Prosedur Operasi Standar SAI

Sistem Informasi Manajemen Keuangan – Departemen Pendidikan Nasional

PROSEDUR OPERASI STANDAR – SAI, Versi 2/2009 1

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan pilar ketiga Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional yaitu Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik, sejak tahun 2005 Depdiknas mewujudkannya dalam program pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen secara terintegrasi. Sangat disadari bahwa data perencanaan hingga pelaporan keuangan dan aset yang ada saat ini seolah-olah saling terpisah yang seyogyanya data tersebut merupakan bagian terintegrasi serta tidak terpisahkan satu dengan lainnya.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU) menjadi tugas Sekretariat Jenderal Depdiknas dalam mewujudkan pilar ketiga kebijakan pembangunan tersebut. Sistem yang dikembangkan adalah sebuah sistem berbasis web, berdasarkan sistem aplikasi keuangan Departemen Keuangan, mengintegrasikan semua data yang dibutuhkan dalam rangka mengelola Departemen. Selain untuk memperkecil terjadinya kesalahan manusia (human error), sistem tersebut dapat mengurangi pengulangan kegiatan pencatatan.

Sebagai bagian dari pengembangan sistem tersebut, buku Prosedur Operasi Standar Sistem Informasi Manajemen Keuangan 2008 disusun dengan tujuan agar setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dapat menjalankan tugas dan fungsi masing – masing sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan dan penyusunan anggaran hingga pelaporan keuangan dan barang milik negara.

Kepada semua yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini, atas nama Menteri Pendidikan Nasional, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga, atas kerja kerasnya. Buku ini dibuat untuk dipergunakan oleh karyawan dan pimpinan di seluruh satuan kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Jakarta, 28 Januari 2009

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. Dodi Nandika NIP 131127559



DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1 Daftar Isi 2 BAB I Pendahuluan 4

A. Latar Belakang 4 B. Tujuan 4 C. Dasar Hukum 5 D. Daftar Istilah 6 E. Daftar Singkatan 16 F. Registrasi Petugas/User 20

1. Penjelasan Umum 20 2. Lingkup Kerja Petugas/User 21 3. Prosedur Registrasi User 22

BAB II Prosedur Operasi Standar Sistem Akuntansi Instansi A. Penjelasan Umum 23 B. Tujuan 23 C. Keluaran 24 D. Ketentuan Umum 25 E. Aspek Pengendalian Internal 29

BAB III Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan/SAK A. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan/SAK Pada Tingkat

UAKPA 32

1. Prosedur Pencatatan DIPA/DIPA Revisi, Estimasi Pendapatan, Realisasi Belanja, PNBP, Penyetoran UP, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Aset Tetap melalui Penerimaan ADK BMN, Pengembalian Belanja, dan Realisasi PHLN

32

2. Prosedur Pencatatan Piutang, Persediaan, Aset Tetap, KDP, Aset Tidak Berwujud, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga 36

3. Prosedur Rekonsiliasi Internal SAK – SIMAK BMN 39 4. Prosedur Rekonsiliasi dengan KPPN 40 5. Prosedur Pengiriman Laporan UAKPA ke UAPPA-W/E1 41 6. Prosedur Tutup Tahun pada UAKPA 41

B. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan/SAK Pada Tingkat UAPPA-W 43

1. Prosedur Penerimaan Data UAKPA pada UAPPA-W 43 2. Prosedur Rekonsiliasi UAPPA-W dengan Kanwil DJPb 44 3. Prosedur Pengiriman Laporan UAPPA-W ke UAPPA-E1 44 4. Prosedur Tutup Tahun pada UAPPA-W 45

C. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan/SAK Pada Tingkat UAPPA-E1 46

1. Prosedur Penerimaan Data UAKPA/UAPPA-W pada UAPPA-E1 46



2. Prosedur Rekonsiliasi UAPPA-E1 dengan DAPK 47 3. Prosedur Pengiriman Laporan UAPPA-E1 ke UAPA 47 4. Prosedur Tutup Tahun pada UAPPA-E1 48

D. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan/SAK Pada Tingkat UAPA 49

1. Prosedur Penerimaan Data UAPPA-E1 pada UAPA 49 2. Prosedur Rekonsiliasi UAPA dengan DAPK 50 3. Prosedur Pengiriman Laporan UAPA ke DAPK 50 4. Prosedur Tutup Tahun pada UAPA 51

BAB IV Prosedur Penyusunan Laporan BMN/SIMAK BMN A. Prosedur Penyusunan Laporan BMN/SIMAK BMN Pada Tingkat

UAKPB 53

1. Prosedur Pencatatan Saldo Awal 53 2. Prosedur Pencatatan Transaksi Perolehan BMN 54 3. Prosedur Pencatatan Transaksi Perubahan BMN 55 4. Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset 57 5. Prosedur Pencatatan Transaksi Penghapusan BMN 58 6. Penghentian BMN dari Penggunaan 60 7. Prosedur Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 61 8. Pencatatan Perolehan BMN yang Berasal Dari PHLN 62 9. Prosedur Rekonsiliasi SIMAK BMN dengan SAK 63

10. Prosedur Rekonsiliasi UAKPB dengan KPKNL 64 11. Prosedur Pengiriman Data UAKPB Ke UAPPB-W/E1 65 12. Prosedur Pengiriman Data SIMAK BMN Ke UAKPA 65

B. Prosedur Penyusunan Laporan BMN/SIMAK BMN Pada Tingkat UAPPB-W 66

1. Prosedur Penerimaan Data UAKPB Pada UAPPB-W 66 2. Prosedur Rekonsiliasi UAPPB-W dengan Kanwil DJKN 67 3. Prosedur Pengiriman Data UAPPB-W Ke UAPPB-E1 68

C. Prosedur Penyusunan Laporan BMN/SIMAK BMN Pada Tingkat UAPPB-E1 69

1. Prosedur Penerimaan Data UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TP Pada UAPPB-E1 69

2. Prosedur Rekonsiliasi UAPPB-E1 dengan DJKN 70 3. Prosedur Pelaporan Dan Pengiriman Data UAPPB-E1 Ke UAPB 70

D. Prosedur Penyusunan Laporan BMN/SIMAK BMN Pada Tingkat UAPPB-E1 72

1. Prosedur Penerimaan Data UAPPB-E1 Pada UAPB 72 2. Prosedur Rekonsiliasi UAPB dengan DJKN 73 3. Prosedur Pelaporan Dan Pengiriman Data UAPB Ke DJKN 73

BAB V Penutup 74 Lampiran Bagan Arus Prosedur Lampiran Matriks Prosedur



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi di bidang keuangan ditandai dengan diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang

Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang

Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara, dengan harapan sistem pengelolaan keuangan Negara dapat

lebih efisien dan efektif serta tercapainya transparansi dalam pengelolaan

keuangan.

Pengelolaan anggaran merupakan salah satu kegiatan administrasi utama dalam

kepemerintahan yang menuntut prinsip tata kelola yang baik dan mengharuskan

setiap organisasi melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar,

sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Selain itu, optimalnya suatu pengelolaan anggaran juga ditentukan oleh

bagaimana pengguna anggaran mentaati ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan.

Pengelolaan anggaran yang tepat dan cepat, bukanlah tugas yang mudah bagi

Depdiknas yang memiliki skala organisasi yang besar, sebaran geografis yang

luas dan kewenangan perbendaharaan yang terdesentralisasi dangan jumlah

kantor/satuan kerja yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah

satker dan anggaran yang besar tersebut, memerlukan sistem pengelolaan

anggaran yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian

sasaran organisasi setiap satuan kerja secara cepat, tepat dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Berkaitan dengan latar belakang di atas, Sekretariat Jenderal menyusun

Prosedur Operasi Standar sebagai pedoman bagi para pengelola anggaran



sehingga dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat memahami

prosedur yang harus dilaksanakan.

B. TUJUAN

Prosedur Operasi Standar ini bertujuan:

1. Memberikan pemahaman yang sama bagi pejabat dan para pengelola

anggaran dan pelaporan keuangan pada Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan

Depdiknas;

2. Menciptakan pengelolaan anggaran yang tepat waktu, akurat, transparan,

akuntabel, efisien dan efektif;

3. Mendukung terwujudnya good governance dan clean governance yaitu

terciptanya birokrasi yang baik, bersih dan bebas dari korupsi.



C. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan;

8. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun

Standar;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan

pemindahtanganan BMN;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang

Penggolongan & Kodefikasi BMN;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007, tentang

Penatausahaan BMN;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian

Barang Milik Negara;



15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 tahun 2007 tentang Unit

Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Departemen Pendidikan

Nasional;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2008 tentang

Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Departemen

Pendidikan Nasional;

17. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005

tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;


tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga;


tentang Pedoman Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;


tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;

21. Keputusan Menteri Keuangan nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman

Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi

Pemerintah;

D. DAFTAR ISTILAH

Dalam Prosedur Operasi Standar ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut

APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang

disetujui oleh DPR.

2. Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disingkat ADK, adalah arsip data

berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data

transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.

3. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di

lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan



kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual

tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang

pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan Peraturan

Pemerintah terkait.

4. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah daftar

perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk

memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan

dan pelaporan keuangan pemerintah.

5. Bank Penata Usaha Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Bank

adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk mengelola

dana hibah yang diterima.

6. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

7. Bendahara Penerimaan, adalah seseorang yang diangkat oleh Menteri yang

diserahi tugas menerima, menyimpan, menyetorkan uang atau surat

berharga, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Negara

yang ada dalam penguasaannya.

8. Bendahara Pengeluaran, adalah seseorang yang diangkat oleh Menteri

yang diserahi tugas menerima, menyimpan, membayar uang atau surat

berharga, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang Negara

yang ada dalam penguasaannya.

9. Bendahara Umum Negara adalah Pejabat yang diberi tugas untuk

melaksanakan fungsi bendahara umum negara;

10. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi

tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos

yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan

yang memadai.



11. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur

dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Daftar BMN Ekstrakomptabel, adalah daftar BMN berupa aset tetap yang

tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

13. Daftar BMN Intrakomptabel, adalah daftar BMN berupa aset tetap yang

memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum

berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui

transaksi Transfer Masuk/Penerimaan dari pertukaran/Pengalihan Masuk

serta BMN yang dipindahbukukan dari Daftar BMN Ekstrakomptabel pada

saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah

mencapai batas minimum kapitalisasi.

14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA, adalah

suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan

Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama

Menteri Keuangan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan

kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah;

15. Daftar Kegiatan adalah daftar kegiatan yang dinyatakan layak dan siap

oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Bappenas dan telah mendapatkan indikasi komitmen pendanaan dari calon

PHLN atau PPLN.

16. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Depdiknas yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai

wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran

dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang

dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah;



17. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang

dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

18. Data transaksi BMN adalah data berbentuk jurnal transaksi perolehan,

perubahan, dan penghapusan BMN yang dikirimkan melalui media ADK

setiap bulan oleh petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang kepada

petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran di tingkat satuan kerja.

19. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada

Gubernur sebagai wakil pemerintah.

20. Dinas Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

mengelola Tugas Pembantuan dari APBN Depdiknas;

21. Dinas Propinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola

Dana Dekonsentrasi dari APBN Depdiknas;

22. Dokumen pelaksanaan anggaran lainnya adalah suatu dokumen

pelaksanaan anggaran yang dipersamakan dengan DIPA dan disahkan oleh

Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan sebagai

Bendahara Umum Negara;

23. Dokumen Sumber, yang selanjutnya disingkat DS, adalah dokumen yang

berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber

atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.

24. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/

Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi

dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas

pelaporan.

25. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa

laporan keuangan.

26. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang

dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.



27. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

28. Hibah Luar Negeri adalah penerimaan negara baik dalam bentuk Devisa

dan/atau Devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang

dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang berasal dari

pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga

internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan,

yang tidak perlu dibayar kembali.

29. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus yang selanjutnya

disebut KPPN khusus adalah instansi vertikal di Direktorat Jenderal

Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Perbendahraan yang tugas

pokoknya adalah memproses pembayaran yang menggunakan dana

pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri khususnya dalam bentuk valuta

asing (Valas).

30. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan

oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk

menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh

pengeluaran negara;

31. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur

pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan

sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari

beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

32. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan

program dan kebijakan.



33. Kementerian Keuangan adalah Kementerian Negara yang dipimpin oleh

menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara.

34. Kementerian Negara adalah organisasi dalam Pemerintahan Republik

Indonesia yang dipimpin oleh menteri untuk melaksanakan tugas

Pemerintahan dalam bidang tertentu.

35. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah Pendekatan

penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan

terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu

tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan

yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam

prakiraan maju.

36. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode Barang Milik Negara sesuai

dengan penggolongan masing-masing Barang Milik Negara.

37. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Kepala

Kantor Satuan Kerja yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional

selaku Pengguna Anggaran;

38. Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK, adalah laporan yang

menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu

yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non-

keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran.

39. Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan

akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode

tersebut.

40. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban satker atas

pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan

Catatan atas Laporan Keuangan. Prosedur Pelaporan Keuangan ini

merupakan muara dari proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran

dalam siklus anggaran. Laporan Keuangan ini disusun dengan berpedoman

pada Sistem Akuntansi Instansi.



41. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA, adalah

laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer,

surplus/ defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu

periode.

42. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional selaku Pengguna

Anggaran/Barang;

43. Menteri Keuangan adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang

keuangan negara.

44. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan

pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

45. Notice of Disbursement/Debet Advice yang selanjutnya disebut

NOD/DA adalah bukti transfer dana dari PHLN kepada penerima dana

Hibah/Pihak Ketiga.

46. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK, adalah

seseorang yang ditunjuk untuk atas nama kuasa pengguna

anggaran/pengguna barang, dalam pengelolaan Administrasi keuangan

dan barang, atau yang bertindak untuk pengadaan Barang dan jasa

kantor/Satkernya sehingga menyebabkan anggaran keluar dari kasnya.

47. Pejabat Perbendaharaan, adalah seseorang PNS yang diangkat oleh

Menteri setiap tahun anggaran untuk mengelola anggaran APBN

kantor/satuan kerja di lingkungan Depdiknas termasuk kantor/satker yang

mengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (diperjelas)

48. Pejabat perbendaharaan terdiri dari:

a. Pengguna Anggaran;

b. Kuasa Pengguna Anggaran;

c. Pejabat Penandatangan SPM;

d. Pejabat Pembuat Komitmen;

e. Bendahara Penerima;

f. Bendahara Pengeluaran;



g. PUMK

49. Pembayaran Langsung adalah pelaksanaan pembayaran yang dilakukan

oleh PA/KPA kepada pihak yang berhak/rekanan melalui penerbitan SPM-

LS atas nama pihak yang berhak/rekanan;

50. Pembukuan Anggaran adalah Kegiatan pencatatan dokumen sumber

dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada unit

akuntansi kantor satuan kerja;

51. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

52. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

53. Penandatangan Surat Perintah Membayar, adalah seseorang yang diangkat

oleh Menteri untuk atas nama KPA, untuk melakukan pengujian SPP dan

penandatanganan SPM yang menyebabkan pengeluaran anggaran.

54. Pencetakan laporan keuangan adalah kegiatan untuk menghasilkan

informasi keuangan untuk kepentingan pertanggungjawaban maupun

manajerial dalam rangka pengambilan keputusan;

55. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematik ke

dalam golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok

Barang Milik Negara.

56. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

57. Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau hbeberapa kegiatan dengan

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang

terukur sesuai dengan misi Kementerian Negara/Lembaga.

58. Penghapusan BMN



a. Penghapusan, merupakan transaksi untuk menghapus BMN dari

pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan pengahapusan oleh

instansi yang berwenang;

b. Transfer Keluar, merupakan penyerahan BMN dari hasil transfer keluar

dari unit lain dalam lingkup Pemerintah Pusat tanpa menerima sejumlah

sumber daya ekonomi.

c. Hibah (keluar), merupakan penyerahan BMN karena pelaksanaan hibah,

atau yang sejenis ke luar Pemerintah Pusat tanpa menerima sejumlah

sumber daya ekonomi.

d. Reklasifikasi Keluar, merupakan transaksi BMN ke dalam klasifikasi BMN

yang lain. Transaksi ini berkaitan dengan transaksi Reklasifikasi Masuk.

e. Koreksi Pencatatan, merupakan transaksi untuk mengubah catatan

BMN yang telah dilaporkan sebelumnya.

59. Perolehan BMN

a. Pembelian, adalah terjadinya transaksi pertukaran dengan penyerahan

sejumlah uang untuk memperoleh sejumlah barang.

b. Transfer Masuk, merupakan perolehan BMN dari hasil transfer masuk

dari unit lain dalam lingkup Pemerintah Pusat tanpa menyerahkan

sejumlah sumber daya ekonomi.

c. Hibah, merupakan perolehan BMN dari luar Pemerintah Pusat tanpa

menyerahkan sejumlah sumber daya ekonomi.

d. Rampasan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil rampasan

berdasarkan putusan pengadilan.

e. Penyelesaian Pembangunan, merupakan transaksi perolehan BMN dari

hasil penyelesaian pembangunan berupa bangunan/gedung dan BMN

lainnya yang telah diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima.

f. Pembatalan Penghapusan, merupakan pencatatan BMN dari hasil

pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah

dihapuskan/dikeluarkan dari pembukuan.



g. Reklasifikasi Masuk, merupakan transaksi BMN yang sebelumnya telah

dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain.

h. Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak, merupakan barang yang diperoleh

dari pelaksanaan kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun

serah guna, tukar menukar, dan perjanjian kontrak lainnya.

60. Perubahan BMN

a. Pengurangan, merupakan transaksi pengurangan kuantitas/nilai BMN

yang menggunakan satuan luas atau satuan lain yang pengurangannya

tidak menyebabkan keseluruhan BMN hilang.

b. Pengembangan, merupakan transaksi pengembangan BMN yang

dikapitalisir yang mengakibatkan pemindahbukuan dari Daftar BMN

Ekstrakomptabel ke Daftar BMN Intrakomptabel atau perubahan

nilai/satuan BMN dalam BI Intrakomptabel.

c. Perubahan Kondisi, merupakan pencatatan perubahan kondisi BMN.

d. Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas, merupakan koreksi pencatatan atas

nilai/kuantitas BMN yang telah dicatat dan telah dilaporkan

sebelumnya.

61. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang

ditetapkan dalam APBN dan APBD;

62. Perekaman dokumen sumber adalah kegiatan memindahkan data-data

dalam lembaran kertas menjadi data-data elektronik;

63. Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari Tempat

Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan

semula.

64. Perjalanan dinas pindah merupakan perjalanan dinas dari Tempat

Kedudukan ke tempat yang baru berdasarkan surat keputusan pindah bagi

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap beserta

keluarganya yang sah.



65. Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut

Revisi DIPA adalah perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran

dalam DIPA.

66. Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat selanjutnya disebut

Revisi Rincian ABPP adalah perubahan/pergeseran rincian anggaran

menurut alokasi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja

Pemerintah Pusat.

67. Pihak lain adalah instansi/unit organisasi di luar Kementerian Negara/

Lembaga dan berbadan hukum yang menggunakan anggaran yang

bersumber dari APBN, dan karenanya wajib menyelenggarakan SAI sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

68. Proses penerimaan data BMN adalah kegiatan menggabungkan jurnal aset

tetap kedalam file tertentu yang siap diposting menjadi buku besar;

69. Proses pengiriman data adalah kegiatan membentuk data elektronik untuk

dikirim;

70. Proses posting adalah mengubah data-data elektronik transaksi menjadi

data-data elektronik akuntansi, proses pembentukan buku besar sebagai

dasar pembentukan laporan keuangan dengan mengacu pada jurnal

standar;

71. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang

diproses dengan beberapa sistem/sub-sistem yang berbeda berdasarkan

dokumen sumber yang sama.

72. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut

RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi

program, kegiatan, sasaran, dan anggaran yang merupakan penjabaran

dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis Depdiknas dalam satu

tahun anggaran;

73. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau

keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.



74. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang

merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian

Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari

suatu program.

75. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah

organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab

kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan

lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja

sesuai dengan kebutuhan daerah.

76. Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat SAI, adalah

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan

posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/

Lembaga.

77. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat SAKUN,

adalah subsistem Akuntansi Pusat yang menghasilkan Laporan Arus Kas

dan Neraca Kas Umum Negara (KUN).

78. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disingkat SAPP,

adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai

dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.

79. Sistem Akuntansi Pusat, yang selanjutnya disingkat SiAP, adalah

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan

posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara.

80. Sistem Akuntansi Umum, yang selanjutnya disingkat SAU, adalah

subsistem Akuntansi Pusat yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran

Pemerintah Pusat dan Neraca.



81. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang

selanjutnya disingkat SIMAK-BMN, adalah subsistem dari SAI yang

merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk

mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk

penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya

sesuai ketentuan yang berlaku.

82. Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh

manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai

dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan

keuangan pemerintah.

83. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pemerintah.

84. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disebut SKPP

adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan

pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh PA/Kuasa PA berdasarkan surat

keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau satker

yang disahkan oleh KPPN setempat;

85. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut

SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa segala akibat

dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian

negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang

mengambil tindakan dimaksud;

86. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM, adalah dokumen

yang diterbitkan oleh PA/KPA atau Pejabat Pendatangan SPM untuk

mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang

dipersamakan;

87. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP, adalah

dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab



atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/KPA atau pejabat

lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan

kepada Pejabat Penandatangan SPM;

88. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang selanjutnya disebut SP3

adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh KPPN Khusus selaku kuasa

Bendahara Umum Negara (yang fungsinya dipersamakan dengan

SPM/SP2D) kepada BI dan Satker untuk dibukukan/disahkan sebagai

penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan

Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) melalui tata cara pembayaran

langsung dan Letter of Credit.

89. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D, adalah

surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara umum

Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban DIPA berdasarkan

SPM;

90. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya SPTB adalah

pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas

transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu;

91. Transfer lainnya adalah pengeluaran yang berasal dari anggaran

perhitungan dan pembiayaan atas belanja bantuan sosial yang dilakukan

oleh Kementerian Negara/Lembaga.

92. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah

dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

93. Uang persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan

kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari hari;

94. UAPPA-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah

Daerah Provinsi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan

keuangan dari seluruh satuan kerja perangkat daerah yang mendapatkan

alokasi dana dekonsentrasi di wilayah kerjanya.



95. UAPPA-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di

Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan

keuangan dari seluruh satuan kerja perangkat daerah yang mendapatkan

alokasi dana tugas pembantuan di wilayah kerjanya.

96. Unit Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat UAI, adalah unit

organisasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersifat fungsional yang

melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang

terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang.

97. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat

UAKPA, adalah UAI yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan

tingkat satuan kerja.

98. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat

UAKPB, adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki

wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN.

99. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I, yang selanjutnya

disingkat UAPPA-E1, adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan

laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di

wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.

100. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah, yang selanjutnya

disingkat UAPPA-W, adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan

laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada

dalam wilayah kerjanya.

101. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang selanjutnya

disingkat UAPPB-E1, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I yang

melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W, dan

UAKPB yang langsung berada di bawahnya yang penanggung jawabnya

adalah pejabat Eselon I.

102. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah, yang selanjutnya

disingkat UAPPB-W, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah atau

unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan



penggabungan laporan BMN dari UAKPB, penanggung jawabnya adalah

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai

UAPPB-W.

103. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat UAPA,

adalah UAI pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna

Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik

keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.

104. Unit Akuntansi Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat UAPB,

adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga

yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-E1,

yang penanggung jawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.

105. Unit organisasi adalah bagian dari suatu Kementerian Negara/Lembaga

yang bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan/atau

pelaksanaan suatu program.

106. Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah Pusat

dan/atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian,

atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;

107. Verifikasi dokumen sumber adalah kegiatan untuk memastikan hanya

dokumen sumber yang sah, lengkap dan benar yang direkam dalam

aplikasi SAI;

108. Verifikasi laporan keuangan adalah kegiatan untuk memastikan bahwa

laporan keuangan yang dihasilkan berasal dari perekaman dokumen

sumber yang sah, lengkap dan benar;

109. Verifikasi Register Transaksi Harian (RTH), yaitu kegiatan untuk

memastikan data yang direkam telah sesuai dengan dokumen sumbernya;

E. DAFTAR SINGKATAN

ABPP = Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ADK = Arsip Data Komputer APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



APBN = Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APP = Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan ATDIKBUD = Atase Pendidikan dan Kebudayaan BA = Berita Acara BA (2) = Bagian Anggaran BALITBANG = Badan Penelitian dan Pengembangan BAPP = Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan BAPP (2) = Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan BAPPENAS = Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional BAR = Berita Acara Rekonsiliasi BAS = Bagan Akun Standar BAST = Berita Acara Serah Terima BKPK = Buku Kas Pembantu Pengeluaran BKU = Buku Kas Umum BLU = Badan Layanan Umum BMN = Barang Milik Negara BOS = Bantuan Operasional Sekolah BPK = Badan Pemeriksa Keuangan BUN = Bendahara Umum Negara CaLK = Catatan Atas Laporan Keuangan DAK = Dana Alokasi Khusus DAPK = Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DASK = Dokumen Anggaran Satuan Kerja DAU = Dana Alokasi Umum DBKP = Daftar Barang Kuasa Pengguna DBL = Daftar Barang Lainnya DBPP = Daftar Barang Pembantu Pengguna DBPP-E1 = Daftar Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 DBPP-W = Daftar Barang Pembantu Pengguna Wilayah DBR = Daftar Barang Ruangan DEPDIKNAS = Departemen Pendidikan Nasional DEPKEU = Departemen Keuangan DIKTI = Pendidikan Tinggi DIPA = Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIRJEN = Direktur Jenderal DITJEN = Direktorat Jenderal DJA = Direktorat Jenderal Anggaran DJKN = Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJPB = Direktorat Jendral Perbendaharaan DJPK = Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPU = Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang DK = Dekonsentrasi DPKN = Direktorat Pengelolaan Kas Negara DPR = Dewan Perwakilan Rakyat



DS = Dokumen Sumber GUP = Ganti Uang Persediaan HLN = Hibah Luar Negeri IKN = Inventarisasi Kekayaan Negara INPRES = Instruksi Presiden IRJEN = Inspektur Jenderal ITJEN = Inspektorat Jenderal JARDIKNAS = Jejaring Pendidikan Nasional KAK = Kerangka Acuan Kerja KANWIL = Kantor Wilayah KARO = Kepala Biro KASI = Kepala Seksi KASUBAG = Kepala Sub Bagian KASUBDIT = Kepala Sub Direktorat KD = Kantor Daerah KDP = Konstruksi Dalam Pengerjaan KEPPRES = Keputusan Presiden KIB = Kartu Identitas Barang KP = Kantor Pusat KPA = Kuasa Pengguna Anggaran KPJM = Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah KPKN = Kantor Pemerintah dan Kas Negara KPKNL = Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPPN = Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KUN = Kas Umum Negara LAK = Laporan Arus Kas LAKIP = Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LBKP = Laporan Barang Kuasa Pengguna LBKP-S = Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran LBKP-T = Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan LBPPE1 = Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 LBPPE1-S = Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1

Semesteran LBPPE1-T = Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 Tahunan LBPPW = Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah LBPPW-S = Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Semesteran LBPPW-T = Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Tahunan LBP = Laporan Barang Pengguna LBPS = Laporan Barang Pengguna Semesteran LBPT = Laporan Barang Pengguna Tahunan LHI = Laporan Hasil Inventarisasi LHOF = Laporan Hasil Opname Fisik LKB = Laporan Kondisi Barang L-KDP = Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan



LKPP = Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LRA = Laporan Realisasi Anggaran MANDIKDASMEN = Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah MENDIKNAS = Menteri Pendidikan Nasional MENKEU = Menteri Keuangan NPWP = Nomor Pokok Wajib Pajak NTB = Nomor Transaksi Bank NTPN = Nomor Transaksi Penerimaan Negara NUP = Nomor Urut Pendaftaraan P4TK = Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan PA = Pengguna Anggaran PERDIRJEN = Peraturan Direktorat Jenderal PERMENDIKNAS = Peraturan Menteri Pendidikan Nasional PERPRES = Peraturan Presiden PHLN = Pinjaman/Hibah Luar Negeri PKN = Pengelolaan Kas Negara PMK = Peraturan Menteri Keuangan PMPTK = Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNBP = Penerimaan Negara Bukan Pajak PNS = Pegawai Negeri Sipil POK = Petunjuk Operasional Kegiatan POS = Prosedur Operasi Standar PP = Peraturan Pemerintah PPh = Pajak Penghasilan PPHLN = Pemberi Pinjaman Hibah Luar Negeri PPK = Pejabat Pembuat Komitmen PPN = Pajak Pertambahan Nilai PUMK = Pemegang Uang Muka Kegiatan PUSTEKKOM = Pusat Teknologi Komunikasi dan Komunikasi Departemen RAB = Rencana Anggaran Biaya RABPP = Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Pusat RAKOR = Rapat Koordinasi RI = Republik Indonesia RK = Rekening Khusus RKA-KL = Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/

Lembaga RKP = Rencana Kerja Pemerintah RMP = Rupiah Murni Pendamping RPJM = Rencana Pemerintah Jangka Menengah RPJP = Rencana Pemerintah Jangka Panjang RTH = Register Transaksi Harian RUH = Rekam, Ubah, Hapus SAI = Sistem Akuntansi Instansi



SAK = Sistem Akuntansi Keuangan SAKUN = Sistem Akuntansi Kas Umum Negara SAP = Standar Akuntansi Pemerintah SAPP = Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat SAPSK = Satuan Anggaran Per Satuan Kerja SATKER = Satuan Kerja SAU = Sistem Akuntansi Umum SBK = Standar Biaya Khusus SBU = Standar Biaya Umum SESJEN = Sekretaris Jenderal SETJEN = Sekretariat Jenderal SiAP = Sistem Akuntansi Pusat SIMAK-BMN = Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik

Negara SIMKEU = Sistem Informasi Manajemen Keuangan SK = Surat Keputusan SKB = Surat Keputusan Bersama SKKP = Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran SKPA = Surat Kuasa Pengguna Anggaran SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPKPP = Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pajak SKPP = Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SKTB = Surat Keterangan telah Dibukukan SKTJM = Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak SOP = Standard Operating Procedure SOR = Statement of Responsibility SP2D = Surat Perintah Pencairan Dana SP3 = Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan SPK = Surat Perintah Kerja SPK (2) = Surat Perjanjian Kerja SPM = Surat Perintah membayar SPM-GUP = Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persedian SPM-LS = Surat Perintah Membayar Langsung SPM-TUP = Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan SPM-UP = Surat Perintah Membayar Uang Persediaan SPN = Surat Perbendaharaan Negara SPP = Surat Permintaan Pembayaran SPPD = Surat Perintah Perjalanan Dinas SPTB = Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPWA = Surat Pengganti Withdrawal Application SRAA = Surat Rincian Alokasi Anggaran SSBP = Surat Setoran Bukan Pajak SSP = Surat Setoran Pajak



SSPB = Surat Setoran Pengembalian Belanja TID = Tunjangan Ikatan Dinas TOR = Term of Reference TP = Tugas Pembantuan TP/TGR = Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi TPLN = Tunjangan Penghasilan Luar Negeri TUP = Tambahan Uang Persediaan TUSI = Tugas dan Fungsi UAI = Unit Akuntansi Instansi UAKPA = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran UAKPB = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang UAPA = Unit Akuntansi Pengguna Anggaran UAPPA-E1 = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 UAPPA-W = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah UAPB = Unit Akuntansi Pengguna Barang UAPPB-E1 = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 UAPPB-W = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah UDW = Uang Duka Wafat UP = Uang Persediaan UPT = Unit Pelaksana Teknis UU = Undang-undang WA = Withdrawal Application

F. PROSEDUR REGISTRASI PETUGAS/USER

1. PENJELASAN UMUM

Registrasi User dilakukan untuk menegaskan posisi petugas-petugas yang

bertanggung jawab atas penggunaan aplikasi SIMKEU Depdiknas,

memberikan jaminan bahwa penggunaannya telah sesuai dengan peraturan

yang berlaku dan pengaturan entitas akuntansi telah sesuai dengan

dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas anggaran yaitu Departemen

Keuangan sebagaimana tercantum dalam DIPA.

Adapun ketentuan yang harus dipenuhi untuk menetapkan petugas-petugas

yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Aplikasi SIMKEU adalah sebagai

berikut:

1.1. Di tingkat Satker, Operator/User aplikasi SIMKEU ditunjuk oleh masing-

masing pimpinan Satker yang terdiri dari : Operator Komputer,

Verifikator dan Validator;



1.2. 5 aplikasi SIMKEU (RKA-KL, DIPA, SPM, SAK, SIMAK BMN) harus

ditangani oleh Operator/User yang berbeda;

1.3. Operator/User yang ditunjuk harus memenuhi kriteria/syarat

berdasarkan ketentuan yang berlaku dan disahkan oleh SK Sesjen;

1.4. Operator/User yang telah ditunjuk harus melakukan registrasi sesuai

dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;

1.5. Aktivasi User dilakukan oleh Administrator SIMKEU yang berkedudukan

di Biro Keuangan Depdiknas.

2. LINGKUP KERJA PETUGAS/USER

Petugas-petugas yang bertanggung jawab di dalam prosedur pengelolaan

aplikasi SIMKEU Depdiknas adalah: Petugas Administrasi, Administrator,

Help Desk, Operator Komputer, Verifikator dan Validator. Masing-masing

posisi harus menguasai pengetahuan dasar peng-operasian komputer,

dengan tanggung jawab dan tugas sebagai berikut:

2.1. Petugas Administrasi:

Bertanggung jawab atas semua pekerjaan administratif mulai dari

penerimaan dokumen sumber (termasuk pemeriksaan kelengkapan

dokumen), pengiriman dokumen, pembukuan dan pengarsipan.

2.2. Administrator:

Bertanggung jawab atas kelancaran pengelolaan aplikasi SIMKEU

Depdiknas. Tugas utamanya adalah melakukan aktivasi atas User

Account/Operator berdasarkan daftar User/Operator yang diterbitkan

oleh Sekretariat Jenderal Depdiknas serta melakukan perawatan

berkala terhadap Server dan jaringan penunjang SIMKEU Depdiknas.

2.3. Help Desk

Tugas Utamanya adalah mendukung kelancaran implementasi aplikasi

SIMKEU Depdiknas dengan bertindak sebagai sumber informasi dan

solusi atas segala permasalahan/kendala teknis di dalam peng-

operasian Aplikasi SIMKEU Depdiknas sekaligus melakukan



pendokumentasian dan pengklasifikasian masalah/kendala sebagai

bahan Evaluasi.

2.4. Operator Komputer:

Bertanggung jawab atas peng-operasian aplikasi SIMKEU Depdiknas

yaitu: melakukan input data, transfer data manual menjadi data

elektronik, mencetak dokumen dan register, serta melakukan Back Up

data elektronik. Di samping itu juga melakukan perawatan sarana

penunjang, termasuk di dalamnya perawatan terhadap PC Unit, Printer

dan Jejaring.

2.5. Verifikator:

Bertanggung jawab atas konsistensi dan akuntabilitas dari pengelolaan

SIMKEU Depdiknas, termasuk di dalamnya melakukan pemeriksaan dan

penelitian atas kebenaran dan keabsahan substansi dokumen sumber,

konsistensi register transaksi harian dan semua cetakan hasil transaksi

yang dilakukan oleh Operator Komputer serta melakukan pemutakhiran

data.



