Buletin II Edisi 3 Tahun 2007

8/14/2019 Buletin II Edisi 3 Tahun 2007

1/52


2/52

Buletin Info Kesehatan Pelabuhan ini merupakan buletin Volum II edisi 3 yang

diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok. Buletin ini merupakan

wahana informasi bagi insan pelabuhan dalam mengembangkan potensi diri guna

mendukung pelaksanaan program kesehatan, khususnya

bagi para pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan di seluruh

Indonesia.

Buletin Info Kesehatan Pelabuhan berisi informasi hasil

pelaksanaan program, kajian kajian, pengembangan teknologi,

peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan, naskah

naskah ilmiah dan karya karya seni serta peristiwa peristiwa

terkini lainya, bahkan informasi pengobatan tradisional.

Redaksi menerima sumbangan artikel, laporan,

reportase, saduran, karikatur, sajak sajak ataupun karya sastra

lain dan foto foto yang berkaitan dengan program

kesehatan pelabuhan. Walaupun sumbangan naskah dari KKP lain

belum pernah masuk, namun Redaksi tetap menawarkan

kesempatan ini pada para kolega KKP di seluruh Indonesia

untuk berpartisipasi dalam penulisan Buletin Info Kesehatan.

Dewan redaksi mengajak para pembaca buletin ini untuk melaju dengan

kecepatan optimal dalam meningkatkan jejaring informasi guna mencapai kinerja yang kita

inginkan.

Selamat bekerja dan sukses selalu

Dewan Redaksi

Pengantar Redaksi

Daftar isi :

Siapa yang paling menik-

mati dampak kemajuan

Ekonomi ?

3

Sampling Pemeriksaan

Residu Pestisida

4 - 7

Jejaring dan kemitraan

Kesja bidang UKP

8

Penyelenggaraan Jejaring

Kerja SE

9 - 12

Penyelenggaraan Jejaring

Kerja Karantina

12 - 15

Hubungan antar Manusia 16 - 18

Pengawasan Pestisida di

dalam Pelabuhan

18 - 29

Pengamanan Makanan 30 -39

Mencetak Photo(bag.2) 50 - 51

INFO KESEHATAN PELABUHAN

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit TriwulanPage 2

BULETIN

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK

Diterbitkan oleh :


DITJEN PP & PL DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.

Pelindung / Penasehat:Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok

Raissekki, SKM, MM

Dewan Redaksi :

Ketua,

RBA. Widjonarko, SKM, MKes

Anggota Redaktur:Ikron, SKM, MKM.,Agus Syah, SKM,Sugeng Retyono, SKM.,

Sulistyono Wahyudi,SH.,Arik ArumawatiEditor :

Nana Mulyana, SKM.,Lussie Soraya.,Dewi Dyah Palupi, SKM

Sekretariat :Agus Sudarman,SKM

Alamat Redaksi :Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok | Jl. Raya Pelabuhan No. 17Tanjung Priok - Jakarta Utara | Telp. 021

43931045, 4373265 | Fax. 021

4373265 | E-Mail :

[email protected]| Desain oleh MGC ([email protected])

Cover : Nana Mulyana

Model : Pelatihan SE
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]


3/52

SURVEILANS EPIDEMIOLOGI PELABUHAN HARUS DIPERKUAT

Oleh : RAISSEKKI, SKM, MM

Perkembangan lalu lintas International

semakin melaju pesat dan me

ngalami perubahan yang besar. Waktu

tempuh perjalanan dari suatu negara ke

negara lain menjadi semakin singkat yang

secara otomatis lalu lintas Internasional

udara untuk angkutan manusia menempati

urutan tertinggi, bila dibandingkan lalu lintas

laut dan darat. Lalu lintas laut lebih banyak

digunakan untuk angkutan barang, se-

dangkan untuk manusianya, hanya terba-

tas pada angkutan penyeberangan dan

angkutan wisata dengan kapal penum-

pang ataupun kapal pesiar.

Kondisi ini juga membawa peruba-

han pola perkembangan penyakit yang

dapat menyebar secara Internasional. Pe

nyakit baru yang muncul (New Emerging

Deseases), seperti : HFMD, Avian Influenza

serta penyakit yang muncul kembali (Re-

Emerging Deseases), ternyata telah menjadi

masalah dunia. Selain penyebarannya

yang cepat juga belum adanya obat spesi-

fik untuk menyembuhkan penyakit tersebut.

Oleh karena itu, langkah paling tepat

yang harus dilakukan di pelabuhan seluruh

Indonesia, yakni system surveilans epidemi-

ologi pelabuhan harus diperkuat untuk

menjaga pintu masuk Negara tercinta ini.

Seluruh faktor risiko penyakit

harus dieleminir sekecil mungkin, teru-

tama faktor risiko penyakit yang da-

pat ditularkan melalui vector, air,

makanan, dan lain-lain. Untuk mem-

perkuat system surveilans epidemi-

ologi di Pelabuhan Tanjung Priok,

maka Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas I Tanjung Priok menyelenggara-

kan kegiatan prioritas antara lain

yakni : pertemuan pertemuan jeja

ring kerja (net working) denganstake

holder serta menyelenggarakan pe-

latihan surveilans epidemiologi pela-

buhan, baik bagi staff KKP Kelas I

Tanjung Priok maupun KKP lainnya.

Buletin INFO KESEHATAN PELABUHAN Volume II Nomor 3 Terbit Triwulan Page 3

HFMD


4/52


1. UMUM

Pembangunan kesehatan di In-donesia dihadapkan pada be-

ban ganda ( Double Burden )

Kesehatan, yaitu masalah

tradisional yang berhubungan dengan

penyakit menular dan masalah kese-

hatan modern yang berhubungan

dengan dampak negatif pembangunan

yang dewasa ini didominasi oleh pe

nyakit-penyakit yang berhubungan de

ngan lingkungan maupun dengan ma-

salah gaya hidup.

Salah satu masalah tersebut adalah

gangguan terhadap kesehatan dan

lingkungan manusia yang diakibatkan

oleh pengelolaan pestisida yang kurang

bijaksana. Karena itu program penye-

hatan lingkungan menetapkan upaya

pengamanan pestisida sebagai salah

satu kegiatan pokok yang bertujuan un-

tuk mengendalikan dampak negatif

pestisida terhadap manusia dan lingku

ngan.

Upaya pengamanan pestisida meliputi

kegiatan :

a. Pengawasan terhadap tempat

pengelolaan pestisida

b. Pengendalian pencemaran danresidu pestisida

c. Pengendalian paparan (pemajanan)

pestisida

d. Pengendalian keracunan pestisida

Tulisan ini merupakan salah satu

informasi yang mempunyai tujuan agar

dijadikan pedoman / acuan bagi para

petugas kesehatan dalam melaksanakan

pengendalian residu pestisida.Informasi tersebut adalah : Pengambilan

sampel untuk pemeriksaan residu pes-

tisida

Disadari bahwa masih banyak ke-

kurangan yang terdapat pada informasi

ini, karena itu saran dan masukan guna

perbaikan dan penyempurnaan sangat

kami hargai. Semoga informasi ini ber-

manfaat bagi upaya pengendalianresidu pestisida sebagai salah satu

kegiatan dalam pengamanan pestisida.

II. PENGAMBILAN SAMPEL UNTUK PEMERIK-

SAAN RESIDU PESTISIDA

1. Tujuan Umum :

Diharapkan dapat memahami cara-

cara pengambilan sampel untuk pe-meriksaan residu pestisida.

2. Tujuan Khusus :

Setelah selesai mengikuti kegiatan

belajar ini diharapkan dapat :

a. Menjelaskan teknik-teknik

pengambilan sampel

b. Melakukan pengambilan sampel

secara tepat dan benarPokok bahasan :

a. Jenis sampel

b. Metodologi sampling

c. Transportasi dan penanganan

sampel

d. Sampling air dan air limbah

SAMPLING PEMERIKSAAN RESIDU PESTISIDA

Oleh : Agus Syah F.H.,SKM


5/52


III. JENIS SAMPEL

Untuk melakukan suatu analisa

residu pestisida, sebelumnya dilakukan

pengambilan sampel. Sampel yang

diambil adalah di media lingkungan

(Pemantauan ), pada umumnya

meliputi :

1. Sampel komoditi pertanian dan

perternakan, seperti sayuran,

buah-buahan, ikan, dl l .

( kelompok bahan makanan )

2. Sampel udara

3. Sampel air/sumber air

4. Sampel tanah

IV. METODOLOGI SAMPLING

Dalam pelaksanaan pengambilan

sampel untuk pemeriksaan residu

pestisida perlu diperhatikan bahwa

sampel yang diambil mewakili obyek/

kelompok yang akan dianalisa.

Kemudian juga diperhatikan tentang

waktu sampel artinya kapan kita harus

mengambil sampel dilapangan

terutama untuk komoditi pertanian dan

perternakan, jumlah sampel/ukuran

sampel.

Secara rinci hal-hal tersebut diuraikan

sebagai berikut :

1. Sampel mewakili obyek yang akandianalisa. Sampel yang diambil

untuk analisa residu pestisida harus

representatif atau mewakili obyek,

sehingga nantinya hasil

menggambarkan secara

keseluruhan tingkat residu pestisida

dalam proyek.

Secara teoritis pengambilan sampel

harus dilakukan secara random

atau acak dan sampel yang

terkumpul dijadikan sampel komposit.

Namun seandainya dilapangan tidak

dapat dilakukan secara acak,

lakukan secara praktis namun tidak

menimbulkan bias yang besar.

Uraian berikut dapat dijadikan pedoman

praktis dilapangan.

a. Komoditi dalam kemasan.

Komoditi dalam kemasan yang

berada di suatu wadah atau

tempat misalnya dalam truk ,

penarikan sampel dilakukan di 5

titik; yaitu 4 disudut, 1 di titikperpotongan diagonal.

Pada kelima titik-titik tersebut

diambil di bagian atas, tengah,

dan bagian terbawah.

b. Bahan makanan dalam kemasan.

Pengambilan sampel seperti

digudang, kontainer besar

dilakukan seperti pada point a

diatas.

c. Bahan makanan dilapangan

( belum dipanen ).

Pengambilan sampel dilapangan

atau di areal pertanian/peternakan

dilakukan di ke 4 sudut dan

dibagian tengah ( 5 titik ).

Pada kelima titik-titik tersebut

diambil dibagian atas, tengah, danbagian terbawah.

d. Air minum, air sungai atau air da-

nau.

