Buletin TRP Edisi II 2012

8/19/2019 Buletin TRP Edisi II 2012

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-trp-edisi-ii-2012 1/32

Belajar dari Jakarta

Dinamika dan Tantangan Perencanaan Metropolitan JakartaWawancara dengan Ir. Sarwo Handayani, M.SiKepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi DKI Jakarta

Meninjau Tata Ruang Jakarta: Aspek Transportasi dan

Pengendalian BanjirDr. Ir. Bianpoen

Dosen Jurusan Teknik Arsitektur, FDTP-UPH Karawaci

Tantangan Pengadaan Permukiman Murah di Perkotaan Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkas, MURPStaf Kementerian PPN/Bappenas

Ringkas Buku Deddy K. Halim:

Psikologi Lingkungan Perkotaan

Buletin

Tata Ruang &Pertanahan edisi II tahun 2012



Usai Pilkada 20 September 2012, belajar berdemokrasi dari PilkadaJakarta menjadi highlight di banyak media. Meski sebelumnya melaluipersaingan ketat perebutan suara, dan baru sebatas hasil hitung cepat, namunpada hari pemungutan suara Fauzi Bowo, gubernur petahana, mengucapkanselamat kepada pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama yangmengungguli perolehan suara.

Dalam posisinya sebagai Ibukota, DKI Jakarta sering dijadikanbarometer bagi pembangunan wilayah lainnya di Indonesia, terutama kota-kota yang pesat perkembangannya. Tentu tidak hanya dari Pilkada lalu dapatdipetik pembelajaran, tetapi juga dari banyak aspek lainnya.

“Belajar dari Jakarta”, diangkat sebagai tema Buletin Tata Ruang &Pertanahan edisi ke 2 tahun 2012. Sebagai barometer nasional, sekaligusetalase kehidupan bangsa dan negara RI pada aras internasional, Jakartamerupakan tempat belajar bagaimana sebuah kota dengan penduduk (sianghari) hampir 12 juta dan akumulasi 30 % dari sumber daya nasionaldirencanakan dan terus dibicarakan.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi Jakarta pada sisi lain diperhadapkanpada paling tidak 3 hal yaitu semakin parahnya kemacetan, banyaknyaperumahan kumuh, serta terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ancamanbanjir juga masih mengintai. Kesemua itu menjadi pekerjaan rumah yang tidakmudah bagi Gubernur Terpilih DKI Jakarta .

Untuk mendapatkan gambaran rinci tentang seluk-beluk

pembangunan Jakarta, buletin kali ini menyajikan hasil wawancara langsungdengan Kepala Bappeda DKI Jakarta, Ir. Sarwo Handhayani, M.Si. Selanjutnya,konsep compact city dan kaitannya dengan aspek perumahan perkotaan,dikupas dalam tulisan Dr. Ir. Oswar Mungkasa, MURP, yang tengah berkarya diKementerian PPN/Bappenas dan pernah bekerja di Kementerian PerumahanRakyat. Kita juga dapat mengetahui pandangan mengenai Jakarta di mataseorang Bianpoen, yang pernah lama berkiprah dalam perencanaan Jakarta.

Sajian menarik lainnya adalah melihat dari dekat Jakarta City Planning

Gallery , wujud konkrit keterbukaan perencanaan pembangunan kota, yangbarangkali baru satu-satunya di Indonesia. Juga melihat kehadiran rumahsinggah dalam merepons masalah sosial perkotaan, terutama fenomena anak jalanan. Untuk menyegarkan wawasan pembaca, turut ditampilkan ringkasanbuku “Psikologi Lingkungan Perkotaan”, serta ringkasan kajian Land Market .

Sebagai informasi perkembangan penataan ruang dan pertanahan,dapat disimak status terkini penyusunan perda Rencana Tata Ruang WilayahPropinsi (RTRWP), serta ringkasan peraturan diantaranya tentang Rencana TataRuang Pulau Jawa dan Bali, dan Perpres No.71 tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum.

Di era informasi dengan kemudahan akses internet dan intensitaspekerjaan yang padat, adalah tantangan tersendiri untuk mengelola sebuahbuletin cetak agar tetap eksis. Untuk itu kami sampaikan penghargaan yangsebesar-besarnya kepada nara sumber dan berbagai pihak yang terkait dalammempersiapkan buletin ini. Semoga buletin ini dapat memberi sumbangsihdan menjadi instrumen knowledge sharing dalam penataan ruang danpertanahan.

Redaksi Buletin Tata Ruang & Pertanahan

Pelindung

Penanggung Jawab

Pemimpin Redaksi

Dewan Redaksi

Editor

Redaksi

Desain & Tata Letak

Desain Sampul

Distribusi &Administrasi

Alamat Redaksi

TelpEmail

Website

Deputi BidangPengembangan Regional danOtonomi Daerah

Direktur Tata Ruangdan Pertanahan

Mia Amalia

Dwi Hariyawan SUke M. HusseinNana Apriyana

Khairul RizalRinella Tambunan

HernydawatiSanti YuliantiZaenal ArifinAswicaksanaAgung DorodjatoenRaffli NoorIdham KhalikCindie RanotraRiani Nurjanah

Indra Ade SaputraMicania CamillangYovi Dzulhijjah

Dodi Rahadian

Sylvia KrisnawatiRedha Sofiya

Direktorat Tata Ruang danPertanahan, BappenasJl. Taman Suropati No. 2Gedung Madiun Lt. 3Jakarta 10310021 - 392 66 [email protected]://landspatial.bappenas.go.id

Belajar dari Jakarta

pengantar redaksi


http://slidepdf.com/reader/full/buletin-trp-edisi-ii-2012 3/32Buletin Tata Ruang & Pertanahan

20

Dinamika dan TantanganPerencanaan Metropolitan Jakarta

Wawancara

Ir. Sarwo Handayani, M.SiIr. Sarwo Handayani, M.SiIr. Sarwo Handayani, M.SiIr. Sarwo Handayani, M.Si

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi DKI Jakarta

2Meninjau Tata Ruang Jakarta:Aspek Transportasi danPengendalian Banjir

Dr. Ir. BianpoenDr. Ir. BianpoenDr. Ir. BianpoenDr. Ir. Bianpoen

Dosen Jurusan Teknik Arsitektur, FDTP- UPH Karawaci

8

2 8 10

agenda 15

edisi II tahun 2012

daftar isi 1

koordinasi TRP 18

kajian22

ringkas buku20melihat dari dekat 16

dalam berita 9

Buletin

Tata Ruang & Pertanahan

Sosialisasi PeraturanPerundangan Bidang TataRuang dan Pertanahan

Tantangan PengadaanPermukiman Murah di Perkotaan

Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURPDr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURPDr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURPDr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP

Staf Kementerian PPN/Bappenas

10 24

- PP No.26 Tahun 2012- Perpres No. 28 Tahun 2012- Perpres No. 71 Tahun 2012

daftar isi

1

- PP No 29 Tahun 2012- PP No. 13 Tahun 2010

galeri foto 28



Buletin Tata Ruang & Pertanahan2

Ir. Sarwo Handhayani, M.SiKepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

K ota Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yangmemiliki status setingkat provinsi. Sebagai Ibu Kota Negara,Kota Jakarta mengalami perkembangan pembangunan fisik

maupun ekonomi yang pesat, sehingga Kota Jakarta sering dijadikanacuan bagi pembangunan kota-kota lain di Indonesia. Akan tetapi,disamping pesatnya pembangunan yang terjadi di Kota Jakarta,banyak pula masalah yang dihadapi dalam proses pembangunantersebut.

Dinamika isu dan perkembangan Kota Jakarta menjadi perhatianutama bagi Bappeda DKI Jakarta dalam merencanakan pembangunanKota Jakarta secara terarah dan berorientasi pada penyelesaianmasalah-masalah utama. Sebagai Kepala Bappeda DKI Jakarta Ir.Sarwo Handhayani, M.Si tentunya fasih terhadap kondisi Jakarta dansegala perkembangannya. Berikut hasil wawancara redaksi buletinTRP dengan Ir. Sarwo Handhayani, M.Si (SH) mengenaipengalamannya dalam merencana kota sedinamis Jakarta yang tentudapat menjadi insipirasi dan pembelajaran berharga bagi banyakkalangan.

TRP: Apa kelebihan Kota Jakarta jika dibandingkan dengan kota-kotametropolitan lain di Dunia?

SH: Dengan penduduk 9,7 juta jiwa (BPS 2012), Jakarta merupakansalah satu kota metropolitan yang cukup diperhitungkan dalamtatanan kota-kota dunia khususnya di Asia. Bila dibandingkandengan kota-kota metropolitan lain di dunia, Jakarta mempunyaikelebihan dan kekurangan, yaitu:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentangJakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia,Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi yang mempunyaikekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tempatkedudukan Perwakilan Agung dan pusat perwakilan lembaganasional.

2. Secara nasional ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional

(KSN) dalam satu kesatuan kawasan Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur)yang mengamanatkan perencanaan, pemanfaatan danpengendalian tata ruang yang terpadu. Jakarta sebagai inti dandaerah disekitarnya sebagai satelit yang dapat diartikan dalamhal ini Pemerintah Pusat memberikan dukungan yang lebih besaruntuk pembangunan kawasan Jakarta dan sekitarnya.

3. Sebagai kota yang telah berusia 485 tahun, Jakarta memilikikekayaan lingkungan dan bangunan bersejarah terbesar di Asiatenggara.

4. Jakarta tumbuh semakin pesat dengan berbagai peran, yaitusebagai pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan,

belanja, dan pariwisata, sehingga menjadi tujuan urbanisasisekaligus menjadi barometer perkembangan kota-kota diIndonesia.

5. Pesatnya pembanguan di Jakarta saat ini masih belum dapatmengejar kebutuhan pelayanan infrastruktur yang lebih pesat lagiakibat tingginya pertumbuhan penduduk. Di sisi lain, posisigeografis yang kurang menguntungkan dan ketersediaan lahanyang terbatas, mengakibatkan permasalahan yang kompleksdiantaranya kemacetan dan banjir.

TRP: Apa saja hal-hal yang menjadi lebih baik dan yang masih perludiperbaiki/ dibenahi di Kota Jakarta dalam kurun waktu 10 tahun

terakhir?

SH: Dalam hal merencanakan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta,sektor transportasi dan pengendalian banjir menjadi prioritas. Hal-halyang menjadi lebih baik dalam 10 tahun terakhir:

Secara konsisten Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta telah menerapkan PolaTransportasi Makro (PTM) yangmencakup pembangunan transportasipublik yaitu Busway dan Mass Rapid

Transportation (MRT), optimalisasipelayanan kereta api, penambahan ratio jalan hingga mencapai 10% dari luastotal Jakarta sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam Perda RTRW, sertapengembangan pengelolaan lalu lintas.Saat ini pengembangan busway telah

mencapai 12 koridor (207,3 km), 2 koridor ekstension (10,5 km)Tangerang dan Bekasi, 15 Feeder , 669 bus (472 single dan 197double ) dengan target penumpang 129,9 juta per tahun.

Persiapan pengembangan MRT telah sampai di penghujung,diharapkan pada Bulan Oktober 2012 konstruksi koridor Selatan-Utarapenggal Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia (HI) sudah bisadimulai dan dapat digunakan pada Tahun 2016. Sementara itu koridorTimur-Barat dari Balaraja sampai dengan Cikarang saat ini dalamproses penyusunan studi kelayakan.

Perubahan ratio jalan telah dilakukan dengan menyambungkan jalan- jalan yang terputus (missing link ), pembangunan Fly Over dan Under

Pass serta pembangunan jalan layang non tol Antasari danCasablanca. Pengembangan pengelolaan lalu lintas telah dilakukandengan membangun Intellegent Transport System dan penataan parkirserta persiapan pola road pricing .

Dalam penataan parkir, pada dasarnya untuk traffic restraint , yangdiinginkan adalah semua parkir bersifat off street daripada on street.D engan off street kapasitas jalan diharapkan akan lebih meningkat,serta tidak akan ada lagi ketidakjelasan aliran dana dari sistem parkiron street seperti yang telah banyak terjadi selama ini. Namun, masalahutama dari penerapan sistem off ini adalah adanya keterbatasan lahan

serta diperlukannya dana yang cukup besar untuk membangungedung parkir. Dalam mengatasi masalah keterbatasan dana, salahsatu upaya yang bisa dilakukan adalah melibatkan peran pihak swasta.Harus diperhatikan juga pengelolaan sistem parkir yang telah ada,

Dinamika dan Tantangan Perencanaan Metropolitan Jakarta.

wawancara

Jakarta menjadi

tujuan urbanisasi

sekaligus menjadi

barometer

perkembangan kota

-kota di Indonesia.


http://slidepdf.com/reader/full/buletin-trp-edisi-ii-2012 5/32Buletin Tata Ruang & Pertanahan 3

sehingga sistem parkir off street tersebut dapat melayani kebutuhanseluruh lapisan masyarakat.

Pola road pricing sebenarnya bukan merupakan hal baru. Disamping telahdimuat dalam UU lalu lintas, Pemerintah DKI Jakarta juga telahmempersiapkan Perda terkait. Sehingga nantinya tinggal menungguterbitnya PP (Peraturan Pemerintah) mengenai road pricing . Salah satuhal yang mungkin perlu diperbaharui dalam rancangan mengenai road pricing ini adalah yang diatur hanya mengenai mobil. Padahal jumlah dan

pengguna motor sudah sangat banyak di Jakarta. Sepatutnya ketentuanmengenai motor pun masuk sebagai salah satu obyek sistem road pricing .Rencananya, penerapan road pricing ini akan dilakukan pada daerah yangsebelumnya merupakan daerah 3 in 1.

Dalam upaya pengendalian banjir, Kanal banjir timur sudah berfungsimengamankan 2,7 juta penduduk dari banjir dan kanal banjir barat sudahditingkatkan kapasitasnya. Sementara itu perluasan waduk dan situ sertaperbaikan drainage telah menurunkan jumlah lokasi banjir.

Selanjutnya untuk meningkatkankualitas lingkungan kota telahdilakukan pengadaan Ruang TerbukaHijau (RTH) secara konsisten melalui

pembebasan lahan dengan luas rata-rata 20 ha per tahun. Dilakukanpula penambahan luas area hutanmangrove secara nasional maupuninternasional, serta rehabilitasimangrove dan juga peningkatanpengelolaan sampah di BantarGebang yang saat ini dapatmenghasilkan 10,5 Mega Wattenergy listrik dari gas metan. Untukpengelolaan sampah, sekarang

sedang disiapkan Intermediate Treatment Facility (ITF) berupa incinerator yang rencananya dapat memproses seperenam sampah Jakarta, sehingga

kedepan pengelolaan masalah sampah Jakarta dapat diselesaikan olehKota Jakarta sendiri.

RTRW yang lama telah menetapkan porsi RTH sebesar 23,94% ataukurang lebih 24% RTH (10% RTH privat dan 14% RTH publik) dari totalluas DKI Jakarta. Porsi RTH ini mungkin masih belum sesuai denganketentuan 30% RTH (10% RTH privat dan 20% RTH publik) untuk suatuwilayah kota. Akan tetapi, dalam menyiasati kekurangan porsi RTHtersebut, Pemda DKI telah melakukan suatu upaya, yaitu denganmenetapkan 6% porsi RTH dari RTH privat (pihak swasta) yangdipergunakan untuk publik. Sehingga apabila dikalkulasi jumlah total RTHakan tetap 30% (10% RTH privat + 14% RTH publik + 6% RTH privatyang diperuntukan untuk publik).

RTH memang menjadi salah satu perhatian utama di Jakarta. Upayapembebasan lahan seluas 20 ha dengan total biaya 0,5 Trilyun dan jangka waktu lebih dari 30 tahun, ternyata hanya memberi porsi kuranglebih 0,005% dari luas total Jakarta. Meskipun begitu, rencanapengembangan tersebut akan tetap dipertahankan, karena memang DKIJakarta sendiri menginginkan RTH yang banyak. DKI Jakarta sebenarnyatelah mengeluarkan persyaratan minimal untuk green building, namun memang masih perlu upaya dan komitmen bersama dalammenerapkannya. Terlepas dari itu, apabila kembali pada konsep awalmengenai ketetapan RTH sebesar 30%, serta belajar dari kasus Jakarta,maka kedepan perlu ada analisis yang lebih matang dalam penetapanporsi 30% RTH tersebut, mengingat karakteristik kota yang berbeda-bedadan agar porsi yang diterapkan realistis untuk kota skala metropolitan.

Di bidang pendidikan selain kesejahteraan guru juga ditingkatkan wajibbelajar 12 tahun yang telah dimulai sejak tahun ajaran 2012, bersamaandengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Disamping itu, di

bidang kesehatan, telah tersedia fasilitas kesehatan di seluruh wilayah kotakecamatan dan kelurahan berupa Puskesmas Kelurahan, PuskesmasKecamatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Fasilitas puskesmastingkat kecamatan, juga telah dilengkapi dengan pelayanan rawat inap. Upah

Minimum Regional (UMR) juga telah ditingkatkan dan jumlah keluarga miskinsemakin berkurang.

Dalam 10 tahun kedepan diperlukan upaya yang lebih keras lagi dalammelanjutkan perbaikan-perbaikan untuk masyarakat dan kota, diantaranya:

• Pembangunan angkutan umum massal perlu terus dilakukan denganmenambah koridor busway dan MRT menjadi angkutan yang terintegrasidengan kereta api dan angkutan lainnya. Sementara penggunaankendaraan pribadi perlu diperketat dengan menerapkan berbagai skematraffic restraint .

• Untuk mengamankan Kota Jakarta dari bahaya banjir dan rob perlu terusdiupayakan penambahan waduk dan situ, penerapan zero run off bersama masyarakat dan membangun Giant Sea Wall yang dipadukandengan pengembangan water front city .

• Untuk meningkatkan kualitas Sumber daya manusia di Jakartadiupayakan peningkatan pendidikan sejalan dengan penyiapan tenagaterampil melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

• Kualitas pelayanan kesehatan terus ditingkatkan termasuk penangananmanusia lanjut usia (manula), serta pengembangan fasilitas olahragatermasuk membangun 2 (dua) stadion.

• Jumlah penduduk miskin terus dikurangi dengan pengembanganprogram-program yang lebih terarah.

• Peningkatan kualitas lingkungan hidup terus dilakukan diantaranyamelalui pengembangan skema pembiayaan daerah yang melibatkanBUMD dan masyarakat serta dunia usaha.

TRP: Isu-isu prioritas apakah yang dapat menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan?

SH: Merencanakan tata ruang Jakarta yang telah berusia 485 tahunmemerlukan kecermatan lebih dibandingkan dengan merencanakan kota-kota baru yang masih kosong. Masukan hasil evaluasi yang kualitasnyaditentukan oleh monitoring, menjadi penting karena optimalisasi ruangdidasarkan pada keseimbangan daya dukung dan daya tampung yang saatini sudah terbatas. Diperlukan terobosan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

Kelangkaan lahan untuk pembangunan dan ancaman banjir rob karenaperubahan iklim mendasari pemikiran rencana pembangunan Jakartasebagai Water Front City yang berkelanjutan dengan membangun Giant Sea

Wall yang sekaligus terpadu dengan pengembangan potensi ekonomi seperti jalan tol , pelabuhan, air bersih, angkutan massal dan tambahan lahan baru.