2.6. Validator:

Menjalankan fungsi monitoring, verifikasi/evaluasi dan validasi untuk

menjaga kompetensi, akuntabilitas, kemutakhiran dan transparansi dari

pelaksanaan SIMKEU Depdiknas termasuk di dalamnya: melakukan

monitoring terhadap langkah-langkah yang harus dilalui dan

memberikan otorisasi/validasi atas data/dokumen pendukung yang

diperlukan.

3. PROSEDUR REGISTRASI USER:

Registrasi User/Operator dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

3.1. Kepala Satker mengusulkan calon Operator/User SIMKEU, dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

3.1.1. Kepala Satker menunjuk dan membuat surat usulan penunjukan

Operator/User Aplikasi SIMKEU dan menyampaikannya kepada

Sesjen cq. Biro Keuangan

3.1.2. Calon Operator/User melakukan registrasi dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Mencantumkan: Nama, NIP, Kode Satker dan Aplikasi yang

ditangani

b. Untuk calon Operator/User yang bukan PNS, NIP diganti

dengan Kode pegawai sementara yang diterbitkan oleh

Kepala Satker

3.2. Aktivasi User Aplikasi SIMKEU oleh Biro Keuangan dilakukan melalui

tahapan sebagai berikut:

3.2.1. Sesjen cq. Bagian Kebendaharaan menerima Surat Usulan

Kepala Satker tentang Penunjukan Operator/User Aplikasi

SIMKEU



3.2.2. Sesjen cq. Bagian Kebendaharaan menerbitkan SK mengenai

Penunjukan Operator/User Aplikasi SIMKEU seluruh Satker di

lingkungan Depdiknas

3.2.3. Administrator SIMKEU mencocokan nama User/Operator Aplikasi

SIMKEU di dalam data base dengan yang tercantum di dalam

lampiran SK Sesjen

3.2.4. Administrator SIMKEU melakukan Aktivasi atas Operator/User

Aplikasi SIMKEU yang telah disetujui dan menyampaikan

pemberitahuan kepada Satker yang bersangkutan untuk

melakukan identifikasi ulang

3.3. Operator/User Aplikasi SIMKEU di Satker melakukan identifikasi ulang

3.4. Operator/User sudah bisa melakukan aktivitasnya menggunakan

aplikasi terkait.



BAB II

PROSEDUR OPERASI STANDAR

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

A. PENJELASAN UMUM

Sistem Akuntansi Instansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran

sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan serta BMN pada

Kementerian Negara/Lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran dan penatausahaan BMN. SAI dilaksanakan oleh Kementerian

Negara/Lembaga dengan memproses transaksi keuangan baik arus uang maupun

barang yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi

Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

Sistem Akuntansi Keuangan adalah sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi

yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah

dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan

neraca dan Laporan Keuangan serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan

yang berlaku.

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

adalah sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan

serangkaian prosedur pengolahan dokumen sumber dalam rangka menghasilkan

informasi yang tepat dan valid untuk penyusunan neraca dan laporan Barang Milik

Negara (BMN) sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku. Laporan

tersebut meliputi semua laporan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban

APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan laporan keuangan sebagai berikut :



1. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang pelaksanaan

anggaran dan kegiatan keuangan Departemen Pendidikan Nasional, mulai dari

Satker hingga tingkat Departemen, sebagai dasar penilaian kinerja, untuk

menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan

akuntabilitas;

2. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan dan

aset BMN Departemen Pendidikan Nasional secara keseluruhan pada waktu

tertentu;

3. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan Departemen

Pendidikan Nasional secara efisien dan akuntabel.

4. Menjaga aset-aset yang dimiliki Departemen Pendidikan Nasional melalui

pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten

sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum;



C. KELUARAN

1. Laporan keuangan yang dihasilkan dari prosedur SAK adalah:

1.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menyajikan informasi realisasi

pendapatan dan belanja, yang dibandingkan dengan rencana

anggarannya dalam 1 periode.

1.2. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi

dan pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per periode

tertentu.

1.3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang meliputi penjelasan, daftar

rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran dan Neraca.

2. Laporan BMN yang dihasilkan dari prosedur SIMAK BMN adalah:

2.1. Daftar BMN meliputi:

2.1.1. Daftar Barang Intrakomptabel yang mencakup BMN yang

memenuhi kriteria kapitalisasi;

2.1.2. Daftar Barang Ekstrakomptabel yang mencakup BMN yang tidak

memenuhi kriteria kapitalisasi;

2.1.3. Daftar Barang Bersejarah yang mencakup BMN yang

dikategorikan barang bersejarah, dibukukan dan dilaporkan dalam

kuantitasnya dan tanpa nilai;

2.1.4. Daftar Barang Persediaan; dan

2.1.5. Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

2.2. Kartu Inventaris Barang

2.2.1. Kartu Inventaris Barang Tanah;

2.2.2. Kartu Inventaris Barang Bangunan Gedung;

2.2.3. Kartu Inventaris Barang Alat Angkutan Bermotor;

2.2.4. Kartu Inventaris Barang Alat Persenjataan;

2.3. Daftar Barang Lainnya ;



2.4. Daftar Barang Ruangan;

2.5. Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) meliputi ;

2.5.1. LBKP Intrakomptabel,

2.5.2. LBKP Ekstrakomptabel,

2.5.3. LBKP Gabungan, merupakan hasil penggabungan LBKP

Intrakomptabel dan LBKP Ekstrakomptabel,

2.5.4. LBKP Persediaan,

2.5.5. LBKP Barang Bersejarah,

2.5.6. LBKP Konstruksi Dalam Pekerjaan.

2.6. Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah (LBPPW)

2.6.1. LBPPW Intrakomptabel,

2.6.2. LBPPW Ekstrakomptabel,

2.6.3. LBPPW Gabungan, merupakan hasil penggabungan LBKP


2.6.4. LBPPW Persediaan,

2.6.5. LBPPW Barang Bersejarah,

2.6.6. LBPPW Konstruksi Dalam Pekerjaan.

2.7. Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I (LBPP-EI)

2.7.1. LBPP-EI Intrakomptabel,

2.7.2. LBPP-EI Ekstrakomptabel,

2.7.3. LBPP-EI Gabungan, merupakan hasil penggabungan LBKP


2.7.4. LBPP-EI Persediaan,

2.7.5. LBPP-EI Barang Bersejarah,

2.7.6. LBPP-EI Konstruksi Dalam Pekerjaan.

2.8. Laporan Barang Pengguna (LBP)

2.8.1. LBP Intrakomptabel,

2.8.2. LBP Ekstrakomptabel,

2.8.3. LBP Gabungan, merupakan hasil penggabungan LBKP




2.8.4. LBP Persediaan,

2.8.5. LBP Barang Bersejarah,

2.8.6. LBP Konstruksi Dalam Pekerjaan.

2.9. Laporan Kondisi Barang (LKB).

2.10. Catatan Ringkas BMN.

D. KETENTUAN UMUM

1. Unit akuntansi di lingkungan Depdiknas melaksanakan fungsi akuntansi dan

pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat

organisasinya. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh unit akuntansi tersebut, baik

sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan.

2. Untuk kegiatan/program Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang

dialokasikan oleh Depdiknas kepada pemerintah daerah, laporan keuangannya

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari laporan keuangan

Departemen.

3. Prosedur pelaporan keuangan dimulai dari penerimaan dan verifikasi dokumen

sumber, perekaman transaksi, verifikasi atas perekaman transaksi, pencetakan

laporan, serta pengiriman dan distribusi laporan.

4. Untuk melaksanakan SAI dibentuk Unit Akuntansi sebagai berikut:

4.1. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) :

4.1.1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah unit

akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi keuangan

tingkat satuan kerja.

4.1.2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-

W) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan

akuntansi keuangan di tingkat Wilayah.

4.1.3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-

E1) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan

akuntansi keuangan di tingkat Eselon I.



4.1.4. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) adalah unit akuntansi

instansi (pengguna anggaran) yang melakukan kegiatan

akuntansi keuangan di tingkat Kementerian Negara/Lembaga.

4.2. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang

Milik Negara (SIMAK BMN) :

4.2.1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) unit akuntansi

instansi yang melakukan kegiatan akuntansi barang pada tingkat

satuan kerja;

4.2.2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W)

unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi

barang di tingkat wilayah;

4.2.3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-EI)

unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi

barang di tingkat Eselon I;

4.2.4. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) unit akuntansi instansi

yang melakukan kegiatan akuntansi barang tingkat kementerian

negara/lembaga.

5. Dokumen sumber yang digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan

adalah:

5.1. Dokumen estimasi pendapatan:

5.1.1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Halaman IV

5.1.2. Form. 1.4. Uraian Anggaran Pendapatan per Akun dari RKA-KL

dan Revisi

5.2. Dokumen penerimaan anggaran:

5.2.1. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

5.2.2. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)

5.3. Dokumen anggaran:

5.3.1. Petunjuk Operasional Kegiatan atau RKA-KL (Form 1.5) dan

Revisi;

5.3.2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Revisi;



5.3.3. Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA);

5.4. Dokumen Pengeluaran Anggaran

5.4.1. Surat Perintah Membayar

5.4.2. Surat Perintah Pencairan Dana

5.4.3. Surat Perintah Pembukuan / Pengesahan (SP3);

5.5. Dokumen Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

5.5.1. BA Opname Fisik Persediaan

5.5.2. BA Cash Opname

5.5.3. Laporan Persediaan dan Laporan Hasil Mapping Persediaan

5.5.4. Daftar PNBP yang belum disetor

5.5.5. Daftar Piutang PNBP, Penjualan Angsuran, TGR, dan Piutang

Lainnya

5.5.6. L-KDP (Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan)

5.5.7. Daftar Aset Tidak Berwujud

5.5.8. Daftar aset tetap yang tidak digunakan/dalam proses

penghapusan

6. Dokumen sumber yang digunakan untuk penyusunan Laporan BMN adalah:

6.1. Dokumen saldo awal

6.1.1. Laporan BMN sebelumnya;

6.1.2. Buku Inventaris;

6.1.3. Bukti Kepemilikan BMN;

6.1.4. Laporan Hasil Inventarisasi BMN;

6.1.5. DIR, KIB, DIL.

6.2. Dokumen perolehan / perubahan / penghapusan:

6.2.1. Berita Acara Serah Terima (BAST) BMN;

6.2.2. Bukti Kepemilikan BMN;

6.2.3. SPM/SP2D;

6.2.4. Faktur Pembelian;

6.2.5. Kuitansi;

6.2.6. Surat Keputusan Penghapusan;



6.2.7. Dokumen Lainnya yang sah.

7. Ketentuan tentang Pengiriman Laporan Keuangan secara

berjenjang:

7.1. Tingkat UAKPA/UAKPB

7.1.1. UAKPA menyampaikan dokumen sumber perolehan Aset Tetap

kepada UAKPB setiap terdapat transaksi perolehan Aset.

7.1.2. UAKPB mengirimkan ADK aset ke UAKPA sebagai bahan

penyusunan neraca setiap bulan.

7.1.3. UAKPB menyampaikan laporan BMN beserta ADK ke KPKNL

sebagai bahan pemutakhiran data BMN setiap Semester dan

Tahunan.

7.1.4. UAKPB menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke UAPPB-W

untuk digabungkan setiap semester dan tahunan.

7.1.5. UAKPB Kantor Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

menyampaikan Laporan BMN beserta ADK kepada UAPPB-E1

untuk digabungkan setiap semester dan tahunan.

7.1.6. Tenggat waktu penyampaian Laporan mengacu pada peraturan

yang dikeluarkan oleh DJPB pada setiap tahun anggaran.

7.1.7. UAKPA menyampaikan LRA, Neraca dan ADK termasuk Bagian

Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan dalam rangka melakukan

rekonsiliasi data ke KPPN setiap bulan. Untuk laporan

semesteran dilengkapi dengan CALK.

7.1.8. UAKPA Kantor Daerah menyampaikan ADK, LRA dan neraca

termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan setiap

bulan kepada UAPPA-W untuk digabungkan setelah dilakukan

rekonsiliasi dengan KPPN. Untuk Semesteran dan tahunan

disertai dengan CaLK.

7.1.9. UAKPA Kantor Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

menyampaikan ADK, LRA dan neraca termasuk Bagian Anggaran

Pembiayaan dan Perhitungan setiap bulan kepada UAPPA-E1



untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN.

Untuk Semesteran dan tahunan disertai dengan CaLK.

7.2. Tingkat UAPPA-W/UAPPB-W

7.2.1. UAPPB-W menyampaikan laporan BMN kepada UAPPA-W setiap

semester dan tahunan sebagai bahan rekonsiliasi dengan

UAPPA-W.

7.2.2. UAPPB-W melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Kanwil DJKN

setiap semester dan tahunan.

7.2.3. UAPPB-W menyampaikan ADK transaksi BMN dan laporan BMN

ke UAPPB-E1 untuk digabungkan di tingkat eselon I setiap

semester dan tahunan.



7.2.5. UAPPA-W menyampaikan ADK termasuk Bagian Anggaran

Pembiayaan dan Perhitungan setiap bulan ke Kanwil DJPB cq.

Bidang AKLAP, dan menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK

setiap triwulan dalam rangka rekonsiliasi tingkat wilayah. Untuk

laporan semesteran dilengkapi dengan CALK.

7.2.6. UAPPA-W menyampaikan LRA, Neraca dan ADK termasuk Bagian

Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara triwulanan

kepada UAPPA-E1 untuk digabungkan di tingkat eselon I. Untuk

laporan semesteran dilengkapi dengan CALK.

7.3. Tingkat UAPPA-E1/UAPPB-E1

7.3.1. UAPPB-E1 melakukan rekonsiliasi data BMN Eselon I dengan

DJKN setiap semester dan tahunan.

7.3.2. UAPPB-E1 menyampaikan laporan BMN kepada UAPPA-E1 setiap

semester dan tahunan sebagai bahan rekonsiliasi dengan

UAPPA-E1.



7.3.3. UAPPB-E1 menyampaikan ADK dan laporan BMN ke UAPB untuk

digabungkan di tingkat kementerian negara/lembaga setiap

semester dan tahunan.



7.3.5. UAPPA-E1 menyampaikan LRA, Neraca dan ADK termasuk BLU

dan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan setiap

triwulan ke UAPA sebagai bahan penyusunan laporan keuangan

tingkat kementerian negara/lembaga. Untuk laporan semesteran

dilengkapi dengan CALK.

7.3.6. Apabila diperlukan UAPPA-E1 dapat melakukan rekonsiliasi

laporan keuangan tingkat eselon I dengan DJPB cq. DAPK setiap

semester.

7.4. Tingkat UAPA/UAPB

7.4.1. UAPB menyampaikan laporan BMN kepada UAPA setiap semester

dan tahunan sebagai bahan rekonsiliasi dengan laporan

keuangan pada UAPA.

7.4.2. UAPB menyampaikan laporan BMN tingkat kementerian

negara/lembaga ke DJKN setiap semester dan tahunan.



7.4.4. UAPA menyampaikan LRA dan neraca anggaran pembiayaan

dan perhitungan ke DJA cq. Direktorat Anggaran III yang

bertindak sebagai Biro Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan

dan Perhitungan.

7.4.5. UAPA menyampaikan laporan keuangan beserta ADK kepada

DJPB cq. DAPK termasuk BLU dan Bagian Anggaran Pembiayaan

dan Perhitungan dalam rangka rekonsiliasi dan penyusunan

Laporan Keuangan pemerintah pusat setiap semester.



8. Ketentuan tambahan untuk SIMAK BMN

8.1. UAKPB menelaah Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) serta

menandatangani Laporan Kondisi Barang (LKB), Kartu Inventaris Barang

(KIB), Daftar Barang Ruangan (DBR), Daftar Barang Lainnya (DBL) dan

Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester/Tahunan (LBKPS/T);

8.2. Jurnal transaksi BMN disampaikan oleh UAKPB ke UAKPA pada setiap

akhir bulan untuk penyusunan neraca;

8.3. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara Laporan

BMN dengan Laporan Keuangan;

8.4. Menyampaikan LBKPS/T ke UAPPB-W atau UAPPB-E1 untuk UAKPB

Pusat dan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan selain menyampaikan

LBKPS/T ke UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan juga

menyampaikan LBKPS/T ke UAPPB-E1 pada kementerian

negara/lembaga yang mengalokasikan dana dekonsentrasi/tugas

pembantuan serta KPKNL. Untuk penyampaian LBKPT dilengkapi dengan

LKB;

8.5. Menyampaikan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) kepada UAPPB-W atau

UAPPB-E1 untuk UAKPB Pusat dan ke KPKNL;

8.6. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi Laporan BMN dengan

KPKNL setiap semester;

E. ASPEK PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam penyelenggaraan Pelaporan Keuangan, pengendalian internal memegang

peranan penting agar dalam pelaksanaan anggaran dapat efisien dan efektif serta

akuntabel, demikian juga untuk kekayaan negara sehingga dapat diselamatkan

dari penggunaan yang tidak semestinya dan informasi tentang jumlah dan

penggunaan uang tersebut bisa dilaporkan dengan transparan serta akurat

dengan memenuhi dasar akuntabilitas.

Aspek yang harus diperhatikan untuk mencapai standar Akuntabilitas adalah:



1. Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-

prinsip:

1.1. Ketaatan, yaitu pelaporan keuangan dan BMN dilakukan sesuai

peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku

umum, apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

1.2. Konsistensi, yaitu pelaporan keuangan dan BMN dilaksanakan secara

berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.3. Kemampubandingan, yaitu pelaporan keuangan dan BMN

menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang

dapat dibandingkan antar periode akuntansi.

1.4. Materialitas, yaitu pelaporan keuangan dan BMN dilaksanakan dengan

tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi

keputusan dapat diungkapkan.

1.5. Obyektif, yaitu pelaporan keuangan dan BMN dilakukan sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya.

1.6. Kelengkapan, yaitu pelaporan keuangan dan BMN mencakup seluruh

transaksi yang terjadi.