Pengambilan sama dengan

p e n g a m b i l a n k e g i a t a n

pengawasan kualitas air bersih.

Pengambilan di sungai/air danau

dilakukan pada kedalaman yang

berbeda.


6/52


2. Waktu pengambilan sampel.

Pengambilan sampel untuk

pemeriksaan residu pestisida

waktunya sebaiknya dilakukan

sebelum panen, dan bahan

makanan non kemasan yang

berada di gudang diambil sebelum

komoditi tersebut didistribusikan atau

dipasarkan. Sedangkan pada

komoditi makanan kemasan, air

minum, air sungai/danau dapat

diambil sewaktu-waktu.

3. Jumlah sampel yang diambil.

Dalam menentukan jumlah sampelyang akan diambil, perlu

memperhatikan hal-hal berikut :

a. Biaya yang tersedia untuk sam-

pling dan analisis

b. Kemampuan laboratorium

lapangan untuk menyelesaikan

analisis, menyangkut

kemampuan peralatan dan

petugas

c. Akses ketempat pengambilan

sampel yang berasal dari

lingkungan.

d. Jumlah sampel yang akan

diambil sebagai berikut :

e. Komoditi dalam kemasan

Sebagai dasar untuk penentuan

jumlah unit sampel (n) adalahakar kuadrat dari jumlah total

kemasan, dengan catatan nilai

n tidak > 15, atau jumlah obyek

(Populasi) yang akan diperiksa

tidak lebih dari 225.

Misal dalam suatu truk/kontainer

terdapat 150 kemasan maka n

= akar dari 150 = lebih kurang 12

sampel.

b. Bahan makanan dalam

kemasan

1. Komoditi ukuran kecil ( beras,

kacang-kacangan), berat

sampel 2 kg.

2. Komoditi ukuran sedang

( tomat, apel, jeruk, dsb ),

berat sampel 10 kg

3. Komoditi ukuran besar

( melon, apel, jeruk, dsb )

berat sampel 25 kg

c. Bahan makanan dilapangan

( belum dipanen )

Jumlah sampel yang diambil

sama seperti point b.

d. Air minum, Air sungai, Air danau

Jumlah sampel yang diambil un-

tuk pemeriksaan residu pestisida

adalah sebanyak 2 liter.

V. TRANSPORTASI DAN PENANGANAN

SAMPEL

Dalam transportasi dan penanganan

sampel yang perlu diperhatikan adalah

jarak waktu antara saat sampling dan

analisis. Dimaklumi bahwa pestisida terdiri

dari berbagai kelompok senyawa kimia

dengan sifat kesetabilan yang bervariasi,

mulai dari yang sangat stabil ( persistent )

sampai yang sangat tidak stabil (non per-

sistent). Selanjutnya kita ketahui bahwakestabilan pestisida terhadap suhu, pH,

mikroorganisme berbeda, seperti golon-

gan Karbanat mudah mengalami de-

gradasi. Karbaril ( gol.Karbanat ), pada

pH 7, suhu 20 0C, memiliki waktu separuh

( paroh ) 10, ini bervariasi dalam selang

waktu 10 hari, residu karbamat dalam air

dengan pH 7, 20 0C tinggal setengahnya.

Karena itu penanganan sampel setelah


7/52


diambil sampai kepada waktu preparasi

dan analisis perlu diperhatikan, agar

tingkat residu pada saat sampel diambil

tidak berbeda dengan keadaan sampel

dianalisis. Selanjutnya sampel sebaiknya

disimpan di lemari Es/freezer sebelum di

analisis. Waktu penyimpanan sampel

perlu diperhatikan, tergantung jenis pes-

tisida dan komoditi yang diperiksa. Berikut

ini petunjuk untuk batas waktu penyim-

panan ( termasuk waktu transportasi ) un-

tuk beberapa komoditi dan insektisida.

Tabel Batas Waktu Penyimpanan Sampel

No KomoditiJenis Pestisida( Golongan )

Penyimpanan

danSuhu

Batas Waktu

1. Air Organo chlorine*)

Organo Phosphat*)Karbamat *)

Refrigerator

14 hari

7 hari

Sesegera mungkin

2. Produk pertanian

basah

Organo chlorine*)


Refrigerator

Sama seperti air

Organo chlorine*)


Reezer

30 hari

7 hari

Sesegera mungkin

3. Produk pertanian

kering

Organo chlorine*)


Refrigerator

Sama seperti air

Organo chlorine*)


freezer

2 bulan

7 hari

Sesegera mungkin

Catatan : *)Dilarang untuk dipergunakan

*) Dibatasi untuk dipergunakan


8/52


Pelabuhan merupakan salah sa-tu pintu gerbang keluar masuk

negara, pusat kegiatan ekono-

mi, pusat perdagangan, serta

dapat menjadi tempat penularan ber-

bagi macam penyakit dan masalah ke-

sehatan masyarakat lainnya sejalan

dengan yang direkomendasikan oleh

IHR 2005. IHR 2005 tidak lagi hanya terfo-

kus mengenai penyakit karantina

(pes,yellow fever dan kolera) akan teta-

pi semua masalah kesehatan masyara-

kat yang menjadi perhatian dunia ter-

masuk kimia, biologi dan nuklir. Disam-

ping itu pelabuhan juga merupakan

show window atau image pertama bagi

para pendatang dari luar negeri ter-

hadap negara kita.

Kita ketahui bahwa di wilayah pela-

buhan Tanjung Priok banyak terdapataktivitas-aktivitas/kegiatan usaha baik

formal maupun informal yang dijalan-

kan oleh pekerja-pekerja di pelabuhan.

Semua itu merupakan salah satu faktor

resiko terjadinya berbagai macam pe

nyakit baik menular maupun tidak me-

nular yang mempunyai potensi untuk

terjadinya wabah. Sejalan dengan hal

tersebut diperlukan tindakan tindakan

nyata untuk mengantisipasi berbagai

faktor resiko tersebut sehingga kemung-

kinan terjadinya penyakit maupun kece-

lakaan akibat kerja dapat ditekan seren-

dah-rendahnya.

Salah satu kegiatan yang sangat pen-

ting yang sudah dilakukan oleh KKP Ke-

las I Tanjung Priok adalah dilaksanakan

nya Pertemuan Jejaring dan Kemitraan

Kesehatan Kerja, yang melibatkan ber-

bagai unsur yang ada di pelabuhan Tan- jung Priok seperti Administrator Pela-

buhan, PT. PELINDO, Bea Cukai, perusa-

haan-perusahaan yang ada di lingku

ngan pelabuhan Tanjung Priok dan lain-

lain. Pertemuan tersebut juga dihadiri

dari berbagai sektor dan instansi yang

terkait seperti Bina Kesehatan Kerja Dep-

kes RI, SubDit ISPA, SubDit TBC, Sudin Ja-

karta Utara dan lain-lain.

Pada pertemuan tersebut terjadi saling

curah pendapat yang intinya bagaima-

na mengembangkan kesehatan kerja di

wilayah pelabuhan Tanjung Priok, yang

menghasilkan beberapa kesepakatan

yang diharapkan dilaksanakan oleh se-

mua peserta yang hadir. Hal-hal yang

disepakati pada pertemuan tersebut

adalah sosialisasi kesehatan kerja, me-

manfaatkan pelayanan kesehatan se-perti Kegawat daruratan medik, pelaya-

nan rawat jalan, perawatan gigi, vaksina-

si, medical cek up,klinik IMS, VCT HIV/AIDS

dan lain-lain.

JEJARING DAN KEMITRAAN KESEHATAN KERJA


Oleh : dr. I Yoman Putra


9/52


I. PENDAHULUAN

Adanya arus globalisasi yang di-

tandai dengan tingginya mobilitas pen-

duduk merupakan perkembangan yang

positif bagi umat manusia antara lain

informasi dapat diperoleh dengan ce-

pat, namun juga dapat menjadi anca-

man global dari New-emerging diseaseyang berpotensi masuk ke Indonesia

antara lainAvian Influensa, SARS, Legion-

naires Disease, Nipah Virus, Paragoniasis

Pulmonalis, HFMD, Ebola, Hanta Fever.

Emerging Disease yang berpotensi ma-

suk ke Indonesia antara lain HIV/AIDS,

Penyakit menular seksual lainnya, Den-

gue Haemoragic Fever, Japanese B. En-

cephalitis, Chikungunya, Cholera, Sal-

monellosis, dan Filariasis. Sedangkan Re-emerging Disease yang berpotensi ma-

suk ke Indonesia diantaranya Pes, TBC,

Scrub-Typus, Malaria, Anthrax, dan Ra-

bies.

Pada saat ini pelabuhan tidak

hanya berfungsi sebagai pintu keluar

masuknya barang, jasa dan manusia,

akan tetapi sudah berkembang lebih

jauh menjadi sentra-sentra industri yangmenyerap banyak tenaga kerja, pusat

perdagangan, tempat wisata yang

mampu mendatangkan turis baik do-

mestik maupun luar negeri dalam jum-

lah besar sebagai penghasil devisa bagi

Negara. Melihat hal tersebut, pengawa-

san terhadap penyakit perlu ditingkat-

kan. Ditambah lagi dengan peran dari

pelabuhan sebagai pintu gerbang ke-

luar masuknya penyakit, oleh karena itu

beban KKP Kelas I Tanjung Priok saat ini

dirasakan semakin berat karena perkem-

bangan permasalahan kesehatan yang

ada di Dunia dan di Indonesia pada

khususnya semakin kompleks. Selain me-

laksanakan upaya cegah tangkal

penyakit karantina dan penyakit menular

potensial wabah disisi lain KKP juga

dituntut untuk selalu tanggap dan cepat

dalam memberikan pelayanan kepada

pengguna jasa.

Revisi IHR tahun 2005 yang telah diberla-

kukan sejak tanggal 15 Juni Tahun 2007

dengan perhatian kepada Public Health

Emergency Of International Concern /

PHIEC (masalah kedaruratan kesehatan

masyarakat yang menjadi perhatian

global) dan Kepmenkes No. 1116 tahun2003 tentang Pedoman Penyelengga-

raan Sistem Surveilans Epidemiologi Kese-

hatan serta berdasarkan Kepmenkes No.

