PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA LPK

DENGAN PESERTA MAGANG JEPANG DALAM

PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN (Studi di LPK

Ohayou Indonesia)

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1

pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

KIREI ANINDIAWATI

C100160102

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

i

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN SANKSI

ADMINISTRATIF PEGAWAI DI PT PODO TRESNO MULYO

DISUKOHARJO

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

KIREI ANINDIAWATI

C100160102

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

(Septarina Budiwati., S.H., CN., MH.)

ii

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA LPK DENGAN

PESERTA MAGANG JEPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM

KETENAGAKERJAAN (Studi di LPK Ohayou Indonesia)

Yang ditulis oleh :

KIREI ANINDIAWATI

C.100.160.102

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari , Maret 2020

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Septarina Budiwati., S.H., CN., MH.) (……………………….)

(Ketua Dewan Penguji)

2. (……………………….)

(Anggota I Dewan Penguji)

3. (……………………….)

(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan

Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum

NIK. 537/NIDN. 0727085803

iii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak

terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu

perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis

diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas,

maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 April 2020

Penulis

Kirei Anindiawati

C.100.160.102

4

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA LPK DENGAN

PESERTA MAGANG JEPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM

KETENAGAKERJAAN (Studi di LPK Ohayou Indonesia)

KIREI ANINDIAWATI

Abstrak

Penyelenggaraan pemagangan ke luar negeri salah satunya dapat dilakukan oleh

LPK swasta, LPK sebagai instiusi pelatihan swasta yang terdaftar di kementrian

ketenagakerjaan dalam melaksanakan program penyelenggaraan pemagangan ke

luar negeri mengadakan rekruitment terhadap calon peserta magang, calon peserta

magang yang mendaftar ke LPK akan melakukan kesepakatan yang kemudian

dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Rumusan masalah dalam dalam

penelitiann ini yakni mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama antara LPK

Ohayou Indonesia dengan peserta Magang, tatacara dan penyelenggaraan

pemagangan oleh LPK Ohayou Indonesia ditinjau dari perspektif Undang-Undang

No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta permasalahan apa yang timbul

dalam pelaksanaan perjanjian antara peserta magang dengan LPK dan Bagaimana

cara mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal

(Normatif), dan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini

ialah LPK Ohayou Indonesia. Hasil dari penelitian ini mebahas mengenai tatacara

dan penyelenggaraan pemagangan oleh LPK Ohayou Indonesia ditinjau dari

perspektif Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta

permasalahan apa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian antara peserta

magang dengan LPK dan Bagaimana cara mengatasinya.

Kata kunci: perjanjian kerjasama, lembaga pelatihan kerja, magang

Abstract The implementation of an apprenticeship abroad can be done by one of the private

LPK, LPK as a private training institution registered at the Ministry of Manpower

in carrying out the program of organizing overseas apprenticeship conducts

recruitment of prospective trainees, prospective trainees who register to LPK will

make an agreement which then set forth in the form of a cooperation agreement.

The formulation of the problem in this research is regarding the implementation of

the cooperation agreement between LPK Ohayou Indonesia and the participants of

the Internship, the procedures and the apprenticeship of the LPK Ohayou

Indonesia in terms of the perspective of Law No. 13 of 2003 concerning

Manpower and what problems arise in the implementation of the agreement

between the participants an internship with LPK and how to overcome it. This

research uses the doctrinal (Normative) approach, and uses descriptive research

type. The location of this research is LPK Ohayou Indonesia. The results of this

study discuss the procedures and implementation of apprenticeships by the LPK

Ohayou Indonesia in terms of the p erspective of Law No.13 of 2003 on

Manpower and what problems arise in the implementation of the agreement

between the apprentice participants and the LPK and how to overcome them.

