KARYA TULIS ILMIAH

PENCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN KETERKAITAN DENGAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH

(STUDI KASUS KABUPATEN TANGERANG)

LIPI

Oleh:

Abdul BasidBalai Penelitian dan Pengembangan Agama JakartaJl. Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur

Telp. 021-4800725, Fax: 021-4800712

E-mail: dulbasid.afiey@gmail.com

Pembimbing:Dr. Musni Umar, S.H., M.Si

DIKLAT FUNGSIONAL PENELITI PERTAMA ANGKATAN XVII

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) TAHUN 2010

1

ZAKAT SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

ZAKAT AS A FIINANCING ALTERNATIF EDUCATION

Abstract

Management of Zakat in the villages are still sober, only to abort syar'i obligations. Meanwhile, the poor can not obtain dequate education due to limited funds. Whereas education is one way to cut poverty line can accessible economic resources by the literati. How community manage zakat properly, obtaining financing and education using the property of zakat in the field of education. Research approach used was qualitative research, data collection techniques interviews and participant observation. The literature used for collect data or theories related to the research topic; to read, understand and learn and analyze theories relevant to the discussion. Results of research conducted in the village of Api-api Pekalongan regency, have found that the management of alms in the village is still conventional. Education Foundation has to date only obtain education costs from governments, student tuition and aid not binding. Zakat when it can be managed with modern management have a great potential to finance education in the village. Ifperformed at a higher level then it will be instrumental education funding that can help the education of poor children and ashaf other.

Keywords: zakat, alternative, education financing

Abstrak

Pengelolaan zakat di desa-desa masih seadanya, hanya menggugurkan kewajiban syar’i. Sementara itu, masyarakat miskin tak dapat memperoleh pendidikan yang memadai karena keterbatasan biaya. Padahal pendidikan merupakan salah cara untuk memotong jalur kemiskinan dengan dapat diaksesnya sumber-sumber ekonomi oleh kaum terdidik. Bagaimana masyarakat mengelola zakat dengan baik, memperoleh pembiayaan pendidikan dan menggunakan harta zakat di bidang pendidikan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, tehnik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi partisipatif. Kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data-data atau teori yang terkait dengan topik penelitian; dengan membaca, memahami dan mempelajari serta menganalisa teori yang relevan dengan pembahasan. Hasil penelitian yang dilakukan di desa Api-api Kabupaten Pekalongan, telah menemukan bahwa pengelolaan zakat di desa masih bersifat konvensional. Yayasan Pendidikan selama ini hanya memperoleh biaya pendidikan dari pemerintah, iuran siswa dan bantuan yang tidak mengikat. Zakat bila dapat dikelola dengan manajemen yang modern mempunyai potensi besar untuk membiayai pendidikan di desa. Jika dilakukan di tingkat yang lebih tinggi maka akan menjadi instrumet pembiayaan pendidikan yang mampu membantu pendidikan anak-anak miskin dan ashaf lain.

Kata kunci : zakat, alternatif, pembiayaan pendidikan

2

Pendahuluan

Secara bahasa, zakat berasal dari kata zaka yang berarti tumbuh dan

berkembang. Bisa juga zakat itu berarti suci, bertambah, berkah, dan terpuji. Secara

terminologi, zakat berarti; sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan

kepada orang-orang yang berhak, di samping arti mengeluarkan jumlah tertentu itu

sendiri.1

Mahmud Syalthouth menjelaskan bahwa zakat adalah “Nama untuk sebagian

harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk saudaranya yang fakir dan untuk

kepentingan umum menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat itu sendiri dan untuk

penertibannya.” 2

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua bagian3, yaitu; pertama, Zakat Nafs,

yaitu zakat jiwa disebut pula Zakat al-Fitri ( zakat yang diberikan berkenaan dengan

telah selesainya menjalankan puasa Ramadlan ). Kedua, Zakat maal (zakat harta ),

yaitu; zakat emas dan perak, binatang ternak, pertanian, perkebunan serta barang

dagangan (perusahaan). Yusuf Qardlawi menambahkan zakat madu dan produksi

hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung, zakat

pencarian dan profesi, zakat saham dan obligasi ke dalam pembahasan zakat maal1.