265 tahun 2004 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan,

bahwa KKP sebagai Unit Pelaksana Tek-

nis di Lingkungan Departemen Kesehatan

yang berada di bawah dan bertang-

gung Jawab kepada Dirjen PP & PL,

salah satu tugas KKP adalah melaksana-

kan pencegahan masuk dan keluarnya

penyakit Karantina dan penyakit menu-

lar potensial wabah, melalui Survailans

Epidemiologi, pelayanan kesehatan ter-

batas di wilayah kerja pelabuhan/

bandara dan lintas batas serta pengen-

dalian dampak kesehatan lingkungan.

EXECUTIVE SUMMARY

PENYELENGGARAAN JEJARING KERJA SURVAILANS EPIDEMIOLOGI

(DENGAN PELAYANAN KESEHATAN)


PUNCAK, CIBOGO, BOGOR, JAWA BARAT, 4 S/D 7 JULI 2007

Oleh : IKRON, SKM,MKM


10/52


II. TUJUAN

Diperolehnya peningkatan kerjasama

survailans epidemiologi dengan lintas

program dan lintas sektor serta stake

holder terkait dalam rangka cegahtangkal penyakit karantina dan

penyakit menular potensial wabah.

III. PESERTA

Peserta jejaring survailans

epidemiologi (dengan pelayanan

kesehatan) adalah lintas program,

lintas sektor serta stake holder terkait,

dengan jumlah peserta sebanyak 30

peserta.

IV. MATERI JEJARING KERJA

a. Cegah tangkal PHIEC di pintu

masuk negara

b. Tupoksi KKP

c. Peran Adpel dalam peningkatansurvailans epidemiologi di

pelabuhan

d. Peran dan upaya yang telah dan

akan PT. Pelindo dalam

p e n i n g k a t a n s u r v a i l a n s

epidemiologi di pelabuhan

e. Peran Bea Cukai dalam Survailans

Epidemiologi di Pelabuhan

f. Peran Balai Karantina Hewan

Kelas I Tanjung Priok dalam



g. Peran Sudin Kesmas Jakarta Utara

dalam Survailans Epidemiologi di

Pelabuhan

h. Peran dan upaya yang telah dan

akan dilakukan INSA JAYA dalam



V. NARA SUMBER / PENGAJAR /

FASILITATOR

1. Konsultan WHO

2. Adpel Utama Tanjung Priok

3. Kantor Pelayanan Utama Bea &

Cukai Tipe A Tanjung Priok

4. PT. (Persero) Pelindo II Cabang

Tanjung Priok

5. Sudin Kesmas Jakarta Utara

6. Balai Besar Karantina HewanTanjung Priok

7. DPC INSA JAYA

8. KKP Kelas I Tanjung Priok

VI. MEKANISME JEJARING KERJA

Metodologi atau mekanisme dalam

penyelenggaraan jejaring kerja ini

dilaksanakan dengan cara :

1. Penjelasan materi

2. Roundtabel discussion

3. Tanya jawab

4. Kesepakatan

VII. WAKTU DAN TEMPAT

Jejaring kerja ini dilaksanakan di

Puncak, Bogor, Jawa Barat dari

tanggal 4 s/d 7 Juli 2007

VIII. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan jejaring

kerja Surveilans Epidemiologi

(Dengan Pelayanan Kesehatan)

dibebankan kepada DIPA KKP Kelas


11/52


I Tanjung Priok Tahun Anggaran

2007

IX. HASIL PENYELENGGARAAN

JEJARING KERJA

Hasil dari penyelenggaraan jejaring

kerja ini sebagai berikut :

1. Jumlah peserta jejaring

sebanyak 30 (tiga puluh)

peserta

2. Nara sumber / pengajar /

fasilitator memberikan materi

sesuai yang telah direncanakanpada jadwal jejaring kerja

3. Didapat kan kesepaka tan

antara KKP dan stake holder

yang terkait pada pelaksanaan

k e g i a t a n s u r v a i l a n s

epidemiologi dalam rangka

pengawasan Public Health

Internat ional Emergency

Concern (PHIEC).

4. Terciptanya peningkatan

koordinasi kerja mengenai

survailans epidemiologi antar

KKP, stake holder dan

pengguna jasa di Wilayah

Pelabuhan Tanjung Priok.

X. KESIMPULAN

Dari hasil penyelenggaraan jejaring

kerja Survailans Epidemiologi

(Dengan Pelayanan Kesehatan)

tersebut di atas maka dapat

disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta jejaring kerja yang hadir

100%

2. Nara sumber / pengajar yang

telah memberikan materi sesuai

dengan bidang dan profesinya,

sehingga peserta jejaring kerja

antusias untuk mengikuti jejaring

kerja.

3. Penyelenggaraan jejaring kerja

survailans epidemiologi berjalandengan baik dan sebagaimana

mestinya.

4. Meningkatkan koordinasi antar

KKP Kelas I Tanjung priok, stake

holder, dan pengguna jasa dalam

menciptakan pelabuhan Tanjung

Priok yang sehat .

5. Terbentuknya kesepakatan antara

peserta dalam penerapansurvailans epidemiologi di

pelabuhan, sehingga cegah

tangkal terhadap Public Health

International Emergency Concern

(PHIEC) dapat berjalan.

Keuntungan dan hambatan jejaring

kerja :

Keuntungan :

1. Meningkatkan pemahaman bagi

setiap stake holder dan pengguna

jasa akan peran KKP dalam

p e l a k s a n a a n s u r v a i l a n s

epidemiologi di Wilayah Tanjung

Priok.

2. Meningkatkan koordinasi dengan

lintas sektor sehingga Pelabuhan

Tanjung Priok yang sehat dapat

dicapai dengan secepatnya.

3. Menciptakan suatu link antar

peserta jejaring dalam upaya

penerapan IHR 2005.

Hambatan :

1. Pemahaman IHR 2005 yang dimiliki

para peserta masih bervariasi,

sehingga proses kesepakatan sedikit

berjalan lamban.


12/52


2. Ada beberapa peserta yang bukan

penentu kebijakan di instansinya

sehingga ada beberapa materi yang

tidak dapat menghasilkan suatu

keputusan.

XI. SARAN REKOMENDASI

1. Perlu diselenggarakan jejaring

kerja secara berkelanjutan,

sehingga koordinasi dengan stake

holder terkait dapat berjalan

sebagaimana mestinya.

2. Kesepakatan yang telah disepakati

oleh peserta jejaring kerja,

hendaknya terus ditindak lanjutidengan harapan semua

stakeholder maupun pengguna

jasa dapat lebih memahami

perannya masing-masing dalam

penerapan survailans epidemiologi.

EXECUTIVE SUMMARY

PENYELENGGARAAN JEJARING KERJA KARANTINA DENGAN STAKE HOLDER


BOGOR, JAWA BARAT, 18 S/D 21 JULI 2007

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi transportasi dewasa ini semakin pesat dan cepat, jarakantar negara atau antar pulau terasa semakin dekat karena perjalanan dapat

ditempuh dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini merupakan perkembangan yang

positif bagi kesejahteraan umat manusia. Kemajuan teknologi transportasi ini akan

meningkatkan mobilitas penduduk dan barang antar negara atau antar pulau yang

pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi penduduk secara global

baik dalam skala mikro maupun makro. Pada skala mikro arus perdagangan antar

daerah semakin lancar, barang cepat mencapai tujuan dan biaya angkut barang

dapat ditekan. Pada skala makro negara kita merupakan negara yang terletak

sangat strategi di lintasan dua benua yang besar yaitu benua Australia dan Benua

Asia. Negara kita menjadi penting karena selalu dilewati oleh alat angkut menuju ke

Oleh : IKRON SKM,MKM


13/52


dua benua tersebut.

Di samping itu, perkembangan

teknologi transportasi dan semakin

meningkatnya faktor risiko PHIEC maka

petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan

(KKP) sebagai garda terdepan dalam

upaya cegah tangkal penyakit

karantina dan penyakit menular

potensial wabah sangat berisiko untuk

terkena penyakit. Disisi lain petugas KKP

juga dituntut untuk selalu tanggap dan

cepat dalam memberikan pelayanan

kepada pengguna jasa. Untuk itu sikap

profesionalisme dalam melaksanakan

cegah tangkal terhadap penyakit harusmenjadi bagian dalam pelaksanaan

tugas, karena upaya cegah tangkal

tidak akan berhasil dengan baik bila

tidak didukung oleh jejaring kerja yang

baik antar instansi pemerintah, stake

holder dan institusi terkait lainnya.

Upaya cegah tangkal PHIEC dan

faktor risikonya tidak akan berhasil

secara konprehensif bila tidak didukungoleh stake holder terkait. Menyadari

akan tantangan ke depan dan

kelemahan yang dimiliki saat ini, melalui

Surat Keputusan Kuasa Pengguna

Anggaran Kepala Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok No :

KS.00.5.83.938 tanggal 29 Juni 2007

tentang Pembentukan Panitia Jejaring

Kerja Karantina Dengan stake holder

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Tanjung Priok, telah diselenggarakan

Jejaring kerja kekarantinaan, tanggal

18 s/d 21 Juli 2007 di Puncak, Bogor,

Jawa Barat.

II. TUJUAN

D i p e r o l e h n y a p e n i n g k a t a n

kerjasama karantina dengan stake

holder, lintas program dan lintas sektor

serta stake holder terkait dalam

rangka cegah tangkal penyakit

karantina dan penyakit menular

potensial wabah.

III. PESERTA

Peserta jejaring adalah lintas

program, lintas sektor serta stake

holder terkait, dengan jumlah peserta

sebanyak 30 peserta.