2. Terdapat pemisahan tugas yang jelas antara:

2.1. Petugas Administrasi adalah petugas yang menerima dan menyimpan

dokumen sumber;

2.2. Petugas Verifikasi adalah petugas yang melakukan verifikasi dokumen

sumber dan RTH;

2.3. Operator Komputer adalah petugas yang melakukan perekaman

dokumen sumber pada Aplikasi SAI;

2.4. Petugas yang menerima, menyimpan, dan menyerahkan barang-barang

negara; (khusus SIMAK BMN)



3. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan atau perekaman

transaksi adalah dokumen yang sah, mempunyai elemen data yang lengkap

dan benar setelah melalui tahapan verifikasi;

4. Pelaporan Keuangan dilakukan secara berkala dan berjenjang dengan

mengacu pada Peraturan Perundang-undangan;

5. Rekonsiliasi internal antara Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi

Barang dilakukan secara berkala (Triwulan) untuk memastikan bahwa nilai

aset tetap pada neraca yang dihasilkan SAK sesuai dengan nilai BMN yang

dihasilkan SIMAK BMN untuk meningkatkan akurasi laporan keuangan,

terutama nilai aset tetap, pada unit akuntansi yang bersangkutan.

6. Rekonsiliasi realisasi anggaran dengan Bendahara Umum Negara c.q. KPPN,

Kanwil DJPb, DAPK dilakukan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku

dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi laporan keuangan terutama

anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja.

7. Inventarisasi atas keberadaan fisik dan kondisi BMN dilakukan secara berkala

(sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5 tahun) untuk memperoleh data jumlah

dan nilai BMN yang akurat. Dikecualikan terhadap BMN yang berupa

persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, pelaksanaan opname fisik

setiap tahun.



Prosedur SAK (Penyusunan

Laporan Keuangan)



BAB III

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN/SAK

A. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN/SAK PADA TINGKAT

UAKPA

1. Prosedur Pencatatan DIPA/DIPA Revisi, Estimasi Pendapatan,

Realisasi Belanja, PNBP, Penyetoran UP, Kas di Bendahara

Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Aset Tetap melalui

Penerimaan ADK BMN, Pengembalian Belanja, dan Realisasi PHLN;

Pencatatan Pelaporan Keuangan (SAK) dilakukan dengan prosedur sebagai

berikut:

1.1. Petugas Administrasi menerima dan mencatat penerimaan dokumen

sumber dari masing-masing transaksi berikut ini:

2.1.1. Pencatatan DIPA/DIPA Revisi:

a. Diterima dari : Bagian Keuangan;

b. Dokumen Sumber berupa DIPA, POK (RKA-KL/Form

1.5)/Revisi DIPA, Revisi POK;

2.1.2. Pencatatan Estimasi Pendapatan:

a. Diterima dari Bagian Keuangan;

b. Dokumen Sumber berupa DIPA, RKA-KL/Form 1.4;

2.1.3. Pencatatan Realisasi Belanja:

a. Diterima dari Bendahara Pengeluaran;

b. Dokumen Sumber berupa SP2D (disertai SPM-UP, SPM-TUP,

SPM-GUP, SPM-LS, SPM-GUP Nihil) dan SP3;

2.1.4. Pencatatan PNBP:

a. Diterima dari Bendahara;

b. Dokumen Sumber berupa SSBP;

2.1.5. Pencatatan Penyetoran UP:


b. Dokumen Sumber berupa SSBP Penyetoran UP;



2.1.6. Pencatatan Kas Di Bendahara Penerimaan:

a. Diterima dari Bendahara Penerimaan;

b. Dokumen Sumber berupa LKK (dilampiri Rekap PNBP yang

belum disetor ke kas negara) dan Berita Acara Kas Opname

(Khusus untuk penyusunan neraca awal);

2.1.7. Pencatatan Kas Di Bendahara Pengeluaran:


b. Dokumen Sumber berupa Berita Acara Kas Opname pada

Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca awal;

2.1.8. Pencatatan Aset Tetap Melalui Mekanisme Penerimaan ADK

BMN:

a. Diterima dari Penanggung Jawab UAKPB;

b. Dokumen Sumber berupa ADK BMN, Jurnal Transaksi BMN,

dan Register Pengiriman BMN;

2.1.9. Pencatatan Pengembalian Belanja:


b. Dokumen Sumber berupa SSPB;

2.1.10. Pencatatan Realisasi PHLN:

a. Diterima dari PPK/Unit Pengelola PHLN;

b. Dokumen Sumber berupa SPM/SP2D atau SP3;

1.2. Petugas Verifikasi melakukan verifikasi terhadap dokumen sumber

meliputi hal-hal sebagai berikut:

1.2.1. Pencatatan DIPA/DIPA Revisi:

a. DIPA telah disahkan oleh BUN cq. DJPb untuk instansi pusat

dan Kepala Kanwil DJPb untuk instansi vertikal.

b. POK/RKA-KL/Form 1.5 telah ditandatangani oleh KPA/Kepala

Kantor/Satker.

c. Kelengkapan elemen data SP DIPA: Kode BA, Eselon I &

Satker; Fungsi, Sub Fungsi, Program; Kegiatan, Sub

Kegiatan; Tanggal & nomor SP; Jumlah nominal.



d. Kelengkapan elemen data DIPA/POK/RKA-KL: Kode BA,

Eselon I, dan Satker; Tahun Anggaran; Jenis Satker;

Klasifikasi Belanja; Kode Wilayah; Kode KPPN; Jenis

Pembayaran; Sifat Pembayaran; Sumber Dana; Cara

Penarikan; Fungsi, Sub Fungsi, Program; Kegiatan, Sub

Kegiatan, dan nominal per Akun.

1.2.2. Pencatatan Estimasi Pendapatan :

a. Kesesuaian Salinan DIPA dengan ADK DIPA.

b. DIPA telah disahkan oleh BUN c.q. DJPb untuk instansi pusat

atau Kepala Kanwil DJPb untuk instansi vertikal.

c. Kelengkapan elemen data SP DIPA: Kode BA, Eselon I &

Satker; Fungsi, Sub Fungsi, Program; Kegiatan, Sub

Kegiatan; Tanggal & nomor SP; Jumlah nominal.

d. Kelengkapan elemen data DIPA/RKAKL : Kode BA, Eselon I,

dan Satker; Tahun Anggaran; Jenis Satker; Kode KPPN;

Kode Akun; nominal per Akun.

1.2.3. Pencatatan Realisasi Belanja:

a. Keabsahan dokumen sumber: SPM telah dicap ”Telah

diterbitkan SP2D tanggal .. nomor ...”

b. Kelengkapan elemen data SP2D : Tanggal, Nomor dan

Jumlah Nominal (dalam Rupiah).

c. Kelengkapan elemen data SPM : Kode Satker; Tahun

Anggaran; Tanggal & Nomor SPM; Cara Pembayaran; Kode

KPPN; Cara Bayar; Jenis Satker; Klasifikasi Belanja; Jenis,

Nomor & Tanggal Dokumen Anggaran; Kode Fungsi & Sub

Fungsi Program; Kode Wilayah; Jenis Pembayaran; Sifat

Pembayaran; Sumber Dana; Cara Penarikan; Kode Kegiatan,

Sub Kegiatan dan Akun; Jumlah Pengeluaran Akun; Kode

BA, Eselon I dan Akun.

1.2.4. Pencatatan PNBP :



a. SSBP telah disahkan (ditandatangani dan dicap) oleh Bank

Persepsi/Kantor Pos & Giro dan telah mendapat nomor NTPN

(Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan NTB (Nomor

Transaksi Bank).

b. Kelengkapan elemen data SSBP meliputi: Kode KPPN sesuai

dengan Kode KPPN pada DIPA; Tanggal dan nomor SSBP;

Kementerian Negara/Lembaga; Unit Organisasi Eselon I;

Satuan Kerja; Lokasi; Jenis Satker (KP/KD/DK/TP); Nama

dan Alamat wajib setor; Akun Penerimaan dan Uraian

Penerimaan (sesuai Bagan Akun Standar); NTB dan/atau

NTPN; Jumlah setoran.

1.2.5. Pencatatan Penyetoran UP :

a. SSBP telah disahkan (ditandatangani dan dicap) oleh Bank



Transaksi Bank).

b. Kesesuaian data SSBP meliputi: Kode KPPN sesuai dengan

Kode KPPN pada DIPA; Tanggal dan nomor SSBP;

Kementerian/Lembaga; Unit Organisasi Eselon I; Satuan

Kerja; Lokasi; Jenis Satker (KP/KD/DK/TP); Nama dan

Alamat wajib setor; Akun Penerimaan dan Uraian

Penerimaan (sesuai Bagan Akun Standar); NTB dan/atau

NTPN; Jumlah setoran.

1.2.6. Pencatatan Kas Di Bendahara Penerimaan:

a. LKK telah ditandatangani oleh bendahara penerimaan dan

KPA;

b. Berita Acara kas opname telah ditandatangani oleh

bendahara penerimaan, KPA, dan petugas pemeriksa

kas/inventarisasi;



c. Kelengkapan elemen data LKK berupa Kode Akun; jumlah

nominal (dalam rupiah);

d. Kelengkapan elemen data Berita Acara kas opname berupa

jumlah nominal (dalam rupiah).

1.2.7. Pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran : Berita Acara Kas

Opname telah ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan

Pejabat KPA.

1.2.8. Pencatatan Aset Tetap Melalui Mekanisme Penerimaan Data

Elektronik BMN:

a. ADK dapat dibaca dan tidak rusak;

b. Kelengkapan Register Pengiriman BMN meliputi: Kode

Kementerian Negara/Lembaga; Kode Unit Organisasi Eselon

1; Jenis Satuan Kerja; Kode UAKPB=Kode UAKPA (Satker

yang bersangkutan); Periode pengiriman=tahun anggaran

bersangkutan; Nama file data BMN; Jumlah record

pengiriman; Tanda tangan petugas pengiriman (validasi oleh

penanggung jawab SIMAK BMN);

c. Kelengkapan Jurnal Transaksi BMN meliputi: Kode

UAKPB=Kode UAKPA (Satker yang bersangkutan); Periode

pengiriman (bulan dan tahun)=tahun anggaran

bersangkutan; Kode dan nama Akun; Jumlah debet dan

kredit masing-masing kode Akun;

d. Membandingkan nama file pada ADK dengan Register

Pengiriman BMN.

1.2.9. Pencatatan Pengembalian Belanja:

a. SSPB telah dibubuhi tanda tangan dan cap oleh Bank



Transaksi Bank);



b. Kelengkapan elemen data Laporan BMN meliputi: Kode

KPPN sesuai dengan Kode KPPN pada DIPA; Tanggal dan

nomor SSPB; Kementerian Negara/Lembaga; Unit Organisasi

Eselon I; Fungsi, Sub Fungsi, Program; Kegiatan dan Sub

Kegiatan; Satker; Lokasi; Jenis Satker; Nama dan Alamat

wajib setor; Akun Pengembalian Belanja (sesuai Bagan Akun

Standar); Jumlah rupiah pengembalian per Akun; Total

jumlah rupiah setoran.

1.2.10. Pencatatan Realisasi PHLN:

a. Keabsahan dokumen sumber: SPM telah dicap ”Telah

diterbitkan SP2D tanggal .. nomor ...” dan SPWA/SP3 telah

disahkan oleh kepala KPPN VI/Khusus;

b. Kelengkapan elemen data pada SP2D: Tanggal, Nomor dan

Jumlah Nominal (dalam Rupiah);

c. Kelengkapan elemen data SPM: Kode Satker; Tahun

Anggaran; Tanggal & Nomor SPM; Cara Pembayaran; Kode

KPPN; Cara Bayar; Jenis Satker; Klasifikasi Belanja; Jenis,

Nomor & Tanggal Dokumen Anggaran; Kode Fungsi & Sub

Fungsi Program; Kode Wilayah; Jenis Pembayaran; Sifat

Pembayaran; Sumber Dana; Cara Penarikan; Kode Kegiatan,

Sub Kegiatan dan Akun; Jumlah Pengeluaran Akun; Kode

BA, Eselon I dan Akun.

d. Kelengkapan elemen data SP3: Kode Satker; Tahun

Anggaran; Tanggal & Nomor SP3; Kode KPPN; Jenis Satker;

Klasifikasi Belanja; Jenis, Nomor & Tanggal Dokumen

Anggaran; Kode Fungsi & Sub Fungsi Program; Kode

Wilayah; Sumber Dana; Cara Penarikan; Kode Kegiatan, Sub

Kegiatan dan Akun; Jumlah Pengeluaran Akun.



1.3. Apabila di dalam hasil verifikasi masih terdapat kekeliruan atau kurang

lengkap, dokumen dikembalikan kepada pengirim untuk diperbaiki atau

dilengkapi;

1.4. Operator Komputer melakukan perekaman dokumen sumber ke dalam

Aplikasi SAK sesuai dengan jenis transaksi dan dilanjutkan dengan

pencetakan Register Transaksi Harian (RTH);

1.5. Petugas Verifikasi melakukan verifikasi terhadap RTH. Bila masih

terdapat kekeliruan, maka dilakukan koreksi RTH;

1.5.1. Prosedur Koreksi RTH

a. Petugas Verifikasi mengoreksi RTH dengan menuliskan data

yang benar pada data yang tercetak salah menggunakan

tanda yang mudah dilihat (misalnya menggunakan pulpen

berwarna);

b. Petugas Verifikasi menyampaikan catatan hasil koreksi dan

RTH yang telah dikoreksi kepada operator komputer untuk

dilakukan perekaman;

c. Operator Komputer melakukan perekaman atas data yang

telah diperbaiki dalam Aplikasi SAK;

d. Operator Komputer mencetak RTH atas data yang telah

direkam pada Aplikasi SAK.

1.6. Petugas Administrasi mengarsipkan RTH dan dokumen sumber yang

telah diverifikasi;

1.7. Operator Komputer melakukan Posting ke dalam Buku Besar.

2. Prosedur Pencatatan Piutang, Persediaan, Aset Tetap, KDP, Aset

Tidak Berwujud, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pencatatan Piutang, Persediaan, Aset Tetap, KDP, Aset Tidak Berwujud, dan

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

2.1. Petugas Administrasi menerima dan mencatat penerimaan dokumen

sumber dari masing-masing transaksi berikut ini:



2.1.1. Pencatatan Piutang:

a. Diterima dari Tertagih/Bendahara/Pengelola Tagihan

b. Dokumen sumber berupa Daftar Saldo TPA yang akan

diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau lebih dari 1 tahun,

SKTJM untuk TP/TGR, Daftar Saldo TP/TGR yang akan

diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau lebih dari 1 tahun,

Daftar Saldo SPN/SP3N per tanggal neraca, Daftar Saldo

Piutang Bukan Pajak Lainnya.

2.1.2. Pencatatan Persediaan:

a. Diterima dari Bendahara Barang/Penanggung Jawab

UAKPB/Petugas Pengelola Persediaan;

b. Dokumen Sumber berupa salinan Laporan Persediaan (LP)

dan Laporan Hasil Mapping Persediaan (LHMP);

2.1.3. Pencatatan Aset Tetap Secara Manual:

a. Diterima dari Bendahara Barang/Bagian Perlengkapan/Bagian

Umum/Penanggung Jawab UAKPB;

b. Dokumen Sumber berupa Laporan BMN (intrakomptabel) dan

Neraca SIMAK BMN;

2.1.4. Pencatatan KDP secara Manual:



b. Dokumen Sumber berupa L-KDP dan Neraca SIMAK BMN;

2.1.5. Pencatatan Aset Tak Berwujud:



b. Dokumen Sumber berupa Daftar Aset Tidak Berwujud;

2.1.6. Pencatatan Kemitraan dengan Pihak Ketiga:


Umum/Penanggung Jawab UAKPB



b. Dokumen Sumber berupa Daftar Kontrak Kemitraan dengan

pihak ketiga dan KIB Aset Tetap yang dikelola oleh mitra

kerja.

2.2. Petugas Verifikasi melakukan verifikasi terhadap dokumen sumber

meliputi hal-hal sebagai berikut:

2.2.1. Pencatatan Piutang:

a. Keabsahan Dokumen Sumber;

b. Identitas wajib pungut sesuai Kartu Identitas yang masih

berlaku;

c. Dasar Penetapan Tertagih;

d. Jumlah pelunasan (dalam Rupiah) dan saldo tagihan per-

tanggal neraca;

e. Pengesahan oleh pejabat pengelola tagihan/piutang.

2.2.2. Pencatatan Persediaan:

a. LP dan LHMP telah ditandatangani oleh Bendahara

Barang/Penanggung Jawab UAKPB/Petugas Pengelola

Persediaan;

b. Kelengkapan elemen data Laporan Persediaan meliputi :

Kode UAKPB=Kode UAKPA (Satker yang bersangkutan);

Tahun Anggaran; Periode Pelaporan (per Semester); Kode &

Uraian sub kelompok barang; Nilai per sub kelompok barang

c. Kelengkapan elemen data LHMP meliputi: Kode

UAKPB=Kode UAKPA (Satker yang bersangkutan); Tahun

Anggaran; Periode Pelaporan (per Semester); Kode dan

Nama Akun (sesuai dengan Bagan Akun Standar); Nilai per

kode Akun.

2.2.3. Pencatatan Aset Tetap Secara Manual:

a. Laporan BMN & Neraca telah ditandatangani oleh Bendahara

Barang/Penanggung Jawab UAKPB/Petugas Pengurus BMN;





Anggaran; periode pelaporan (per Semester); Kode dan

Uraian Kelompok BMN; Nilai saldo awal per kelompok; Nilai

mutasi per kelompok; Nilai saldo akhir per kelompok;

kebenaran perhitungan;

c. Membandingkan nilai persediaan per-Akun (belum definitif)

aset tetap pada Neraca SIMAK BMN dengan nilai saldo akhir

per kelompok pada Laporan BMN.