Pengelola zakat dinamakan amil. ‘Amil berasal dari kata 'amal yang biasa

diterjemahkan dengan yang biasa mengerjakan atau pelaksana. Menurut Qardlawi,

amil zakat : semua yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi kezakatan, termasuk

penanggung jawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, penulis dan

sebagainya1.

Yang dimaksud mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat dan

pembagiannya ada delapan ashnaf, yaitu : Fakir, Miskin, Amil, untuk memerdekakan

Budak, Ghorim, Muallaf, Fii sabilillah dan Ibnu Sabil.6

Di dalam UU no 38 tahun1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 16 ayat 2

dijelaskan bahwa Mustahik delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab,

gharim, shabilillah, dan ibnu sabil yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-

orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo,

penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang

yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.7

3

Di indonesia terdapat Badan Amil Zakat, namun pengelolaannya belum

maksimal. BAZ adalah lembaga pengelola zakat yang mempunyai dasar hukum, yaitu

Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada bab III

pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa pengelola zakat di indonesia terdiri dari dua

dua macam, yaitu Badan Amil Zakat ( BAZ ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ ).

Badan amil zakat dibentuk oleh pemerintah sedanglembaga amil zakat dibentuk oleh

masyarakat.8

Zakat yang diorganisir secara menyeluruh diproyeksikan dapat mengumpulkan

dana besar, survei potensi zakat yang dilansir oleh Public Interest Research and

Advocacy Centre (PIRAC) di Indonesia pada 2007 menyatakan, setidaknya ada

potensi zakat sebesar Rp 9.09 triliun di Indonesia. Namun pada kenyataanya, masih

minim perhatian masyarakat muslim terhadap kaum muslim lainnya yang kurang

mampu.9 Bila kita sadari, zakat dapat menjadi potensi besar untuk mengembangkan

pendidikan berkualitas di Indonesia.

Zakat adalah sebuah langkah kemandirian sosial yang diambil dengan

dukungan penuh agama untuk membantu orang-orang miskin dan orang yang tidak

mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri, meskipun semua skema di atas ada,

untuk menghapuskan kesengsaraan dan kemiskinan.

Sebagai ibadah yang bercorak sosial kemasyarakatan, islam telah memberikan

rambu-rambu tentang pendistribusian zakat, yang mengacu pada QS. At-Taubah ayat

60. Para ahli tafsir dan ahli fiqih telah banyak mengupas delapan ashnaf ini sesuai

dengan perkembangan zaman, apakah permasalahan pendidikan termasuk dalam

kategori delapan ashnaf tersebut ?

Zakat sebagai salah satu syariat Islam yang bercorak sosial-ekonomis,

bertujuan untuk lebih memperhatikan persoalan-persoalan fakir-miskin. Mengkaji

terhadap kompleksitas persoalan tersebut termasuk didalamnya adalah persoalan

bagaimana mereka dapat membiayai pendidikan anak-anak mereka, zakat dapat

kiranya didayakan sebagai alternatif pembiayaan pendidikan .

Sementara Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

4

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.10

Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu transfer pengetahuan dari semua

bentuk kejadian di dunia dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain,

dan nantinya akan mempengaruhi proses kehidupan makhluk hidup tersebut.

Pendidikan adalah kebutuhan dasar (basic need) hidup manusia. Pendidikan juga

merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Dalam pengertian lebih luas,

pendidikan bertujuan untuk memberikan kemerdekaan kepada manusia dalam

mempertahankan hidupnya.11

Tujuan pendidikan di Indonesia berorientasi kepada, tujuan pendidikan yang

terumuskan dalam BAB II Pasal 3 UU SPN Nomor 20 Tahun 2003; yang berbunyi

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab.”10

Pendidikan memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi serta

mengembangkannya agar menjadi insan bertakwa, memiliki keluhuran akhlak,

mempunyai wawasan keilmuan, menjadi pribadi yang mandiri, sosok penuh dengan

kreatifitas, juga menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab

sehingga dapat mengabdikan kemampuannya tersebut kepada bangsa dan negara

secara umum dan kepada pribadinya, keluarga, dan masyarakat disekitarnya secara

khusus.13

Dalam setiap upaya pencapaian tujuan, biaya pendidikan memiliki peran yang

sangat menentukan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni

semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik

dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan

uang)14.

