Click here to load reader

Lesson Learned 2010-2014

  • View
    226

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Lesson Learned 2010-2014

  • Pelatihan Agent of Change Revolusi Mental Badan POM

    Badan POM RI

    4 September 2015

  • OUTLINE

    DEFINISI

    REVOLUSI MENTAL

    RUANG LINGKUP BADAN POM

    KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

    PENUTUP

  • DEFINISI

  • DEFINISI:

    Gerakan kolektif yang melibatkan seluruh bangsa dengan MEMPERKUAT peran semua INSTITUSI PEMERINTAHAN dan pranata sosial-budaya masyarakat(1)

    MODAL DASAR:

    1. SDM unggul dengan pendidikan, keahlian, kerja keras, dan etos kemajuan

    2. Lingstra termasuk posisi geo-ekonomi dan geo-politik Indonesia yang strategis

    TIGA SASARAN:

    1.Mengubah mindset dalam pelayanan publik dimana ASN sebagai representasi pemerintahan hadir setiap rakyat membutuhkan

    2. Struktur organisasi yang efisien

    3. Kultur budaya kerja yang lebih disiplin, bertanggungjawab, dan gotong royong

    (1): Pra-Musrenbangnas, Revolusi Mental: Paparan Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan,16-24 April 2015

  • REVOLUSI MENTAL

  • Revolusi Mental agenda penting pemerintahan Presiden Joko Widodo. Reformasi yang dilaksanakan di Indonesia paska Orde Baru , masih sebatas

    melakukan perombakan yang sifatnya institusional. Belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik dalam rangka pembangunan bangsa (nation building).

    Nation building tidak mungkin maju kalau sekadar mengandalkan perombakan institusional tanpa melakukan perombakan manusianya atau sifat mereka yang menjalankan sistem ini. Sehebat apa pun kelembagaan yang diciptakan, selama ditangani oleh manusia dengan salah kaprah tidak akan membawa kesejahteraan.

    Agar perubahan benar-benar bermakna dan berkesinambungan, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur, maka perlu melakukan revolusi mental, terutama revolusi mental birokrasi sebagai motor penggeraknya.

    LATAR BELAKANG

  • PERAN, TUGAS, DAN FUNGSI BIROKRASI DI

    ERA REFORMASI BIROKRASI

    Birokrasi merupakan ujung tombak pelaksana pemerintahan dan kunci keberhasilan dalam pembangunan, karena birokrasi secara langsung berhadapan dengan masyarakat, serta merupakan perwujudan dan perpanjangan tangan pemerintah. Birokrasi mempunyai peran besar dalam pelaksanaan urusan publik. Tugas dan fungsi birokrasi adalah: 1. Memberikan pelayanan umum (Services) yang bersifat rutin kepada

    masyarakat seperti memberikan pelayanan perizinan, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan, dan penyediaan jaminan keamanan bagi masyarakat;

    2. Melakukan pemberdayaan (Empowerment) terhadap masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik, seperti melakukan pembibingan, pendampingan, konsultasi, menyediakan modal dan fasilitas usaha, serta melaksanakan pendidikan.

    3. Menyelengarakan pembangunan (Development) di tengah masyarakat, seperti membangun infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, perdagangan dan sebagainya.

  • KONDISI KINERJA BIROKRASI

    1. Peran dan fungsi birokrasi masih belum optimal. 2. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik

    di berbagai sektor kehidupan, maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta rendahnya akuntabilitas kinerja aparatur.

    3. Rendahnya indikator tingkat kepercayaan masyarakat kepada birokrasi. 4. Rendahnya kualitas pelayanan publik, mengakibatkan masyarakat sebagai

    pengguna jasa harus membayar biaya yang mahal (high cost economy) untuk mendapatkan pelayanan publik.

    5. Ketidakpastian (uncertainty)waktu dan biaya, menjadikan masyarakat enggan berhubungan dengan birokrasi.

    6. Merupakan gambaran dari ciri sebuah birokrasi tradisional. Birokrasi tradisional dicirikan antara lain sikap minta dilayani, mahal biaya, mempersulit dan Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berkepanjangan dan harus diubah agar menjadi lebih baik, yaitu birokrasi mau melayani dengan sepenuh hati (willing to give good services), murah biayanya (cheaper), serta mempercepat (faster) layanan dan bukan sebaliknya.

  • PARADIGMA NEW PUBLIC MANAGEMENT

    (NPM)

    Masyarakat saat ini semakin berpendidikan, semakin kritis serta lebih mengetahui hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.

    Indonesia telah masuk menjadi salah satu anggota Kelompok G-20 bersama dengan banyak negara maju lainnya yang kualitas birokrasinya sudah sangat efektif dan efisien.

    Sudah saatnya birokrasi di Indonesia dikelola dengan paradigma New Public Management (NPM).

