Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur

i

LAPORAN AWAL EKPD 2011

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

OLEH

TIM EKPD UNIVERSITAS MULAWARMAN

2011

ii

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kahadirat Tuhan YME yang telah

memberikan rahmad dan hidayahnya dan atas kehendaknya sehingga kami dapat

menyelesaikan laporan awal kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kalimantan

Timur tahun anggaran 2011.

Dalam pembuatan laporan awal ini kami telah banyak menerima bantuan dari

berbagai pihak, dan pada tempatnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ketua Bappenas dan seluruh staf yang telah memberikan kepercayaan dan

kesempatan untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan pemerintah daerah

provinsi Kalimantan Timur.

2. Rektor Universitas Mulawarman yang telah memberikan arahan dan fasilitas untuk

penyelesaian laporan awal ini.

3. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kerjasama.

Laporan ini merupakan laporan awal untuk selanjutnya terus diupayakan dalam

pelaksanaan penyusunan laporan akhir.

Samarinda, Juni 2011 Tim Independen EKPD Provinsi Kalimantan Timur Rektor,

Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE., SU

NIP. 19550410 198301 1 001

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... ii

DAFTAR ISI .................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1

A. Latar Belakang ...................................................................................................1

B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran ..........................................................................3

C. Angota Tim EKPD Provinsi Kalimantan Timur ...................................................3

BAB II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR .........................5

A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 ............................5

B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategis

Pengembangan dalam RPJMN 2010-2014.........................................................6

C. Evaluasi Tematik ...............................................................................................7

BAB III PENUTUP .......................................................................................................8

Laporan Awal EKPD Universitas Mulawarman 1

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem

perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung koordinasi antar pelaku

pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah,

antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (3)

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin

tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan

berkelanjutan.

Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis (Renstra)

Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mencakup

4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1) pengambil kebijakan/keputusan

(policy maker) dengan penjabaran pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan

rencana pembangunan; (2) koordinator; (3) think-tank; dan (4) administrator dengan

penjabaran penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap

pelaksanaan rencana pembangunan dan penyusunan laporan hasil evaluasi.

Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan evaluasi

terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari peran tersebut

telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang didalamnya

mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post.

Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan terhadap

pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 mutlak diperlukan, demikian juga

pencapaian di tiap daerah.

RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2. Pendidikan

3. Kesehatan


4. Penanggulangan Kemiskinan

5. Ketahanan Pangan

6. Infrastruktur

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8. Energi

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

3 prioritas lainnya, yaitu:

1. Kesejahteraan Rakyat

2. Politik, Hukum, dan Keamanan

3. Perekonomian

Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada RPJMN

2010-2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian target kinerja

RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2) relevansi isu strategis, sasaran,

arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi

daerah; dan (3) evaluasi tematik di tiap daerah.

Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan

harapan agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya berlangsung

dalam proses yang lebih independen. Oleh karena itu, Bappenas cq. Deputi Evaluasi

Kinerja Pembangunan akan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan

Daerah (EKPD) bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal.


B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Tujuan :

1. Untuk melengkapi baseline data 2009 dan mengetahui tingkat pencapaian

prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.

2. Untuk mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi

pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah

3. Untuk mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah

Sasaran :

1. Tersedianya baseline data 2009 dan hasil evaluasi terhadap capaian prioritas

nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.

2. Tersedianya informasi dasar untuk merumuskan kebijakan terutama yang berupa

langkah penanganan segera, baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah

daerah.

3. Tersedianya hasil evaluasi yang menunjukkan kesesuaian dan atau

ketidaksesuaian antara isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi

pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah.

4. Tersedianya informasi dasar untuk melakukan revisi RPJMN oleh pemerintah dan

revisi RPJMD oleh pemerintah daerah.

5. Tersedianya hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di

tiap daerah.

6. Tersedianya informasi dasar bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dalam

merumuskan langkah kebijakan mengatasi masalah spesifik melalui evaluasi

tematik di tiap daerah.