Dalam proses perencanaan pelibatan pemangku kepentingan sangat perludilaksanakan, tidak hanya di dalam Provinsi DKI Jakarta tetapi juga dengan

...untuk meningkatkan

kualitas lingkungan kota

telah dilakukan

pengadaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

secara konsisten melalui

pembebasan lahan

dengan luas rata-rata 20

ha per tahun.




Daerah yang berbatasan. Selanjutnya untuk menjamin bahwarencana yang telah disusun akan diterapkan dengan konsisten, perludirancang rencana pemanfaatan dan pengendaliannya yangmerupakan bagian dari dokumen perencanaan itu sendiri.Kemampuan pembiayaan juga merupakan isu penting untuk dapatmenghasilkan rencana yang realistis.

Isu lain yang juga merupakan prioritas adalah keterpaduan programdalam upaya “Pemberdayaan Masyarakat”. Masyarakat yang

berdaya diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah dilingkungannya masing-masing. Sehingga program-programpembangunan dalam skala besar dapat dilaksanakan lebih sukses.Peran lurah sebagai ujung tombak pembangunan yangmengedepankan pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan,termasuk dalam wawasan dan pandangan berkaitan dengan publicservices dan governance . Perencanaan pengentasan kemiskinanmemerlukan kecermatan yang tinggi dan peran lurah menentukankeberhasilan upaya ini.

Isu prioritas yang juga perlu diperhatikan adalah perencanaanperizinan yang terpadu antar unit-unit pemberi rekomendasi suatuizin dan transparansi mekanisme perizinan yang dapat dipahami oleh

masyarakat. Pemanfaatan Information Technology (IT) menjadimutlak untuk meningkatkan pelayanan masyarakat secarakeseluruhan.

TRP: Upaya apa yang telah ditempuh dalam penanganan isu prioritas

tersebut?

• Telah disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakartayang telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah pada tanggal12 Januari 2012. Sebagai acuan pembangunan jangka panjangyang bersifat arahan makro, Perda dimaksud lebih lanjut dirincidalam Rencana Detail Tata Ruang yang diharapkan dapat segeradi ‘Perda’ kan agar dapat menjadi pedoman pelaksanaanpembangunan kota. Sementara itu untuk sektor-sektor dan

program-program strategis, sedang dipersiapkan rencanapelaksanaannya, misalnya pengembangan Transit OrientedDevelopment (TOD) dan pembangunan Giant Sea wall .

• Telah disusun mekanisme perencanaan yang menempatkanmasyarakat lingkungan RT, RW dan Kelurahan sebagai subyekpembangunan agar masyarakat lebih berdaya dalammenyelesaikan permasalahan di lingkungannya. Pemberdayaanekonomi masyarakat Kelurahan diupayakan dengan membentukkoperasi jasa keuangan sendiri. Demikian pula peran lurah telahditingkatkan melalui pelimpahan wewenang dalam pelaksanaanpembangunan termasuk peningkatan jumlah anggaran untukmembiayai program-program yang dapat dikerjakan bersama

dengan masyarakat.

Terkait dengan Giant Sea Wall, ide awal muncul karena Jakartamerupakan salah satu kota di Pantura (Pantai Utara Jawa) yang akanterkena dampak climate change , sehingga dijadikan salah satu pilot project untuk aplikasi mengatasi masalah dampak climate change,khususnya untuk wilayah Pantura. Berdasarkan hasil kajianbekerjasama dengan Belanda diperkirakan diperlukan waduk/danauseluas 50 km2 yang harus dibangun untuk mengantisipasi masalahbanjir di Jakarta, khususnya yang disebabkan kenaikan permukaan airlaut oleh karena adanya climate change . Kajian tersebut menyarankan2 (dua) opsi, yaitu: (1) dibangun on land atau (2) dibangun off land .

Apabila dibangun off land , biaya yang besar merupakan kendalautama. Namun pada sisi lain pembangunan off land memiliki dampakturunan yang positif karena bisa turut menopang pembangunanwilayah, seperti penggunaan sisi waduk off land sebagai jalan tol, area

MRT, pemenuhan standarpelabuhan masa depan, sumberdaya air tawar, lokasi wisata,maupun pemenuhan reklamasi yangdapat menambah luas lahan.Terkait kebutuhan biaya yang besartersebut, sebenarnya sudah ada

beberapa alternatif, diantaranyadengan memadukan Giant Sea Walloff land dengan water front city .Rencana Giant Sea Wall sebenarnyasudah masuk dalam RTRW, yaituJakarta coastal developmentstrategy . Meskipun merupakanrencana yang sangat strategis dantelah diusulkan masuk ke dalamMP3EI, namun sampai sekarang

tidak masuk dalam Metropolitan Priority Area (MPA).

TRP: Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat

dalam penanganan isu-isu prioritas tersebut?SH: FaktorSH: FaktorSH: FaktorSH: Faktor----faktor pendukung:faktor pendukung:faktor pendukung:faktor pendukung:

• Komitmen yang tinggi dari pimpinan daerah dan jajaranPemerintah Provinsi DKI Jakarta.

• Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai modal bagi pembiayaanpembangunan Jakarta.

• Sumber daya manusia yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKIJakarta relatif cukup baik.

• Dukungan dari Pemerintah Pusat baik dalam bentuk pembiayaanprogram-program pembangunan maupun bantuan berupabimbingan teknis.

• Tawaran kerjasama dari Pemerintah Negara lain cukup banyak

sehingga membuka peluang untuk pembangunan Jakarta denganmengadopsi keberhasilan pembangunan di kota-kota besar dunia.

• Antusiasme berbagai komunitas cukup tinggi untuk terlibat danbekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam membangunJakarta.

Sementara itu, f Sementara itu, f Sementara itu, f Sementara itu, faktoraktoraktoraktor----faktor penghambat:faktor penghambat:faktor penghambat:faktor penghambat:

• Walaupun PAD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup tinggi,namun masih jauh dari kebutuhan yang diperlukan untukmembangun Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

• Peraturan Pemerintah yang ada belum sepenuhnya mendukungrencana pembangunan.

• Secara geografis posisi Jakarta yang kurang menguntungkan, yakni

sebagai kota delta yang dilalui 13 sungai.• Keterbatasan lahan sehingga biaya pembebasan lahan yang tinggi

dan sulit dilakukan.

...diperlukan waduk/

danau seluas 50 km2

yang harus dibangun

untuk mengantisipasi

masalah banjir di Jakarta,

khususnya yang

disebabkan kenaikan

permukaan air laut oleh

karena adanya climate

change.



• Status kepemilikan lahan masyarakat seringkali tidak jelas (tidakbersertifikat) sehingga mempersulit proses pembebasan lahan untukpembangunan.

• Keberhasilan pembangunan di Jakarta di sisi lain menambah arusurbanisasi ke Jakarta.

• Urbanisasi ke Bodetabek (Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) yangpesat menambah besarnya komuter ke Jakarta yang membutuhkanpelayanan fasilitas kota.

• Sikap dan perilaku masyarakat Jakarta belum sepenuhnyamencerminkan masyarakat perkotaan.

TRP: Bagaimana dengan dinamika hubungan antarpemerintah(Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat; PemerintahDaerah DKI Jakarta dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan); sertadinamika hubungan antarpemangku kepentingan (Pemerintah –

Masyarakat – Dunia Usaha – DPRD)?

a.a.a.a. Dinamika hubungan antara Pemerintah DKI Jakarta denganDinamika hubungan antara Pemerintah DKI Jakarta denganDinamika hubungan antara Pemerintah DKI Jakarta denganDinamika hubungan antara Pemerintah DKI Jakarta denganPemerintah Pusat:Pemerintah Pusat:Pemerintah Pusat:Pemerintah Pusat:

Pembangunan Jakarta tidak semata-mata dilakukan untukmengakomodasi kepentingan daerah, melainkan juga Jakarta

sebagai Ibu Kota Negara. Dalam hal ini, Pemerintah DKI Jakartasenantiasa berusaha untuk dapat mengakomodasi keduakepentingan tersebut dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.Beberapa hambatan yang seringkali muncul dalam mengakomodasikepentingan pembangunan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara adalahkurangnya dukungan Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartasebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendanaanPemerintah DKI Jakarta dalam menyelenggarakan urusanpemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai IbuKota Negara dianggarkan dalam APBN berdasarkan usulan dariPemerintah DKI Jakarta. Namun, saat ini pendanaan tersebut belum

terlaksana, terutama karena belum adanya PP turunan dari UUNo.29/2007. Diharapkan kedepan akan ada PP turunan tersebut.

b.b.b.b. Dinamika hubungan antara Pemerintah DKI Jakarta dengan PemdaDinamika hubungan antara Pemerintah DKI Jakarta dengan PemdaDinamika hubungan antara Pemerintah DKI Jakarta dengan PemdaDinamika hubungan antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemdayang berbatasan:yang berbatasan:yang berbatasan:yang berbatasan:

Perencanaan DKI Jakarta tidak dapat terlepas dari perencanaanwilayah sekitarnya sehingga diperlukan sinkronisasi, khususnyarencana tata ruang yang prosesnya seringkali tidak mudah karenaadanya perbedaan kepentingan antar daerah. Dengandikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentangPenataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,Bekasi, Puncak, Cianjur diharapkan proses koordinasi dapat berjalanlebih baik karena memiliki kepastian dasar hukum. Sementara itu juga selalu diupayakan kerjasama yang saling menguntungkanantara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Daerahyang berbatasan melalui Forum Badan Kerjasama PembangunanDaerah Jabodetabekjur dalam rangka pemaduserasian kawasanJabodetabekpunjur sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 54tahun 2008.

Pemda DKI juga telah mengupayakan adanya bantuan dana untukdaerah-daerah sekitarnya. Namun sejak berlakunya ketentuanPermendagri No.32/2011, dicari bentuk bantuan yang tidakmenyalahi aturan, seperti bantuan dalam bentuk infrastruktur. Upayakerjasama juga sudah dilakukan melalui kegiatan ‘road show’ kepadaPemda sekitar dalam penyusunan RTRW. Selain itu telah berjalan

kerjasama untuk penanganan sampah di Bantar Gebang. Sejauh initelah ada ‘take and give’ yang baik dalam pengelolaan sampah diBantar Gebang.

Meskipun telah banyak contoh pelaksanaan kerjasama yangmenunjukan hubungan baik, namun masih ada hal lain yang harusditingkatkan dalam kerjasama tersebut, yakni ketahanan pangan.Sebagai kota inti yang memiliki banyak kegiatan ekonomi danmenjadi pusat penarik bagi wilayah sekitarnya, kedepan perludibangun terminal agribisnis di sekitar Jakarta. Dengan demikian,sebagai kota jasa, Jakarta dapat lebih fokus pada penerapan high

tech dan padat modal. Namun hal itu tidak mudah karenamencakup banyak aspek serta kualitas SDM yang belumsepenuhnya mendukung.

c.c.c.c. Dinamika hubungan antar pemangku kepentingan (PemerintahDinamika hubungan antar pemangku kepentingan (PemerintahDinamika hubungan antar pemangku kepentingan (PemerintahDinamika hubungan antar pemangku kepentingan (Pemerintah----

MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat----Dunia UsahaDunia UsahaDunia UsahaDunia Usaha----DPRD):DPRD):DPRD):DPRD):

Perencanaan pembangunan DKI Jakarta diupayakan denganmelibatkan semua pemangku kepentingan baik untuk perencanaan jangka panjang, menengah maupun jangka pendek atau tahunan.Perencanaan tahunan dilaksanakan melalui pendekatanperencanaan secara bottom up dan top-down . Proses

perencanaan bottom-up dilaluidengan menjaring aspirasimasyarakat untukpembangunan melalui RembugRukun Warga (RW) danMusyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang)yang dilaksanakan bertahapmulai dari Kelurahan hinggaProvinsi. Sementara itu,proses perencanaan top-down

ditempuh melalui penyusunankegiatan-kegiatan prioritasPemerintah DKI Jakarta yangmerupakan komitmenpembangunan jangkamenengah untuk mencapai visi

jangka panjang yang dicita-citakan.

Mengingat peran APBD dalam pembangunan di DKI Jakarta hanyakurang dari 10 %, maka penciptaan iklim usaha yang kondusifmenjadi prioritas untuk dapat mengoptimalkan peran dunia usahadalam pembangunan termasuk penerapan skema Public PrivatePartnership . Namun demikian usaha ini masih menghadapihambatan baik terkait perizinan maupun peraturan.

TRP: Bagaimana dengan kemungkinan kota-kota lain di Indonesia akanmengikuti jejak Kota Jakarta?

SH: Selama ini Jakarta telah menjadi barometer pembangunan bagiSH: Selama ini Jakarta telah menjadi barometer pembangunan bagiSH: Selama ini Jakarta telah menjadi barometer pembangunan bagiSH: Selama ini Jakarta telah menjadi barometer pembangunan bagiperkembangan kotaperkembangan kotaperkembangan kotaperkembangan kota----kota di Indonesia.kota di Indonesia.kota di Indonesia.kota di Indonesia.

Suatu kota dipandang berhasil maju dan berkembang jika memilikiaktivitas perekonomian yang tinggi, yang didukung dengan

pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung yang dapatmemfasilitasi mobilitas penduduknya. Beranjak dari fakta tersebut, tidakdapat dipungkiri bahwa Jakarta, pun dengan segala permasalahannya,masih dipandang sebagai salah satu kota paling maju di Indonesia, yang

Suatu kota dipandang

berhasil maju dan

berkembang jika memiliki

aktivitas perekonomianyang tinggi, yang didukung

dengan pembangunan

infrastruktur dan sarana

pendukung yang dapat

memfasilitasi mobilitas

penduduknya.





direspon antara lain dengan pengerukan sungai, peningkatan jalan, dan rencana reklamasi di utara Jakarta.

10. Diperlukan komitmen politik bersama antara pihak eksekutif danlegislatif sehingga rencana-rencana yang telah disusun benar-benar dapat diimplementasikan. Pembangunan kota hendaknyaberkeadilan karena bila masyarakat miskin sulit mengakses fasilitaskota, akan menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam. Selain itu,sustainable development harus menjadi acuan penyelenggaraan

pembangunan, sehingga keberlanjutan kota, baik dari segilingkungan, ekonomi, dan sosial dapat terpelihara.

11. Jangan mengenyampingkan peran serta masyarakat, karena bagikota metropolitan yang heterogen seperti Jakarta, peran sertamasyarakat seyogyanya dapat dikelola dengan cermat dan baik.Selain untuk mendapatkan masukan bagi pemerintah dalammenjalankan program-pogram pembangunan, juga menumbuhkansense of belonging dari masyarakat sehingga program-programpembangunan dapat senantiasa didukung dan dipelihara olehmasyarakat.

12. Pentingnya kerjasama dan komitmen antara Pemerintah Kota dandan kota lain yang berbatasan serta dengan Pemerintah Pusat,

karena sangat banyak kebijakan dan pengambilan keputusan yanghanya dapat terselenggara apabila telah tercapai kesepakatanantara pihak-pihak tersebut.

TRP: Apa saja pengaruh signifikan dari penerapan desentralisasi sejaktahun 1999 terhadap pembangunan Jakarta, terutama dalam konteks

eksternal (misal: berkurangnya laju urbanisasi ke Jakarta)?

SH: Pengaruh desentralisasi baru mulai dirasakan dengan indikasimenurunnya urbanisasi ke Jakarta sejak 2004 karena perkembanganpembangunan daerah yang mulai meningkat, kota tujuan urbanisasisaat ini sudah semakin beragam, tidak hanya ke Jakarta. Berdasarkansensus penduduk tahun 2010 tercatat migrasi risen yang masuk keDKI Jakarta sekitar 7,3%, sedangkan yang keluar dari DKI Jakarta

sekitar 10,2% yang berarti migrasi netto -2,9%. Laju pertumbuhanpenduduk pada periode 2000-2010 tercatat 1,42% untuk DKI Jakarta,3,67% untuk kawasan Bodetabek dan tertinggi laju pertumbuhanpenduduk di Kabupaten Bekasi sebesar 4,69% yang diikuti oleh KotaDepok sebesar 4,3%.

Relatif tingginya pertumbuhan penduduk di wilayah Bodetabekmendorong terjadinya peningkatan jumlah komuter yang melakukanperjalanan ke Jakarta karena aktivitas ekonomi mereka tetapberlangsung di Jakarta. Jika MP3EI berhasil, harusnya urbanisasi bisaditekan. Desentralisasi memang ada dampaknya, namun yang terjadiadalah migran masuk tinggal di sekitar (Bodetabek), dan tetap sajabekerja di Jakarta. Seharusnya mereka bisa bekerja di Bodetabek

juga, sehingga Jakarta tidak terlalu ‘crowded’ .

TRP: Bagaimana dengan pandangan mengenai wacana pemindahan pusat pemerintahan ke luar Jakarta?

SH: Saat ini DKI Jakarta sebagai ibu kota NKRI telah dilengkapidengan berbagai fasilitas yang meliputi :

a. Fasilitas istana dan lembaga eksekutifb. Fasilitas legislatif, kantor dan perumahanc. Fasilitas yudikatif, kantor dan perumahan

d. Fasilitas keamanan, kepolisian dan angkatan bersenjatae. Fasilitas Bank Sentral dan perbankan utamaf. Fasilitas Information and Communication Technology (ICT)g. Fasilitas penelitian dan perpustakaan

Isu pemindahan ibu kota pernah diwacanakan dengan tiga skenario.PertamaPertamaPertamaPertama, ibu kota tetap di Jakarta, dengan mengoptimalkaninfrastruktur untuk menata, membenahi, dan memperbaiki beberapapersoalan Jakarta, seperti kemacetan, urbanisasi, degradasilingkungan, kemiskinan urban, banjir, dan tata ruang wilayah. KeduaKeduaKeduaKedua,ibu kota Negara tetap diletakkan di Jakarta karena faktor historis,sedangkan pusat pemerintahan dipindahkan ke lokasi baru. Ketiga,Ketiga,Ketiga,Ketiga,ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan dari Jakarta,sedangkan Jakarta hanya dijadikan sebagai pusat bisnis.

Wacana pemindahan pusatpemerintahan ke luar Jakarta,dipandang sangat mahal danmenguras anggaran Negara,namun hasilnya belum tentuefektif dalam menyelesaikanmasalah kesenjangan wilayahmaupun perkembangan KotaJakarta. Hal ini mendorongpemikiran bahwa isunya bukanmemindahkan ibu kota,melainkan mendorong

penyeimbangan aktifitas sosialekonomi nasional yang saat initerlalu menumpuk (over

concentrated ) di Jakarta dan di Kawasan Bodetabek, yangberdampak pada disparitas (kesenjangan) pembangunan wilayahdan pada gilirannya menjadi problem bagi pembangunan danmanagement Kota Jakarta itu sendiri. Untuk mendorong lajuperekonomian secara berimbang di seluruh wilayah Indonesia telahdirumuskan MP3EI sebagai landasan percepatan pembangunanekonomi menurut koridor masing-masing.