  • Ciri-ciri paradigma birokrasi New Public Management (NPM) : 1. Pemerintah berorientasi pada publik 2. Pemerintah berorientasi pada misi 3. Pemerintahan yang tanggap 4. Pemerintah berorientasi pada hasil (outcome) dan bukan sekedar

    input 5. Pemerintah kompetitif 6. Pemerintah berjiwa wirausaha 7. Pemerintah terdesentralisasi 8. Pemerintah milik masyarakat 9. Pemerintah katalis 10. Pemerintah berorientasi pada pasar. Birokrasi dgn pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) yang produktif, efisien dan efektif, transparan dalam memberikan pelayanan publik perlu sebuah revolusi mental aparatur birokrasi secara nyata.

  • PENGERTIAN REVOLUSI MENTAL BIROKRASI

    Secara tekstual revolusi mental berarti perubahan mendasar dalam

    cara berfikir dan cara merasa yang diterjemahkan dalam

    perilaku dan tindakan nyata keseharian dalam kehidupan

    dalam berbagai aspek baik perilaku politik, perilaku ekonomi,

    perilaku pendidikan, perilaku kerja, perilaku sosial

    kemasyarakatan. Makna dari perubahan yang mendasar ini memiliki arti yang positif dan

    merupakan gerakan yang cepat yaitu sebuah perubahan yang cepat dari cara,

    perilaku dan tindakan yang kurang baik atau salah menuju cara, perilaku dan

    tindakan yang baik atau benar.

  • Dalam konteks birokrasi, revolusi mental harus dimaknai adanya sebuah

    perubahan cara berfikir, berperilaku dan bertindak dari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai pelaku utama dalam birokrasi pemerintahan. 1. dari cara berfikir dan perilaku ingin dilayani menjadi mau melayani; 2. dari cara berfikir dan berperilaku tidak/kurang produktif menjadi produktif; 3. dari cara berfikir dan perilaku koruptif menjadi tidak koruptif, Sehingga akan tumbuh dan berkembang perilaku bekerja dengan etos kerja yang baik dengan ukuran dan target kinerja yang jelas; bersih yaitu tidak melakukan perbuatan yang mengandung unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN); profesional dalam melayani yaitu mampu memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan yang baik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

  • STRATEGI MELAKUKAN REVOLUSI MENTAL BIROKRASI

    Ada 3 fase untuk melakukan revolusi mental birokrasi secara bersungguh-sungguh dan berkesinambungan, yaitu: 1. Fase Melihat, yaitu dengan mengidentifikasikan faktor yang

    menjadi penyebab mental aparatur yang masih belum baik 2. Fase Bergerak, yaitu dengan melakukan perubahan perbaikan

    mental aparatur birokrasi yang kongkrit dan melaksanakannya secara konsisten

    3. Fase Menyelesaikan, yaitu memastikan bahwa program perubahan yang dilakukan telah dapat menjawab hasil yang diharapkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program perubahan untuk memberikan umpan balik perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program perubahan berikutnya.

  • A. Penerapan Sistem Manajemen SDM Aparatur berbasis sistem merit Perilaku ASN sangat dipengaruhi oleh penerapan sistem manajemen SDM aparatur di lingkungan Birokrasi Pemerintah. Penerapan sistem ini akan berkontribusi besar dalam membentuk perilaku ASN dalam bekerja, karena secara langsung mengatur pengelolaan manajemen ASN sejak proses perencanaan kebutuhan; rekruitmen dan seleksi dalam pengadaan; pengaturan pangkat dan jabatan; pengembangan kompetensi dan pola karier; pola mutasi dan promosi; sistem penilaian kinerja; pengaturan disiplin dan sanksi; sistem penggajian dan penghargaan sampai pada jaminan pensiun ASN. Penerapan Sistem Manajemen SDM Aparatur selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 beserta berbagai aturan pelaksanaannya. Hasil implementasi sistem ini masih dirasakan banyak kelemahan baik dalam pengaturan maupun dalam penerapannya, sehingga masih banyak keluhan masyarakat terkait dengan integritas, pola pikir (mind-set) dan perilaku budaya kerja (culture-set) serta akuntabilitas kinerja ASN yang masih rendah.

    FAKTOR PENYEBAB DOMINAN YANG MEMPENGARUHI MINDSET & CULTURE-SET ASN

  • Salah satu langkah melakukan revolusi mental birokrasi adalah dengan melakukan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bidang Manajemen SDM Aparatur pada tingkat makro dan mikro. 1. Pada tingkat makro, penyusunan regulasi nasional berbagai aturan pelaksanaan yang

    diamahkan dalam UU Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terkait implementasi sistem merit, yang dalam hal ini dimandatkan pada Kementerian PANRB harus segera diselesaikan.

    2. Pada tingkat mikro, setiap KL harus mengimplementasikan UU Nomor 5 tahun 2014 yang merupakan landasan hukum bagi pembentukan pegawai ASN yang berintegritas, profesional, dinamis dan berkinerja tinggi. Terdapat dua hal penting yang menjadi prinsip dasar dalam Undang-Undang ASN, yaitu :

    a. menjalankan asas dan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar serta tidak ada unsur politik; b. Sistem merit diimplementasikan dalam seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif, penggajian, reward dan punishment berbasis kinerja, integr

Search related