Buletin IV Edisi 3 Tahun 2009

  • View
    948

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Buletin IV Edisi 3 Tahun 2009

Buletin Info Kesehatan Pelabuhan Volume IV Edisi 3 Triwulan III (Juli - September) Tahun 2009

2

REFORMASI BIROKRASI

DAFTAR ISIPengantar Redaksi Repormasi Birokrasi,Raissekki,SKM,MM Penyempurnaan Organisasi (KKP sebagai UPT),RBA Widjonarko,SKM,Mkes TAHUBJA Kekarantinaan, Ikron, SKM, MKM Kasus Kesakitan Pada TKI, Cuci tangan pakai sabun, yuk Widya Utami Disiplin sebagai motor organisasi, Soetji Lestari Y, S.Kom, M.Kes Penanggulangan becana bidang sanitasi standar minimal ataukah optimal ???, RBA Widjonarko,SKM,Mkes Anjing & Kucing selalu bermusuhan mengapa ???,Roswitha Kusuma Wardhani Anda ingin mendirikan Yayasan ?, RBA Widjonarko,SKM,Mkes Pencegahan masuknya H1N1 Melalui pelabuhan Laut, RBA Widjonarko,SKM,Mkes SIRIH,Irene Kusumastuti Kapan Saya bisa melakukan kajian ???,RBA Widjonarko,SKM,Mkes BOM Jakarta Juli 2009, Gempa,RBA Widjonarko,SKM,Mkes Aduuh. . . .Putri Cinderella tersangka kasus Pes ?,Ny. Bertha M. Pasolang, SSos Beberapa TIPS untuk Hidup, Irene Kusumastuti Gaptek di Lingkungan PNS, Mungkinkah ???,Nana Mulyana,SKM Kiat Belajar Komputer Sendiri, Nana Mulyana,SKM3 4 5 6 11 13 15

Re

DISIPLIN SEBAGAI MOTOR ORGANISASI

formasi pada

birokrasi hakikatnya untuk

merupakan melakukan aspek sumber

upaya

Susangat suatu vital dalam

mber Daya Manusia adalah aspek yang penting organisasi.. dan daya roda dalam Begitu manusia organisasi kerja

pembaharuan

yang menyangkut aspek kelembagaan, dan ini daya manusia. k e t a t a l a k s a na a n Reformasi yang birokrasi

pentingnya

sumber

18

diibaratkan makhluk jantung

seperti

memerlukan perencanaan mendasar, sistimatik yang komperhensif, efektif dan dan

organ jantung dalam sistem29

hidup. yang

Kualitas sehat

30

agar dapat berjalan secara efisien dilakukan secara bertahap berkelanjutan. Penyelenggaraan aspek aspek kelembagaan dan ketatalaksanaannya harus ditata diperharui, lain, ulang dengan atau kata

mendukung makhluk hidup untuk beraktivitas dengan maksimal. Hal yang sama juga terjadi antara sumber daya manusia dan kinerja organisasi. suatu dipengaruhi sumber Salah satu daya Baik oleh itu aspek buruknya organisasi kualitas sendiri. yang

34 37 41 42 43 44

47 48 51

bahwa

reformasi

birokrasi ...........

penting dalam menunjang kualitas sumber daya ........

Diterbitkan oleh : KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK DITJEN PP & PL DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PELINDUNG / PENASEHAT : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Raissekki, SKM.MM., DEWAN REDAKSI : Ketua, RBA. Widjonarko,SKM.M.Kes. Anggota Redaktur : Drs. Wilpren Gultom,MM.,Rosyid Ridlo Prayogo,SE.,MKM., Ikron, SKM.,MKM., Agus Syah FH.SKM., dr. I Nyoman Putra., dr.Endriana S.Lubis. EDITOR : Nana Mulyana,SKM, Lussi Soraya., Dewi Dyah Palupi,SKM.,Desain Grafis &Photografer : Ali Isha Wardhana dan Syaflovida., Sekertariat : Evi Maria, Nursamah,S.Sos Alamat : Jl. Raya pelabuhan No.17 - Tanjung Priok, Jakarta Utara, Telepon : (021) 43931045, 4373266., Faximile : (021) 4373265., Webblog : http:// kkptanjungpriok.blogspot.com., E-mail : kkptanjungpriok@gmail.com

Buletin Info Kesehatan Pelabuhan Volume IV Edisi 3 Triwulan III (Juli - September) Tahun 2009

3

Pengantar RedaksiINFO KESEHATAN PELABUHANBuletin Info Kesehatan Pelabuhan ini merupakan buletin Volume IV edisi 3 yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok. Buletin ini merupakan wahana informasi bagi insan pelabuhan dalam mengembangkan potensi diri guna mendukung pelaksanaan program kesehatan, khususnya bagi para pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan di seluruh Indonesia. Buletin Info Kesehatan hasil pelaksanaan program, pengembangan sumber daya manusia naskah naskah ilmiah serta peristiwa bahkan informasi Pada edisi ini mulai topik yang ajeg, yakni Ruang PKSE, Ruang PRL, Teknologi dan informasi, kerja dan kemitraan, Kajian, Aneka peristiwa Redaksi menerima laporan, reportase, sajak ataupun karya yang berkaitan dengan pelabuhan. Redaksi pada para kolega KKP, institusi daerah serta seluruh pembaca di berpartisipasi dalam penulisan Buletin Pelabuhan berisi informasi kajian kajian, teknologi, peningkatan melalui pelatihan, dan karya karya seni peristiwa terkini lainya, kesehatan tradisional. dikembangkan topik Atensi, Ruang TU, Ruang UKLW, Serba serbi, Jejaring Flora dan fauna, serta Relaksasi sumbangan artikel, saduran, karikatur, sajak sastra lain dan foto foto program kesehatan memberikan kesempatan ini kesehatan unit pusat dan seluruh Indonesia untuk Info Kesehatan Pelabuhan.