Dalam teori dan praktik pembiayaan pendidikan, baik pada tataran makro

maupun mikro, dikenal beberapa kategori biaya pendidikan, meliputi; Biaya

Langsung ( direct cost ), Biaya Tidak Langsung ( indirect cost ), Biaya Sendiri

5

(private cost ), Biaya Sosial ( social cost ), Biaya dalam bentuk uang ( monetary cost )

dan non uang ( non monetary cost).15

Pembiayaan pendidikan ( educational finance ) mencakup aspek revenue, yakni

sumber biaya pendidikan. Revenue untuk membiayai pendidikan diperoleh dari

berbagai sumber, antara lain: Sumber Biaya dari Pemerintah, Sumber Biaya dari

Keluarga Siswa, Sumber Biaya dari Masyarakat, Sumber Biaya dari Usaha dan Block

Grant.16

Pembiayaan pendidikan didasarkan pada UUD 1945, Undang-Undang sistem

pendidikan nasional ( UU Sisdiknas ) dan konvensi internasional bidang pendidikan di

Dakkar, sinegal, Afrika, 2000. Dalam PP No 30, 29, 28 dan 27. dalam UU dan PP

disebutkan bahwa biaya pendidikan merupakan tanggung jawab antara pemerintah,

masyarakat dan orang tua siswa.17

Dalam UUD 45 tepatnya pasal 31 ayat (2) " setiap warga negara wajib

mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai". Undang-Undang

Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 ayat (1) "Pemerintah dan Pemerintah Daerah

wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya

pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi ", ayat (2) "

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna

terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai

dengan lima belas tahun ".18

Baik dan tidaknya pendidikan tergantung bagaimana perhatian pemerintah dan

masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai pendidikan yang baik tidak sedikit biaya yang

harus dikeluarkan pemerintah dan masyarakat.

Anggaran 20% yang dialokasikan disektor pendidikan belumlah dirasakan

oleh masyarakat bawah. Mahalnya biaya pendidikan dapat membuat masyarakat

terampas haknya untuk dapat memperoleh pengajaran. Masyarakat miskin sulit untuk

mendapatkan pendidikan berkualitas. BOS ( Bantuan Operasional Sekolah ) cukup

membantu meringankan beban biaya anak-anak mereka walau hanya pada tingkat

pendidikan dasar ( setingkat SD dan SLTP ). Sementara pengeluaran mereka untuk

kebutuhan yang lain seperti buku bacaan, alat tulis dan segala macam kebutuhan

pelajar lebih dari yang dialokasikan pemerintah untuk setiap anak.

6

Semakin tak terjangkau lagi pendidikan yang berkualitas bagi keluarga miskin

dengan munculnya program Sekolah Bertaraf Internasional ( SBI ). Karena untuk

masuk di SBI orang tua harus memberikan tambahan biaya yang lebih besar untuk

kelangsungan pembelajaran.

Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan

atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok,

dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup,

kemandirian dan kesejahteraannya. Dalam hal ini adalah pemberdayaan masyarakat di

sektor pengelolaan zakat di desa.13

Api-api merupakan desa yang seluruh penduduknya beragama islam.

Masyarakat desa cukup aktif dalam kegiatan keagamaan dan peduli pendidikan. Hal

itu ditandai maraknya kegiatan keagamaan dan adanya dua lembaga pendidikan islam.

Sementara itu untuk pengembangan pendidikan membutuhkan pembiayaan yang tidak

sedikit. Dibutuhkan sumber dana lain selain dana pemerintah dan iuran orang tua

siswa.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, sangat penting untuk didayagunakan

untuk kemajuan umat islam. Oleh karena itu zakat berpotensi sekali dapat menjadi

alternatif pembiayaan pendidikan.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tiga pertanyaan penelitian

sebagai berikut; pertama, bagaimana sistem pengelolaan dan pendistribusian zakat?,

kedua, bagaimana system pembiayaan pendidikan?, ketiga, bagaimana tingkat

penggunaan harta zakat sebagai alternatif pembiayaan pendidikan?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan

sistem pengelolaan dan pendistribusian zakat dan pembiayaan pendidikan serta

mengetahui tingkat penggunaan harta zakat sebagai alternatif pembiayaan pendidikan

Metodologi Penelitian

Penelitian dilakukan di desa Api-api di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2004.