IV. MATERI JEJARING KERJA

1. Cegah tangkal PHIEC di pintu

masuk negara

2. Kebijakan kekarantinaan dalam

cegah tangkal PHIEC di

pelabuhan

3. Tupoksi KKP

4. Peran Adpel dalam kekarantinaan

di pelabuhan

5. Peran dan upaya yang telah dan

akan PT. Pelindo dalam

kekarantinaan di pelabuhan

6. Peran Bea & Cukai dalam


7. Peran Balai Karantina Hewan Kelas

I Tanjung Priok dalam


8. Peran dan upaya yang telah dan

akan dilakukan INSA JAYA dalam


V. NARA SUMBER / PENGAJAR /

FASILITATOR

1. Konsultan WHO

2. Adpel Utama Tanjung Priok


14/52


3. Kantor Pelayanan Utama Bea &

Cukai Tipe A Tanjung Priok

4. PT. (Persero) Pelindo II Cabang

Tanjung Priok

5. Balai Besar Karantina HewanKelas I Tanjung Priok

6. DPC INSA JAYA

7. KKP Kelas I Tanjung Priok

VI. MEKANISME JEJARING KERJA

Metodologi atau mekanisme dalam

penyelenggaraan jejaring kerja ini

dilaksanakan dengan cara :

1. Penjelasan materi

2. Roundtabel discussion

3. Tanya jawab

4. Kesepakatan

VII. WAKTU DAN TEMPAT

Jejaring kerja ini dilaksanakan di

Puncak, Bogor, Jawa Barat dari

tanggal 18 s/d 21 Juli 2007

VIII. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan

jejaring kerja kekarantinaan

dibebankan kepada DIPA KKPKelas I Tanjung Priok Tahun

Anggaran 2007

IX. HASIL PENYELENGGARAAN

JEJARING KERJA

Hasil dari penyelenggaraan

jejaring kerja ini sebagai berikut :

1. Jumlah peserta jejaring

sebanyak 30 (tiga puluh)

peserta

2. Nara sumber / pengajar /

fasilitator memberikan materi

sesuai yang telah direncanakan

pada jadwal jejaring kerja

3. Didapatkan kesepakatan

antara KKP dan stake holder

yang terkait pada pelaksanaan

kegiatan kekarantinaan dalam

rangka cegah tangkal penyakit

menular potensial wabah.

X. KESIMPULAN

Dari hasil penyelenggaraan jejaring

kerja tersebut di atas maka dapat

disimpulkan hal-hal sebagai

berikut :

1. Peserta jejaring kerja yang hadir

100%

2. Nara sumber / pengajar yang

telah memberikan materi sesuaidengan bidang dan profesinya,

sehingga peserta jejaring kerja

antusias untuk mengikuti jejaring

kerja

3. Penyelenggaraan jejaring kerja

kekarantinaan berjalan dengan

baik dan sebagaimana

mestinya

4. Te rc ip ta nya persamaa npersepsi dalam melaksanakan

kegiatan kekarantinaan.

5. Meningkatkan kesigapan para

petugas di wilayah pelabuhan

T a n j u n g P r i o k d a l a m

menciptakan pelabuhan

Tanjung Priok yang sehat .

Keuntungan dan hambatan jejaring

kerja :


15/52


Keuntungan :

1. Meningkatkan pemahaman bagi

setiap stake holder dan pengguna

jasa akan peran KKP dalam

pelaksanaan kekarantinaan di

Wilayah Tanjung Priok.

2. Meningkatkan koordinasi dengan

lintas sektor sehingga Pelabuhan

Tanjung Priok yang sehat dapat

dicapai dengan secepatnya.

3. Menciptakan suatu link antar

peserta jejaring dalam upaya

penerapan IHR 2005.

Hambatan :

1. Pemahaman IHR 2005 yang dimiliki

para peserta masih bervariasi,

sehingga proses kesepakatan

sedikit berjalan lamban.

2. Ada beberapa peserta yang

bukan penentu kebijakkan di

instansinya sehingga ada beberapa

materi yang tidak dapat

menghasilkan suatu keputusan.

3. A l o k a s i d a n a u n t u k

penyelenggaraan program

XI. SARAN REKOMENDASI

1. Perlu diselenggarakan jejaring

kerja secara berkelanjutan,

sehingga koordinasi dengan

stake holder terkait dapat lebih

solid.

2. Kesepakatan yang telah

disepakati oleh peserta jejaring

kerja, hendaknya terus ditindak

lanjuti dengan harapan semua

stakeholder maupun pengguna

jasa dapat lebih memahami

perannya masing-masing dalam

kekarantinaan.

BAGAIMANA RUANG ISOLASI ANDA???

Dalam ruang isolasi

harus tersedia

Exhouster silang

Pintu ruang isolasi

menggunakan

tekanan negatif


16/52


P ada hakekatnya hubunganantar manusia adalah suatuproses interaksi yang antaraseseorang dengan orang lainuntuk mendapatkan saling pengertian,kesadaran serta kepuasaan psikologis.

Secara khusus, hubungan antar

manusia bertujuan untuk

menghilangkan hambatan komunikasi,

mencegah salah pengertian dan

mengembangkan segi segi

membangun dari sifat- sifat manusia

yang ada.

Kebutuhan Dasar Manusia

Bagi siapa saja yang

melaksanakan hubungan antar manusia

lebih dalam kehidupan berorganisasi

masalah manusia ini amat penting untuk

diperhatikan. Amat penting sebab

fungsinya adalah mengarahkan

manusia yang menjadi bawahan atau

mitra kerjanya kearah tujuan organisasi,

sehingga pemahaman akan manusia

dengan segala dinamika dan

kebutuhan dasarnya haruslah diketahui.

Mereka yang mengarahkan hidupnya

kearah nilai-nilai religius hal ini tidak

selalu memilihnya dengan

mengabaikan nilai-nilai lain, karena nilai-

nilai itu sendiri tercipta karena manusia

ada.

Setiap manusia mempunyai

kebutuhan yang merupakan kebutuhan

manusiawi yang wajar, menurut seorang

pakar sebagai berikut :

Abraham Maslow, seorang psikolog telah

menyusun daftar tentang berbagai

kebutuhan dasar manusia, yaitu :

1. Kebutuhan fisiologis

2. Kebutuhan Rasa Aman

3. Kebutuhan rasa Memiliki

4. Kebutuhan Cinta Kasih ( di cintai )

5. Kebutuhan Kehormatan

6. Kebutuhan Harga diri ( dihargai )

7. Kebutuhan Aktualisasi diri

8. Kebutuhan Transendensi diri

Dengan mengetahui kebutuhan dasar

manusia tersebut akan sangat mem-

bantu memperbaiki komunikasi yang ter-

jadi antara seseorang dengan orang lain,

sehingga menguntungkan kedua belah

pihak ( Win Win Solution ).

Komunikasi

Dari berbagai pendapat para pakar

bahwa dalam hubungan antar manusia

ada beberapa faktor yang perlu diketa-

hui antara lain :

Komunikasi

Motivasi

Faktor-faktor yang perlu diketahui oleh

setiap pemimpin organisasi agar dapat

HUBUNGAN ANTAR MANUSIA

OLEH : Agus Syah F.H


17/52


18/52


Motivasi

Setiap tindakan manusia

mempunyai suatu tujuan/motivasi baik

itu disadari maupun tidak disadari atau

spontanitas, yang dimaksudkan untukmemenuhi kebutuhan yang

bersangkutan.

Demikian pula setiap pekerjaan

atau kegiataan karyawan mempunyai

suatu motivasi, yang dimaksudkan disini

adalah kemauan kerja karyawan yang

timbulnya karena dorongan dari dalam

pribadi berbagai hasil integrasi/

gabungan dari kebutuhan pribadi

pengaruh fisik dan sosial.

Dengan demikian motivasi kerja

merupakan gejala kejiwaan yang

dinamis, majemuk dan spesifik untuk

masing-masing karyawan. Karena

sifatnya tersebut untuk memberikan

motivasi yang positif, seorang supervisor/

pimpinan harus mengetahui dan peka

terhadap faktor-faktor yang

mempengaruhi masing-masing individu

karyawan,

bahkan seorang supervisor/pimpinan

hendaknya mengetahui sifat universal

dari manusia, pun demikian pula

sebaliknya bawahan harus pandai

menempatkan posisinya.

Dengan demikian seorang

pemimpin / supervisor dalam

meningkatkan motivasi kerja dan

produktifitas usaha, tidak hanya

memikirkan peningkatkan karyawannya

melalui program pendidikan

( pengetahuan dan keterampilan ) saja,

tetapi juga bagaimana meningkatkan

mentalitas dalam dedikasi ( loyalitas dan

integritas ) serta kesadaran karyawan

terhadap kewajiban dan tugasnya.

Hal ini perlu ditumbuhkan

sehingga karyawan mempunyai suatu

perasaan memiliki ( sense belonging ),

dengan cara antara lain mengadakan

pertemuan persuasif dan pengarahan

secara berkala, sehingga pada

gilirannya para karyawan akan berusaha

menyumbangkan seluruh tenaga danpikirannya untuk kemajuan perusahaan

( integritas tinggi ).

PENGAWASAN PESTISIDA DI WILAYAH PELABUHAN

(Naskah kedua)

Pada naskah pertama disajikan tentang sinkronisasi format

pemeriksaan Tempat Pengelolaan Pestisida (milik BUS Fumigasi),

selanjutnya naskah kedua ini menyajikan produk orde lama

tentang protap pengawasan pestisida, format pemeriksaan

Tempat Pembuatan Pestisida, Tempat Penyimpanan Pestisida, Ruang Peraga

Pestisida dan Kendaraan Pengangkut Pestisida, sebagai berikut :


19/52


DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA


PENGAWASAN PESTISIDA INSPEKSI SANITASI

KENDARAAN PENGANGKUT PESTISIDA

Nomor polisi kendaraan :

Nama pengemudi :

Nama pemilik barang :

Nama pestisida :

Karakteristik pestisida :

No Bobot Variabel Yang Diamati Nilai Skor

1 2 3 4 5

1

2

3

4

(30)

(20)

(30)

(20)

Barang dan ruang pengemudi terpisah.

Kendaraan pengangkut pestisida menempel-

kan stiker peringatan (50x50 cm) pada keem-

pat sisi kendaraan sesuai dengan karakteristik

pestisida :

Coklat tua : sangat berbahaya sekali

Merah : sangat berbahaya

Kuning Tua : berbahaya

Biru muda : cukup berbahaya

Kegiatan bongkar muat pestisida diawasi

oleh supervisor.

Pestisida dalam kendaraan disusun dan di

tur dengan rapi agar terhindar dari benturan

saat pengiriman.

10

10

10

10

TOTAL SKOR

Keterangan :

Kesimpulan : ..

,

Pengangkut Barang Petugas Pemeriksa

(.) ()

Skor = Bobot x Nilai, Skor < 700 Tidak Baik, Skor > 700 Baik


20/52





RUANG PERAGA PESTISIDA

Nama tempat peraga :

Lokasi :

Nama pemilik bangunan :

Nama supervisor :

No Variabel Bobot Variabel Yang Diamati Nilai Skor

1 2 3 4 5 6

1 Konstruksi

ruang(30) Ruang penyajian mudah diber-

sihkan.

Luas ventilasi minimal 20 % dari luas

lantai.

Pencahayaan minimal 200 lux.

3

3

4

2 Tata letak (50) Jenis (nama dagang) pestisida yangdiperagakan maksimal 3 (tiga)

macam.