Apapun pilihan skenarionya, sesungguhnya Pemerintah Provinsi DKIJakarta bersama-sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintahdaerah sekitar DKI Jakarta tetap harus menyelesaikan isu strategisseperti kemacetan, banjir, urbanisasi, kemiskinan, kesehatan danpendidikan.

Di akhir wawancara, dituturkan oleh Ibu Yani, begitu panggilan Ir.Sarwo Handhayani, M.Si, bahwa “Kerja adalah amanah. Tuntutanpekerjaan memang ada kalanya menyebabkan waktu untuk keluargamenjadi tersita. Namun, semuanya dijalani dengan ikhlas, sehinggalebih ringan menjalaninya.” [rt/kr/yd]

isunya bukan

memindahkan ibu kota,

melainkan mendorong

penyeimbangan aktifitas

sosial ekonomi nasional

yang saat ini terlalu

menumpuk (over

concentrated ) di Jakarta

dan di Kawasan

Bodetabek




Meninjau Tata Ruang Kota Jakarta: Aspek Transportasi dan

Pengendalian BanjirDr. Ir. Bianpoen

Dosen Jurusan Teknik Arsitektur, FDTP- UPH Karawaci; pernah bekerja sebagai Staf Ahli untuk TataKota, DKI Jakarta; dan Wakil Kepala, Pusat Penelitian Masalah Perkotaan dan Lingkungan, DKI Jakarta

Untuk mengetahui tata ruang Jakarta lebih tertata atau tidak,tergantung pada kriterianya, dan itu tidak ada. Sebagaiindikator dapat dipakai; indikator fisik, yaitu sistem alam (air

tawar, air laut, air tanah, air sungai, udara, tanah, rawa-rawa, dll.). Disamping itu juga ada indikator sosial-ekonomi, yang meliputikesenjangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, interaksi antarmasyarakat, kebersamaan, solidaritas, kerukunan , kesejahteraan,

dan sebagainya. Akan tetapi, yang lebih penting adalah mengenai adaatau tidak adanya moral dari para penyusun tata ruang tersebut.

Beberapa contoh nyatamengenai kondisi penataanruang di Kota Jakarta adalahmasalah penataan kawasanpermukiman serta masalahruang terbuka. Ruang kotaseharusnya dapat dinikmatioleh semua strata masyarakat,dari yang terkaya sampai

dengan yang termiskin. Hal ini berarti di dalam tata ruang kota harus

sudah ditentukan lokasi-lokasi permukiman bagi yang miskin. Namun,hal tersebut sekarang diabaikan, bahkan mereka digusur dan diusirdari Kota Jakarta. Ini berarti Pemerintah Daerah/ Pemerintah Nasionaltidak menjalankan 2 (dua) Undang-Undang, yaitu UUD 45, Ps. 34 danUU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Selanjutnya, salah satu contoh mengenai masalah ruang terbukaadalah mengenai Kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Kawasan Timur-Utara dari Kawasan Kelapa Gading semula merupakan daerah rawadan sawah. Kondisi tersebut dinyatakan dalam RUTR/RTRW DKI yangberlaku sampai dengan Tahun 2025. Peraturan Pemerintah No. 27Tahun 1991 tentang Rawa, menentukan bahwa rawa-rawa perludijaga kelestariannya. Akan tetapi, ironisnya sebuah keputusanMenteri di Tahun 1993 menyatakan bahwa rawa dapat dipakai untukpembangunan fisik. Akibat hal tersebut, maka jadilah perumahan di

opini

... tantangan Jakarta dan

semua kota-kota lain

adalah moral dan

pengetahuan tentang

ekologi berkelanjutan

Kelapa Gading seperti yang kita kenal sekarang. Hal yang lebihmenyedihkan adalah para penegak hukum di negara ini juga sepertimembiarkan di kondisi tersebut. Melihat kondisi demikian, maka istilah“Negara kita adalah negara hukum” tampaknya lebih tepat jikadiganti dengan istilah “Negara kita adalah negara bebas hukum”.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa yang menjadi penting bukan

mengenai ada atau tidak ada-nya tata ruang, melainkan mengenaiada atau tidak adanya moral. Dengan kondisi moral kita sekarang,maka tidak mengherankan jika terjadi perubahan dari rawa-rawamenjadi permukiman atau industri, dari daerah pesisir menjadipermukiman dan rekreasi, dan seterusnya. Maka, bisa dikatakanbahwa tantangan Jakarta dan semua kota-kota lain adalah moral danpengetahuan tentang ekologi berkelanjutan.

Berbicara mengenai kemacetan, kemacetan Jakarta seharusnyadiatasi dengan membangun sistem transportasi masal (Mass RapidTransportation ). Pelebaran dan pembangunan jalan-jalan yang lebardan melayang justru memicu peningkatan jumlah mobil dankemacetan. Transportasi umum dengan sistem MRT yang semestinyadibangun. Urbanisasi tidak akan berpengaruh banyak jika sistemtransportasi umumnya sudah baik.

Masalah banjir Jakarta seharusnya diatasi dengan rehabilitasi hutan diBogor-Puncak dengan membongkar semua vila-vila dan real-estate ditempat-tempat yang semula merupakan kawasan hutan. MengenaiBanjir Kanal Timur, memang dapat saja mengatasi banjir, tetapiterbatas hanya untuk kawasan di sekitar kanal tersebut saja.Selanjutnya, terkait wacana “Giant Sea Wall”, perlu dianalisis lebihmendalam, apa yang akan terjadi apabila semua air kotor dari 13sungai masuk ke teluk Jakarta?.

Secara singkat, pembelajaran yang saya rekomendasikan adalahuntuk mengatasi masalah kemacetan perlu dibangun sistem MRT, danuntuk mengatasi masalah banjir perlu dilakukan dengan rehabilitasikawasan hutan. Upaya-upaya tersebut hendaknya dilandaskandengan moral rendah hati dan pemahaman ilmu ekologi sertamemprioritaskan yang miskin, termasuk mereka yang ada di bantaransungai. Rekomendasi ini, berlaku juga untuk semua kota di Indonesia.






Sejak beberapa dekade terakhir, terjadi perkembanganpenduduk dunia yang demikian pesat. Tercatat populasipenduduk dunia saat ini telah mencapai 6,5 miliar jiwa. Jumlah

tersebut akan terus bertambah sehingga pada tahun 2050diperkirakan mencapai angka 9 miliar. Hal yang menarik bahwaperkembangan penduduk perkotaan ternyata juga meningkat sangattajam. Pada tahun 2008, batas psikologis 50 persen proporsipenduduk perkotaan telah terlampaui (PBB, 2008 ).

Tingkat urbanisasi dalam 10tahun terakhir dan jumlah kotadengan jumlah penduduk diatas 1 juta jiwa menunjukkanperkembangan yang signifikan.Pada masa awal abad XX,hanya 16 kota di dunia dengan jumlah penduduk lebih besardari 1 juta jiwa. Saat ini, hampir400 kota dengan ukurantersebut, dan sekitar 70 persendiantaranya di negaraberkembang (Lihat Tabel 1).

Pada tahun 2007, untukpertama kali dalam sejarahumat manusia, lebih banyakpenduduk yang bertempattinggal di daerah perkotaandibanding perdesaan.

Diperkirakan pada tahun 2017, karakter perkotaan akan dominan dinegara berkembang (United Nations, 2004 ). Meskipun demikian,seiring pertumbuhan kota, mengelola kota menjadi berubah semakin

rumit. Kecepatan dan skala perubahan kota dari negara berkembangmenghasilkan tantangan yang tak terbayangkan. Diantaranya resikoterhadap lingkungan dan sumber daya alam, kondisi kesehatan,kekerabatan sosial, dan hak individual.

Pertambahan penduduk perkotaan yang demikian cepat berdampakpada peningkatan kebutuhan ruang kota yang tidak dapat terpenuhioleh karena keterbatasan tanah, yang berakibat pada meningkatnyaharga tanah dan rumah sehingga tidak terjangkau oleh pendudukkota khususnya golongan menengah ke bawah. Selain itu, tingkatkenyamanan kota juga memburuk dengan terjadinya kemacetan,polusi, termasuk meningkatnya tingkat kejahatan. Kondisi inimendorong terjadinya perpindahan penduduk ke arah pinggirankota, yang dikenal dengan sebutan urban sprawl . Perubahan inibiasanya berlangsung cepat dan tidak terencana sehinggaberdampak negatif pada proses perkembangan kota.

Menyadari terjadinya fenomena urban sprawl dengan berbagaidampak negatifnya, para ahli perkotaan kemudian memperkenalkanmodel compact city . Compact city didefinisikan sebagai suatupendekatan perencanaan kota yang didasarkan pada pengembangansecara intensif dalam kawasan perkotaan eksisting atau pada kotadengan kepadatan yang relatif tinggi, dengan membatasi

pertumbuhannya (Cowan, 2004 dalam Kustiwan, 2006 ). Sehinggasingkatnya compact city adalah kepadatan tinggi, penggunaancampuran, dengan batas yang jelas (Jenk et al, 1996 ). Modelcompact city dinilai sebagai bentuk perkotaan yang palingberkelanjutan, karena paling sesuai dengan prinsip anti-sprawl (Kustiwan, 2006 ).

Isu utama dari timbulnya fenomena urban sprawl dan penerapanmodel compact city adalah penyediaan rumah bagi pendudukperkotaan. Mencermati fenomena urban sprawl yang juga terjadi di

Tantangan Pengadaan Permukiman Murah

di Perkotaan

artikel

Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP

Staf Kementerian PPN/Bappenas, pernah bekerja di Kementerian Perumahan Rakyat 2010-2012

Compact city didefinisikansebagai suatu

pendekatan perencanaankota yang didasarkan

pada pengembangansecara intensif dalam

kawasan perkotaan

eksisting atau pada kotadengan kepadatan yang

relatif tinggi, dengan

membatasipertumbuhannya

(Cowan, 2004 dalamKustiwan, 2006)

Tabel 1Tabel 1Tabel 1Tabel 1Perbandingan Jumlah dan Proporsi Penduduk Perkotaan Negara Maju dan Negara Berkembang Tahun 1950, 2000 dan Perkiraan Tahun 2030

Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Absolut (juta jiwa) Absolut (juta jiwa) Absolut (juta jiwa) Absolut (juta jiwa) Proporsi (%)Proporsi (%)Proporsi (%)Proporsi (%)

1950195019501950 2000200020002000 2030203020302030 1950195019501950 2000200020002000 2030203020302030

Penduduk TotalPenduduk TotalPenduduk TotalPenduduk Total

Dunia 2.519 6.071 8.130 100 100 100

Negara maju 813 1.194 1.242 32,3 19,7 15,3

Negara Berkembang 280 4.877 6.888 67,7 80,3 84,7

PerkotaanPerkotaanPerkotaanPerkotaan

Dunia 733 2.857 4.945 100 100 100

Negara maju 427 882 1.015 58,3 30,9 20,5

Negara Berkembang 306 1.974 3.930 41,7 69,1 79,5Catatan:

- Negara maju terdiri dari Eropa, Amerika Utara, Australia/Selandia Baru, dan Jepang

- Negara berkembang terdiri dari Afrika, Asia (selain Jepang), Amerika Latin, dan Karibia

Sumber: Diolah dari Cohen Barney, 2006.



kota besar Indonesia, khususnya Jakarta, menjadi menarik untukmencoba memaparkan tantangan penyediaan perumahan yangdihadapi Jakarta melalui penerapan compact city dalam mengatasifenomena urban sprawl . Tentu saja tulisan ini tidak berpretensimembahas secara paripurna, tetapi lebih fokus pada menyajikanpemikiran awal dan langkah strategis yang perlu dilakukan

khususnya oleh pemerintah daerah.

FenomenaFenomenaFenomenaFenomena Urban Sprawl Urban Sprawl Urban Sprawl Urban Sprawl

Jika diterjemahkan secara harafiah, urban sprawl dapat diartikansebagai perkembangan (secara acak) perkotaan ke arah suburban (pinggiran kota). Urban sprawl merupakan fenomena perkembangankota yang terjadi tanpa terencana yang mengakibatkan pertambahanluas kota secara fisik ke arah suburban (pinggiran kota). Penyebabutama urban sprawl adalah pertambahan jumlah penduduk yangsedemikian besar baik dari proses alamiah maupun urbanisasi, yangdisertai meningkatnya kebutuhan tanah, sementaraketersediaan tanah di dalam kota tetap dan terbatas. Akibatnyakebutuhan ruang tidak dapat tertampung lagi di tengah kota, yang

berdampak pada harga tanah menjadi tidak terjangkau lagi. Sebagaiakibatnya penduduk memilih berpindah dan berlokasi di daerahsuburban .

Penyebab.Penyebab.Penyebab.Penyebab. Faktor yang mendorong terjadinya proses perembetankenampakan fisik kekotaan ke arah luar (urban sprawl ) antara laindipengaruhi oleh gerak sentrifugal. Gerak sentrifugal ini mendoronggerak keluar dari penduduk dan relokasi usahanya. Terdapatbeberapa hal yang mendorong gerak sentrifugal (Yunus, 2006 ) yaitu(i) adanya gangguan yang berulang seperti macetnya lalu lintas,polusi dan gangguan bunyi menjadikan penduduk kota merasa taknyaman bertempat tinggal dan bekerja di kota; (ii) kebutuhan ruangbagi kegiatan industri modern di kota tidak dapat lagi terpenuhi.

Gedung-gedung bertingkat di tengah kota tak mungkin lagi diperluas,ini berlaku juga untuk perindustrian, kecuali dengan biaya yangsangat tinggi; (iii) meningkatnya sewa lahan dan biaya perawatanbangunan; (iv) tingkat kenyamanan bermukim yang semakin rendah.Perumahan di dalam kota pada umumnya serba sempit, kumuh dantak sehat; (v) meningkatnya kesejahteraan sehingga memungkinkansetiap keluarga memiliki kendaraan bermotor dan ditunjangkemudahan sumber pembiayaan bagi pemilikan kendaraan bermotor.Meningkatnya kesejahteraan juga berdampak pada timbulnyakeinginan secara naluri untuk menghuni wilayah di luar kota yanglebih alami.

Ditengarai selain faktor pendorong, terdapat juga faktor penarikterjadinya urban sprawl berupa insentif dan kemudahan yangtersedia di suburban, yaitu (i) murahnya harga tanah dan biayalainnya di daerah suburban; (ii) meningkatnya investasi infrastrukturdan fasilitas dasar di daerah suburban; (iii) kondisi kehidupan yanglebih tenang di suburban; (iv) tarif pajak yang lebih rendah disuburban.

Dampak Dampak Dampak Dampak .... Awalnya urban sprawl dipertimbangkan sebagai hal yangbaik, yang terjadi di seluruh dunia. Sebagai contoh di Amerika, kotayang mengalami gejala urban sprawl disepadankan denganpencapaian mimpi besar bangsa Amerika berupa ketersediaan rumahtapak berhalaman luas dengan seluruh kelengkapan fasilitasnya.Namun kemudian kondisi ini berakibat (i) membesarnya dana yangdibutuhkan pemerintah untuk menyediakan kebutuhan infrastruktur

dan fasilitas dasar, yang berdampak pada kecenderunganmeningkatnya pajak. Beberapa pihak bahkan menengarai hal inimenjadikan investasi infrastruktur tidak efisien dan tidak efektif; (ii)meningkatnya ketergantungan pada moda kendaraan bermotor yang

berdampak pada meningkatnya polusi udara, efisiensi energi yangrendah dan menurunnya tingkat kesehatan; (iii) berkurangnya luasanlahan pertanian produktif yang berdampak pada menurunnya produksiproduk pertanian; (iv) luasan daerah terbuka menjadi berkurang yangberdampak pada meningkatnya volume air limpasan dan menurunnyaketersediaan air tanah; (v) jarak antara rumah relatif jauh yang

berdampak pada menurunnya kedekatan sosial diantara penduduk(Devira, 2008 ).

Tipe dan Karakteristik Tipe dan Karakteristik Tipe dan Karakteristik Tipe dan Karakteristik . Menurut Gillhan (2002), terdapat 4 (empat)karakteristik urban sprawl yaitu pembangunan yang menyebar/melompat, pembangunan kawasan komersial yang memanjang,kepadatan rendah, dan penggunaan tunggal. Sementara dari sisikarakter penyebarannya, terdapat 3 (tiga) macam tipe urban sprawl (Hidajat, 2004 ), yaitu:

a. Perembetan Konsentris (Centric Development )

Pada tipe ini, perembetan terjadimengikuti bagian luar daerah

terbangun sehingga akhirnyaterjadi secara merata di hampirseluruh bagian luar daerahterbangun. Akibatnya,penambahan daerah baru terlihatmenyatu dengan daerahterbangun yang lama. Peranan

infrastruktur transportasi terhadap tipe ini tidak signifikan, danperembetannya pun berlangsung lambat.

b. Perembetan Memanjang (Ribbon Development )

Perembetan yang terjadi terlihattidak merata, tetapi cenderung

berkembang lebih cepat padasepanjang koridor transportasisehingga terlihat memanjangsepanjang koridor.Kecenderungan ini yangmenjadikan perembetan ini juga

disebut sebagai perkembangan pita (ribbon development).

c. Perembetan Melompat (Leap Frog Development )

Sebenarnya istilah perembetankurang tepat dilekatkan pada tipeini. Pertumbuhan daerahterbangunnya terjadi secara

sporadis tanpa pola yang jelas,sehingga dianggap paling tidakefisien.

Compact City Compact City Compact City Compact City : Alternatif Model Pengembangan Kota Kontra: Alternatif Model Pengembangan Kota Kontra: Alternatif Model Pengembangan Kota Kontra: Alternatif Model Pengembangan Kota Kontra Urban Sprawl Urban Sprawl Urban Sprawl Urban Sprawl

Istilah compact city pertama kali diperkenalkan oleh ahli matematikaGeorge Dantzig dan Thomas L. Saaty pada tahun 1973, yangberkeinginan mengefisienkan pemanfaatan sumber daya. Penerapanmodel compact city merupakan respons terhadap berkembangnyafenomena urban sprawl yang dianggap merugikan perkembangansebuah kota secara keseluruhan.

Definisi Definisi Definisi Definisi .... Terdapat beragam definisi compact city , diantaranya yang relatiflengkap dikemukakan oleh J. Arbury yaitu sebuah model pengembangankota yang terfokus pada intensifikasi perkotaan, menetapkan bataspertumbuhan kota, mendorong pengembangan campuran (mixed use )dan mengedepankan peran angkutan umum dan kualitas desain




kekhawatiran menurunnya kualitas hidup karena tingginya kepadatandalam kota; (ii) tergusurnya penduduk berpendapatan rendah; (iii)peningkatan pergerakan vertikal seperti lift, eskalator yang tidak hematenergi; (iv) peningkatan suhu yang ditimbulkan keberadaan gedungtinggi (Roychansyah, 2006 ).