Dewan redaksi mengajak para pembaca buletin ini untuk melaju dengan kecepatan optimal dalam meningkatkan jejaring informasi guna mencapai kinerja yang kita inginkan. Selamat bekerja dan sukses selalu Dewan Redaksi COVERdr. RITA KUSRIASTUTI,MSc Cover Buletin : Direktur P2B2 (Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang)

Buletin Info Kesehatan Pelabuhan Volume IV Edisi 3 Triwulan III (Juli - September) Tahun 2009

4

REFORMASI BIROKRASIOleh : RAISSEKKI, SKM, MM

Re

formasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan

dengan

k o m p e te n s i .

Mungkinkah Pastilah

penyelenggaraan reformasi birokrasi tanpa pengalokasian dana remunerasi? hal ini tidak akan berjalan efektif. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) merupakan Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan yang juga harus terjangkau oleh penyelenggaraan reformasi birokrasi, adalah apalagi pelayanan salah satu fungsinya saja publik. Kalau

pembaharuan yang menyangkut aspek aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia. Reformasi birokrasi ini memerlukan perencanaan yang mendasar, komperhensif, dil akukan aspek sistimatik s ecara agar b e r tahap dapat dan dan berjalan secara efektif dan efisien yang berkelanjutan. Penyelenggaraan aspek kelembagaan ketatalaksanaannya harus ditata ulang langkah tugas

reformasi birokrasi ini sudah menyentuh KKP maka secara otomatis pengalokasian dana remunerasi juga harus diperoleh. Apabila sudah dilakukan reformasi birokrasi sekaligus dengan pengalokasian dana remunerasi, maka secara otomatis pula pegawai KKP harus memiliki integritas dan produktifitas tinggi, bertanggungjawab pelayanan dan yang memberikan yang mampu

atau diperharui, dengan kata lain, bahwa reformasi birokrasi merupakan hasil guna dalam strategis untuk mencapai daya guna dan mengemban kelembagaan. Maksud penyelenggaraan

remunerasi ini diharapkan agar : praktek KKN dapat dihilangkan; kualitas pelayanan publik mampu memenuhi harapan publik; efisiensi, efektifitas dan produktifitas dapat optimal; transparansi dan akuntabilitas sudah tinggi; serta disiplin dan etos kerja menjadi tinggi. Nah, . . . mungkinkah ini terjadi apabila Kita lihat, beberapa sektor

prima. Semoga harapan seluruh pegawai KKP ini tercapai untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, efektif, produktif dan transparan serta melayani masyarakat dan akuntabel Nah . . . selanjutnya, sudahlah bila ada bila

penyimpangan sangsi yang berat.

pantas

reformasi birokrasi tidak merata dan tidak menyeluruh? sudah berhasil dengan remunerasinya, disisi lain masih banyak sektor yang belum; disamping merata. itu, pemerataan keuangan tidak dapat daerah juga demikian halnya . . . tambahan khusus seharusnya

diberikan sangsi, mulai yang ringan hingga

Kapan terciptanya tatakelola pemerintahan yang baik??? Jawabannya ada dalam diri kita masing masing.

Penetapan besarnya tunjangan

dilakukan dengan basis organisasi sampai

Buletin Info Kesehatan Pelabuhan Volume IV Edisi 3 Triwulan III (Juli - September) Tahun 2009

5

PENYEMPURNAAN ORGANISASI (KKP sebagai UPT ???)

P

enyempurnaan birokrasi pada seluruh sektor pemerintahan teknis dampak tujuan organisasi dan unit akan untuk sangat yang dalam bagi Kantor KKP Unit mandiri. pada diatur dalam agar dibawahnya penting ini

mekanisme dengan harus yang UPT

koordinasi lainnya

antar atau UPT sektor

suatu antara itu

UPT UPT

pelaksana mencapai

dengan instansi vertikal lainnya. Yang jelas diketahui diberikan bahwa oleh hanya berfungsi sebagai pelaksana tugas teknis induknya, sedangkan seluruh mekanisme, prosedur, pedoman kerja dan lain lainnya bukan tugas UPT tersebut. Beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama tentang organisasi UPT sesuai Permenpan no : 18 / 2008 tentang Pedoman Organisasi UPT Kementrian dan Lembaga Pemerintah non Kementrian, antara lain sebagai berikut : 1. Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi yang tertentu penunjang induknya. bersifat dan/atau tertentu mandiri tugas dari yang teknis melaksanakan tugas teknis operasional organisasi

membuahkan Penyempurnaan untuk memiliki Kesehatan menjadi Pelaksana

organisasi.

penting bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) mewujudkan organisasi profesional, responsif, adaptif, inovatif dan kemandirian termasuk yang organisasi telah Pelabuhan UPT Teknis (KKP) pengelolaannya,

Penyelenggaraan

Kepmenpan no : 62 / 2003

yang saat ini

telah diperbaharui dalam Permenpan no : 18 / 2008 tanggal 25 Nopember 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementrian Peraturan ditindaklanjuti oleh dan Lembaga ini perlu Pemerintah Non Kementrian. Menteri proses penyusunan

2. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara dengan langsung pelayanan berhubungan masyarakat. 3. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan induknya.Ke halaman . 14

legislasi dibawahnya yang lebih operasional untuk penyempurn