Setiap jenis pestisida diletakkan

dalam rak/lemari dengan

ketinggian maksimal 2 (dua)

meter dan diberi alas palet.

Pestisida terbatas yang bersifat

sangat berbahaya diletakkan

dalam lemari kaca yang terkunci.

Masing-masing jenis pestisida

memiliki ruang sendiri dan

terpisah.

Bahan makanan, obat-obatan dan

barang konsumsi lainnya

diletakkan berjauhan dengan

pestisida untuk menghindari

kontaminasi.

2

2

2

2

2

TOTAL SKOR


21/52



1 2 3 4 5 6

3 Sarana lain (20) a.Memiliki alat pemadam kebakaran.

b.Jumlah WC untuk setiap karyawan :

s/d 20 = 121 s/d 40 = 2

41 s/d 70 = 3

71 s/d 100 = 4

101 s/d 140 = 5

141 s/d 180 = 6

c.Jumlah kamar mandi untuk setiap

karyawan.

s/d 20 = 1

21 s/d 40 = 2

41 s/d 70 = 3

71 s/d 100 = 5

101 s/d 180 = 6

d.Tempat cuci tangan dilengkapi de

ngan sabun dan lap.

s/d 20 = 2

21 s/d = 3

41 s/d 70 = 571 s/d 100 = 6

101 s/d 140 = 7

141 s/d 180 = 8

4

2

2

2

TOTAL SKOR

Keterangan :

Kesimpulan :

,..

Penanggung jawab ruang peraga Petugas Pemeriksa

(...) ()

NIP

Skor = Bobot x Nilai,

Skor < 700 Tidak Baik,

Skor > 700 Baik


22/52





TEMPAT PENYIMPANAN PESTISIDA

Nama Gudang (Pestisida) :

Lokasi :

Pemilik/penanggung jawab gudang :

Nama supervisor :

Jenis pestisida :


1 2 3 4 5 6

1 Lokasi (10) a. Terletak didaerah yang bebas banjir.

b. Terletak pada jarak yang aman darilokasi pemukiman.

c. Dapat dijangkau kendaraan

pengangkut, pemadam kebakaran

dan ambulan.

4

4

3

2 Konstruksi

bangunan

(10) a. Lantai dan dinding kedap air serta mu-

dah dibersihkan.b. Halaman bangunan kedap air, dikeli

lingi oleh parit kedap air yang di-

hubungkan dengan sarana pengola-

han air limbah dan dikelilingi oleh sekat

kedap air setinggi 15 cm.

c. Langit-langit atap terbuat dari bahanyang ringan, kuat dan tidak tembus

cahaya.

d. Bangunan dilengkapi dengan penghi-sap debu yang terpusat.

e. Pencahayaan di ruangan pembuat

pestisida utama 200 lux.

f. Terdapat pintu darurat selain pintuutama.

g. Bahan bangunan tidak mudahterbakar.

h. Instalasi listrik aman dari bahaya

kebakaran.

2

2

1

1

1

1

1

1


23/52



1 2 3 4 5 6

3 Fasilitas sani-

tasi(15) a. Tersedia air bersih yang cukup.

b. Memiliki instalasi pengolahan air lim-bah.

c. Jumlah WC untuk setiap karyawan :

s/d 20 = 121 s/d 40 = 241 s/d 70 = 371 s/d 100 = 4101 s/d 140 = 5141 s/d 180 = 6

d. Jumlah kamar mandi untuk setiap

karyawan.s/d 20 = 121 s/d 40 = 2

41 s/d 70 = 371 s/d 100 = 5101 s/d 180 = 6

e. Tempat cuci tangan dilengkapi dengan

sabun dan lap.s/d 20 = 221 s/d = 341 s/d 70 = 571 s/d 100 = 6101 s/d 140 = 7141 s/d 180 = 8

f. Tersedia pembersih lantai, absorben danbahan kimia penetralisasi.

g. Tersedia tempat sampahdomestik dan sampahkhusus pestisida

2

2

1

1

1

2

1

4 Tata ruang (15) a. Memiliki ruang khusus dan terpisah:

b. Ruang proses pembuatan pestisida.

c. Kantor.

d. Tempat ruang ganti.e. Ruang makan

f. Tempat penyimpanan bahan bakupestisida.

g. Tempat penyimpanan pestisida yangtelah jadi.

h. Ruang perawatan

2

1

1

1

2

2

1


24/52



1 2 3 4 5 6

5 Tata letaktempat peny-

impanan

(30) a. Memiliki ruang khusus dan terpisahuntuk :

Pestisida yang mudah terbakar

Pestisida yang korosif

Pestisida yang toksisitasnya tinggi

Pestisida yang toksisitasnya rendah

Herbisida

Melakukan perubahan atau

perbaikan /mengganti kemasan

Barang-barang lain yang masih

diperkenankan disimpan

digudang

Karyawan dan baranga. Pintu untuk ruangan pestisida dan

barang berhubungan langsung de

ngan ruangan khusus lalu lintas kar

yawan dan barang.

b. Pintu utama berhubungan langsungdengan bagian luar gudang.

c. Ruangan khusus untuk melakukanperubahan atau perbaikan kemasan

tidak berada didekat dengan pintu

utama.d. Ruangan administrasi gudang

terpisah dengan ruangan tempat

pestisida.

4

2

2

1

1

6 Tata cara

penyimpanan(20) a. Setiap barang yang akan masuk gu-

dang diperiksa terlebih dahulu.

b. Tidak menyimpan bahan makanan,tekstil, pakaian dan barang-barang

sejenisnya dalam satu ruangan

dengan pestisida.

c. Pestisida dengan kemasan berat(drum, kantong dan kotak)

diletakkan/disusun diatas palet.

d. Pestisida dengan kemasan kecil dile-takkan diatas rak.

e. Tinggi susunan kemasan maksimal 2(dua) meter dan jarak dari atap gu-

dang minimal 1 (satu) meter.

f. Sistim sirkulasi dengan prinsip First In

First Out (FIFO).

2

2

2

2

1

1

TOTAL SKOR


25/52


Keterangan :

Skor = Bobot x Nilai

Skor < 700 Tidak Baik

Skor > 700 Baik

Kesimpulan :

,..

Penanggung jawab gudang Petugas Pemeriksa

(.) ()

NIP



PENGAWASAN PESTISIDA INSPEKSI SANITASI KENDARAAN

PENGANGKUT PESTISIDA

Nama perusahaan :

Alamat :

Nama pemilik :

Nama supervisor :

Nomor Ijin Usaha :

Nama dagang pestisida :

Bahan aktif :

No Varia- Bobot Variabel Yang Diamati Nilai Skor

1 2 3 4 5 6

1 Lokasi (20) a. Terletak didaerah yang bebas banjir.

b. Terletak pada daerah industri (industrialestate).

c. Terletak pada jarak yang aman darilokasi pemukiman.

d. Dapat dijangkau kendaraan

pengangkut, pemadam kebakaran

dan ambulan.

33

2

2


26/52



1 2 3 4 5 6

2 Konstruksi ban-

gunan(20) a. Lantai dan dinding kedap air

serta mudah dibersihkan.

b. Halaman kedap air, dikelilingioleh parit kedap air yang di-

hubungkan dengan sarana pe

ngolahan air limbah dan dikeli

lingi oleh sekat kedap air se

tinggi 15 cm.

c. Langit-langit terbuat dari bahanyang ringan, kuat dan tidak

tembus cahaya.

d. dilengkapi dengan penghisapdebu yang terpusat.

e. P e n c a h a y a a n d i r u a n gpembuat pestisida utama 200

lux.

f. Terdapat pintu darurat selainpintu utama.

g. Bahan bangunan tidak mudahterbakar.

h. Instalasi listrik aman dari

bahaya kebakaran.

2

2

1

1

1

1

1

1

3 Fasilitas sanitasi (15) a. Tersedia air bersih yang cukup.

b. Memiliki instalasi pengolahan airlimbah.

c. Jumlah WC untuk setiap karyawan :

s/d 20 = 1

21 s/d 40 = 2

41 s/d 70 = 3

71 s/d 100 = 4101 s/d 140 = 5

141 s/d 180 = 6

d. Jumlah kamar mandi untuksetiap karyawan.

s/d 20 = 1

21 s/d 40 = 2

41 s/d 70 = 3

71 s/d 100 = 5

101 s/d 180 = 6

2

2

2

1


27/52



1 2 3 4 5 6

3 Fasilitas sanitasi (15) e. Tempat cuci tangan dilengkapidengan sabun dan lap.

s/d 20 = 2

21 s/d = 3

41 s/d 70 = 5

71 s/d 100 = 6

101 s/d 140 = 7

141 s/d 180 = 8

f. Tersedia Pembersih lantai, absor-ben dan bahan kimia pene-

tralisasi.

g. Tersedia tempat sampah domes-

tik dan sampah khusus pestisida

2

2

2

1

1

4 Tata ruang (15) Memiliki ruang khusus dan terpisah

a. Ruang proses pembuatan pes-tisida.

b. Kantor.

c. Tempat ruang ganti.

d. Ruang makan

e. Tempat penyimpanan bahanbaku pestisida.

f. Tempat penyimpanan pestisidayang telah jadi.

g. Ruang perawatan sementara un-tuk

h. keracunan /kecelakaan.

2

1

1

1

2

2

1

5 Tata letak

penyimpanan

pestisida jadi

(15) a. Diletakan dengan rapi pada rak

b. Peletakan alat-alat produksi ha-

rus tidak menimbulkan pence-maran pada saat digunakan

dan memudahkan pemeli-

haraan serta pengawasannya.

5

5

6 Sarana penga-

manan(15) a. Memiliki sarana pemantauan

kualitas udara.

b. Tersedia pelayanan medis baik

untuk tindakan-tindakan darurat

(PPPK) maupun pemeriksaan

kesehatan karyawan termasuk

pemeriksaan keracunan rutin.

1

2


28/52


29/52



30/52


Mengapa diperlukan?

Pe n i n g k a t a n

kesehatan d i

w i l a y a h

pelabuhan harus

memperoleh perhatian yang lebihkhusus dalam menyambut era

globalisasi pasar bebas, karena

pelabuhan merupakan obyek bisnis

segala bidang ekonomi. Beberapa

tahun terakhir ini pertumbuhan telah

terjadi pada pelabuhan di seluruh

Indonesia, terutama yang arus lalulintas

kapalnya sangat padat. Arus lalu lintas

kapal beberapa pelabuhan (termasuk

Pelabuhan Tanjung Priok), sangat padat

bila dibandingkan dengan pelabuhan

lainya. Secara otomatis, perubahan

juga telah terjadi dalam jenis dan pola

penyakit serta masalah masalah

kesehatan lainnya yang dapat

meresahkan masyarakat internasional.