Keywords: cooperation agreement, job training institute, internship

5

1. PENDAHULUAN

Banyak cara dan upaya yang ditempuh atau dilakukan oleh pemerintah dalam

pengembangan dan penyiapan lapangan pekerjaan bagi penduduk indonesia, baik

itu disektor formal maupun informal. Namun, terbukti bahwa usaha yang

ditempuh itu belum dapat memberikan jalan keluar yang optimal. Salah satu

upaya yang selama ini dianggap efektif untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan

adalah melaksanakan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri melalui antarkerja

antarnegara. Pengiriman tersebut setidak-tidaknya telah mendatangkan manfaat

yang besar (Asyhadie, 2007). Upaya pengiriman tenaga kerja antar negara

tersebut salah satunya dilakukan dengan pelaksanaan program pemagangan antar

negara.

Penyelenggaraan pemagangan ke luar negeri salah satunya dapat

dilakukan oleh LPK swasta, dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi tentang Tatacara Perizinan dan Penyelenggaraan

Pemagangan di luar negeri disebutkan bahwa ‘Penyelenggara pemagangan di luar

negeri terdiri dari : a. LPK swasta; b. perusahaan; c. instansipemerintah; d.

lembaga pendidikan.’ LPK sebagai instiusi pelatihan swasta yang terdaftar di

kementrian ketenagakerjaan dalam melaksanakan program penyelenggaraan

pemagangan ke luar negeri mengadakan recruitment terhadap calon peserta

magang, calon peserta magang yang mendaftar ke LPK akan melakukan

kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian

kerjasama.Dalam pelaksanaannya, seringkali ditemui masalah-masalah yang

timbul karena tidak dilaksanakannyaa hak maupun kewajiban yang telah

disepakati oleh para pihak didalam perjanjian kerjasama sehingga merugikan

pihak yang lain. Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis merasa tertarik

untuk melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan

Perjanjian Kerjasama antara LPK dengan Peserta Magang Jepang dalam

Perspektif Hukum Ketenagakerjaan” (Studi Di Lpk Ohayou Indonesia).

2. METODE

Metode penelitian merupakan “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau

6

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”(Dimyati dan Kelik

Wardiono, 2014) Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu

pendekatan doktrinal (Normatif), yang lebih mengutamakan pada penggunaan

data sekunder, penggunaan data primer hanya sebagai pendukung dari data

sekuunder. Penulis melakukakan metode pendekatan tersebut digunakan untuk

meneliti mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama antara LPK Ohayou

Indonesia dengan peserta magang ditinjau dari perspektif hukum ketenagakerjaan

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu

penelitian deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang

keadaan atau gejala tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara LPK dengan

peserta magang. Lokasi Penelitian Penulis yaitu di LPK Ohayou Indonesia

Boyolali, dikarenakan penulis telah mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut

memungkinkan untuk dilakukan penelitian berkaitan dengan pelaksanaan

perjanjian kerjasama antara LPK dan Peserta magang. Dalam melakukan

penelitian ini, penulis menggunakan beberapa jenis data diantaranya a) Data

Primer, yaitu hasil wawancara yang diperoleh penulis secara langsung dari

sumbernya. Wawancara dilakukan dengan pihak LPK Ohayou Indonesia dan

Peserta magang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama oleh para pihak.

b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari organisasi atau perseorangan

yang berasal dari pihak lain yang penah mengumpulkan dan mengolahnya. Data

tersebut dapat diperoleh atau didapat dengan cara mempelajari berba gai bahan-

bahan hukum.

