)1 Polewali Mandar 1952 Mamasa -3 Majene 1204 Mamuju -5 Mamuju Tengah -6 Mamuju Utara -

Total 315

XIIII. Komoditi SAGUNo Kabupaten Luas Areal (Ha)1 Polewali Mandar 9832 Mamasa 5003 Majene 1144 Mamuju 3935 Mamuju Tengah -6 Mamuju Utara 64

Total 2.054


XV. Komoditi NILAMNo Kabupaten Luas Areal (Ha)1 Polewali Mandar 662 Mamasa 1883 Majene 594 Mamuju 2015 Mamuju Tengah -6 Mamuju Utara 46

Total 560

PELAKSANAAN PENATAAN

PERIZINAN PERKEBUNAN

PERLUASAN WILAYAH

KELOLA MASYARAKAT

MEMBANGUN SISTEM

PENGENDALIAN ANTI

KORUPSI

3 SASARAN

RENCANA

AKSI KORSUP

PERKEBUNAN

PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN

PERKEBUNAN

MELAKUKAN

PENGUMPULAN DATA DAN

INFORMASI SEMUA

KEWAJIBAN KEUANGAN

DAN KEWAJIBAN LAINNYA

DARI PEMEGANG IZIN

USAHA PERKEBUNAN

1. MEMBENTUK TIM

PELAKSANA PENILAIAN

USAHA PERKEBUNAN

3. MENETAPKAN HASIL

PENILAIAN USAHA

PERKEBUNAN

2. MELAKUKAN PENILAIAN

USAHA PERKEBUNAN

PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT

• Mensosialisasi dan Pelaksanaan STD-P Pada Dinas Yang Membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota

Melakukan Pendaftaran Terhadap Kegiatan Perkebunan

yang dilakukan Masyarakat

• Mengharuskan Semua Perusahaan Perkebunan Melakukan Kemitraan dengan Masyarakat Sekitarnya dan Segera Berkoordinai dengan Bupati /Walikota Setempat

Meningkatnya Jumlah Ketaatan Terhadap

Program Kemitraan Dalam Usaha Perkebunan dan Tersusunnya Rencana

Pembinaan Perkebunan Masyarakat

MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN

ANTI KORUPSI

1. Melakukan Penyempurnaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) Perizinan Usaha Perkebunan

2. Publikasi Hasil Pemberian Izin Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik Secara Berkala Triwulan

3. Memperketat Pengawasan Terhadap Perusahaan Dalam Perizinan

Documents

OLEH: GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT · PDF filependirian Industri Primer Kehutanan wajib memiliki Dokumen Amdal; • Penyusunan Status Lingkungan ... (HPK) - Persetujuan Prinsip