Untuk melindungi masyarakat

pelabuhan dari ancaman masuk

keluarnya penyakit karantina dan

penyakit menular lainnya antar negara

dan antar pulau dalam negeri yang

ditularkan melalui pelabuhan, perlu

adanya peningkatan upaya kesehatan

di wilayah ini seiring dengan

perkembangan pola penyakit.

Penyakit yang bersumber dari

makanan ataupun yang dapat

ditularkan melalui makanan sering kitadengar pada media masa. Dampak dari

penyakit bawaan makanan ini dapat

mengganggu produktivitas dan

mengganggu kelancaran perekonomian

masyarakat pada umumnya.

Untuk mencegah terjadinya kasus

penyakit tersebut di Wilayah Pelabuhan

Tanjung Priok, maka keluar masuknya

seluruh jenis produk makanan yang

diangkut kapal, makanan dan minuman

pada rumah makan, kantin ataupun

warung makan yang beroperasi di

Wilayah Pelabuhan Tanjung Priok harus

aman. Hal ini seiring dengan penerapan

aturan perundang undangan yang

berlaku dan pemberlakuan Amandemen

SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal

dan Fasi l i tas pelabuhan atau

International Ships and Port Facility

Security (ISPS Code), guna menciptakan

Pelabuhan tertib, aman dan nyaman,

termasuk aman dari penularan penyakit

PENGAMANAN MAKANAN DI WILAYAH PELABUHAN( Naskah Pertama )


31/52


yang dapat ditularkan melalui

makanan.

Hambatan penyelenggaraan

fungsi pengamanan makanan di

pelabuhan, bandara dan pos lintas

batas, yakni kurangnya dukungan aspek

legal bagi teman teman KKP.

Sebenarnya sudah banyak aspek legal

yang sudah ada walaupun aspek legal

tersebut bukan murni yang diusulkan

oleh sektor kesehatan. Selama ini kita

belum pernah mengoleksi aspek legal

penyelenggaraan fungsi kegiatan kita di

lapangan. Salah satu aspek legal yang

dapat menjadi pegangan bagi petugas

KKP yakni Undang Undang RI nomor 7

tahun 1999, petikannya sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1999

TENTANG PANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimak-

sud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu

yang berasal dari sumber hayati

dan air, baik yang diolah maupun

tidak diolah, yang diperuntukkan

sebagai makanan atau minuman

bagi konsumsi manusia, termasuk

bahan tambahan pangan, bahan

baku pangan, dan bahan lain yang

digunakan dalam proses penyiapan,

pengolahan, dan atau pembuatan

makanan atau minuman.

2. Pangan olahan adalah makanan

atau minuman hasil proses dengan

cara atau metode tertentu dengan

atau tanpa bahan tambahan.

3. Sistem pangan adalah segala se-

suatu yang berhubungan dengan

pengaturan, pembinaan, dan atau

pengawasan terhadap kegiatan

atau proses produksi pangan dan

peredaran pangan sampai dengan

siap dikonsumsi manusia.

4. Keamanan pangan adalah kondisi

dan upaya yang diperlukan untuk

mencegah pangan dari kemung

kinan cemaran biologis, kimia, dan

benda lain yang dapat meng-

ganggu, merugikan, dan membaha-

yakan kesehatan manusia.

5. Produksi pangan adalah kegiatan

atau proses menghasilkan, menyiap-

kan, mengolah, membuat, me

ngawetkan, mengemas, mengemas

kembali, dan atau mengubah ben-

tuk pangan.

6. Pengangkutan pangan adalah

setiap kegiatan atau serangkaian

kegiatan dalam rangka memin-

dahkan pangan dari satu tempat ke

tempat lain dengan cara atau


32/52


sarana angkutan apapun dalam

rangka produksi, peredaran, dan

atau perdagangan pangan.

7. Peredaran pangan adalah setiap

kegiatan atau serangkaian kegiatan

dalam rangka penyaluran pangan

kepada masyarakat, baik untuk

diperdagangkan maupun tidak.

8. Perdagangan pangan adalah

setiap kegiatan atau serangkaian

kegiatan dalam rangka penjualan

dan atau pembelian pangan, ter-

masuk penawaran untuk menjual

pangan, dan kegiatan lain yang

berkenaan dengan pemindahtan-

ganan pangan dengan mem-

peroleh imbalan.

9. Sanitasi pangan adalah upaya

pencegahan terhadap kemungki-

nan bertumbuh dan berkembang

biaknya jasad renik pembusuk dan

patogen dalam makanan, minu-

man, peralatan, dan bangunan

yang dapat merusak pangan dan

membahayakan manusia.

10. Kemasan pangan adalah bahan

yang digunakan untuk mewadahi

dan atau membungkus pangan,

baik yang bersentuhan langsung

dengan pangan maupun tidak.

11. Iridasi pangan adalah metode

penyinaran terhadap pangan baik

dengan menggunakan zat radioak-

tif maupun akselerator untuk

mencegah terjadinya pembusukan

dan kerusakan serta membebaskan

pangan dari jasad renik patogen.

12. Rekayasa genetika pangan adalah

suatu proses yang melibatkan pemin-

dahan gen (pembawa sifat) dari

suatu jenis hayati ke jenis hayati lain

yang berbeda atau sama untuk

mendapatkan jenis baru yang

mampu menghasilkan produk pa

ngan yang lebih unggul.

13. Mutu pangan adalah nilai yang

ditentukan atas dasar kriteria kea-

manan pangan, kandungan gizi, dan

standar perdagangan terhadap ba-

han makanan, makanan, dan minu-

man.

14. Gizi pangan adalah zat atau se

nyawa yang terdapat dalam pan-

gan yang terdiri atas karbohidrat,

protein, lemak, vitamin, dan mineral

serta turunannya yang bermanfaat

bagi pertumbuhan dan kesehatan

manusia.

15. Label pangan adalah setiap ketera

ngan mengenai pangan yang ber-

bentuk gambar, tulisan, kombinasi

keduanya, atau bentuk lain yang di

sertakan pada pangan, dimasukkan

ke dalam, ditempelkan pada, atau

merupakan bagian kemasan pan-

gan.


33/52


16. Iklan pangan adalah setiap ketera

ngan atau pernyataan mengenai

pangan dalam bentuk gambar, tuli-

san, atau bentuk lain yang dilaku-

kan dengan berbagai cara untuk

pemasaran dan atau perdagangan

pangan.

17. Ketahanan pangan adalah kondisi

terpenuhinya pangan bagi rumah

tangga yang tercermin dari

tersedianya pangan yang cukup,

baik jumlah maupun mutunya,

aman, merata, dan terjangkau.

18. Setiap orang adalah orang perseo-

rangan atau badan usaha, baik

yang berbentuk badan hukum mau-

pun tidak.

Pasal 2

Pembangunan pangan diselenggara-

kan untuk memenuhi kebutuhan dasar

manusia yang memberikan manfaat se-

cara adil dan merata berdasarkan ke-

mandirian dan tidak bertentangan de

ngan keyakinan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan, pembinaan, dan

pengawasan pangan adalah:

a. Tersedianya pangan yang memenuhi

persyaratan keamanan, mutu, dan

gizi bagi kepentingan kesehatan ma-

nusia;

b. Terciptanya perdagangan pangan

yang jujur dan bertanggung jawab;

dan

c. Terwujudnya tingkat kecukupan pa

ngan dengan harga yang wajar dan

terjangkau sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.

BAB II

KEAMANAN PANGAN

Bagian PertamaSanitasi Pangan

Pasal 4

(1) P e m e r i n t a h m e n e t a p k a n

persyaratan sanitasi dalam kegiatan

atau proses produksi, penyimpanan,

pengangkutan, dan atau peredaran.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan

persyaratan minimal yang wajib

dipenuhi dan ditetapkan serta

diterapkan secara bertahap dengan

memperhatikan kesiapan dan

kebutuhan sistem pangan.

Pasal 5

(1) Sarana dan atau prasarana yang

digunakan secara langsung atau

tidak langsung dalam kegiatan atau

proses produksi, penyimpanan,

pengangkutan, dan atau peredaran


34/52


pangan wajib memenuhi

persyaratan sanitasi.

(2) Penyelenggaraan kegiatan atau pro-

ses produksi, penyimpangan, pe

ngangkutan, dan atau peredaran

pangan serta penggunaan sarana

dan prasarana, sebagaimana di-

maksud pada ayat (1), dilakukan se-

suai dengan persyaratan sanitasi.

Pasal 6

Setiap orang yang bertanggung jawabdalam penyelenggaraan kegiatan atau

proses produksi, penyimpanan, pe

nganggkutan, dan atau peredaran pa

ngan wajib :

1. memenuhi persyaratan sanitasi,

keamanan, dan atau keselamatan

manusia;

2. menyelenggarak an program

pemantauan sanitasi secara

berkala; dan

3. menyelenggarakan pengawasan

atas pemenuhan persyaratan

sanitasi.

Pasal 7

Orang perseorangan yang menangani

secara langsung dan atau berada

langsung dalam lingkungan kegiatan

atau proses produksi, penyimpanan,


pangan wajib memenuhi persyaratan

sanitasi.

Pasal 8

S e t i a p o r a n g d i l a r a n g

menyelenggarakan kegiatan atau proses

produksi, penyimpanan, pengangkutan,

dan atau peredaran pangan dalam

keadaan yang tidak memenuhi

persyaratan sanitasi.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud da-

lam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7

ditetapkan lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah.

Bagian Kedua

Bahan Tambahan Pangan

(1) Setiap orang yang memproduksi

pangan untuk diedarkan dilarang

menggunakan bahan apapun seba-

gai bahan tambahan pangan yang

dinyatakan terlarang atau melam-

paui ambang batas maksimal yang

ditetapkan.

(2) Pemerintah menetapkan lebih lanjut

bahan yang dilarang dan atau da-

pat digunakan sebagai bahan tam-

bahan pangan dalam kegiatan atau

proses produksi pangan serta am-

bang batas maksimal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Bahan yang akan digunakan sebagai

bahan tambahan pangan, tetapi belum

diketahui dampaknya bagi kesehatan


35/52


manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa

keamanannya, dan penggunaannya

dalam kegiatan atau proses produksi

pangan untuk diedarkan dilakukan sete-

lah memperoleh persetujuan Pemerin-

tah.