Beberapa bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini

diantaranya a) Bahan Hukum Primer, Merupakan bahan hukum yang berasal dari

jurnal, karya tulis ilmiah, buku, serta peraturan perundang-undangan yang

berlaku. b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang terdiri dari literatur-literatur,

artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, dan hasil karya ilmiah para sarjana

serta hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan bidang

yang sedang diteliti penulis dan c) Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang berupa

bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan keterangan atau informasi

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Dimyanti dan Kelik

Wardiono, 2014). Adapun Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian ini

7

penulis menggunakan metode pengumpulan data diantaranya 1) Studi Lapangan,

dalam hal ini penulis melakukan metode wawancara dengan menggunakan

metode ini untuk mewawancarai narasumber yang berkaitan secara langsung,

yaitu dari pihak peserta magang serta dari pihak LPK. Wawancara dilakukan

dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terhadap narasumber terlebih

dahulu 2) Studi Kepustakaan, Studi kepustakaan dalam hal ini merujuk pada

literatur, dokumen, buku, artikel, peraturan perundang-undangan, maupun hasil

karya ilmiah para sarjana serta hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang

berkaitan dengan bidang yang sedang diteliti penulis. Kemudian untuk Metode

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, hal

ini berarti bahwa suatu tata cara yang menggunakan logika deduktif untuk

menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus

atau individual (Ibrahim,2006).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara LPK Ohayou Indonesia

dengan Peserta Magang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Januari di LPK Ohayou

Indonesia bersama dengan Bapak Rubadi selaku Direktur utama LPK Ohayou

Indonesia, maka diperolah data sebagai berikut; bahwasanya perjanjian yang

dilakukan antara LPK dengan Peserta magang ialah Perjanjian kerjasama yang

dimana perjanjian kerjasama tersebut subyek hukumnya ialah Peserta Magang

dengan LPK Ohayou Indonesia yang diamana perjanjian kerjasama diantara LPK

Ohayou Indonesia dengan peserta magang dibuat atau lahir didasarkan dengan

adanya kepentingan para pihak, dalam hal ini para pihak dalam hal ini LPK dan

Peserta Magang merasa perlu diadakannya perjanjian kerjasama dikarenakan

terselenggaranya kegiatan rekruitmen yang diselenggarakan oleh LPK Ohayou

Indonesia sebagai pihak pertama dalam perjanjian yang bertujuan untuk

mendapatkan calon peserta magang ke Jepang yang berkualitas dan

bertanggungjawab serta tidak melarikan diri selama keberadaan magang diJepang,

dan peserta magang sebagai pihak kedua yang juga berkepentingan dalam

kegiatan rekruitmen tersebut guna menjamin terpenuhinya hak-hak miliknya

8

sebagai peserta magang. Sehingga, diadakan perjanjian kerjasama yang memuat

pasal-pasal sesuai dengan kepentingan para pihak. Maka dengan adanya

kepentingan dari masing-masing pihak ini para pihak sepakat saling mengikatkan

diri dengan mengadakan sebuah perjanjian kerjasama. Pelaksanaan perjanjian

kerjasama antara para pihak pada dasarnya telah melakukan hak dan kewajiban

masing-masing pihak terutama oleh pihak LPK Ohayou Indonesia, akan tetapi

terdapat beberapa peserta magang yang tidak melaksanakan kewajibannya

sebagaimana tercantum didalam perjanjian kerjasama yaitu kewajibannya untuk

melakukan pelaporan secara berkala kepada pihak LPK selama keberadaannya di

Negara Jepang. Kemudian untuk penerapan perjanjian kerjasama antara LPK dan

Peserta magang pihak LPK mengatakan jika tidak semua peserta magang wajib

melakukannya, beberapa peserta magang melakukan perjanjian kerjasama hanya

secara lisan yang didasarkan pada asas kepercayaan oleh masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat dilakukan analisis

bahwasanya Dalam hal ini, adanya perjanjian kerjasama antara LPK dan Peserta

magang pada dasarnya dibuat untuk menjamin terpenuhi hak dan kewajiban

masing-masing pihak, maka dari itu seharusnya dibuat secara tertulis dan wajib

dilakukan secara tertulis antara LPK dan peserta magang agar pelaksanaannya

maksimal, serta juga memiminialisir adanya peserta magang yang melarikan diri

dari tempat magangnya dikarenakan peserta magang yang tidak melakukan

perjanjian secara tertulis atau hanya melakukan perjanjian secara lisan memiliki

kemungkinan melarikan diri dari tempat magang yang lebih besar dibandingkan

kemungkinan melarikan diri dari tempat magang oleh peserta magang yang

melakukan perjanjian kerjasama secara tertulis.