A. Anggota Tim EKPD Provinsi Kalimantan Timur

Anggota Tim EKPD Univerrsitas Mulawarman, Provinsi Kalimantan Timur :

1. Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, SU

2. Prof. Dr. Sukisno, S. Riadi, SE, MM

3. Prof. Dr. Hj. Rusmilawati IM, M.Si

4. Prof. Dr. Mustofa Agung Sarjono

5. Prof. Dr. Hj. Eny Rochaida, M.Si

6. Prof. Dr. Dra. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si


7. Dr. Ir, Sadaruddin, MP

8. Drs. A. Zainil, M.Si


BAB II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011

Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 Berdasarkan RPJMN 2010 - 2014.

Evaluasi terhadap capaian prioriotas Nasional tahun 2010 dan 2010 berdasarkan

RPJMN 2010 – 2014 belum seluruhnya dapat dilakukan, karena data yang mendukung

belum seluruhnya tersedia. Saat ini Tim telah berusaha untuk melengkapi dan

menyempurnakan data untuk evaluasi capaian prioritas Nasional 2010 dan 2011

berdasarkan RPJMN 2010-2014.

Untuk mendukung evaluasi tim EKPD Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan

penelusuran data keberbagai instansi terkait. Saat ini Tim telah melakukan audensi

dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur untuk mengumpulkan data yang diperlukan

dan masukan terutama terhadap berbagai bidang yang akan dievaluasi.

Selain menghimpun data yang diperlukan, juga mencari berbagai masukan untuk

mendukung, dan membahas penyebab naik atau turunnya capaian.

Evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 akan dilakukan

terhadap beberapa prioritas nasional dan dengan memperhatikan keadaan tahun

sebelumnya. Pada indikator angka melek huruf pada tahun 2010 mencapai 99,47%

terdapat peningkatan dibandingkan tahun 2009 (97,18%). Sedangkan angka partisipasi

murni (APM) untuk SD mengalami kenaikan dari 93,74% tahun 2010 menjadi 96,77%

pada tahun 2010. Angka partisipasi murni SMP 72,06% tahun 2009 meningkat mencapai

85,25% tahun 2010. Terdapat lonjakan yang signifikan untuk SLTA, pada tahun 2009

hanya 53,10% dan pada tahun 2010 meningkat mencapai 80,23%. Pada tahun 2011

sedang diusahakan data yang terkait dengan bidang pendidikan untuk evaluasi capaian.

Perhatian pemerintah provinsi Kaimantan Timur terhadap bidang kesehatan

menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini terlihat dari adanya

peningkatan alokasi anggaran untuk bidang kesehatan. Pada tahun 2009 alokasi

anggaran untuk kesehatan 8,56 dari total APBD meningkat pada tahun 2010 mencapai

13,84%. Sedangkan penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Timur untuk memenuhi

hak-hak dasar masyarakat, berdasarkan data yang ada tahun 2007 terdata 324.800

orang (11,04%), tahun 2008 turun 259.450 orang (8,53%) dan tahun 2009 turun 245.050


orang (7,86%). Terkait dengan 3 priorotas lainnya dalam bahasan RPJMN 2010-2014

merupakan agenda peningkatan kesejahteraan rakyat. Setiap tahun program

Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur menurun.

Bidang ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan Penangguran di Kalimantan Timur

tahun 2009 sebesar 10,45%, tahun 2010 sebesar 9,80% yang akan di komparatifkan

dengan RPJMN dan RPJMD 2008-2013 yang akan di sinergikan dengan program

pertanian dalam arti luas yang dimana Kalimantan Timur sudah membangun 750.000 ha

dengan menyerap tenaga kerja 4.640 orang (Sumber majalah Five, Edisi April 2011)

Provinsi Kalimantan Timur selama ini dikenal dengan kekayaan sumberdaya

alam yang melimpah terutama dari sektor migas dan batu bara yang merupakan

kekayaan alam tidak dapat diperbaharui, mengharuskan mulai memikirkan sumber

pengganti apabila sumberdaya alam tersebut berkurang. Sektor pertanian dalam arti

luas sangat pentinghal ini untuk menjaga ketanian dalam hal ini untuk menjaga

dikembangkan m di Kalimantan Timur. Peningkatan produksi padi terus diupayakan

terutama untuk tanaman pangan. Untuk menunjang pembangunan diperlukan

infrastruktur terutama jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan produksi

dengan daerah pemasaran. Pada tahun 2010 infrastruktur jalan pembangnannya masih

belum seperti yang diharapkan, terihat masih adanya jalan dengan kondisi rusak baik

rusak ringan maupun rusak berat. Hal ini menunjukkan bahwa sangat diperlukan

ketersediaan biaya pemeliharaan, selain penambahan ruas jalan.