Pasal 12


lam Pasal 10 dan Pasal 11 ditetapkan

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerin-

tah.

BAB II

KEAMANAN PANGAN

Bagian Ketiga

Rekayasa Genetika dan Iradasi Pangan

Pasal 13


pangan atau menggunakan bahan

baku, tambahan pangan, dan atau

bahan bantu lain dalam kegiatan

atau proses produksi pangan yang

dihasilkan dari proses rekayasa

genetika wajib terlebih dahulu

memeriksakan keamanan pangan

bagi kesehatan manusia sebelum

diedarkan.

(2) P e m e r i n t a h m e n e t a p k a n

persyaratan dan prinsip penelitian,

pengembangan atau proses

produksi pangan, serta menetapkan

persyaratan bagi pengujian pangan

yang dihasilkan dari proses rekayasa

genetika.

Pasal 14

(1) Iridiasi dalam kegiatan atau proses

produksi pangan dilakukan

berdasarkan izin Pemerintah.

(2) Proses perizinan, penyelenggaraan

kegiatan dan atau proses produksi

pangan yang dilakukan dengan

menggunakan teknik dan atau

metode iradiasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), wajib

memenuhi persyaratan kesehatan,

penanganan limbah, dan

penanggulangan bahaya bahan

radioaktif untuk menjamin keamanan

pangan, keselamatan kerja, dan

kelestarian lingkungan.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ditetapkan

lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Bagian Keempat

Kemasan Pangan

Pasal 16


pangan untuk diedarkan dilarang

menggunakan bahan apapun

sebagai kemasan pangan yang

dinyatakan terlarang dari atau yang


36/52


dapat melepaskan cemaran yang

merugikan atau membahayakan

kesehatan manusia.

(2) Pengemasan pangan yang

diedarkan dilakukan melalui tata

cara yang dapat menghindarkan

terjadinya kerusakan dan atau

pencemaran.

(3) Pemerintah menetapkan bahan

yang dilarang digunakan sebagai

kemasan pangan dan tata cara

pengemasan pangan tertentu yang

diperdagangkan.

Pasal 17

Bahan yang akan digunakan sebagai

kemasan pangan, tetapi belum

diketahui dampaknya bagi kesehatan

manusia, wajib terlebih dahulu diperiksakeamanannya, dan penggunaannya

bagi pangan yang diedarkan dilakukan

setelah memperoleh persetujuan

Pemerintah.

Pasal 18

(1) Setiap orang dilarang membuka

kemasan akhir pangan untuk

dikemas kembali dan

diperdagangkan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak berlaku

terhadap pangan yang

pengadaannya dalam jumlah besar

dan lazim dikemas kembali dalam

jumlah kecil untuk diperdagangkan

lebih lanjut.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Bagian Kelima

Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan

Laboratorium

Pasal 20


pangan untuk diperdagangkan

wajib menyelenggarakan sistem

jaringan mutu, sesuai dengan jenis

pangan yang diproduksi.

(2) Terhadap pangan tertentu yang

diperdagangkan, Pemerintah

dapat menetapkan persyaratan

agar pangan tersebut terlebih

dahulu diuji secara laboratoris

sebelum peredarannya.

(3) Pengujian secara laboratoris,

sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dilakukan di laboratorium

yang ditunjuk oleh dan atau telah

memperoleh akreditasi dari

pemerintah.

(4) Sistem jaminan mutu serta

persyaratan pengujian secara

laboratorium, sebagaimana


37/52


dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2), ditetapkan dan diterapkan

secara bertahap dengan

memperhatikan kesiapan dan

kebutuhan sistem pangan.


pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

ditetapkan lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Pangan Tercemar

Pasal 21

Setiap orang dilarang mengedarkan :

a. pangan yang mengandung

bahan beracun, berbahaya, atau

yang dapat merugikan atau

membahayakan kesehatan atau

jiwa manusia.

b. pangan yang mengandung

cemaran yang melampaui

ambang batas maksimal yang

ditetapkan:

c. pangan yang mengandung

bahan yang dilarang digunakan

dalam kegiatan atau proses

produksi pangan;

d. pangan yang mengandung

bahan yang kotor, busuk, tengik,

terurai, atau mengandung bahan

nabati atau hewani yang

berpenyakit atau berasal dari

bangkai sehingga menjadikan

pangan tidak layak dikonsumsi

manusia;

e. pangan yang sudah kadaluwarsa.

Pasal 22

Untuk mengawasi dan mencegah terce-

marnya pangan, Pemerintah:

a. Menetapkan bahan yang dilarang

digunakan dalam kegiatan atau pro-

ses produksi pangan serta ambang

batas maksimal cemaran yang diper-

bolehkan;

b. Mengatur dan atau menetapkan

persyaratan bagi penggunaan cara,

metode, dan atau bahan tertentu

dalam kegiatan atau proses produk-

si, pengolahan, penyimpanan, pe

ngangkutan, dan atau peredaran

pangan yang dapat memiliki risiko

yang merugikan dan atau memba-

hayakan kesehatan manusia;

c. menetapkan bahn yang dilarang di-

gunakan dalam memproduksi pera-

latan pengolahan, penyiapan, pe-

masaran, dan atau penyajian pa

ngan.

Pasal 23


lam Pasal 21 dan Pasal 22 ditetapkan le-

bih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.


38/52


BAB III

MUTU DAN GIZI PANGAN

Bagian Pertama

Mutu Pangan

Pasal 24

(a) Pemerintah menetapkan standar

mutu pangan.

(b) Terhadap pangan tertentu yang di-

perdagangkan, Pemerintah dapat

memberlakukan dan mewajibkan

pemenuhan standar mutu pangan

yang ditetapkan berdasarkan keten-

tuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Pasal 25

(a) Pemerintah menetapkan persyara-

tan sertifikasi mutu pangan yang di-

perdagangkan.

(b) Persyaratan sertifikasi mutu pangan,

sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diterapkan secara bertahap ber-

dasarkan jenis pangan dengan

memperhatikan kesiapan dan kebu-

tuhan sistem pangan.

Pasal 26

S e t i a p o r a n g d i l a r a n g

memperdagangkan :

(a) pangan tertentu, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(2), apabila tidak memenuhi

standar mutu yang ditetapkan

sesuai dengan peruntukannya;

(b) pangan yang mutunya berbeda

atau tidak sama dengan mutu

pangan yang dijanjikan;

(c) pangan yang tidak memenuhi

persyaratan sertifikasi mutu

pangan, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25.

Bagian Kedua

Gizi Pangan

Pasal 27

(1) Pemerintah menetapkan dan

meyelenggarakan kebijakan di

bidang gizi bagi perbaikan status

gizi masyarakat.

(2) Untuk meningkatkan kandungan gizi

pangan olahan tertentu yang

diperdagangkan, Pemerintah dapat

menetapkan persyaratan khusus

mengenai komposisi pangan.

(3) Dalam hal terjadi kekurangan dan

atau penurunan status gizi

masyarakat, Pemerintah dapat

menetapkan persyaratan bagi

perbaikan atau pengayaan gizi

pangan tertentu yang diedarkan.


pangan, sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3), wajib

memenuhi persyaratan tentang gizi

yang ditetapkan.


39/52


Pasal 28

Setiap orang yang memproduksi

pangan olahan tertentu untuk

diperdagangkan wajib

menyelenggarakan tata cara

pengolahan pangan yang dapat

menghemat proses penurunan atau

kehilangan kandungan gizi bahan baku

pangan yang digunakan.

Pangan olahan tertentu serta tata cara

pengolahan pangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diatur lebih

lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 29


lam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, dan Pa-

sal 28 ditetapkan lebih lanjut dengan


BAB IV

LABEL IKLAN PANGAN

Pasal 30

1 Setiap orang yang memproduksi

atau memasukkan ke dalam wilayah

Indonesia pangan yang dikemas

untuk diperdagangkan wajib

mencantumkan label pada, di

dalam, dan atau di kemasan

pangan.

2 Label, sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), memuat sekurang-

kurangnya keterangan mengenai :

3 nama produk;

4 daftar bahan yang digunakan;

5 berat bersih atau isi bersih;

6 nama dan alamat pihak yang

memproduksi atau memasukkan

pangan ke dalam wilayah

Indonesia;

7 keterangan tentang halal; dan

8 tanggal, bulan, dan tahunkedaluwarsa.

Selain keterangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pemerintah

dapat menetapkan keterangan lain

yang wajib atau dilarang untuk

dicantumkan pada label pangan.

Pasal 31

1 Keterangan pada label,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30, ditulis atau dicetak atau

ditampilkan secara tegas dan jelas

sehingga dapat mudah dimengerti

oleh masyarakat.

2 Keterangan pada label,

sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditulis atau dicetak dengan

menggunakan bahasa Indonesia,

angka Arab, dan huruf Latin.

3 Penggunaan istilah asing, selain

dimaksud pada ayat (2), dapat

dilakukan sepanjang tidak ada


40/52


padanannya, tidak dapat diciptakan

padanannya, atau digunakan untuk

kepentingan perdagangan pangan

ke luar negeri.

Pasal 32

Setiap orang dilarang mengganti,

melabel kembali, atau menukar

tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa

pangan yang diedarkan.

Pasal 33

1 Setiap label dan atau iklan tentang

pangan yang diperdagangkan harus

memuat keterangan mengenai

pangan dengan benar dan tidak

menyesatkan.

2 Pemerintah mengatur, mengawasi,

dan melakukan tindakan yang

diperlukan agar iklan tentang

pangan yang diperdagangkan tidak

memuat keterangan yang dapat

menyesatkan.

Pasal 34

1 Setiap orang yang menyatakan

dalam label atau iklan bahwa

pangan yang diperdagangkan

adalah sesuai dengan persyaratan

agama atau kepercayaan tertentu

bertanggung jawab atas kebenaran

p e r n y a t a a n b e r d a s a r k a n

p e r s y a r a t a n a g a m a a t a u

kepercayaan tersebut.

2 Label tentang pangan olahan

tertentu yang diperdagangkan untuk

bayi, anak berumur dibawah lima

tahun, dan ibu yang sedang hamil

atau menyusui wajib memuat

keterangan lain yang perlu diketahui

mengenai dampak pangan terhadap

kesehatan manusia.