Desa yang kegiatan keagamaan dan pendidikan berjalan dengan kepedulian

penduduknya sebagai alasan pengambilan lokasi penelitian. Jenis penelitian yang

digunakan adalah field research dan library research dengan pendekatan penelitian

7

kualitatif, tehnik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi partisipatif.

Data-data dari wawancara diperoleh dari tokoh agama, kepala desa, pengurus masjid

dan mushalla serta masyarakat. Kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data-

data atau teori yang terkait dengan topik penelitian; dengan membaca, memahami dan

mempelajari serta menganalisa dengan interpretatif data.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Desa Api-api termasuk dalam wilayah Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa

Tengah. Dari luas desa 45006 Ha terbagi 6 RW dan 16 RT itu ditempati 4287 jiwa

penduduk dengan perincian 2.182 adalah kaum pria dan 2.105 kaum wanita.

Wilayah desa yang terletak di pesisir pantai mengkondisikan sebagian besar

masyarakatnya bergantung pada sektor perikanan dan kelautan dalam memenuhi

kebutuhan sehari-harinya. Mulai dari yang bekerja sebagai nelayan, pedagang ikan,

pemindangan dan produksi ikan asin, petani tadah hujan, pemancing kepiting dan

petani tambak. Desa mempunyai pusat perekonomian berupa pasar desa, yaitu pasar

urang. Lembaga pendidikan yang ada; satu sekolah Raudlatul Athfal ( RA ), dua

Sekolah Dasar Negeri, satu Sekolah Dasar dan SLTP Islam , TPQ dan Madrasah

Diniyyah dan ada dua Yayasan Pengelola Pendidikan.

Sistem Pengelolaan Zakat

Zakat dalam masyarakat desa lebih difahami sebagai zakat fitrah.. Zakat fitrah

atau zakat nafs adalah zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya

mengerjakan shiyam (puasa ) yang difardlukan, dibayarkan menjelang Hari Raya

Idul Fitri. Pengelolaan zakat ini hanya bersifat sementara dengan membentuk panitia

di masjid atau mushalla-mushalla. Kemudian, seperti biasanya kurang dua atau satu

hari menjelang hari raya, panitia mulai mengumumkann bahwa zakat fitrah mulai

dapat ditampung di masjid atau mushalla-mushalla. Masyarakat mulai berbondong-

bondong mendatangi tempat penampungan zakat fitrah di masjid dan mushalla yang

dekat dengan tempat tinggal mereka. Selain masjid dan mushalla, sebagian

masyarakat dan anak – anak memberikan kepada pengasuh majelis ta’limnya ( ustadz

8

atau kyai ). Ada pula yang memberikan zakat fitrah mereka kepada dukun bayi ( orang

yang membantu melahirkan anak ).

Setiap jiwa ( orang ) merasa berkewajiban membayar zakat fitrah sebesar 2,5

Kg. Dan hampir tiada yang tidak membayar zakat nafs karena setiap jiwa harus

mengeluarkan zakat ini. Barang yang dizakatkan berupa beras, dan diperkirakan dapat

terkumpul sebanyak 10717,5 Kg atau sebanyak 10 ton 7 kwintal 17,5 Kg. Jumlah

tersebut merupakan hasil perkalian dari beras yang diberikan setiap individu dengan

jumlah penduduk desa. Beras tersebut dibagikan kepada kurang lebih 2670 orang

dengan masing-masing orang memperoleh 2,5 Kg. Jumlah beras yang dibagi 6.675

Kg, maka terdapat sisa beras sebanyak 4042,5 Kg.

Sisa beras zakat fitrah diuangkan dengan nilai penjualan Rp.

3000,00/Kg ,menjadi Rp. 12.127.500,00. Biasanya sisa-sisa beras tersebut untuk kas

mushalla masing-masing hanya sisa dari masjid yang diberikan ke Yayasan

Baiturrahman sebesar 2875 Kg, diuangkan menjadi Rp. 8.625.000,00.