2.2.4. Pencatatan KDP secara Manual :

a. L-KDP yang diterima telah ditandatangani oleh Kepala

Satuan Kerja;

b. Kelengkapan elemen data Laporan BMN meliputi : Kode


Anggaran; Periode Pelaporan (per Semester); Kode

Kementerian Negara/Lembaga; Kode Unit Eselon I; Kode

Wilayah; Kode Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan; Kode

Satker; Kode Aset KDP; Jumlah saldo awal KDP; Jumlah

penambahan KDP selama periode berjalan; Jumlah

pengurangan KDP yang sudah menjadi aset tetap definitif;

Jumlah saldo akhir KDP; kebenaran perhitungan;

2.2.5. Pencatatan Aset Tak Berwujud:

a. Daftar Aset Tak Berwujud telah ditandatangani oleh Kepala

Satker;

b. Kelengkapan elemen data Daftar Aset Tak Berwujud

meliputi: Kode UAKPB=Kode UAKPA (Satker yang

bersangkutan); Tahun Anggaran; Periode Pelaporan (per

Semester); Kode Kementerian Negara/Lembaga; Kode Unit

Eselon I; Kode Wilayah; Kode Satker; Kode Aset Tidak

Berwujud; Jumlah saldo awal Aset Tidak Berwujud; Jumlah



penambahan Aset Tidak Berwujud selama periode berjalan;

Jumlah pengurangan Aset Tidak Berwujud; Jumlah saldo

akhir Aset Tidak Berwujud; kebenaran perhitungan.

2.2.6. Pencatatan Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

a. Daftar Kontrak Kemitraan yang diterima telah ditandatangani

oleh Kepala Satker;


Barang dan nilai aset tetap sesuai dengan yang tercantum

pada KIB Aset Tetap yang bersangkutan dan kebenaran

perhitungan.

2.3. Apabila di dalam hasil verifikasi masih terdapat kekeliruan atau kurang

lengkap, dokumen dikembalikan kepada Pengirim untuk diperbaiki atau

dilengkapi;

2.4. Petugas Verifikasi menyiapkan Formulir Jurnal Aset untuk masing-

masing transaksi :

2.4.1. Pencatatan Piutang: Formulir Jurnal Aset – Piutang untuk

a. Bagian Lancar TPA;

b. Bagian Lancar TP/TGR;

c. Piutang PNBP;

d. Piutang Bukan Pajak Lainnya;

e. Piutang TPA yang akan diterima dalam jangka waktu

>1tahun;

f. Piutang Jangka Panjang atas TP/TGR yang akan diterima

dalam jangka waktu >1tahun.

2.4.2. Pencatatan Persediaan: Formulir Jurnal Aset – Persediaan untuk

mencatat saldo Persediaan per-tanggal neraca;

2.4.3. Pencatatan Aset Tetap Secara Manual: Formulir Jurnal Aset –

Tetap untuk mencatat mutasi Aset Tetap;

2.4.4. Pencatatan KDP secara Manual: Formulir Jurnal Aset – Tetap

untuk mencatat mutasi Aset Tetap;



2.4.5. Pencatatan Aset Tak Berwujud: Formulir Jurnal Aset Tidak

Berwujud untuk mencatat mutasi Aset Tidak Berwujud;

2.4.6. Pencatatan Kemitraan dengan Pihak Ketiga: Formulir Jurnal Aset

untuk mencatat mutasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

2.5. Operator Komputer melakukan perekaman dokumen sumber ke dalam

Aplikasi SAK sesuai dengan jenis transaksi dan dilanjutkan dengan

pencetakan Register Transaksi Harian (RTH);

2.6. Petugas Verifikasi melakukan verifikasi terhadap RTH. Bila masih

terdapat kekeliruan, maka dilakukan koreksi RTH.;

2.6.1. Prosedur Koreksi RTH

a. Petugas Verifikasi mengoreksi RTH dengan menuliskan data

yang benar pada data yang tercetak salah menggunakan


berwarna);

b. Menyampaikan catatan hasil koreksi dan RTH yang telah

dikoreksi kepada operator komputer untuk dilakukan

perekaman;

c. Operator Komputer melakukan perekaman atas data yang

telah diperbaiki dalam Aplikasi SAK;

d. Operator Komputer mencetak RTH atas data yang telah

direkam pada Aplikasi SAK.


telah diverifikasi;

2.8. Operator Komputer melakukan Posting ke dalam Buku Besar.

3. Prosedur Rekonsiliasi Internal SAK – SIMAK BMN

Rekonsiliasi internal dengan SIMAK BMN dilakukan dengan prosedur sebagai

berikut:

3.1. Petugas Administrasi menerima berkas Laporan BMN dari Penanggung

Jawab UAKPB;



3.2. Operator Komputer mencetak semua Laporan SAK dari Aplikasi SAK;

3.3. Petugas Verifikasi melakukan Rekonsiliasi Laporan BMN dengan

Laporan SAK dengan:

3.3.1. Membandingkan saldo Aset Tetap dengan Neraca BMN:

a. Bila hasilnya sama langkah selanjutnya adalah membuat

Berita Acara Rekonsiliasi;

b. Bila tidak sama langkah selanjutnya adalah meneliti saldo

Akun Aset Tetap sebelum disesuaikan;

3.3.2. Melakukan penelitian atas saldo Akun Aset Tetap sebelum

disesuaikan:

a. Bila tidak terdapat saldo Akun Aset Tetap sebelum

disesuaikan, meminta penanggung jawab UAKPB untuk

melakukan pengiriman kembali data BMN;

b. Bila ada saldo Akun Aset Tetap sebelum disesuaikan,

membandingkan RTH Pembelian, Penyelesaian

Pembangunan, dan Pengembangan SIMAK BMN dengan Buku

Besar Aset Tetap dan Belanja Modal pada SAK;

c. Bila Saldo Akun Aset Tetap sebelum disesuaikan merupakan

KDP, maka dilakukan prosedur KDP baik pada UAKPA

maupun UAKPB;

d. Bila Saldo Akun Aset Tetap sebelum disesuaikan bukan

merupakan KDP, melakukan koreksi perekaman data SIMAK

BMN pada UAKPB;

e. Bila penelitian telah selesai dilakukan, dilanjutkan dengan

membuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR);

3.4. Petugas Verifikasi menyiapkan BAR Internal SAK dan SIMAK BMN untuk

ditandatangani oleh Penanggung Jawab UAKPA dan UAKPB;

3.5. Petugas Administrasi mencatat dan menyimpan BAR dalam Register

Pelaksanaan Rekonsiliasi Internal SAK dan SIMAK BMN.



4. Prosedur Rekonsiliasi dengan KPPN

Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

4.1. Operator Komputer melakukan back up data, mengirimkan ADK

pengiriman SAK ke KPPN, mencetak LRA dan register pengiriman Data

Akuntansi ke KPPN (untuk divalidasi oleh penanggung jawab KPA);

4.2. Petugas Administrasi mengirim LRA, ADK, dan register pengiriman ke

KPPN. Setelah ditandatangani oleh petugas KPPN, register pengiriman

diambil kembali sebagai arsip (1 Lembar ditinggal di KPPN sebagai Arsip

KPPN);

4.3. Petugas Verifikasi melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN:

4.3.1. Jika Laporan Hasil Rekonsiliasi sudah sama, lanjutkan dengan

penandatanganan BAR;

4.3.2. Jika di dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi masih terdapat

kekeliruan pada data SAK, lakukan perbaikan data;

4.4. Petugas Verifikasi di UAKPA melakukan perbaikan data hasil Rekonsiliasi

dan mengulangi langkah Rekonsiliasi;

4.5. Petugas Verifikasi menerima BAR yang disiapkan oleh KPPN dan

menyampaikannya kepada pejabat KPA atau pejabat lain yang ditunjuk

untuk ditandatangani;

4.6. Petugas Verifikasi menyerahkan kembali BAR yang telah ditandatangani

oleh pejabat KPA ke KPPN untuk disahkan oleh pejabat yang

menangani Rekonsiliasi di KPPN;

4.7. Petugas Administrasi menyimpan dan mencatat Laporan Hasil

Rekonsiliasi dan BAR dalam register pengiriman data ke KPPN.

5. Prosedur Pengiriman Laporan UAKPA ke UAPPA-W/E1

Pengiriman laporan UAKPA ke UAPPA-W/E1 dilakukan dengan prosedur

sebagai berikut:

5.1. Operator Komputer membuat back up data SAK dan mencetak Laporan

Keuangan berupa:



5.1.1. Laporan Realisasi Anggaran;

5.1.2. Neraca;

5.1.3. LRA Pendapatan Negara dan Hibah;

5.1.4. LRA Belanja;

5.1.5. LRA Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah;

5.1.6. LRA Pengembalian Belanja;

5.1.7. Untuk Laporan Semesteran, penanggung jawab UAKPA membuat

CaLK dan SOR;

5.2. Penanggung Jawab UAKPA melakukan Pengiriman ADK Laporan

Keuangan menggunakan Aplikasi SAK dan mencetak Register

Pengirimannya dengan ketentuan sebagai berikut:

5.2.1. UAKPA Kantor Daerah dikirimkan kepada UAPPA-W

5.2.2. UAKPA Kantor Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

dikirimkan kepada UAPPA-E1;

5.3. Petugas Administrasi mengirimkan semua Cetakan Laporan Keuangan,

ADK, CaLK, BAR dan SOR kepada UAPPA-W/E1 (sesuai dengan

ketentuan pengiriman laporan keuangan);

5.4. Petugas Administrasi menyimpan/mencatat pengiriman Laporan ke

dalam register pengiriman data SAK.

6. Prosedur Tutup Tahun pada UAKPA

Tutup Tahun adalah proses pemindahan Saldo Akhir dari tahun anggaran

sebelumnya untuk digunakan sebagai Saldo Awal pada tahun anggaran

berjalan, yang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

6.1. Petugas Verifikasi memastikan telah adanya back up Data Laporan

Keuangan tahun anggaran X-1 sesuai aplikasi X-1;

6.2. Petugas Verifikasi memastikan validitas back up data Laporan Keuangan

tahun anggaran X-1;

6.3. Petugas Verifikasi memastikan telah dilakukan Pengiriman ADK saldo

awal ke UAPPA-W/E1;



6.4. Validator melakukan validasi atas persyaratan proses tutup tahun;

6.5. Operator Komputer melakukan proses tutup tahun pada aplikasi SAKPA

melalui menu Proses\Tutup Tahun;

6.6. Operator Komputer melakukan back up data pada aplikasi SAKPA

melalui menu Utility\Back Up;

6.7. Apabila terdapat koreksi pembukuan setelah dilakukan proses tutup

tahun, lakukan langkah berikut:

6.7.1. Operator Komputer membatalkan proses tutup tahun melalui

menu Proses\Batal Tutup Tahun;

6.7.2. Operator Komputer melakukan perbaikan data X-1 yang

dimaksud;

6.7.3. Petugas Verifikasi memeriksa data hasil perbaikan dan

menyerahkan kepada penanggung jawab UAKPA untuk

divalidasi;

6.7.4. Penanggung jawab UAKPA memberikan validasi atas data SAI

yang telah diperbaiki;

6.7.5. Operator Komputer melakukan prosedur Pengiriman Laporan ke

UAPPA-W/E1;

6.7.6. Operator Komputer melakukan kembali prosedur tutup tahun

dari langkah 6.1.



B. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN/SAK PADA TINGKAT

UAPPA-W

1. Prosedur Penerimaan Data UAKPA pada UAPPA-W

1.1. Petugas Administrasi menerima Laporan Keuangan, ADK SAI dan

Register Pengiriman dari UAKPA, mencatat penerimaan dokumen

sumber di dalam buku agenda/ekspedisi dan menyampaikan dokumen

sumber tersebut kepada Petugas Verifikasi;

1.2. Petugas Verifikasi melakukan verifikasi atas dokumen sumber terkait

meliputi:

1.2.1. Penelitian atas keabsahan dokumen sumber, yaitu dokumen

sumber harus telah mendapatkan validasi dari penanggung jawab

UAKPA;

1.2.2. Penelitian atas kesamaan kode UAKPA dan periode pengirim di

dalam ADK dengan Laporan Keuangan dan Register Pengiriman

dari UAKPA;

Apabila terdapat kekeliruan atau dokumen sumber yang tidak

sah, mengembalikan dokumen sumber tersebut kepada UAKPA

terkait untuk diperbaiki dan dikirim kembali (Ulangi langkah 1.1.);

1.3. Operator Komputer melakukan proses Penerimaan Data pada aplikasi

SAPPA-W, mencetak Register Penerimaannya dan menyampaikannya

kepada Petugas Verifikasi;

1.4. Petugas Verifikasi melakukan verifikasi atas Register Penerimaan Data

dan Register Pengiriman Data dari UAKPA untuk memastikan jumlah

data (record) yang diterima sama dengan jumlah data yang dikirim;

1.4.1. Jika terdapat perbedaan pada jumlah data, menyampaikan

pemberitahuan kepada UAKPA terkait untuk melakukan

pengiriman ulang ADK (Ulangi langkah 1.1.);



1.4.2. Jika jumlah data sama, menyampaikan pemberitahuan kepada

Operator Komputer untuk mencetak dokumen sumber;

1.5. Operator Komputer mencetak LRA dan Buku Besar Perkiraan Neraca

untuk UAKPA yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada

Petugas Verifikasi;

1.6. Petugas Verifikasi melakukan verifikasi atas LRA dan Buku Besar dengan

cetakan LRA dan Neraca UAKPA yang diterima untuk memastikan bahwa

angka laporan keuangan sama;

1.6.1. Bila masih terdapat perbedaan, menyampaikan pemberitahuan

kepada UAKPA terkait untuk melakukan perbaikan dan


1.6.2. Bila angka laporan keuangan telah sama, menyampaikan

pemberitahuan kepada Operator Komputer untuk melakukan back

up data SAI dan Petugas Administrasi untuk melakukan

pengarsipan;

1.7. Operator Komputer melakukan back up data SAI pada aplikasi SAPPA-

W;

1.8. Petugas Administrasi mengarsipkan seluruh dokumen sumber berikut

Register Penerimaan, LRA dan Buku Besar.

2. Rekonsiliasi UAPPA-W dengan Kanwil DJPb

Rekonsiliasi UAPPA-W dengan Kanwil DJPb dilakukan dengan prosedur sebagai

berikut:

2.1. Operator Komputer melakukan back up data SAK, mencetak LRA,

mengirim ADK pengiriman SAK ke Kanwil DJPb dan mencetak register

pengiriman-nya (untuk divalidasi oleh penanggung jawab UAPPA-W);


Kanwil DJPb. Setelah ditandatangani oleh petugas Kanwil DJPb, register

pengiriman diambil kembali sebagai arsip (1 Lembar ditinggal di Kanwil

DJPb sebagai Arsip);



2.3. Petugas Verifikasi melakukan Rekonsiliasi dengan Kanwil DJPb:

2.3.1. Jika Laporan Hasil Rekonsiliasi sudah sama, dilakukan


2.3.2. Jika di dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi masih terdapat kekeliruan

pada data SAK, lakukan perbaikan Data;

2.4. Petugas Verifikasi di UAPPA-W melakukan perbaikan data hasil

Rekonsiliasi dan mengulangi langkah Rekonsiliasi;

2.5. Petugas Verifikasi menerima BAR yang disiapkan oleh Kanwil DJPb dan

menyampaikannya kepada pejabat UAPPA-W atau pejabat lain yang

ditunjuk untuk ditandatangani;


oleh pejabat UAPPA-W ke Kanwil DJPb untuk disahkan oleh pejabat

yang menangani Rekonsiliasi di Kanwil DJPb;


Rekonsiliasi dan BAR dalam register pengiriman data ke Kanwil DJPb.

3. Prosedur Pengiriman Laporan UAPPA-W ke UAPPA-E1

Pengiriman Laporan UAPPA-W ke UAPPA-E1 dilakukan dengan prosedur

sebagai berikut:

3.1. Petugas Administrasi memastikan kelengkapan Laporan Keuangan dari

UAKPA dengan memeriksa Register Pengiriman dan data yang dikirim;

3.2. Operator Komputer mengkompilasi semua ADK UAKPA ke dalam Aplikasi

SAK, melakukan back up data SAK dan mencetak Laporan Keuangan

berupa:


3.2.2. Neraca;


3.2.4. LRA Belanja;





3.3. Untuk periode semesteran, penanggung jawab UAPPA-W membuat CaLK

dan SOR;

3.4. Penanggung Jawab UAPPA-W melakukan Pengiriman ADK Wilayah

dengan menggunakan Aplikasi SAK dan mencetak Register

Pengirimannya;


ADK, CaLK dan SOR kepada UAPPA-E1;

3.6. Petugas Administrasi menyimpan dan mencatat pengiriman Laporan ke


4. Prosedur Tutup Tahun pada UAPPA-W

4.1. Petugas Verifikasi memastikan telah diterimanya back up data Laporan

Keuangan dari UAKPA di bawah wewenangnya;

4.2. Petugas Verifikasi memastikan telah diterimanya ADK Saldo Awal dari

UAKPA di bawah wewenangnya;

4.3. Petugas Verifikasi memastikan kebenaran dari back up data Laporan

Keuangan dan Saldo Awal yang dikirim oleh UAKPA;

4.3.1. Bila masih terdapat kekeliruan, menyampaikan pemberitahuan

kepada UAKPA terkait untuk melakukan perbaikan data yang

dimaksud;

4.3.2. Lakukan prosedur Penerimaan Laporan Keuangan dari UAKPA

terkait;

4.4. Petugas Verifikasi memastikan telah dilakukan pengiriman ADK Saldo

Awal kepada UAPPA-E1;

4.5. Validator/Penanggung Jawab UAPPA-W melakukan validasi atas

persyaratan proses tutup tahun;

4.6. Operator Komputer melakukan proses tutup tahun pada aplikasi SAPPA-

W melalui menu Proses\Tutup Tahun;

4.7. Operator Komputer melakukan back up data pada aplikasi SAPPA-W





tahun, Operator Komputer melakukan langkah berikut:

4.8.1. Membatalkan proses tutup tahun pada aplikasi SAPPA-W melalui


4.8.2. Menyampaikan pemberitahuan kepada UAKPA terkait untuk

melakukan perbaikan pada data yang dimaksud dan kemudian

melakukan kembali proses pengiriman data dari UAKPA;

4.8.3. Melakukan prosedur penerimaan data SAI yang telah diperbaiki

dari UAKPA pada SAPPA-W;

