Buletin swadesa edisi 2

  • View
    282

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Usaha perdesaan yang harus dikembangkan...maju bersama PNPM Mandiri Perdesaan jawa Barat

Text of Buletin swadesa edisi 2

  • 1. Swadesa-II/2013 www.pnpm-jabar.org

2. Swadesa-II/2013 www.pnpm-jabar.org Buletin Swadesa, Edisi-2 (Nov-2013) Diterbitkan oleh: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Jawa Barat Jln. Soekarno Hatta No.466 Bandung bekerjasama dengan RMC III PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat Jl. Batu Permata II No.1 Margacinta, Bandung Puluhan Ibu/kaum perempuan di Kec. Ciwaringin-Cirebon serius mengikuti Pelatihan Membatik yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan TA 2013. Hasil Kegiatan ini untuk menambah produksi kain batik Ciwaringin yang semakin diminati pasar Cirebon, Semarang, Jakarta, Bandung dan lain sebagainya 3. Swadesa-II/2013 www.pnpm-jabar.org alah satu misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat. Hal ini senada dengan salah satu misi pembangunan Provinsi Jawa Barat (2013-2018) yaitu membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan. Isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 diantaranya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Perdesaan. Salah satu problem krusialnya adalah terbatasnya akses permodalan serta kapasitas manajemen berusaha masyarakat miskin. Di berbagai wilayah seperti Karawang, Indramayu, Cianjur permodalan rentenir masih banyak menjerat. Penyediaan dana pinjaman bergulir melalui program Usaha Ekonomi Produktif dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (UEP/SPP) selama kurun waktu 15 tahun (1998-2013) terbukti menjadi fondasi bagi tumbuhnya usaha kreatif berbasis semangat kelompok. Kaum perempuan menjadi penentu dalam pengembangan ide dan usaha kreatif tersebut. Di 422 kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat telah dan sedang tumbuh aneka usaha seperti kerajinan, kuliner, jasa, ketrampilan, dan lain sebagainya. Semua itu tak lepas dari kiprah kelembagaan Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang kontinyu melakukan pendampingan berbentuk permodalan maupun pelatihan. Sampai akhir tahun 2013, aset produktif dana bergulir mencapai Rp. 970.242.361.884,- Diskusi terbuka. Disahkannya UU No.1 Tahun 2013 tentang LKM (Lembaga Keuangan Mikro), publikpun bertanya bagaimana positioning kelembagaan UPK kedepannya. Berbentuk apa, Fungsinya apa serta bagaimana peran pendampingan terhadap usaha ekonomi warga miskin?. Ya, semua masih terbatas diskusi. Sebab, yang mendesak untuk disiapkan adalah kemandirian usaha kelompok peminjam SPP/UEP itu sendiri. Sesuai dengan misi PNPM Mandiri Perdesaan, penting juga ditingkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya. Hal ini merujuk pada prinsip keberlanjutan (sustainability). Sebagaimana dicontohkan UPK phase-out Leuwimunding Majalengka, selain status permodalan, yang tak kalah penting diperhatikan adalah semangat pelestarian prinsip pelaksanaan kegiatan. Salah satunya MAD. Sebab forum itulah diantara warisan berharga PNPM Mandiri Perdesaan. S 02 4. Swadesa-II/2013 www.pnpm-jabar.org Pemimpin Redaksi Ali Yasin-Spesialis KIE Kontributor Fasilitator&Pelaku di 17 kabupaten Jl. Batu Permata II No.1 Margacinta Bandung-Jawa Barat Email, gusyasin@yahoo.com Website: www.pnpm-jabar.org Produkkreatifdesa.blogspot.com RAGAM SAJIAN Pengantar 02 Gerbang Edukasi ; Menata Desa dengan Kemandirian Usaha Tekad Pemerintah Provinsi Jawa Barat 04 Pengembangan Ekonomi Perdesaan 06 Gerai Produk Perdesaan 06 Menghadapi Tantangan WTO 07 Positioning Kelembagaan UPK 08 Studi Hukum Kelembagaan 09 Peningkatan Permodalan Usaha 10 Pengembangan Usaha Desa 11 Rekam Jejak: Produk Kreatif Penuhi Stand Pameran Gubernur Saba Desa 12 Rp. 576 Milyar untuk PPemerataan Pembangunan 13 MP3KI Bertekad Gerus Kemiskinan 14 Rangkuman Berita 15 Pro Desa: Motor Sport Optimalkan UPK 20 Pemkab Sukabumi Bantu Client-Server 21 Cermin Mandiri: Menabur Kekompakan Demi Kelestarian 22 Kiprah Linkungan: Air Gunung Salak 24 Prakarsa : Ketika Desa Bersuara di Dunia Maya 27 Jejak Fasilitor: Menumbuhkan Asa dan Cinta Batik 28 Pojok Hukum: Melawan Korupsi dari Desa (2) 31 Ruang Peduli: BKAD Kokohkan Kemajuan Desa 33 Edukasi: RBM dan Kultur Belajar Warga Desa 36 Derap Kader Desa: Sabisa-bisa Kudu Bisa 39 Gerak Perempuan: Minyak Kletik Nan Menggelitik 43 Resensi: Program SPP Mengantar Wisudaku 44 ON-Motivasi: Kunci Bahagia 43 Profile 44 Saur Lembur 47 Good Shoot 48 03 5. Swadesa-II/2013 www.pnpm-jabar.org Menata Desa dengan Kemandirian Usaha Jawa Barat termasuk daerah subur rentenir. Memang belum ada data resmi berapa jumlah persisnya. Sebab, sebagian berkedok KSP (Koperasi Simpan Pinjam). Di kabupaten Cianjur misalnya, berdasar data Dinas Koperasi dan UKM, setidaknya perputaran uang rentenir berkedok KSP berkisar Rp.10-15 milyar/bulan. Di kabupaten lain seperti halnya Bandung, Ciamis, Tasikmalaya dan Indramayu praktek rentenir juga sangat marak. Proses yang tak berbelit dan instant menjadi faktor pemicu ketertarikan nasabah yang kadang tak berpikir panjang resiko. Selain bunga yang tinggi (kadang 20% lebih), tak sedikit yang menggunakan jalur premanisme ketika menagih nasabah yang melebihi batas waktu. Contoh, melakukan perampasan tanah, rumah hingga kendaraan bermotor. Menyikapi kondisi tersebut, sekelompok orang yang tergabung dalam Yayasan Bakti Anak Negeri mendeklarasikan Gerakan Anti Rentenir, di Desa Cibodas Kabupaten Bandung. Gerakan tersebut sebagai penyadaran kepada pemerintah dan masyarakat agar lebih memilih pinjaman ke lembaga keuangan resmi seperti bank atau koperasi yang jelas. Bagaimanapun, keberadaan rentenir sangat merugikan pembangunan ekonomi di perdesaan. Bahkan, tak sedikit yang menghambat pertumbuhan usaha masyarakat secara individu ataupun kelompok. Dengan jeratan hutan, banyak usaha kecil di perdesaan gulung tikar. Gubernur Ahmad Heryawan (05/12/2013) menegaskan perlunya Revolusi Perbankan untuk memutus mata rantai Rentenir. Bentuknya peningkatan layanan kepada pengusaha kecil. Apalagi, masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman perbankan untuk permodalan baru mencapai 5%. Masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapat akses permodalan walaupun untuk skala kecil. Umumnya karena proposal usaha yang kurang memenuhi persyaratan sehingga enggan mengakses permodalan dari bank atau lembaga keuangan mikro yang resmi. Tekad Pemerintah provinsi Jawa Barat Tekad pemerintah provinsi Jawa Barat dalam upaya peningkatan akses dan keberdayaan ekonomi pedesaan diwujudkan melalui penguatan kapasitas bukan hanya dari segi fisik baik itu permodalan dan ketrampilan. Selain itu, juga melalui penguatan kembali nilai-nilai sosial yang mengarah pada kepedulian, kebersamaan sebagaimana budaya lokal dalam falsafah sauyunan ngawangun