Pengelolaan zakat fitrah masih sederhana dan lebih kepada memenuhi

kewajiban (menggugurkan kewajiban). Pengurus masjid dan mushalla-mushalla

membentuk kepanitiaan, untuk menerima, menampung dan membagikan beras yang

diberikan muzakki (orang yang member zakat). Yang bertugas menerima zakat dalam

kepanitiaan tersebut merupakan orang yang dianggap layak sebagai mustahik. Setelah

beras zakat terkumpul, kemudian beras tersebut diberikan (sedekah) kepada panitia

untuk dibagi kepada anggota masyarakat yang dianggap berhak memperoleh beras

tersebut, yang demikian itu ini dinamakan hillah. Sisa beras biasanya digunakan untk

kas masjid atau mushalla, tanpa ada tindak lanjut dari pengelolaan zakat fitrah

tersebut.

Banyak profesi di desa Api-api yang dapat menjadi potensi pemberdayaan

zakat maal, seperti; petani, petani tambak, pedagang, nahkoda, dan profesi lainnya.

Tidak banyak penduduk yang memahami tentang zakat maal dan penghitungannya

(nishab), kecuali orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren.

Disamping itu, ibadah zakat dilakukan dengan interval waktu yang cukup panjang

(hau ), satu tahun sekali.

Walaupun demikian ada beberapa yang berminat untuk melaksanakan zakat

maal. Keinginan tersebut karena pengetahuan yang mereka tentang wajibnya zakat

9

bagi umat islam. Catatan yang diperoleh dari pengurus yayasan Baiturrahman

menunjukkan 30 orang pada tahun tersebut melakukan pembayaran zakat, dengan

kisaran Rp. 50.000,00 s/d Rp. 200.000,00. Uang yang terkumpul dari perolehan zakat

maal tersebut sebesar Rp. 3.700.000,00.

Sistem Penggalian Pembiayaan Pendidikan

Dua Sekolah negeri yang berada di desa Api-api dalam pembiayaannya jelas

mengandalkan dana pemerintah, sebagian kecil lainya harus ditanggung orang tua

siswa untuk pembiayaan pribadi. Gaji guru di SD Negeri dibayar oleh pemrintah,

operasional sekolah diperoleh dari Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Lembaga-lembaga pendidikan formal dalam naungan yayasan banyak

mengandalkan sumber pembiayaan dari peran masyarakat dan orang tua siswa,

sebelum adanya bantuan pemerintah berupa BOS. Selain BOS ada pembiayaan lain

yang bersifat block grant baik dari pemerintah atau lembaga donor. Ada dua lembaga

pendidikan formal, yaitu; SD Baiturrahman dan SLTP Islam Fathul Qowim.

Table 1. Sumber pembiayaan SD BaiturrahmanNo Uraian Jmlah1. Bantuan

1. BOS2. Pemda3. Subsidi Yayasan

Rp. 32,900,000.00-

Rp. 22,149,000.00

2. Dana Komite1. Iuran orang tua2. Sumbangan sukarela3. Usaha lain

Rp. 16,368,000.00--

3. Penerimaan lainnya -Total Pendapatan Rp. 71,417,000.00

RAPBS SD Baiturrahman Pekalongan tahun 2004

Tabel 2. Sumber Pembiayaan Pendidikan SLTP Islam Fathul QowimNo Uraian Jmlah

10

1. Bantuan1. BOS2. REDIP 3 Pemda3. REDIP-3 JICA4. Subsidi Yayasan

Rp. 56,760,000.00Rp. 7,040,000.00Rp. 9,126,000.00Rp. 68,828,000.00

2. Dana Komite1. Iuran orang tua2. Sumbangan sukarela3. Usaha lain

Rp. 17,040,000.00--

3. Penerimaan lainnya -Total Pendapatan Rp. 158,794,000.00

RAPBS SLTP Islam Fathul Qowim tahun 2004

Dua lembaga pendidikan tersebut dikelola oleh yayasan yang berbeda,

yayasan Baiturrahman dan Yayasan Fathul Qowim. Yayasan Baiturrahman lebih

banyak memberdayakan peran masyarakat untuk pembiayaan pendidikan, seperti;

sumbangan dari pedagang pasar (cimitan udang ), sumbangan masyarakat dan

sumbangan dari pengelola Tempat Pelelangan Ikan ( TPI ).