4.9. Mengulangi prosedur tutup tahun dari langkah 4.2.

C. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN/SAK PADA TINGKAT

UAPPA-E1

1. Prosedur Penerimaan Data UAKPA/UAPPA-W pada UAPPA-E1


Register Pengiriman dari UAKPA-KP/DK/TP/UAPPA-W, mencatat

penerimaan dokumen sumber di dalam buku agenda/ekspedisi dan

menyampaikan dokumen sumber tersebut kepada Petugas Verifikasi;


meliputi:



UAKPA-KP/UAPPA-W;

1.2.2. Penelitian atas kesamaan kode UAKPA-KP/UAPPA-W dan periode

pengirim di dalam ADK dengan Laporan Keuangan dan Register

Pengiriman dari UAKPA-KP/DK/TP/UAPPA-W;


sah, mengembalikan dokumen sumber tersebut kepada UAKPA-



KP/DK/TP/UAPPA-W terkait untuk diperbaiki dan dikirimkan

kembali (Ulangi langkah 1.1.);


SAPPA-E1, mencetak Register Penerimaannya dan menyampaikannya



dan Register Pengiriman Data dari UAKPA-KP/DK/TP/UAPPA-W untuk

memastikan jumlah data (record) yang diterima sama dengan jumlah

data yang dikirim;


pemberitahuan kepada UAKPA-KP/DK/TP/UAPPA-W terkait untuk

melakukan pengiriman ulang ADK (Ulangi langkah 1.1.);




untuk UAKPA-KP/DK/TP/UAPPA-W yang bersangkutan dan

menyampaikannya kepada Petugas Verifikasi;


cetakan LRA dan Neraca UAKPA-KP/DK/TP/UAPPA-W yang diterima

untuk memastikan bahwa angka laporan keuangan sama;


kepada UAKPA-KP/DK/TP//UAPPA-W terkait untuk melakukan

perbaikan dan pengiriman ulang ADK (Ulangi langkah 1.1.);




pengarsipan;

1.7. Operator Komputer melakukan back up data SAI pada aplikasi SAPPA-

E1;





2. Prosedur Rekonsiliasi UAPPA-E1 dengan DAPK

Rekonsiliasi dengan DAPK dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

2.1. Operator Komputer melakukan back up data, mencetak LRA, mengirim

ADK pengiriman dan mencetak register pengiriman (divalidasi oleh

penanggung jawab UAPPA-E1);

2.2. Petugas Administrasi mengirim LRA, ADK pengiriman, dan register

pengiriman ke DAPK. Setelah ditandatangani oleh petugas DAPK,

register pengiriman diambil kembali sebagai arsip (1 Lembar ditinggal di

DAPK sebagai Arsip);

2.3. Petugas Verifikasi UAPPA-E1 melakukan Rekonsiliasi dengan DAPK:

2.3.1. Jika Laporan Hasil Rekonsiliasi sudah sama, maka dilakukan


2.3.2. Jika di dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi terdapat kekeliruan pada

data SAK, melakukan penelusuran dan perbaikan Data;

2.4. Petugas Administrasi, Verifikasi dan Operator Komputer melakukan

penelusuran kesalahan pada data SAK dengan mencetak SPM/SP2D dan

SSBP dari masing-masing UAKPA sesuai kebutuhan, kemudian meminta

UAKPA untuk melakukan perbaikan data sesuai dengan prosedur melalui

UAPPA-W;

2.5. Petugas Verifikasi menerima BAR yang disiapkan oleh DAPK dan

menyampaikannya kepada pejabat UAPPA-E1 atau pejabat lain yang

ditunjuk untuk ditandatangani ;


oleh pejabat UAPPA-E1 ke DAPK untuk disahkan oleh pejabat yang

menangani Rekonsiliasi di DAPK;

2.7. Petugas Administrasi menyimpan/mencatat Laporan Hasil Rekonsiliasi

dan BAR dalam register pengiriman data ke DAPK.



3. Prosedur Pengiriman Laporan UAPPA-E1 ke UAPA

Pengiriman Laporan UAPPA-E1 ke UAPA dilakukan dengan prosedur sebagai

berikut:

3.1. Petugas Administrasi memastikan kelengkapan Laporan Keuangan dari

UAPPA-W dengan memeriksa Register Pengiriman dan data yang

dikirim;

3.2. Operator Komputer mengkompilasi semua ADK ke dalam Aplikasi SAK,

melakukan back up data SAK dan mencetak Laporan Keuangan berupa:


3.2.2. Neraca;


3.2.4. LRA Belanja;



3.3. Untuk periode semesteran, penanggung jawab UAPPA-E1 membuat

CaLK dan SOR;

3.4. Penanggung jawab UAPPA-E1 melakukan pengiriman ADK Eselon 1

dengan menggunakan Aplikasi SAK dan mencetak Register

Pengirimannya;


ADK, CaLK dan SOR kepada UAPA;

3.6. Petugas Administrasi menyimpan/mencatat pengiriman Laporan ke


4. Prosedur Tutup Tahun pada UAPPA-E1


Keuangan dari UAKPA/UAPPA-W di bawah wewenangnya;


UAKPA/UAPPA-W di bawah wewenangnya;




Keuangan dan Saldo Awal yang dikirim oleh UAKPA/UAPPA-W;


kepada UAKPA/UAPPA-W terkait untuk melakukan perbaikan data

yang dimaksud;

4.3.2. Lakukan prosedur Penerimaan Laporan Keuangan dari

UAKPA/UAPPA-W terkait;


Awal kepada UAPA;

4.5. Validator/Penanggung Jawab UAPPA-E1 melakukan validasi atas

persyaratan proses tutup tahun;

4.6. Operator Komputer melakukan proses tutup tahun pada aplikasi SAPPA-

E1 melalui menu Proses\Tutup Tahun;

4.7. Operator Komputer melakukan back up data pada aplikasi SAPPA-E1




4.8.1. Membatalkan proses tutup tahun pada aplikasi SAPPA-E1 melalui


4.8.2. Menyampaikan pemberitahuan kepada UAKPA/UAPPA-W terkait

untuk melakukan perbaikan pada data yang dimaksud dan

kemudian melakukan kembali proses pengiriman data dari

UAKPA/UAPPA-W terkait;


dari UAKPA/UAPPA-W pada SAPPA-E1;




F. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA TINGKAT UAPA

1. Prosedur Penerimaan Data UAPPA-E1 pada UAPA


Register Pengiriman dari UAPPA-E1, mencatat penerimaan dokumen

sumber di dalam buku agenda/ekspedisi dan menyampaikan dokumen

sumber tersebut kepada Petugas Verifikasi;


meliputi:



UAPPA-E1;

1.2.2. Penelitian atas kesamaan kode UAPPA-E1 dan periode pengirim di

dalam ADK dengan Laporan Keuangan dan Register Pengiriman

dari UAPPA-E1;


sah, mengembalikan dokumen sumber tersebut kepada UAPPA-

E1 terkait untuk diperbaiki dan dikirimkan kembali (Ulangi

langkah 1.1.);


SAPA, mencetak Register Penerimaannya dan menyampaikannya kepada

Petugas Verifikasi;


dan Register Pengiriman Data dari UAPPA-E1 untuk memastikan jumlah

data (record) yang diterima sama dengan jumlah data yang dikirim;


pemberitahuan kepada UAPPA-E1 terkait untuk melakukan







untuk UAPPA-E1 yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada

Petugas Verifikasi;


cetakan LRA dan Neraca UAPPA-E1 yang diterima untuk memastikan

bahwa angka laporan keuangan sama;


kepada UAPPA-E1 terkait untuk melakukan perbaikan dan





pengarsipan;

1.7. Operator Komputer melakukan back up data SAI pada aplikasi SAPA;



2. Prosedur Rekonsiliasi UAPA dengan DAPK

2.1. Operator Komputer melakukan back up data, mencetak LRA, mengirim

ADK pengiriman dan mencetak register pengiriman (ditandatangani oleh

penanggung jawab UAPA);


DAPK. Setelah ditandatangani oleh petugas DAPK, register pengiriman

diambil kembali sebagai arsip (1 Lembar ditinggal di DAPK sebagai

Arsip);

2.3. Petugas Verifikasi UAPA melakukan Rekonsiliasi dengan DAPK:

2.3.1. Jika Laporan Hasil Rekonsiliasi sudah sama lakukan




2.3.2. Jika di dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi terdapat kesalahan pada

data SAK, lakukan penelusuran dan perbaikan Data;

2.4. Petugas Administrasi, Verifikasi dan Operator Komputer melakukan

penelusuran kesalahan pada data SAK dengan mencetak SPM/SP2D dan

SSBP dari masing-masing UAKPA sesuai kebutuhan, kemudian meminta

UAKPA untuk melakukan perbaikan data sesuai dengan prosedur melalui

UAPPA-W dan UAPPA-E1;

2.5. Petugas Verifikasi menerima BAR yang disiapkan oleh DAPK dan

menyampaikannya kepada pejabat UAPA atau pejabat lain yang ditunjuk

untuk ditandatangani;


oleh pejabat UAPA ke DAPK untuk disahkan oleh pejabat yang

menangani Rekonsiliasi di DAPK;


dan BAR dalam register pengiriman data ke DAPK.

3. Prosedur Pengiriman Laporan UAPA ke DAPK

Pengiriman Laporan UAPA ke DAPK dilakukan dengan prosedur sebagai

berikut:

3.1. Petugas Administrasi memeriksa Register Pengiriman dan Penerimaan

data dari UAPPA-E1 dan membandingkan dengan daftar UAPPA-E1

untuk memastikan data UAPPA-E1 telah diterima dan digabungkan ke

dalam aplikasi SAK (Jika masih terdapat UAPPA-E1 yang belum

mengirimkan data atau data belum benar, petugas administrasi

menyampaikan pemberitahuan kepada UAPPA-E1 yang bersangkutan

untuk mengirimkan data atau memperbaiki data yang salah untuk

dikirimkan kembali setelah diperbaiki);

3.2. Operator Komputer melakukan back up data SAK dan mencetak Laporan

Keuangan dari aplikasi SAK berupa:




3.2.2. Neraca;


3.2.4. LRA Belanja;



3.3. Untuk periode semesteran, penanggung jawab UAPA membuat CaLK

dan SOR;

3.4. Jika periode bersangkutan adalah akhir tahun, Aparat Pengawas Internal

melakukan reviu atas Laporan Keuangan Tahunan dan membuat Surat

Pernyataan Telah Di Reviu oleh Inspektur Jenderal Depdiknas;

3.5. Operator Komputer UAPA melakukan Pengiriman ADK ke DAPK dengan

menggunakan Aplikasi SAK dan mencetak Register Pengirimannya untuk

ditandatangani oleh Penanggung Jawab UAPA;


ADK, CaLK dan SOR kepada Menteri Keuangan cq. DAPK pada DJPb;

3.7. Petugas Administrasi menyimpan dan mencatat pengiriman data SAK ke

Menteri Keuangan cq. DAPK pada DJPb.

4. Prosedur Tutup Tahun pada UAPA


Keuangan dari UAPPA-E1 di bawah wewenangnya;


UAPPA-E1 di bawah wewenangnya;


Keuangan dan Saldo Awal yang dikirim oleh UAPPA-E1;


kepada UAPPA-E1 terkait untuk melakukan perbaikan data yang

dimaksud;

4.3.2. Lakukan prosedur Penerimaan Laporan Keuangan dari UAPPA-E1

terkait;




Awal kepada DAPK;

4.5. Validator/Penanggung Jawab UAPA melakukan validasi atas persyaratan

proses tutup tahun;

4.6. Operator Komputer melakukan proses tutup tahun pada aplikasi SAPA

melalui menu Proses\Tutup Tahun;

4.7. Operator Komputer melakukan back up data pada aplikasi SAPA melalui

menu Utility\Back Up;



4.8.1. Membatalkan proses tutup tahun pada aplikasi SAPA melalui


4.8.2. Menyampaikan pemberitahuan kepada UAPPA-E1 terkait untuk

melakukan perbaikan pada data yang dimaksud dan kemudian

melakukan kembali proses pengiriman data dari UAPPA-E1;


dari UAPPA-E1 pada SAPA;




Prosedur SIMAK BMN

(Penyusunan Laporan Barang Milik Negara)



BAB IV

PENYUSUNAN LAPORAN BMN/SIMAK BMN

A. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN BMN/SIMAK BMN PADA TINGKAT

UAKPB

1. Pencatatan Saldo Awal

Prosedur Pencatatan Saldo Awal pada tingkat Satker dilakukan dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

1.1. Petugas Administrasi menerima dokumen sumber dari Bendahara

Barang/Penanggung Jawab UAKPB/Sub Bagian Umum berupa: BI,

Laporan BMN yang lalu, LHI BMN, KIB, DBR, DBL, BA

Hibah/penyerahan barang dan bukti-bukti kepemilikan Dokumen

Sumber Saldo Awal;

1.2. Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen sumber dalam

Buku Agenda/Ekspedisi/Arsip Penerimaan, kemudian menyampaikannya


1.3. Petugas Verifikasi menerima dokumen sumber dari petugas administrasi

dan melakukan verifikasi atas dokumen sumber tersebut, meliputi:

1.3.1. Keabsahan dokumen sumber antara lain:

a. Laporan BMN telah ditandatangani oleh Bendahara

Barang/Penanggung Jawab UAKPB/Petugas Pengurus BMN;

b. LHI BMN telah disetujui oleh penanggung jawab UAKPB dan

ditandatangani oleh Kepala SATKER;

c. Bukti kepemilikan BMN yang masih berlaku dan sah;

d. DBR/KIB/DBL telah ditandatangani oleh Petugas yang

ditunjuk dan diketahui oleh pejabat yang berwenang;

1.3.2. Kelengkapan data pada BI/Laporan BMN/LHI BMN:



Kode UAKPB; Tanggal/tahun perolehan BMN; Kode Barang;

Nomor urut pendaftaran; Jumlah barang; Harga barang;

Identitas barang lainnya; Kebenaran perhitungan.

1.4. Petugas Verifikasi menyerahkan dokumen sumber kepada Operator

Komputer;

1.5. Operator Komputer merekam dokumen sumber ke dalam Aplikasi

SIMAK-BMN menggunakan Modul Transaksi Saldo awal (KIB, DBR dan

DBL);

1.6. Operator Komputer mencetak Register Transaksi Harian (RTH) dan

menyerahkannya kepada petugas verifikasi;

1.7. Petugas Verifikasi melakukan verifikasi terhadap RTH dengan dokumen

sumbernya; Jika terdapat ketidaksesuaian RTH dengan dokumen

sumbernya, lakukan Prosedur Koreksi RTH;

1.8. Prosedur Koreksi RTH:

1.8.1. Petugas Verifikasi mengoreksi RTH, menuliskan data yang benar

pada data yang tercetak salah dengan menggunakan tanda yang

mudah dilihat (misalnya menggunakan pulpen berwarna);

1.8.2. Menyampaikan catatan hasil koreksi dan RTH yang telah

dikoreksi kepada operator komputer untuk dilakukan perekaman;

1.8.3. Operator Komputer melakukan perekaman dalam Aplikasi

SIMAK-BMN pada Modul Saldo Awal yang menghasilkan RTH

yang sudah dikoreksi untuk dicetak;

1.8.4. Operator Komputer mencetak RTH yang telah dikoreksi;


telah diverifikasi;

1.10. Operator Komputer melakukan backup data pada Aplikasi SIMAK BMN.

2. Prosedur Pencatatan Transaksi Perolehan BMN

Pencatatan Transaksi Perolehan BMN dilakukan dengan prosedur sebagai

berikut:



2.1. Petugas Administrasi menerima Dokumen Sumber antara lain:

2.1.1. Untuk Pembelian yaitu BAST, Faktur, Kontrak, SPK, dan

SPM/SP2D;

2.1.2. Untuk Transfer Masuk yaitu BAST dan/atau bukti kepemilikan;

2.1.3. Untuk Hibah Masuk yaitu BAST dan/atau bukti kepermilikan;

2.1.4. Untuk Rampasan yaitu SK Pengadilan tentang rampasan;

2.1.5. Untuk Penyelesaian Pembangunan yaitu BAST dan L-KDP;

2.1.6. Untuk Pembatalan Penghapusan yaitu SK Pembatalan

Penghapusan;

2.1.7. Untuk Reklasifikasi Masuk yaitu Catatan Hasil Koreksi reklasifikasi

masuk, Surat Keterangan Penanggung Jawab UAKPB beserta

KIB/DBR/DBL BMN yang bersangkutan;

2.1.8. Untuk Bangun Serah Guna yaitu BAST dan Kontrak;

2.1.9. Untuk Bangun Guna Serah yaitu BAST dan Kontrak;

2.1.10. Untuk Pertukaran yaitu BAST;

2.1.11. Untuk Perolehan Lainnya yaitu BAST, Kontrak, Faktur/Kwitansi;


Buku Agenda/Ekspedisi kemudian menyerahkan Dokumen Sumber

tersebut kepada Petugas Verifikasi;

2.3. Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen

sumber, meliputi:

2.3.1. Kelengkapan data pada Dokumen Sumber:

a. Tanggal/tahun perolehan BMN; Nama/Jenis Barang; Kode

Produksi Barang; Jumlah barang; Harga barang; Kondisi

barang; Identitas barang lainnya; Kebenaran perhitungan;

b. Khusus Reklasifikasi Masuk : Nomor Urut Pendaftaran/Nama

/Jenis Barang/Kode Produksi Barang sebelum dan sesudah

Reklasifikasi;

Apabila terdapat dokumen sumber yang salah, dokumen

tersebut dikembalikan kepada pemohon/yang mengajukan



Dokumen Sumber untuk dikoreksi. Setelah dikoreksi dapat

diajukan kembali;

2.3.2. Keabsahan Dokumen Sumber: Masing-masing DS harus

mendapatkan Validasi dari Penanggung Jawab Unit yang

mengajukan Dok. Sumber tersebut;


Komputer;