Prinsip dan Pendekatan Prinsip dan Pendekatan Prinsip dan Pendekatan Prinsip dan Pendekatan. Menurut Jenks (2000), pendekatan compact

city adalah (i) meningkatkan kawasan terbangun dan kepadatanpenduduk permukiman, (ii) mengintensifkan aktifitas ekonomi, sosialbudaya perkotaan; (iii) memanipulasi ukuran kota, bentuk dan strukturperkotaan serta sistem permukiman dalam rangka mencapai manfaatkeberlanjutan lingkungan, sosial, dan global, yang diperoleh daripemusatan fungsi perkotaan. Sementara Roychansah (2005)menyebutkan 6 (enam) faktor penting sebagai atribut compact city yaitu pemadatan populasi, pengonsentrasian kegiatan, intensifikasitransportasi publik, ukuran optimal kota, kesejahteraan social-ekonomidan proses menuju kota kompak.

Di Amerika, model ini lebih dikenal sebagai Smart Growth dengan 10prinsip dasarnya yaitu (i) guna lahan campuran; (ii) memanfaatkan

perkotaan. Sementara Burton (2000) menjelaskannya sebagai kotadengan dimensi ‘kepadatan yang tinggi’.

Dapat disimpulkan bahwa compact city adalah suatu konsepperencanaan kota terfokus kepada kepadatan hunian yang relatif t inggipada guna lahan campuran, lebih mengandalkan sistem transportasiumum yang efisien, termasuk aktivitas pejalan kaki dan bersepedasehingga penggunaan kendaraan bermotor pribadi berkurangintensitasnya, penggunaan energi menurun rendah dan polusiberkurang.

Konsep compact city relatifmenyerupai kondisi kota-kotakecil tradisional denganintensitas penggunaan sepedaatau berjalan kaki masih tinggi.Perbedaan utamanya adalahpada tingkat kepadatanpenduduknya.

Karakteristik Karakteristik Karakteristik Karakteristik .... Pada dasarnya,

model compact city bukansesuatu yang benar-benarbaru, tetapi merupakan tipikalbentuk kota lama di Eropa yangmempunyai prinsip (i)menekankan kota dan lansekap;(ii) menambahkanpembangunan pada daerah

eksisting; (iii) mengombinasikan fungsi yang ada; (iv) menyebarkanfasilitas untuk mengurangi bangkitan lalu-lintas; (v) kepadatan tinggi;(vi) menekankan transportasi publik. Bentuknya seringkalidiindikasikan dalam 5 D yaitu dencity (kepadatan), divercity (keragaman), design (Cervero dan Kockelman, 1997 ) dan destination

(tujuan), dan distance (jarak) (Lee, 2007 ).Sebagai sebuah tanggapan terhadap fenomena urban sprawl , secaraumum dapat disarikan beberapa perbedaan antara urban sprawl dengan model compact city , (Tabel 2) setidaknya berdasarkan 12aspek yaitu kepadatan, pola pertumbuhan, guna lahan, skala, layanankomunitas, tipe komunitas, transportasi, disain jalan, disain bangunan,ruang publik, biaya pembangunan, proses perencanaan (Roychansyah,2006 ).

Manfaat Manfaat Manfaat Manfaat .... Penerapan model compact city mempunyai potensi untukmengurangi ecological foot print terutama yang disebabkan olehkegiatan fungsional perkotaan seperti tingginya ketergantunganterhadap kendaraan bermotor yang berujung pada polusi. Menurut

Burton (2001), manfaat lainnya adalah pengurangan konsumsi energi(fasilitas terjangkau dengan jalan kaki), pelayanan transportasi lebihbaik, peningkatan aksesibilitas secara keseluruhan, regenerasikawasan perkotaan dan vitalitas perkotaan, kualitas hidup yang lebihtinggi, preservasi ruang terbuka hijau. Oleh Jenks (2000), bentuk kotayang kompak mampu mengurangi jarak tempuh perjalanan sehinggamenurunkan tingkat mobilitas penduduk. Tingkat kepadatan tinggi jugamemberi keuntungan dalam penyediaan layanan dasar, transportasiumum, pengelolaan sampah, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Kritik Kritik Kritik Kritik . Model compact city tidak terlepas dari kritikan, diantaranya (i)membatasi ketersediaan tanah untuk pembangunan, sehinggaberpotensi menaikkan harga tanah; (ii) membatasi pilihan menjadihanya rumah vertikal saja; (iii) menafikan pembangunan di daerahperdesaan dengan pertimbangan menjaga kualitas lingkungan; (iv)dapat menyebabkan pembangunan bersifat sporadik di perdesaan(leap frog development ) ( Arigoni, 2001 ). Selain itu juga (i) timbulnya

Penerapan model

compact city mempunyai

potensi untuk

mengurangi ecological

foot print terutama yang

disebabkan oleh kegiatan

fungsional perkotaan

seperti tingginya

ketergantungan terhadap

kendaraan bermotor

yang berujung pada

polusi.

Tabel 2Tabel 2Tabel 2Tabel 2Perbandingan Fenomena Urban Sprawl dan Model Compact City

Aspek Aspek Aspek Aspek FenomenaFenomenaFenomenaFenomena Urban Sprawl Urban Sprawl Urban Sprawl Urban Sprawl ModelModelModelModelCompact City Compact City Compact City Compact City

(((( Anti Anti Anti Anti- -- -Sprawl Development Sprawl Development Sprawl Development Sprawl Development ))))

Kepadatan Rendah Tinggi

Pola pertumbuhan Pembangunan pada periphery dan ruang hijau kota, melebar

Pembangunan pada ruang-ruangsisa/antara, kompak (compact)

Guna lahan Homogen, terpisah-pisah Mixed , cenderung menyatu

Skala Skala besar (bangunan yanglebih besar, blok, jalan lebar),kurang detil, artikulasi bagipengendara mobil

Skala manusia, kaya dengan detil,artikulasi bagi pejalan kaki

Layanan komunitas Shopping mall , perjalananmobil, jauh, sukar untukditemukan

Main street , jalan kaki, semuafasilitas mudah ditemukan

Tipe komunitas Perbedaan rendah, hubunganantaranggota lemah,hilangnya ciri komunitas

Perbedaan tinggi dengan hubunganyang erat, karakter komunitas tetapterpelihara

Transportasi Transportasi yangberorientasi pada kendaraanpribadi, kurang penghargaanpada pejalan kaki, sepeda,dan transportasi publik

Transportasi multi-sarana,penghargaan pada pejalan kaki,sepeda, dan transportasi publik

Disain jalan Jalan didisain untuk

memaksimalkan volumekendaraan dan kecepatannya(collector roads, cul de sac )

Jalan didisain untuk mengakomodasi

berbagai macam kegiatan (trafficcalming, grid streets )

Disain bangunan Bangunan jauh terletak/ditarikke belakang (set back ),rumah tunggal yang terpencar

Bangunan sangat dekat dengan jalan, tipe tempat tinggal beragam

Ruang publik Perujudan kepentinganpribadi ( yards, shoppingmalls, gated communities, private clubs )

Perujudan kepentingan publik(streetscapes, pedestrianenvironment, public park andfacilities )

Biayapembangunan

Biaya yang tinggi bagipembangunan baru dan biayalayanan publik rutin

Biaya yang rendah bagipembangunan baru dan biayalayanan publik rutin

Prosesperencanaan Kurang terencana, hubunganpelaku pembangunan danaturan lemah

Terencana dan hubungan pelakupembangunan dan aturan baik(community based )

Dikutip dari Roychansyah (2006)



kelebihan desain bangunan mampat (compact building ); (iii)menciptakan beragam pilihan jenis rumah berdasar tipe rumahtangga, ukuran keluarga dan pendapatan; (iv) menciptakanlingkungan ‘terjangkau berjalan kaki’ (walkable) ; (v) mendorong danmemelihara komunitas khas dan menarik; (vi) menjaga ruangterbuka, lahan pertanian, bangunan bersejarah, daerah kritis; (vii)melakukan investasi kembali dan memperkuat komunitas eksisting

dan mencapai pembangunan wilayah yang lebih seimbang; (viii)menyediakan beragam pilihan sarana transportasi; (ix) menyusunkeputusan pembangunan yang dapat diperkirakan, adil, dan berhasilguna; (x) mendorong keterlibatan masyarakat dan pemangkukepentingan dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Belajar dari MancanegaraBelajar dari MancanegaraBelajar dari MancanegaraBelajar dari Mancanegara

Gagasan model compact city mendapat banyak tanggapan dariperencana kota khusunya di negara Eropa, Amerika Serikat, Australiadan Jepang. Negara berkembang khususnya Asia baru memulaimengadopsidalam satu dekade terakhir, yaitu kota Dhaka, Delhi,Bangkok, Teheran, Kairo, Cape Town, Hongkong, Taiwan (Jenks danBurges, 2000 ).

Di Inggris, strategi ini dikenalidengan nama Urban Renaissance (pembangunan kembali kota),yang didasari oleh fenomenadepopulasi kota-kota Inggris.Dalam penerapannya,memanfaatkan pendekatankomunitas (local communitybased program ), sehinggapenduduk tertarik kembali kekota. Sementara di Jepang,program sejenis diberi label

urban redevelopment , denganfokus pada pembangunan kembali pusat kota. Pendekatan di Inggrisyang bersifat skala nasional, berbeda dengan penerapan di kotaJepang yang beragam bentuknya. Keragamannya mulai darikonsentrasi pada pembangunan sekitar stasiun di pusat kota, ataulebih mengarahkan pada pembangunan di seputar jalur transportasiumum (Transit Oriented Development /TOD). Pada kota menengahdan besar, pembangunan rumah vertikal diprioritaskan di pusat kotadan kawasan lama yang direvitalisasi atau di bangun kembali.Pelibatan masyarakat dalam perencanaan berbasis komunitasdiaktifkan sebagai upaya memperoleh dukungan publik(Roychansyah, 2006 ).

Perumahan: Komponen Utama StrategiPerumahan: Komponen Utama StrategiPerumahan: Komponen Utama StrategiPerumahan: Komponen Utama Strategi Compact City Compact City Compact City Compact City

Pentingnya Perumahan Pentingnya Perumahan Pentingnya Perumahan Pentingnya Perumahan .... Perumahan merupakan hak dasar bahkanhak asasi manusia. Hal ini telah secara jelas tercantum dalam UUD1945 khususnya Pasal 28H Ayat (1) bahwa: Setiap orang berhakhidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggalbertempat tinggalbertempat tinggalbertempat tinggal, dan mendapatkanlingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperolehpelayanan kesehatan. Konsep yang ada dalam UUD 1945 Pasal 28Htersebut sebenarnya telah tercantum dalam Pasal 40 UU Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memang lebih duludibuat (satu tahun sebelum amandemen Pasal 28 dilakukan), yangmenyatakan setiap orang berhak untuk bertempat tinggal sertaberkehidupan yang layak. Bahkan sejalan dengan perkembangan

dunia internasional, pemerintah Indonesia telah meratifikasi kovenaninternasional tentang hak ekonomi, sosial, budaya melalui UU Nomor11 Tahun 2005 sehingga negara harus memenuhi hak masyarakattermasuk kebutuhan akan perumahan.

Indikator Pemenuhan Hak Indikator Pemenuhan Hak Indikator Pemenuhan Hak Indikator Pemenuhan Hak .... Komite Hak Ekonomi Sosial Budaya

memberikan penjelasan terhadap ketentuan Pasal 11 CESCR tentangapa yang dimaksud ”adequate housing ”. Dalam rangka menjamin

pemenuhan hak atas rumah setidak-tidaknya dapat diukurmenggunakan 6 (enam) indikator yaitu (1) sifat kepemilikan haknya(security of tenure ), (2) ketersediaan pelayanannya (availability of

services ), (3) keterjangkauan daya beli masyarakatnya (affordability ),

(4) kelayakan sebagai tempat tinggal (habitability ), (5) adanyapeluang bagi setiap orang (accessibility ), serta (6) kesiapan lokasi

dan daya dukung budaya (location and cultural adequacy ).

Perumahan dan Model Compact City Perumahan dan Model Compact City Perumahan dan Model Compact City Perumahan dan Model Compact City .... Dari berbagai elemen yangmembentuk kota, termasuk suburban dan pusat kota, perumahan

merupakan yang paling kompleks. Perumahan membentuk pola

transportasi, merupakan barang konsumsi, pembentuk utama daerahterbangun, dan penentu interaksi sosial. Sementara model compact

city memperlebar pilihan ketersediaan tipe dan lokasi perumahan.Kegiatan peningkatan kepadatan penduduk melalui revitalisasi, danpembangunan kembali kawasan terabaikan akan berdampak pada

peningkatan nilai perumahan yang menguntungkan bagi penghuni

lama. Pengembangan kawasan perumahan terpadu, akanmendekatkan rumah dengan tempat kerja dan fasilitas umum.

Kondisi IndonesiaKondisi IndonesiaKondisi IndonesiaKondisi Indonesia

Pertumbuhan kota dan Gejala Urban Sprawl Pertumbuhan kota dan Gejala Urban Sprawl Pertumbuhan kota dan Gejala Urban Sprawl Pertumbuhan kota dan Gejala Urban Sprawl .... Pertumbuhan pendudukperkotaan yang demikian pesat juga berlangsung di Indonesia. Pada

tahun 2010, penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan telahmencapai 118 juta atau sebesar 49,8% dari seluruh penduduk

Indonesia. Angka tersebut cukup fantastis, dengan membandingkan

kondisi tahun 1950 yang hanya sekitar 12,4% penduduk yang tinggaldi perkotaan. Hanya dalam waktu 60 tahun separuh penduduk

Indonesia telah bertempat tinggal di wilayah perkotaan.

Gejala pertumbuhan penduduk perkotaan tersebut kemudian diikutidengan pertumbuhan pesat kawasan pinggiran kota yang dikenal

sebagai proses suburbanisasi. Proses ini teramati berujung padaperluasan fisik kawasan perkotaan secara acak/terpencar (urban

sprawl ). Beberapa hasil studi menunjukkan fenomena urban sprawl

telah terjadi di seluruh kota besar Indonesia.

Fenomena Urban Sprawl Jakarta Fenomena Urban Sprawl Jakarta Fenomena Urban Sprawl Jakarta Fenomena Urban Sprawl Jakarta. Ekspansi kota Jakarta melaluipemanfaatan dan penggunaan lahan menyebabkan densifikasi

permukiman yang semakin besar serta populasi penduduk yang

semakin tinggi di daerah peri-urban Jakarta. Hal ini diindikasikan

dengan pertumbuhan penduduk kota yang paling dramatis terjadipada periode 1980-1990 dengan laju pertumbuhan 2,4 persen,

sedangkan kota-kota besar sekitarnya sebesar 2,7 persen. Namunkemudian pada periode berikutnya, yaitu 1990-2000, terjadi

penurunan drastis dari 2,4 persen menjadi 1,3 persen (Devira, 2008 ).Penurunan penduduk kota tersebut adalah konsekuensi dari bentukpencarian atas pelayanan sosial dan ekonomi serta penghidupan yang

lebih baik, yang selanjutnya didukung dengan kemudahan aksesibilitas

melalui pembangunan infrastruktur jalan. Hal ini semakin memperluasurbanisasi ke daerah peri-urban kota Jakarta (Zulkaidi dkk, 2007 ).

Arah perkembangan lahan perkotaan terlihat sangat pesat di

sepanjang jalan tol. Perkembangan paling pesat terlihat ke arah Timurpada sepanjang koridor Jakarta-Bekasi, kemudian ke arah Barat pada

sepanjang koridor Jakarta-Tangerang, dan paling rendah ke arah

Selatan pada sepanjang koridor Jakarta-Bogor (Hidajat, 2004 ).

Pada tahun 2010,

penduduk Indonesia

yang tinggal di

perkotaan telah

mencapai 118 juta atau

sebesar 49,8% dari

seluruh penduduk

Indonesia




(iii) pemetaan potensi dan kapasitas kawasan terbangun untuk

perumahan . Perubahan konsep perumahan menjadi bersifatvertikal secara signifikan menambah daya tampung kawasanperumahan. Penambahan ini bisa berasal dari lahan kosong,kawasan terabaikan (abandoned area ) yang berpotensi direvitalisasi atau di bangun kembali (renewal ) maupun kawasankumuh. Langkah ini menjadi pintu masuk penanganan kawasan

kumuh, sekaligus memotret potensi konsolidasi lahan danpenyiapan skema penyediaan rumah bagi masyarakatberpendapatan rendah;

(iv) penyiapan regulasi terkaitsebagai langkah pendukung bagipembangunan perumahanvertikal termasuk penyiapaninsentif dan disinsentif bagipengembang, dan masyarakat.Regulasi yang disiapkan dapatberupa kemudahan dalamproses perijinan, pemberianfasilitas bebas pajak, ataupunpengaturan bentuk kerjasama.Pembangunan perumahanvertikal dimungkinkan melaluikerjasama baik antarapemerintah dengan pihakswasta, pemerintah denganmasyarakat, maupun pihakswasta dan masyarakat.Kerjasama dengan swasta dapatberupa penyiapan perumahanbagi buruh pabrik, sementara itu

dengan institusi pendidikan dapat berupa penyediaan asramabagi mahasiswa. Hal penting yang juga perlu disepakati adalahproporsi kepemilikan perumahan vertikal antara milik sendiri, dansewa. Pemerintah dapat menyiapkan insentif kepadapengembang yang membangun perumahan terpadu sesuaiprinsip compact city.

(v) penyiapan skema pembiayaan perumahan khususnya terkaitmasyarakat berpendapatan rendah. Saat ini pemerintah telahmenyediakan Kredit Pemilikan Rumah/KPR melalui skemaFasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yangmemungkinkan masyarakat berpendapatan rendah danmenengah memperoleh KPR dengan bunga satu digit, jumlahcicilan tetap selama 15 tahun dan uang muka dibawah 10persen. Skema ini perlu direvisi disesuaikan dengan model

compact city . Sekaligus sebagai bagian dari upaya memenuhiketetapan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011tentang Rumah Susun, yang menetapkan sebesar 20 persen daritotal unit diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah.Dengan demikian, tersedianya sumber pembiayaan sepertiFasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan dapatmelindungi masyarakat berpendapatan rendah agar tidaktergusur ke daerah pinggiran kota. Disamping juga,keberagaman komunitas perumahan dapat tetap terjaga. (OM)

PenerapanPenerapanPenerapanPenerapan Compact City Compact City Compact City Compact City di Jakarta: Mungkinkah?di Jakarta: Mungkinkah?di Jakarta: Mungkinkah?di Jakarta: Mungkinkah?

Penerapan model compact city pada kota-kota Indonesia termasukJakarta masih memerlukan kajian yang lebih mendasar (Kurniawan,2007 ). Banyak persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerapkanmodel compact city , khususnya bagi kota metropolitan. Selain itu,penerapan model compact city bersifat unik, sehingga konsepdetailnya akan berbeda antara satu kota dengan kota yang lain.

Secara teoritis, penerapan model compact city di Jakarta menghadapitantangan yang tidak sedikit, diantaranya yaitu (i) penerapan tataguna lahan campuran (mixed use ) sebagai salah satu karakteristikcompact city dipandang hanya tepat dilaksanakan bagi kota kecil danmenengah yang berpenduduk kurang dari 1 juta jiwa; (ii) tidaktersedia luasan tanah yang cukup memadai untuk meningkatkankepadatan bangunan di dalam kota, selain dibutuhkan biaya yang juga cukup besar; (iii) sistem transportasi publik yang jauh darimemadai (kuantitas dan kualitas); (iv) pusat kegiatan yang cenderungterkonsentrasi, sehingga dibutuhkan upaya mengembangkan pusatkegiatan skala kecil (dapat dijangkau dengan berjalan kaki); (v)pengembangan perumahan vertikal secara masif; (vi) adanya ‘good

will’ dari pemerintah daerah untuk menjadikan model compact city sebagai strategi pembangunan perkotaan yang dituangkan dalamregulasi dan rencana tata ruang.

Strategi Pembangunan Perumahan.Strategi Pembangunan Perumahan.Strategi Pembangunan Perumahan.Strategi Pembangunan Perumahan. Seandainya disepakati penerapanmodel compact city di Jakarta, diusulkan beberapa strategi terkaitpembangunan perumahan yang perlu disiapkan, diantaranya:

(i) Advokasi dan sosialisasi . Langkah awal yang perlu dilakukanadalah melakukan advokasi ke pengambil keputusan (eksekutifmaupun legislatif) dan sosialisasi ke masyarakat tentang konsepcompact city . Keterlibatan masyarakat menjadi suatukeniscayaan. Diharapkan dengan demikian perubahan inimendapat dukungan dari pemangku kepentingan;

(ii) Revisi terhadap Rencana Tata Ruang . Penerapan model compact

city perlu dituangkan dalam rencana tata ruang yang ada. Untukitu, dibutuhkan revisi terhadap Rencana Tata Ruang tersebut.Perubahan ini cukup rumit mengingat Rencana Tata Ruang telahditetapkan melalui peraturan daerah. Perubahan rencana tataruang menjadi krusial karena perubahan bersifat mendasarmenyangkut perubahan guna lahan menjadi guna lahancampuran (mixed-use ), penyebaran pusat-pusat kegiatan,peningkatan kepadatan penduduk yang diperbolehkan,perubahan sistem transportasi yang lebih mengutamakantransportasi publik, dan penambahan ruang terbuka. Perubahanrencana tata ruang sekaligus juga menunjukkan komitmen

pemerintah terhadap penerapan model compact city .

Perubahan konsep

perumahan menjadi

bersifat vertikal secara

signifikan menambah

daya tampung kawasan

perumahan.

Penambahan ini bisa

berasal dari lahan

kosong, kawasan

terabaikan (abandoned

area) yang berpotensi di

revitalisasi atau di

bangun kembali

(renewal )



Jenis-jenis pelayanan pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN

meliputi:

a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali, yang meliputi: Konversi,

Pengakuan dan Penegasan Hak; Pemberian Hak (Hak Milik,

Hak Guna Bangunan; Hak Pakai; Hak Pengelolaan InstansiPemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD); Wakaf dari

Tanah Belum Bersertipikat (Konversi, Pengakuan dan

Penegasan Hak); Wakaf dari Tanah Negara (Pemberian

Hak Tanah Wakaf); P3MB/Prk.5; Pendaftaran Hak Milik Atas

Satuan Rumah Susun; Pemberian Hak Guna Usaha;

b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, yang meliputi:

Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun; Ganti

Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Rumah

Susun; Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha;

Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan/Hak

Pakai; Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;Pembaruan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dan Pemberian

Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan

c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;

d. Pengukuran Bidang Tanah;

e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan

f. Pengelolaan Pengaduan.

Tahukah Anda???

Juni 2012

•

Konsinyering Penyiapan Substansi Rapat Triwulanan BKPRN danPemantapan Sekretariat BKPRN.

• Finalisasi Penyelesaian Status Tanah KEK Sei Mangkei dan RTRWKab. Simalungun.

• Konsultasi Daerah dalam rangka Penyusunan PerencanaanNasional lahan rawa berkelanjutan di Banjarmasin

• Menghadiri Rakor Pembahasan Mekanisme Holding Zone .

• Kick Off Meeting Pembahasan Pedoman KLHS dalam PPN

Juli 2012

• Abstract for oral presentation on the 11th IRSA International

Cenference Organization Committee di Banjarmasin• Konsinyering Pembahasan Mekanisme dan Tata Kerja BKPRN di

Bali.

• Diskusi Upaya Penyelesaian Perda RTRW Untuk Kabupaten di Wilayah Sumatera Bagian Utara di Batam.

• Ekspose Hasil Penelitian Terpadu atas Usulan Perubahan KawasanHutan dalam Usulan Revisi RTRWP Kalimantan Barat

• Pembahasan Blue Print Kebijakan Pertanahan Nasional

Agustus 2012

• Menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan PelaksanaanPembangunan PLTU Batang

• Menghadiri Rakor BKPRN Tingkat Eselon I

• Menghadiri Workshop I Finalisasi Panduan KLHS

• Diskusi Terfokus Kegiatan "Kajian Aspek SDA & Ekonomi dlmRangka Peninjauan Kembali RTRWN.

• Menghadiri Diskusi Implementasi Perwujudan Perpres No.13Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera

• Diskusi Developing National Strategy to Strengthen Human

Resources Skill In Climate Change

September 2012

•

Menghadiri Rapat Kerja Kedeputian Pengembangan Regional danOtonomi Daerah di Cianjur.

• Tinjauan Lapangan Rencana Pembangunan BIP (Bali International

Park ) di Bali

• Narasumber pada Lokakarya Peningkatan Kompetensi BKPRDPapua dan Kab/Kota se Provinsi Papua

• Menghadiri FGD Benchmarking Pembangunan Strategi PerkotaanNasional

• Temu Konsultasi Triwulanan III Tahun 2012 Bappenas - Bappedase-Indonesia.

• Narasumber: Desimenasi Peran Kelembagaan & Percepatan

Penyelesaian Perda RTRW di Gorontalo.

Oktober 2012

•

Launching & Sosialisasi Permendagri No. 67/2012• Rakor Pembahasan Konsep Perpres tentang Moratorium alih

Fungsi Lahan Sawah ke Non sawah.

• Kunjungan Kerja dg Director of Vietnam Land Administration

Project .

• Menghadiri Rapat Regional BKPRD yang diadakan Kemendagridi Makassar

• Menghadiri Rapat Kerja Daerah BKPRD di Provinsi Riau

November 2012

• Turut serta acara karnaval dalam rangka memperingati

HARITARU 2012 di TMII - Jakarta

agenda

(sumber: PP No.13 tahun 2010)




melihat dari dekat

pada maket utama, dan beberapa referensi dalam bentuk e-book ,

diantaranya Jakarta Today , Jejak Jakarta, Batavia, RIK (Rencana IndukKota) 1965-1985, RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) 1985-2005,dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 2010.

Terdapat empat multimedia quad screen (4 TV LCD) yang memberipelayanan mengenai Dinas Tata Ruang, perencanaan danperancangan, pelayanan, dan peta rencana peruntukan, baik dalambentuk peta Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RRTRW) Kecamatanskala 1:5000, maupun lembar Rencana Kota skala 1:1000. Galeri jugamenayangkan film Perjalanan Jakarta Menuju Kota Dunia danKompilasi Animasi Panduan Rancang Kota (Urban Development Guided

Land / UDGL) beberapa kawasan strategis melalui dua multimediasingle screen .

Pengunjung terbanyak berasal dari kalangan mahasiswa/i dariberbagai perguruan tinggi di Indonesia. Informasi yang diperolehsemakin lengkap, dengan keberadaan perpustakaan yang berisi buku-buku Perencanaan Kota dan Arsitektural, serta ruang diskusi yang bisamenampung hingga 100 orang. Pengunjung dapat berinteraksilangsung dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Informasi mengenaitata ruang dapat dilihat langsung melalui 6 buah komputer yangmemiliki akses langsung ke internet dan dapat digunakan secarabebas oleh pengunjung, terutama untuk mengakses website DinasTata Ruang (http://www.tatakota-jakartaku.net) serta mempelajari caramelihat rencana kota secara detil di internet.

Seluruh fasilitas ini dapat dinikmati di Gedung Dinas Teknis DKI Jakarta,di Jalan Abdul Muis 66 lantai 3, Tanah Abang-Jakarta Pusat,beroperasi pada hari Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB, terbukauntuk umum tanpa dipungut biaya. Melalui wahana Jakarta City

Planning Gallery diharapkan peran serta masyarakat akan semakinnyata dalam proses perencanaan tata ruang kota Jakarta secarakeseluruhan. Selain juga dapat memberi pembelajaran dan inspirasibagi stakeholders pembangunan kota, termasuk pemerintah kota-kotalain di Indonesia. [ri]

J akarta City Planning Gallery merupakan galeri yang berisiinformasi rencana kota, pada masa lalu, masa kini, dan masadatang yang disajikan dalam bentuk maket, panel-panel

informasi, dan multimedia yang diprakarsai dan dikelola oleh DinasTata Ruang Provinsi DKI Jakarta di bawah tanggung jawab BidangPeran serta Masyarakat dan Evaluasi Rencana Kota, SeksiPenyuluhan. Pembangunan Jakarta City Planning Gallery terinspirasidari galeri tata ruang kota di negara China, Vietnam, dan Singapura.

Galeri ini diresmikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal29 Januari 2010 dan dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhanwarga kota Jakarta pada khususnya dan masyarakat luas padaumumnya akan informasi mengenai rencana kota. Maket merupakanmedia utama untuk penyampaian informasi perencanaan tata ruang,baik secara makro maupun mikro dengan skala 1:750 berukuran 6mx 10.8m atau seluas 64.8 m².

Dalam maket tersaji gambarankawasan bisnis utama (CBD)DKI Jakarta, yaitu kawasan JalanM.H. Thamrin, Jalan Sudirman,Jalan Gatot Subroto, dankawasan di sekitar Monas,Tanah Abang, dan Senayan.Selain memperlihatkanbangunan yang telah ada dan

rencana bangunan pada masa datang, juga ditampilkan jalurbusway, rencana jalur Mass Rapid Transit (MRT), rencana jalurmonorel, jalur kereta api (termasuk rencana jalur kereta api kebandara), rencana jalan layang Kampung Melayu-Tanah Abang,Kanal Banjir Barat, dan rencana infrastruktur lainnya.

Kawasan yang direpresentasikan melalui maket mencakup 20 % dariluas wilayah Provinsi DKI Jakarta. Rencananya Dinas Tata RuangProvinsi DKI Jakarta akan terus melengkapinya secara bertahap dan

mengantisipasi keterbatasantempat yang dimiliki,kemungkinan besar galeri iniakan dipindahkan ke Monas.

Penyampaian informasimengenai tata ruang jugadilakukan melalui panelinformasi, multimedia, danmeja diskusi. Terdapat tujuhpanel informasi di Jakarta

City Planning Gallery yang terdiri (i) sejarah perencanaan kotaJakarta sejak Abad ke-5 hingga perencanaan Abad ke-21; (ii)Rencana Induk Kota (RIK) 1965-1985; (iii) sejarah Rencana UmumTata Ruang (RUTR) 1985-2005; (iv) Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2010; (v) draf RTRW Jakarta 2030; (vi)rencana MRT; (vii) hasil sayembara desain stasiun Transit Oriented

Development (TOD) Dukuh Atas.

Jakarta City Planning Gallery dilengkapi dengan multimedia dua projector pada layar utama di atas maket utama yang menyajikanpenjelasan mengenai: Jakarta City Planning Gallery , kawasan-kawasan

Maket merupakan

media utama untuk

penyampaian informasi

perencanaan tata ruang

….

Jakarta City Planning Gallery



Acara buka bersama setelah kegiatan belajar

Rumah singgah akan mengupayakan anak-anak jalanan kembali kerumahnya jika memungkinkan atau ke panti dan lembaga penggantilainnya jika diperlukan. Pada tahun 2010 terdapat 27 rumah singgahdi DKI Jakarta dengan persebaran seperti dalam tabel dibawah.

Sebagai salah satu gambaran, terdapat rumah singgah dengan luasbangunan 120m² yang menampung 55 anak. Kegiatan yang dilakukanmeliputi kegiatan belajar mengajar yang dimulai pada pukul 14.00-17.00 WIB (Senin-Minggu). Pekerja di rumah singgah terdiri atas 5tenaga tetap dan 3sukarelawan yang turutmembantu dalam mengajar.

Dana operasional rumahsinggah berasal dari paradonatur atau sukarelawanseperti pengusaha. Anak-anak yang dibina rumahsinggah tersebut berusia 8sampai 14 tahun, yangterbanyak berusia 9 tahun.

Anak-anak tersebut pada umumnya masih memiki orang tua, yangbekerja sebagai pembantu rumah tangga dan pemulung sampah jalanan dan orang tua anak rumah singgah tersebut umumnyaberdomisili di Jakarta. Penanganan anak jalanan tidak semata

merupakan kewajiban Dinas atau Kementerian Sosial, karena kaitmengkait dengan ketersediaan kesempatan kerja, keterjangkauanbiaya pendidikan, dan bahkan pengurangan disparitas pembangunan,terutama antara perkotaan dan pedesaan. [ri]

Rumah Singgah

Jakarta merupakan salah satu kota terbesar di Asia Tenggaradengan jumlah penduduk hampir mencapai 10 juta jiwa. Wilayahmetropolitan yang selanjutnya disebut Jabodetabek termasuk lima

besar metropolitan di dunia yang berpenduduk lebih dari 27 juta jiwa.Perkembangan yang pesat juga berpengaruh ke wilayah sekitarnyadan mengakibatkan terjadinya fenomena “Conurbation” antara Jakartadengan Tangerang, Bekasi, Depok, dll. Menyatunya Jakarta dengankota-kota di sekitarnya melahirkan keuntungan ekonomi yang sangatbesar dalam konteks pengembangan wilayah, akan tetapi di sisi laindiikuti oleh persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas,kawasan kumuh, kemacetan, degradasi lingkungan, dan juga maraknyaanak jalanan.

Perkembangan kota-kotabesar yang identik denganpembangunan pusat-pusatperekonomian kerap diiringidengan munculnya sejumlahpermasalahan sosial jalanan.Di Jakarta tercatat jumlah anak jalanan 1305 jiwa pada tahun2008 yang terbagi ataskategori On the Street (anak-anak yang menghabiskan seluruh atausebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan atauia memutuskan hubungan dengan orangtua atau keluarganya), Off theStreet (anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yangmasih memiliki hubungan dengan keluarga), dan Vulnerable (anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasaldari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan).

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 secara tegas menyatakanbahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,disamping itu juga telah ada Undang-Undang No. 4 tahun 1979tentang Kesejahteraan Anak. Namun, implementasi peraturanperundangan tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan

krusial ini. Hingga saat inipemerintah DKI Jakarta belummemiliki kebijakan yang cukupeksplisit dalam menangani

masalah anak jalanan. Padatahun 2010 jumlah anak jalananyang menjadi binaan KementerianSosial (Kemensos) sebanyakempat persen dari 160 ribu anak

jalanan. Rencananya setiap tahunnya Kemensos akan membina 50ribu anak jalanan hingga 2014 di Indonesia. Lembaga-lembaga nonpemerintah juga bermunculan untuk menangani permasalahan anak jalanan, diantaranya dengan menyediakan rumah singgah.

Rumah singgah merupakan perantara antara anak jalanan denganpihak-pihak yang membantu mereka. Tujuan rumah singgah adalahmembantu anak jalanan dalam mengatasi masalah-masalahnya dan

menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalamrumah singgah anak jalanan mendapatkan layanan pemahaman sistemnilai dan norma yang berlaku di masyarakat, dengan harapan dapatmenata kembali sikap dan perilaku anak jalanan.

Rumah singgah

merupakan perantara

antara anak jalanandengan pihak-pihak

yang membantu mereka

Wilayah Nama Rumah Singgah1. Jakarta Timur 1. RS Sahabat Kita

2. RS Sekam3. RS Swara4. RS Puspita5. RS Kurnia6. RS Putra Bangsa7. RS Balarenik

2. Jakarta Utara 1. RS Sekar2. RS Kurnia3. RS Yay.Darul Fikri4. RS Tjoet Nyak Dhin5. RS Dewi

3. Jakarta Pusat 1. RS Dian Mitra2. RS Pelita3. RS Kesuma Jaya4. RS Gema Nusantara5. RS YKPIM

4. Jakarta Selatan 1. RS Dilts2. RS Annur Muhiyam3. RS Tjiliwoeng4. RS Bina Anak Pertiwi

5. Jakarta Barat 1. RS Uswatun Hasanah

2. RS Al Muhlis3. RS Nurul Iman4. RS Bina Nusantara5. RS Al Mujahidin6. RS Al Abror

Daftar Rumah Singgah di DKI Jakarta Tahun 2010Daftar Rumah Singgah di DKI Jakarta Tahun 2010Daftar Rumah Singgah di DKI Jakarta Tahun 2010Daftar Rumah Singgah di DKI Jakarta Tahun 2010

Sumber: Forum Komunikasi Pengelola Rumah Singgah Se-DKI Jakarta, 2010.




koordinasi trp

Untuk memperkuat BKPRD, BKPRN menyelenggarakan forum BKPRD yang dilaksanakan pada tanggal 28-29 Juni 2012 di Solo, Jawa Tengah. Forum

ini diselenggarakan sebagai persiapan Raker BKPRD pada awal bulan November 2012 di Pekanbaru, Riau dan mengundang seluruh Bappeda provinsi

di Indonesia. Isu strategis dan rekomendasi yang dihasilkan dalam forum BKRPD di Solo adalah sebagai berikut:

Rakerda BKPRD

ISU STRATEGISISU STRATEGISISU STRATEGISISU STRATEGIS REKOMENDASIREKOMENDASIREKOMENDASIREKOMENDASI

Fungsi koordinasi Bappeda

dalam penataan ruang daerah

1. Penyesuaian eselonisasi Bappeda dalam struktur BKPRD

2. Pembagian peran sesuai dengan tupoksi dinas

3. Pelibatan SKPD dalam pengendalian pemanfaatan ruang

4. Penguatan fungsi pokja-pokja BKPRD

Penguatan peran Bappeda

sebagai sekretaris BKPRD

1. Peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara penataan ruang

2. Penyelenggaraan rapat BKPRD minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan

3. Permumusan Standard Operating Procedure (SOP)/Tata Kerja bagi pelaksanaan kegiatan BKPRD

4. Perumusan Peraturan Kepala Daerah untuk memperkuat sekretaris BKPRD

Peningkatan sumber

pendanaan untuk koordinasi

BKPRD

1. Formulasi dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat untuk penguatan kelembagaan BKPRD

2. Kemitraan yang bersumber dari APBD Provinsi dan Kab/Kota maupun APBN Pusat (dekonsentrasi)

Perumusan SOP bagi

pelaksanaan kegiatan BKPRD

(termasuk penyusunan agenda

kerja BKPRD)

1. Pelaksanaan rapat ketika ditemui permasalahan penataan ruang

2. Perumusan sistem pelaporan dalam pelaksanaan tugas BKPRD

3. Perumusan prosedur pemberian rekomendasi dan surat menyurat

4. Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota dan pemberian rekomendasi Gubernur yang disiapkan oleh BKPRD Provinsi

5. Penyusunan mekanisme yang mengatur batasan waktu pembahasan raperda RTRW dengan DPRD

Belum semua kabupaten/kota

membentuk BKPRD

Perlunya pengenaan sanksi bagi Kabupaten/Kota yang tidak membentuk BKPRD, karena sampai dengan saat ini

memang belum ada pelaksanaan evaluasi/pemberian sanksi oleh Provinsi bagi Kabupaten/Kota yang belum

membentuk BKPRD.

Penyediaan sistem informasi

dan komunikasi penataan ruang

oleh pemerintah daerah

BKPRD perlu menyusun agenda untuk membangun sistem informasi yang lebih optimal dan mudah diakses oleh

masyarakat guna mendukung peran masyarakat dalam penataan ruang.

penggunaan sumber energi. Sementara sektor perkebunan Eropasendiri tidak mampu mencukupi kebutuhan tersebut. Dengan kondisitersebut, ada kemungkinan terjadinya perubahan penggunaan lahan

untuk perkebunan seperti minyak sawit, yang terutama terjadi di

negara kawasan tropis. Untuk mempromosikan konsep perkebunanlestari di dalam tata ruang, maka Uni Eropa dan Kementerian

Lingkungan Pemerintah Jerman mendanai kegiatan ini dengan

dukungan dari pemerintah setempat. Melalui kegiatan ini akandilakukan kajian kesesuaian peraturan nasional dengan peraturan Uni

Eropa, pemetaan detail high biodiversity dan high carbon ,pengembangan kapasitas melalui pelatihan Kajian Lingkungan HidupStrategis (KLHS) dan Jasa Lingkungan, dan sertifikasi perkebunan

lestari.

Dalam rangka memantau kegiatan Balancing Spatial Planning SBPC ,TRP telah melakukan koordinasi dengan beberapa institusi. Pertama,

Sebagai sekretaris Kelompok Kerja 3 BKPRN, TRP bertugasmengawal pelaksanaan kegiatan Balancing Spatial Planning,

Sustainable Biomass Production and Conservation (Balancing Spatial

Planning SBPC) . Pendanaan kegiatan berasal dari dana hibah

Pemerintah Jerman melalui skema dari masyarakat untukmasyarakat, bukan skema kerjasama bilateral antar negara.

Pemerintah Jerman sudah menunjuk WWF Jerman sebagai pelaksana

di tiga negara dengan keanekaragaman hayati tinggi: Brazil,Kolombia dan Indonesia. Di Indonesia, kegiatan dilaksanakan oleh

WWF Indonesia. Pemerintah Jerman secara khusus meminta bantuanPemerintah Indonesia melalui Bappenas untuk memantau danmengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan ini sendiri dilatarbelakangi oleh Regulasi Uni Eropa yangmewajibkan Negara-negara Uni Eropa untuk menggunakan sumberenergi terbarukan sekurang-kurangnya 20 persen dari total

Penataan Ruang Ekosistem Terpadu Rimba

[as/cr]



Perencanaan Pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1)penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalianpelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan untukmembentuk siklus perencanaan. Sebagai bagian dari siklusperencanaan yang dimanatkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),Direktorat TRP melaksanakan kegiatan pengendalian dan evaluasiterhadap pelaksanaan rencana pembangunan Bidang Tata Ruangdan Pertanahan.

Pengendalian atau pemantauan pelaksanaan rencana pembangunandimaksudkan untuk mengidentifikasi kegiatan yang perlu dikoreksiagar dapat mencapai sasaran pembangunan. Evaluasi pelaksanaanrencana pembangunan merupakan penilaian kinerja yang diukurdengan efisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan program sertakeberlanjutan pembangunan.

Sebagai bagian dari kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaanperencanaan pembangunan Bidang TRP telah dilaksanakankunjungan lapangan ke Provinsi DI Yogyakarta dan Kabupaten/Kotadi Provinsi DI Yogyakarta. Tujuan yang ingin dicapai adalahmemperoleh data dan informasi mengenai kondisi lapangan danpermasalahan spesifik TRP.

Propinsi DI Yogyakarta dipilih sebagai lokasi kunjungan antara lainterkait dengan peningkatan anggaran pendidikan yang cukupsignifikan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Selain itudilakukan pula kunjungan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi DIYogyakarta, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Kantor BappedaYogyakarta dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Propinsi DIYogyakarta. Kunjungan dilaksanakan pada tanggal 5-8 Juli 2012.

Berdasarkan hasil pemantauan kegiatan yang termasuk dalamprioritas nasional RKP 2012 rata-rata sudah di atas target yangtelah ditetapkan. Untuk bidang pertanahan, kegiatan percepatanpelaksanaan pendaftaran tanah di DI Yogyakarta meliputi: Prona,sertifikasi tanah UKM (Usaha Kecil dan Menengah), sertifikasi tanahpetani, sertifikasi tanah nelayan, sertifikasi tanah MBR (MasyarakatBerpenghasilan Rendah). Dalam pelaksanaannya kegiatan sertifikasitanah tersebut meliputi beberapa tahapan yaitu: penyuluhan,

pengumpulan data, pengukuran, pengumuman, dan penerbitansertifikat. Sampai dengan saat ini tahapan penyuluhan telah selesaidilaksanakan, namun tahapan penerbitan sertifikat belum dilakukan.

Dari total alokasi untuk STPN sampai dengan bulan Juni 2012 sudahterserap 37,39%. Selanjutnya sebagian dosen STPN sudahtersertifikasi, hal ini berimplikasi pada perlunya penambahan alokasiuntuk tunjangan sertifikasi.

Pada kunjungan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul diperolehinformasi bahwa Kantah Kab Bantul sudah mengembangkanpengukuran bidang tanah dengan memanfaatkan teknologi CORS(Continuously Operating Reference Stations ). Teknologi ini dapatmempercepat pengukuran bidang-bidang tanah dengan tingkatketelitian yang cukup akurat.

Terkait Bidang Tata Ruang di propinsi DI Yogyakarta, sebagian besarRaperda RTRW Kabupaten dan Kota di Propinsi DI Yogyakarta telahdisahkan menjadi Perda. Hingga Juni 2012, dari total 4 Kabupaten dan1 kota yang ada, baru 3 kabupaten yaitu Kabupaten Bantul, GunungKidul dan Kulon Progo yang telah menetapkan Perda RTRW.Sedangkan Kabupaten Sleman telah mendapatkan surat persetujuansubstansi oleh Menteri PU.

Masalah yang ditemui di lapangan adalah rendahnya penyerapanrealisasi keuangan yang disebabkan oleh terlambatnya prosespertanggung jawaban. Satker Kementerian PU DI Yogyakartamengusulkan untuk meningkatkan keterlibatan Bappeda dalampenentuan dana dekon. Penentuan kriteria program dari Pusatdiharapkan dapat lebih fleksibel, mengingat karakteristik daerah yangberagam. [sy]

Monitoring dan Evaluasi TRP

Direktorat TRP melakukan dialog dengan Direktorat Pendanaan LuarNegeri Bilateral Bappenas. Rekomendasinya adalah agar kegiatan inidiarahkan oleh Pemerintah RI mengingat bahwa kegiatan ini

menunjang target penyelesaian RTRWP dan RTRWK, serta dapat

memberikan input bagi perbaikan materi teknis RTRWP dan RTRWKProvinsi dan Kabupaten yang berada di Kawasan Konservasi RIMBA

(Riau, Jambi, dan Sumatera Barat).

Selanjutnya, Direktorat TRP melakukan koordinasi lintas-K/L tingkatEselon II dengan Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan

Hidup-Kementerian Dalam Negeri, Asdep Bidang Perencanaan

Lingkungan-Kementerian Lingkungan Hidup, Direktur PenataanRuang Nasional dan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah

Wilayah 1-Kementerian Pekerjaan Umum, serta Asisten Deputi UrusanPenataan Ruang dan Pengembangan Wilayah-Kantor MenkoPerekonomian. Rekomendasi yang dihasilkan adalah menggunakan

rencana aksi yang telah disusun dalam Peta Jalan PenyelamatanEkosistem Sumatera sebagai acuan bagi proses pemantauan danevaluasi kegiatan. Kegiatan SBPC ini akan mengisi lokasi dan skema

yang tertera dalam Peta Jalan Penyelamatan Ekosistem Sumatera.

Mengingat bahwa kegiatan tersebut terkait erat dengan fungsi Pokja 3BKPRN, pemantauan kegiatan dapat dilakukan oleh Pokja 3 BKPRN

dan dimasukkan ke dalam agenda Pokja tersebut.

Sampai dengan saat ini, kegiatan yang telah selesai dilaksanakanadalah kajian kesesuaian peraturan antara peraturan nasional dengan

Uni Eropa, pemetaan detail di tiga kabupaten (Kabupaten Kuantan

Senggigi, Tebo, dan Dharmasraya) di Kawasan RIMBA yang menjadifokus kegiatan, pelatihan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

dan Jasa Lingkungan. Adapun kegiatan sertifikasi perkebunan lestariakan diselesaikan pada akhir tahun ini. [kr]




BBBBab 1 Laboratorium Besar Bernama Kotaab 1 Laboratorium Besar Bernama Kotaab 1 Laboratorium Besar Bernama Kotaab 1 Laboratorium Besar Bernama Kota mengibaratkan kotasebagai labirin besar. Untuk bisa merasakan bentuk labirin,kita harus tinggal didalamnya. Untuk dapat memahaminya,

kita harus dapat menghayalkannya bentuknya dari atas. Diperkotaan,warga kota mengembara dari satu labirin ke labirinlainnya: dalam rumah mereka sendiri di mana mereka dipisahkandalam ruang-ruang dan kamar-kamar; dalam perjalanan, terjebakdalam kemacetan dan jalinan jalan yang saling tumpang tindih; ditempat kerja dalam partisi-partisi ruang kerja; di tempat berbelanjadari ruang toko ke ruang toko lainnya.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, kota dapat membentuk perilakumanusia. Pembentukan perilaku sesuai dengan stimulus yangditerima dan kemudian direspon oleh manusia. Respons yangdihasilkan akan sesuai dengan makna yang didapatkan daripengetahuan dan pengalaman. Peran perencana kota menjadisangat penting, karena mereka harus mampu menciptakan atmosferkota yang nyaman. Dengan demikian, warga akan mencintai labirinmereka dan tidak ingin pindah ke labirin lainnya (kota lain).Beberapa cara yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan

kemakmuran dan kesejahteraanwarga. Contohnya dengan

menciptakan moda transportasiyang nyaman dan merencanakantaman-taman hijau. Denganfasilitas tersebut warga dapatmenikmati labirin kota denganpenuh sukacita, membuat kotamenjadi lebih rapih, bersih,menarik, dan menyenangkanuntuk ditinggali.

Bab 2 Lingkungan HunianBab 2 Lingkungan HunianBab 2 Lingkungan HunianBab 2 Lingkungan Hunian ddddan Komunitasnyaan Komunitasnyaan Komunitasnyaan Komunitasnya.... Keterikatan padarumah dan lingkungan bisa sangat kuat. Karenanya dapat dipahamipenggusuran hunian liar di Jakarta sering kali memperlihatkan

bagaimana warganya sangat terkait pada rumah dan lingkunganyang telah mereka ciptakan. Keterikatan tersebut akan mendorongsikap militan untuk mempertahankannya mati-matian, serta dapatmempengaruhi kondisi kesehatan mental dan suasana hati.

Gerakan pertahanan diri semakin tinggi saat semakin maraknyapembangunan hunian di tengah kota dengan konsep hunian vertikalyang banyak dibangun di kawasan murah – yang umumnya dibangundengan menggusur perumahan kumuh. Dampaknya adalah:terciptanya jurang pemisah antara yang kaya dan miskin; timbulnyadisintegrasi sosial yang akan menghilangkan ketahanan psikososiallingkungan. Selain itu juga memicu kecemburuan sosial danlingkungan menjadi rawan kerusuhan.

Bab 3 Paradoks Ruang Publik KotaBab 3 Paradoks Ruang Publik KotaBab 3 Paradoks Ruang Publik KotaBab 3 Paradoks Ruang Publik Kota menyoroti paradoks yang terjadidi masyarakat kota modern. Perlahan namun pasti, dengan revolusiatau secara evolusi kota menjadi asing untuk warganya.

Keterasingan kota bagi warganya ini salah satunya disebabkanpembangunan kota yang tak terkendali, dan kecenderungan urban

sprawl . Fenomena lain yang ada di kota besar seperti Jakarta adalahketidakpedulian pada sekitar, yang terjadi di lingkungan pribadimaupun publik. Fenomena ini menimbulkan paradoks warga kota:kesepian di tengah keramaian ruang publik.

Paradoks kedua adalah kesumpekan karena interaksi sosial yangberlebihan dan tidak dikehendaki akibat tingginya kepadatan

lingkungan. Paradoks lainnya adalah keterikatan pada orang asingyang tidak dikenal tapi kehilangan apabila orang tersebut menghilangdari sekitar kita. Untuk mengatasi berbagai masalah paradoks,diperlukan desain arsitektur dan unsur ruang publik untukmenciptakan lingkungan yang menyenangkan dalam melakukaninteraksi sosial.

Bab 4 Kepadatan dan AgresivitasBab 4 Kepadatan dan AgresivitasBab 4 Kepadatan dan AgresivitasBab 4 Kepadatan dan Agresivitas.... Kepadatan berkorelasi eratdengan perilaku agresif. Pemicu perilaku agresif adalah kepadatanyang berlebihan yang menyumbang tindakan anarkis yang merusak.Secara teoretis, kepadatan (dense ) berbeda dengan kesesakan(crowd ). Kepadatan mengacu pada jumlah orang dalam ruangsehingga sifatnya mutlak, sedangkan kesesakan adalah persepsi

seseorang terhadap kepadatan sehingga sifatnya subyektif. Namundemikian, ada batas toleransi kepadatan maksimal yang dapatditerima.

Tindakan agresif warga terjadi karena banyaknya jumlah kendaraanbermotor dan kurangnya ruang terbuka hijau. Kurangnya alun-alundan taman kota sebagai tempat untuk menarik diri dari kesumpekandan kesesakan juga menjadi penyebab timbulnya tindakan agresifkarena stres tidak dapat tersalurkan. Apabila terprovokasi perilakuagresif ini akan menimbulkan tindakan anarkis, yaitu perilaku yangdilakukan dengan sadar sebagai perlawanan terhadap sistem/keadaan akibat frustrasi yang berkepanjangan. Kebijakan yang harusdiambil adalah mengurangi kepadatan penduduk, denganmengendalikan laju urbanisasi, serta desain tempat tinggal yang

nyaman.

Bab 5 Kreativitas Warga KotaBab 5 Kreativitas Warga KotaBab 5 Kreativitas Warga KotaBab 5 Kreativitas Warga Kota dalam mengeksplorasi ruang-ruangsisa di perkotaan dapat dilihat melalui mural atau lukisan dinding.Dari sudut pandang psikologi perkotaan, mural merupakan mediarevitalisasi budaya dan ekonomi warga kota yang mampumenghadirkan tema-tema kehidupan yang relevan. Mural jugaberkontribusi kepada ketahanan ekonomi dan lingkungan melaluipendayagunaan dan penciptaan lapangan kerja bagi para senimanlokal yang sekaligus mampu meningkatkan persepsi warga terhadapkeamanan wilayah. Pada hakikatnya mural mampu mendukungketahanan psikososial lingkungan dengan setidaknya memenuhi 7dari 9 kebutuhan komunitas warga, yaitu kebutuhan berkarya,

berpartisipasi, memperoleh kesenangan, beraktualisasi, beridentitas,berpenghidupan dan mendapat perlindungan.

ringkas buku:

Psikologi Lingkungan Perkotaan

Ir. Deddy K. Halim, M.M., Ph.D

Keterasingan kota bagi

warganya ini salahsatunya disebabkan

pembangunan kota

yang tak terkendali,

dan kecenderungan

urban sprawl

Arsitek dan Ahli Psikologi



Grafiti juga merupakan ekspresi budaya kota yang menggunakanmedan jalan sebagai kanvas. Wujudnya bisa muncul dalam bentukbudaya hip-hop, pernyataan politik, sekadar vandalisme dan corat-coret iseng sampai yang terkait dengan kebencian. Ahli psikologilingkungan mengelompokkan grafiti ke dalam kategori budaya yang

tidak diinginkan, dilihat sebagai aktivitas subversif dan seringmerusak fasilitas publik dan properti pribadi. Akan tetapi, perludikenali bahwa grafiti merupakan bukti pengalaman hidup perkotaanyang tidak menyenangkan dan secara kultural penting bagi wargakota yang tertindas sebagai sarana ekspresi. Grafiti menjadi buktivisual sebuah subkultur dan praktik pemberontakan yangmerefleksikan adanya ketidakadilan dan tekanan terhadap ruangpublik atau kehadiran sebuah proyek yang dipaksakan.

Bab 6 Gaya Hidup Warga KotaBab 6 Gaya Hidup Warga KotaBab 6 Gaya Hidup Warga KotaBab 6 Gaya Hidup Warga Kota sebagian besar sangat terikat dengankehidupan di dalam mal. Pertumbuhan mal di kota-kota besar diIndonesia tidak selalu identik dengan meningkatnya kesejahteraan,sebaliknya bisa menjadi indikator sakitnya kota-kota di Indonesia. Malberkembang sebagai alat penjajahan baru kapitalisme global yangmembuat warga kota cenderung asosial, menghilangkan interaksisosial yang terjadi di ruang publik dan mendorong warganya menjadikonsumtif. Di samping itu, pembangunan mal yang mampu

menggerakkan ekonomi kotadan memberikan keuntunganbesar sebenarnya semakinmemperlebar jurang perbedaandan memisahkan warga kayadan kaum miskin kota. Kota yangbaik adalah kota yang dapatmenyediakan hal-hal yangmendukung kesehatan mental-spiritual warganya, bukan hanyamemberikan kesejahteraansecara materiil.

Du gay (1997) dengan teori sirkuit budayanya menjelaskan bahwadalam pembentukan sebuah budaya ada lima fungsi kultural yangbiasa menyertai, yaitu representasi, identitas, produksi, konsumsidan regulasi. Sebagai sebuah budaya baru, mal menyandang fungsisebagai sarana ekonomi warga kota; fungsi konsumsi; fungsirepresentasi ketika mal mampu menjadi simbol; fungsi identitasketika warga kota ingin mendapatkan pengakuan di mal; dan fungsiregulasi ketika mal mampu menciptakan aturan yang wajib dipatuhioleh warga.