Pembahasan

Zakat fitrah potensial sekali untuk mebantu makanan pokok saat menjelang

Hari Raya Idul Fitri, karena setiap individu akan membayarkan zakatnya sesuai

dengan ketentuan. Kesadaran akan kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah,

masyarakat yang mendatangi masjid atau mushalla akan lebih baik apabila dikelola

dengan manajemen modern. Sisa beras zakat fitrah sebesar 4042,5 Kg, apabila

diuangkan dengan nilai jual Rp. 3000,00.

Dengan pembentukan panitia atau pengelola zakat yang bertugas untuk

mendata, mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan serta mempertanggung-

jawabkan sesuai masa baktinya.

Disamping zakat fitrah panitia dapat mengelola zakat maal, infak dan sedekah

dari masyarakat. Keinginan sebagian masyarakat yang ingin membayarkan zakat maal

tanpa adanya pengelola dan manajemen yang baik dapat menyurutkan niat mereka

karena tidak ada perhatian dan kepercayaan yang didapatkan.

Tiga puluh orang yang telah memulai membayarkan zakat merupakan awal

yang baik, walaupun belum dilakukan penghitungan yang benar. Melihat nominal

zakat maal terlihat kecil, namun apabila dapat dikelola dengan baik maka dapat

memberikan semangat kepada para pemberi zakat maal yang baru di tahun-tahun

11

berikutnya. Yayasan Baiturrahman merupakan salah satu dari dua yayasan di desa,

hanya menampung dana yang mereka berikan, tidak melakukan kinerja pengelolaan

zakat.

Orang-orang yang mengeluarkan zakat maal tidak menghitung dengan jeli

berapa banyak yang harus ia keluarkan. Pengeluaran harta mereka setiap tahunnya

untuk diberikan kepada orang lain yang dimaksudkan untuk pembersihan harta

kadang disertakan juga sebagai THR (tunjangan hari raya) atau persenan. Mereka

melakukan seperti itu karena tidak ada tenaga atau kemauan untuk menghitungkan

wajib zakat mereka setiap tahunnya. Keengganan mereka kepada hal-hal yan

dianggap ribet, menjadikan “perkiraan” yang dikenakan sebagai ukuran harta yang

dikeluarkan. Selain memberikan sebagian yang ditampung di yayasan, mereka

(muzakki) biasanya memberikan sebagian lainnya untuk saudara dan tetangga-

tetangga mereka.

Hasil yang didapat dari zakat untuk membantu pembiayaan pendidikan SD

Baiturrahman. Besar sisa hasil zakat fitrah Rp. 8.625.000,00 ditambah Rp.

3.700.000,00 menjadi Rp. 12.325.000,00. Prosentase penggunaan harta zakat sebagai

alternatif pembiayaan pendidikan sebagai berikut; sumber dana SD keseluruhan

berjumlah Rp. 71.417.000,00, uang zakat Rp. 12.325.000,00. Sebagai berikut:

( Rp. 12.325.000,00 : Rp. 71.417.000,00 ) x 100% = 17,26%

17,26% dari pembiayaan pendidikan SD

Sedangkan pembiayaan pendidikan SD dan SLTP sebagai berikut :

{ Rp. 12.325.000,00 : (Rp. 71.417.000,00 + Rp. 158,794,000.00)} x 100% = 5,35%

5,35% dari total pembiayaan pendidikan SD dan SLTP swasta.

Dengan demikian SD Plus Baiturrahman memperoleh subsidi dari perolehan

zakat untuk pembiayaan sebesar 17,26 % dari total biaya. Sedangkan pembiayaan

pendidikan keduanya sebesar 5,35 % dari total biaya.

Dari desa dengan penduduk yang berjumlah 4287 jiwa mampu

menyumbangkan 5,35% dari total pembiayaan pendidikan formal dari pendapatan

zakat fitrah dan zakat maal yang pengelolaannya masih bersifat konvensional.