Pasal 35


lam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, dan Pa-

sal 34 ditetapkan lebih lanjut dengan Pe-

raturan Pemerintah.

BAB V

PEMASUKAN DAN PENGELURAN KE DALAM

DAN DARI WILAYAH INDONESIA

Pasal 36

1 Setiap pangan yang dimaksukkan ke

dalam wilayah Indonesia untuk die-

darkan wajib memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam un-

dang-undang ini dan peraturan pe-

laksanaannya.

2 Setiap orang dilarang memasukkan

pangan ke dalam wilayah Indonesia

dan atau mengedarkan di dalam

wilayah Indonesia apabila pangan

tersebut tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam un-

dang-undang ini dan peraturan pe-

laksanaannya.


41/52


Pasal 37

Terhadap pangan yang dimasukkan ke

dalam wilayah Indonesia, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah

dapat menetapkan persyaratan bah-

wa :

a pangan telah diuji dan atau dipe-

riksa serta dinyatakan lulus dari

segi keamanan, mutu, dan atau

gizi oleh instansi yang berwenang

di negara asal;

b pangan dilengkapi dengan doku-

men hasil pengujian dan atau pe-

meriksaan, sebagaimana dimak-

sud pada huruf a; dan atau

c pangan terlebih dahulu, diuji dan

atau diperiksa di Indonesia dari

segi keamanan, mutu, dan ataugizi sebelum peredarannya.

Pasal 38

Setiap orang yang memasukkan pa

ngan ke dalam wilayah Indonesia untuk

diedarkan bertanggung jawab atas

keamanan, mutu, dan gizi pangan.

Pasal 39

Pemerintah dapat menetapkan persya-

ratan agar pangan yang dikeluarkan

dari wilayah Indonesia untuk diedarkan

terlebih dahulu diuji dan atau diperiksa

dari segi keamanan, mutu, persyaratan

label, dan atau gizi pangan.

Pasal 40


lam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 dite-

tapkan lebih lanjut dengan Peraturan pe-

merintah

BAB VI

TANGGUNG JAWAB INDUSTRI PANGAN

Pasal 41

(1) Badan usaha yang memproduksi

pangan olahan untuk diedarkan dan

atau orang perseorangan dalam

badan usaha yang diberi tanggung

jawab terhadap jalannya usaha

tersebut bertanggung jawab atas

keamanan pangan yang

diproduksinya terhadap kesehatan

orang lain yang mengkonsumsi

pangan tersebut.

(2) Orang perseorangan yang

kesehatannya terganggu atau ahli

waris dari orang yang meninggal

sebagai akibat langsung karena

mengkonsumsi pangan olahan yang

diedarkan berhak mengajukan

gugatan ganti rugi terhadap badan

usaha dan atau orang perseorangan

dalam badan usaha, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal terbukti bahwa pangan

olahan yang diedarkan dan

dikonsumsi tersebut mengandung


42/52


43/52


pengawasan terhadap ketersediaan

pangan yang cukup, baik jumlah

maupun mutunya aman, bergizi,

beragam, merata, dan terjangkau

oleh daya beli masyarakat.

Pasal 46

Dalam pelaksanaan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45,

Pemerintah :

a menyelenggarakan, membina,

dan atau mengkoordinasikansegala upaya atau kegiatan

untuk mewujudkan cadangan

pangan nasional;

b menyelenggarakan, mengatur,

dan atau mengkoordinasikan

segala upaya atau kegiatan

dalam rangka penyediaan,pengadaan, dan atau

penyaluran pangan tertentu

yang bersifat pokok;

c m e n e t a p k a n d a n

menyelenggarakan kebijakan

mutu pangan nasional dan

penganekaragaman pangan;

d mengambil tindakan yang

diperlukan untuk mencegah dan

atau menanggulangi gejala

kekurangan pangan, keadaan

darurat, dan atau spekulasi atau

manipulasi dalam pengadaan

dan peredaran pangan

Pasal 47

Cadangan pangan nasional, sebagai-

mana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a,

terdiri atas :

a cadangan pangan Pemerintah;

b Cadangan pangan Pemerintah dite-

tapkan secara berkala dengan mem-

perhitungkan tingkat kebutuhan nya-

ta pangan masyarakat dan keterse-

diaan pangan, serta dengan me

ngantisipasi terjadinya kekuranganpangan dan atau keadaan darurat.

c Dalam upaya mewujudkan cada

ngan pangan nasional, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah :

(a) mengembangkan, membina,

dan atau membantu penyeleng-

garaan cadangan pangan ma

syarakat dan Pemerintah di ting-

kat pedesaan, perkotaan, pro-

pinsi dan nasional;

(b) mengembangkan, menunjang,

dan memberikan kesempatan

seluas-luasnya bagi peran kope-

rasi dan swasta dalam mewujud-

kan cadangan pangan setem-

pat dan atau nasional;

Pasal 48

Untuk mencegah dan atau menanggu-

langi gejolak harga pangan tertentu

yang dapat merugikan ketahanan pa

ngan, Pemerintah mengambil tindakan


44/52


yang diperlukan dalam rangka mengen-

dalikan harga pangan tersebut.

Pasal 49

(1) Pemerintah melaksanakan pembina-an yang meliputi upaya :

(1) pengembangan sumber daya

manusia di bidang pangan mela-

lui kegiatan pendidikan dan pela-

tihan, terutama usaha kecil;

(2) untuk mendorong dan mening-

katkan peran serta masyarakat

dalam kegiatan pengembangan

sumber daya manusia, peningka-

tan kemampuan usaha kecil,

penyuluhan di bidang pangan,

serta penganekaragaman pa

ngan;

a. untuk mendorong dan men-

garahkan peran serta asosiasi

dan organisasi profesi di bi-

dang pangan;

b. untuk mendorong dan menun-

jang kegiatan penelitian dan

atau pengembangan teknolo-

gi di bidang pangan;

c. penyebarluasan pengetahu-

an dan penyuluhan di bidang

pangan;

d. pembinaan kerjasama

internasional di bidang pangan,

sesuai dengan kepentingan

nasional;

e. u n t u k m e n d o r o n g d a n

m e n i n g k a t k a n k e g i a t a n

penganekaragaman pangan yang

dikonsumsi masyarakat serta

pemantapan mutu pangan

tradisional.


pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh

Pemerintah.

BAB VIIIPERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

Masyarakat memiliki kesempatan untuk

berperan seluas-luasnya dalam

mewujudkan perlindungan bagi orang

perseorangan yang mengkonsumsi

pangan, sesuai dengan ketentuan

undang-undang ini dan peraturan

pelaksanaannya serta peraturan

perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 52

Dalam rangka penyempurnaan dan

peningkatan sistem pangan, masyarakat

dapat menyampaikan permasalahan,

masukan, dan atau cara pemecahan

mengenai hal-hal di bidang pangan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 53

(1) Untuk mengawasi pemenuhan


45/52


ketentuan undang-undang ini,

Pemerintah berwenang melakukan

pemeriksaan dalam hal terdapat

dugaan terjadinya pelanggaran

hukum dibidang pangan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi

pemeriksaan, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah berwenang:

a. memasuki setiap tempat yang

diduga digunakan dalam

kegiatan atau proses produksi,

penyimpanan, pengangkutan,

dan perdagangan pangan

untuk memeriksa, meneliti, dan

mengambil contoh pangan

dan segala sesuatu yang

diduga digunakan dalam

k e g i a t a n p r o d u k s i ,

penyimpanan, pengangkutan,

dan atau perdagangan

pangan;

b. menghentikan, memeriksa, dan

mencegah setiap sarana

angkutan yang diduga atau

patut diduga yang digunakan

dalam pengangkutan pangan

serta mengambil dan

memeriksa contoh pangan;

c. membuka dan meneliti setiap

kemasan pangan;

d. memeriksa setiap buku, dokumen,

atau catatan lain yang diduga

memuat keterangan mengenai

kegiatan produksi penyimpanan,

pengangkutan, dan atau

perdagangan pangan, termasuk

menggandakan atau mengutip

keterangan tersebut.

e. memerintahkan untuk

memperlihatkan izin usaha atau

dokumen lain sejenis.

3. Pejabat pemeriksa untuk melakukan

pemeriksaan, sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dilengkapi

dengan surat perintah.

4. Dalam hal berdasarkan hasil

pemeriksaan, sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), patut diduga

merupakan tindak pidana di bidang

pangan, segera dilakukan tindakan

penyidikan oleh penyidik berdasarkan

peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

ditetapkan lebih lanjut dengan


Pasal 54

(1) Dalam melaksanakan fungsi

pengawasan, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53, Pemerintah

berwenang mengambil tindakan

administratif terhadap pelanggaran

ketentuan Undang-undang ini.


46/52


(2) Tindakan administratif, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat

berupa:

a. peringatan secara teitulis;

b. larangan mengedarkan untuk

sementara waktu dan atau

perintah untuk menarik produk

pangan dari peredaran apabila

terdapat risiko tercemarnya

pangan atau pangan tidak

aman bagi kesehatan manusia;

c. pemusnahan pangan jika

terbukti membahayakan

kesehatan dan jiwa manusia;

d. penghentian produksi untuk

sementara waktu.

e. pengenaan denda paling tinggi

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah); dan atau

f. pencabutan izin produksi atau

lain usaha.

Ketentuan sebagaimana dirnaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan

lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

Barangsiapa dengan sengaja:

1. menyelenggarakan kegiatan atau

proses produksi, penyimpanan,


pangan dalam keadaan yang tidak

memenuhi persyaratan sanitasi,


8:

2. menggunakan bahan yang dilarang

digunakan sebagai bahan

tambahan pangan atau

menggunakan bahan tambahan

pangan secara melampaui ambang

batas maksimal yang ditetapkan,


10 ayat (1);

3. menggunakan bahan yang dilarang

digunakan sebagai kemasan

pangan dan atau bahan apapun

yang dapat melepaskan cemaran

yang merugikan atau

membahayakan kesehatan manusia,


16 ayat (1);

4. mengedarkan pangan yang dilarang

untuk diedarkan, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 huruf a,

huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e;

5. memperdagangkan pangan yang

tidak memenuhi standar mutu yang

diwajibkan, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 huruf a;


mutunya berbeda atau tidak sama


47/52


dengan mutu pangan yang

dijanjikan, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 huruf b;


tidak memenuhi persyaratan

se

Documents

Buletin II Edisi 3 Tahun 2007