Pesatnya pembangunan dan meningkatnya memanfaatan sumberdaya alam

seperti pertambangan batu bara yang peningkatannya sangat pesat pada beberapa

tahun terakhir mengkibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Lahan pasca

tambang selama ini sebagain besar belum direklamasi dan direvegetasi sehingga

menimbulkan permasalahan lingkungan.

Dari berbagai permasalahan tadi selanjutnya akan dilihat kemajuan atau

penurunannya pada tahun 2011. Beberapa data untuk tahun 2011 telah mulai dihimpun,

tetapi untuk beberapa sektor lainnya data tahun 2011 belum tersedia. Hal ini akan diatasi

dengan menelusur data tersebut ke berbagai instansi terkait, baik data primer maupun

data sekunder.

B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategis Pengembangan dalam RPJMN 2010-2014.

Pembanguan diberbagai sektor yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur mempunyai relevansi dengan isu strategis pembangunan dalam

RPJMN. Walaupun demikian terdapat beberapa sektor yang spesifik daerah perlu


mendapat perhatian serius seperti penanganan daerah perbatasan. Selama ini perhatian

terhadap pembangunan di daerah perbatasan telah dilakukan tetapi belum maksimal

mengingat permasalah diperbatasan cukup kompleks sehingga perlu penangan secara

terpadu.

C. Evaluasi Tematik. Tersedianya informasi dasar bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dalam

merumuskan langkah kebijakan mengatasi masalah spesifik melalui evaluasi tematik di

tiap daerah.

Evaluasi tematik akan dilakukan dimulai dengan penetapan isu sentral, yang

kemudian dijadikan dasar dalam mengevaluasi tema lainnya.

Pada evaluasi tematik akan dikaitkan antara indikator yang dievaluasi dengan

indikator lainnya. Misalnya pada indikator meningkatnya kerusakan jalan maka

mempengaruhi iklm investasi dan iklim usaha.

Untuk mengurangi jumlah pengangguran pemerintah provinsi terus berusaha

meningkatkan pembangunan perekonomian dan pengembangan sektor pertanian secara

luas yang dapat menyerap lapangan kerja bagi masyarakat meliputi sektor pertanian,

perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Hal ini harapannya dapat

berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan dan efek berikutnya adalah

berkurangnya jumlah penduduk miskin. Untuk menunjang pembangunan tersebut

diperlukan infrastruktur yang memadai yang menghubungkan sember-sumber pusat

produksi dengan daerah pemasaran.

Provinsi Kalimantan Timur yang dianugrahi kekayaan alam berupa sumberdaya

alam seperti hutan dan bahan tambang, disatu sisi memberikan sumber penghasilan

disisi lain dalam pengelolaannya telah memberikan dampak terhadap berubahnya

lingkungan. Kualitas lingkungan menurun sehingga diperlukan upaya untuk melestarikan

lingkungan dan hal ini telah usaha pemerintah dalam menjalankan kebijakan

pembangunan mengedepankan tatakelola yang berwawasan lingkungan (Green

Governance) yang memberikan perlindungan sosial dan ekologis. Hal ini diharapkan

dapat menurunkan kerusakan lahan, meluasnya lahan kritis dan mengurangi terjadinya

bencana.


BAB III PENUTUP

Untuk mencapai tujuan pembangunan seperti yang diharapkan mensejahterakan

kehidupan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan

seimbang baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungannya.

Sesuai dengan harapan bahwa pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan

daerah yang mengacu pada RPJMN 2010-2014 dengan fokus utama untuk mengetahui

tingkat pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di provinsi

Kalimantan Timur, maka beberapa permasalahan yang utama adalah pendidikan,

kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur, energi dan lingkungan hidup.