2.5. Operator komputer melakukan perekaman dokumen sumber ke dalam

Aplikasi SIMAK BMN (KIB, DBR dan DBL), dengan menggunakan Modul

sebagai berikut:

2.5.1. Pembelian: Modul Perolehan/Pembelian;

2.5.2. Transfer Masuk: Modul Perolehan/Transfer Masuk;

2.5.3. Hibah Masuk: Modul Perolehan/Hibah Masuk;

2.5.4. Rampasan: Modul Perolehan/Rampasan;

2.5.5. Penyelesaian Pembangunan: Modul Perolehan/Penyelesaian

Pembangunan;

2.5.6. Pembatalan Penghapusan: Modul Perolehan/Pembatalan

Penghapusan;

2.5.7. Reklasifikasi Masuk: Modul Perolehan/Reklasifikasi Masuk;

2.5.8. Bangun Serah Guna: Modul Perolehan/Serah Guna;

2.5.9. Bangun Guna Serah: Modul Perolehan/Guna Serah;

2.5.10. Pertukaran: Modul Perolehan/Pertukaran;

2.5.11. Perolehan Lainnya: Modul Perolehan/Perolehan Lainnya;


menyerahkan RTH & Dok. Sumber kepada Petugas Verifikasi;

2.7. Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi terhadap RTH

dengan dokumen sumbernya; Jika terdapat ketidaksesuaian RTH

dengan dokumen sumbernya, lakukan Prosedur Koreksi RTH;




2.8.1. Petugas Verifikasi mengoreksi RTH dengan menuliskan data

yang benar pada data yang tercetak salah dengan menggunakan


berwarna);

2.8.2. Petugas Verifikasi menyampaikan catatan hasil koreksi dan RTH

yang sudah dikoreksi kepada operator komputer untuk dilakukan

Perekaman;

2.8.3. Operator Komputer melakukan perekaman kembali ke dalam

Aplikasi SIMAK BMN yang menghasilkan RTH yang sudah

dikoreksi untuk dicetak;



telah diverifikasi;

2.10. Operator Komputer melakukan back up data pada Aplikasi SIMAK-BMN.

3. Prosedur Pencatatan Transaksi Perubahan BMN

3.1. Petugas Administrasi menerima Dokumen Sumber:

3.1.1. Pengurangan/201 dari Pengguna Barang berupa SK Perubahan

Status atau SK Hasil Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas atau SK

Penghapusan BMN;

3.1.2. Pengembangan/202 dari PPK/Bendahara Pengeluaran/Pejabat

Penerbit SPM berupa BAST, Faktur, Kontrak, SPK, dan

SPM/SP2D;

3.1.3. Perubahan Kondisi/203 dari Penanggung Jawab Ruangan/

Bendahara Barang/Pengurus Barang berupa Laporan Hasil

Inventarisasi Kondisi Barang;

3.1.4. Perubahan Nilai/Kuantitas/204 Penanggung jawab UAKPB berupa

SK Hasil Koreksi perubahan nilai/kuantitas beserta KIB/DBR/DBL

BMN yang bersangkutan;



3.1.5. Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi dari

Penanggung Jawab UAKPB berupa BAST, SPM/SP2D, Faktur,

SPK;


Buku Agenda/Ekspedisi dan menyerahkan dokumen sumber tersebut



sumber, meliputi:

3.3.1. Kelengkapan data pada dokumen sumber antara lain:

a. Tanggal/tahun perolehan BMN;

b. Nama/Jenis/Kode Barang;

c. Jumlah barang;

d. Harga barang;

e. Nomor Urut Pendaftaran;

f. Kondisi barang;

g. Identitas barang lainnya;

h. Kebenaran perhitungan;

i. Khusus Pengurangan adalah jumlah barang sebelum dan

setelah pengurangan dan nilai barang sebelum dan setelah

pengurangan;

j. Khusus Pengembangan adalah jumlah pengembangan BMN

dan Nilai pengembangan BMN;

k. Khusus Perubahan Nilai/Kuantitas adalah jumlah barang

sebelum dan setelah koreksi dan nilai barang sebelum dan

setelah koreksi;

Apabila terdapat dokumen sumber yang salah, dokumen

tersebut dikembalikan kepada pemohon/yang mengajukan

dokumen sumber untuk dikoreksi. Setelah dikoreksi dapat

diajukan kembali.



3.3.2. Keabsahan dokumen sumber: Masing-masing harus

mendapatkan validasi dari penanggung jawab unit yang

mengajukan dokumen sumber tersebut;

3.4. Petugas Verifikasi menyampaikan dokumen sumber kepada Operator

Komputer;

3.5. Operator komputer merekam dokumen sumber ke dalam aplikasi

SIMAK-BMN dengan menggunakan Modul sebagai berikut:

3.5.1. Pengurangan: Modul Perubahan/Pengurangan;

3.5.2. Pengembangan:Modul PerubahanPengembangan;

3.5.3. Perubahan Kondisi: Modul PerubahanPerubahan Kondisi;

3.5.4. Perubahan Nilai/Kuantitas: Modul Perubahan/Perubahan

Nilai/Kuantitas;

3.5.5. Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi: Modul

Perubahan BMN/ Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset

Renovasi;

3.6. Operator Komputer mencetak Register Transaksi Harian (RTH) pada

Aplikasi SIMAK-BMN, Dokumen Sumber dan menyerahkan RTH &

Dokumen Sumber kepada Petugas Verifikasi;


dengan dokumen sumbernya. Jika terdapat ketidaksesuaian RTH

dengan dokumen sumbernya, lakukan Prosedur Koreksi RTH

3.8. Prosedur Koreksi RTH :




berwarna);



Perekaman;








telah diverifikasi;

3.10. Operator Komputer melakukan backup data pada Aplikasi SIMAK-BMN.

4. Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset

4.1. Petugas Administrasi menerima Dokumen Sumber dari KPKNL berupa

BA Hasil Evaluasi;


buku agenda/ekspedisi dan menyerahkan dokumen sumber tersebut



sumber, meliputi kelengkapan data dan keabsahan Dokumen Sumber;


Komputer;


SIMAK-BMN dengan menggunakan modul Perubahan Nilai Koreksi Tim

Penertiban Aset;


menyerahkan RTH dan Dokumen Sumber kepada Petugas Verifikasi;



dengan dokumen sumbernya, maka dilakukan Prosedur Koreksi RTH;







berwarna);



Perekaman;






telah diverifikasi;

4.10. Operator Komputer melakukan back up data pada Aplikasi SIMAK-BMN;

5. Pencatatan Transaksi Penghapusan BMN

5.1. Petugas Administrasi menerima Dokumen Sumber:

5.1.1. Penghapusan: dari Pengguna Barang berupa SK Penghapusan

BMN;

5.1.2. Transfer Keluar: dari Kuasa Pengguna Barang atau bendahara

barang/pengurus barang berupa BAST dan/atau bukti

kepemilikan;

5.1.3. Hibah Keluar: dari Pengguna Barang atau Pengelola Barang

berupa BAST dan/atau bukti kepemilikan;

5.1.4. Reklasifikasi Keluar: dari Penanggung jawab UAKPB berupa

Catatan Hasil Koreksi beserta KIB/DBR/DBL BMN yang akan

direklasifikasi;

5.1.5. Koreksi Pencatatan: dari Penanggung jawab UAKPB berupa

Catatan Hasil Koreksi beserta KIB/DBR/DBL BMN yang akan

dikoreksi;







sumber, meliputi:

5.3.1. Kelengkapan data pada Dokumen Sumber:



c. Nomor urut pendaftaran;

d. Jumlah barang;

e. Nilai barang;

f. Kondisi barang;



i. Khusus Penghapusan adalah Nama/Jenis/Kode Barang yang

dihapuskan, Nomor urut pendaftaran BMN yang dihapuskan;

j. Khusus Transfer Keluar adalah Jumlah & nilai barang yang

diserahkan; Khusus Reklasifikasi Keluar adalah

Nama/Jenis/Kode Barang sebelum dan setelah reklasifikasi

keluar;

k. Khusus Koreksi Pencatatan adalah Nama/Jenis/Kode Barang

sebelum dan setelah koreksi pencatatan;

Apabila terdapat dokumen sumber yang Salah, dokumen

tersebut dikembalikan kepada Pemohon/yang mengajukan

Dokumen Sumber untuk dikoreksi. Setelah dikoreksi dapat

diajukan kembali.

5.3.2. Keabsahan dokumen sumber: Masing-masing harus

mendapatkan Validasi dari Penanggung Jawab Unit yang

mengajukan dokumen sumber tersebut;



5.4. Petugas Verifikasi menyerahkan dokumen sumber dengan Operator

Komputer;

5.5. Operator Komputer merekam dokomen sumber ke dalam Aplikasi

SIMAK-BMN dengan menggunakan modul sebagai berikut:

5.5.1. Penghapusan yaitu Transaksi Pengurangan BMN/Penghapusan;

5.5.2. Transfer Keluar yaitu Transaksi Pengurangan BMN/Transfer

Keluar;

5.5.3. Hibah Keluar yaitu Transaksi Pengurangan BMN/Hibah Keluar;

5.5.4. Reklasifikasi Keluar yaitu Transaksi Pengurangan

BMN/Reklasifikasi Keluar;

5.5.5. Koreksi Pencatatan yaitu Transaksi Pengurangan BMN/Koreksi

Pencatatan;


menyerahkan RTH dan Dok. Sumber kepada Petugas Verifikasi;


dengan dokumen sumbernya; Jika terdapat ketidaksesuaian RTH






berwarna);



Perekaman;








telah diverifikasi;




6. Penghentian BMN dari Penggunaan

6.1. Petugas Administrasi menerima Dokumen Sumber dari Penanggung

Jawab UAKPB berupa Surat Ketetapan Penghentian Penggunaan BMN;





sumber, meliputi:

6.3.1. Kelengkapan data:



c. Nomor urut pendaftaran;

d. Jumlah barang;

e. Nilai barang;

f. Kondisi barang;



6.3.2. Keabsahan Dokumen Sumber;


Komputer;


SIMAK-BMN dengan menggunakan modul Penghentian BMN dari

Penggunaan;












berwarna);



Perekaman;






telah diverifikasi;




7. Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

7.1. Petugas Administrasi menerima Dokumen Sumber dari UAKPA berupa

SPM/SP2D berikut dokumen pendukungnya, yaitu: Kuitansi, Faktur,

Kontrak, BA penyelesaian Pekerjaan dan dokumen lain yang

dipersamakan;





sumber, meliputi:

7.3.1. Kelengkapan data: Tanggal/tahun perolehan BMN; Nama/Jenis

BMN; Jumlah BMN; Lokasi BMN; Penanggung Jawab/Pengguna

BMN; Nilai BMN; Kondisi BMN; Identitas BMN lainnya; Kebenaran

perhitungan;

7.3.2. Keabsahan Dokumen Sumber;


Komputer;


SIMAK-BMN dengan menggunakan modul Konstruksi Dalam

Pengerjaan;












berwarna);



Perekaman;






telah diverifikasi;




8. Pencatatan Perolehan BMN yang Berasal Dari PHLN

8.1. Petugas Administrasi pada Satker pengelola PHLN menyusun dokumen

sumber pengadaan barang/aset yang dibutuhkan untuk pencatatan

aset BMN hasil PHLN berupa:

8.1.1. SPM/SP2D atau SP3;

8.1.2. SPK/Faktur/Kontrak pengadaan barang;

8.1.3. BAST/Berita Acara Hibah Barang;

8.1.4. Foto Barang (bila ada);

8.1.5. Dokumen Kepemilikan;

8.2. Petugas Verifikasi pada Satker pengelola PHLN melakukan verifikasi

atas dokumen sumber yang meliputi keabsahan dan kelengkapan data;

8.3. PPK/Pimpinan Satker pengelola PHLN memberikan Validasi atas

dokumen sumber untuk proses pencatatan pada Aplikasi SIMAK BMN;

8.4. Proses verifikasi dan inventarisasi oleh Biro/Bagian yang menangani

SIMAK BMN;

8.4.1. Petugas Administrasi menerima dokumen sumber dari

PPK/Satker pengelola PHLN;

8.4.2. Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen sumber

dari PPK/Satker pengelola PHLN;

8.4.3. Petugas verifikasi melakukan verifikasi dan inventarisasi atas

dokumen sumber dan aset BMN yang diperoleh dari PHLN,

meliputi:

a. Kelengkapan data pada Dokumen Sumber:

i. Tanggal/Tahun Perolehan BMN;

ii. Nama/Jenis/Kode PRoduksi Barang;

iii. Jumlah dan Harga Barang;

iv. Kondisi dan keberadaan/distribusi Barang;

v. Kebenaran Perhitungan dan identitas Barang lainnya;



b. Validitas/Keabsahan Dokumen Sumber;

8.4.4. Validator melakukan penandatanganan Berita Acara Inventarisasi

dan verifikasi bersama dengan PPK/Kepala Satker Pengelola

PHLN;

8.4.5. Petugas Verifikasi memberikan nomor pada aset yang telah

diverifikasi dan diinventarisasi;

8.5. Perekaman dan Pengarsipan pada Biro/Bagian yang menangani SIMAK

BMN

8.5.1. Operator komputer merekam dokumen sumber ke dalam Aplikasi

SIMAK BMN (KIB, DBR dan DBL)

8.5.2. Operator Komputer mencetak Register Transaksi Harian (RTH)

8.5.3. Petugas Verifikasi melakukan verifikasi terhadap RTH dengan

dokumen sumbernya

8.5.4. Petugas Administrasi mengarsipkan RTH dan dokumen sumber

yang telah diverifikasi.

8.5.5. Operator Komputer melakukan back up data pada Aplikasi

SIMAK-BMN

9. Rekonsiliasi SIMAK BMN dengan SAK

9.1. Operator Komputer mencetak Laporan SIMAK BMN dan SAK

9.1.1. Operator Komputer SIMAK BMN mencetak 4 rangkap Laporan

SIMAK BMN yaitu:

a. Laporan Neraca BMN dan RTH Pembelian;

b. Laporan Neraca BMN dan RTH Penyelesaian Pembangunan;

c. Laporan Neraca BMN dan RTH Pengembangan;

d. Daftar SPM/SP2D telah direkam;

9.1.2. Operator Komputer SAK mencetak 4 rangkap Laporan SAK yaitu:

a. Neraca bulanan;



b. Buku Besar perkiraan Aset Tetap bulan berjalan (mengenai:

Tanah, Gedung & Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan,

Jaringan, dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya dan KDP);

c. Buku Besar perkiraan Belanja Modal bulan berjalan

(mengenai: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Gedung &

Bangunan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal

Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya).

9.2. Operator Komputer mengirim ADK pada Apilkasi SIMAK BMN ke SAK

secara berkala (bulanan, semesteran dan tahunan) untuk menyusun

neraca aset;

9.3. Rekonsiliasi SIMAK BMN dan SAK dilaksanakan dengan prosedur

sebagai berikut :

9.3.1. Tim Verifikasi membandingkan saldo Aset Tetap untuk perkiraan

berikut : Tanah, Gedung & Bangunan, Peralatan dan Mesin,

Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dan Aset Tetap Lainnya;

9.3.2. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar perbandingan

adalah ADK, Neraca Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

Neraca BMN, CALK (Catatan atas Laporan Keuangan) dan

CaLBMN (Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara);

9.3.3. Bila hasil rekonsiliasi menunjukkan saldo Aset Tetap Neraca SAK

sama dengan Neraca BMN maka dilakukan pembuatan Berita

Acara Rekonsiliasi;

9.3.4. Bila Saldo Aset Tetap Neraca SAK tidak sama dengan Neraca

BMN maka dilakukan penelitian atas saldo perkiraan Aset Tetap

sebelum disesuaikan;

9.3.5. Penelitian atas saldo perkiraan Aset Tetap sebelum disesuaikan,

dilakukan oleh Tim Verifikasi dengan dokumen sumber sebagai

berikut: Neraca SAK dan Neraca BMN, CALK, Catatan atas

Laporan BMN;



9.3.6. Bila tidak ditemukan saldo perkiraan Aset Tetap sebelum

disesuaikan maka perlu dilakukan pengiriman kembali data BMN

dari Aplikasi SIMAK BMN;

9.3.7. Bila ada saldo perkiraan Aset Tetap sebelum disesuaikan, perlu

membandingkan RTH Pembelian, Penyelesaian Pembangunan,

dan Pengembangan SIMAK BMN dengan Buku Besar Aset Tetap

dan Belanja Modal SAK;

9.3.8. Bila Saldo perkiraan Aset Tetap sebelum disesuaikan merupakan

KDP maka dilakukan Prosedur KDP baik pada UAKPA maupun

UAKPB;

9.3.9. Bila Saldo perkiraan Aset Tetap sebelum disesuaikan bukan

merupakan KDP maka dilakukan koreksi perekaman data SIMAK

BMN pada UAKPB;

9.4. Setelah penilitian selesai, dilanjutkan dengan pembuatan Berita Acara

Rekonsiliasi (BAR) :

9.4.1. Petugas Verifikasi menyiapkan BAR Internal SAK dan SIMAK BMN

berdasarkan dokumen sumber Format BAR, Hasil Penelitian atas

Neraca SAK dan SIMAK BMN;

9.4.2. Penandatanganan BAR Internal SAK dan SIMAK BMN dilakukan

oleh Penanggungjawab UAKPA dan UAKPB;

9.4.3. Petugas administrasi mencatat dan menyimpan dalam Register

Pelaksanaan Rekonsiliasi Internal SAK dan SIMAK BMN (Arsip,

Aplikasi SAK dan SIMAK BMN, dan Register Pelaksanaan

Rekonsiliasi).