3.2 Tatacara dan Penyelenggaraan Pemagangan oleh LPK Ohayou

Indonesia Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang No.13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Januari di LPK Ohayou

Indonesia bersama dengan Bapak Rubadi selaku Direktur utama LPK Ohayou

Indonesia, maka diperolah data sebagai berikut; LPK Ohayou Indonesia

merupakan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang telah terakreditasi, terdaftar

didalam Akta Notaris Nomor: 01/11/01/2014 dan telah memiliki izin dari

9

Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : 563/964/24/2017. LPK

Ohayou Indonesia memiliki beberapa program magang diantaranya ialah program

Kenshusei/Magang, Engineering, Intra Company, Kaigo/Caregiver. Pelaksanaan

pemagangan yang dilakukan melalui LPK Ohayou Indonsia dilakukan dengn

bekerjasama dengan LPK yang telah berstatus sebagai SO (Sending Organization)

yang telah bekerjasama dengan pihak AO (Accepting Organization) di negara

Jepang. Program pemagangan diawali dengan calon peserta magang melakukan

pendaftaran ke LPK Ohayou Indonesia, kemudian dilakukan seleksi serta Medical

Check Up untuk diterima di LPK Ohayou Indonesia, setelah calon peserta magang

lolos seleksi dan Medical Check Up maka calon peserta magang melaksanakan

kegiatan pembelajaran bahasa dan kebudayaan di LPK setelah calon peserta

magang telah memiliki kemampuan pendidikan kemudian calon peserta magang

melakukan seleksi job order yang tersedia jika calon peserta magang lolos seleksi

job order maka selanjutnya dilakukan Medical Check Up kepada calon peserta

magang yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan paspor, setelah pembuatan

paspor calon peserta magang melakukan pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak

LPK yang berstatus sebagai Sending Organization (SO) sembari menunggu Visa,

setelah visa jadi maka tahap terakhir ialah pemberangkatan peserta magang ke

Negeri Jepang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat dilakukan analisis

bahwasanya Pelaksanaan pemagangan oleh LPK telah dilakukan sesuai dengan

tatacara pemagangan diluar negeri sebagaimana yang tercantum didalam

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Tatacara Perizinan dan

Penyelenggaraan Pemagangan di luar negeri karena pada dasarnya pihak LPK

telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemagangan diluar negeri sesuai

dicantumkan didalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang

Tatacara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di luar negeri.

3.3 Permasalahan yang Timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian antara

Peserta Magang dengan LPK dan Cara Mengatasinya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Januari di LPK Ohayou

Indonesia bersama dengan Bapak Rubadi selaku Direktur utama LPK Ohayou

Indonesia, maka diperolah data sebagai berikut; bahwasanya permasalahan yang

10

sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diantaranya yakni

adanya peserta magang yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana

dicantumkan didalam perjanjian kerjasama yaitu melakukan pelaporan secara

rutin kepada pihak LPK selama keberadaannya di Negara Jepang, yang dimana

keadaan tersebut mengakibatkan terjadinya pelarian atau kaburnya peserta

magang dari tempat ia bekerja maupun dari tempat tinggalnya. Padahal dalam hal

ini pihak LPK bertanggungjawab atas keberadaan peserta magang selama di

negara Jepang terhadap pihak SO (Sending Organization). Sedangkan hasil

penelitian dengan beberapa pihak peserta magang menyatakan tidak ada

permasalahan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut. Terkait

dengan peserta magang yang melakukan kabur atau tidak memenuhi

kewajibannya ia mengatakan bahwa ia melakukan hal tersebut dikarenakan

merasa tidak kuat atau tidakcocok dengan pekerjaannya selama berada dinegara

Jepang sehingga kemudian ia memutuskan untuk melarikan diri dan hilang

kontakk dengan pihak LPK. Kemudian setelah dilakukan pencarian oleh pihak

LPK dan diberikan penjelasan atau pengertian dan megenai perjanjian yang telah

dilakukan juga akibat jika melakukan pelarian kemudian peserta magang memilih

melanjutkan pekerjaannya.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat dilakukan analisis