Data Sumber Target Sumber Capaian Sumber Target Sumber Capaian Sumber% U

% U

% U

% U

% U

Tahun U8,7 9,24

Buku III RKP 2010 8,9

Buku III RKP 2011

% P93,74

% P110,45

% P

per 1000 kelahiran hidup

U

26 SDKI 2007 20,06Buku III RKP 2010 26 SDKI 2007 15,7

Buku III RKP 2011 26 SDKI 2007

Tahun U

73

Proyeksi BPS, 2005-2025 72,63

Proyeksi BPS, 2005-2025 73,2

Proyeksi BPS, 2005-2025 73,4

Buku III RKP 2011 73,4

Proyeksi BPS, 2005-2025

% U

% P

% U7,73 9,65

Buku III RKP 2010 7,66 BPS 4,91 - 4,64

Buku III RKP 2011

% U11,09 BPS 8,64

Buku III RKP 2010 10,45 BPS 7,53 - 8,35

Buku III RKP 2011

Rp U

Indeks P

Ton P 555.560 BPS 588.112 BPS 618.492 BPSOrang P

Baik % U

84,13

Sedang % U 20,48

Buruk % U 63,66

Unit U

Unit U

% P

% U

US$ Juta U79,9 BKPM 1.092,20 BKPM

Rp Milyar U82,2 BKPM 7.881,30 BKPM

Rp M P

Rp M P

8 Energi % U

67,22

Statistik Ketenagalistrikan dan Energi tahun 2009 Ditjen LPE 67,2 *

Renstra KESDM dan presentasi tentang Rencana Kerja Ditjen Ketenagalistrikan KESDM tahun 2034 65,25

Renstra KESDM dan presentasi tentang Rencana Kerja Ditjen Ketenagalistrikan KESDM tahun 2034 70,4 *

Renstra KESDM tahun 2010-2036 70,4 **

Renstra KESDM tahun 2010-2036

% U

Kali/Thn P

% P

% P

Indeks U

Kab U

% P

Unit U

Orang P

Buah P

Buah P

INDIKATOR, TARGET CAPAIAN DAN CAPAIAN RPJMN 2010-2014 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No oritas Nasio Indikator SatuanKeterangan indikator

2009 2010 2011

1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkanPersentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atapPersentase kabupaten/kota yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)Persentase kab/kota yang telah memiliki e-procurement Persentase kab/kota yang telah memiliki Perda Transparansi

2 Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah

Angka Partisipasi Murni (SD/MI)Angka Partisipasi Kasar (SD/MI)Angka melek aksara 15 tahun keatas

3 Kesehatan Angka Kematian Bayi

Angka Harapan Hidup

Persentase penduduk ber-KB (contraceptive prevalence rate)Laju pertumbuhan penduduk

4 Penanggulangan Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Tingkat pengangguran terbuka

5 Ketahanan Pangan

PDRB Sektor Pertanian

Nilai Tukar Petani

Produksi Padi (Ton)

Jumlah Penyuluh Pertanian

6 Infrastruktur % panjang jalan nasional dalam kondisi:

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana/ProvinsiPerda RTRW

Persentase kabupaten/kota yang telah mensahkan Perda RTRW

7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Persentase kredit UMKM

Nilai Realisasi Investasi PMA Nilai Realisasi Investasi PMDNJumlah alokasi kredit perbankanJumlah tabungan masyarakatRasio Elektrif ikasi

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Persentase Luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritisFrekuensi terjadi bencanaPersentase ruang terbuka hijau (RTH) di Ibukota ProvinsiPersentase pembentukan BPBD di Kab/Kota/Provinsi

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

Indeks Gini

Jumlah Kabupaten TertinggalKemiskinan

Jumlah hasil riset dari lembaga riset

11 Kebudayaan, Kreatif itas, Inovasi dan Teknologi

Jumlah paten (HAKI)

Jumlah dosen peneliti PTN/PTSJumlah perpustakaan


Indeks U 75,11Rp.Juta/tahun

U

% P

% P

Indeks U 1,07 Polri 2,11 Polri

% P

% P

% U1,94

Buku III RKP 2010 3,15 - 3,65

Buku III RKP 2011

% P

% P

% P

% P

Prioritas Lainnya

1 Kesejahteraan rakyat lainnya

IPM

Pendapatan per kapita

Penyandang masalah sosialGizi Buruk

2 Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya

Indeks kriminalitas

Persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensionalPersentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional

Pertumbuhan Ekspor

Pertumbuhan Impor

Catatan :

*)Target nasional tahun 2010-2011 sesuai Renstra K

**) Merupakan perkiraan capaian

3 Perekonomian lainnya

Pertumbuhan ekonomi

Inflasi

Perkembangan PAD

Education

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur