Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara

1

KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 telah dilaksanankan selama satu tahun dan saat ini telah memasuki tahun kedua. Untuk mengetahui sejauhmana pencapaian target serta relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN Tahun 2010-2014 dengan daerah perlu dilakukan evaluasi.

Fokus utama evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) Tahun 2011 untuk mengetahui:

1. Tingkat pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; 2. Relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam

RPJMN Tahun 2010-2014 dengan kondisi daerah; 3. Evaluasi tematik di tiap daerah.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.54/M.PPN/HK/04/2011, pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) Tahun 2011 di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan bekerjasama dengan Universitas Sumatera Utara.

Laporan ini merupakan laporan awal dari kegiatan yang dilakukan oleh Tim EKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 yang berisikan rencana kerja tim di dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi.

Pada kesempatan ini kami dari Universitas Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang masih tetap mempercayakan pelaksanaan EKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 kepada Universitas Sumatera Utara. Kami juga sangat mengharapkan bantuan dari berbagai pihak, khususnya kepada Bappeda, BPS, dan Dinas/Instansi terkait di Provinsi Sumatera Utara, sehingga pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan baik lagi.

Medan, Juni 2011 Rektor,

dto

Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, MSc.(CTM), SpA(K) NIP. 195002101978111001

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………………. 3

A. Latar Belakan Evaluasi ……………………………………………………………. 3

B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi ………………………………………… 5

C. Anggota Tim EKPD Provinsi …………………………………………………….. 6

BAB II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI ………………………………………… 8

A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 ……………… 8

B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi …………….. 12

C. Evaluasi Tematik …………………………………………………………………… 14

BAB III PENUTUP …………………………………………………………………………….. 18

LAMPIRAN

3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan

pembangunan nasional, yaitu:

1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah;

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan;

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif,

berkeadilan, dan berkelanjutan.

Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis (Renstra)

Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas

mencakup 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai:

1. Pengambil kebijakan/keputusan (policy maker) dengan penjabaran pengendalian

dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;

2. Koordinator;

3. Think-tank; dan

4. Administrator dengan penjabaran penyusunan dan pegelolaan laporan hasil

pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan penyusunan

laporan hasil evaluasi.

Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan evaluasi

terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari peran

tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang

4

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang

didalamnya mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post.

Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan terhadap

pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2010-2014 mutlak diperlukan, demikian juga

pencapaian di tiap daerah.

RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Penanggulangan Kemiskinan

5. Ketahanan Pangan

6. Infrastruktur

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8. Energi

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10. Daerah Tertinggal, terdepan, terluar, dan Pasca Konflik

11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

3 prioritas lainnya, yaitu:

1. Kesejahteraan Rakyat

2. Politik, Hukum, dan Keamanan

3. Perekonomian

Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada RPJMN

2010-2014, dengan fokus utama untuk mengetahui:

1. Tingkat pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap

daerah;

5

2. Relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan

dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah; dan

3. Evaluasi tematik di tiap daerah.

Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan

harapan agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya berlangsung

dalam proses yang lebih independen. Oleh karena itu, Bappenas cq. Deputi Evaluasi

Kinerja Pembangunan akan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan

Daerah (EKPD) bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi selaku evaluator

eksternal.

B. Tujuan, sasaran dan Keluaran Evaluasi

No Tujuan Sasaran Keluaran 1 Untuk melengkapi

baseline data 2009 dan mengetahui tingkat pencapaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah

1. Tersedianya baseline data 2009 dan hasil evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.

Dokumen data dasar evaluasi dan dokumen hasil evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.

2. Tersedianya informasi dasar untuk merumuskan kebijakan terutama yang berupa langkah penanganan segera, baik oleh pemerintah maupun olehe pemerintah daerah.

2 Untuk mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah

1. Tersedianya hasil evaluasi yang menunjukkan kesesuaian dan atau ketidaksesuaian antara isus strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah.

Dokumen hasil evaluasi relevansi terhadap isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah. 2. Tersedianya informasi dasar

untuk melkukan revisis RPJMN oleh pemerintah dan revisi RPJMD oleh pemerintah derah.

6

3

Untuk mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah

1. Tersedianya hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah.

Dokumen hasil evalusi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah.

2. Tersedianya informasi dasar bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dalam merumuskan langkah kebijakan mengatasi masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah.

C. Anggota Tim EKPD Provinsi

Penangungjawab EKPD 2011 adalah Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan

Bappenas. Pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh Sekretariat Tim Pelaksana

yang terdiri dari Tim Sekretariat Nasional, Tim Penghubung Provinsi dan Tim EKPD

Provinsi. Ketua Sekretariat Tim Pelaksana adalah Direktur Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah Bappenas.

Tim EKPD Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugasnya

bertanggungjawab kepada Ketua Sekretariat Tim Pelaksana dan berkoordinasi

dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.54/M.PPN/HK/04/2011

Tentang Pembentukan Tim Narasumber Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan

Daerah 2011 di 33 (Tiga Puluh Tiga) Provinsi, anggota Tim EKPD Provinsi Sumatera

Utara adalah:

1. Prof. Dr.dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc. (CTM), Sp.A(K);

2. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI;

3. Prof. Dr. Ir. Sukaria Sinulingga, M.Eng;

4. Prof. Dr.lic.rer.reg. Sirojuzilam, SE;

7

5. Prof Dr.Drs. Badaruddin, M.Si;

6. Dr.Ir. Nazaruddin, MT;

7. Dr. Irsyad Lubis, SE, M.Soc.Sc, Ph.D;

8. Paidi Hidayat, SE, M.Si.

Semua anggota Tim EKPD Provinsi Sumatera Utara 2011 merupakan anggota Tim

EKPD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010, kecuali Prof. Dr. Ningrum Natasya

Sirait, SH, MLI. (Pembantu Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerjasama), yang

merupakan pertama kali sebagai anggota Tim EKPD. Pengalaman beliau sebagai

Pembantu Rektor IV dan kepakaran ilmu yang dimiliki menyebabkan tidak terlalu sulit

untuk memahami pekerjaan pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah ini.

8

BAB II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI

A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011

Evaluasi kinerja terhadap capaian pembangunan nasional di daerah berdasarkan

sasaran utama pembangunan daerah pada Buku III RPJMN dengan komponen

sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi dan tata Kelola;

2. Pendidikan;

3. Kesehatan;

4. Penanggulangan Kemiskinan;

5. Ketahanan Pangan;

6. Infrastruktur;

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;

8. Energi;

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;

10. Daerah Tertinggal, terdepan, terluar, & Pasca-konflik; dan

11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Selain itu, terdapat pula 3 prioritas nasional lainnya, yaitu:

1. Kesejahteraan Rakyat;

2. Politik, Hukum, dan Keamanan;

3. Perekonomian

Evaluasi terhadap capaian prioritas pembangunan sampai dengan 2010 dan 2011

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

9

Langkah 1: Identifikasi Capaian 2009, 2010 dan 2011

Tim EKPD Provinsi Sumatera Utara akan melengkapi data sebagaimana yang

terdapat dalam tabel indikator. Terdapat 2 alternatif cara pengisian data:

1) Melengkapi data yang telah diisi oleh Tim Sekretariat Nasional dengan sumber

data yang sama, atau

2) Mengganti data yang telah ada dengan sumber data 2009, 2010 dan 2011 yang

sama.

Langkah 2: Identifikasi Capaian 2010 dan Target 2010, Capaian 2011 dan

Target 2011

Indikator kinerja yang memiliki target kinerja tahunan dalam RPJMN 2010-2014

berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Tim Sekretariat Nasional.

Beberapa indikator yang memiliki target kinerja 2010 dan 2011 dalam RPJMN

adalah:

a. Pertumbuhan Ekonomi

b. Tingkat Kemiskinan

c. Angka Pengangguran

d. Angka Kematian Bayi

e. Rata-rata lama sekolah

f. Angka harapan hidup

Komponen indikator yang di evaluasi adalah:

10

No Prioritas Nasional

Indikator Satuan Keterangan Indikator

1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan

% U

Persentase kab/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap

% U

Persentase kab/kota yang memiliki pelaporan Wajar tanpa Pengecualian (WTP)

% U

Persentase kab/kota yang telah memiliki e-procurement

% U

Persentase kab/kota yang telah memiliki Perda Transparansi

% U

2 Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah Tahun U Angka Partisipasi Murni (SD/MI) % P Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) % P Angka melek aksara 15 tahun keatas % P

3 Kesehatan Angka Kematian Bayi Per 1000

kelahiran

hidup

U

Angka harapan hidup Tahun U Persentase penduduk ber-KB (contraceptive prevalence rate)

% U

Laju pertumbuhan penduduk % P 4 Penanggulang

an Kemiskinan Persentase penduduk miskin % U Tingkat pengangguran terbuka % U

5 Ketahanan Pangan

PDRB Sektor Pertanian Rp. U Nilai Tukar Petani Rp. P Produksi Padi Ton P Jumlah Penyuluh Pertanian Orang P

6 Infrastruktur % panjang jalan nasional dalam kondisi

Baik % U Sedang % U Buruk % U

Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana/Provinsi

Unit U

Perda RTRW Provinsi Unit U Persentase kab/kota yang telah mensahkan Perda RTRW

% P

7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Persentase kredit UMKM % U Nilai Realisasi Investasi PMA US$

Juta U

Nilai Realisasi Investasi PMDN Rp. Milyar

U

Jumlah alokasi kredit perbankan Rp M P Jumlah tabungan masyarakat Rp M P

8 Energi Rasio Elektrifikasi % U 9 Lingkungan

Hidup dan Pengelolaan Bencana

Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis

% U

Frekuensi terjadi bencana Kali/tahun

P

Persentase ruang terbuka hijau (RTH) di Ibukota Provinsi

% P

Persentase pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kab/kota/provinsi

% P

11

No Prioritas Nasional

Indikator Satuan Keterangan Indikator

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

Indeks Gini U Jumlah Kabupaten Tertinggal Kab U Kemiskinan % P

11 Kebudayaan, Kreatifitas, Inovasi dan Teknologi

Jumlah paten (HAKI) Unit U Jumlah dosen peneliti PTN/PTS Orang P Jumlah perpustakaan Buah P Jumlah hasil riset dari lembaga riset Buah P

Prioritas Lainnya 1 Kesejahteraan

Rakyat IPM Indeks U Pendapatan per kapita Rp juta /

tahun U

Penyandang masalah sosial % P Gizi Buruk % P

2 Politik, Hukum, dan Keamanan

Indeks kriminilitas Indeks U Persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional

% P

Persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional

% P

3 Perekonomian Pertumbuhan ekonomi % U Inflasi % P Perkembangan PAD % P Pertumbuhan Ekspor % P Pertumbuhan Impor % P

Langkah 3: Analisis

1. Untuk indikator yang ada target kinerjanya pada tahun 2010 dan 2011, maka dilakukan

analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Menjelaskan secara detail faktor-faktor penyebab tercapainya atau tidaknya target

kinerja tersebut (untuk target dan capaian 2010) dengan komponen analisis terdiri dari:

a. Analisis dengan menggunakan indikator pendukung dan data lain seperti anggaran,

kebijakan daerah dan lainnya.

b. Untuk capaian 2011 menggunakan data laporan triwulan paling akhir yang datanya

tersedia.

c. Menjelaskan secara detail faktor penyebab kemungkinan tercapai atau tidak

tercapainya target 2011 diakhir tahun 2011 berdasarkan data pertengahan tahun

yang telah diidentidikasi.

12

2. Untuk indikator utama yang tidak ada target kinerjanya, maka dilakukan analisis

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menjelaskan secara detail faktor-faktor penyebab naik atau turunnya kinerja tahun

2010 dibandingkan dengan capaian 2009.

b. Analisis dengan menggunakan indikator pendukung dan data lain seperti

anggaran, kebijakan daerah dan lainnya.

Langkah 4: Rekomendasi

Rekomendasi dari capaian kinerja dengan pendekatan analisis seperti tersebut diatas

adalah rekomendasi yang berdasarkan prioritas pembangunan 2010 dan 2011 untuk

mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan periode berikutnya. Dalam

rekomendasi diharapkan berisi usulan-usulan konkrit terhadap prioritas pembangunan.

B. Relevansi Isu Strategsi, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi

Evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan

dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan di masing-masing provinsi.

Langkah-langkah evaluasi relevansi tersebut dilakukan sebagai berikut:

Langkah 1: Identifiksi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi

pengembangan RPJMN 2010-2014

Identifikasi dilakukan berpedoman pada hasil identifikasi yang dilakukan oleh Tim

Sekretariat Nasional terhadap sejumlah isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan

strategi pengembangan untuk wilayah Sumatera pada RPJMN 2010-2014 (Lihat

lampiran-1).

Langkah 2: Analisis relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi

pengembangan dengan kondisi provinsi

Tim EKPD Provinsi Suatera Utara akan melakukan analisis sebagai berikut:

13

a. Analisis terhadap isu strategis yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-2014, untuk

mengetahui kaitannya dengan isu strategis RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi

Sumatera Utara.

b. Analisis terhadap sasaran yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-2014, untuk

mengetahui apakah sasaran pembangunan tersebut relevan dengan sasaran yang

ada pada RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi Sumatera Utara.

c. Analisis terhadap arah kebijakan dan strategi pengembangan yang ada dalam

Buku III RPJMN 2010-2014, untuk mengetahui apakah arah kebijakan dan

strategi pelaksanaan relevan dengan RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi Sumatera

Utara.

Format analisis untuk kegiatan tersebut adalah:

Isu strategis

(1) RPJMN 2010-

2014

(2) RPKD 2010

(3) RPKD 2011

(4) Analisis

Relevansi

(5) Rekomendasi Isu Strategis

RKP/RKPD 2013

Sasaran

(1) RPJMN 2010-

2014

(2) RPKD 2010

(3) RPKD 2011

(4) Analisis

Relevansi

(5) Rekomendasi

Sasaran RKP/RKPD 2013

14

Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan

(1) RPJMN 2010-

2014

(2) RPKD 2010

(3) RPKD 2011

(4) Analisis

Relevansi

(5) Rekomendasi Kebijakan dan

Strategi RKP/RKPD 2013

Langkah 3: Rekomendasi tindaklanjut atau perbaikan sasaran, arah kebijakan dan

strategi pengembangan

Adapun arah rekomendasi dari ketiga komponen tersebut adalah:

a. Melanjutkan atau perbaikan terhadap isu strategis. Jika rekomendasinya berupa

perbaikan isu strategis, maka akan diuraikan rumusan perbaikannya.

b. Melanjutkan atau perbaikan terhadap sasaran. Jika rekomendasinya berupa

perbaikan sasaran, maka akan dilengkapi dengan uraian rumusan perbaikannya.

c. Melanjutkan atau perbaikan terhadap arah kebijakan dan strategi pengembanagn.

Jika rekomendasinya berupa perbaikan arah kebijakan dan strategi

pengembangan maka akan diuraikan rumusan perbaikannya.

C. Evaluasi Tematik

Hasil evaluasi isu terpenting dan bersifat strategis Provinsi Sumatera Utara yang

telah dilakukan oleh Universitas Sumatera Utara baik yang yang perlu ditindaklanjuti

berupa rekomendasi kebijakannya oleh Pemerintah. Sepanjang tahun 2005-2010,

Universitas Sumatera Utara melalui wadah Lembaga Penelitian telah banyak

melakukan penelitian baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain

seperti PT PLN, Ditjen Dikti, Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Dunia Usaha dan

15

lain-lain. Tidak sedikit penelitian tersebut berkenaan isu strategis daerah ini seperti

masalah lingkungan yang meliputi antara lain kerusahakan hutan, gangguan banjir,

pengembangan sumberdaya energi terbarukan, ketahanan pangan, pemanfaatan

lahan kritis, pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, konversi bahan mentah

menjadi produk jadi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Beberapa hasil

penelitian yang memuat rekomendasi kebijakan yang perlu ditindaklanjuti oleh

pemerintah ialah:

1. Analisis perubahan penggunaan lahan hutan dan pembayaran jasa lingkungan di

Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli Sumatera Utara

2. Minimalisasi kerusakan lingkungan hutan alam melalui teknik pemanenan kayu

ramah lingkungan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari

3. Analisis alaih fungsi hutan dan dampaknya terhadap ketahanan pangan di

Sumatera Utara

4. Kajian model program ketahan pangan rumah tangga yang terintegrasi dengan

pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara

5. Teknik rehabilitasi hutan berbasis sisteminformasi geografis di Taman Nasional

Gunung Lauser

6. Analisis pola distribusi curah hujan untuk pendugaan debit puncak dalam rang-ka

pencegahan banjir dengan metode rasional di Daerah aliran Sungai di Pantai

Timur Sumatera Utara

7. Studi produksi bio gas dari limbah cair pabrik kelapa sawit melalui fermentor

anaerob termofilik

8. Peningkatan produksi bio gas sebagai bahan bakar pembangkit listrik melalui

sistem terintegrasi peternakan sapi dan perkebunan kelapa sawit

16

9. Studi produksi bahan bakar terbarukan logno etanol dari bahan buangan tan-dan

kosong sawit di Sumatera Utara

10. Model pengelolaan konflik bernuansa sara untuk menghindari terjadinya konflik

di masyarakat plural di Sumatera Utara.

Sebagian besar dari isu strategis tersebut dan berbagai isu strategis lainnya telah

terungkap dalam EKPD 2006, 2007 2008, 2009 dan 2010. Namun demikian,

pembahasan yang dilakukan hanya berdasarkan fakta dan temuan lapangan oleh

pihak yang terkait dengan masing-masing isu. Oleh karena itu, dalam evaluasi tematik

ini akan dilakukan penelusuran lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian USU untuk

dapat mengakomodasi kebijakan yang lebih lengkap.

Evaluasi lebih lanjut akan dilakukan dengan melibatkan stakeholders terkait termasuk

instansi pemerintah daerah yang akan menjadi pelaksana kebijakan dan temuan-

temuan penelitian tersebut. Diharapkan, hasil evaluasi ini akan menjadi masukan

penting bagi pemerintah daerah Sumatera Utara dalam penyusunan kebijakan

pembangunan daerah terutama kebijakan anggaran sesuai dengan kepentingannya.

Beberapa isu strategis lain yang saat ini sedang mendapat perhatian hangat dari

masyarakat di Sumatera Utara ialah:

1. Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumu Seurulla berkapasitas 330

MW yang merupakan pembangkit listri bertenaga panas bumi yang pertama di

Sumatera Utara dan

2. Pengoperasian Bandar Udara Kuala Namu dan dampaknya terhadap

pengembangan wilayah di Sumatera Utara. Kedua isu strategis ini juga akan

dievaluasi guna mengakomodasi kebijakan yang perlu direkomendasi kepada

pemerintah.

17

Tujuan dari evaluasi tematik adalah:

Mengakomodasi usulan kebijakan yang direkomendasi dari hasil kajian/evaluasi atas

penelitian-penelitian kepada pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah

Sumatera Utara .

Berdasarkan komponen evaluasi tersebut diatas, maka kerangka kerja pelaksanaan

EKPD 2011 dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini:

Gambar 1 Kerangka Kerja Pelaksanaan EKPD 2011

Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas RPJMN 2010-2014

Relevansi Isu Strategis dsb dalam RPJMN 2010-2014

Evaluasi Tematik

Identifikasi Capaian 2009, 2010, 2011 dan Target 2010 dan 2011

Identifikasi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan

strategis pengembangan dalam RPJMN 2010-2014

Identifikasi dokumen hasil evaluasi yang telah

dilaksanakan

Analisis Capaian 2010 dibandingkan capaian 2009 dan capaian

2011 dibandingkan capaian 2010

Analisis Capaian 2010 dibandingkan target 2010 dan capaian

2011 dibandingkan capaian 2011

Analisis relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijkan dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014

Penyusunan Laporan Hasil Identifikasi Dokumen

Rekomendasi Berdasarkan 11 + 3 Prioritas Nasional Lainnya

Rekomendasi Berdasarkan 11 + 3 Prioritas Nasional

Lainnya

Rekomendasi kebijakan sesuai dengan isi dokumen

hasil evaluasi yg telah dilaksanakan oleh USU

1 2 3

18

BAB III PENUTUP

Keberhasilan dari pelaksanaan EKPD 2011 tidak terlepas dari dukungan semua pihak

baik dari pemerintah, perguruan tinggi, Bappeda Provinsi Sumatera Utara, BPS Provinsi

Sumatera Utara dan stakehoders terkait. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat

dijadikan sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan nasional maupun daerah

berikutnya.

19

Lampiran 1: Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan untuk Wilayah Sumatera pada RPJMN 2010-2014

SUMATERA Isu Strategis

RPJMN 2010-2014 RKPD RKPD Analisis Rekomendasi 2010 2011 Relevansi

1. Optimaslisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan wilayah

Komoditas unggulan wilayah Sumatera yang berperan strategis secara wilayah

ataupun nasional di antaranya kelapa sawit, karet, pulp, tanaman panyan dan

hortikultura. Namun, nilai tambah komoditas tersebut masih relatif kecil bagi wilayah

penghasilnya karena belum berkembangnya mata rantai industri pengolahan. Bentang

alam wilayah Sumatera juga memiliki keindahan alam yang sangan potensial

dikembangkan sebagai tujuan wisata nasional. Jika mengingat lokasi geografisnya

yang sanyat strategis, pengembangan sektor dan komoditas tersebut berpotensi

menjadi penggerak utama pertumbuhan wilayah bahkan nasional dalam kerangka

perekonomian regional ASEAN yang semakin terintegrasi.

2. Keterbatasan sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan

ekonomi lokal Kapasitas jaringan pembangkit listrik di wilayah Sumatera sudah sangat mendesak

untuk ditingkatkan. Untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja, seringkali terjadi

pemadaman bergilir pada saat beban puncak. Arah pengembangan wilayah Sumatera

sebagai pusat pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam mutlak

20


membutuhkan pasokan energi listrik yang terintegrasi untuk satu wilayah.

3. Integrasi jaringan transportasi intermoda wilayah

Keragaman potensi sumber daya alam yang dimili provinsi-provinsi di wilayah

Sumatera berpotensi untuk meningkatkan perdagangan domestik dan menghasilkan

sinergi pengembangan industri unggulan wilayah. Untuk itu, dukungan jaringan

transportasi wilayah menjadi sangat strategis. Kondisi saat ini menunjukkan belum

optimalnya kapasitas jaringan jalan lintas Sumatera serta belum berkembangnya

integrasi jaringan transportasi jalan, kereta api, angkutan sungai, laut, dan udara.

4. Kualitas sumber daya manusia dan kemiskinan

Sebagai wilayah dengan peranan terpenting kedua bagi perekonomian nasional

setelah Jawa dan Bali, serta mempertimbangkan arah pengembangan ke depan

sebagai pusat industri pengolahan di luar Jawa, dukungan kualitas sumber daya

manusia yang unggul menjadi sangat strategis. Seiring dengan transformasi struktural

perekonomian wilayah, kualitas angkatan kerja yang dituntut tidak lagi sekadar

bersaing di tingkat nasional, tetapi di tingkat regional ASEAN bahkan global. Di sisi lain,

upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia menghadapi tantangan berat, terkait

masih tingginya tingkat kemiskinan di beberapa provinsi: Nangroe Aceh Darussalam,

Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Dengan demikian, peningkatan kualitas

sumber daya manusia dan peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan

bagi rumah tangga miskin merupakan isu strategis yang saling melengkapi.

5. Kualitas birokrasi dan tata kelola

21


Kualitas birokrasi dan tata kelola yang baik berpotensi meningkatkan daya tarik dan

daya saing daerah. Melalui penyederhanaan perijinan dan kejelasan regulasi, investasi

di daerah akan berpeluang meningkat. Meningkatnya aktivitas ekonomi akan meyerap

tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan juga dimungkinkan melalui menurunnya biaya yang harus

dikeluarkan rumah tangga miskin dengan mengakses pelayanan publik.

6. Pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil

Letak geografis wilayah Sumatera yang berada di jalur pelayaran internasional sangat

berpotensi menjadi lokasi kegiatan-kegiatan ilegal lintas negara, berupa

penyelundupan barang dan manusia, pencurian ikan dan gangguan keamanan lain.

Hal ini diperparah dengan masih belum tuntasnya perjanjian perbatasan antarnegara

yang berpotensi konflik klaim atas pulau-pulau terdepan. Tantangan utama dalam

menjaga keutuhan kedaulatan negara adalah kesenjangan tingkat kesejahteraan

dengan wilayah negara tetangga.

7. Kerawanan bencana dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Secara geologis, wilayah Sumatera berada pada pertemuan lempeng bumi dan

lintasan gunung api aktif (ring of fire). Dinamika lempeng bumi dalam mencari

keseimbangan berakibat pada tingginya frekuensi gempa bumi khususnya di sepanjang

pesisir barat wilayah Suamtera. Potensial gempa bumi juga diikuti potensi terjadinya

bencana tsunami. Kejadian bencana di Provinsi NAD pada akhir tahun 2004 dan di

Padang pada tahun 2009 memberi dampak kerusakan yang luas bagi perekonomian

wilayah. Di sisi lain, bencana alam juga dapat diakibatkan oleh aktivitas pemanfaatan

22


sumber daya alam da lingkunga yang melebihi daya dukung lingkungan sebagaimana

terlihat pada bencana banjir bandang dan kebakaran hutan.

Sasaran


Meningkatnya standar hidup masyarakat Sumatera yang ditunjukkan dengan membaiknya

berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran,

angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan per kapita;

Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan

pertambangan di wilayah Sumatera;

Berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah Sumatera;

Berkembangnya Sumatera bagian selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi;

Berkembangnya Sumatera bagian tengah dan Sumatera bagian utara sebagai pusat

perkebunan dan agribisnis;

Terwujudnya keseimbangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara, bagian

selatan, dan pesisir pantai.

23

Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan


1. Pengembangan Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan

dilaksanakan dengan strategi meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan

perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet;

2. Pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut dilakukan dengan strategi

meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan rumput laut;

3. Pengembangan gugus (cluster) industri unggulan dilakukan dengan strategi

mengembangkan PKN Medan, Batam, Pekanbaru, dan Palembang sebagai pusat

industri pengolahan yang melayani kawasan sentra produksi;

4. Pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi nasional

dilakukan dengan strategi :

a. Mengoptimalkan produksi minyak, gas, dan batubara;

b. Mengembangkan sumber energi alternatif.

5. Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya dilakukan dengan strategi

mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dalam suatu jalur wisata terpadu;

6. Pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi dengan strategi: a. Meningkatkan kapasistas pembangkit listrik;

b. Mengembangkan integrasi sistem jaringan listrik;

c. Diversifikasi sumber energi pembangkit listrik.

7. Penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera dilakukan dengan strategi: a. Meningkatkan integrasi jaringan transportasi darat lintas Sumatera: Lintas

Barat-Lintas Tengah Timur;

24


b. Meningkatkan kapasitas pelabuhan laut;

c. Meningkatkan kapasitas pelabuhan udara;

d. Mengembangkan sistem jaringan transportasi sungai. 8. Pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing

regional ASEAN dilakukan dengan strategi:

a. Meningkatkan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi;

b. Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan khususnya kepada rumah tangga

miskin;

c. Meningkatkan akses pelatihan keterampilan kerja.

9. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan dengan strategi meningkatkan

efektivitas program penanggulangan kemiskinan dalam menjangkau rumah tangga

miskin.

10. Reformasi birokrasi dan tata kelola dilakukan dengan strategi: a. Meningkatkan kualitas legalisasi;

b. Meningkatkan penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi;

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel.

11. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional

dilakukan dengan strategi: a. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan;

b. Mengembangkan kegiatan ekonomi lokal kawasan perbatasan.

12. Pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan

dilakukan dengan strategi:

25


a. Meningkatkan mitigasi bencana alam; b. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Education

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara