20070500 BRR-Nias SOP Draft Prosedur Revisi Disain Tambah Kurang

PROSEDUR PERUBAHAN PEKERJAAN, REVISI DISAIN & PEKERJAAN TAMBAH/KURANG

No. Dokumen :BRR NIAS/SOP/DRAFT Revisi ke : R-00

Tgl. Berlaku : Mei 2007 Tanggal :

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perwakilan Nias Hal 1/ 6

1 Tujuan Prosedur ini dimaksudkan sebagai pedoman bilamana ada perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang dan percepatan waktu.

2 Ruang Lingkup Prosedur ini memuat proses perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang dan perpanjangan waktu, untuk dapat disetujui dan dilegalisasi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak dan ketentuan lain yang berlaku.

3 Definisi 1. Perubahan pekerjaan adalah suatu kondisi pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana sehingga diperlukan revisi desain yang memerlukan penyesuaian kuantitas, harga dan waktu pelaksanaan agar dapat dicapai pekerjaan secara keseluruhan, yang dapat menyebabkan pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang.

2. Pekerjaan Tambah adalah suatu tambahan pekerjaan yang terjadi sebagai akibat kondisi lapangan, yang tidak dapat dielakkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan.

3. Pekerjaan Kurang adalah berkurangnya volume pekerjaan yang karena alasan tertentu dipandang tidak perlu/tidak dapat dilaksanakan walaupun sudah tercantum di dalam kontrak.

4. Percepatan waktu adalah kondisi yang memungkinkan bagi Pemilik/Direksi Pekerjaan/PPK untuk memerintahkan penyelesaian pekerjaan oleh Kontraktor lebih cepat dari waktu rencana yang tercantum didalam Kontrak.

4 Acuan 1. Undang-undang RI No 18 tahun1999

2. Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2000

3. Keppres RI Nomor : 80 tahun 2003

4. Kepmen PU Nomor : 257 tahun 2004

5. SK.Bapel BRR NAD-Nias Nomor 137/KEP/BP-BRR/IX/2006

6. Dokumen Kontrak

5 Ketentuan Umum 1. Pengguna barang/jasa atau PPK bersama penyedia barang/jasa atau kontraktor dapat melakukan perubahan kontrak, yang diakibatkan pada saat pelaksanaan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak. Adapun kewenangan untuk melaksanakan perubahan pekerjaan di lapangan antara lain :

a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum di dalam kontrak.

b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan.

c. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.





d. Mengubah ketinggian, kedudukan dan ukuran dari bagian-bagian pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

e. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

2. PPK dapat menugaskan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (apabila sudah terbentuk pada saat setelah diterbitkannya SPPBJ oleh PPK), jika belum dapat membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang anggotanya meliputi unsur PPK,KPA, BRR DISTRK/Perwakilan Nias untuk melakukan pemeriksaan bersama dengan kontraktor dan dengan dibantu oleh Konsultan Pengawas melakukan telaahan/kajian dan melaksanakan penyesuaian desain sesuai kebutuhan lapangan.

3. Pekerjaan tambah dalam rangka penyelesaian pekerjaan tidak boleh melebihi 10% ( sepuluh persen ) dari harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian/Kontrak asal.

4. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Kontraktor, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.

5. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan Adendum Kontrak.

6. Untuk menghindari terjadinya perbedaan pendapat dikelak kemudian hari antara pihak kontraktor dan BRR mengenai hal tersebut di atas, maka segala perintah perubahan agar :

a. Dibuat secara tertulis dan ditandatangani ketiga pihak (PPK, Konsultan Pengawas dan kontraktor).

b. Usul perubahan bisa dari PPK atau kontraktor yang ditindaklanjuti dengan negosiasi atas dasar kewajaran harga pada saat itu.

c. Segala perubahan harus dituangkan dalam Addendum Kontrak.

7. Peristiwa pekerjaan tambah/kurang dibedakan dalam 2 jenis yaitu :

a. Pekerjaan tambah/kurang yang berupa kenaikan atau turunnya volume pada item tertentu yang sudah ada kesepakatan harga satuannya di dalam kontrak.

b. Pekerjaan tambah/kurang akibat Variation Order atau Change Order yang belum ada kesepakatan harga satuannya di dalam kontrak.

8. Dalam hal PPK menginstruksikan perubahan kegiatan pekerjaan yang berakibat tambahan biaya harus dipastikan tersedianya anggaran pada dokumen anggaran.





9. Pekerjaan tambah/kurang agar segera diajukan untuk mendapatkan persetujuan penetapan harga, dan ditindaklanjuti dengan addendum. Pembuatan addendum dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan sebelum masa kontrak berakhir.

10. Apabila pada pekerjaan utama (major item) terjadi kenaikain penurunan volume pekerjaan melebihi 20 % (dua puluh persen), atau tidak sesuai dokumen kontrak maka PPK dapat mengusulkan kepada atasan untuk meninjau kembali harga satuan yang telah disepakati bersama di dalam kontrak.

11. Apabila dijumpai tambahan pekerjaan yang berupa kenaikan volume pada pay item tertentu yang sedemikian besar, agar dipikirkan kemungkinan perlunya tambahan peralatan dan tambahan waktu. Demikian pula tambahan pekerjaan untuk pay item baru (di luar kontrak), agar dipikirkan kemungkinan perlunya tambahan peralatan dan tambahan waktu.

12. Apabila diperlukan percepatan waktu pelaksanaan, baik yang disebabkan perlunya segera pekerjaan selesai karena sesuatu hal, maupun volume yang meningkat sedemikian besar, dengan waktu pelaksanaan tetap, dan atau yang menyebabkan kenaikan nilai kontrak melebihi 10%, agar segera dilaporkan kepada KPA dan Kepala BRR Perwakilan Nias dengan tembusan kepada Kepala BRR Distrik untuk mendapatkan penyelesaian.

13. Untuk tambahan pekerjaan yang bernilai lebih dari 20% agar dipertimbangkan adanya tambahan uang muka.

14. Untuk memudahkan PPK mengevaluasi perubahan volume pekerjaan, perubahan waktu pelaksanaan dan sebagainya, dapat menugaskan panitian peneliti pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud pada butir no 2.

15. Semua perubahan Kontrak harus dituangkan dalam Addendum Kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan Kontraktor.





6 Prosedur dan Tanggungjawab

No Pelaku dan

Penanggungjawab Kegiatan Rekaman

6.1

PPK

a. Membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (bila belum dibentuk) yang anggotanya meliputi unsur PPK,KPA, BRR DISTRK/Perwakilan Nias

b. (bila sudah ada/dibentuk) Memerintahkan kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk melaksanakan penelitian. dan menyusun rekomendasi.

SK Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Surat Perintah

6.2 Kontraktor a. Membuat jadwal pemeriksaan lapangan, dan disampaikan kepada PPK, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Konsultan Pengawas. Menyediakan personil ahli teknik, peralatan dan kelengkapan lain yang diperlukan untuk pemeriksaan lapangan bersama.

b. Melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Konsultan Pengawas

c. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan.

d. Membuat perhitungan teknis, kuantitas dan gambar-gambar hasil pemeriksaan lapangan .

e. Membuat Laporan Hasil pemeriksaan lapangan kepada PPK yang sudah disetujui dan atau ditanda tangani oleh konsultan pengawas

f. Mengajukan Contract Change Order (CCO) , jika terjadi perbedaan satuan kegiatan kepada PPK, bilamana perbedaan tersebut tidak menimbulkan perubahan nilai kontrak.

g. Mengajukan Revisi disain, Pekerjaan Tambah/ kurang, bilamana ditemukan perbedaan disain, target dan biaya terhadap kontrak dan disetujui konsultan pengawas.

h. Mengadakan klarifikasi dan negosiasi Contract Change Order, dengan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

i. Menandatangani Contract Change Order, setelah tercapai kesepakatan dengan PPK.

Jadual Pemeriksaan Lapangan Bersama

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan

Dok CCO yang sudah disetujui Konsultan Pengawas

BA Klarifikasi dan Negosiasi





j. Melakukan Addendum Kontrak atas CCO dengan PPK.

Addendum Kontrak

6.3 Konsultan Pengawas

a. Mengawasi dan menyaksikan pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan lapangan.dan menandatangani/mengetahui pemeriksaan lapangan.

b. Membuat catatan hasil pemeriksaan bersama.

c. Membantu Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dalam memeriksa laporan pemeriksaan bersama Kontraktor.

d. Membuat rekomendasi dan justifikasi teknik, sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.

e. Menyampaikan rekomendasi dan justifikasi teknik kepada PPK.

6.4 Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak

a. Mengadakan penelitian rencana perubahan kontrak.

b. Merumuskan hasil penelitian berikut perubahan yang diperlukan.

c. Membuat rekomendasi dan menyampaikan kepada PPK.

Rekomendasi Panitia Peneliti Pelaksanaan

Kontrak

6.5 PPK a. Menyusun/membuat konsep usulan perubahan kontrak (addendum) dan menyerahkannya kepada KPA untuk mendapat persetujuan.

b. Addendum kontrak yang melebihi 10% dari harga kontrak asal dilaporkan kepada KPA dan Kepala BRR Perwakilan Nias dengan tembusan kepada BRR Distrik untuk mendapatkan tindak lanjut penyelesaiannya

Addendum Kontrak

6.6 KPA Persetujuan ( atau penolakan ) kepada PPK agar segera menyusun (atau memperbaiki jika ditolak) dokumen addendum kontrak.

Persetujuan Addendum

6.7 PPK Menanda tangani addendum kontrak dengan kontraktor

Add kontrak ditanda tangani oleh PPK dan Kontraktor

6.8 Kontraktor

a. Melaksanakan pekerjaan sesuai Addendum Kontrak.





7 Pengecualian Tidak ada

8 Lampiran Tidak ada

Documents

20070500 BRR-Nias SOP Draft Prosedur Revisi Disain Tambah Kurang