10. Rekonsiliasi UAKPB dengan KPKNL

Rekonsiliasi UAKPB dengan KPKNL dilakukan dengan prosedur sebagai

berikut:



10.1. Operator Komputer melakukan back up data, menyiapkan ADK BMN,

mencetak LBKP dan register pengiriman Data ke KPKNL (untuk

divalidasi oleh penanggung jawab UAKPB);

10.2. Petugas Administrasi mengirim LBKP, ADK BMN, dan register

pengiriman ke KPKNL. Setelah ditandatangani oleh petugas KPKNL,


KPKNL sebagai Arsip);

10.3. Petugas Verifikasi melakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL:




kekeliruan pada data LBKP, lakukan perbaikan data;

10.3.3. Petugas Verifikasi di UAKPB melakukan perbaikan data hasil


10.3.4. Setelah proses rekonsiliasi selesai dilanjutkan dengan

penandatangan BAR;

10.4. Petugas Verifikasi menerima BAR yang disiapkan oleh KPKNL dan

menyampaikannya kepada pejabat UAKPB atau pejabat lain yang



oleh pejabat UAKPB ke KPKNL untuk disahkan oleh pejabat yang

menangani Rekonsiliasi di KPKNL;


Rekonsiliasi dan BAR dalam register pengiriman data ke KPKNL.

11. Pelaporan Dan Pengiriman Data UAKPB Ke UAPPB-W/E1

11.1. Operator komputer melakukan back up data SIMAK-BMN;

11.2. Operator komputer mencetak Laporan BMN yang terdiri dari:

11.2.1. Laporan BMN Intrakomptabel;

11.2.2. Laporan BMN Ekstrakomptabel;



11.2.3. Laporan BMN Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel;

11.2.4. Laporan BMN Bersejarah;

11.2.5. Untuk Laporan Periode akhir tahun perlu dicetak laporan-

laporan sebagai berikut:

a. Laporan Kondisi Barang (LKB);

b. Laporan BMN Tahunan;

11.3. Petugas verifikasi membuat Catatan Ringkas BMN berdasarkan Laporan

BMN, LKB, Laporan BMN tahunan;

11.4. Pengiriman laporan BMN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

11.4.1. KP ke UAPPB-E1;

11.4.2. KD ke UAPPB-W;

11.4.3. Dana Dekonsentrasi ke UAPPB-E1;

11.4.4. Tugas Pembantuan ke UAPPB-E1;

11.5. Operator komputer mengirim data BMN dari Aplikasi SIMAK BMN dan

mencetak serta mengotorisasi register pengirimannya;

11.6. Petugas administrasi melakukan pengiriman seluruh Laporan BMN, ADK

dan Catatan Ringkas BMN;

11.7. Petugas administrasi menyimpan dan mencatat dalam register

pengiriman data SIMAK BMN dalam buku agenda dan aplikasi SIMAK-

BMN.

12. Pengiriman Data SIMAK BMN Ke SAK

12.1. Operator Komputer mengirim Data BMN dari Aplikasi SIMAK BMN ke

SAK dan mentransfer data BMN ke dalam bentuk ADK;

12.2. Petugas Verifikasi membuat Catatan Ringkas BMN;

12.3. Petugas Administrasi mengirim ADK BMN, Register Pengiriman yang

telah ditandatangani oleh Penanggung jawab UAKPB & Catatan Ringkas

BMN ke UAKPA;

12.4. Petugas Administrasi menyimpan salinan dokumen yang dikirim ke

UAKPA.





B. PENYUSUNAN LAPORAN BMN/SIMAK BMN PADA TINGKAT UAPPA-W

1. Penerimaan Data UAKPB Pada UAPPB-W

1.1. Petugas administrasi menerima dokumen sumber yaitu Laporan BMN,

LKB (untuk periode akhir tahun), Catatan Ringkas BMN, ADK, dan

Register Pengiriman dari UAKPB;

1.2. Petugas administrasi mencatat penerimaan dokumen sumber tersebut

di dalam buku agenda/ekspedisi;

1.3. Petugas administrasi menyampaikan dokumen sumber tersebut kepada

Petugas Verifikasi;


sumber, meliputi:

1.4.1. Dokumen sumber telah ditandatangani oleh penanggung jawab

UAKPB;

1.4.2. ADK yang diterima memiliki kode UAKPB dan periode pengiriman

yang sesuai dengan dokumen sumber;

Apabila terdapat dokumen sumber yang tidak sah,

menyampaikan pemberitahuan kepada UAKPB yang

bersangkutan untuk memperbaiki atau melengkapi Dokumen

Sumber;

1.5. Operator komputer menerima Data dari UAKPB pada Aplikasi SIMAK

BMN, mencetak Register Penerimaan Data dan menyampaikannya


1.6. Petugas verifikasi mencocokan ulang Register Penerimaan Data dengan

Register Pengiriman Data dari UAKPB:

1.6.1. Jika jumlah data (record) sama, lakukan pencetakan Laporan

BMN untuk UAKPB yang bersangkutan;



1.6.2. Jika ada perbedaan jumlah data, UAKPB yang bersangkutan

diminta untuk melakukan pengiriman ulang (ulangi langkah

awal);

1.7. Operator Komputer melakukan back up data dan mencetak Laporan

BMN berdasarkan ADK dan Dokumen Sumber dan menyerahkan kepada

petugas verifikasi;

1.8. Petugas Verifikasi mencocokkan ulang data laporan BMN dengan

Cetakan Laporan BMN UAKPB yang diterima:

1.8.1. Jika angka laporan BMN sama, lakukan back up data BMN pada

Aplikasi SIMAK BMN;

1.8.2. Jika ada perbedaan angka laporan keuangan, sampaikan kepada

UAKPB yang bersangkutan untuk mengirim ulang ADK (ulangi

langkah awal);

1.9. Petugas administrasi mengarsipkan dokumen sumber, register

penerimaan, Laporan BMN yang telah diverifikasi.



2. Rekonsiliasi UAPPB-W dengan Kanwil DJKN

Rekonsiliasi UAPPB-W dengan Kanwil DJKN dilakukan dengan prosedur

sebagai berikut:

2.1. Operator Komputer melakukan back up data, mempersiapkan ADK

LBPPW, mencetak LBPPW dan register pengiriman Data ke Kanwil DJKN

(untuk divalidasi oleh penanggung jawab UAPPB-W);

2.2. Petugas Administrasi mengirim LBPPW, ADK, dan register pengiriman

ke Kanwil DJKN. Setelah ditandatangani oleh petugas Kanwil DJKN,


Kanwil DJKN sebagai Arsip);

2.3. Petugas Verifikasi melakukan Rekonsiliasi dengan Kanwil DJKN:




kekeliruan pada data LBPPW, lakukan perbaikan data;

2.4. Petugas Verifikasi di UAPPB-W melakukan perbaikan data hasil


2.5. Petugas Verifikasi menerima BAR yang disiapkan oleh Kanwil DJKN dan

menyampaikannya kepada pejabat UAPPB-W atau pejabat lain yang



oleh pejabat UAPPB-W ke Kanwil DJKN untuk disahkan oleh pejabat

yang menangani Rekonsiliasi di Kanwil DJKN;


Rekonsiliasi dan BAR dalam register pengiriman data ke Kanwil DJKN.

3. Pelaporan Dan Pengiriman Data UAPPB-W Ke UAPPB-E1

3.1. Petugas Administrasi menerima dan meneliti register pengiriman dan

penerimaan data dari UAKPB dengan cara membandingkan register



dengan daftar penerimaan data UAKPB untuk memastikan seluruh data

telah diterima dan digabungkan dalam Aplikasi SIMAK BMN;

(Bila ada UAKPB yang belum mengirim data atau data yang dikirim

belum benar, sampaikan pemberitahuan untuk memperbaiki dan

melakukan pengiriman ulang)

3.2. Operator Komputer melakukan Back Up data SIMAK BMN dan mencetak

formulir Laporan BMN dengan Aplikasi SIMAK BMN yaitu:





3.2.5. Untuk Laporan periode akhir tahun Operator Komputer membuat

Back Up data SIMAK BMN dan mencetak formulir Laporan BMN

dengan Aplikasi SIMAK BMN yaitu:




BMN, LKB dan Laporan BMN tahunan sebelum dikirimkan ke UAPPB-E1;

3.4. Operator komputer mengirim ADK dan mencetak serta memberikan

otorisasi atas register pengirimannya;




pengiriman data SIMAK BMN dalam buku agenda;



C. PENYUSUNAN LAPORAN BMN/SIMAK BMN PADA TINGKAT UAPPB-E1

1. Penerimaan Data UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TP Pada UAPPB-E1

1.1. Petugas administrasi menerima dokumen sumber yaitu Laporan BMN,

LKB (untuk periode akhir tahun), Catatan Ringkas BMN, ADK, dan

Register Pengiriman dari UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TP;

1.2. Petugas administrasi mencatat penerimaan dokumen sumber tersebut

di dalam buku agenda/ekspedisi;

1.3. Petugas administrasi menyampaikan dokumen sumber tersebut kepada

Petugas Verifikasi;


sumber, meliputi:


UAPPB-E1;

1.4.2. ADK yang diterima memiliki kode UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TP

dan periode pengiriman yang sesuai dengan dokumen sumber;

1.4.3. Apabila terdapat dokumen sumber yang tidak sah,

menyampaikan pemberitahuan kepada UAPPB-W/UAKPB

KP/DK/TP yang bersangkutan untuk memperbaiki atau

melengkapi dokumen sumber;

1.5. Operator komputer di UAPPB-E1 menerima Data dari UAPPB-W/UAKPB

KP/DK/TP pada Aplikasi SIMAK BMN, mencetak Register Penerimaan

Data dan menyampaikannya kepada Petugas Verifikasi;

1.6. Petugas verifikasi mencocokan ulang Register Penerimaan Data dengan

Register Pengiriman Data dari UAPPB-E1:


BMN untuk UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TP yang bersangkutan;



1.6.2. Jika ada perbedaan jumlah data, UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TP

yang bersangkutan diminta untuk melakukan pengiriman ulang

(ulangi dari langkah 1);

1.7. Operator Komputer melakukan pencetakan Laporan BMN berdasarkan

ADK dan Dokumen Sumber dan menyerahkan kepada petugas

verifikasi;

1.8. Petugas Verifikasi mencocokkan ulang data laporan BMN dengan

Cetakan Laporan BMN UAPPB-E1 yang diterima:

1.8.1. Jika angka laporan BMN sama, lakukan back-up data BMN pada

Aplikasi SIMAK BMN;

1.8.2. Jika ada perbedaan angka laporan keuangan, sampaikan kepada

UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TP yang bersangkutan untuk mengirim

ulang ADK (ulangi langkah awal);

1.9. Petugas administrasi melakukan back up data dan mengarsipkan

dokumen sumber, register penerimaan, Laporan BMN yang telah

diverifikasi.



2. Rekonsiliasi UAPPB-E1 dengan DJKN

Rekonsiliasi UAPPB-E1 dengan DJKN dilakukan dengan prosedur sebagai

berikut:

2.1. Operator Komputer melakukan back up data, mempersiapkan ADK

LBPPE1, mencetak LBPPE1 dan register pengiriman Data ke DJKN

(untuk divalidasi oleh penanggung jawab UAPPB-E1);

2.2. Petugas Administrasi mengirim LBPPE1, ADK, dan register pengiriman

ke DJKN. Setelah ditandatangani oleh petugas DJKN, register

pengiriman diambil kembali sebagai arsip (1 Lembar ditinggal di DJKN

sebagai Arsip);

2.3. Petugas Verifikasi melakukan Rekonsiliasi dengan DJKN:




kekeliruan pada data LBPPE1, lakukan perbaikan data;

2.4. Petugas Verifikasi di UAPPB-E1 melakukan perbaikan data hasil


2.5. Petugas Verifikasi menerima BAR yang disiapkan oleh DJKN dan

menyampaikannya kepada pejabat UAPPB-E1 atau pejabat lain yang



oleh pejabat UAPPB-E1 ke DJKN untuk disahkan oleh pejabat yang

menangani Rekonsiliasi di DJKN;


Rekonsiliasi dan BAR dalam register pengiriman data ke DJKN;

3. Pelaporan Dan Pengiriman Data UAPPB-E1 Ke UAPB

3.1. Petugas Administrasi menerima dan meneliti register pengiriman dan

penerimaan data dari UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TP dengan cara



membandingkan register dengan daftar data yang dikirimkan oleh

UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TP untuk memastikan seluruh data telah

diterima dan digabungkan dalam Aplikasi SIMAK BMN;

(Bila ada UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TP yang belum mengirim data atau

data yang dikirim belum benar, sampaikan pemberitahuan untuk

memperbaiki dan melakukan pengiriman ulang)


formulir Laporan BMN dengan Aplikasi SIMAK BMN yaitu:





3.2.5. Untuk Laporan periode akhir tahun perlu dicetak laporan BMN

berikut, yaitu:




BMN, LKB dan Laporan BMN tahunan sebelum dikirimkan ke UAPB;

3.4. Operator komputer mengirim ADK dan mencetak register

pengirimannya;




pengiriman data SIMAK BMN dalam buku agenda.



D. PENYUSUNAN LAPORAN BMN/SIMAK BMN PADA TINGKAT UAPB

1. Penerimaan Data UAPPB-E1 Pada UAPB

1.1. Petugas Administrasi menerima dokumen sumber (Laporan BMN, LKB,

Catatan Ringkas BMN, ADK, dan Register Pengiriman);

1.2. Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen sumber tersebut

dalam buku agenda;

1.3. Petugas verifikasi menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen

sumber, meliputi:


UAPPB-E1;

1.3.2. ADK yang diterima memiliki kode UAPPB-E1 dan periode

pengiriman yang sesuai dengan dokumen sumber;

(Apabila terdapat dokumen sumber yang tidak sah,

menyampaikan pemberitahuan untuk memperbaiki dokumen

Sumber kepada UAPPB-E1 yang bersangkutan)

1.4. Operator Komputer menerima data ADK dan dokumen sumber dari

UAPPB-E1 pada aplikasi SIMAK-BMN, mencetak Register Penerimaan

Data dan menyampaikannya kepada Petugas Verifikasi;

1.5. Petugas Verifikasi mencocokan ulang Register Penerimaan Data dengan

Register Pengiriman Data dari UAPPB-E1:


BMN untuk UAPPB-E1 yang bersangkutan;

1.5.2. Jika ada perbedaan jumlah data, UAPPB-E1 yang bersangkutan

diminta untuk melakukan pengiriman ulang (ulangi langkah dari

awal);

1.6. Petugas Verifikasi mencocokan ulang Data Laporan BMN dengan

cetakan Laporan BMN UAPPB-E1 yang diterima;

1.7. Operator Komputer melakukan back up data BMN;



1.8. Petugas Administrasi melakukan Back Up data dan mengarsipkan

dokumen sumber, register penerimaan, Laporan BMN yang telah

diverifikasi.

2. Prosedur Rekonsiliasi UAPB dengan DJKN

2.1. Operator Komputer melakukan back up data, mencetak LBP,

mempersiapkan ADK LBP dan mencetak register pengiriman Data ke

DJKN (ditandatangani oleh penanggung jawab UAPB);

2.2. Petugas Administrasi mengirim LBP, ADK, dan register pengiriman ke

DJKN. Setelah ditandatangani oleh petugas DJKN, register pengiriman

diambil kembali sebagai arsip (1 Lembar ditinggal di DJKN sebagai

Arsip);

2.3. Petugas Verifikasi UAPB melakukan Rekonsiliasi dengan DJKN:

2.3.1. Jika Laporan Hasil Rekonsiliasi sudah sama lakukan


2.3.2. Jika di dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi terdapat kesalahan pada

data LBP, lakukan penelusuran dan perbaikan Data;

2.3.3. Petugas Administrasi, Verifikasi dan Operator Komputer

melakukan penelusuran kesalahan pada data LBP, kemudian

meminta UAKPB terkait untuk melakukan perbaikan data sesuai

dengan prosedur melalui UAPPB-W dan UAPPB-E1;

2.3.4. Setelah proses rekonsiliasi selesai dilanjutkan dengan

penandatangan BAR;

2.4. Petugas Verifikasi menerima BAR yang disiapkan oleh DJKN dan

menyampaikannya kepada pejabat UAPB atau pejabat lain yang



oleh pejabat UAPB ke DJKN untuk disahkan oleh pejabat yang

menangani Rekonsiliasi di DJKN;




dan BAR dalam register pengiriman data ke DJKN;

3. Pelaporan Dan Pengiriman Data UAPB Ke DJKN

3.1. Petugas Administrasi menerima dan meneliti registrasi pengiriman dan

penerimaan data dari UAPPB-E1 (Registrasi Pengiriman & Penerimaan

Data UAPPB-E1, Daftar UAKPB, Aplikasi SIMAK BMN) dengan

membandingkan dengan daftar dalam UAPPB-E1 untuk memastikan

seluruh data UAPPBE1 telah diterima dan digabungkan dalam Aplikasi

SIMAK BMN;

3.2. Bila ada UAPPB-E1 yang belum mengirim data atau data yang dikirim

belum benar, sampaikan pemberitahuan kepada UAPPB-E1 yang

bersangkutan untuk memperbaiki dan melakukan pengiriman ulang;


formulir Laporan BMN dengan Aplikasi SIMAK BMN:





3.3.5. Untuk periode akhir tahun, perlu dicetak Laporan BMN sebagai

berikut, yaitu:

a. Laporan Kondisi Barang;



BMN, LKB, Laporan BMN tahunan;

3.5. Operator Komputer mengirim ADK dan mencetak register

pengirimannya;

3.6. Petugas Administrasi melakukan pengiriman seluruh Laporan BMN, ADK




3.7. Petugas Administrasi menyimpan dan mencatat dalam register

pengiriman data SIMAK BMN dan buku Agenda.



21.5.1.

BAB V

PENUTUP

1. Prosedur Operasi Standar ini diharapkan sebagai pedoman kantor/satker di

lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dalam pengelolaan anggaran;

2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan ketentuan

perundang-undangan yang menjadi dasar dalam Prosedur Operasi Standar ini,

akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;

3. Kepala Biro Keuangan Depdiknas, agar melakukan pembinaan dan koordinasi

kepada semua kantor/satuan kerja di lingkungan Depdiknas termasuk pengelola

dana Dekonsentrasi APBN Depdiknas dalam pelaksanaan Prosedur Operasi

Standar ini.

Documents

Prosedur Operasi Standar SAI