12

Pengelolaan secara maksimal dengan manajemen modern akan dapat lebih

banyak menyumbangkan dana sebagai alternaif pembiayaan pendidikan.

Kesimpulan

Sistem pengelolaan zakat di desa Api-api yang masih bersifat konvensional,

dengan menampung zakat di masjid dan mushalla-mushalla dan menyalurkannya

tanpa manajemen pengelolaan yang baik, hanya merupakan usaha untuk

melaksanakan sebuah kewajiban syariat yang harus dikerjakan oleh setiap muslim.

Yayasan Pendidikan di desa Api-api dalam mengelola biaya pendidikan

bersumber pada partisipasi masyarakat, iuran orang tua, sumbangan yang tidak

mengikat dan bantuan pemerintah. Partisipasi masyarakat dituangkan dalam bentuk

zakat, infak dan sedekah. Zakat bila dapat dikelola dengan manajemen yang modern

mempunyai potensi besar untuk membiayai pendidikan di desa. Jika dilakukan di

tingkat yang lebih tinggi maka akan menjadi instrument pembiayaan pendidikan yang

mampu membantu pendidikan anak-anak miskin dan ashaf lain.

Saran – Saran

Setelah penulis selesai membahas permasalahan di atas, maka ada beberapa

saran yang ingin penulis sampaikan, antara lain:

1. Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat hendaknya membuat lembaga amil zakat

yang akan mengelola zakat secara intensif untuk mensejahterakan dan mendidik

masyarakat.

2. Masyarakat sebaiknya menyerahkan harta zakatnya kepada kepanitian yang telah

ada. Hal itu untuk menghindari ketidakjelasan posisi penerima sebagai mustahik

zakat.

3. Pengurus masjid dan mushalla hendaknya tetap menggunakan sisa beras zakat

untuk ditasyarufkan kepada yang berhak, walupun sudah menjadi barang

sedekah.

4. Apabila yayasan dapat mengelola zakat dengan manajemen modern maka tidak

hanya terbatas pada penampungan harta zakat melainkan dapat memperoleh

peningkatan dana pendidikan yang cukup signifikan.

13

5. Apabila zakat dikelola dengan manajemen modern dengan transparasi dalam

pengelolaannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya

mempunyai potensi besar untuk pembiayaan pendidikan anak-anak miskin dan

ashnaf lain.

14

DAFTAR PUSTAKA

1Qardawi, Y. 1996. Hukum Zakat. Bandung : Mizan-Litera Antar Nusa.2 As Shiddieqy, MTH. 1976. Beberapa Permasalahan Zakat. Jakarta: Tinta Mas3As Shiddieqy, MTH. 1999. Pedoman Zakat. Semarang: Pustaka Rizki Putra7 Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (

http://www.dpr.go.id/id/undang-undang/1999/38/uu/pengelolaan.zakat, diakses tanggal 30 Oktober 2010.

8 Didin Hafidudin. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press

9zakat.untuk.pendidikan.perlu.digaungkan. 2010. (http://edukasi.kompas.com/read/2010/09/03/13362086, diakses 23 Oktober 2010).

10 Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendididikan nasional. ( http://www.dpr.go.id/id/undang-undang/2003/20/uu/sistem-pendidikan-nasional, diakses tanggal 30 Oktober 2010.

11 Firdaus. MY. 2004. Pendidikan Berbasis Realitas Sosial Paula Fraire dan YB. Mangunwijaya. Yogyakarta: Logung Pustaka

13 Sebuah Analisa Tentang Korelasi Pendidikan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. 2009. ( http://adjhee.wordpress.com/2009/10/05, diakses tanggal 26 Oktober 2010 )

14 Supriadi, D. 2003. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung : Remaja Rosdakarya.

15 Anwar. 1991. Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan. Mimbar Pendidikan, no.1, tahun X, 1991, hlm.28-33

16Puslitbang Depag. 2003. Standarisasi Biaya Pendidikan di Madrasah. Jakarta: Depag RI

17 Undang-Undang Dasar 1945. ( http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45, diakses tanggal 30 Oktober 2010.

15