Bab 7 Warga Senior Jakarta: Dibuang Sayang...Bab 7 Warga Senior Jakarta: Dibuang Sayang...Bab 7 Warga Senior Jakarta: Dibuang Sayang...Bab 7 Warga Senior Jakarta: Dibuang Sayang... menjelaskankebutuhan utama yang diperlukan oleh para warga senior di kotabesar. Fasilitas yang harus disediakan untuk warga senior adalahperumahan senior, asrama lansia (groups home ) dan rumahperawatan (rehab medik). Perumahan senior terbagi menjadi wismamandiri untuk lansia yang masih aktif, dan bangunan pangsa puriuntuk kelompok yang kurang aktif. Bangunan pangsa puri biasanyadilengkapi dengan fasilitas penunjang dan pelayanan. Lokasi untukperumahan para warga senior harus dekat dengan tempat olah ragadan pertokoan untuk mempermudah akses, serta harus diusahakanseperti rumah sendiri atau dapat dipersonalisasi.

Bab 8 Stres Perkotaan: Kegilaan Warga KotaBab 8 Stres Perkotaan: Kegilaan Warga KotaBab 8 Stres Perkotaan: Kegilaan Warga KotaBab 8 Stres Perkotaan: Kegilaan Warga Kota.... Stres di perkotaanterkait erat dengan kesesakan dan kebisingan yang banyak terjadi di

permukiman liar dan pemusatan kemiskinan perkotaan. Beberapahasil penelitian menunjukan bahwa warga kita di wilayah hunianpadat mengalami depresi lebih berat serta emosi negatif lainnya,

seperti menurunnya rasa aman dan merasa tidak puas denganlingkungan tempat tinggalnya.

Permukiman liar terjadi karena kesenjangan pendapatan yang besarantara kaum pendatang dan warga asal, terbatasnya lapangankerja, serta belum mampunya Pemerintah Jakarta memenuhi

kebutuhan perumahan warga. Permukiman liar saat ini ditandaidengan menjamurnya kantong-kantong kumuh bercorak etnis.Padahal konsentrasi etnis berpotensi menimbulkan masalahpsikososial perkotaan yang dapat menciptakan disintegrasi kota.Stresor ini mempengaruhi pola perencanaan perumahan di Jakarta.Banyak warga yang kemudian memilih rumah dengan desain cul de

sac dan akibatnya warga tanpa sadar mengisolasi danmemenjarakan diri di kotanya sendiri.

Bab 9 Arsitektur dan Psikologi Warga: Menuju Desain yangBab 9 Arsitektur dan Psikologi Warga: Menuju Desain yangBab 9 Arsitektur dan Psikologi Warga: Menuju Desain yangBab 9 Arsitektur dan Psikologi Warga: Menuju Desain yangMenyejahterakanMenyejahterakanMenyejahterakanMenyejahterakan.... Desain hunian harus mempertimbangkan danmenciptakan kondisi sosial dan ketahanan lingkungan yang baiksehingga pemiliknya dapat lebih mampu memiliki pengaruh pada

kondisi tersebut.Untuk ruang kerja, semakin tinggi personalisasi ruangan semakinbaik korelasi antara karyawan dengan ruang kerjanya. Ruanganyang lebih terbuka meningkatkan komunikasi sehingga suasanakerja lebih menyenangkan dan bersahabat.

Selain itu, ruang terbuka untuk bermain dapat menurunkan tingkatkebisingan dan membantu anak berkembang lebih baik. Ruanguntuk belajar harus dipertahankan agar tetap memiliki proporsi yangbaik antara ruang di dalam dan ruang kelas.

Ruang untuk memperbaiki diri (correction facilities ) perlu didesainagar tidak mengasingkan penghuninya dan dapat menurunkantingkat agresivitas. Caranya adalah dengan menempatkannya didalam kota, dengan struktur yang terbuka dan dominasi warnatenang.

Bab 10 Kota dan Masalahnya: Psikologi Perkotaan Sebagai SolusiBab 10 Kota dan Masalahnya: Psikologi Perkotaan Sebagai SolusiBab 10 Kota dan Masalahnya: Psikologi Perkotaan Sebagai SolusiBab 10 Kota dan Masalahnya: Psikologi Perkotaan Sebagai Solusi....Perbaikan lingkungan perkotaan dapat meningkatkan kesehatan,mengurangi stressor dan mendukung perilaku optimal warga kotadengan penekanan pada pembangunan lingkungan fisik. Lingkungandan warga saling mempengaruhi satu sama lain. Keduanyamempengaruhi dan dipengaruhi sehingga menghasilkanpengalaman dan membentuk perilaku.

Urban sprawl menimbulkan ketergantungan penduduk padakendaraan. Implikasinya terjadi pemborosan sumberdaya untuk

transportasi serta penurunan kesehatan masyarakat.Fenomena yang juga marak di perkotaan adalah jentrifikasi, ataurevitalisasi lingkungan fisik untuk meningkatkan nilai lingkungan.Proses ini dapat mereduksi kesenjangan aliran kapital dan prosespembangunan yang tidak seimbang antara pusat dan pinggir kota.Jentrifikasi melahirkan berbagai masalah psikologi denganpindahnya kelompok menengah baru yang menguasai lingkunganbaru. Kelompok menengah ini hadir dengan budaya baru yang tidakdikenal oleh masyarakat lokal. Selain itu, dengan kemampuanekonomi yang lebih tinggi, mereka akan perlahan menggesermasyarakat lokal yang kurang berkembang secara ekonomi. Sebagairuntutannya, konflik sosial terbatas dapat terjadi dengan mudah.[ma/rn/mc]

Perbaikan lingkungan

perkotaan dapat

meningkatkan

kesehatan, mengurangi

stressor dan

mendukung perilaku

optimal warga kota




Latar belakangLatar belakangLatar belakangLatar belakang

Pesatnya kemajuan pembangunan industri dan jasa dewasa iniberimplikasi pada kebutuhan tanah yang semakin meningkat. Akibatnya tidak hanya mempersempit luas areal tanah pertanian,tetapi juga mempersempit tanah yang tersedia untuk pemukiman, danlebih serius lagi mendorong naiknya intensitas peralihan hak atastanah, serta pemecahan persil tanah menjadi bagian yang kecil-kecildan tidak teratur ukurannya. Dampak lain adalah banyaknya tanahyang telah berubah menjadi komoditas murni, sebagian lain menjadibarang yang langka dengan fungsi ekonomi yang semakin dominandan sebaliknya, semakin mematikan fungsi sosial atas tanah. Sejalan

dengan kenyataan itupersaingan untuk mendapatkanaset melalui penguasaan tanahpun semakin intensif yang notabene membuka peluangterjadinya konflik pertanahansecara terbuka. Konflik tersebutpada gilirannya tidak hanyamenyangkut persoalan teknikyuridis pertanahan, tetapimelebar ke aspek-aspek sosial,ekonomi, dan politik.

Adanya pembebasan tanahuntuk kepentingan umum, seperti jalan raya, jalan tol, dan kanal banjir;dan pengalihan fungsi tanah untuk pengembangan bisnis sepertiapartemen, hotel, mal, hyper market, kompleks pertokoan, rumahsakit, kampus, dan perkantoran praktis mengurangi areal tanah untukpermukiman dan pertanian. Hal ini juga kerap memicu terjadinyakonflik dan sengketa pertanahan. Selain itu, berdampak pula padameningkatnya harga tanah secara tidak terkendali, menyebabkanketidakstabilan harga tanah, dan menjamurnya spekulan tanah.

Di wilayah perkotaan marak terjadi spekulasi tanah yang seringmenyebabkan ketidakstabilan harga. Para investor (pemilik modal)dan lembaga-lembaga keuangan umumnya berkepentingan untukmendapatkan gambaran yang jelas tentang nilai-nilai kekayaan yang

sebenar-benarnya dengan menetapkan nilai yang tepat atas asettanah yang dikuasainya. Faktanya, banyak transaksi tanah yang tidakdicatat atau tidak didaftarkan. Pasar tanah yang diatur dengan baik

dan transparan akan membantu mengurangi spekulasi tanah dantransaksi tidak formal.

Penetapan harga tanah yang tepat dan rasional secara ekonomisakan memudahkan penentuan berapa pajak tanah yang adil, dansekaligus dapat mencegah terjadinya spekulasi dan penguasaantanah yang melampaui batas serta mencegah tanah-tanah terlantar.Masalahnya manajemen pemantauan harga tanah belum sepenuhnyaberjalan dengan baik, sehingga selalu dijumpai tuntutan tidak puasmengenai besarnya ganti rugi yang diberikan maupun besarnyapajak tanah yang ditetapkan.

Untuk mewujudkan pasar tanah yang transparan, diperlukankebijakan dan kerangka hukum (legal) yang kuat untuk mengimbangiberbagai macam kepentingan, seperti perubahan kepemilikan danprosedur transaksi, informasi yang jelas mengenai kepemilikantanah, hak-hak dan kendala-kendala, kemampuan untuk melakukantransaksi dengan cepat dan murah, dan mekanisme untukmenyediakan pembiayaan atau pendanaan keuangan bagi semuapelaku pasar tanah.

Kajian Pasar Tanah ini bertujuanbertujuanbertujuanbertujuan untuk menganalisis perkembanganpasar tanah, mengukur tingkat efisiensi pasar tanah, mendeteksiimplikasi sosial ekonomi dan sosial budaya dari perkembangan pasartanah, meninjau regulasi pasar tanah, dan merancangpengembangan sistem informasi pasar tanah di Indonesia.

Lokasi kajianLokasi kajianLokasi kajianLokasi kajian terdiri dari: DKI Jakarta, Kota Medan, Kota Balikpapan,Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Maros. Analisis dalam kajian inidilakukan berdasarkan data sekunder dan informasi yang terkandungdalam laporan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Sampel laporanPPAT dipilih dari 5-10 kantor PPAT yang melaporkan transaksi tanahpaling banyak di masing-masing kota/kabupaten sampel. Kajian inimenggunakan analisis dilengkapi dengan analisis kualitatif.

Hasil kajianHasil kajianHasil kajianHasil kajian menunjukkan bahwa pasar tanah di Indonesia, baik diperkotaan maupun di perdesaan berkembang sejalan dengan kondisiperekonomian secara nasional. Dalam kondisi perekonomian tumbuhcepat, jumlah transaksi jual beli tanah meningkat. Sebaliknya dalamkondisi tumbuh lambat jumlah transaksi tanah menurun. Mekanisme

pasar tanah sudah berhasil dalam mempertemukan para penjual danpembeli, tetapi belum berhasil menciptakan harga tanah yang efisien.Untuk lokasi sampel DKI Jakarta, semakin jauh dari pusat Jakarta

Kajian Pasar Tanah

kajian

Untuk mewujudkan

pasar tanah yang

transparan, diperlukan

kebijakan dan kerangka

hukum (legal) yang kuat

untuk mengimbangi

berbagai macam

kepentingan

(Prof.Dr. Ir. Tumari Jatileksono, MSc. MA; Dr. Rasidin K. Sitepu, SP, MSi; Akhmad Safik, SE, MH; Drs. Ary Wahyono, MSi)

KelurahanKelurahanKelurahanKelurahanJumlahJumlahJumlahJumlah

TransaksiTransaksiTransaksiTransaksiHargaHargaHargaHarga

MinimumMinimumMinimumMinimumHargaHargaHargaHarga

MaximumMaximumMaximumMaximumHarga RerataHarga RerataHarga RerataHarga Rerata

1. Cipedak 209 182 1416 528

2. Ciganjur 93 300 1575 534

3. Jagakarsa 83 278 1167 556

4. Srengseng Sawah 62 243 701 4955. Tanjung Barat 22 394 1573 797

6. Lenteng Agung 19 313 1722 863

Tabel 1.Tabel 1.Tabel 1.Tabel 1.Kisaran Harga Tanah Milik di Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan (ribu Rp/m2), 2007

Sumber data: Laporan PPAT, 2012.



pasar tanah semakin kurang efisien dalam hal memberikan informasiharga tanah.

Laju kenaikan harga tanah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ternyatalebih tinggi daripada rata-rata tingkat inflasi dan berdampaklangsung pada meningkatnya pendapatan pajak yang diterima olehPemerintah, terutama bagi Pemerintah Daerah. Di lain pihak, menjadibeban yang semakin berat bagi masyarakat karena harus membayarpajak dengan nilai riil yang semakin besar. Kenaikan harga tanah juga mempunyai konsekuensi kenaikan nilai kredit perbankan yangdapat diperoleh dengan menggunakan tanah sebagai jaminan,kenaikan nilai pembangunan rumah dan gedung lainnya, sertakenaikan nilai kredit properti.

Dinamika pasar tanah diperkotaan mempengaruhimobilitas masyarakat untukmencari tempat tinggal yanglebih nyaman dan sesuaidengan kemampuan

ekonominya. Akan tetapi padawaktu yang bersamaan jugaterjadi eksklusivitas dankolektivitas kepentingankelompok menengah ke atasyang bertempat tinggal dikompleks perumahan elit atauapartemen.

Regulasi pasar tanah perlu diarahkan untuk memberikan jaminankepastian hukum yang semakin kuat melalui pendaftaran tanah yangsemakin cepat dan mudah, sehingga mendorong perkembanganpasar tanah yang efisien. Pemerintah mempunyai kewajiban untukmeningkatkan akses tanah bagi masyarakat golongan ekonomi

lemah, dan mengatur alokasi penggunaan tanah untuk kepentinganumum dan untuk kepentingan komersial tanpa mengorbankankepentingan masyarakat yang lebih luas.

Hambatan yang terjadi di pasar tanahHambatan yang terjadi di pasar tanahHambatan yang terjadi di pasar tanahHambatan yang terjadi di pasar tanah diantaranya kelangkaaninformasi harga tanah yang akurat, keterbatasan akses informasitentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) di tingkat kota/kabupaten, sertifikasi tanah yang masih di bawah 40% dari total jumlah bidang tanah, banyaknya transaksi tanah tidak terdaftar, danadministrasi transaksi pertanahan yang masih rumit dan lambat.

Laporan bulanan PPAT sudah secara teratur mengalirkan informasihasil transaksi setiap bidang tanah ke berbagai pihak. Namuninformasi tersebut belum dimanfaatkan dengan baik untuk pelayanan

publik yang akurat, murah, dan mudah diakses oleh masyarakat.Laporan tersebut juga belum memuat informasi salah satu atributtanah yang sangat penting, yaitu jenis penggunaan tanah pada saatditransaksikan, apakah berupa tanah pekarangan, sawah, kebun,tegal, ladang, huma, padang rumput, rawa, atau tanah kosong.

Pengembangan sistem informasi harga tanahPengembangan sistem informasi harga tanahPengembangan sistem informasi harga tanahPengembangan sistem informasi harga tanah dapat dilakukan mudahdengan memanfaatkan kemajuan IT (Information Technology ).Informasi harga tanah dapat ditampilkan dengan menggunakantabel, peta, dan/atau peta GIS (Geographic Information System). Sistem informasi harga tanah dapat dibangun dengan meningkatkanfungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN), atau fungsi Badan PusatStatistik (BPS), atau dengan membangun kerja sama antara BPNdan BPS.

Dalam rangka mewujudkan pasar tanah yang efisien dan transparan,kajian ini memberikan rekomendasirekomendasirekomendasirekomendasi sebagai berikut: (1)mengembangkan institusi yang diberi mandat secara khusus untuk

menangani Sistem Informasi Harga Tanah dan memberikan pelayananinformasi harga tanah yang akurat, murah, dan mudah diakses olehmasyarakat. Pembentukan institusi ini dapat dilakukan melaluipengembangan tugas dan fungsi BPN atau BPS, atau denganmenciptakan kerjasama antara keduanya dengan memanfaatkankemajuan teknologi informatika; (2) Akta jual beli (AJB) oleh PPATperlu ditambah informasi tentang jenis penggunaan tanah pada waktuditransaksikan. Jenis penggunaan tanah ini kemudian dimasukkan kedalam Laporan Bulanan Pembuatan Akta oleh PPAT. Informasi jenispenggunaan tanah ini tidak hanya untuk mewujudkan penggunaantanah yang optimal, tetapi juga mencegah alih peruntukan yang tidakterkendali; (3) Pemerintah Pusat perlu mempercepat danmenyederhanakan proses administrasi pendaftaran peralihan hak atastanah. Selain itu, Pemerintah Daerah perlu secara intensif melakukansosialisasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) tingkat kota/kabupaten;

(4) Perlu dikaji lebih dalam kebutuhan amandemen PP No. 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk kemudian ditingkatkanmenjadi UU Pendaftaran Tanah dalam upaya percepatan pendaftarantanah pertama kali oleh Pemerintah dengan pembebanan biaya yangterjangkau oleh masyarakat; (5) Evaluasi dan revisi ketentuanpembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)dan ketentuan Nilai Perolehan Objek Tidak Kena Pajak (NPOTKP) perludilakukan karena BPHTB merupakan beban tambahan yangmenghambat. Pemerintah perlu memberikan dispensasi BPHTB ataspendaftaran tanah pertama kali. NPOTKP yang diterapkan hanyamenggunakan batas atas tanpa adanya batas bawah menyebabkanmasyarakat dirugikan karena ada pemerintah daerah yangmenentukan NPOTKP sangat rendah sehingga membebani masyarakat

terutama kalangan ekonomi lemah; (6) Perlu metode penentuanstandar harga tanah yang pantas sebagai alternatif dari standar NJOPagar masyarakat tidak menjadi lebih terbebani dalam pembayaranpajak. Penerapan NJOP dalam berbagai kebijakan pemerintah dibidang pertanahan telah menuai berbagai keluhan dari masyarakat.

(7) Perlu mengkaji lebih lanjut penyusunan Indeks Harga Tanah (IHT)seperti halnya pada Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks HargaProdusen (IHP), dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yangdapat dimanfaatkan oleh Pemerintah sendiri atau oleh masyarakatuntuk memonitor perkembangan harga dan pasar tanah di Indonesia.[ik]

Pemerintah mempunyai

kewajiban untuk

meningkatkan akses

tanah bagi masyarakat

golongan ekonomilemah, dan mengatur

alokasi penggunaan

tanah untuk

kepentingan umum....

N = 22

Min = 394

Max = 1.573

Avg = 797

N =197

Min = 313

Max = 1.722

Avg = 863

N = 62

Min = 243

Max = 701

Avg = 495

N = 15

Min = 400

Avg = 1.530

Max = 1.862

N = 19

Min = 313

Avg = 863

Max = 1.722

N = 22

Min = 394

Avg = 797

Max = 1.573

Gambar 1.Gambar 1.Gambar 1.Gambar 1.Peta Harga Tanah Milik di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan

Sumber: Laporan kajian Land Market




sosialisasi peraturan

Setelah keluarnya PP 26 Tahun2012 ini, Pemerintah KabupatenPandeglang menetapkan badanusaha yang akan melakukanpembangunan dan pengelolaanKEK Tanjung Lesung sesuaidengan ketentuan PP Nomor 2 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan KEK. Badan Usaha ini melaksanakan pembangunanKEK Tanjung Lesung sampai siap operasi dalam jangka waktu palinglama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak berlakunya PP PP 26 Tahun2012 ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 Tentang

Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

KEK Sei Mangkei memiliki luas2.000,77 Ha yang terletakdalam wilayah KecamatanBosar Maligas, KabupatenSimalungun, Provinsi SumateraUtara.