bahwasanya permasalahan yang sering terjadi ialah adanya peserta magang yang

tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelaporan secara rutin yang

kemudian melakukan pelarian atau kabur dari tempat kerja atau tempat

tinggalnya. Dimana dalam hal ini, terjadinya pelarian oleh peserta magang murni

karena niat pribadi peserta magang itu sendiri yang kemudian pihak LPK Ohayou

menyatakan jika pelarian yang dilakukan oleh peserta magang tersebut

memberikan dampak yang buruk bagi LPK Ohayou Indonesia oleh pihak

penerima peserta magang maupun oleh pihak partner LPK lain yang berstatus

sebagai SO (Sending Organization) sedangkan bagi peserta magang didalam

perjanjian hanya dituliskan mengenai masalah penggantian biaya yang

kemungkinan timbul akibat adanya pelarian oleh peserta magang tersebut yang

apabila sampai dengan kepulangannya kembali ke Indonesia belum diselesaikan

mengenai biaya pelarian tersebut, bagi peserta magang yang di awal perjanjian

11

kerjasama telah menyerahkan ijazahnya tidak akan dikembalikan sampai dengan

selesainya penggantian biaya tersebut.

Kemudian, pihak LPK menyatakan adapun cara yang dilakukan untuk

mengatasi permasalahan pelaksanaan perjanjian yang berupa tidak dilakukannya

kewajiban para peserta magang terkait pelaporan secara rutin sehingga

mengakibatnya timbulnya pelarian oleh peserta magang dari tempat dimana ia

telah ditempatkan untuk melaksanakan pemagangan selama berada di negara

Jepang yang sebenarnya hal tersebut memiliki tujuan utama yaitu untuk mencegah

terjadinya pelarian atau kabur yang dilakukan oleh peserta magang, pihak LPK

memilih cara untuk lebih menekankan kepada calon peserta magang untuk tidak

melakukan kabur atau pelarian selama jangka waktu program magang yang telah

disepakati melalui pendidikan karakter yang diberikan oleh sensei atau pengajar

selama calon peserta melakukan pendidikan sikap dan bahasa di LPK Ohayou

Indonesia terhadap calon peserta magang serta adanya sosialisasi megenai akibat

buruk dari pelarian yang dilakukan oleh peserta magang baik untuk pihak LPK

maupun untuk peserta magang itu sendiri.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara LPK dan

Peserta magang yang dilakukan untuk menjamin hak dan kewajiban masing-

masing pihak dalam melaksanakan program magang ke Luar Negeri, dalam

pelaksanaan program pemagangan ke Luar Negeri pihak LPK Ohayou Indonesia

bekerjasama dengan LPK yang berstatus sebagai SO (Sending Organization).

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara LPK Ohayou Indonesia dengan peserta

magang secara keseluruhan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, hanya saja

terdapat permasalahan yang terletak pada adanya salah satu pihak yaitu peserta

magang yang memiliki itikad tidak baik sehingga kemudian berakibat dengan

tidak dilakukannya kewajiban pihak peserta magang yakni kewajibannya untuk

melakukan pelaporan secara rutin kepada pihak LPK atau melakukan pelarian

selama berada di Negara Jepang, sehingga hal tersebut berakibat merugikan pihak

LPK Ohayou Indonesia.

12

Kedua, berkaitan dengan Tata cara pelaksanaan pemagangan ke Luar

Negeri yang dilakukan oleh LPK Ohayou Indonesia telah dilakukan sesuai dengan

peraturan yang berlaku dimana LPK memiliki izin LPK yang masih berlaku,

memiliki program pemagangan, serta mendapat izin penyelenggaraan

pemagangan dari Direktur Jenderal. Memiliki izin sebagai lembaga pendidikan

yang masih berlaku, adanya surat perjanjian antara lembaga pendidikan dengan

lembaga penerima pemagang di luar negeri, adanya perjanjian pemagangan antara

siswa peserta pemagangan dengan lembaga pendidikan dan kemudian yang

terakhir ialah adanya tingkat pencapaian kualifikasi keterampilan atau keahlian

yang akan diperoleh siswa setelah mengikuti pemagangan. Namun terkait

perjanjian antara pihak LPK dengan peserta magang atau siswa yang seharusnya

dilakukan secara tertulis dalam hal ini terdapat pula beberapa yang melakukan

perjanjian secara lisan.

Ketiga, terkait dengan permasalahan yang timbul didalam pelaksanaan

perjanjian tersebut yakni adanya peserta magang yang tidak melaksanakan

kewajibannya untuk melakukan pelaporan secara rutin yang kemudian memicu

adanya pelarian atau kabur yang dilakukan peserta magang dari tempat dimana ia

bekerja sehingga hal tersebut merugikan pihak LPK sebagai pihak yang

mereferensikan peserta magang didalam penyelenggaraan program pemagangan

tersebut.

4.2 Saran

Pertama, berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara LPK dan

peserta magang lebih ditegaskan untuk dilakukan secara tertulis dan berlaku bagi

seluruh calon peserta magang, sehingga tidak diperlukan adanya pilihan untuk

melakukan perjanjian secara lisan bagi calon peserta magang dan diberikannya

sanksi yang lebih tegas bagi peserta magang yang tidak melakukan kewajibannya

sebagaimana tercantum didalam perjanjian juga bagi peserta magang yang

melakukan kabur atau pelarian dari tempatnya.

Kedua, terkait dengan pelaksanaan pemagangan ke Lur Negeri yang

dilakukan oleh pihak LPK, adanya ketentuan mengenai penyerahan copy

perjanjian antara LPK dan peserta magang tersebut diperlukan penjelasan atau

13

ketentuan yang lebih detail mengenai hal-hal apa saja yang perlu diatur didalam

perjanjian tersebut.

Ketiga, berkaitan dengan melakukan kerjasama didalam hal kebaikan dan

keuntungan bersama telah disebutkan didalam firman Allah Swt. :

وتعاونوا على ٱلبر وٱلتقوى ون وٱلع تعاونوا على ٱ و

وٱت قوا ٱلل ٱلعقا د ٱلل

(٢)سورة المائةArtinya : dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

(QS. Al-Maidah : 2)

Kemudian, terkait dengan perjannjian di dalam Al-Qur`an telah

memerhatikan permasalahan janji ini dan memberi dorongan serta memerintahkan

untuk menepatinya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :

بع تنقضوا الدما و ذا عاهت الل هاوأوفوا بعه توكي

(١٩)سورة النحل Artinya : Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji

dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya...

(QS. An-Nahl : 91)

PERSANTUNAN

Karya ini, penulis persembahkan kepada : keluarga, orang tua, saudara yang selalu

memberikan doa, bimbingan, motivasi, serta dukungan yang tidak pernah habis,

serta teman-teman yang selalu ada untuk memberikan semangat dalam menyusun

karya ini.

DAFTAR PUSTAKA

Asyhadie, Zaeni. (2007). Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang

Hubungan Kerja. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Dimyanti, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik. (2014). Metode Penelitian Hukum.

Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

14

Ibrahim, Jhonny. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.

Malang: Bayumedia Publishing.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :

Per.08/Men/V12008 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Penyelenggaraan

Pemagangan Di Luar Negeri.

Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan