Upload
others
View
25
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
K A R Y A S W A D A Y A
P A P U A PEMERINTAH PROVINSI PAPUABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jayapura, 16 Juli 2020
STRATEGI PENGINTEGRASIAN WILAYAH
ADAT DALAM RENCANA TATA RUANG
WILAYAH [RTRW] PROVINSI PAPUA
Fakta, Teori, Prinsip,
“Kebahagiaan dankualitas hidup seluruhrakyat Papua beradapada tingkat setinggi-tingginya secara adil danmerata, serta kondisialam Papua, baikdaratan, perairan, udara, tetap lestari dan terjagaserta meningkatkualitasnya”
Jangka waktu 100 tahun memaksa kita untuk “berfikir out of the box”, Papua ini mau dibawa ke mana?
APA MIMPI KAMI ?
No. Pola Ruang Luas (Ha) %
1 Hutan Lindung 7.839.006,95 23,93
2 Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam
7.775.958,84 23,74
3 Kawasan LindungBawahan/Setempat
1.195.025,01 3,65
4 Hutan Produksi Terbatas 5.982.179,39 18,26
5 Hutan Produksi Tetap 4.767.405,85 14,55
6 Hutan Produksi konversi 2.438.040,53 7,44
7 Area Penggunaan Lain 2.759.653,54 8,42
Total 32.757.270,10 100,00
KAMPUNG diKaw. Hutan
HutanPrimer
HutanSekunder
Non Hutan
Jumlahdan (%)
Hutan Konservasi 58 29 102 189 (9%)
Hutan Lindung 112 44 243 399 (19%)
Hutan Produksi 114 106 247 467 (22%)
Hutan ProduksiKonversi (HPK)
130 80 501 711 (34%)
Jumlah pada Kaw. Hutan
414 259 1.093 1.766 (84%)
Areal Peng Lain 16 22 295 333 (16%)
Jumlah 435 (21%)
283(13%)
1.395(66%)
2.113(100%)
84% KAMPUNG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN
Sumber : Geolokasi Kampung
Tanah dan hutan adalahbagian dari identitasbudaya masyarakat asliPapua
Bagaimana Masa Depan HutanPapua?
Bagaimana Masa Depan MasyarakatPapua?
2000 2100
Alur pembangunanterkini…
Terjebak dalam kutukan sumberdaya alam
Strategi dan Prioritas Kebijakan
Tata Ruang sebagai alatmendukung pembangunanberkelanjutan
Pasal 63, UU Otsus Papua 21/2001: Pembangunan di Provinsi Papua dilakukandengan berpedoman pada prinsip-prinsippembangunan berkelanjutan, kelestarianlingkungan, manfaat, keadilan denganmemperhatikan rencana tata ruang wilayah.
STRATEGI UTAMA PENATAAN RUANG PAPUA 2013 – 2033
Kawasan hutan
Papua 30,5 jt ha
± 23,1 % KH
Indonesia,
± 80 % berhutan
dan ekosistem
alami
Hutan konservasi
di Papua 7,78 jt
ha, dengan
keanekaragaman
hayati yang tinggi
dan khas
84 % kampung
dlm kawasan
hutan,
Kehidupan
masyarakat lokal
menyatu dengan
ekosistem hutan
99 % Emisi Gas
Rumah Kaca
(GRK) Papua
ditentukan oleh
keberadaad
tutupan hutan
dan lahan gambut
STRATEGI UTAMA
PENATAAN RUANG
BERKELANJUTAN PAPUA
Mempertahankan
kawasan/tutupan hutan
yang cukup (90 %) untuk :
1. Perlindungan
perikehidupan sosbud
masyarakat Papua yang
berkualitas
2. Pengendalian emisi
GRK dan kerusakan
lingkungan hidup
3. Pelestarian
keanekaragaman
hayati yang khas
4. Pemanfaatan SDA
secara berkeadilan dan
berkelanjutan
Tujuan Sistem Penataan Ruang Papua
▪ Sistem penataan ruang yang mendukung tercapainyaekonomi berkelanjutan adalah sistem yang:
▪ Memastikan akses masyarakat dalam pengelolaansumber daya ruang.