Pengembangan KEK SeiMangkei diajukan oleh P.T.Perkebunan Nusantara IIIsebagai badan usahapengusul, dan telah mendapat

persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun dan diajukanoleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Dewan NasionalKEK. Dewan Nasional KEK setelah melakukan pengkajian, menyetujuiusulan pembentukan KEK Sei Mangkei dan mengajukan rekomendasipenetapannya kepada Presiden.

KEK Sei Mangkei mempunyai batas sebagai berikut:a. Sebelah utara : Desa Keramat Kubab. Sebelah selatan : PTPN IV (Persero) Kebun Mayanc. Sebelah timur : PTPN IV (Persero) Kebun Gunung Bayud. Sebelah barat : Sungai Bah Bolon

KEK Sei Mangkei terdiri atas 3 zona yaitu Zona Industri, ZonaLogistik dan Zona Pariwisata.

Setelah keluarnya PP 29 Tahun 2012ini, Pemerintah Kabupaten Simalungunmenetapkan badan usaha yang akanmelakukan pembangunan danpengelolaan KEK Sei Mangkei sesuaidengan ketentuan PP Nomor 2 Tahun2011 tentang Penyelenggaraan KEK.Badan Usaha ini melaksanakan pembangunan KEK Sei Mangkeisampai siap operasi dalam jangka waktu paling lama 36 (tiga puluhenam) bulan sejak berlakunya PP PP 29 Tahun 2012. [cr/as]

B erdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang KawasanEkonomi Khusus, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalahkawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakanfungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEKdikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulangeoekonomi dan geostrategis dan berfungsi untuk menampungkegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yangmemiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Kriteria lokasi untuk dapat diusulkan menjadi KEK adalah (i) Sesuaidengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggukawasan lindung, (ii) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yangbersangkutan mendukung KEK, (iii) Terletak pada posisi yang dekatdengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalurpelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensisumber daya unggulan, dan (iv) Mempunyai batas yang jelas.

RPJMN 2010-2014 mengamanatkan agar hingga tahun 2012ditetapkan 2 (dua) lokasi KEK dan hingga tahun 2014 ditetapkan total5 (lima) lokasi KEK. Pada tahun 2012, telah ditetapkan 2 (dua) lokasiyang memenuhi kriteria KEK yaitu KEK Tanjung Lesung melalui PPNomor 26 Tahun 2012 dan KEK Sei Mangke melalui PP 29 Tahun

2012. Berikut ini dua peraturan pemerintah yang menjabarkan secarasingkat kedua KEK tersebut, yaitu KEK Tanjung Lesung dan KEK SeiMangke.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung

KEK Tanjung Lesung memiliki luas1.500 Ha yang terletak dalam wilayahKecamatan Panimbang, KabupatenPandeglang, Provinsi Banten.

Pengembangan KEK Tanjung Lesungdiajukan oleh P.T. Banten West JavaTourism Development Corporation

sebagai badan usaha pengusul, dantelah mendapat persetujuan dari

Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan selanjutnya diajukan olehPemerintah Provinsi Banten kepada Dewan Nasional KEK. DewanNasional KEK diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomiandan beranggotakan Menteri/Pimpinan Lembaga nonkementerian.Setelah melakukan pengkajian, Dewan Nasional KEK menyetujuipembentukan KEK Tanjung Lesung dan mengajukan rekomendasipenetapannya kepada Presiden.

KEK Tanjung Lesung mempunyai batas-batas sebagai berikut:a. Sebelah utara : Selat Sundab. Sebelah selatan : Selat Sunda

c. Sebelah timur : Selat Sundad. Sebelah barat : Desa Tanjung Jaya

KEK Tanjung Lesung terdiri atas 1 zona yaitu Zona Pariwisata.

PP No.26 Tahun 2012 tentang KEK Tanjung Lesung danPP No.29 Tahun 2012 tentang KEK Sei Mangkei



Dalam mewujudkan rencana struktur ruang untuk mengendalikanperkembangan PKN dan PKW, strategi yang dilakukan antara lain: (1)secara fisik menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan; (2)

optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuaidengan daya dukung dan tampung lingkungan hidup; (3)mengendalikan perkembangan yang berdekatan dengan kawasanlindung; (4) mengendalikan perkembangan di kawasan rawanbencana.

Sedangkan strategi operasionalisasi untuk rencana pola ruang antaralain dengan: (1) mengembangkan kawasan yang didukung olehpeningkatan fungsi industri pengolahan; (2) mengendalikan kawasanyang berpotensi merusak potensi kawasan lindung; (3) mengendalikankawasan permukiman; (4) meningkatkan fungsi ekologis; (5)merehabilitasi kawasan yang mengalami deforestasi dan degradasi;(6) mengembangkan pengelolaan dengan menggunakan teknologilingkungan; (7) mengendalikan perubahan peruntukan; (8) kawasan

permukiman dikembangkan di kawasan metropolitan dan perkotaanbesar; (9) kawasan permukiman dikembangkan di kawasan perkotaanyang didukung sarana prasaran yang memadai; (10) mengembangkankawasan berbasis adaptasi dan mitigasi bencana; (11) mengendalikanperkembangan di daerah penyangga dan daerah yang terindikasiurban sprawl ; dan (12) mengendalikan perkembangan wilayah secarahorizontal dan mengelompok.

RTR Pulau Jawa dan Bali juga memuat indikasi program utama yangmenjadi bagian dari arahan pemanfaatan ruang dan merupakan acuanuntuk mewujudkan struktur dan pola ruang sebagai operasionalisasiRencana Tata Ruang Wilayah Nasional.[ri]

Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Jawa dan Bali adalah rencana rinciwilayah Pulau Jawa dan Bali sebagai satu kesatuan fungsional wilayahgeografis yang disusun untuk operasionalisasi RTRWN. RTR PulauJawa dan Bali juga berperan sebagai instrumen koordinasi dan

sinkronisasi program pembangunan wilayah Pulau Jawa dan Bali.

Tujuan RTR Pulau Jawa dan Baliantara lain (1) mewujudkanPulau Jawa dan Bali sebagaipusat lumbung pangan utamanasional; (2) mewujudkankawasan perkotaan nasionalyang kompak berbasis mitigasi& adaptasi bencana; (3)memanfaatkan potensi sumberdaya mineral, minyak & gasbumi, serta panas bumi secara

berkelanjutan; (4)memanfaatkan potensiperikanan, perkebunan, &kehutanan secara

berkelanjutan; (5) mengembangkan Pulau Jawa bagian selatan &Pulau Bali bagian utara dengan memperhatikan keberadaan kawasanlindung & kawasan rawan bencana, dan jaringan transportasiantarmoda yang dapat meningkatkan daya saing.

Fungsi dari RTR wilayah Pulau Jawa dan Bali ini adalah untuk: (1)penyusunan Rencana Pembangunan Pulau Jawa dan Bali; (2)perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbanganperkembangan antarwilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sertakeserasian antar sektor di Pulau Jawa dan Bali; (3) pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Jawa dan Bali; (4)penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Pulau Jawa danBali; dan (5) penataan ruang wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota diPulau Jawa dan Bali.

Untuk mewujudkan rencana struktur ruang Pulau Jawa dan Bali,strategi operasionalisasi yang dilakukan dalam mengembangkanPusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)ialah sebagai berikut: (1) meningkatkan fungsi industri pengolahandan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan juga perikanan,perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan; (2)mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan pertaniantanaman pangan, pariwisata dan budaya, ilmu pengetahuan, dan

bahari; (3) menerapkan konsep kota hijau yang hemat energi, air,lahan, dan minim limbah; (4) mengembangkan kegiatan industrikreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan.

…lumbung pangan

utama nasional

…kawasan perkotaan

nasional yang kompak

berbasis mitigasi &

adaptasi bencana

…Pengembangan PulauJawa bagian selatan &

Pulau Bali bagian utara

yang meningkatkandaya saing…

Waktu pelayanan pertanahan untuk Pemberian Hak berupa HakMilik Perorangan:

• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk: Tanah pertanian yangluasnya tidak lebih dari 2 Ha; Tanah non pertanian yangluasnya tidak lebih dari 2.000 m2.

• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk: Tanah pertanian yangluasnya lebih dari 2 Ha; Tanah non pertanian yang luasnyalebih dari 2.000 m2 s.d. 5.000 m2.

• 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk:Tanah non pertanianyang luasnya lebih dari 5.000 m2.

Tahukah Anda???

Perpres No.28 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Jawa dan Bali





PP 13/2010 merupakan revisi atas PP 46/ 2002 tentang Tarif atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku padaBadan Pertanahan Nasional (BPN). Revisi PP tersebut dilatarbelakangiadanya jenis PNBP yang baru dan perubahan tariff, sertapenyederhanaan dalam penetapan tarif PNBP dalam upaya

mengoptimalkan PNBP guna menunjangPembangunan Nasional. Melaluipemberlakuan PP 13/2010 inidiharapkan ada peningkatan pelayananbidang pertanahan kepada masyarakat.

Dalam PP 13/2010 dirinci 10 jenisPNBP yang berlaku pada BPN, yangberasal dari: (1) Pelayanan Survei,

Pengukuran, dan Pemetaan; (2)Pelayanan Pemeriksaan Tanah; (3)Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya; (4) PelayananPertimbangan Teknis Pertanahan; (5) Pelayanan Pendaftaran Tanah;(6) Pelayanan Informasi Pertanahan; (7) Pelayanan Lisensi; (8)Pelayanan Pendidikan; (9) Pelayanan Penetapan Tanah ObjekPenguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga NegaraBelanda (P3MB)/ Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965; dan (10) Pelayanan di Bidang Pertanahan yang Berasaldari Kerja Sama dengan Pihak Lain.

Berdasarkan ketentuan PP 13/2010 Pelayanan Pendaftaran Tanahuntuk Pertama Kali pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah). Pihak tertentu tersebut adalah: (a) Masyarakat tidakmampu, yakni perorangan yang besar penghasilannya per bulandibawah Upah Minimum (yang berlaku pada masing-masing Kab/Kotayang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT/RW setempatdiketahui oleh Lurah, Kepala Desa, atau nama lainnya); (b) InstansiPemerintah; dan (c) Badan hukum yang bergerak di bidangkeagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan,panti asuhan, dan panti jompo. [rn/ik]

PP No.13 Tahun 2010 tentang Tarif

atas Jenis PNBP yang berlaku pada

BPN

Status Penyelesaian

Peraturan Daerah RTRWP

Proses Revisi

Proses Persetujuan Substansi

B1 : Proses Persetujuan Substansi Teknis PU

B2 : Proses Persetujuan Substansi Kehutanan

Memperoleh Persetujuan Substansi

C1 : Memperoleh Persetujuan Substansi Menteri PU

C2 : Memperoleh Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan

Pembahasan DPRD

Evaluasi di Kementerian Dalam Negeri

Penetapan Perda RTRW

Sekretariat BKPRN, 15 Oktober 2012 [mc]

No. Provinsi AB C

D E FB1 B2 C1 C2

1. Aceh2. Sumatera Utara

3. Sumatera Barat

4. Riau

5. Jambi

6. Bengkulu

7. Sumatera Selatan

8. Lampung

9. Kep. Riau

10. Kep. Bangka Belitung

11. DKI Jakarta

12. Banten13. Jawa Barat

14. Jawa Tengah

15. DI Yogyakarta

16. Jawa Timur

17. Bali

18. Kalimantan Barat

19. Kalimantan Tengah

20. Kalimantan Selatan

21. Kalimantan Timur

22. Sulawesi Utara

23. Sulawesi Tengah

24. Sulawesi Selatan25. Sulawesi Tenggara

26. Sulawesi Barat

27. Gorontalo

28. Nusa Tenggara Barat

29. Nusa Tenggara Timur

30. Maluku

31. Maluku Utara

32. Papua Barat

33. Papua

JUMLAH 33 33 33 33 19 18 14 13

AAAA

BBBB

CCCC

DDDD

EEEE

FFFF

PelayananPendaftaran Tanah

untuk Pertama Kalipihak tertentu

dapat dikenakantarif sebesar Rp.

0,00 (nol rupiah)

Persyaratan pelayanan pertanahan untuk Pemberian Hak

berupa Hak Milik Perorangan:1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani

pemohon atau kuasanya di atas materai cukup2. Surat Kuasa apabila dikuasakan3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila

dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya olehpetugas loket

4. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak 5. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah

dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli daripemerintah

6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkandengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB

(BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saatpendaftaran hak)

7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

Tahukah Anda???




U ndang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanahbagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah disahkanpada tanggal 14 Januari 2012. UU tersebut mengamanatkan

penyusunan peraturan pelaksana berupa Peraturan Presiden(Perpres). Dalam penyusunan Perpres tersebut KementerianKoordinator Bidang Perekonomian ditunjuk sebagai koordinatordengan melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga antara lain:Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PerencanaanPembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM,Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian,Kejaksaan Agung, Sekretaris Kabinet, Badan Pertanahan Nasional.Setelah melalui serangkaian pembahasan yang melibatkan Tim Teknishingga Menteri/Kepala Lembaga pada tanggal 7 Agustus 2012disahkan Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum terdiri dari 12 babdengan 126 Pasal. Kedua belas Bab tersebut meliputi: ketentuanumum, perencanaan pengadaan tanah, persiapan pengadaan tanah,pelaksanaan pengadaan tanah, penyerahan hasil pengadaan tanah,pemantauan dan evaluasi, sumber dana pengadaan tanah,pengadaan tanah skala kecil, insentif perpajakan, ketentuan peralihandan ketentuan penutup.

Berdasarkan jangka waktu proses pengadaan tanah dilakukan dalamkurun waktu terhitung, sejak dokumen perencanaan resmi diterimaoleh gubernur, paling cepat 319 Hari Kerja dan paling lama 583 HariKerja. Adanya pengaturan kerangka waktu inilah salah satu yangmembedakan Perpres ini dengan peraturan perundangan

sebelumnya. Ketentuan kerangka waktu ini diharapkan dapatmenjamin kepastian waktu pelaksanaan pengadaan tanah yangselama ini sering berlarut-larut.

Berikut dijelaskan pokok-pokok substansi dari Perpres tersebut. PadaPadaPadaPadatahap perencanaantahap perencanaantahap perencanaantahap perencanaan, pengadaan tanah harus sesuai dengan RencanaTata Ruang Wilayah (RTRW) dan Prioritas Pembangunan yangtercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Instansiyang bersangkutan. Selanjutnya pada tahap persiapantahap persiapantahap persiapantahap persiapan pengadaantanah, Gubernur membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah yangberanggotakan Bupati/Walikota, SKPD provinsi terkait, instansi yangmemerlukan tanah dan instansi lain yang terkait setelah menerimadokumen rencana pengadaan tanah dari Instansi yang memerlukantanah.

Tim Persiapan Pengadaan Tanah berkedudukan di Sekretariat DaerahProvinsi. Tim tersebut bertugas: a. Melaksanakan pemberitahuanrencana pengadaan tanah; b. Melakukan pendataan awal lokasirencana pembangunan; c. Melaksanakan konsultasi publik rencanapembangunan; d. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan; e.Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentinganumum; dan f. Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapanpengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yangditugaskan oleh gubernur.

Tim Persiapan melaksanakan konsultasi publik kepada Pihak yang

Berhak untuk menjelaskan rencana pelaksanaan pengadaan tanah. Apabila dalam konsultasi publik terdapat Pihak yang Berhak tidaksepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan, makadilaksanakan konsultasi publik ulang. Apabila masih tetap ada pihak

yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan maka Instansi yangmemerlukan tanah melaporkan adanya keberatan tersebut kepadaGubernur melalui Tim Persiapan.

Gubernur membentuk Tim Kajian Keberatan untuk melakukan kajian ataskeberatan lokasi rencana pembangunan. Tim kajian keberatan tersebutterdiri atas: Sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagaiketua merangkap anggota, Kepala Kantor Wilayah BPN sebagai sekretarismerangkap anggota, Instansi yang menangani urusan pemerintahanbidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota, kepalakantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai anggota, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota, dan akademisisebagai anggota. Tim Kajian Keberatan bertugas: menginventarisasimasalah yang menjadi alasaan keberatan, melakukan pertemuan atauklarifikasi dengan pihak yang keberatan, dan membuat rekomendasiditerima atau ditolaknya keberatan.

Berdasarkan Pasal 17 Perpres ini, Pihak yang Berhak adalah pihak yangmenguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah meliputi: pemegang hakatas tanah, pemegang hak pengelolaan, nadzir untuk tanah wakaf, pemiliktanah bekas milik adat, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasaitanah negara dengan itikad baik, pemegang dasar penguasaan atastanah, dan/atau pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yangberkaitan dengan tanah.

Perpres 71/2012 juga mengatur ketentuan pengadaan tanah skala kecildan insentif perpajakan dengan pertimbangan efisien dan efektivitas.Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukantanah dengan para pemegang hak atas tanah melalui cara jual beli atautukar menukar, atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.Sementara itu, insentif perpajakan diberikan kepada Pihak yang Berhakapabila mendukung penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan tidakmelakukan gugatan atas putusan Penetapan Lokasi dan atas putusanbentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian.

Berikut bagan, tahapan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum.

Catatan :

- Waktu dalam tahapan terhitung sejak dokumen perencanaan resmi diterima oleh Gubernur.

- Waktu dihitung dengan satuan hari kerja.

- Lembaga pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembagapemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

- Penilai independen adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara

independen dan profesional yang telah mendapat izin dari praktik penilai dari MenteriKeuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah.

Pokok-Pokok Perpres Nomor 71/2012 Tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum




galeri foto

RAKERNAS DEPUTIMenyongsong 2013, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas melaksanakan Raker untuk membahas agenda kerjakedeputian tahun depan. Banyak hal yang diskusikan dalam Raker yang diselenggarakan di salah satu hotel di wilayah Cipanas Bogor. Isu yangdibahas antara lain terkait reviu terhadap apa yang telah dicapai dan apa yang tengah dilakukan hingga saat ini. Implementasi RPJMN danpengawalannya harus tetap menjadi prioritas. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Dr. Ir. Max H. Pohan, CES, MAmenyampaikan penekanannya bahwa bahwa implementasi RPJMN dan pengawalannya harus tetap menjadi prioritas dalam rencana kegiatan 2013 .Selain itu, dalam menjalankan peran think tank , perlu juga forum-forum untuk ‘mind exercise’

Berbeda dengan sebelumnya, raker yang berlangsung selama dua hari (1-2 Oktober 2012) dibuat dalam suasana yang penuh kekeluargaan namuntetap produktif. Oleh karenanya, di samping menghasilkan agenda kerja kedeputian, raker ini juga berhasil mempererat hubungan silaturahimantarstaf dan antara staf dan pimpinan di lingkungan Kedeputian Regional.

Selama pelaksanaan raker, banyak momen yang sempat terekam dan bisa membuat kita tersenyum ketika melihatnya kembali. Check it out!



EDISI 01/TAHUN I/2010

Buletin Tata Ruang dan Pertanahan 29



Runa Tarna

Documents

Buletin TRP Edisi II 2012