desa. Data BPS 2012 menyebutkan, penduduk kategori miskin di Jawa Barat 04 6. Swadesa-II/2013 www.pnpm-jabar.org mayoritas berada di perdesaan. Persoalan serius yang mereka hadapi adalah terbatasnya akses permodalan usaha sehingga sebagian terjebak pada jasa pinjaman rentenir yang berkeliaran hingga ke pelosok desa. Pemprov Jawa Barat menetapkan peningkatan kualitas perekonomian dan daya beli masyarakat sebagai common goals atau isu strategis pembangunan Tahun 2014. Dalam isu ini, pemberday aan ekonomi rumah tangga dan pengemba ngan usaha kecil dan menengah menjadi isu sentral. Melalui integrasi komitmen pelaksanaan pembangunan lintas sektor (RAM-IP atau Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan) maka isu pengentasan kemiskinan menjadi garapan seluruh SKPD/OPD. BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) merupakan salah satu OPD yang ditugasi untuk mengawal hal tersebut. Hal tersebut sesuai dengan visi Sebagai Penggerak Utama Terwujudnya Masyarakat Berdaya, Mandiri dan Sejahtera. Masyarakat Berdaya, memiliki esensi suatu keadaan dimasa depan yang menggambarkan masyarakat memiliki potensi dan kemampuan memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalahnya sendiri. Cara nya dengan memanfaat kan potensi sumber daya yang dimilikinya dengan berbasis budaya. Kondisi ini sebagai kondisi positif yang mampu memberikan kontribusi kepada upaya mewujudkan Jawa Barat sejahtera. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat merupakan salah satu misi utama BPMPD Jawa Barat disamping pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna. 05 7. Swadesa-II/2013 www.pnpm-jabar.org Pengembangan Ekonomi Perdesan Diantara program pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan yang digagas oleh BPMPD Jawa Barat adalah peningkatan infrastruktur, revitalisasi posyandu, peningkatan kapasitas pemerintah desa dan lain sebagainya. Prakarsa program tersebut diharapkan memberi daya pacu terhadap tumbuhnya pengembangan ekonomi di perdesaan termasuk melalui penguatan kelembagaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Hal inilah yang menjadi sinergi dengan PNPM Mandiri Perdesaan yang salah satu fokusnya adalah pengembangan ekonomi di perdesaan melalui pemberian perguliran modal usaha dengan sistem kelompok dan tentunya tanpa agunan (jaminan). Sebagaimana kita ketahui, terbatasnya modal menjadi salah satu kendala utama berkembangnya usaha di pedesaan. Banyak rumah tangga yang hidup dalam garis kemiskinan karena niat berusaha terkendala oleh hal tersebut. Dengan fasilitasi dana perguliran UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) terbukti banyak usaha masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Di 422 kecamatan Jawa Barat, setiap tahun diberi suntikan modal dana perguliran (maksimal 25% dari total BLM) untuk program SPP/UEP. Sistem berkelompok memberi keunggulan dari segi perencanaan usaha, pengendalian keuangan, pengembangan usaha, pembinaan kapasitas kelompok yang intensif dilakukan oleh UPK ataupun kelembagaan lainnya. Gerai Produk Perdesaan Sebagaimana telah direalisasi, pada tahun 2013 tiga kabupaten lokasi PNPM Mandiri Perdesaan diberikan bantuan uang senilai Rp. 1 milyar. Dana tersebut untuk pembuatan bangunan gerai yang difungsikan sebagai pusat pemasaran produk unggulan kelompok SPP/UEP. Tak hanya itu, gerai tersebut juga akan dijadikan sebagai pusat peningkatan kapasitas karena berdasar desain d