▪ Mengendalikan pemanfaatan sumber daya ruang di bawah batas daya dukung lingkungan.
▪ Menghasilkan kualitas hidup yang setinggi-tingginya secara merata bagi seluruh rakyat Papua selama-lamanya.
PETA HASIL
Simtaru dapat menghasilkan peta-peta
dari beberapa peta hasil analisa untuk
melihat kesesuaian RTRW dengan
penggunaan lahan, seperti:
• Peta kawasan konservasi dengan
perizinan.
• Peta tutupan lahan dengan kampung,
dengan peta jalan yang ada, jalan rencana,
nasional dan provinsi.
TAMPAK MUKAPENGEMBANGAN
Peta Skala 1 : 25.000 Rencana Tata Ruang Wilayah KotaPeta Skala 1 : 25.000 –50.000Rencana Tata RuangKawasan StrategisProvinsi
Peta Skala 1 : 50.000 RencanaTata RuangWilayah Kab
PETA SKALA 1 : 250.000 UntukRTRW Provinsi
Peta 1 : 5.000 Rencana
Detail Tata Ruang Kota
Peta 1 : 10.000-25.000 RTR
Kawasan StrategisKab/Kota
KONSEP PEMETAAN DALAM TATA RUANG
SKALA PETA
PENYUSUNAN RENCANA
TATA RUANG
INTERGASI KE DALAM RENCANA TATA RUANG
DUKUNGAN PEMETAAN PARTISIPATIF/HAK ULAYAT DALAM RENCANA TATA RUANG• Pemetaan Hak Ulayat/Partisipatif yang
dilakukan oleh Mitra Pembangunan Lokal sudah cukup banyak
• Perlu dilakukan standarisasi Peta sesuai dengan Ketentuan dari BIG
• Mendorong Pemetaan Partisipatif/HakUlayat kedalam Penyusunan RencanaTata Ruang
1. UU NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS
PENGINTEGRASIAN PETA PARTISIPATIF/ADAT DALAM TATA RUANG
2. PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH
1. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 AKAN MELAKSANAKAN REVISI RTRWP PAPUA DIHARAPKAN PETA PARTISIPATIF/ADAT DAPAT TERINTEGRASI DALAM RTRWP
2. KENDALA YANG DIHADAPI DALAM INTEGRASI PETA PARTISIPATIF/ADAT DENGAN RENCANA TATA RUANG ADALAH NOMEN KLATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. STANDARISASI PETA DARI BIG (KHUSUSNYA SKALA)
BAGAIMANA PERAN PEMERINTAH DALAM PEMETAAN
PARTISIPATIF/HAK ULAYAT/ADAT
1. MENDORONG PERAN MITRA PEMBANGUNAN DALAM MELAKUKAN STANDIRISASI PETA ADAT
2. SIMTARU PAPUA (MERUPAKAN WADAH UNTUK MELAKUKAN PUBLIKASI PEMETAAN ADAT)
3. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TELAH MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN WAMEN ATR/KEPALA BPN AGAR DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DI PROVINSI PAPUA PEMETAAN PARISIPATIF/ADAT/HAK ULAYAT DAPAT DIAKOMODIR DENGAN DASAR UU NO. 21/2001
4. DIHARAPKAN AGAR DALAM PENGELOLAAN PEMETAAN PARISIPATIF/ADAT/HAK ULAYAT ITU ADA WALI DATA SEBAGAI PENANUNGGUJAWAB PENGGUNAAN PETA
Sketsa Ruang Hidup Masyarakat Numfor
22
TERIMA KASIH
Tetap SemangatMenanti Perubahan